Kategori: Jakarta

JAKARTA – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Agung Suprio menyambut baik rencana deklarasi Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia (PERSIARI) di Monumen Pers Nasional Surakarta, Jawa Tengah (Jateng) pada Sabtu (11/3) mendatang.

“Saya mendukung deklarasi PERSIARI di Monumen Pers Nasional Surakarta,” kata Agung Suprio di Kantor KPI Pusat, Jakarta pada Jumat (3/2).

Menurut Agung, PERSIARI sebagai wadah para penyiar radio di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis. Sebab, menjadi wadah antar sesama profesi penyiar dapat saling meningkatkan kompetensi diri dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.

Dari pengalaman bersiaran radio dari masing-masing anggotanya, tentunya dapat membuat sesama anggota PERSIARI dapat saling belajar melalui pelatihan yang digelar secara berkala. Dengan demikian, pengetahuan yang berkaitan dengan penyiaran radio dapat terus ditingkatkan sesuai dengan fenomena perkembangan zaman yang terbaru.

“KPI membuka peluang PERSIARI bisa menjadi penguji kompetensi penyiar. Karena, kompetensi menjadi hal yang penting dalam perkembangan dunia siaran radio saat ini,” kata Agung.

Kemudian, PERSIARI juga mampu menjadi jembatan aspirasi dari para penyiar radio di dalam negeri. Sehingga, para pemangku kepentingan baik legislatif maupun eksekutif dapat menindak lanjuti setiap aspirasi yang tengah disuarakan oleh para penyiar.

Seperti hal yang berkaitan dengan kesejahteraan para penyiar radio. Karena, masih terdapat penyiar disejumlah daerah yang memiliki gaji maupun honor yang tidak masuk dalam kategori pengupahan perundangan-undangan . Alhasil, sistem pengupahan penyiar radio tidak masuk dalam kebijakan upah minimum tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

“PERSIARI bisa menyuarakan insentif kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) berkaitan dengan standar upah para penyiar radio,” kata Agung.

Disaat yang bersamaan, Kepala Monumen Pers Nasional (MPN) Surakarta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Widodo Hastjaryo mengatakan, pihaknya mendukung seoenuhnya keberadaan PERSIARI, karena memberikan dampak positif terhadap dunia penyiaran di Indonesia.

Dari organisasi ini, dapat mampu membuat profesi penyiar radio kembali bergelora di tanah air. Mengingat, penyiar radio paling terdampak dari disrupsi teknologi yang tengah gencar melanda setiap wilayah.

“PERSIARI niatnya baik, jadi dampaknya tentu baik bagi penyiaran radio ke depan,” tutur Widodo.

Sementara itu, Ketua Umum PERSIARI Suwiryo menjelaskan, fokus organisasinya adalah meningkatkan kompetensi dari seluruh anggota yang bergabung maupun masyarakat yang memiliki minat belajar menjadi penyiar radio. Melalui pelatihan yang akan diselenggarakan secara berkala dengan narasumber yang memiliki sarat pengalaman dalam dunia penyiaran radio Indonesia. Jadi, pelatihan yang diberikan dapat memberikan dampak positif.

“Salah satu program kerja PERSIARI adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi kawan kawan penyiar radio. Melalui program pelatihan kepenyiaran yang rutin akan kita lakukan setiap bulannya,” kata Suwiryo.

Dalam mendukung hal tersebut, lanjut Suwriyo, pihaknya tengah menyusun materi penyiaran radio untuk dipergunakan sebagai pedoman pada pelatihan yang diberikan pada peserta. Materi yang disusun diambil dari pengalaman-pengalaman para penyiar senior yang telah lama berkarir dalam dunia radio di Indonesia.

“Saat ini PERSIARI tengah menyusun materi penyiaran yang akan kita gunakan sebagai bahan pelatihan yang diajarkan secara langsung praktisi penyiar yang sudah pengalaman dan kompeten,” tutur Suwiryo.

