JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka rekrutmen 6.179 Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH). Proses rekrutmen ini dilakukan secara online melalui laman ptsp.halal.go.id mulai 15-31 Agustus 2022.
Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyatakan, rekrutmen ini dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian target 10 juta produk bersertifikat halal tahun 2022.
Kepala BPJPH
“Para Pendamping PPH ini nantinya bertugas untuk membantu proses sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare),” ujar Aqil, di Jakarta, Jumat (12/8).
Aqil menyampaikan, rekrutmen Pendamping PPH ini dilakukan di 229 kecamatan pada 13 provinsi di Indonesia, yaitu Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.
“Provinsi-provinsi ini menjadi target percepatan sertifikasi halal semester ke-2 tahun 2022 ini,” ungkap Aqil.
Ia menambahkan, Pendamping PPH adalah orang perorangan yang melakukan proses pendampingan PPH.
“Biasanya, rekrutmen Pendamping PPH dilakukan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH). Tapi untuk kali ini, kita laksanakan secara terpusat melalui laman ptsp.halal.go.id,” ujar Aqil.
Untuk dapat mengikuti Pelatihan Pendamping PPH, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon pelamar, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk, dan berpendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat
“Para pelamar nantinya akan mengikuti pelatihan Pendamping PPH di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) yang mereka pilih. Selanjutnya bila lulus dan mendapatkan sertifikat, berhak menjadi Pendamping PPH,” imbuh Aqil.
Sebagai informasi awal, calon pelamar dapat mempelajari kriteria produk yang masuk kategori self declare yang terdapat pada Keputusan Kepala BPJPH nomor 33 tahun 2022, pada tautan berikut: bit.ly/kepkaban33.
Informasi lebih lanjut juga akan disampaikan melalui akun instagram BPJPH (https://instagram.com/halal.indonesia).
Adapun kuota rekrutmen Pendamping PPH per provinsi, sebagai berikut:
Bali: 242 orang
Banten: 100 orang
DI Yogyakarta: 114 orang
DKI Jakarta: 318 orang
Jawa Barat: 3.600 orang
Jawa Tengah: 800 orang
Jawa Timur: 300 orang
Kalimantan Timur: 11 orang
Kepulauan Bangka Belitung: 33 orang
Riau: 17 orang
Sulawesi Tengah: 400 orang
Sumatera Selatan: 205 orang
Sumatera Utara: 100 orang. (KEMENAG.RI-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – “Sehubungan dengan informasi terkait penyesuaian jadwal penerbangan kepulangan kloter 1 jemaah haji asal debarkasi Banjarmasin pada Minggu (24/7), dapat kami sampaikan bahwa penyesuaian jadwal penerbangan tersebut dikarenakan adanya kendala teknis pada kondisi pesawat A330-300, pada penerbangan GA 8201 yang melayani penerbangan dari Jeddah menuju Banjarmasin, yang mengharuskan dilakukannya prosedur perbaikan secara komprehensif”, demikian disampaikan Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia, Ade R. Susardi, dalam rilisnya pada Senin (25/7).
Ade menambahkan, penyesuaian pengoperasian layanan penerbangan tersebut dilakukan setelah petugas melakukan inspeksi secara menyeluruh dalam persiapan operasional penerbangan. Dimana dalam proses inspeksi tersebut, petugas menemukan komponen pesawat yang perlu dilakukan perbaikan sebelum dioperasikan, termasuk melalui assessment, kebutuhan penggantian suku cadang komponen penunjang pada mesin pesawat.
“Hal tersebut tentunya dilakukan dengan senantiasa mengedepankan fokus penerapan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan pada seluruh lini, guna memastikan bahwa keseluruhan komponen kelayakan pesawat selalu dalam keadaan optimal ketika akan dioperasikan,” ujarnya lagi.
Sehubungan dengan penyesuaian jadwal tersebut, maka penerbangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Banjarmasin akan diberangkatkan kembali pada Senin (25/7) pukul 12.00 waktu setempat.
Terkait dengan tindak lanjut penyesuaian jadwal tersebut, Garuda Indonesia juga telah menyampaikan sejumlah kebijakan service recovery kepada penumpang melalui pemberian fasilitas akomodasi hingga penginapan bagi keseluruhan penumpang yang terdampak.
