Jakarta – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Wali Kota Lisa Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Perkuat Peluang Pembiayaan UMKM

Jakarta – Perluasan akses keuangan menjadi salah satu kunci untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini menjadi perhatian Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10).

Rakornas yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama unsur pemerintah terkait tersebut turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, jajaran kementerian dan lembaga, pimpinan OJK, kepala daerah, serta perwakilan industri jasa keuangan dari berbagai wilayah Indonesia.

Forum nasional ini menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan formal, meningkatkan literasi keuangan, serta membuka peluang pembiayaan produktif bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Wali Kota Lisa menilai, perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama membuka peluang usaha, memperkuat UMKM, dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Keikutsertaan Banjarbaru dalam Rakornas ini menjadi kesempatan memperkuat sinergi dan mempelajari berbagai kebijakan serta program perluasan akses keuangan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat Banjarbaru.

“Harapannya, akses pembiayaan semakin terbuka, literasi keuangan meningkat, dan semakin banyak pelaku UMKM yang mampu mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).

Langkah ini menandai penguatan orientasi kebijakan keuangan, tidak hanya pada perluasan akses layanan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.

Presiden juga menyerahkan secara simbolis kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus–Oktober 2026.

Pembiayaan tersebut menyasar berbagai kelompok usaha produktif, termasuk pelaku UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha lainnya.

Rakornas turut menyoroti perkembangan pembentukan 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah mencakup seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Keberadaan TPAKD diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor agar layanan dan pembiayaan keuangan semakin mudah dijangkau masyarakat.

Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, hasil Rakornas ini menjadi referensi untuk memperkuat koordinasi TPAKD bersama OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan perangkat daerah terkait. Fokusnya meliputi perluasan akses pembiayaan UMKM, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap akses keuangan tidak sekadar menjadi layanan formal, tetapi juga menjadi instrumen untuk membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Upaya ini sejalan dengan visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, Sejahtera), dengan harapan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat hingga ke tingkat keluarga. (MedCenBJB–RIW/EPS)

3.444 Laporan PHK di Kalsel, Komisi IV Dalami Regulasi Perlindungan Pekerja

Jakarta – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan belum optimalnya cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi perhatian Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Tercatat 3.444 laporan PHK di Kalsel sepanjang Januari hingga September 2026, menempatkan provinsi ini pada peringkat ketujuh nasional.

Sebagian besar laporan tersebut berasal dari sektor pertambangan batu bara dan jasa penunjangnya.

Kondisi ini mendorong Komisi IV DPRD Kalsel mendalami regulasi perlindungan pekerja melalui konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI Jamsos TK), Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Selasa (20/10).

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha mengungkapkan, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan baru mencapai 44 persen.

Angka ini menunjukkan masih besarnya tantangan dalam memastikan pekerja memperoleh perlindungan, terutama kelompok pekerja rentan dan mereka yang kehilangan pekerjaan.

Menurut Jihan, penguatan pengawasan ketenagakerjaan menjadi salah satu langkah penting agar perlindungan pekerja menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Selatan, termasuk 13 kabupaten/kota.

“Kami mohon dukungan pengawasan terpadu sekaligus penguatan kapasitas pengawas provinsi yang harus mencapai 13 kabupaten/kota,” katanya.

Jihan menjelaskan, konsultasi tersebut tidak hanya berfokus pada persoalan PHK, tetapi juga menggali ruang pengaturan yang dapat diakomodasi pemerintah daerah.

Hasil pendalaman ini akan menjadi bahan bagi Komisi IV, mempersiapkan regulasi ketenagakerjaan, khususnya dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.

Komisi IV berharap regulasi yang disusun nantinya mampu menjawab persoalan nyata di lapangan, sekaligus memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diterapkan dalam jangka panjang.

“Muatan yang dapat diturunkan di tingkat daerah, perda ini tidak cepat usang,” kata Jihan.

Ke depan, Komisi IV DPRD Kalsel mendorong agar konsultasi ini menghasilkan tindak lanjut konkret, mulai dari perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, penguatan pengawasan, hingga kejelasan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan program perlindungan pekerja di daerah.