Di sisi lain, Suwriyo berharap, organisasi yang akan dideklarasikan pada 11 Maret 2023 mendatang dapat segera berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lain, termasuk sesama pelaku usaha di industri radio. Sehingga, dapat memajukan dunia radio di Indonesia menjadi lebih baik.

“Kami juga berharap dapat berkolaborasi dengan organisasi lain di industri radio yang sudah lebih dulu ada, agar dapat sama-sama memajukan dunia radio tempat kita semua berkarya,” katanya.

Untuk diketahui, PERSIARI per 2 Februari 2023 memiliki anggota sebanyak 459 penyiar dari berbagai wilayah di dalam negeri. dari jumlah itu, sebanyak 23 DPD tingkat provinsi sudah terbentuk di pelosok tanah air. Penyiar radio yang menjadi anggota dari PERSIARI sangat bervariasi dari penyiar radio berita, hiburan, komunitas, bahkan dangdut telah bergabung. (RILIS-RDM/RH)

ARAB SAUDI – Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Kesepakatan tersebut ditandatangani Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah, pada Minggu (8/1).

Ikut menyaksikan, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Hadir juga Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Dalam kesempatan itu, Menag menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo untuk Yang Mulia Raja Salman dan Pangeran Muhammad Bin Salman. Selama ini, Indonesia dan Arab Saudi menjalin hubungan yang sangat erat.

“Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah,” jelas Menag di Jeddah.

Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini Indonesia mendapat 4.200 kuota.

Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.

Menag mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia. Sebagaimana diketahui, karena pandemi, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji. Saat itu, Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun.

“Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji. Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini,” tegasnya.

Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga dimanfaatkan Gus Men, (panggilan akrab Menag), untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia. Gus Men mengatakan bahwa antrean jemaah haji Indonesia sangat panjang. Gus Men berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga dapat mengurangi jumlah antrean jemaah haji.

“Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji,” ujar Gus Men.

Menteri Tawfiq mengaku sangat senang untuk bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara penting bagi Saudi. Namun, lanjut Tawfiq, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.

“Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan. (Mungkin) ada negara yang mengurangi jemaah hajinya sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia. Semua tentu sudah rindu berhaji (dalam kondisi normal),” ujarnya.

Tawfiq menambahkan tentang terus berjalannya transformasi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi muassasah, namun penyenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan. Ada enam syarikah (perusahaan) yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini. Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan.

“Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga. Jika detail, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi,” jelasnya.

Menurut Tawfiq, para syarikah akan dihadirkan dalam Muktamar Haji, 9 Januari 2023. Sehingga, setiap negara dapat menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan. Dalam muktamar tersebut juga akan digelar pameran beberapa produk layanan haji dan seminar perhajian.

Menag Yaqut menyampaikan terima kasih karena Indonesia diajak terlibat sejak awal dalam proses haji 2023, termasuk undangan menghadiri Muktamar Haji. Menag mengapresiasi langkah transformasi yang dilakukan Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Transformasi itu mengarah pada penyelenggaraan haji yang lebih profesional. (KEMENAG-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa (6/12).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri.

“Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain. Jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963,” ujar Yasonna usai rapat paripurna DPR RI.

Menurut Yasonna, produk Belanda ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu urgensi pengesahan RUU KUHP.

“Produk Belanda tidak relevan lagi dengan Indonesia. Sementara RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia,” katanya.

Yasonna menjelaskan KUHP yang baru saja disahkan telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik.

“RUU KUHP sudah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan, seluruh penjuru Indonesia. Pemerintah dan DPR mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam momen bersejarah ini,” ujar Menteri Yasonna.

Meskipun demikian, Yasonna mengakui perjalanan penyusunan RUU KUHP tidak selalu mulus. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang dianggap kontroversial, di antaranya pasal penghinaan Presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis. Namun, Yasonna meyakinkan masyarakat bahwa pasal-pasal dimaksud telah melalui kajian berulang secara mendalam.

