Kategori: News

BANJAR – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Pemprov Kalsel mengadakan dialog kebangsaan “Merawat Keberagaman Menangkal Radikal Terorisme Menuju Indonesia Harmoni” sekaligus meresmikan Warkopian Cafe sebagai Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan (Warung) NKRI, pada Selasa (22/3). 

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan mengatakan, ancaman terbesar terorisme saat ini adalah menyasar kepada propaganda yang masif atas pandangan dan pola pikir masyarakat.

“Kelompok-kelompok ini dari hari ke hari masih ada dan harus kita waspadai. Propaganda mereka bukan lagi aksi kekerasan, melainkan untuk bergabung melaksanakan jihad. Dan target mereka yang sangat rentan adalah kepada kaum generasi muda,” ucapnya.

Hal lain yang patut diwaspadai dari gerakan terorisme, lanjutnya, adalah pengaruhnya yang dapat menginspirasi tindak kekeraran dan aksi terorisme dimanapun.

“Penggunaan agama sebagai ‘topeng’ perjuangan politik mereka telah berhasil memperdaya dan meracuni pikiran generasi muda baik dengan iming-iming surga, misi suci, materi maupun kegagahan di medan perang,” terangnya.

Kelompok ini juga dinilai cerdas dalam memanfaatkan kekuatan teknologi dan informasi, khususnya media sosial sebagai alat propaganda.

“Ini yang membuat anak muda dengan gampang terpengaruh akibat propaganda dan jejaring pertemanan di media sosial,” ungkapnya.

Dialog yang menghadirkan narasumber Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) Ahmad Khairuddin, serta tokoh agama Ahmad Noor Syarkawi, dilaksanakan guna menangkal paham radikalisme dan terorisme di provinsi ini.

“Kita berharap narasi yang kita bicarakan dalam dialog-dialog kita, itu bisa menjadi bagian dari penguatan terhadap nilai-nilai luhur bangsa kita, menghormati keberagaman, mengedepankan semangat persatuan, semangat bertoleransi, dan menjaga semangat kerukunan beragama,” kata Boy Rafli Amar.

Sedangkan kehadiran Warung NKRI yang terletak di perumahan Citraland, Banjar, ini dijelaskannya, bertujuan untuk menggiatkan dialog-dialog kebangsaan yang sarat akan nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong.

Pesan kebangsaan dari dalam Warung NKRI ini diharapkan dapat menjalar ke seluruh lapisan masyarakat sehingga ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat dibendung.

“Konsep warung adalah konsep yang diharapkan jadi tempat pertemuan, dalam kegiatannya dapat dititipkan pesan kebangsaan, kita bisa menyampaikan pesan kebangsaan ini dengan konsep yang sederhana,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor membuka secara virtual Khataman Al-Qur’an, Peserta Didik dari SMAN, SMKN, dan SLBN se-Kabupaten Barito Kuala, yang berlangsung di Mesjid Agung Al Anwar Marabahan, pada Selasa (22/3).

Khataman Al-Qur’an massal ini dihadir langsung Wakil Bupati Batola, Rahmadian Noor , Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Batola, Kepala Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Batola, dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Fokopimda) setempat.

Terselanggaranya kegiatan ini, ujar Paman Birin (sapaan Sahbirin Noor), menandakan bahwa konsistensi dan komitmen semua pihak, untuk terus melahirkan dan mewujudkan generasi penerus yang Islami, yaitu generasi yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia.

“Mudah-mudahan, para peserta didik yang mengikuti khataman hari ini, benar-benar dapat membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Disampaikan Paman Birin, kitab suci Al Qur’an sungguh sangat luar biasa. Selain sebagai kitab sucinya umat Islam, Al Qur’an merupakan mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan diwahyukan sebagai rahmat dan petunjuk, bagi manusia yang beriman dan bertakwa.

“Jangankan membaca dan mengamalkannya, mendengarkan orang yang membacanya saja, kita sudah mendapatkan pahala. Sungguh rahmat dan karunia yang luar biasa, yang kita dapatkan dari Al-Qur’an,” sebut Paman Birin.

Sebagai umat muslim lanjutnya, sudah sepantasnya memuliakan Al-Qur’an yaitu dengan membacanya, memahaminya, dan mengamalkan kandungannya.

Karena pentingnya Al-Qur’an inilah, Pemerintah Provinsi Kalsel menjadikan pendidikan Al-Qu’ran sebagai kurikulum keunggulan lokal. Kemudian, pemerintah daerah bersama masyarakat, dapat menyelenggarakan pendidikan Al-Qur’an, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, baik di pendidikan formal, non formal, maupun informal.