Dengan regulasi yang adaptif dan pengawasan yang lebih kuat, DPRD Kalsel berharap perlindungan ketenagakerjaan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan kepastian hak dan rasa aman bagi pekerja di Banua.

“Di tengah dinamika sektor pertambangan dan perubahan kondisi dunia kerja, perlindungan pekerja menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga sekaligus menciptakan hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan,” tutup Jihan. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Hari ke-13, Tim SAR Gabungan Evakuasi 10 Korban KM Virgo Transport 8

Jakarta – Tim SAR Gabungan terus mengintensifkan Operasi SAR Virgo Transport-8 di wilayah Laut Jawa, Jumat (25/9).

Hingga pukul 12.00 Wita, sebanyak 160 korban telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia,

Dalam perkembangan operasi, Tim Penyelam Gabungan Basarnas berhasil mengevakuasi 5 korban. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai dan dievakuasi melalui udara menggunakan Helly HR-3601 ke Lanud Syamsudin Nooer

Selain itu, Tim SAR Gabungan juga menemukan 3 korban di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara, dan 2 korban lainnya ditemukan di Sandurian Kabupaten Seruyan. Korban selanjutnya dievakuasi menuju RSUD Sukamara dan akan dibawa ke RS Bhayangkara Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut.

Pencarian masih terus dilakukan melalui penyelaman, penyisiran permukaan, serta dukungan udara dengan mengerahkan seluruh sumber daya SAR yang tersedia.

Kepala Basarnas, Mohammad Syafii menyampaikan, bahwa seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.

“Kami terus mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Setiap informasi dan temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti. Fokus utama kami adalah menemukan korban yang masih dalam pencarian serta memberikan kepastian kepada keluarga,” ujar Kepala Basarnas. (Basarnas-RIW/EPS)

Utamakan Privasi Nasabah, Sistem Keamanan Data BSI Raih Sertifikasi ISO 27701:2025

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) kembali mencetak sejarah di industri perbankan nasional. BSI resmi menjadi bank pertama di Indonesia yang berhasil meraih sertifikasi berstandar global, ISO/IEC 27701:2025, tentang Privacy Information Management System (PIMS) atau Sistem Manajemen Informasi Privasi.

Langkah historis ini merupakan wujud nyata komitmen BSI dalam “Melayani Sepenuh Hati”, sekaligus menjadi katalisator kuat yang mendukung transformasi strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia, menciptakan institusi keuangan nasional yang berdaya saing global.

Sertifikasi ini berfokus pada dua pilar layanan utama yang menjadi ujung tombak interaksi nasabah, yakni super app BYOND by BSI dan layanan Customer Care.

Dengan lebih dari 24 juta nasabah dan mencatatkan lebih dari 400 juta transaksi BYOND hingga Juni 2026.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob T Ananta menegaskan, tata kelola privasi data nasabah berjalan dengan standar keamanan tinggi yang terukur dan berkelanjutan.

Pencapaian ini bukan sekadar pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, melainkan sebuah amanah fundamental untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Menjadi bank pertama yang meraih sertifikasi ISO/IEC 27701:2025 adalah pencapaian penting sekaligus amanah bagi BSI. Bagi kami, pelindungan data pribadi adalah cerminan langsung dari implementasi nilai-nilai syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah. Layanan yang unggul harus dibangun di atas fondasi keamanan, transparansi, dan penghormatan absolut terhadap privasi nasabah,” ujar Bob.

Lebih lanjut, Bob menjelaskan bahwa keamanan data nasabah adalah esensi dari budaya kerja perusahaan, yakni EMAS (Empati Melayani Antusias Sepenuh Hati).

Komitmen “Melayani Sepenuh Hati” diimplementasikan beberapa aspek yang tidak hanya melalui keramahan, empati, dan kecepatan di kantor cabang, tetapi juga lewat pelindungan digital yang ketat di ruang siber.