Yasonna menilai pasal-pasal yang dianggap kontroversial bisa memicu ketidakpuasan golongan-golongan masyarakat tertentu. Yasonna mengimbau pihak-pihak yang tidak setuju atau protes terhadap RUU KUHP dapat menyampaikannya melalui mekanisme yang benar. Masyarakat diperbolehkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“RUU KUHP tidak mungkin disetujui 100 persen. Kalau masih ada yang tidak setuju, dipersilakan melayangkan gugatan ke MK,” jelasnya.

Perluasan Jenis Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana

Selanjutnya, Menteri Yasonna menjelaskan bahwa pengesahan RUU KUHP tidak sekadar menjadi momen historis karena Indonesia memiliki KUHP sendiri. Namun, RUU KUHP menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia melalui perluasan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Yasonna menjelaskan terdapat tiga pidana yang diatur, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus.

Dalam pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda saja, tetapi menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial.

“Perbedaan mendasar adalah RUU KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun,” tutur Yasonna.

Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu agar sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana. Keadaan-keadaan tersebut antara lain, jika terdakwa adalah anak, berusia di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan beberapa keadaan lainnya.

“Meskipun demikian, diatur pula ketentuan mengenai pengecualian keadaan-keadaan tertentu itu. Yaitu terhadap pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana yang merugikan masyarakat, serta merugikan perekonomian negara,” katanya.

Selanjutnya, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pelaku tindak pidana dapat pula dijatuhi Tindakan, yaitu perwujudan nyata dari diterapkannya double track system dalam pemidaan Indonesia. Contohnya, RUU KUHP mengatur Tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok dan Tindakan yang dapat dikenakan kepada orang dengan disabilitas mental atau intelektual.

Terakhir, perumus RUU KUHP mengatur badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dipidana. Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan Tindakan dikenakan kepada korporasi dan orang-orang yang terlibat dalam korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat.

Berkenaan hal tersebut, Lilik Sujandi selaku Kakanwil Kemenkumham Kalsel menyampaikan, Undang-Undang telah disahkan, dan pihaknya siap melaksanakan serta membantu sosialisasi melalui unit kerja yang ada di kantor wilayah.

“Kami akan mendukung hasil yang sudah ditetapkan, kami juga akan melaksanakan sesuai tugas dan wewenang yang ada di Kantor Wilayah. Sosialisasi juga dapat dilakukan untuk memperluas informasi yang tersampaikan ke masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan,” tukasnya. (RILIS-RDM/RH)

JAKARTA – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 mendatang, Kota Medan, Sumatera Utara telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara oleh Panitia Pusat HPN 2023.

Ketua HPN 2023, Mirza Zulhadi mengatakan bahwa penyelenggaraan HPN di Kota Medan mendatang tetap mengagendakan beberapa program seperti Seminar Pers.

“Seminar Pers nantinya akan kita rancang semacam ‘Seruan Medan’ lah, yang mengetengahkan Pers Indonesia itu seperti apa, kedepan baiknya seperti apa. Selain itu akan ada Seminar Olahraga yang materinya tentang PON, dimana Medan dan Aceh menjadi tuan rumah. Nantinya kita bicarakan persiapan dua kota itu serta persiapan tempat pertadingannya bagaimana. Itulah dua seminar yang utama,” ungkap Mirza Zulhadi usai Rapat Panpel HPN di Kantor PWI Pusat, Senin (5/12).

Dikatakannya, selain itu, seperti tahun sebelumnya, dalam penyelenggaraan HPN juga akan ada pameran pers.

“Pameran pers nantinya ditampilkan pers dari masa ke masa berujung pada metaverse. Kita akan mencoba menggambarkan metaverse itu seperti apa sih, dunia virtual itu seperti apa. Nah selain itu, juga akan diadakan konvensi yang membicarakan masa depan dunia jurnalisme dan masa depan media. Itu dari Dewan Pers pematerinya,” ujar Mirza Zulhadi.