Hal ini sebagaimana amanat dari Perda Provinsi Kalsel Nomor 3 tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur’an di Kalsel. Pemprov Kalsel dalam visi-misinya, selalu menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas dan salah satu upayanya adalah mewujudkan generasi yang Qur’ani.

“Kita selalu menginginkan, generasi Qur’ani terus lahir di Kalimantan Selatan yaitu generasi yang cinta dan dekat dengan Al-Qur’an,” sebutnya.

Melalui pendidikan Al-Qur’an diharapkan terbentuk dan terwujudkan generasi Qur’ani. Anak-anak yang pandai, cerdas, dan terampil, khususnya dalam hal baca dan tulis Al-Qur’an adalah investasi yang tidak ternilai harganya, baik untuk kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan di akhirat.

“Setelah kegiatan khataman ini, pengawasan dan bimbingan dari kita semua agar mereka tidak lupa atas apa yang telah mereka dapatkan selama ini, dan dapat mengamalkannya secara istiqamah,” ujar Paman Birin yang juga diminta melantunkan  ayat Al Quran surat Ad-dhuha menandai dimulainya prosesi khataman. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengapresiasi Rapat Kerja Daerah, yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalsel, dengan menekankan pentingnya penanganan persoalan stunting.

Dalam sambutannya, saat membuka secara resmi rakerda, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyampaikan, dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tahun 2022, dengan mengangkat tema konvergengsi lintas sektor bergerak, mewujudkan penguatan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting di Kalimantan Selatan, tentu sangatlah tepat untuk mencegah stunting sejak dini, melalui jalinan kerjasama antar berbagai sektor.

“Saya meminta penanganan stunting ini dapat segera dilakukan, mengingat angka stunting Kalsel cukup besar, dan diperlukan kerjasama antar berbagai sektor, agar permasalahan segera berakhir,” pintanya

Disampaikan Sahbirin, persoalan stunting ini bukan perkara yang ringan. Generasi  penerus bangsa tidak boleh dibiarkan mengalami kekerdilan dan kekurangan asupan gizi. Asupan gizi harus diperhatikan sejak anak masih dalam kandungan sampai pada 1000 hari pertama kehidupan.

“Jika kita telusuri berbicara stunting, tidak bisa mengesampingkan kondisi awal sejak anak dikandung. Kalsel masih menjadi daerah dengan kasus pernikahan anak yang tinggi. Hal ini secara langsung berdampak pada tumbuh kembang anak,” ujarnya.

LebIh lanjut Sahbirin Noor menilai, kurangnya akses layanan kesehatan juga memiliki dampak yang cukup serius dalam peningkatan angka stunting, khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan. Ia meminta semua pihak terkait untuk berupaya keras, agar sistem pencegahan dan penanganan stunting ini dapat bekerja dengan baik, sehingga anak-anak nantinya tidak lagi stunting.

“Investasi sumber daya manusia memang tidak bisa secara langsung kita rasakan. Namun ini adalah komitmen kita bersama, agar anak cucu di masa akan datang memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi,” tuturnya

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Ramlan, mengatakan rakerda ini digelar melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia, untuk memperkuat komitmen dengan SKPD terkait.

“Kita sikapi serius penanganan stunting, dan dicegah sejak dini,” tutup Ramlan.

Rakerda Bangga Kencana itu dihadiri langsung Inspektur Utama BKKBN Pusat, Ari Dwikora Tono, diikuti  peserta dari kabupaten/kota se-Kalsel, berlangsung di salah satu hotel berbintang Banjarmasin, pada Selasa (22/3). Kegiatan juga dirangkai dengan penjanjian kerjasama antara BKKBN Kalsel dengan beberapa Perguruan Tinggi di Kalsel dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kalsel. (BIROADPIM-NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Gusti Abidinsyah mengajak warga Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam untuk bergotong-royong menjaga wilayahnya dari masuknya kapal asing. Pasalnya, sebagian besar warga di daerah tersebut berprofesi sebagai nelayan di daerah pesisir.

“Alhamdulillah saya melaksanakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di desa Sarang Tiung yang dimana antusias warga disini sangat luar biasa mengikuti kegiatan yang salah satu intinya dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan,” katanya kepada wartawan, Selasa (22/3).

Dalam kegiatan itu, menurut Gusti Abidinsyah, terungkap bahwa rasa kebersamaan dan kegotongroyongan sudah mulai luntur di masyarakat. Padahal, lanjutnya, gotong royong merupakan salah satu kearifan lokal yang diharapkan mampu bertahan sebagai filter modernisasi dan globalisasi, baik langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat yang kini cenderung individualis.