“Melalui kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf sebesar sebarnya kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang terjadi. Tentunya hal ini menjadi catatan penting bagi kami untuk terus mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas layanan khususnya melalui layanan penerbangan haji yang pada tahun ini kembali diberlakukan setelah lebih dari dua tahun lamanya tertunda,” tutupnya. (RIW/RH)
Jakarta – Bank Kalsel sebagai entisitas bisnis daerah yang berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada nasabah, kembali meraih apresiasi membanggakan.
Bank dengan tagline “Setia Melayani, Melaju Bersama” ini, dianugerahi penghargaan pada ajang “19th Indo Banking Service Excellent Award 2022” atas pelayanan terbaik yang diberikan kepada nasabah di tahun 2021/2022, pada event yang digelar Majalah Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI) di Jakarta, akhir pekan tadi.
Gelar 19th Infobank Banking Service Excellent Award 2022, sebagai bentuk apresiasi kepada perbankan yang berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya. Adapun Penghargaan yang diterima Bank Kalsel antara lain : 1st Best Convient Branch Experience Regional Development Bank, 2nd Best Customer Service (CS), 2nd Best Satpam dan 2nd Best Mobile Banking.
Penghargaan secara langsung diterima Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya yang menyampaikan rasa syukur dan bangga serta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Infobank atas apresiasi yang diberikan, serta kepada seluruh Insan Bank Kalsel yang telah konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh Insan Bank Kalsel sebagai bentuk komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sekaligus pengingat agar kami dapat terus menjaga serta memperkuat kualitas layanan kepada nasabah, tentunya raihan ini tidak terlepas juga atas peran serta dan dukungan dari seluruh pemegang saham maupun nasabah setia kami,” jelas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/SYA)
JAKARTA – Gubernur Kalsel Sahbirin mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) di Jakarta pada Sabtu (18/6).
Paman Birin, sapaan Gubernur Kalsel ini hadir dalam Rakernas Forki, seiring jabatan sebagai Ketua Umum Forki Kalimantan Selatan.
Selain menghadiri Rakernas Forki, Paman Birin pun juga mengikuti pelantikan 17 pengurus provinsi Forki yang ada di Indonesia.
Pelantikan serentak pengurus 17 Forki provinsi itu, dilakukan langsung Ketua Umum PB. Forki Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto.
Selepas pelantikan 17 pengurus Forki provinsi itu, Paman Birin yang didampingi Staf Khusus Rizal Akbar, berkesempatan berbincang dengan Hadi Tjahjanto.
“Dalam pembincangan penuh keakraban tadi, pak Hadi menyampaikan harapan agar terus meningkatkan kemajuan olahraga karate di Kalsel,” ujar Gubernur.
Hadi juga menanyakan tentang infrastruktur latihan karate apakah sudah dimiliki oleh Kalsel.
Mendapat pertanyaan itu, Paman Birin pun menyebut saat ini telah difasilitasi sarana untuk latihan atlet.
“Kalsel siap menjalankan kemajuan karate mulai dari pembinaan hingga perhatian terhadap para atlet,” jawab Paman Birin dengan optimis. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Operasional haji memasuki hari ke-13. Total ada 36.797 jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan ke Madinah. Dari jumlah itu, sebanyak 29 kloter atau 11.473 jemaah sudah bergeser ke Makkah.
Berkenaan dengan kondisi di Arab Saudi, Panitia Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH) menerbitkan sejumlah imbauan untuk jemaah dan petugas selama di Makkah dan Madinah.
Jubir PPIH saat memberikan keterangan pers
“Baik jemaah maupun petugas, dilarang membawa benda, bendera, banner, simbol-simbol, lambang dan sejenisnya yang dapat berpotensi menjadi pelanggaran hukum selama berada di Makkah, Madinah, dan menjalankan rangkaian ibadah haji,” terang Jubir PPIH Akhmad Fauzin, saat memberikan keterangan pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada Jumat (17/6).
