Kategori: Jakarta

Sukseskan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih, Pemprov Kalsel Terima Penghargaan Mendagri

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, karena turut menyukseskan gerakan membagikan 10 juta bendera merah putih, dalam rangka menyemarakkan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penerima penghargaan berfoto bersama Mendagri

Penghargaan diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, kepada Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Fajar Desira di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (5/9) pagi.

Penghargaan ini diterima oleh Provinsi Kalimantan Selatan bersama 3 Provinsi lainnya. Yakni Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Papua.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku terharu atas antusiasme masyarakat Indonesia, yang mendukung kesuksesan Gerakan Nasional 10 juta bendera.  
“Kegiatan ini sekaligus sebagai salah satu program kami (Kemendagri) untuk menjaga dan mengembangkan wawasan kebangsaan NKRI yang terdapat di 4 pilar,” ujar Mendagri Tito.

Lebih lanjut Tito menjelaskan, Indonesia memiliki keunikan yang harus dipertahankan. Menurutnya, Indonesia memiliki karakter kultural yang beragam dengan berbagai suku, bangsa dan bahasa.  

Tito mengatakan, modal terpenting bangsa Indonesia yakni kebersamaan sebagai bangsa. Meski Indonesia memiliki negara yang unik dan plural namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

“Boleh berbeda, tapi tetap bersatu,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengungkapkan, makna dari pembagian bendera berkaitan dengan membangkitkan rasa nasionalisme.

“Nasionalisme itu masih ada, jiwa kebersamaan itu ada, patriotisme itu ada. Cinta tanah air, rasa itu harus dibangkitkan kembali,” sebut dia.

Jika rasa sudah tumbuh hingga nantinya sampai kepada cinta tanah air yang turut bangkit, menurutnya, akan timbul sikap pengorbanan untuk bangsa Indonesia bagi setiap insan masyarakat.

Gerakan ini dia akui, tidak akan berjalan tanpa dukungan dari kepala daerah, pihak swasta dan masyarakat umum, karena itu tidak lupa Ia menyampaikan rasa terima kasihnya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, gerakan pembagian 10 Juta bendera merah putih mencatatkan pembagian bendera sebanyak 12.070.595 bendera. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Indonesia dan Thailand, Resmikan Pembayaran Kode QR Lintas Negara

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand (BoT) pada Senin (29/8) meresmikan implementasi kerja sama pembayaran berbasis QR Code lintas negara (cross-border QR payment linkage) antara Indonesia dan Thailand.

Kerja sama ini diawali dengan fase uji coba pada 17 Agustus 2021, yang telah berjalan dengan baik dan dilanjutkan dengan fase implementasi yang melibatkan 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara.

Melalui inisiatif ini, masyarakat di wilayah Indonesia dan Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran yang terdapat pada gawai dengan memindai Thai QR Codes dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam melakukan transaksi pembayaran di merchant.

Lebih lanjut, BI dan BoT juga menyepakati inisiasi kerja sama transfer antarnegara (cross border transfer) melalui fast payment. Kedua bank sentral akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait inisiatif tersebut.

“Inisiatif untuk mendorong digitalisasi pembayaran dan pembayaran lintas negara merupakan agenda prioritas dalam pembahasan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dan Pertemuan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada April 2022. Inisiatif tersebut bertujuan untuk menghubungkan pembayaran lintas negara melalui interkoneksi QR Code nasional antar kedua negara. Bagi Indonesia, inisiatif ini juga merupakan milestone Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025 yang akan diintegrasikan dengan kerangka kerja sama dalam mendorong penggunaan mata uang lokal”, ujar Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Inisiatif ini, menurut Perry, dipandang dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna transaksi pembayaran lintas negara serta memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi transaksi, mempromosikan ekonomi digital dan inklusi keuangan, serta memperkuat stabilitas makro ekonomi melalui penggunaan mata uang lokal yang lebih luas.

Lebih lanjut, Gubernur Bank Sentral Thailand, Sethaput Suthiwartnarueput, juga menyampaikan, kerja sama yang juga merupakan bagian dari ASEAN Payment Connectivity Initiative ini, menunjukan komitmen bersama untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pembayaran lintas negara yang semakin inklusif.

QR cross border memungkinkan konsumen dan pedagang di kedua negara dapat melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui QR Code secara instan, aman, dan efisien. Ke depan, kerja sama pembayaran lintas negara akan diintegrasikan dengan fast payment systems yang terdapat pada kedua negara, Indonesia’s BI-FAST dan Thailand’s PromptPay, yang telah memiliki lebih dari 70 juta pengguna.