Secara teknis, penerapan ISO/IEC 27701:2025 pada layanan BYOND by BSI memastikan bahwa seluruh pengelolaan data dilakukan menggunakan pendekatan privacy-by-design.

Sistem dirancang dengan pengendalian akses yang sangat ketat, mitigasi risiko privasi, serta pemantauan berkelanjutan.

Sementara di sektor Customer Care, verifikasi identitas dan pemenuhan hak subjek data nasabah kini beroperasi mengikuti praktik internasional.

Dampak positif dari inovasi layanan dan keamanan ini langsung tecermin dari pengakuan pasar. BSI baru saja berhasil meraih peringkat kedua Bank CX Tracker 2026, yang membuktikan bahwa keamanan data berbanding lurus dengan peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah.

Sementara itu, Direktur Compliance and Human Capital BSI, Arief Adhi Sanjaya, menuturkan bahwa raihan sertifikasi ini adalah awal eskalasi pelindungan data yang lebih masif di BSI.

“Sertifikasi ISO/IEC 27701:2025 ini bukanlah garis akhir, melainkan langkah strategis kami untuk terus memperkuat tata kelola privasi dan keamanan informasi di seluruh ekosistem layanan BSI. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kapabilitas SDM dan memperluas budaya pelindungan data di seluruh lini organisasi,” ungkap Arief.

Melalui sinergi antara transformasi digital, komitmen melayani sepenuh hati, dan kesiapan mendukung transformasi ekonomi Danantara, BSI semakin mantap melangkah mewujudkan visinya sebagai Top 5 Global Islamic Bank. (RIW/EPS)

Banggar DPRD Koordinasi ke Kemendagri, Pastikan Penguatan APBD Kalsel 2027

Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Senin (14/9). Pertemuan ini membahas penguatan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 serta penyesuaian regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Alpiya Rakhman, selaku pimpinan rapat menegaskan, bahwa APBD bukan sekadar dokumen angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang benar – benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rahman (kiri)

“APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah, yang pada akhirnya harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alpiya menekankan bahwa kualitas APBD tidak hanya ditentukan besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana pendapatan direncanakan, belanja diprioritaskan, pembiayaan dikelola, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Pihaknya
juga meminta masukan dalam memasuki pembahasan 2027, sebagaimana nanti penyusunannya di APBD. Karena ada informasi beredar terkait perubahan Permendagri, soal acuan penyusunan APBD.

“Bagi kami, keberhasilan APBD tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa tinggi tingkat penyerapan anggaran. Namun yang jauh lebih penting adalah, Apa yang dihasilkan dari anggaran tersebut dan apa manfaatnya bagi masyarakat”, tegasnya.

DPRD Kalsel ingin memperoleh perspektif dari Kemendagri terkait keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan.

Banggar DPRD Kalsel menyoroti pentingnya strategi pembiayaan yang sehat dan pengelolaan SiLPA serta sumber pembiayaan lainnya secara hati-hati agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga.

Terkait evaluasi Perubahan APBD 2026, Anggota Banggar menyampaikan bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap kualitas belanja daerah dan efektivitasnya.

Ia berharap diskusi ini menghasilkan masukan aplikatif, tidak hanya normatif, yang dapat diterapkan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 maupun penyusunan APBD 2027.

“Apa yang kita lakukan bersama bermuara pada satu tujuan, yaitu bagaimana setiap rupiah uang daerah dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkas Alpiya. (ADV- NHF/RIW/EPS)

Penutupan Delapan Bandara Diperpanjang, Menhub Dudy: Keselamatan Jadi Prioritas Utama

Jakarta – Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengatakan, pengoperasian kembali bandara terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau akan dilakukan ketika keselamatan sudah dapat diketahui secara pasti. Oleh sebab itu, melihat kondisi saat ini demi keselamatan penerbangan, maka penutupan delapan bandara terdampak kembali diperpanjang hingga 7 September 2026 pukul 18.00 WIB.

Penutupan dilakukan di Bandara Soekarno Hatta, Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumsel.

