Kategori: Jakarta

Jakarta – Dalam upaya memperkuat kualitas regulasi internal kelembagaan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, akhir pekan tadi.

Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menyampaikan,
kunjungan ini bertujuan menghimpun masukan strategis terkait penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang
Perubahan Tata Tertib DPRD, Kode Etik dan Tata Beracara DPRD.

Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan DPRD yang dijadwalkan mulai bekerja bulan depan.

DPRD DKI Jakarta dipilih sebagai daerah rujukan, karena kompleksitas kelembagaan dan dinamika politiknya yang cukup tinggi, namun tetap mampu menjalankan fungsi secara kolektif dan kolegial.

“Kita memandang DKI dengan jumlah anggota yang besar dan dinamika yang kompleks, namun tetap bisa berjalan secara kolektif kolegial. Oleh karena itu, DKI menjadi tujuan kami untuk mendapatkan masukan dalam rangka pelaksanaan pansus bulan depan,” ujarnya.

Disampaikan Gusti Iskandar, perubahan Tata Tertib harus dirancang secara matang karena menyangkut kebutuhan internal lembaga, dan menjadi pedoman kerja seluruh alat kelengkapan dewan.

Regulasi harus selaras dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, mengedepankan prinsip kehati-hatian, dan tidak membuka ruang pemborosan anggaran.

“Tatib ini kebutuhan internal DPRD, sehingga jangan sampai bertentangan dengan aturan di atasnya dan juga tidak memberi peluang pemborosan anggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut Gusti Iskandar menambahkan, Bapemperda Kalsel akan merencanakan studi komparasi ke satu atau dua daerah lain, untuk memperkaya perspektif dan penyempurnaan substansi regulasi.

Komitmen Penguatan Kelembagaan
Kegiatan ini, mencerminkan komitmen DPRD Kalsel dalam membangun tata kelola kelembagaan, yang Profesional
Transparan, Akuntabel, Adaptif terhadap dinamika regulasi nasional.

“Dengan penguatan regulasi internal, diharapkan DPRD Kalsel dapat semakin optimal menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), mendorong nasabah untuk mengedepankan transaksi digital, pada momentum Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Menghadapi lonjakan transaksi selama periode persiapan hari raya, BSI memperkuat seluruh layanan e-channel, khususnya superapps BYOND by BSI, sebagai salah satu kanal utama transaksi masyarakat.

Selama periode Ramadan dan Idul Fitri, rata-rata peningkatan transaksi melalui e-channel BSI naik sekitar 24% (month to month).

Direktur Sales and Distribution BSI, Anton Sukarna mengatakan, tren transaksi menunjukkan peningkatan signifikan pada layanan digital menjelang dan selama Lebaran, terutama untuk pembayaran, pembelian, transfer, serta layanan ZISWAF.

“Momentum Lebaran selalu mendorong lonjakan transaksi di kanal digital. Karena itu, kami meningkatkan kapasitas sistem teknologi informasi, melakukan monitoring transaksi secara real time, dan memastikan seluruh e-channel beroperasi optimal agar nasabah dapat bertransaksi secara cepat, aman, dan nyaman,” ujarnya dalam rilisnya, Senin (2/3).

BSI mengoptimalkan layanan digital melalui superapps BYOND by BSI, yang menyediakan berbagai fitur khas perbankan syariah, mulai dari tarik tunai tanpa kartu, transaksi ZISWAF, kalkulator zakat, informasi masjid terdekat dan arah kiblat, hingga layanan Bank Emas untuk pembelian emas dan transfer saldo emas (gramase) secara real time.

Selain itu, BSI juga memperkuat layanan BSI QRIS, EDC merchant, BEWIZE,remitansi, serta BSI Call Center 14040 sebagai bagian dari ekosistem digital perseroan.

Nasabah juga dapat berbagi kepada keluarga atau berbelanja kebutuhan hari raya dengan cara digital sehingga mengurangi penggunaan uang tunai. Untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, BSI mengintegrasikan layanan digital dengan jaringan fisik dan lebih dari 126 ribu BSI Agen di seluruh Indonesia yang melayani transaksi setor dan tarik tunai, transfer, pembayaran, hingga pembelian berbagai kebutuhan harian.

Sebagai penopang layanan digital, BSI juga menyiapkan kecukupan likuiditas sekitar Rp45 triliun guna mengantisipasi kebutuhan uang tunai masyarakat, dengan puncak transaksi diperkirakan terjadi pada H-7 Idul Fitri.

Dana tersebut didistribusikan melalui lebih dari 6.000 ATM/CRM serta 1.049 outlet kantor cabang di seluruh Indonesia.