Konektivitas pembayaran antara Indonesia dan Thailand akan menyediakan real-time cross border fund transfer untuk pekerja migran, ekspatriat, dan usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) dalam melakukan transfer lintas negara secara efisien. Melalui inisiatif tersebut, konektivitas pembayaran di ASEAN akan semakin inklusif kedepannya.

Inisiatif linkage sejalan dengan komitmen G20 dalam roadmap pembayaran lintas negara untuk menciptakan sistem pembayaran antar negara yang lebih cepat, murah, transparan, dan inkusif. Hal ini juga merupakan langkah nyata untuk mendukung terciptanya ekosistem sistem pembayaran ASEAN yang terhubung dan interoperable dalam memperkuat pemulihan ekonomi.

Inisiatif linkage ini dilakukan melalui kolaborasi perwakilan industri kedua negara yang berada di bawah pengelolaan bersama BI dan BoT. Melalui peluncuran ini, BI dan BoT mendorong partisipasi seluruh pengguna dari Indonesia dan Thailand untuk mendukung ekosistem pembayaran lintas negara. (BI.KALSEL-RIW/RDM/RH)

Paman Birin Ajukan Revisi RTRWP 2020 – 2035 ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur.

Hal ini disampaikan langsung Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta, akhir pekan lalu.

Gubernur Kalsel saat menemui Menteri LHK

“Pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalsel tahun 2020 – 2035, Pemprov Kalsel mengajukan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur,” kata Paman Birin.

Menurut Paman Birin, usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur terdiri dari eksisting jalan, eksisting fasum dan fasos, eksisting permukiman, pengembangan wilayah dan sentra energi dan penyangga pangan.

Disampaikan Paman Birin, pentingnya usulan ini untuk percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dengan pengembangan infrastruktur eksisting jalan yang berada pada kawasan hutan.

Kemudian, kepentingan investasi, mengingat lokasi Provinsi Kalsel berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II sehingga dapat dikembangkan sebagai gerbang utama berbasis kemaritiman.

Selain itu, untuk memacu peluang investasi guna pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengedepankan upaya pelestarian dengan menjaga kawasan Geopark Pegunungan Meratus sebagai integral dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Menurut Paman Birin, secara umum konsep pengembangan RTRWP Kalsel 2020-2035 meliputi, Mekar putih sebagai Maritim Gate posisinya yang dilewati oleh jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan adanya rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan menjadikan wilayah ini berpotensi sebagai pusat kegiatan skala besar yang berbasis kemaritiman.

Kemudian, Kandangan sebagai pusat transit regional. Kandangan berpotensi menjadi titik pusat baru karena daerahnya yang dilewati oleh jalur-jalur pergerakan distribusi barang dan perdagangan regional, serta menjadi titik kumpul tengah wisata sungai dan geopark.

Selanjutnya, Interkonektivitas multi-moda dengan adanya pusat baru di Kandangan-Batulicin, maka Kalimantan akan memiliki ruas jaringan jalan berbentuk kupu- kupu yang akan menyambungkan setiap lokasi kegiatan dan titik kantong-kantong produksi agar saling terhubung dan melewati wilayah barat-selatan-timur Kalimantan Selatan.

Ditambahkannya, Jejaring Destinasi Wisata, dengan memanfaatkan wisata sungai dan geopark sebagai pemicu pengembangan yang terhubungkan dengan destinasi wisata lainnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, menyambut baik usulan yang di lakukan Pemprov Kalsel.

Menurutnya, dasar-dasar yang diusulkan Pemprov Kalsel merupakan priotas pembangunan seperti infrastruktur, permukiman dan lainnya.

Dikatakan Siti Nurbaya, pihaknya mendukung dan siap membantu untuk mempercepat pembangunan Kalimantan Selatan.

“Untuk itu, saya minta Pak Dirjen Kehutanan nggak boleh pelit-pelit yang terpenting seimbang antara lingkungannya dan ekonominya, kalau bisa jangan sampai lebih dari satu bulan bisa selesai,” katanya.

Menteri LHK, menilai usulan Pemprov Kalsel tidak sulit untuk dilaksanakan jika dibandingkan dengan daerah lainya.

“Kalsel kesulitannya tidak lebih dari 20 persen, kalau daerah lain bisa mencapai 70 persen,” katanya.

Siti Nurbaya menyebut Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor adalah sahabatnya. Karena telah menggelorakan semangat menanam.