“Keselamatan menjadi prioritas kita. Kami melihat situasi terakhir berdasarkan informasi yang diberikan BMKG. Jadi kami belum bisa memastikan kapan akan berakhir karena cuaca terlalu dinamis. Tadi disampaikan BMKG bahwa setiap layer ketinggian arah anginnya cepat berubah, sehingga ini yang harus kita pastikan,” ujar Menhub Dudy, di Jakarta, Minggu (6/9) malam.

Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan terus memantau perkembangan aktivitas dan penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah satu upayanya adalah melakukan paper test setiap 30 menit sekali di seluruh bandara, untuk mengetahui apakah penyebaran abu semakin melebar atau berkurang.

Jika kondisi sudah kembali normal dan bandara dapat kembali beroperasi, Menhub Dudy menegaskan, akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada pesawat yang akan digunakan.

“Biasanya semua airlines sudah menyiapkan. Kalau ada apa-apa, jika harus menginap, mereka akan tutup mesinnya. Itu pun nanti kalau misalnya (bandara) sudah buka, mereka harus melakukan pemeriksaan dulu sebelum beroperasi untuk memastikan tidak ada debu di mesin. Kita pastikan harus dicek dulu sebelum beroperasi untuk keselamatan penerbangan,” ujar Menhub Dudy. (Kememhub-RIW/EPS)

Peringati Harpelnas, Dirut BSI Sambut dan Layani Nasabah Dengan Sepenuh Hati

Jakarta – Memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 yang mengusung tema “Think Customer”, jajaran Direksi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) turun langsung menyambut dan melayani nasabah di sejumlah kantor cabang, pada Jumat (4/9).

Kehadiran para direksi menjadi bentuk apresiasi sekaligus komitmen BSI untuk terus menghadirkan layanan sepenuh hati yang mengutamakan kebutuhan nasabah.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo secara langsung menyambut nasabah yang datang ke Kantor Cabang The Tower. Dengan senyum hangat, Ia turut mendampingi petugas frontliner melayani kebutuhan nasabah.

Pada kesempatan tersebut, Anggoro yang didampingi SEVP Operations, Ana Nurul Khayati, juga berdialog dengan nasabah untuk mendengarkan harapan serta masukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan, sembari menyerahkan bingkisan apresiasi.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob T. Ananta menyambut nasabah di BSI Tower. Dalam kesempatan tersebut, Ia menjelaskan transformasi teknologi informasi yang telah dilakukan pada Mei 2026 sehingga layanan BSI kini semakin cepat, aman, dan andal.

Sementara itu, SEVP Funding & Transaction Ida Triana Widowati menyambut nasabah di Kantor Cabang BSI Jakarta Barat.

‘’Selamat datang dan terima kasih telah menjadi nasabah BSI,’’ sapa Dirut kepada setiap pengunjung cabang BSI The Tower yang datang.

Ia menyapa setiap pengunjung dan turut mendampingi petugas customer service maupun teller memberikan pelayanan. Di antara tamu yang hadir adalah Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widiasanti.

Anggoro mengatakan segenap jajaran direksi BSI mengucapkan terima kasih kepada nasabah setia yang telah bertumbuh bersama BSI.

Mengusung tema “Terima Kasih Telah Tumbuh Bersama Kami: Kesetiaan Anda, Amanah yang Kami Jaga Sepenuh Hati”, Harpelnas tahun ini menjadi momentum bagi BSI menyampaikan apresiasi kepada lebih dari 24 juta nasabah yang telah tumbuh bersama perusahaan.

Kepercayaan nasabah merupakan motivasi utama bagi BSI untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan di seluruh kanal.

BSI berkomitmen menghadirkan pengalaman perbankan syariah yang aman, nyaman, mudah, dan andal bagi seluruh nasabah.

Dalam rangkaian Harpelnas 2026, BSI juga meluncurkan film pendek “Antara Ibu, Kopi, dan Mimpi” yang mengangkat kisah seorang pemuda yang berjuang melanjutkan pendidikan sambil merintis usaha kedai kopi.

