Kategori: Jakarta

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan. Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja agar program – programnya memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Yassierli.

Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan mengenai Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabi litas Kinerja untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kemnaker di Jakarta, Rabu (3/6).

Yassierli mengatakan, ruang lingkup tugas Kemnaker sangat luas, mulai dari penyiapan tenaga kerja yang kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

“Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat program yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya melalui perluasan pelatihan vokasi guna meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK serta menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Upaya tersebut diikuti optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja dan perlua san kesempatan kerja agar lulusan pelatihan dapat terserap lebih cepat oleh pasar kerja.

Selain itu, Kemnaker terus mengevaluasi berbagai regulasi guna mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif.

Berbagai ketentuan yang dinilai menghambat pelayanan ditinjau agar lebih sederhana, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi bagian penting dari penguatan organisasi. Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Transformasi organisasi turut dilakukan melalui penguatan pengawasan internal berbasis risiko serta peningkatan fungsi investigasi untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel.

Di saat yang sama, Kemnaker terus mendorong pembangunan sistem data terintegrasi guna mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Yassierli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan, penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program dan kinerja organisasi.

“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Cris. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaksanakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 2 di berbagai daerah melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP),

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan, pelatihan ini dirancang agar akses pelatihan vokasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan lebih dekat dengan domisili masing-masing, sehingga peserta dapat mengikuti pelatihan tanpa terkendala jarak maupun akses lokasi.

“Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2 026 Batch 2 kami laksanakan di BBPVP, BPVP, Satpel, dan UPTD di berbagai daerah agar akses pelatihan semakin merata. Pada Batch 2 ini, Kemnaker menargetkan sebanyak 30 ribu peserta,” ujar Yassierli dalam keterangannya melalui Biro Humas Kemnaker, Jumat (29/5).

Pelaksanaan program ini mencakup berbagai wilayah di Indonesia melalui jaringan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar di berbagai daerah.

UPTP penyelenggara meliputi BBPVP Bandung, Bekasi, Makassar, Medan, Semarang, dan Serang, serta BPVP Ambon, Banda Aceh, Bandung Barat, Bantaeng, Banyuwangi, Belitung, Kendari, Lombok Timur, Padang, Pangkep, Samarinda, Sidoarjo, Sorong, Surakarta, dan Ternate.

Pelaksanaan PVN Batch 2 juga didukung Satpel Bengkulu, Lampung, Sofifi, Kupang, Bantul, Jambi, Lubuk Linggau, Majene, Mamuju, dan Palu.

Selain itu, program ini turut melibatkan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai wilayah dengan BBPVP dan BPVP Kemnaker sebagai UPT pembina teknis.

Pada wilayah UPTP Pembina BBPVP Bandung, pelatihan mencakup Purwakarta, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Kuningan, Kota Banjar, Ciamis, dan Sumedang.

Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BBPVP Bekasi mencakup Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Kepahiang, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Karawang, Kota Bogor, Katingan, Seruyan, Sukamara, Barito Utara, Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kapuas, dan Tukoi Lau.

Di wilayah UPTP Pembina BBPVP Makassar, pelatihan mencakup Bone Bolango, Gorontalo, Luwu Utara, Pinrang, Takalar, Sinjai, Bone, Pangkep, Wajo, Palopo, Kepulauan Selayar, Parepare, Bireuen, dan Tolitoli.

Adapun wilayah UPTP Pembina BBPVP Medan mencakup Kepulauan Riau dan Bengkalis.

Untuk wilayah UPTP Pembina BBPVP Semarang, pelatihan mencakup Banyumas, Rembang, Tegal, Pemalang, Jepara, Pati, Temanggung, Purbalingga, Salatiga, Grobogan, Demak, Semarang, Kudus, Wonosobo, dan Kota Pekalongan.

Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BBPVP Serang mencakup Pandeglang, Lebak, Sintang, Singkawang, Mempawah, Metro, Bandar Lampung, Musi Rawas, Banyuasin, Palembang, Prabumulih, dan Sumatera Selatan.

Pada wilayah UPTP Pembina BPVP Banda Aceh, pelatihan mencakup Aceh Selatan, Sabang, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Meulaboh, dan Subulussalam.

Adapun wilayah UPTP Pembina BPVP Bandung Barat mencakup Subang, Kota Cirebon, Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, dan Indramayu.

Wilayah UPTP Pembina BPVP Banyuwangi mencakup Situbondo, Jember, dan Kota Probolinggo. Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BPVP Belitung mencakup Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan wilayah UPTP Pembina BPVP Kendari mencakup Kolaka Utara, Kabupaten Buton, dan Kolaka.