“Bapak gubernur ini sahabat saya. Kenapa? Karena menanam pohonnya banyak banget dan bisa jadi contoh daerah lain,” tutupnya.

Turut hadir pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, Kepala Dinas Kehutanan Fatimatuzzahra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana, Plt Kepala Dinas PUPR Ahmad Solhan serta sejumlah bupati se-Kalimantan Selatan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Demi Tingkatkan Efisiensi Transaksi, Pemerintah Inisiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik

JAKARTA – Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), khususnya aspek sistem pembayaran dan sebagai bagian dari milestone digitalisasi sistem pembayaran Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik), pada Senin (29/8) di Jakarta.

KKP Domestik diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Himpunan Bank milik Negara (HIMBARA). KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. KKP Domestik efektif diimplementasikan mulai 1 September 2022.

Pada kesempatan yang sama, Presiden RI juga meluncurkan QR Code Indonesian Standart (QRIS) Antarnegara. Kegiatan terdiri dari peluncuran Implementasi cross-border QR payment linkage antara Indonesia dengan Thailand, dan peluncuran dimulainya inisiasi kerja sama pembayaran berbasis kode QR lintas negara antara Indonesia dengan Singapura, masing – masing dengan Bank of Thailand (BoT) dan Monetary Authority of Singapore (MAS).

Penerbitan KKP Domestik pada tahap awal dilakukan HIMBARA (BNI, BRI dan Bank Mandiri) dan akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap. KKP Domestik dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri.  Selain dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara, KKP Domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan Pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), antara lain Toko Daring.

KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai serta mengurangi idle cash. Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas.

Dalam peluncuran KKP Domestik, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa peluncuran KKP Domestik akan menaikkan kelas jutaan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan UMKM tersebut.

“Pada akhirnya, wujud GBBI tidak hanya dari sisi pembelanjaan produk barang dan jasa saja, tapi juga dari aspek sistem pembayaran,” tegas Presiden.

Presiden juga mengapresiasi pengembangan KKP Domestik dan juga meminta seluruh Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang hadir untuk mengoptimalisasi dan mempercepat perluasan penggunaan KKP Domestik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan pada launching KKP Domestik tersebut menyampaikan, bahwa inisiasi KKP Domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan presiden pada 25 Maret 2022 di Bali. KKP domestik sejalan dengan misi bangga buatan Indonesia yakni menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS, milik negeri sendiri untuk belanja produk dalam negeri.

Penggunaan KKP di pemerintah pusat maupun daerah diharapkan juga akan membantu meningkatkan kelas UMKM menuju digital melalui pemanfaatan ekosistem QRIS.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara menyampaikan penyelenggaran kedua acara merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk bersatu mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional serta penguatan kerjasama internasional khususnya di ASEAN sejalan dengan keketuaan Indonesia pada Presdiensi G20.

“Program KKP Domestik ini merupakan bagian dari skema pembayaran domestik berbasis kredit yang bertujuan untuk memperluas akseptansi transaksi non tunai lebih inklusif. Melalui ekosistem QRIS, K/L dan Pemda dapat menggunakan KKP Domestik di lebih dari 20 juta merchants QRIS se-Indonesia dan akan terus bertambah”, jelasnya.

Sehingga dengan potensi tersebut, KKP Domestik dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi.

HIMBARA berkomitmen mendukung pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan APBN/APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara teknis, KKP Domestik ini akan menjadi sumber dana bagi satuan kerja saat melakukan belanja barang/jasa produk dalam negeri dengan QRIS pada aplikasi mobile banking tiga bank Himbara, yaitu BRImo, BNI Mobile Banking dan Livin’ by Mandiri. (BI.KALSEL-RIW/RDM/RH)

Kado Hari Jadi ke-72, Gubernur Kalsel Terima Dua Penghargaan Dari Mentan

JAKARTA – Komitmen Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam upaya pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK) di Kalimantan Selatan, mendapat apresiasi dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo.

Apresiasi itu berupa pemberian penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan 2 (dua) kategori sekaligus. Yakni penghargaan atas keberhasilan sebagai Provinsi Menuju Nol Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan Penghargaan Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Capaian Vaksinasi PMK terbaik, yang diserahkan langsung Menteri Pertanian pada acara Tasyakuran dan Penyerahan Penghargaan Pertanian Tahun 2022, di Gedung Kementerian Pertanian, di Jakarta akhir pekan lalu.

