JAKARTA – Gubernur Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel Terpilih, Hasnuryadi Sulaiman memimpin Rapat Koordinasi SKPD lingkup Pemprov di Anjungan Kalsel Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Kamis (6/2).
Gubernur bersama istri tiba di anjungan Kalsel TMII Jakarta
Gubernur, Muhidin didampingi Istri, Fathul Jannah tiba di Rumah Banjar Anjungan Kalsel, di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta sekitar pukul 10.00 WITA.
Kedatangan orang nomor 1 di Kalsel ini disambut meriah tabuhan gendang dan sejumlah anak-anak berpakaian Pramuka, yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi tapung tawar dan pengalungan bunga.
Muhidin didampingi seluruh Pejabat Eselon II Pemprov Kalsel kemudian melihat berbagai koleksi yang dipamerkan di rumah Banjar, seperti kerajinan gerabah, berbagai aksesoris serta tentunya beragam motif kain Sasirangan.
Gubernur dan istri berfoto bersama SKPD Kalsel
Muhidin dan Fathul Jannah juga terlihat mengambil foto bersama berlatarkan dekorasi pelaminan khas Banjar. Selain berfoto bersama istri, Fathul Jannah, Muhidin juga mengajak pimpinan SKPD untuk berfoto bersama.
Selain itu, untuk kali pertama juga, Muhidin dan istri Fathul Jannah didampingi Plh. Sekdaprov, Muhammad Syarifuddin turun dari rumah Banjar Anjungan Kalsel dengan menggunakan lift.
Tak lama setelah Muhidin dan istri Fathul Jannah tiba, giliran Wakil Gubernur Kalsel Terpilih Hasnuryadi Sulaiman beserta istri drg. Ellyana Trisya Hasnuryadi tiba di rumah Banjar Anjungan Kalsel TMII.
Kedatangan Gubernur, Muhidin dan Hasnuryadi ke Anjungan Kalsel TMII kali ini adalah dalam rangka Rapat Koordinasi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sekaligus Basalamatan Kur Sumangat Kalsel Bekerja.
Dalam kegiatan ini, untuk pertama kalinya Muhidin akan didampingi Wakil Gubernur Terpilih, Hasnuryadi Sulaiman. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalsel, Fathul Jannah menyambut kedatangan isteri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda, selaku Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), saat berkunjung ke stand Provinsi Kalsel pada acara The 25th Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025, yang diselenggarakan di Assembly Hall 1, Jakarta Internasional Convention Center (JICC), pada 5-9 Februari 2025.
Ketua Dekranasda Kalsel mengunjungi sejumlah booth Kabupaten Kota di INACRAFT 2025
Kehadiran Selvi Gibran Rakabuming ini pun, disambut gembira Fathul Jannah dan seluruh pengunjung stand.
Dihadapan istri wapres, Fathul Jannah pun langsung mengenalkan aneka produk kerajinan tangan UMKM Banua.
Ketua Dekranasda Kalsel saat menyambut Ketua Dekranas di booth INACRAFT 2025
Seperti pada stand Dekranasda Kabupaten Banjar, Fathul Jannah mengenalkan produk UMKM perhiasan kerajinan tangan khas Martapura.
Ketua Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming pun menyempatkan mencoba memakai perhiasan kerajinan tangan cincin khas Martapura.
Setelah mencoba langsung, Selvi Gibran Rakabuming pun mengapresiasi berbagai bentuk cincin yang ada serta produk kerajinan UMKM Kalsel lainnya.
Selepas dikunjungi Selvi Gibran Rakabuming, istri Gubernur Kalsel, Fathul Jannah pun menyampaikan rasa terimakasih atas perhatian Dekranas terhadap berbagai kerajinan UMKM Banua.
“Alhamdulilah. Terimakasih atas kunjungi ibu Wakil Presiden, Selvi Gibran Rakabuming di stand kerajinan Kalsel. Semoga ini menjadi daya tarik pengunjung dan masyarakat Indonesia maupun mancanegara untuk membeli aneka kerajinan Banua,” kata Fathul Jannah.