Pada wilayah UPTP Pembina BPVP Lombok Timur, pelatihan mencakup Sumbawa, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Dompu, Manggarai Barat, Kota Bima, Kabupaten Bima, Selong, Ende, dan Kupang.

Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BPVP Padang mencakup Bungo, Tanju ng Jabung Timur, Kepulauan Mentawai, Payakumbuh, Dharmasraya, Solok Selatan, Pasaman Barat, dan Solok.

Adapun wilayah UPTP Pembina BPVP Samarinda mencakup Barito Kuala, Banjarmasin, Tanah Bumbu, Balikpapan, Bontang, Nunukan, dan Tarakan.

Di wilayah UPTP Pembina BPVP Sidoarjo, pelatihan mencakup Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Surabaya, Tuban, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Sumenep, Wonojati Malang, dan Gresik.

Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BPVP Sorong mencakup Biak dan Fakfak. Wilayah UPTP Pembina BPVP Surakarta mencakup DIY, Gunungkidul, Kulon Progo, Sukoharjo, Karanganyar, Purworejo, Boyolali, Wonogiri, Sragen, dan Ponorogo. Adapun wilayah UPTP Pembina BPVP Ternate mencakup Bitung. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memfasilitasi 15 skema sertifikasi kompetensi bagi lulusan Program Pemagangan Nasional (MagangHub).

Program ini dirancang untuk memperkuat kualitas SDM sekaligus memberikan pengakuan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan, sertifikasi kompetensi berperan penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. Karena itu, berbagai skema yang disiapkan disusun berdasarkan kebutuhan industri saat ini, mulai dari bidang administrasi perkantoran, teknologi informasi, pelayanan, keuangan, SDM, pengelolaan data, hingga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan lulusan MagangHub memiliki pengakuan atas kompetensi yang dimiliki sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja,” ujar Yassierli dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (1/6).

Sebanyak 15 skema sertifikasi yang disiapkan, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Junior Secretary, Asisten Pengembang Web, Digital Marketing, Pembuatan Desain Grafis, Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Supervisor Sumber Daya Manusia, Pelayanan Pelanggan, Front Office, Operator Komputer, Digital Filing, Produksi Karya Audio Visual, Analis Data, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula.

Melalui berbagai skema tersebut, lulusan MagangHub diharapkan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, mulai dari pengelolaan administrasi dan pelayanan, penguasaan teknologi digital, pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, hingga kemampuan analisis data dan penerapan keselamatan kerja.

Pelaksanaan sertifikasi akan dilakukan oleh BNSP melalui jejaring lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan balai pelatihan vokasi Kemnaker di berbagai daerah.

Untuk mendukung program tersebut, Kemnaker telah memetakan kesiapan balai pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil pemetaan, BBPVP Makassar, BBPVP Medan, dan BPVP Surakarta, masing – masing menyelenggarakan 15 skema sertifikasi.

BBPVP Bekasi sebanyak 11 skema. BBPVP Bandung, BBPVP Semarang, BPVP Aceh, BPVP Padang, BPVP Samarinda, dan BPVP Kendari masing-masing sebanyak 10 skema sertifikasi.

BPVP Banyuwangi dan BPVP Ternate masing-masing sebanyak 9 skema, sedangkan BPVP Bantaeng sebanyak 8 skema.

Adapun BPVP Pangkajene dan Kepulauan serta BPVP Belitung masing-masing sebanyak 7 skema sertifikasi. BBPVP Serang sebanyak 6 skema. BPVP Lomb ok Timur, BPVP Ambon, dan BPVP Sorong masing-masing sebanyak 4 skema.

Sementara BPVP Bandung Barat dan BPVP Sidoarjo masing-masing sebanyak 3 skema sertifikasi.

Secara keseluruhan, hasil pemetaan menunjukkan kapasitas penyelenggaraan mencapai 180 skema sertifikasi kompetensi di seluruh balai pelatihan vokasi Kemnaker.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses sertifikasi bagi lulusan MagangHub sekaligus memperkuat daya saing dan kesiapan mereka memasuki dunia kerja. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, (Menaker) Yassierli, memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila bertema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” yang berlangsung khidmat di Plaza Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, pada Senin (1/6).

Dalam amanatnya, Menaker mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology).

“Nilai-nilai luhur Pancasila tidak boleh hanya menjadi hiasan dinding kantor atau sekadar teks di buku sejarah, melainkan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-h ari,” kata Yassierli.

Menaker memberikan instruksi tegas kepada seluruh pegawai Kemnaker untuk mengawal dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tugas mereka.

“Saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan, ” katanya

Pihaknya juga melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan.

Dalam amanatnya, Menaker menegaskan bahwa peringatan hari lahirnya Pancasila tahun ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momen refleksi penting untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia.

