JAKARTA – Tahukah anda Presidensi G20 membahas tentang apa? Sebagai pemegang Presidensi Group of 20 (G20) tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan rangkaian kegiatan G20 dengan puncaknya KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022.
Lantas, apa saja yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia? Simak informasi lengkapnya seperti dilansir situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia berikut ini.
3 Topik Besar Presidensi G20 Indonesia
Sebagai Presidensi G20, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Tema ini diangkat mempertimbangkan kondisi dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi COVID-19, memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif, dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia.
Untuk mencapai target tersebut, Presidensi G20 Indonesia fokus pada tiga topik prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan. Terkait Presidensi G20 membahas tentang apa, berikut ini 3 topik besar Presidensi G20 di Indonesia:
1. Penguatan arsitektur kesehatan global
Berkaca dari pandemi yang saat ini masih berlangsung, arsitektur kesehatan global akan diperkuat. Tidak hanya untuk menanggulangi pandemi saat ini, namun juga untuk mempersiapkan dunia agar dapat memiliki daya tanggap dan kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi krisis kesehatan lain ke depannya.
2. Transformasi digital
Transformasi digital merupakan salah satu solusi utama dalam menggerakkan perekonomian di kala pandemi, dan telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Untuk itu, Presidensi Indonesia akan berfokus kepada peningkatan kemampuan digital (digital skills) dan literasi digital (digital literacy) guna memastikan transformasi digital yang inklusif dan dinikmati seluruh negara.
3. Transisi energi
Guna memastikan masa depan yang berkelanjutan dan hijau dan menangani perubahan iklim secara nyata, Presidensi Indonesia mendorong transisi energi menuju energi baru dan terbarukan dengan mengedepankan keamanan energi, aksesibilitas dan keterjangkauan.
3 Manfaat Presidensi G20 bagi Indonesia
Perihal Presidensi G20 membahas tentang apa ini mengantarkan pada pertanyaan, manfaat apa yang diperoleh dari Presiden G20 bagi Indonesia? Dengan serangkaian kegiatan Presidensi G20 sepanjang tahun ini, terdapat berbagai manfaat strategis bagi Indonesia, mulai dari aspek ekonomi, politik luar negeri, maupun pembangunan sosial.
Berikut ini beberapa manfaat Presidensi G20 bagi Indonesia:
• Di bidang ekonomi: mampu berdampak langsung bagi perekonomian, melalui peningkatan penerimaan devisa negara.
• Di bidang politik: dapat mendorong kerja sama dan menginisiasi hasil konkret pada ketiga sektor prioritas, yang strategis bagi pemulihan.
• Di bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan: menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa ‘Indonesia is open for business’ dengan menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia dan potensi investasi di Indonesia.
Selain itu, Presidensi G20 Indonesia berpeluang menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah karena berkontribusi bagi sektor pariwisata, akomodasi (perhotelan), transportasi, dan ekonomi kreatif, serta UMKM lokal.
KTT G20 Bali: Jadwal, Lokasi, Daftar Peserta
Untuk diketahui, puncak rangkaian kegiatan Presiden G20 Indonesia adalah pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali. KTT G20 adalah pertemuan Kepala Pemerintahan/Negara anggota G20 yang tergabung dalam forum kerja sama internasional yang dihadiri 20 negara anggota G20.
Berikut ini jadwal pelaksanaan KTT G20 Bali:
• Hari, Tanggal: Selasa-Rabu, 15-16 November 2022
• Lokasi: Bali, Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sudah ada 17 negara yang mengkonfirmasi kehadirannya di KTT G20 Bali. Namun, Jokowi tidak merinci siapa saja pemimpin negara yang akan hadir.
“Saya kira dalam posisi normal tuh biasanya 17-18, ini posisi yang tidak normal, dunia sangat sulit, semua negara sangat sulit, kalau kehadirannya sampai sejumlah itu saya kira sudah sangat bagus,” ujar Jokowi dalam video di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/11). (Sumber : DETIK.COM-RDM/RH)
Kategori: Jakarta
Mengenal Filosofi dan Makna Logo Presidensi G20 Indonesia
BALI – Sebagai Presidensi G20, Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 akan digelar dalam hitungan hari dengan Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kali.