“Harpelnas menjadi momentum bagi kami untuk menyapa kembali nasabah setia sekaligus menghadirkan berbagai promo dan program spesial sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan kepada BSI,” ujar Anggoro.

Saat ini seluruh kanal layanan BSI telah terintegrasi sehingga menghadirkan pengalaman transaksi yang semakin seamless bagi nasabah.

Untuk layanan tatap muka, BSI didukung oleh 1.030 kantor cabang di seluruh Indonesia. Sementara bagi nasabah yang mengutamakan kemudahan digital, tersedia aplikasi BYOND by BSI, internet banking, 5.999 ATM/CRM (Cash Recycling Machine), layanan BSI Call 14040, serta portal resmi BSI www.bankbsi.co.id.

Anggoro menambahkan, pertumbuhan jumlah nasabah yang konsisten setiap tahun tidak terlepas dari transformasi menyeluruh yang terus dijalankan BSI.

Upaya tersebut semakin diperkuat melalui dukungan strategis dari Danantara Indonesia. Hasil transformasi tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah nasabah BSI yang kini mencapai 24,3 juta, dengan pengguna aplikasi BYOND by BSI yang telah menembus 7,2 juta pengguna.

Komitmen BSI untuk “Melayani Sepenuh Hati” juga diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Mulai dari partisipasi aktif dalam Program Magang Nasional, penyelenggaraan BSI Scholarship, pengembangan Desa BSI, hingga penyaluran bantuan sosial kemanusiaan dan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, BSI berharap dapat terus tumbuh bersama masyarakat serta memberikan manfaat yang semakin luas bagi negeri. (RIW/EPS)

Wali Kota Banjarmasin Dorong UMKM Naik Kelas, Bidik 500 Sertifikat Halal dan 500 KUR

Jakarta – Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong pengembangan UMKM dari sekadar bertahan menjadi usaha yang memiliki nilai tambah, standar mutu, akses pembiayaan, dan pasar yang lebih luas.

Upaya tersebut dibahas Wali Kota Banjarmasin, M. Yamin HR dalam audiensi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (2/9).

Pertemuan tersebut diterima Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, didampingi Sekretaris Kementerian UMKM RI, Loto Srinaita Ginting serta jajaran deputi Kementerian UMKM RI.

Dalam audiensi tersebut, Yamin mendorong penguatan UMKM Banjarmasin melalui hilirisasi produk unggulan daerah, peningkatan kualitas produksi, standardisasi, legalitas usaha, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar.

Menurut Yamin, pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui akses permodalan. Pelaku usaha juga membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk agar mampu memenuhi standar pasar yang lebih luas.

Karena itu, Pemko Banjarmasin mengusulkan dukungan Kementerian UMKM berupa fasilitasi peralatan dan mesin produksi serta sarana usaha yang dapat meningkatkan kapasitas, efisiensi, mutu, dan daya saing produk lokal.

“UMKM tidak cukup hanya diberikan modal. Mereka juga perlu didukung dari sisi kualitas produk, peralatan produksi, legalitas, standardisasi, sampai akses pasar. Dengan begitu, usaha yang dibangun bisa benar-benar naik kelas,” kata Yamin.

Dorongan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian UMKM yang menempatkan peningkatan kualitas dan daya saing produk, sertifikasi dan standardisasi, perluasan akses pembiayaan, kemitraan, rantai pasok, serta pemasaran sebagai bagian penting dalam penguatan UMKM.

Dalam pertemuan itu juga dibahas pemanfaatan SAPA UMKM, platform yang dikembangkan Kementerian UMKM untuk mengintegrasikan informasi dan layanan pemberdayaan UMKM.

Platform tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah, mulai dari pelatihan, sertifikasi, pembiayaan, investasi, hingga perluasan pasar.

Pemko Banjarmasin mengusulkan agar pemanfaatan SAPA UMKM dapat dioptimalkan untuk mempercepat intervensi kepada pelaku usaha berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing.

Sejumlah dukungan yang diusulkan meliputi fasilitasi sertifikasi halal melalui skema self declare, dukungan pendaftaran dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), optimalisasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pasar, serta dukungan peralatan dan mesin produksi.