Pada INACRAFT 2025 ini, Fathul Jannah pun berkeliling ke semua stand Dekranasda Kabupaten/Kota se- Kalsel.
Semua Kabupaten/Kota di Kalsel menggelar stand yang menyajikan beragam kerajinan daerah mulai dari Banjarmasin, Banjarbaru, Batola, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tapin, HSS, HSU, HST, Balangan, Tabalong hingga Kabupaten Banjar.
Pada setiap stand yang dikunjungi, Fathul Jannah mengapresiasi semua produk kerajinan yang dipamerkan. Seperti kerajinan tas dan kain berbahan Sasirangan khas Banjar, kemudian mendengarkan alat musik tradisional.
Pada momen kunjungan istri Gubernur Kalsel itu, sejumlah penjaga stand daerah pun berfoto riang dengan Fathul Jannah.
INACRAFT 2025 dibuka dan dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan sang istri Selvi Gibran Rakabuming sebagai pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara, yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.
Menandai pembukaan INACRAFT 2025, juga dihadiri para Menteri dari Kabinet Merah Putih (KMP) seperti Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, hingga Menteri PPPA Arifah Fauzi melakukan pemukulan bonang.
INACRAFT 2025 berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta Pusat sepanjang 5-9 Februari 2025 dengan tema“From Smart Village to Global Market”.
Berlangsungnya INACRAFT 2025 menandai 25 tahun perjalanan pameran ini dalam mendukung industri kerajinan Nusantara.
Khusus untuk INACRAFT 2025 tercatat ada sebanyak 1.000 peserta yang merupakan hasil binaan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
Mereka hadir memamerkan hasil kerajinan nusantara mulai dari kriya, kuliner, hingga wastra.
Tidak hanya diikuti peserta kerajinan dari dalam negeri, acara ini juga mengundang peserta lari luar negeri dengan total sebanyak 19 booth. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Salah satu kekuatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), karena HPN tidak hanya menjadi perlehatan akbar insan pers. HPN 2025 juga ajang silaturahmi seluruh pemangku kepentingan PWI, terutama lembaga/pejabat negara yang berkaitan dengan program unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang Ketahanan Pangan.
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun pada Rapat Persiapan HPN 2025, Rabu (29/1), menyatakan gaung HPN 2025 semakin kuat. Ini terlihat dari banyaknya gubernur, bupati, walikota, anggota legislatif bahkan dari kalangan dunia usaha yang minta diundang dalam perhelatan akbar yang diselenggarakan PWI di Banjarmasin.
“Ini adalah buah dari kesungguhan, kerja keras dan doa kita semua dalam mempersiapkan HPN 2025 di Banjarmasin. Pengakuan positif itu tentu akan menambah semangat kita bekerja,” ujar Hendry Bangun dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Panitia HPN 2025, Raja Pane.
Tema besar HPN 2025 sengaja dirancang berkaitan langsung dengan program unggulan Presiden Prabowo, yakni “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Bangsa”. Dengan subtema khusus “Kalsel Pintu Gerbang Logistik Kalimantan”.
Melalui spirit HPN 2025, PWI mengajak insan pers menjawab tantangan berat pers nasional di era digital ini sekaligus menjalankan fungsi pers dalam menyukseskan program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kehidupan rakyat.
“Pers akan berperan aktif dalam mengkritisi dan memberikan masukan untuk keberhasilan program pangan pemerintah, baik di Kalsel maupun secara nasional,”ujar Hendry Bangun dalam berbagai kesempatan.
PWI menyadari, untuk menyukseskan program ketahanan pangan membutuhkan orkestrasi besar, melibatkan banyak pemangku kepentingan. Bukan hanya Kementerian Pertanian.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Rina Virawati SH MH mendukung penuh HPN 2025. Kenapa? Karena Kejaksaan dipercaya mengawal program ketahanan pangan di Kalsel, terkait penyiapan lahan pertanian 500 ribu hektare di Kabupaten Pelaihari dan Batola.