Momentum besar bertemunya sejumlah pemimpin dunia ini akan dihelat pada 15–16 November 2022 di Bali, Indonesia.
G20 merupakan forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20 merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia. Pada presidensi kali ini, Indonesia juga mengusung sebuah logo sebagai bentuk identitas gelaran ini. Lalu apa makna logo Presidensi G20 Indonesia?
Makna Logo Presidensi G20 Indonesia
Mengutip laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, logo Presidensi Indonesia merefleksikan semangat pulih bersama. Dengan warna dasar merah-putih serta desain yang memadukan siluet gunungan, logo Presidensi G20 Indonesia sangat kental menunjukkan identitas bangsa Indonesia.
Siluet gunungan menggambarkan kehidupan di alam semesta, khususnya perpindahan menuju babak baru. Hal ini mencerminkan optimisme dan semangat untuk pulih dari pandemi dan memasuki babak baru pembangunan hijau dan inklusif. Di dalamnya terdapat motif batik kawung, yang secara filosofis melambangkan semangat untuk berguna bagi sesama.
Logo ini menggambarkan tekad Presidensi G20 Indonesia untuk mendorong pemulihan dunia, setelah dua tahun dunia berjuang menghadapi pandemi Covid¬19. Dalam proses pulih bersama ini, G20 harus hadir secara inklusif, untuk kepentingan dunia. Merujuk filosofi politik luar negeri Indonesia, bentuk tanaman merambat menunjukkan Presidensi Indonesia sebagai “bridge builder” dan “part of solution”.
Dalam pengaplikasian lambang presidensi G20, logo G20 menggunakan latar belakang siluet dua gunung, yakni Gunung Agung dan Gunung Abang di Bali. Gambar tersebut menggunakan gradasi warna merah-biru yang terinspirasi dari keindahan gradasi warna saat matahari terbit yang mewakili harapan akan hadirnya hari-hari baru yang penuh akan perubahan positif. (Sumber : TEMPO.CO – RDM/RH)
Tingkatkan Wawasan, Setwan Kalsel Komparasi ke DKI Jakarta
JAKARTA – Sekretariat DPRD (Sekwan) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi komparasi ke Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/11).
Rombongan Sekretariat DPRD Kalsel yang dipimpin Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Rumah Tangga, Perlengkapan dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kalsel, Deddy Noraidi mewakili Plt Sekwan Kalsel disambut oleh Staf Protokol dan Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Priyono.
Dalam kegiatan itu, Setwan Kalsel didampingi sekitar 23 orang wartawan yang tergabung dalam presroom dewan.
Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Rumah Tangga, Perlengkapan dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kalsel, Deddy Noraidi mengatakan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan wawasan kehumasan sekretariat DPRD Kalsel dan insan media yang tergabung dalam pressroom dewan.
“Hal itu guna menjalin kerjasama dan kemitraan yang lebih baik ke depannya,” katanya kepada wartawan.
Dalam pertemuan itu, menurut Deddy, terungkap bahwa kondisi antara Setwan DKI Jakarta dan Setwan Kalsel sedikit berbeda. Salah satunya, hubungan kerjasama dan kemitraan Sekwan Kalsel dan Presroom Dewan lebih erat terjalin.
“Tapi hal itu bukan berarti kita lebih bagus. Mengingat antara Sekwan DKI Jakarta dan media-media yang ada juga terjalin sinergitas yang baik,” jelasnya.
Sementara itu, Staf Protokol dan Perjalanan Dinas Setwan DKI Jakarta, Priyono mengatakan pihaknya memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di bidang kehumasan. Menurutnya, pihaknya merekrut tenaga-tenaga honorer di bidang kehumasan berdasarkan kemampuan dan keterampilan khusus untuk menyajikan berita-berita kegiatan Dewan melalui website.
“Mereka memiliki kemampuan dan keterampilan khusus, seperti pernah menang lomba karya ilmiah ataupun pemenang lomba foto. Tenaga honorer tersebut sekitar 10 sampai 15 orang yang terbagi dalam tiga grup untuk menyajikan berita di DPRD DKI Jakarta,” jelasnya.