Langkah tersebut diarahkan untuk menjawab sejumlah persoalan yang masih dihadapi UMKM, mulai dari legalitas, sertifikasi, pemasaran, akses digital, hingga pembiayaan.

Dalam konteks program nasional, Kementerian UMKM juga mendorong Prokesra Produktif yang menargetkan 10 juta masyarakat berusaha dan bekerja pada periode 2026–2029.

Program tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai intervensi pemberdayaan, termasuk pelatihan, pendampingan, legalitas, sertifikasi, pemasaran, akses digital, dan pembiayaan.

Bagi Banjarmasin, penguatan hilirisasi menjadi penting agar produk unggulan daerah tidak berhenti pada produksi skala lokal, tetapi memiliki nilai tambah dan peluang masuk ke rantai pasok serta pasar yang lebih luas.

Sebagai tindak lanjut, Pemko Banjarmasin merencanakan pelaksanaan Kumitra (Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra) yang akan disinergikan dengan momentum penutupan Bakul Fest.

Program Kumitra merupakan agenda Kementerian UMKM yang dirancang untuk mendekatkan pelaku usaha mikro dan kecil dengan mitra strategis.

Kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan Kopdar bersama Dewi Harlas untuk mempertemukan dan memperkuat jejaring pelaku UMKM yang memiliki potensi menembus pasar ekspor.

Dari rangkaian kolaborasi tersebut, Pemko Banjarmasin membidik target konkret berupa 500 sertifikat halal dan 500 pembiayaan KUR, disertai kemudahan perizinan serta sertifikasi lainnya bagi pelaku UMKM.

Target tersebut tidak semata mengejar jumlah sertifikat maupun pembiayaan, tetapi diarahkan sebagai pintu masuk bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki standar mutu, memperluas pasar, dan membangun usaha yang berkelanjutan.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemko Banjarmasin menargetkan ekosistem UMKM yang semakin mudah mengakses program pemberdayaan, lebih siap masuk ke rantai pasok nasional, dan memiliki peluang untuk berkembang hingga pasar ekspor. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

DPRD Dorong Pendapatan Non-Tiket Trans Banjarbakula

Jakarta – Pengembangan transportasi publik tidak harus selalu bergantung pada pendapatan dari tiket penumpang. Berangkat dari konsep tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong Trans Banjarbakula mulai mengembangkan sumber pendapatan baru dari sektor non-tiket.

Gagasan ini menjadi salah satu hasil kunjungan kerja Komisi III DPRD Kalsel ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, untuk mempelajari pengelolaan pendapatan non-farebox yang telah diterapkan pada layanan TransJakarta, baru-baru tadi.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, pembelajaran dari Jakarta penting untuk melihat peluang yang dapat diterapkan di Banua, khususnya memperkuat pembiayaan transportasi publik tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif.

Trans Banjarbakula perlu memiliki terobosan dalam mengoptimalkan aset dan potensi ekonomi yang ada di sekitar layanan transportasi publik.

“Konsep pendapatan non-tiket dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung peningkatan kualitas dan jangkauan layanan Trans Banjarbakula,” katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya ingin mempelajari secara langsung bagaimana mekanisme yang diterapkan TransJakarta dalam mengelola berbagai sumber pendapatan di luar tiket.

Dari hasil pembelajaran tersebut, konsep yang sesuai akan dikaji untuk kemudian dikembangkan di Kalimantan Selatan.

Salah satu yang menarik perhatian adalah bagaimana TransJakarta memanfaatkan aset transportasi sebagai bagian dari sumber pendapatan baru.

“Tidak hanya mengandalkan penjualan tiket, pengembangan bisnis dilakukan melalui berbagai skema, seperti naming rights, branding pada halte dan bus, pemanfaatan ruang komersial, hingga kerja sama dengan berbagai mitra,” jelas Mustaqimah.