Ia menegaskan, jemaah dan petugas juga dilarang membawa benda tajam dan/atau lainnya yang dapat membayakan bagi diri sendiri maupun orang lain selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
Larangan lainnya, lanjut Fauzin, adalah berbicara, berteriak, mengajak dan/atau memengaruhi orang lain dengan kalimat dan/atau ungkapan yang dapat berpotensi melanggar hukum yang berlaku di Arab Saudi selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
Jemaah dan petugas diimbau selalu melengkapi diri dengan gelang identitas, kartu dan/atau gelang dari maktab dan atribut serta perlengkapan lainnya yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.
Karena masih pandemi, jemah dan petugas agar selalu menjaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker ketika berkumpul di ruangan dan selama berada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
“Selalu bertanya serta berkonsultasi kepada petugas ketika menemui masalah dan kesulitan,” pesannya.
Pemerintah berharap, jemaah dan petugas dapat selalu mencerminkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang patuh dan tertib.
Hari ini, sebanyak 4.429 jemaah yang tergabung dalam 11 kloter diberangkatkan dari delapan embarkasi ke Tanah Suci. Masing-masing dua kloter berangkat dari Embarkasi Solo/SOC (720), Jakarta – Pondok Gede/JKG (820), dan Surabaya/SUB (900). Masing-masing satu kloter berangkat dari Embarkasi Banjarmasin/BDJ (360), Batam/BTH (450), Aceh/BTJ (393), Medan/MES (393), dan Makassar/UPG (393).
“Sampai hari ini, tercatat ada 77 jemaah haji sakit. Sebanyak 62 orang rawat jalan dan 14 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan 1 orang dirawat di RSAS Madinah. Jemaah wafat sebanyak 5 orang,” tutupnya. (PPIH2022-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperjuangkan nasib pegawai honorer. Kali ini rombongan Komisi I DPRD Kalsel berkunjung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (17/6), untuk menyamakan persepsi terkait solusi dari rencana penghapusan pegawai honorer pada tahun 2023 mendatang.
Suasana Kunker Komisi I DPRD Kalsel ke BKD DKI Jakarta
Dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas, rombongan wakil rakyat ini dibersamai oleh pihak eksekutif daerah, di antaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Organisasi, Biro Hukum dan Balitbangda Provinsi Kalsel.
Suripno Sumas mengatakan pertemuan ini sebagai wujud keseriusan legislatif dan eksekutif untuk mencarikan jalan terbaik atas edaran nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Permasalahan ini pastinya tidak hanya dirasakan oleh Provinsi Kalsel, namun juga di sejumlah daerah lainnya. Makanya perlu ada solusi terbaik agar tidak ada yang dirugikan atas kebijakan dari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini,” ujar politisi fraksi partai PKB tersebut.
Suripno Sumas juga menambahkan bahwa sejauh ini peran tenaga honorer masih sangat dibutuhkan. Sebab, menurutnya banyak dari mereka yang saat ini bertanggungjawab di posisi-posisi krusial, baik tenaga profesi/teknis mau pun bidang administrasi.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Haryanto. Ia mengemukakan bahwa hal ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup orang banyak, jangan sampai malah merugikan banyak orang.
“Tidak kurang dari 11 ribu tenaga honorer di Kalsel saat ini menggantungkan hidup dari pekerjaan mereka saat ini, harus hati-hati dalam membuat kebijakan, mereka itu manusia semua,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BKD Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman juga mengungkapkan yang serupa. Ia menegaskan bahwa saat ini daerah masih membutuhkan para tenaga honorer tersebut. Menurutnya, jumlah aparatur yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah yang ada sehingga mereka masih sangat dibutuhkan perannya.
“Kami berharap banyak, agar proses perekrutan CPNS dan PPPK nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah, karena daerahlah yang lebih paham terkait keadaan dan kebutuhan di Kalsel,” tambahnya.
Hal tersebut didukung oleh Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Maria Qibtya yang juga mengharapkan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa diselenggarakan oleh daerah.
“Kedepan, harapannya Kepala BKD di masing-masing daerah harus merapat bersama untuk membicarakan hal ini, dan menyampaikan kendala-kendala yang hampir sama ini ke Badan Kepegawain Negara, hal-hal ini harus kita carikan jalan keluarnya,” pungkas Maria Qibtya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)
JAKARTA – LAPOR! Paman yang digagas Pemerintah Provinsi Kalsel, meraih penghargaan Top 6 Terbaik Kategori Outstanding Achievement pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4 Tahun 2022.