Meskipun demikian, lanjut Priyono, hubungan antara Setwan DKI Jakarta dengan insan media yang memberitakan kegiatan Kedewanan tetap berjalan harmonis. (NRH/RDM/RH)
Pameran Rakernas Deskranas 2022, Kalsel Tampilkan Produk UMKM Sasirangan Hingga Tas Purun
JAKARTA – Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan Fathul Jannah menghadiri Rakernas Dekranas 2022 di Istana Wakil Presiden, Auditorium Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Jakarta, pada Selasa, (20/9).
Rakernas yang mengusung tema “Semangat Bertahan, Rajin Berdaya Saing”, memiliki arti yang menunjukan semangat para perajin untuk terus berkarya dan meningkatkan daya saing di saat pandemi COVID-19, yang menghantam sendi-sendi perekonomian seluruh bangsa di dunia.
Sementara, tujuan dari Rakernas yang diselenggarakan, yaitu untuk menyusun program kerja yang akan dijadikan pedoman bagi organisasi Dekranas dan Dekranasda di seluruh Indonesia selama satu tahun ke depan.
Pada kegiatan tersebut isteri Wagub Kalsel H Muhidin itu, menyempatkan berdialog dengan Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, dan mengenalkan berbagai kerajinan khas Banua. Seperti tas dari Purun hingga kain Sasirangan produk asli Banua.
“Ini kainnya lembut. Sasirangan khas Kalimantan Selatan bu,” ujar istri Muhidin itu kepada Tri Tito Karnavian.
Melihat stand Deskranada Kalsel, istri Mendagri ini pun memuji aneka produk UMKM dan berbagai modelnya.
Produk Banua yang ditampilkan Deskranada Kalsel ini pun sejalan dengan apa yang selama ini digaungkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk terus mengembangkan UMKM, dan membeli barang produk Banua.
Sebelumnya, Ketua Umum Dekranas Wury Ma’ruf Amin mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas Dekranas 2022 ini, dan berharap hasil Rakernas dapat memberikan manfaat, khususnya bagi para perajin.
“Semoga dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengembangan industri kerajinan Indonesia serta dapat meningkatkan kesejahteraan para perajin yang terlibat di dalamnya,” harapnya.
Dirinya menekankan, dalam merumuskan solusi, hendaknya didukung dengan terobosan dan ide kreatif untuk meningkatkan daya saing, sehingga perajin dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bahkan bersaing di pasar global.
“Marilah kita jadikan pelaksanaan Rakernas ini sebagai langkah penting dan pijakan bagi organisasi dalam bekerja mengembangkan kerajinan lokal di tengah upaya kita semua berjuang dan bangkit dari pandemi,” imbaunya.
Dalam acara tersebut, Wury juga mengimbau agar Rakernas ini dapat menjadi momentum kebangkitan kembali industri kerajinan nusantara yang berbasis warisan budaya bangsa, dengan membina dan mengembangkan produk kerajinan Indonesia yang berkualitas sebagai jati diri bangsa.
“Perlu dilakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap para perajin dalam upaya meningkatkan daya saingnya,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Carnavian melaporkan bahwa kegiatan Rapat Kerja Nasional Dekranas 2022 bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan Dekranas yang telah dilakukan selama Januari-September 2022, dan merencanakan program kerja Dekranas untuk periode 2023.
“Kami laporkan, bahwa acaranya adalah penyampaian dari laporan kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 ini, dan juga rencana program kerja untuk tahun 2023 nanti,” jelasnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
DPRD Kalsel Tunaikan Amanah Serahkan Surat Penolakan Kenaikan BBM Subsidi ke Pemerintah Pusat
JAKARTA – Kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di awal September 2022 lalu, menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Terhitung sejak hari kenaikan BBM bersubsidi tersebut, silih berganti aksi demonstrasi dilaksanakan oleh para mahasiswa dan masyarakat di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel.
Merespon aksi-aksi tersebut, pimpinan DPRD Provinsi Kalsel menginisiasi untuk melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa, (13/9) lalu, dengan mengundang perwakilan Pertamina, SKPD terkait, mahasiswa, hingga pengemudi transportasi online untuk membuat naskah rekomendasi kepada pemerintah pusat.