Sementara Panitia HPN 2025, Raja Pane mengatakan, HPN 2025 mengundang Dewan Pers dan konstituennya serta 38 PWI Provinsi plus Surakarta. (ADV/RDM/RH)
JAKARTA – Gubernur Kalsel, Muhidin, menerima langsung hasil asesmen pejabat dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara (Dispsiau) Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu (22/1).
Hasil tes asesmen ini diserahkan Kepala Dinas Psikologi TNI AU Marsma TNI Zamzani, melalui Sekretaris Dipsiau, Kolonel Kes Theresia Soepi.
Selain menerima hasil tes asesmen itu, Muhidin juga menerima kenang – kenangan miniatur pesawat tempur dari Dinas Psikologi TNI AU.
Selepas menerima hasil asesmen, selanjutnya Gubernur, Muhidin akan menindaklanjuti sebagai dasar penempatan pejabat di lingkup Pemprov Kalsel.
“Alhamdulilah, hari ini kita sudah menerima hasil tes asesmen pejabat. Hasil ini akan menjadi dasar untuk menempatkan pejabat sesuai kompetensinya,” kata Muhidin.
Muhidin juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Dinas PsikologiTNI AU yang telah melaksanakan uji kompetensi secara independen dan profesional.
Gubernur Kalsel ini juga memastikan, berdasarkan hasil inilah, nantinya penempatan pejabat di lingkup Pemprov Kalsel akan sesuai dan tentunya mampu bekerja memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Banua.
“Insya Allah, penempatan pejabat yang sesuai dengan kapasitas akan mempercepat pelayanan dan pembangunan di Banua. Prinsipnya, kita bekerja bersama merangkul semua untuk kepentingan masyarakat Banua tercinta,” terang Muhidin.
Sementara itu, Sekretaris Dipsiau, Kolonel Kes Theresia Soepi, menyampaikan rasa bangga pihaknya dipercaya Pemprov Kalsel sebagai penyelenggara Asesmen pejabat.
“Sekali lagi, kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur Kalsel yang telah memberikan kepercayaan kepada Dinas Psikologi TNI melaksanakan asesmen center ini. Semoga hasil ini menjadi yang terbaik untuk Pemprov Kalsel,” ungkap Theresia Soepi.
Tes asesmen dilaksanakan selama 2 (dua) hari, pada 13 hingga 14 Januari 2025 yang diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator lingkup Pemprov Kalsel, serta beberapa pejabat dari Pemkab/Pemko wilayah Kalsel.
Adapun tahapan yang harus dilalui untuk para peserta Esselon II adalah Psikotes, CAT Assessment, Tes Tertulis, serta Pengerjaan DCI dan Pembuatan Paparan Analisis Kasus.
Sedangkan untuk para peserta Esselon III adalah Pembuatan Materi Paparan Analisis Kasus, Pembuatan DCI, Leaderless Group Discussion (LGD) dan wawancara.
Uji kompetensi dengan assessment center ini diikuti total 38 peserta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 33 Pejabat Administrator. (Biroadpim-RIW/RH)
JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo, melantik dan mengambil sumpah sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan mengukuhkan Staf Khusus Menteri di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan pada Senin (20/1). Salah satu pejabat yang dilantik adalah Roy Rizali Anwar, sebagai Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU.
Roy Rizali Anwar (lima dari kiri) berfoto bersama seluruh pejabat yang dilantik di Kementrian PU pada Senin (20/1)
Roy Rizali Anwar merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel yang dilantik Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA pada 3 Mei 2021 lalu, sebelum mendapat promosi jabatan di tingkat pusat ini.
Lulusan ke-37 Program Doktor Fakultas Teknik Sipil (S-3) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang ini, datang di lokasi pelantikan didampingi istri, Aminatus Alifah, anak-anak, serta kerabat dan rekan sejawat.
Turut hadir Hanifah Dwi Nirwana, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) serta beberapa kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Diantaranya Kepala Dinas Kehutanan, Fathimatuzzahra, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, drh. Suparmi, Kepala Dinas ESDM Isharwanto, Plt. Kadis PUPR, M. Yasin Toyib dan Direktur RSJ Sambang Lihum dr. Yuddy Riswandhy Noora.