Dua penghargaan ini sekaligus menjadi kado Hari Jadi ke-72 Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2022.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalsel, drh.Suparmi menerima penghargaan tersebut.

Paman Birin menyampaikan, bahwa penghargaan ini adalah merupakan hasil kerja nyata dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kkabupaten/ kota yang telah bekerja keras tanpa lelah untuk mengendalikan dan mengamankan ternak rentan PMK diwilayahnya masing-masing.

“Sebagaimana arahan Paman Birin, bahwa satgas harus bergerak cepat, tepat dan akurat dalam melakukan langkah langkah strategis penanganan PMK antara lain dengan melakukan surveilans/ deteksi dini, pengobatan dan pemberian vitamin pada ternak yang terjangkit, peningkatan biosekuti/desinfeksi, pengawasan dan pengetatan lalu lintas Hewan Rentan PMK dari dan ke wilayah Kalimantan Selatan serta percepatan realisasi Vaksinasi PMK tentunya untuk meningkatkan kekebalan Hewan Rentan PMK (HRP)”, papar Suparmi.

Terbukti melalui langkah strategis tersebut, kasus PMK di Kalimantan Selatan dapat dikendalikan bahkan sejak 14 Juli 2022 sampai saat ini sudah tidak ada penambahan kasus baru (nol kasus).

Demikian juga dengan capaian realisasi vaksinasi PMK di Kalsel untuk tahap I realisasi sebanyak 4.717 dosis (112,31 persen) dari target 4 200 dosis.

Sedangkan realisasi vaksinasi tahap II per 13 Agustus 2022, telah tercapai sebanyak 30.927 dosis (70,29 persen) dari target 44.000 dosis, dengan rincian alokasi vaksin sebagai berikut: Banjarmasin 100 dosis; Banjarbaru 1.300 dosis; Banjar 3.000 dosis; Tapin 4.000 dosis; Hulu Sungai Selatan 2.500 dosis; Hulu Sungai Tengah 4.000 dosis; Hulu Sungai Utara 800 dosis; Balangan 1.200 dosis; Tabalong 2.600 dosis; Tanah Laut 12.400 dosis; Tanah Bumbu 6.000 dosis; Kotabaru 3.000 dosis dan Barito Kuala 1.800 serta BPTU-HPT Pelaihari 900 dosis.

“Dengan telah diterimanya 2 penghargaan ini dapat menambah semangat bagi Satgas Penanganan PMK untuk capai realisasi vaksinasi PMK 100 persen pada minggu ketiga bulan Agustus 2022 dan status zero case PMK Kalsel dapat terus dipertahankan dan Kalsel dapat ditetapkan sebagai daerah bebas PMK”, tutup Suparmi. (RIW-DISBUNNAKKALSEL/RDM/RH)

Kemenag Buka Rekrutmen 6.000 Pendamping Proses Produk Halal

JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka rekrutmen 6.179 Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH). Proses rekrutmen ini dilakukan secara online melalui laman ptsp.halal.go.id mulai 15-31 Agustus 2022.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyatakan, rekrutmen ini dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian target 10 juta produk bersertifikat halal tahun 2022.

Kepala BPJPH

“Para Pendamping PPH ini nantinya bertugas untuk membantu proses sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare),” ujar Aqil, di Jakarta, Jumat (12/8).

Aqil menyampaikan, rekrutmen Pendamping PPH ini dilakukan di 229 kecamatan pada 13 provinsi di Indonesia, yaitu Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

“Provinsi-provinsi ini menjadi target percepatan sertifikasi halal semester ke-2 tahun 2022 ini,” ungkap Aqil.

Ia menambahkan, Pendamping PPH adalah orang perorangan yang melakukan proses pendampingan PPH.

“Biasanya, rekrutmen Pendamping PPH dilakukan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH). Tapi untuk kali ini, kita laksanakan secara terpusat melalui laman ptsp.halal.go.id,” ujar Aqil.

Untuk dapat mengikuti Pelatihan Pendamping PPH, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon pelamar, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk, dan berpendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat

“Para pelamar nantinya akan mengikuti pelatihan Pendamping PPH di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) yang mereka pilih. Selanjutnya bila lulus dan mendapatkan sertifikat, berhak menjadi Pendamping PPH,” imbuh Aqil.

Sebagai informasi awal, calon pelamar dapat mempelajari kriteria produk yang masuk kategori self declare yang terdapat pada Keputusan Kepala BPJPH nomor 33 tahun 2022, pada tautan berikut: bit.ly/kepkaban33.