Hingga pada akhirnya, pada Jumat (16/9) diwakili oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, M. Rosehan NB, didampingi plt Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini beserta staf terbang ke Jakarta menyerahkan surat hasil rapat dengar pendapat tersebut ke Sekretariat Negara RI, DPR RI, dan DPD RI.
Rosehan mengatakan bahwa ini merupakan wujud dari ikhtiar bersama. Pada intinya, ia mengatakan bahwa DPRD Provinsi Kalsel berpihak kepada masyarakat dan ikut menolak segala kebijakan yang menyengsarakan masyarakat sesuai dengan prosedur dan lingkup kewenangannya.
“Kenaikan BBM ini sangat mengganggu perekonomia di Kalsel, bahkan mungkin juga di seluruh Indonesia,” kata politisi partai PDI Perjuangan yang juga pernah menjabat sebagai wakil Gubernur Provinsi Kalsel periode 2005 – 2010 tersebut.
Lebih lanjut, Rosehan berharap surat rekomendasi atau tuntutan ini dapat segera direspon dan diakomodir pemerintah pusat, agar masyarakat yang notabene sudah terdampak dari sektor ekonomi oleh pandemi Covid-19 tidak tambah sengsara oleh karena kebijakan pemerintah yang fenomenal ini.
Hal senada juga diungkapkan Plt Sekwan Kalsel, Muhammad Jaini. Ia berharap upaya untuk menyerahkan hasil RDP ke pemerintah pusat ini dapat membuahkan hasil yang terbaik bagi masyarakat Indonesia secara umum, serta masyarakat Kalsel secara khusus.
Adapun isi dari surat hasil RDP yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK nomor 160.43/1153/DPRD tertanggal 14 September 2022, yaitu (1). Penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi; (2). Mendesak Pemerintah untuk secara serius memberantas mafia BBM dengan membentuk Satgas yang melibatkan masyarakat/kelompok masyarakat; (3). Meminta Pemrov Kalsel dan DPRD Kalsel ikut menolak kenaikan harga BBM; (4). Meminta DPRD turut memberantas mafia BBM di Kalsel; (5). Mendesak pemerintah menunda program strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan mengalihkan anggarannya untuk subsidi BBM; (6). Mendesak agar pemerintah menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)
Bank Indonesia Cabut dan Tarik Uang Rupiah Tahun Emisi 1995 dari Peredaran
JAKARTA – Bank Indonesia mencabut dan menarik Uang Rupiah Khusus Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun Emisi 1995 (URK TE 1995) dari peredaran, melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/15/PBI/2022, terhitung sejak 30 Agustus 2022.
“Dengan demikian, terhitung tanggal dimaksud, URK tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono dalam rilisnya yang disampaikan pada Selasa (6/9).
Pencabutan dan penarikan itu, adalah untuk Uang Rupiah Khusus Seri Demokrasi Pecahan 300.000. Uang Rupiah Khusus Seri Presiden Republik Indonesia Pecahan 850.000.
Bagi masyarakat yang memiliki URK tersebut dan ingin melakukan penukaran, dapat menukarkannya di Bank Umum terhitung sejak 30 Agustus 2022 – 30 Agustus 2032, atau 10 tahun sejak tanggal pencabutan.
Penggantian atas Uang Rupiah Khusus Tahun Emisi 1995 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebesar nilai nominal yang sama dengan yang tertera pada URK dimaksud. Layanan penukaran juga dapat dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan BI sesuai dengan jadwal operasional dan layanan publik BI.
“Penggantian atas URK dalam kondisi lusuh, catat, atau rusak dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan Uang Rupiah. Yaitu dalam hal fisik uang Rupiah logam lebih besar dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya dan ciri uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal uang Rupiah yang ditukarkan, dan d alam hal fisik uang Rupiah logam sama dengan atau kurang 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian,” tambahnya.
BI mengimbau masyarakat yang akan melakukan penukaran untuk tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah. (BIKalsel-RIW/RDM/RH)
Sukseskan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih, Pemprov Kalsel Terima Penghargaan Mendagri
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, karena turut menyukseskan gerakan membagikan 10 juta bendera merah putih, dalam rangka menyemarakkan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Penghargaan diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, kepada Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Fajar Desira di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (5/9) pagi.