Bagi Mustaqimah, pola seperti ini menjadi peluang yang patut dipertimbangkan untuk Trans Banjarbakula. Aset yang selama ini hanya berfungsi sebagai fasilitas pelayanan publik, menurutnya, dapat dikembangkan secara produktif selama tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Konsepnya bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi menciptakan sumber pembiayaan tambahan agar pelayanan transportasi publik dapat terus berkembang.

TransJakarta sendiri telah berkembang pesat. Pada 2025, layanan ini memiliki 232 rute dengan 5.227 unit bus dan mampu menjangkau sekitar 91,8 persen populasi Jakarta dalam radius 500 meter.

Meski demikian, transportasi publik tetap memiliki fungsi sosial sehingga tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pendapatan penumpang. Karena itu, strategi pendapatan non-farebox menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan layanan.

“Komisi III DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi Kalsel akan melihat berbagai kemungkinan pengembangan sumber pendapatan non-tiket yang realistis diterapkan di Trans Banjarbakula.

Ke depan, peluang tersebut dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan dunia usaha, pemanfaatan ruang komersial, promosi, branding, maupun bentuk kemitraan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Tuntaskan Transformasi Teknologi, Nasabah BSI Capai Rekor Tertinggi

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Persero) (BSI) menutup Semester I 2026 dengan kinerja semakin solid seiring keberhasilan Perseroan memperkuat fondasi teknologi dan kapabilitas digital.

Investasi strategis tersebut mulai menunjukkan hasil nyata melalui peningkatan jumlah nasabah ke level tertinggi sepanjang sejarah BSI (all-time high), yang menjadi modal penting dalam memperluas peluang bisnis dan memperkuat pertumbuhan berkelanjutan.

Hingga Juni 2026, jumlah nasabah BSI mencapai 24,3 juta, tertinggi sejak BSI berdiri. Tren pertumbuhan nasabah terlihat sejak Januari 2026. Memasuki Mei 2026, selesai transformasi teknologi, jumlah nasabah bertumbuh di atas 200 ribu per bulan.

Pertumbuhan tersebut menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan BSI, sekaligus memperbesar potensi pengembangan bisnis melalui peningkatan dana murah, pembiayaan, transaksi digital, wealth management, bisnis emas, hingga layanan haji dan umrah.

Hal ini diperkuat dengan kombinasi dual licence sebagai bank syariah dan bank emas (bulion) yang mendorong pertumbuhan nasabah yang mengaksesnya melalui layanan digital.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, investasi besar yang dilakukan Perseroan dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sistem teknologi informasi, tetapi juga membangun pengalaman transaksi yang lebih cepat, aman, dan andal bagi jutaan nasabah.

“Teknologi bukan lagi sekadar fungsi pendukung operasional. Bagi BSI, teknologi telah menjadi mesin pertumbuhan bisnis. Semakin baik pengalaman nasabah, semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin besar akuisisi nasabah, dan semakin luas peluang untuk mengembangkan seluruh ekosistem layanan keuangan syariah,” ujar Anggoro.

Menurutnya, penguatan kapabilitas teknologi telah meningkatkan kapasitas sistem BSI secara signifikan sehingga mampu mengakomodasi pertumbuhan volume transaksi dan jumlah pengguna digital yang terus meningkat.

Fondasi teknologi yang semakin kuat tersebut menjadi landasan bagi BSI untuk terus mengembangkan layanan digital melalui BYOND by BSI, yang kini menjadi kanal utama transaksi nasabah dengan berbagai layanan perbankan syariah. Hal ini didukung interaksi nasabah yang tercermin dari 1 miliar akses login selama 2026.

Melalui BYOND by BSI, nasabah memperoleh pengalaman layanan yang semakin terintegrasi, mulai dari transaksi harian, investasi, pembiayaan, pengelolaan emas, pengelolaan haji, hingga layanan keuangan lainnya dalam satu platform digital.

BSI juga terus memperluas solusi digital melalui Hasanah KKI Card Digital, sebagai kartu KKI syariah pertama di Indonesia yang sekaligus salah satu strategi memperkuat penetrasi pembiayaan ritel.