Penyerahan penghargaan dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada Kamis (16/6).
Penghargaan P4 Kategori Outstanding Achievement itu diterima Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim.
Bagi Kalsel melalui LAPOR! Paman masuk top 6 besar terbaik adalah hal yang menggembirakan. Ini karena Top 6 adalah deretan penghargaan prestisius dalam kategori Outstanding Achievement.
Muhammad Muslim menyebut, Outstanding Achievement merupakan kategori bergengsi yang diperuntukkan bagi Instansi pemerintah yang telah menjadi pemenang kompetisi SP4N-LAPOR tahun sebelumnya.
“Keberhasilan LAPOR! Paman berhasil masuk enam besar dalam perebutan kategori Outstanding Achievement ini, berkat kerja keras yang dilakukan semua pihak,” ujar Muslim.
Dimana, implementasi LAPOR! Paman di Kalsel sudah cukup baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya yang ditandai meningkatnya jumlah pengaduan yang masuk setiap tahunnya.
Diketahui, sejak program SP4N- LAPOR! dilakukan awal tahun 2017 saja, terdapat 300-an pengaduan dan sejak berganti LAPOR! Paman sekarang pada tahun 2022 telah mencapai 8.000-an pengaduan masyarakat. Dari jumlah itu, hampir 97 persen pengaduan masyarakat ditindaklanjuti.
Dampak pengelolaan LAPOR! Paman pun telah memberikan perbaikan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat melalui LAPOR! Paman dengan berbagai kanal. Dampaknya sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalsel.
Sementara itu, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa di Jakarta, mengungkapkan, 17 pemenang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi lanjutan berupa wawancara melalui ruang virtual zoom meeting yang telah dilaksanakan pada 23-30 Mei 2022 oleh Tim Evaluasi secara independen.
“Tujuh belas Pengelola Pengaduan Terbaik tersebut terdiri dari 2 Instansi Pemerintah (IP) Kategori Outstanding Achievement, 10 Instansi Pemerintah dengan kategori Aspek Pengelolaan dan Perubahan Terbaik, Aspek Keberlanjutan, Konektivitas, dan Dampak Terbaik, serta 5 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) terbaik,” ujar Diah.
Selain itu, penyerahan penghargaan juga diberikan kepada 51 Peserta Terbaik. Pemberian penghargaan direncanakan diberikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Ketua Ombudsman RI, dan Kepala Staf Kepresidenan.
Seperti tahun sebelumnya, kompetisi ini didukung pula oleh Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP).
Salah satu tujuan diselenggarakannya penganugerahan ini, sebagai strategi untuk memberikan contoh praktik baik kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam hal pertukaran pengalaman dan pembelajaran pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
Sejak dimulai pada awal tahun, kompetisi ini berhasil menjaring 573 pendaftar dari seluruh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
Jumlah sebanyak itu kemudian disaring kembali menjadi 434 pengelola, dan terakhir disaring kembali menjadi 51 peserta, kemudian dikerucutkan menjadi 17 peserta. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Upaya untuk meningkatkan nilai jual dan daya tarik wisata Banua, dilakukan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dengan Bupati dan Walikota se-Kalsel, melalui audiensi bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahudin Uno di Kantor Kemenparekraf Jakarta, Rabu (18/5).
Gubernur dan Bupati Walikota se-Kalsel foto bersama Menteri Parekraf
Kedatangan rombongan Paman Birin, Bupati dan Walikota se-Kalsel tersebut disambut hangat langsung oleh Menteri Parekraf Sandiaga Salahudin Uno beserta jajarannya.
Dalam audiensi tersebut, Paman Birin sapaan akrab Gubernur Kalsel ini menyampaikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI beragam upaya untuk mendorong sektor pariwisata dan ekonomi di Kalsel tahun 2021-2026, guna mewujudkan visi Kalimantan Selatan, yakni Kalsel Maju sebagai gerbang Ibukota Negara serta mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan.
Paman Birin menyampaikan, Kalsel memiliki potensi yang cukup beragam disektor pariwisata dan ekonomi kreatif, baik wisata alam, budaya, religi, maupun wisata buatan. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, kendala seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum memadai, hingga sinergi kemitraan dalam pemasaran wisata dan ekonomi kreatif yang belum optimal harus segera diatasi.