Ucapan selamat melalui karangan bunga pun disampaikan, mulai dari Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Kalsel Muhidin, anggota DPR RI Rifqinizami Karsayuda, Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan, Edy Suryadi, Dekan Fakultas Teknik Unissula Semarang, Abdul Rochim, Program Magister Teknis Sipil Unissula Semarang, manajemen PT Antang Gunung Meratus, dan undangan lainnya.
Sehubungan dengan pelantikan ini, maka otomatis Roy Rizali Anwar tidak lagi menjabat sebagai Sekdaprov Kalsel, yang sudah dijalankannya sejak 2021 lalu.
Terkait kekosongan jabatan ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah, menyatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Gubernur Kalsel, Muhidin.
“Kami masih menunggu arahan dari gubernur,” tegasnya.
Saat ini, sejumlah nama pengganti Roy, mencuat di lingkup Pemprov Kalsel. Salah satunya adalah Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syaripuddin, yang saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Tapin. Nama lainya yang mencuat adalah Subhan Nor Yaumil, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kalsel. (KementrianPU-RIW/RH)
JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, persiapan layanan haji di Arab Saudi hampir selesai. Sejumlah persiapan seperti layanan konsumsi, pemondokan, transportasi, hingga penyiapan layanan Masyair sudah memasuki tahap final. Hal ini disampaikan Menag Nasaruddin setibanya di Bandara Soekarno-Hatta usai kunjungan kerjanya ke Arab Saudi dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M.
“Kami baru saja turun dari pesawat setelah menyelesaikan tugas negara, yaitu melakukan lobi-lobi dan penandatanganan MOU dengan pemerintah Arab Saudi. Alhamdulillah, semua target yang kami bawa ke sana tercapai. Bahkan, kunjungan ini kami persingkat demi penghematan dan karena banyak urusan lain yang harus diselesaikan di Tanah Air,” ujar Menag di Gedung VVIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (16/1/2025).
“Secara umum, semua sudah selesai, tinggal menyelesaikan beberapa detail kecil. Selanjutnya kita akan berfokus pada persiapan di tanah air,”imbuh Menag yang juga didampingi Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latief.
Menag menuturkan, salah satu kabar baik yang diperoleh dari kunjungannya ke Arab Saudi adalah kepastian lokasi penempatan jemaah haji di Mina. “Kami juga mengajukan permintaan (kepada Pemerintah Arab Saudi) agar jemaah haji Indonesia ditempatkan tidak di lingkungan Mina Jadid, untuk menghindari perdebatan terkait masalah khilafiah. Walaupun secara mazhab modern tidak ada masalah, kami tetap meminta penempatan di Mina sebagai prioritas,” jelasnya.
Sebagaimana tahun sebelumnya, pada musim haji yang akan datang jemaah haji Indonesia rencananya akan menempati zona 3 dan 4 yang berada dalam wilayah Mina.
Menag juga berkomitmen untuk menjalankan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M secara profesional. Ia juga memastikan tidak ada praktik-praktik yang menyimpang. “Kami berusaha memenuhi harapan masyarakat dan konstitusi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa,” lanjutnya
“Terkait harapan Presiden agar biaya haji lebih murah dan pelayanan lebih baik tahun ini, Insya Allah dapat terwujud,” tambahnya.
Siapkan Fisik dan Pelajari Manasik
Empat bulan menjelang keberangkatan ibadah haji 2025, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyampaikan tiga pesan penting kepada calon jemaah haji.
Pertama, Menag mengingatkan agar jemaah haji dapat menyiapkan kondisi fisiknya untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan di Arab Saudi. Perubahan cuaca menjadi tantangan sendiri dalam pelaksanaan ibadah haji.
Kedua, Menag juga menekankan pentingnya mematuhi arahan petugas haji, terutama terkait barang bawaan. “Saya mohon kepada para jemaah untuk mengikuti imbauan petugas haji, terutama terkait barang bawaan. Fokuskan niat hanya untuk beribadah, bukan untuk hal-hal lain,” tegasnya.