Informasi lebih lanjut juga akan disampaikan melalui akun instagram BPJPH (https://instagram.com/halal.indonesia).

Adapun kuota rekrutmen Pendamping PPH per provinsi, sebagai berikut:

  1. Bali: 242 orang
  2. Banten: 100 orang
  3. DI Yogyakarta: 114 orang
  4. DKI Jakarta: 318 orang
  5. Jawa Barat: 3.600 orang
  6. Jawa Tengah: 800 orang
  7. Jawa Timur: 300 orang
  8. Kalimantan Timur: 11 orang
  9. Kepulauan Bangka Belitung: 33 orang
  10. Riau: 17 orang
  11. Sulawesi Tengah: 400 orang
  12. Sumatera Selatan: 205 orang
  13. Sumatera Utara: 100 orang. (KEMENAG.RI-RIW/RDM/RH)

Ini Penjelasan Garuda Indonesia, Soal Penyesuaian Jadwal Penerbangan Kepulangan Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin

JAKARTA – “Sehubungan dengan informasi terkait penyesuaian jadwal penerbangan kepulangan kloter 1 jemaah haji asal debarkasi Banjarmasin pada Minggu (24/7), dapat kami sampaikan bahwa penyesuaian jadwal penerbangan tersebut dikarenakan adanya kendala teknis pada kondisi pesawat A330-300, pada penerbangan GA 8201 yang melayani penerbangan dari Jeddah menuju Banjarmasin, yang mengharuskan dilakukannya prosedur perbaikan secara komprehensif”, demikian disampaikan Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia, Ade R. Susardi, dalam rilisnya pada Senin (25/7).

Ade menambahkan, penyesuaian pengoperasian layanan penerbangan tersebut dilakukan setelah petugas melakukan inspeksi secara menyeluruh dalam persiapan operasional penerbangan. Dimana dalam proses inspeksi tersebut, petugas menemukan komponen pesawat yang perlu dilakukan perbaikan sebelum dioperasikan, termasuk melalui assessment, kebutuhan penggantian suku cadang komponen penunjang pada mesin pesawat.

“Hal tersebut tentunya dilakukan dengan senantiasa mengedepankan fokus penerapan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan pada seluruh lini, guna memastikan bahwa keseluruhan komponen kelayakan pesawat selalu dalam keadaan optimal ketika akan dioperasikan,” ujarnya lagi.

Sehubungan dengan penyesuaian jadwal tersebut, maka penerbangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Banjarmasin akan diberangkatkan kembali pada Senin (25/7) pukul 12.00 waktu setempat.

Terkait dengan tindak lanjut penyesuaian jadwal tersebut, Garuda Indonesia juga telah menyampaikan sejumlah kebijakan service recovery kepada penumpang melalui pemberian fasilitas akomodasi hingga penginapan bagi keseluruhan penumpang yang terdampak.

“Melalui kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf sebesar sebarnya kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang terjadi. Tentunya hal ini menjadi catatan penting bagi kami untuk terus mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas layanan khususnya melalui layanan penerbangan haji yang pada tahun ini kembali diberlakukan setelah lebih dari dua tahun lamanya tertunda,” tutupnya. (RIW/RH)

Bank Kalsel Raih Penghargaan Pada Ajang Infobank Award 2022

Jakarta – Bank Kalsel sebagai entisitas bisnis daerah yang berkomitmen
memberikan layanan terbaik kepada nasabah, kembali meraih apresiasi membanggakan.

Bank dengan tagline “Setia Melayani, Melaju Bersama” ini, dianugerahi penghargaan pada ajang
“19th Indo Banking Service Excellent Award 2022” atas pelayanan terbaik yang diberikan kepada nasabah di tahun 2021/2022, pada event yang digelar Majalah Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI) di Jakarta, akhir pekan tadi.

Gelar 19th Infobank Banking Service Excellent Award 2022, sebagai bentuk apresiasi kepada
perbankan yang berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya. Adapun
Penghargaan yang diterima Bank Kalsel antara lain : 1st Best Convient Branch Experience Regional Development Bank, 2nd Best Customer Service (CS), 2nd Best Satpam dan 2nd Best Mobile Banking.