Yassierli menegaskan tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” menjadi pernyataan tegas nilai-nilai luhur Pancasila tak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik, melainkan juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia yang abadi.

“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Pancasila juga menjadi jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” ujar Yassierli. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, bahwa sertifikasi kompetensi merupakan komponen penting bagi lulusan Program Magang Nasional (MagangHub), selain sertifikat kelulusan program pemagangan.

Sertifikasi tersebut menjadi bukti pengakuan atas kompetensi yang dimiliki peserta sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja.

Sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) difasilitasi secara gratis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui balai-balai pelatihan vokasi yang tersebar di berbagai daerah.

“Pemerintah memfasilitasi sertifi kasi bagi peserta MagangHub yang telah menyelesaikan program pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja,” kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (31/5).

Yassierli menjelaskan, alumni MagangHub yang ingin memperoleh sertifikasi kompetensi BNSP harus melakukan pendaftaran secara daring dan memilih salah satu dari 15 skema sertifikasi yang tersedia sesuai bidang serta pengalaman kerja yang dimiliki selama mengikuti pemagangan.

Setelah menyelesaikan proses pendaftaran, peserta akan mengikuti uji kompetensi secara tatap muka di 21 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berada dalam jaringan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker.

“Setelah mendaftar secara online, pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara offline atau tatap muka di 21 Lembaga Sertifikasi Profesi melalui jaringan UPTP Kemnaker yang tersebar di berbagai daerah,” ujarnya.

Adapun 21 UPTP tersebut terdiri atas enam Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivi tas (BBPVP), yakni di Bandung, Bekasi, Makassar, Medan, Semarang, dan Serang.

Selain itu, terdapat 15 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), yaitu di Ambon, Banda Aceh, Bandung Barat, Bantaeng, Banyuwangi, Belitung, Kendari, Lombok Timur, Padang, Pangkep, Samarinda, Sidoarjo, Sorong, Surakarta, dan Ternate.

Yassierli menegaskan bahwa seluruh proses sertifikasi bagi alumni MagangHub tidak dipungut biaya dan diselenggarakan langsung di balai-balai pelatihan vokasi Kemnaker.

“Sertifikasi tersebut menjadi bukti valid atas keterampilan yang dikuasai sehingga memudahkan peserta untuk diserap oleh industri,” katanya.

MagangHub 2026 terus diperluas dengan target menjangkau hingga 150 ribu peserta. Untuk memperkuat kualitas lulusan, proses penyelesaian program juga diintegrasikan dengan sertifikasi kompetensi.

“Penting bagi lulusan MagangHub untuk memiliki sertifikasi kompetensi sebagai pengakuan formal atas keterampilan yang dimiliki, sekaligus memper kuat posisi mereka di pasar kerja,” kata Yassierli. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghimpun 93 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah. Jumlah tersebut terdiri atas 38 ekor sapi dan 55 ekor kambing/domba yang tersebar di kantor pusat Kemnaker, PPSDM Ketenagakerjaan, serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Khusus di wilayah Jakarta, pelaksanaan kurban dilakukan di tiga lokasi. Di Kantor Kemnaker Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan, jumlah hewan kurban mencapai 8 ekor sapi dan 13 ekor kambing/domba.

Sementara di Gedung Vokasi Kemnaker, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 44, Jakarta Selatan, terdapat 2 ekor sapi dan 9 ekor kambing/domba.

Adapun di PPSDM Ketenagakerjaan Jakarta Timur, hewan kurban yang dihimpun sebanyak 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing/domba.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyampaikan, bahwa pelaksanaan kurban tahun ini mengusung tema “Kemnaker Peduli, Kemnaker Berbagi”.

Menurutnya, kegiatan kurban bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga simbol solidaritas dan wujud nyata kepedulian sosial untuk mempererat persaudaraan serta membantu sesama.

“Kepada pihak yang berkurban, mari kita sama-sama berdoa agar kurbannya diterima Allah Subhanahu wa Ta’ala dan membawa keberkahan bagi yang berkurban, keluarganya, serta kita semua,” kata Yassierli dalam sambutannya di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (28/5).

Turut hadir dalam pelaksanaan kurban di Kantor Kemnaker, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi dan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Sukro Muhab.

Lebih lanjut, Menaker berharap, perayaan Iduladha tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi juga menjadi momentum untuk memperdalam makna pengorbanan dan meningkatkan kualitas diri.

“Hikmah yang bisa kita ambil bersama adalah bagaimana kurban ini dapat berdampak pada peningkatan ketakwaan kita, sekaligus peningkatan kinerja di tempat kerja masing – masing,” ujarnya.