Ketiga, dalam upaya meningkatkan pemahaman jemaah, Menag menyatakan bahwa pemerintah telah memperbarui materi manasik haji. “Insya Allah, kami akan memperbaiki manasik haji dengan menambahkan nilai filosofis, tasawuf, dan fikih, sekaligus informasi teknis yang perlu diingat oleh jemaah. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah haji tahun ini diharapkan melahirkan haji yang mabrur,” tuturnya. (KEMENAG.RI/RDM/RH)
ARAB SAUDI – Menteri Agama, Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq F Al Rabiah, dalam kunjungannya ke Arab Saudi. Pertemuan dua menteri ini berlangsung di Jeddah, Minggu (12/1).
Menag RI saat bertemu dengan Menhaj Arab Saudi
Menag, Nasaruddin Umar mengatakan, ada tiga hal yang dibicarakan bersama Menhaj Tawfiq dan semuanya terkait upaya meningkatkan layanan bagi jemaah haji Indonesia. Hal ini disampaikan Menag usai memimpin rapat di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.
Hadir pada rapat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang beserta jajaran, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anhar Simanjuntak, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Muchlis M Hanafi, Konjen RI di Jeddah, Yusron Ambary, dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
“Pembicaraan kita itu tadi ada tiga komponen, dan itu semua dalam rangka meningkatkan layanan jemaah haji Indonesia,” terang Menag di Jeddah, pada Rabu (15/1).
Pertama, Menag meminta tambahan petugas haji. Dijelaskan Menag, jemaah Indonesia menunggu sangat lama untuk bisa beribadah haji. Karenanya, banyak di antara mereka yang sudah lanjut usia (lansia).
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Ditjen PHU, jemaah lansia dengan usia 65 tahun ke atas yang berhak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 (sesuai urutan nomor porsi), jumlahnya lebih dari 42 ribu. Selain itu, ada sekitar 10 ribu kuota prioritas yang juga dialokasikan bagi jemaah lansia pada musim haji tahun ini.
Sebagian dari jemaah lansia, ada juga yang punya keterbatasan. Untuk keberhasilan mereka dalam berhaji, harus ada pendamping. Sementara kuota petugas haji Indonesia saat ini hanya 2.210.
“Kalau kita hanya punya jumlah petugas seperti sekarang, satu pesawat rencananya hanya didampingi tiga petugas kloter (kelompok terbang). Bagaimana mungkin 400 orang atau 300 lebih, hanya dibimbing oleh tiga orang,” ujar Menag.
Belum lagi, menurut Menag, pembagian gender laki-laki dan perempuan. Karena tidak mungkin petugas laki-laki melayani perempuan.
“Jadi harus ada. Ini poinnya yang laki-laki dan perempuan harus kita hitung kembali,” sambungnya.
Terkait info pembatasan usia 90 tahun ke atas, Menag berharap yang dijadikan patokan bukan usia, tapi syarat istithaah. Sebab, banyak juga jemaah dengan usia 90 tahun ke atas tapi kondisi fisiknya sehat dan mampu beraktivitas.
Kedua, Menag melobi Menhaj Saudi Arabia, agar para petugas dibebaskan dari biaya masuk Masyair (Arafah-Muzdalifah-Mina). Ketentuan ini kabarnya akan diberlakukan Saudi pada musim haji 1446 H.
“Kami sampaikan itu kalau bisa kita free of charge seperti tahun lalu,” sebutnya.
Ketiga, Menag menyampaikan skema Tanazul kepada Menteri Haji Saudi. Dijelaskan Menag, skema Tanazul adalah memberi kesempatan kepada jemaah yang tinggal di sekitar Jamarat, untuk kembali ke hotelnya (tidak menempati tenda di Mina), saat fase Mabit. Mereka nantinya akan mengambil kesempatan Mabit di area sekitar jamarat. Setelah itu, mereka kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat.