Termasuk juga dalam rangka menjaga wilayahnya dari masuknya kapal-kapal asing yang ingin menguasai lokasi mata pencaharian utama mereka sehari-hari diperlukan solidaritas dan rasa gotong royong di masyarakat.

Apalagi menurut Gusti Abidinsyah, wilayah pesisir juga rentan menjadi pintu masuk pengaruh-pengaruh radikal dari luar yang dengan mudah bisa diakses warga luar Kalimantan melalui jalur laut.

“Tadi ada pertanyaan dari warga bagaimana cara meningkatkan gotong royong karena saat ini dirasakan sudah mulai menurun. Oleh karena itu, saya mengimbau pemimpin desa untuk mencoba segera membangkitkan rasa kegotongroyongan di masyarakat,” jelasnya.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu (19/3) itu juga menghadirkan Asisten 2 Kabupaten Kotabaru, Akhmad Rivai dan Camat Pulau Laut Sigam, Tri Basuki Rachmad sebagai narasumber dan Kepala Desa Sarang Tiung, Muhammad Yohanes sebagai moderator. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebagai tindak lanjut program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melaksanakan kegiatan rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi, terkait program pencegahan korupsi di Bank Kalsel Kantor Pusat, pada Senin (21/3).

Agenda rapat koordinasi difokuskan pada penggajian bersih/kotor, penempatan dana pemda di BPD, laporan kredit dan penghapusan kredit tahun 2021, serta optimalisasi terkait pendapatan dan pemasangan alat rekam di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Adapun Tim KPK RI yang berhadir, yaitu Kasatgas Pencegahan, Uding Juharudin; Spesialis Korsup sebagai PIC Kalsel, Azril Zah; Spesialis Korsup, Untung Wicaksono dan Spesialis Korsup, Ben Hardy Saragih. Dari pihak Bank Kalsel kegiatan dihadiri Direktur Utama, Hanawijaya; Direktur Kepatuhan, IGK. Prasetya; Direktur Operasional, Ahmad Fatrya Putra; Direktur Bisnis, Fachrudin; seluruh Kepala Divisi Kepala Cabang dan Kepala Cabang Pembantu yang hadir secara virtual.

“Kehadiran tim dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI ke Bank Kalsel bagi kami adalah suatu kehormatan dan bentuk kepedulian dari rekan – rekan KPK sebagai tindak lanjut program pemberantasan korupsi terintegrasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, lebih khusus pada Bank Kalsel sebagai pengelola keuangan daerah,” terang Hanawijaya dalam sambutannya.

Bank Kalsel sebagai institusi yang para pemegang sahamnya merupakan Kepala Daerah di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dan setoran modalnya berasal dari APBD, tentunya berkewajiban mengelola dengan baik sesuai dengan prinsip GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Dengan semangat budaya “Speed And Comply”, bisnis yang dijalankan oleh Bank Kalsel tidak semata mencari keuntungan, namun bisnis yang berjalan sesuai rambu – rambu dan koridor peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Uding Juharudin juga berpesan agar Bank Kalsel memastikan tidak ada tindak pidana korupsi baik dari pelayanan maupun operasional perbankan. Salah satu tindakan atau perbuatan yang melanggar aspek kepatuhan adalah tindak pidana korupsi. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa wajib untuk dicegah terutama agar hal tersebut tidak tumbuh di lingkungan Bank Kalsel sehingga pencegahannya pun perlu untuk dilakukan bersama-sama.

“Edukasi seperti yang dilakukan di Bank Kalsel ini, akan terus kami lakukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan mudah-mudahan setelah pertemuan ini semangat integritas dan semangat antikorupsi semakin tertanam pada seluruh Insan Bank Kalsel,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Sejalan dengan upaya Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan negara ini menuju energi bersih, Pemprov Kalsel menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) di tahun 2050 dapat mencapai sebesar 24,7 persen dari total 8,7 gigawatt (GW) energi di Kalsel.

Kepala Dinas ESDM Kalsel, Kelik Isharwanto, melalui Kabid Energi, Sutikno mengatakan, berdasarkan Perda No 1 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2020-2050 disebutkan bahwa Kalsel akan menghasilkan sebanyak 2000 megawatt (MW) EBT.

“Kondisi sekarang (total) energi kita baru mencapai sekitar 735 MW, sedangkan EBT kita sebesar 81 MW,” terang Sutikno saat dihubungi, Senin (21/3).

Sutikno menjelaskan, meski terlihat sulit mencapai target sebesar 2GW dalam waktu 25 tahun, namun bauran energi biomassa dari sektor sawit sangat berpotensi di Kalsel.