Penghargaan ini diterima oleh Provinsi Kalimantan Selatan bersama 3 Provinsi lainnya. Yakni Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Papua.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku terharu atas antusiasme masyarakat Indonesia, yang mendukung kesuksesan Gerakan Nasional 10 juta bendera.
“Kegiatan ini sekaligus sebagai salah satu program kami (Kemendagri) untuk menjaga dan mengembangkan wawasan kebangsaan NKRI yang terdapat di 4 pilar,” ujar Mendagri Tito.
Lebih lanjut Tito menjelaskan, Indonesia memiliki keunikan yang harus dipertahankan. Menurutnya, Indonesia memiliki karakter kultural yang beragam dengan berbagai suku, bangsa dan bahasa.
Tito mengatakan, modal terpenting bangsa Indonesia yakni kebersamaan sebagai bangsa. Meski Indonesia memiliki negara yang unik dan plural namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Boleh berbeda, tapi tetap bersatu,” katanya.
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengungkapkan, makna dari pembagian bendera berkaitan dengan membangkitkan rasa nasionalisme.
“Nasionalisme itu masih ada, jiwa kebersamaan itu ada, patriotisme itu ada. Cinta tanah air, rasa itu harus dibangkitkan kembali,” sebut dia.
Jika rasa sudah tumbuh hingga nantinya sampai kepada cinta tanah air yang turut bangkit, menurutnya, akan timbul sikap pengorbanan untuk bangsa Indonesia bagi setiap insan masyarakat.
Gerakan ini dia akui, tidak akan berjalan tanpa dukungan dari kepala daerah, pihak swasta dan masyarakat umum, karena itu tidak lupa Ia menyampaikan rasa terima kasihnya.
Lebih lanjut, Ia menambahkan, gerakan pembagian 10 Juta bendera merah putih mencatatkan pembagian bendera sebanyak 12.070.595 bendera. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
Indonesia dan Thailand, Resmikan Pembayaran Kode QR Lintas Negara
JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand (BoT) pada Senin (29/8) meresmikan implementasi kerja sama pembayaran berbasis QR Code lintas negara (cross-border QR payment linkage) antara Indonesia dan Thailand.
Kerja sama ini diawali dengan fase uji coba pada 17 Agustus 2021, yang telah berjalan dengan baik dan dilanjutkan dengan fase implementasi yang melibatkan 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara.
Melalui inisiatif ini, masyarakat di wilayah Indonesia dan Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran yang terdapat pada gawai dengan memindai Thai QR Codes dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam melakukan transaksi pembayaran di merchant.
Lebih lanjut, BI dan BoT juga menyepakati inisiasi kerja sama transfer antarnegara (cross border transfer) melalui fast payment. Kedua bank sentral akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait inisiatif tersebut.
“Inisiatif untuk mendorong digitalisasi pembayaran dan pembayaran lintas negara merupakan agenda prioritas dalam pembahasan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dan Pertemuan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada April 2022. Inisiatif tersebut bertujuan untuk menghubungkan pembayaran lintas negara melalui interkoneksi QR Code nasional antar kedua negara. Bagi Indonesia, inisiatif ini juga merupakan milestone Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025 yang akan diintegrasikan dengan kerangka kerja sama dalam mendorong penggunaan mata uang lokal”, ujar Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.
Inisiatif ini, menurut Perry, dipandang dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna transaksi pembayaran lintas negara serta memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi transaksi, mempromosikan ekonomi digital dan inklusi keuangan, serta memperkuat stabilitas makro ekonomi melalui penggunaan mata uang lokal yang lebih luas.
Lebih lanjut, Gubernur Bank Sentral Thailand, Sethaput Suthiwartnarueput, juga menyampaikan, kerja sama yang juga merupakan bagian dari ASEAN Payment Connectivity Initiative ini, menunjukan komitmen bersama untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pembayaran lintas negara yang semakin inklusif.