“Skema ini akan mengurangi kepadatan di Mina. Jumlah jemaah haji Indonesia sangat banyak dan skema ini dirasa akan berpengaruh dalam mengurangi kepadatan,” ucap Menag.
Menag menambahkan bahwa banyak negara yang menilai manajemen penyelenggaraan haji Indonesia sangat baik. Karenanya, banyak negara yang datang untuk belajar ke Indonesia.
Selain bertemu Menteri Haji dan Umrah, dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Menag juga berjumpa beberapa stakeholder penyedia layanan haji.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi karena telah merancang program perhajian dengan sangat baik. Saya kira ini juga menjadi obsesi pemerintah Indonesia agar penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dari sebelumnya,” ungkap Menag. (KEMENAG.RI-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta untuk membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Senin (13/1).
Suasana Kunjungan Kerja DPRD Kalsel ke DPRD DKI Jakarta
Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, disambut oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, beserta jajaran.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim menjelaskan bahwa salah satu upaya DKI Jakarta dalam mengoptimalkan PAD adalah melalui penerapan peraturan daerah (Perda) baru tentang retribusi sampah. Perda ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan terkait pentingnya pengelolaan sampah.
“Ada Perda retribusi sampah, yang mengharuskan masyarakat memilah sampah sejak awal. Perda ini tidak hanya berlaku di lingkungan rumah tangga, tetapi juga untuk perusahaan,” jelas Lukmanul Hakim.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo mengapresiasi langkah DKI Jakarta dan mencatat bahwa penerapan Perda retribusi sampah dapat menjadi inspirasi bagi Kalsel.
“Di DKI ini ada Perda tentang retribusi sampah, yang mengharuskan warga memilah sampah sendiri. Saat ini, Pemprov DKI sedang melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Perda ini,” ujar Kartoyo di akhir kegiatan.
Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi DPRD Kalsel dalam meningkatkan PAD melalui kebijakan-kebijakan inovatif dan adaptif. (ADV-NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyatakan PWI mendukung program ketahanan pangan Pemerintahan Prabowo melalui kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Hal ini tercermin dari kegiatan HPN 2025 yang telah disepakati antara Panitia Pelaksana (Panpel) HPN Pusat dan Daerah,” ujar Hendry pada Rapat Persiapan HPN 2025 di Jakarta, Senin (13/1).
Dalam Rapat yang dipimpin Ketua Panpel HPN 2025 Pusat, Raja Pane ini juga mendengarkan laporan kegiatan “soft launching” HPN 2025 di Banjarmasin, Jumat (10/1) lalu. Kegiatan yang ditandai penyerahan foto logo dan maskot HPN 2025 dari Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun kepada Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar.
Hendry menegaskan PWI mendukung program pemerintah bukan untuk “menjilat”. Ini untuk menjaga kedaulatan negara. Ini untuk menegaskan kembali bahwasanya ideologi PWI adalah Merah Putih. NKRI. Sesuai spirit Kongres PWI pertama di Surakarta tahun 1946 lalu.
“Oleh karena itu, selain memberikan dukungan positif, PWI tetap akan bersikap kritis dan melakukan kontrol sosial,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panpel Pusat HPN 2025 Pusat, Raja Pane menyatakan sejumlah program sudah disepakati akan mengisi kegiatan HPN 2025. Di antaranya seminar “Pers Mendorong Terwujudnya Ketahanan Pangan Nusantara” yang dijadwalkan akan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor pertanian, mulai dari Menko Pangan Zulfikli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur Kalsel H Muhidin, akademisi dari Universitas Lumbung Mangkurat hingga Kelompok Tani Andalan di Kalsel.
Setelah menghadiri “soft launching” HPN 2025 di Banjarmasin dan melihat langsung dukungan Pemprov Kalsel, Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyatakan bersyukur. Kalsel, tambahnya, memang pantas jadi tuan rumah HPN 2025. Persiapannya luar biasa.
“Ini keputusan yang tepat,” katanya.
Tak lupa, Hendry juga meminta Panpel HPN 2025 Pusat memanfaatkan sisa waktu jelang peringatan HPN 2025 secara optimal. Presiden Prabowo diharapkan hadir dalam acara puncak HPN 2025 yang mengambil tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”.