“Salah satu upaya komitmen daerah dalam mengembangkan pariwisata Kalimantan Selatan yaitu disusunnya peraturan gubernur terkait usulan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Kalimantan Selatan tahun 2021-2026, yang nantinya diharapkan menjadi penggerak perekonomian masyarakat sekitar destinasi pariwisata”, kata Paman Birin.
Destinasi pariwisata prioritas tersebut, meliputi 6 (enam) kawasan wisata. Pertama adalah kawasan wisata religi Guru Sekumpul dan Datu Kalampayan di Kabupaten Banjar, serta wisata religi lainnya.
Kedua adalah kawasan wisata alam dan budaya pasar terapung Lok Baintan di Kabupaten Banjar serta budaya sungai lainnya.
Lalu kawasan wisata alam, buatan dan ekologi bawah Jembatan Barito Pulau Bakut di Kabupaten Barito Kuala. Kemudian kawasan wisata alam dan buatan kerbau rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, lalu kawasan wisata alam buatan budaya dan ekologi Geopark Meratus dan kawasan Kiram Park di Kabupaten Banjar.
Selain itu, Paman Birin juga meminta dukungan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang saat ini sudah ada di daerah.
Dukungan tersebut meliputi dukungan Kemenparekraf untuk destinasi pariwisata dan ekonomi prioritas di Kalimantan Selatan.
Kemudian juga dukungan promosi untuk optimalisasi pariwisata dan ekraf di Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-29, yang akan dilaksanakan pada 10-19 Oktober 2022 mendatang.
“Kami juga mengharapkan kehadiran Bapak Menteri di event tour de Loksado 2022 yang akan diselenggarakan pada 22-24 Juli, Festival Budaya Saijaan (FBS) di Kabupaten Kotabaru tahun 2022,” kata Paman Birin.
Selain juga, Paman Birin berharap dukungan penuh terhadap penetapan kawasan makam Datu Kalampayan menjadi objek wisata religi nasional, dukungan penetapan Geopark Meratus menjadi member global geopark network UNESCO serta dukungan pengembangan kawasan Kiram Park sebagai objek wisata di Kalimantan Selatan.
Terkait dengan permohonan dukungan tersebut, Menteri Parekraf Sandiaga Salahudin Uno meminta kepada Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Baparel, Rizki Handayani Mustafa, untuk memberikan perhatian khusus kepada Kalsel, terutama usulan kawasan religi yang ada di Kalsel.
“Saya minta Ibu Deputi memberikan perhatian khusus ke Kalsel, karena wisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kalsel sangatlah cantik dari segi ekoturism. Dulu saya pernah ikut mengikuti Haul Guru Sekumpul, semua orang di jalan berlomba-lomba untuk berbagi, saya belum pernah melihat yang seperti ini,” puji Sandiaga Salahudin Uno.
Tak hanya itu, Menteri Parekraf Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, pihaknya akan menyusun tanggal pertemuan untuk bertemu dengan Kepala Dinas Pariwisata yang ada di Kalsel untuk membicarakan secara terperinci terkait pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi di Kalsel.
Sedangkan terkait dengan dukungan penetapan geopark meratus menjadi member global geopark network Unesco, Tenaga Ahli Menteri Norhadi Sadli akan ikut mendukung dan mengawal usulan tersebut, mengingat Geopark Pegunungan Meratus yang berstatus geopark nasional memiliki 67 geosite tersebar di sejumlah wilayah Kalsel memiliki daya tarik tersendiri untuk dapat meningkatkan ekonomi disektor pariwisata yang ada di derah.
“Terkait Geopark, destinasi yang luar biasa, statusnya nasional, dan memiliki 67 geosite, luar biasa. Kami kementerian mendukung sekali terkait pengusulan tersebut, mari kita bersama-sama mengawal dan mendampingi,” jelas Norhadi.
Turut berhadir dalam acara tersebut selain Bupati dan Walikota se-Kalsel, Paman Birin juga didampingi Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin.
Dari jajaran Kemenparekraf hadir Deputi Bidang Poduk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Baparel Rizki Handayani Mustafa, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Vinsensius Jemadu, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Nia Niscaya, Tenaga Ahli Menteri Norhadi Sadli. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
Jakarta – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menerima penghargaan sebagai wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Literasi (IPL) tertinggi se Indonesia Tahun 2021 yang diberikan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia.