QR cross border memungkinkan konsumen dan pedagang di kedua negara dapat melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui QR Code secara instan, aman, dan efisien. Ke depan, kerja sama pembayaran lintas negara akan diintegrasikan dengan fast payment systems yang terdapat pada kedua negara, Indonesia’s BI-FAST dan Thailand’s PromptPay, yang telah memiliki lebih dari 70 juta pengguna.
Konektivitas pembayaran antara Indonesia dan Thailand akan menyediakan real-time cross border fund transfer untuk pekerja migran, ekspatriat, dan usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) dalam melakukan transfer lintas negara secara efisien. Melalui inisiatif tersebut, konektivitas pembayaran di ASEAN akan semakin inklusif kedepannya.
Inisiatif linkage sejalan dengan komitmen G20 dalam roadmap pembayaran lintas negara untuk menciptakan sistem pembayaran antar negara yang lebih cepat, murah, transparan, dan inkusif. Hal ini juga merupakan langkah nyata untuk mendukung terciptanya ekosistem sistem pembayaran ASEAN yang terhubung dan interoperable dalam memperkuat pemulihan ekonomi.
Inisiatif linkage ini dilakukan melalui kolaborasi perwakilan industri kedua negara yang berada di bawah pengelolaan bersama BI dan BoT. Melalui peluncuran ini, BI dan BoT mendorong partisipasi seluruh pengguna dari Indonesia dan Thailand untuk mendukung ekosistem pembayaran lintas negara. (BI.KALSEL-RIW/RDM/RH)
Paman Birin Ajukan Revisi RTRWP 2020 – 2035 ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur.
Hal ini disampaikan langsung Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta, akhir pekan lalu.
“Pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalsel tahun 2020 – 2035, Pemprov Kalsel mengajukan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur,” kata Paman Birin.
Menurut Paman Birin, usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur terdiri dari eksisting jalan, eksisting fasum dan fasos, eksisting permukiman, pengembangan wilayah dan sentra energi dan penyangga pangan.
Disampaikan Paman Birin, pentingnya usulan ini untuk percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dengan pengembangan infrastruktur eksisting jalan yang berada pada kawasan hutan.
Kemudian, kepentingan investasi, mengingat lokasi Provinsi Kalsel berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II sehingga dapat dikembangkan sebagai gerbang utama berbasis kemaritiman.
Selain itu, untuk memacu peluang investasi guna pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengedepankan upaya pelestarian dengan menjaga kawasan Geopark Pegunungan Meratus sebagai integral dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Menurut Paman Birin, secara umum konsep pengembangan RTRWP Kalsel 2020-2035 meliputi, Mekar putih sebagai Maritim Gate posisinya yang dilewati oleh jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan adanya rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan menjadikan wilayah ini berpotensi sebagai pusat kegiatan skala besar yang berbasis kemaritiman.
Kemudian, Kandangan sebagai pusat transit regional. Kandangan berpotensi menjadi titik pusat baru karena daerahnya yang dilewati oleh jalur-jalur pergerakan distribusi barang dan perdagangan regional, serta menjadi titik kumpul tengah wisata sungai dan geopark.
Selanjutnya, Interkonektivitas multi-moda dengan adanya pusat baru di Kandangan-Batulicin, maka Kalimantan akan memiliki ruas jaringan jalan berbentuk kupu- kupu yang akan menyambungkan setiap lokasi kegiatan dan titik kantong-kantong produksi agar saling terhubung dan melewati wilayah barat-selatan-timur Kalimantan Selatan.
Ditambahkannya, Jejaring Destinasi Wisata, dengan memanfaatkan wisata sungai dan geopark sebagai pemicu pengembangan yang terhubungkan dengan destinasi wisata lainnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, menyambut baik usulan yang di lakukan Pemprov Kalsel.
Menurutnya, dasar-dasar yang diusulkan Pemprov Kalsel merupakan priotas pembangunan seperti infrastruktur, permukiman dan lainnya.
Dikatakan Siti Nurbaya, pihaknya mendukung dan siap membantu untuk mempercepat pembangunan Kalimantan Selatan.
“Untuk itu, saya minta Pak Dirjen Kehutanan nggak boleh pelit-pelit yang terpenting seimbang antara lingkungannya dan ekonominya, kalau bisa jangan sampai lebih dari satu bulan bisa selesai,” katanya.