HPN 2025 juga memiliki sejumlah program lainnya, baik yang didedikasikan untuk kemajuan pers nasional maupun pembangunan Indonesia. Seperti seminar nasional bertajuk “Ekonomi Pancasila Prabowonomics”.
Setiap tahun, peringatan HPN dilaksanakan pada 9 Februari, yakni hari kelahiran PWI. Terkait HPN 2025, peringatan HPN-nya akan disesuaikan dengan dinamika yang ada.
“Tapi tanggal berapa pun diadakan, HPN adalah PWI. PWI adalah HPN sesuai Keppres tahun 1985,” tegas Hendry. (PWI.PUSAT/RDM/RH)
JAKARTA – Plh. Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar secara resmi membuka asesmen pejabat lingkup Pemerintahan Provinsi Kalsel di Dinas Psikologi TNI AU Haim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (13/1) pagi.
Penandatanganan Pakta Integritas para peserta asesmen
Asesmen ini diikuti sebanyak 38 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 33 pejabat Administrator. Selain pejabat dari lingkup Pemprov Kalsel, asesmen juga diikuti pejabat dari Pemko/Pemkab se-Kalsel.
Pada pembukaan oleh Plh. Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, tampak hadir juga Kepala Dinas Psikologi TNI AU, Marsekal Pertama (Marsma) TNI Zamzani.
Plh. Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar dalam sambutan pembukaan menyampaikan, bahwa Pemprov Kalsel memandang profesionalisme ASN merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Pemprov Kalsel berupaya memastikan setiap aparatur dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal demi kemajuan Kalsel, melalui berbagai program pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan,” sampai Roy.
Sesuai undang – undang dan peraturan pemerintah, penilaian uji kompetensi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas ASN.
“Pelaksanaan penilaian kompetensi ini bertujuan mengidentifikasi dan memetakan kompetensi manajerial para pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator, sebagai bagian dari pemetaan kompetensi ASN yang komprehensif,” lanjut Roy.
Di akhir sambutan, Roy menyampaikan harapan agar pelaksanaan uji kompetensi dengan assesment center dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal.
“Diharapkan melalui assessment center ini kita dapat menilai kompetensi, potensi dan kinerja saudara-saudara sekalian secara objektif dan terukur. Semoga kita dapat memilih pemimpin-pemimpin yang tidak hanya unggul, tapi juga memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalsel,” harap Roy.
Sementara itu, Kepala Dinas Psikologi TNI AU, Marsekal Pertama TNI Zamzani, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan Pemprov Kalsel untuk mengadakan uji kompetensi dengan assessment center di Dispsiau Halim Perdana Kusuma.
“Kami berkomitmen untuk melaksanakan uji kompetensi para pejabat Pemprov Kalsel ini sebaik – baiknya, seobjektif mungkin dan seprofesional mungkin. Kepada para peserta, kami harapkan dapat mengikuti sebaik – baiknya dan semoga melalui uji kompetensi ini dapat meningkatkan kinerja bapak dan ibu secara profesional,” sampai Zamzani.
Uji kompetensi ini akan dilaksanakan selama dua hari, pada 13 dan 14 Januari 2025, diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator lingkup Pemprov Kalsel, serta beberapa dari Pemkab/Pemko wilayah Kalsel.
Adapun tahapan yang harus dilalui untuk para peserta Eselon II adalah Psikotes, CAT Assessment, Tes Tertulis, serta Pengerjaan DCI dan Pembuatan Paparan Analisis Kasus.
Sedangkan untuk para peserta Eselon III adalah Pembuatan Materi Paparan Analisis Kasus, Pembuatan DCI, Leaderless Group Discussion (LGD) dan wawancara.
Diakhir pembukaan juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas antara Plh Gubernur Kalsel dengan perwakilan peserta, yang diwakili Kepala Dinas Perdagangan, Sulkan dan Inspektur Pembantu IV, Yuni Indriaswary Barito dari Inspektorat. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