Melalui Hasanah Digital, kartu pembiayaan virtual tanpa kartu fisik, nasabah dapat mengakses pembiayaan secara lebih mudah, fleksibel, dan real time melalui aplikasi BYOND by BSI.

Nasabah dapat mengakses limit pembiayaan mulai dari Rp4 juta hingga Rp100 juta dengan berbagai fitur, antara lain cicilan 0%, sumber dana pembayaran QRIS, pemantauan limit, tagihan, riwayat transaksi, hingga notifikasi transaksi secara real time. Inovasi ini diharapkan memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan aktivitas transaksi digital nasabah.

Selain itu, BYOND by BSI juga semakin lengkap dengan adanya berbagai fitur unggulan lainnya, mulai dari Nabung Rutin Haji, Gadai dari Cicil Emas yang akan lunas, hingga pembukaan rekening tabungan yang terintegrasi dengan tabungan emas dan tabungan haji.

BYOND by BSI juga menghadirkan fitur BYOND affiliate, mekanisme referral baru yang mempermudah nasabah merekomendasikan BYOND sekaligus mendapatkan reward menarik sebagai affiliator.

Penguatan digital tersebut turut memperbesar ekosistem bisnis BSI. Hingga Juni 2026, Perseroan melayani 7,69 juta nasabah haji, 1,22 juta nasabah emas, 594,6 ribu nasabah cicil emas, 209,7 ribu nasabah gadai emas, serta lebih dari 585 ribu merchant QRIS.

Ekosistem yang terus berkembang ini semakin memperkuat posisi BSI sebagai pemimpin bank syariah nasional dengan layanan yang lengkap, modern, dan relevan bagi seluruh segmen masyarakat.

Penguatan fondasi teknologi berjalan seiring dengan pertumbuhan kinerja keuangan yang sehat. Hingga Juni 2026, BSI membukukan laba bersih Rp4,16 triliun, meningkat 11%(YOY).

Pertumbuhan laba didukung ekspansi bisnis berkualitas, peningkatan kontribusi bisnis emas, serta penghimpunan dana yang semakin kuat.

Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 22% menjadi Rp393 triliun, didorong peningkatan dana murah (CASA) menjadi Rp238 triliun. Pertumbuhan CASA berasal dari tabungan yang mencapai Rp173 triliun dan giro sebesar Rp65,5 triliun, sehingga semakin memperkuat struktur pendanaan Perseroan.

Komposisi pendanaan yang semakin efisien berhasil menurunkan Cost of Fund (CoF) menjadi 2,19% memberikan ruang yang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjaga profitabilitas.

Di sisi intermediasi, pembiayaan BSI tumbuh merata di seluruh segmen bisnis. Pembiayaan wholesale mencapai Rp95 triliun, pembiayaan ritel dan UMKM sebesar Rp55,83 triliun, sedangkan pembiayaan konsumer meningkat menjadi Rp189,25 triliun.

Pertumbuhan tersebut tetap diiringi dengan kualitas aset yang terjaga, tercermin dari NPF Gross sebesar 1,80% dan NPF Net sebesar 0,33%.

Diversifikasi sumber pendapatan juga semakin kuat. Fee Based Income meningkat 38,15% menjadi Rp4,1 triliun, didorong makin melesatnya ekonsistem bisnis BSI termasuk bisnis emas serta transaksi digital.

Secara keseluruhan, total aset BSI mencapai Rp464,5 triliun, tumbuh 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Anggoro menegaskan bahwa peningkatan jumlah nasabah bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari peluang pertumbuhan bisnis yang lebih besar.

“Dengan fondasi teknologi yang semakin kuat, kapasitas sistem yang semakin andal, dan basis nasabah yang terus bertambah, kami memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendalaman hubungan dengan nasabah melalui berbagai solusi keuangan syariah. Ke depan, fokus kami bukan hanya menambah jumlah nasabah, tetapi meningkatkan nilai yang dapat kami berikan kepada setiap nasabah melalui layanan digital yang semakin relevan, mudah, dan terintegrasi,” pungkasnya. (RIW/EPS)