Menaker berharap Iduladha tahun ini dapat memberikan dampak positif yang luas, baik memperkuat hubungan antarsesama maupun meningkatkan produktivitas dan dedikasi dalam melayani masyarakat. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar pertemuan Persiapan Delegasi Tripartit Indonesia Menghadiri International Labour Conference (ILC) ke-114 di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (26/5).

Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha sebagai bagian dari delegasi tripartit Indonesia yang akan berpartisipasi dalam forum ketenagakerjaan internasional yang diselenggarakan International Labour Organization (ILO).

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, bahwa pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan seluruh unsur delegasi agar Indonesia memiliki posisi yang kuat dan terkoordinasi dalam pembahasan agenda global ketenagakerjaan.

“Ini karena kehadiran Delegasi Tripartit Indonesia pada ILC ke-114 memiliki makna strategis yang jauh lebih luas daripada sekadar memenuhi undangan internasional,” ucap Putri.

Forum ILC ke-114 ini dijadwalkan berlangsung pada 1–12 Juni 2026 di Geneva, Swiss, dengan mengusung tema “A Moment of Choice: Harnessing Artificial Intelligence for Decent Work”.

Putri menyampaikan bahwa terdapat empat urgensi utama kehadiran Delegasi Tripartit Indonesia, yaitu sebagai instrumen perlindungan kepentingan nasional, sarana diplomasi untuk memengaruhi standar ketenagakerjaan global, wadah menjaga stabilitas hubungan industrial dan sosial ekonomi internasional, serta momentum menghadapi transformasi dunia kerja akibat digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI).

“Keterlibatan aktif Indonesia dalam proses pembentukan standar global akan menentukan kesiapan bangsa dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perekonomian nasional di masa depan,” ucapnya.

Delegasi Republik Indonesia bersiap menghadiri International Labour Conference (ILC) ke-114 dengan membawa representasi lengkap dari unsur tripartit. Komposisi delegasi tersebut mencakup perwakilan dari unsur Pemerintah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Pengusaha, guna mengawal kepentingan ketenagakerjaan Indonesia di kancah global.

Pada perhelatan strategis ini, Delegasi Indonesia akan dipimpin langsung Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli. Kehadiran unsur tripartit yang solid ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong dialog sosial yang inklusif serta merumuskan kebijakan ketenagakerjaan internasional yang adil dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Adapun agenda prioritas yang akan dibahas dalam ILC tahun ini terbagi menjadi dua, yakni agenda tetap dan agenda teknis. Agenda tetap meliputi Reports of the Chairperson of the Governing Body and Director-General, Information on the Programme and Budget and Other Questions (CF), Information and Reports on the Applications of Conventions and Recommendations, serta Committee on the Application of Standards (CAN).

Terkait agenda CAN, Indonesia secara positif tidak masuk dalam daftar negara yang dievaluasi atau diperiksa, yang menandakan bahwa kepatuhan ketenagakerjaan Indonesia dinilai baik dan tidak memiliki isu pelanggaran konvensi di tingkat internasional.

Sementara itu, agenda teknis meliputi Standard Setting: Platform Economy (Second Discussion), General Discussion: Gender Equality, serta Recurrent Discussion: Social Dialogue and Tripartism.

Melalui persiapan matang dan soliditas unsur tripartit yang terjaga, Delegasi Indonesia optimis dapat membawa kontribusi nyata serta mengawal kepentingan nasional dengan optimal dalam forum ILC ke-114 di Jenewa nanti. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menegaskan pentingnya kesiapan kerja yang inklusif bagi generasi muda, di tengah percepatan transformasi ekonomi digital yang menuntut peningkatan keterampilan dan akses kesempatan kerja yang setara.

Hal tersebut disampaikan Wamenaker, saat peluncuran program Anak Muda untuk Dunia Kerja dan Wirausaha Digital Inklusif (ANDAL) yang diselenggarakan YCAB Foundation di Jakarta, Selasa (26/5).

Wamenaker mengatakan, bahwa proses penyiapan generasi muda untuk memasuki dunia kerja masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang belum merata.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penguatan kebijakan ketenagakerjaan nasional, sehingga diperlukan perluasan akses pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Wamenaker juga menegaskan, percepatan ekonomi digital harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

“Pemerintah pastinya terus memperkuat transformasi pelatihan vokasi agar lebih responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya prinsip inklusivitas dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi.

“Prinsip inklusivitas menjadi bagian penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas akses kesempatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi,” tegasnya.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan tenaga kerja mandiri, sistem informasi ketenagakerjaan berbasis digital melalui SIAPKerja, serta program padat karya untuk penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.

Wamenaker menegaskan, bahwa penguatan ekosistem ketenagakerjaan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan. (KemenakerRI-RIW/EPS)