Mirza Zulhadi yang juga Sekjen PWI Pusat ini menjelaskan, selain seminar dan kovensi, ada yang baru diketengahkan di HPN 2023 Medan tersebut, yakni akan digelarnya pertemuan wartawan ASEAN yang tergabung dalam Confederation of ASEAN Journalist (CAJ).

“CAJ akan digelar di HPN 2023 nanti karena Presiden CAJ dari Indonesia, yakni Ketua PWI Pusat sendiri, Pak Atal S Depari. CAJ nanti akan melakukan dialog internasiol dengan mengundang nara sumber dari Eropa dan Amerika. Acara ini nantinya akan dilaksanakan secara daring dan tatap muka,” tutur Mirza Zulhadi.

HPN 2023 di Kota Medan, lanjut Mirza Zulhadi, juga akan mengadakan bakti sosial, penanganan masalah stunting, serta tour ke Danau Toba bagi peserta HPN 2023.

Namun tour ke Danau Toba bagi peserta HPN ini masih tentativ karena harus disesuaikan dengan jadwal,” kata Mirza Zulhadi. (PWI.Kalsel-RDM/RH)

Jakarta : Setelah melalui proses penilaian oleh sekretariat jenderal yang diberikan tugas oleh para anggota Admin Council, perhimpunan lembaga penyiaran di negara Asia Pasifik (Asia Pacific Broadcasting Union), RRI dipilih menjadi tempat sekretariat perhimpunan praktisi siaran dunia tersebut. Penunjukan ini diputuskan dalam Administrative Council Meeting yang berlangsung di New Delhi, India, mulai 24 – 30 November 2022 yang dihadiri Presiden, Sekjen dan negara-negara yang menjadi anggota Admin Council ABU.

RRI mengalahkan delapan negara anggota lain yang mencalonkan diri menjadi sekretariat yakni, Cina, India, Australia, Korea, Thailand, Vietnam, Kazakstan dan Uzbekistan.

Dirut RRI Hendrasmo yang sedang berada di forum ABU di New Delhi mengatakan, penunjukan Indonesia sebagai sekretariat organisasi penyiaran dunia ini adalah bentuk kepercayaan dunia kepada pemerintah, negara dan RRI.

“RRI adalah representasi Indonesia dalam perhimpunan tersebut. Penunjukan RRI sebagai sekretariat lembaga penyiaran dunia memperlihatkan kemampuan dan posisi penting Indonesia di dunia internasional, khususnya di bidang penyiaran,” ungkapnya.

Berbagai kriteria diputuskan menjadi indikator penilaian diantaranya selain kemampuan penyediaan infrastuktur sekretariat, negara setempat merupakan titik hubung kegiatan internasional, memiliki konektivitas transportasi yang mudah dijangkau, juga memiliki dukungan yang kuat dari pemerintah. Sebelumnya tim penilai telah dipertemukan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kominfo dan stakeholder lainnya di Indonesia.

Dengan kepindahan sekretariat ABU ke Jakarta yang mulai berlangsung tahun 2023, akan banyak kegiatan internasional yang melibatkan para praktisi siaran di dunia.

ABU (Asia Pacific Broadcasting Union) yang saat ini berkantor di Malaysia, beranggotakan lembaga – lembaga penyiaran dunia di Asia Pasifik, terdiri atas 287 lembaga media di 57 negara. Mulai dari Turki, Rusia, New Zealand, Australia, Jepang, India, Korea, Cina adalah negara-negara yang tergabung dalam ABU.

Dengan adanya kepindahan sekretariat ABU ke RRI, Dirut RRI Hendrasmo berharap bisa mendorong up grading kapasitas sumber daya manusia, dan memajukan RRI pada khususnya, serta memajukan dunia penyiaran nasional di Indonesia pada umumnya.*

Release Puspen LPP RRI