Menteri LHK, menilai usulan Pemprov Kalsel tidak sulit untuk dilaksanakan jika dibandingkan dengan daerah lainya.
“Kalsel kesulitannya tidak lebih dari 20 persen, kalau daerah lain bisa mencapai 70 persen,” katanya.
Siti Nurbaya menyebut Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor adalah sahabatnya. Karena telah menggelorakan semangat menanam.
“Bapak gubernur ini sahabat saya. Kenapa? Karena menanam pohonnya banyak banget dan bisa jadi contoh daerah lain,” tutupnya.
Turut hadir pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, Kepala Dinas Kehutanan Fatimatuzzahra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana, Plt Kepala Dinas PUPR Ahmad Solhan serta sejumlah bupati se-Kalimantan Selatan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
Demi Tingkatkan Efisiensi Transaksi, Pemerintah Inisiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik
JAKARTA – Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), khususnya aspek sistem pembayaran dan sebagai bagian dari milestone digitalisasi sistem pembayaran Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik), pada Senin (29/8) di Jakarta.
KKP Domestik diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Himpunan Bank milik Negara (HIMBARA). KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. KKP Domestik efektif diimplementasikan mulai 1 September 2022.
Pada kesempatan yang sama, Presiden RI juga meluncurkan QR Code Indonesian Standart (QRIS) Antarnegara. Kegiatan terdiri dari peluncuran Implementasi cross-border QR payment linkage antara Indonesia dengan Thailand, dan peluncuran dimulainya inisiasi kerja sama pembayaran berbasis kode QR lintas negara antara Indonesia dengan Singapura, masing – masing dengan Bank of Thailand (BoT) dan Monetary Authority of Singapore (MAS).
Penerbitan KKP Domestik pada tahap awal dilakukan HIMBARA (BNI, BRI dan Bank Mandiri) dan akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap. KKP Domestik dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri. Selain dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara, KKP Domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan Pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), antara lain Toko Daring.
KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai serta mengurangi idle cash. Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas.
Dalam peluncuran KKP Domestik, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa peluncuran KKP Domestik akan menaikkan kelas jutaan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan UMKM tersebut.
“Pada akhirnya, wujud GBBI tidak hanya dari sisi pembelanjaan produk barang dan jasa saja, tapi juga dari aspek sistem pembayaran,” tegas Presiden.
Presiden juga mengapresiasi pengembangan KKP Domestik dan juga meminta seluruh Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang hadir untuk mengoptimalisasi dan mempercepat perluasan penggunaan KKP Domestik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan pada launching KKP Domestik tersebut menyampaikan, bahwa inisiasi KKP Domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan presiden pada 25 Maret 2022 di Bali. KKP domestik sejalan dengan misi bangga buatan Indonesia yakni menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS, milik negeri sendiri untuk belanja produk dalam negeri.
Penggunaan KKP di pemerintah pusat maupun daerah diharapkan juga akan membantu meningkatkan kelas UMKM menuju digital melalui pemanfaatan ekosistem QRIS.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara menyampaikan penyelenggaran kedua acara merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk bersatu mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional serta penguatan kerjasama internasional khususnya di ASEAN sejalan dengan keketuaan Indonesia pada Presdiensi G20.
“Program KKP Domestik ini merupakan bagian dari skema pembayaran domestik berbasis kredit yang bertujuan untuk memperluas akseptansi transaksi non tunai lebih inklusif. Melalui ekosistem QRIS, K/L dan Pemda dapat menggunakan KKP Domestik di lebih dari 20 juta merchants QRIS se-Indonesia dan akan terus bertambah”, jelasnya.
Sehingga dengan potensi tersebut, KKP Domestik dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi.
HIMBARA berkomitmen mendukung pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan APBN/APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara teknis, KKP Domestik ini akan menjadi sumber dana bagi satuan kerja saat melakukan belanja barang/jasa produk dalam negeri dengan QRIS pada aplikasi mobile banking tiga bank Himbara, yaitu BRImo, BNI Mobile Banking dan Livin’ by Mandiri. (BI.KALSEL-RIW/RDM/RH)