Penghargaan diberikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, diterima Gubernur Sahbirin Noor, yang diwakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel Hj. Nurliani Dardi, di salah satu hotel berbintang di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (29/3).
Disampaikan dalam kegiatan yang dihadiri Kepala Daerah dari 34 provinsi di Indonesia, Kalsel menorehkan nilai 58,13, yang disusul Maluku (35,75) dan Gorontalo (22,53).
“Alhamduliilah kita dapat mempertahankan IPL masyarakat tertinggi tahun 2021, yang kita terima di tahun 2022 ini. Tahun 2020 juga dengan indeks 48,70,” ungkap Bunda Nunung (sapaan akrab Kadispersip Kalsel) melalui siaran persnya, usai kegiatan.
Menurutnya, capaian ini merupakan pemantik semangat untuk terus berkarya dalam memajukan literasi.
“Ini semua berkat dukungan semua pihak, terutama gubernur dan jajaran legislatif, dan yang paling penting semua pegawai dan Tim Dispersip,” tambah Bunda Nunung.
Selain itu, menurutnya, selama ini pihaknya terus bekerja keras melakukan apa yang bisa dan seharusnya, untuk melayani sesuai tupoksi dengan penuh semangat, melakukan berbagai kegiatan dan terobosan.
“Iya kaget jua sebenarnya, pasalnya tahun 2021 kemarin pada bulan Agustus dan September berturut-turut kami sudah juga menerima penghargaan,” paparnya.
Keberhasilan tersebut mendapat banyak tanggapan positif dari berbagai kalangan dan penggiat literasi.
“Keren sekali, selamat dan turut berbangga saya,” ungkap Ketua Ikatan Penerbit Indonesia DKI Jakarta, Hikmah Kurnia melalui WhatsApp.
Hal senada disampaikan Pustakawan Kabupaten Luwu lham, yang menilai Kalsel memang layak mendapatkannya.
“Memang peran bunda luar biasa dan layak menjadi tokoh masyarakat pengembang budaya baca,” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/APR)
JAKARTA – Pendaftaran kompetisi jurnalistik tertinggi dan paling bergengsi di Tanah Air, Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2021 dinyatakan resmi ditutup, Jumat (3/12).
Sejak dibuka pada 11 September 2021, sebanyak 823 karya diterima panitia untuk selanjutnya dilakukan seleksi administrasi dan penjurian.
Ketua Panitia Tetap Anugerah Jurnalistik Adinegoro, Rita Sri Hastuti mengatakan, antusiasme wartawan untuk mengikutsertakan karya jurnalistiknya dalam ajang prestisius ini cukup tinggi. “Bahkan, hingga waktu pendaftaran sudah ditutup, masih ada karya jurnalistik yang masuk,” kata Rita Sri Hastuti yang juga aktif di Lembaga Sensor Film mewakili Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Adapun 823 karya yang masuk ke panita, sesuai masing-masing kategori dengan komposisi persentase yakni 24 persen media siber, 12 persen media televisi, 11 persen media radio, 16 persen media cetak, 26 persen foto, serta 11 persen karikatur.
Karya-karya yang masuk tersebut selanjutnya akan diseleksi berdasarkan kelengkapan administrasi, lalu masuk ke tahap penjurian oleh dewan juri dari tokoh pers, pengamat, dan akademisi yang menguasai bidang jurnalistik sesuai kriteria penilaian dan bekerja secara profesional.
Panitia menyediakan hadiah Rp25 juta untuk pemenang tiap kategori, trofi, serta piagam penghargaan dari PWI/Panitia HPN 2021.
Penghargaan Anugerah Adinegoro 2021 akan diserahkan kepada pemenang di depan Presiden RI saat acara puncak Hari Pers Nasional 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari menyampaikan apresiasinya kepada wartawan se-Indonesia yang telah berpartisipasi dalam lomba karya jurnalistik dengan tema Semangat dan Harapan ini.
“Keikutsertaan dalam lomba ini menjadi bukti bahwa masih banyak wartawan yang menulis dan menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas,” ujar Atal. (PWI.PUSAT/RDM/RH)