“Cangkang kelapa sawit dapat kita konversi menjadi sumber energi yang sangat besar, apalagi pabrik sawit di Kalsel hampir kurang lebih sebanyak 90,” ungkap Sutikno.

Di samping itu, lanjut Sutikno, Kalsel juga sedang menunggu proses pelelangan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)  di Kabupaten Tanah Laut, yang diperkirakan dapat menghasilkan energi sebesar 70MW.

“Mudah-mudahan lancar, agar paling lambat di tahun 2024 sudah terbangun,” harapnya.

Selain itu, Sutikno menambahkan, Pemprov Kalsel juga telah menyiapkan bendungan Riam Kiwa dan Sungai Kusan yang masing-masing dari bendungan ini diperkirakan dapat menghasilkan energi sebesar 30MW.

“Bendungan ini juga nantinya akan bermanfaat bagi irigasi dalam sektor pertanian dan perikanan,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Suripno Sumas melaksanakan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di kawasan Kecamatan Banjarmasin Tengah, Sabtu (19/3).

Dalam kegiatan kali ini, Suripno mengangkat tema moderasi keagamaan di Indonesia dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat saat ini yang jika tidak ditanggapi dengan benar maka kondisi itu berpotensi memecah belah umat Islam. Hal ini tentu bertentangan dengan azas Pancasila dan dikhawatirkan akan mengganggu keamanan serta stabilitas negara.

“Khususnya statement Menteri Agama, baik terkait dengan azan maupun label halal. Dengan pemahaman moderasi beragama ini, diharapkan bisa dimengerti dan disikapi dengan bijak oleh para audiens,” jelasnya.

Sementara itu, narasumber dalam kegiatan ini yaitu Mantan Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Mukhyar Sani menilai positif kegiatan Soswasbang yang membahas tentang moderasi beragama ini.
Pasalnya, menurut Mukhyar, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa maka sikap moderat, saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sosial maupun kehidupan beragama menjadi penting.

“Kalau dilihat dari tujuannya, sosialisasi ini bernilai positif karena memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa persatuan dan kesatuan Bangsa itu sangat penting. Apalagi Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan adat istiadat. Sehingga untuk menjaga persatuan dan kesatuan diperlukan moderasi beragama yang didalamnya ada nilai toleransi dan saling menghormati,” jelasnya.

Untuk diketahui, dalam sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang diikuti Ketua RT dan Tokoh Masyarakat di kota Banjarmasin. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga-nya memberikan pelatihan, lifestyle (Gaya Hidup) atlet dan pelatih untuk mencapai prestasi maksimal.

Pelatihan digelar disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Senin (21/3). Dan, dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah.

Hermansyah mengatakan, dilaksanakannya kegiatan ini, untuk menjaga prestasi atlet di Provinsi Kalimantan Selatan melalui gaya hidup yang mereka jalani.

“Dilaksanakannya kegiatan pelatihan gaya hidup atlet dan pelatih untuk mencapai hasil yang maksimal ini, untuk menjaga prestasi atlet di Provinsi Kalimantan Selatan melalui gaya hidup yang mereka jalani,” ungkapnya.

Mengingat, lanjut Hermansyah, gaya hidup para atlet berprestasi tersebut, tentunya berbeda dengan orang biasa.

“Para atlet berprestasi ini memiliki karakter, seperti karakter disiplin serta memiliki sikap mental yang kuat, setta lainnya,” ucapnya.

Pelatihan ini juga diberikan kepada para pelatih, para pelatih juga diharapkan memiliki karakter yang kuat juga.

“Untuk melatih hal tersebut, maka kami mendatangkan langsung narasumber dari pusat,” ucap Hermansyah.

Pelatihan ini diberikan kepada atlet serta pelatih berprestasi dari cabang olahraga unggulan. Hal tersebut, berdasarkan dari desain besar olahraga nasional dari Kementerian Olahraga.

Sementara itu, Kabid Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel M Fitri Hernadi mengatakan, untuk menjaga gaya hidup atlet di Provinsi Kalimantan Selatan, maka pelatihan ini dilaksanakan.

“Misalnya setelah pertandingan para atlet selama ini tidak terarah seperti bisa mengkonsumsi makanan apa saja, kini sudah tidak bisa lagi,” ungkap Fitri.

Mengingat, lanjutnya, pada pelatihan ini akan diberikan menjaga asupan gizi untuk para atlet berprestasi tersebut.

“Selain itu pengukuran kemampuan para atlet juga akan terus diukur,” ucap Fitri. (SRI/RDM/RH)