Penghargaan secara langsung diterima Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya yang menyampaikan rasa syukur dan bangga serta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya
kepada Infobank atas apresiasi yang diberikan, serta kepada seluruh Insan Bank Kalsel yang
telah konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh Insan Bank Kalsel sebagai bentuk
komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sekaligus pengingat agar kami dapat terus menjaga serta memperkuat kualitas layanan kepada nasabah, tentunya raihan ini tidak terlepas juga atas peran serta dan dukungan dari seluruh pemegang saham maupun nasabah setia kami,” jelas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/SYA)

Paman Birin Hadiri Rakernas dan Pelantikan Serentak 17 Pengurus Forki Provinsi di Jakarta

JAKARTA – Gubernur Kalsel Sahbirin mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) di Jakarta pada Sabtu (18/6).

Paman Birin, sapaan Gubernur Kalsel ini hadir dalam Rakernas Forki, seiring jabatan sebagai Ketua Umum Forki Kalimantan Selatan.

Selain menghadiri Rakernas Forki, Paman Birin pun juga mengikuti pelantikan 17 pengurus provinsi Forki yang ada di Indonesia.

Pelantikan serentak pengurus 17 Forki provinsi itu, dilakukan langsung Ketua Umum PB. Forki Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto.

Selepas pelantikan 17 pengurus Forki provinsi itu, Paman Birin yang didampingi Staf Khusus Rizal Akbar,  berkesempatan berbincang dengan Hadi Tjahjanto.

“Dalam pembincangan penuh keakraban tadi, pak Hadi menyampaikan harapan agar terus meningkatkan kemajuan olahraga karate di Kalsel,” ujar Gubernur.

Hadi juga menanyakan tentang infrastruktur latihan karate apakah sudah dimiliki oleh Kalsel.

Mendapat pertanyaan itu, Paman Birin pun menyebut saat ini telah difasilitasi sarana untuk latihan atlet.

“Kalsel siap menjalankan kemajuan karate mulai dari pembinaan hingga perhatian terhadap para atlet,” jawab Paman Birin dengan optimis. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Ini Imbauan Untuk Jemaah Haji Selama di Madinah dan Makkah

JAKARTA – Operasional haji memasuki hari ke-13. Total ada 36.797 jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan ke Madinah. Dari jumlah itu, sebanyak 29 kloter atau 11.473 jemaah sudah bergeser ke Makkah.

Berkenaan dengan kondisi di Arab Saudi, Panitia Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH) menerbitkan sejumlah imbauan untuk jemaah dan petugas selama di Makkah dan Madinah.

Jubir PPIH saat memberikan keterangan pers

“Baik jemaah maupun petugas, dilarang membawa benda, bendera, banner, simbol-simbol, lambang dan sejenisnya yang dapat berpotensi menjadi pelanggaran hukum selama berada di Makkah, Madinah, dan menjalankan rangkaian ibadah haji,” terang Jubir PPIH Akhmad Fauzin, saat memberikan keterangan pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada Jumat (17/6).

Ia menegaskan, jemaah dan petugas juga dilarang membawa benda tajam dan/atau lainnya yang dapat membayakan bagi diri sendiri maupun orang lain selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

Larangan lainnya, lanjut Fauzin, adalah berbicara, berteriak, mengajak dan/atau memengaruhi orang lain dengan kalimat dan/atau ungkapan yang dapat berpotensi melanggar hukum yang berlaku di Arab Saudi selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

Jemaah dan petugas diimbau selalu melengkapi diri dengan gelang identitas, kartu dan/atau gelang dari maktab dan atribut serta perlengkapan lainnya yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.

Karena masih pandemi, jemah dan petugas agar selalu menjaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker ketika berkumpul di ruangan dan selama berada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.

“Selalu bertanya serta berkonsultasi kepada petugas ketika menemui masalah dan kesulitan,” pesannya.

Pemerintah berharap, jemaah dan petugas dapat selalu mencerminkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang patuh dan tertib.

Hari ini, sebanyak 4.429 jemaah yang tergabung dalam 11 kloter diberangkatkan dari delapan embarkasi ke Tanah Suci. Masing-masing dua kloter berangkat dari Embarkasi Solo/SOC (720), Jakarta – Pondok Gede/JKG (820), dan Surabaya/SUB (900). Masing-masing satu kloter berangkat dari Embarkasi Banjarmasin/BDJ (360), Batam/BTH (450), Aceh/BTJ (393), Medan/MES (393), dan Makassar/UPG (393).

“Sampai hari ini, tercatat ada 77 jemaah haji sakit. Sebanyak 62 orang rawat jalan dan 14 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan 1 orang dirawat di RSAS Madinah. Jemaah wafat sebanyak 5 orang,” tutupnya. (PPIH2022-RIW/RDM/RH)

Exit mobile version