Selain itu, BSI turut berpartisipasi dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia hingga 15 Maret 2026, dengan menyediakan layanan penukaran uang di 178 titik dan layanan terpadu di 41 titik ruang publik.

Di tengah meningkatnya aktivitas digital masyarakat, BSI juga mengimbau nasabah untuk waspada terhadap potensi penipuan dengan hanya mengakses informasi melalui kanal resmi perusahaan, termasuk website resmi, media sosial resmi BSI, serta layanan WhatsApp resmi BSI 081584114040, edukasi informasi resmi BSI melalui www.bankbsi.co.id maupun official media sosial BSI Call 14040, Media social: Facebook: Bank Syariah Indonesia|Instagram: @banksyariahindonesia; Twitter : @bankbsi_id |@bsihelp| Youtube: Bank Syariah Indonesia.
Dengan strategi digital – first yang terintegrasi dengan jaringan fisik, BSI menargetkan layanan transaksi masyarakat selama Lebaran tetap stabil, cepat, dan aman, seiring meningkatnya adopsi layanan keuangan digital di masyarakat. (BSI-RIW/EPS)

Jakarta – Dalam rangka memperdalam tata kelola anggaran kedewanan serta mekanisme pokok – pokok pikiran (pokir) dewan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, akhir pekan tadi.

Kegiatan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rachman, bersama Wakil Ketua Kartoyo.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rachman menyampaikan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD Kalsel, untuk terus melakukan benchmarking dan pembelajaran lintas daerah, untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta pengawasan anggaran daerah.

Pada pertemuan ini, Banggar DPRD Kalsel menggali informasi terkait mekanisme penganggaran dan pengelolaan aspirasi di DKI Jakarta.

“DPRD DKI Jakarta menjelaskan bahwa tidak terdapat skema pokir sebagaimana yang diterapkan di sejumlah daerah,” ucapnya.

Alpiya Rachman mengatakan, seluruh kegiatan yang diakomodasi dalam anggaran di DKI Jakarta disesuaikan langsung dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, program dan kegiatan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Sehingga tidak ada nomenklatur khusus berupa pokok pikiran dewan.

“Model ini menekankan integrasi kuat antara fungsi legislasi, penganggaran, dan perencanaan pembangunan daerah, agar setiap kebijakan tetap berada dalam koridor visi dan misi kepala daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo menambahkan, selama ini di DKI Jakarta, eksekutif dan legislatif bersama-sama mendorong terwujudnya visi misi kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.

Menurutnya, pola tersebut menjadi pembelajaran strategis bagi DPRD Kalsel, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan.

“Itulah yang kita pelajari. Ke depan, kita juga akan memperketat segi pengawasan melalui evaluasi terhadap kegiatan anggota dewan yang sering turun ke lapangan,” tegas Kartoyo.

Elva Fahri Qolbina, anggota DPRD DKI Jakarta, yang menyambut baik rombongan Banggar DPRD Kalsel, menerima positif kunjungan tersebut sebagai ajang berbagi informasi, dan praktik pengelolaan anggaran antar daerah.

Elva menilai, pertemuan ini menjadi forum sharing dua arah yang konstruktif, sekaligus memperkaya perspektif dalam pengelolaan fungsi anggaran dan pengawasan. Pertemuan ini menegaskan komitmen DPRD Kalsel sebagai “Rumah Banjar”.

“Dengan terus berinovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sinergi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Jakarta – Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, menghadirkan gelaran akbar BSI Fest Ramadan 2026. Mengusung tema besar #LangkahEmasRaihKemenangan, acara ini menjadi momentum strategis pertama BSI pasca-resmi menyandang status Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Festival yang memadukan literasi keuangan, layanan perbankan, tausiyah dan hiburan religi serta kegiatan sosial ini, akan diselenggarakan secara maraton di 9 titik strategis kota besar Indonesia. Dimulai dari Surabaya pada Kamis (19/2), dan berlanjut ke Yogyakarta, Jakarta, Medan, Bogor, Palembang, hingga Makassar, Balikpapan, dan Bandung.

Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy menyatakan, bahwa BSI Fest Ramadan tahun ini dirancang lebih ekspansif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Transformasi BSI menjadi Persero memberikan energi baru bagi perseroan, untuk tidak hanya sekadar menjadi bank, melainkan Sahabat Finansial, Sahabat Sosial, dan Sahabat Spiritual bagi masyarakat.

Ramadan adalah bulan kemenangan. Melalui tema Langkah Emas, BSI ingin mengajak masyarakat menjadikan bulan ini sebagai titik balik, tidak hanya dalam peningkatan kualitas ibadah, tetapi juga dalam perencanaan finansial yang matang.

“Emas kami angkat sebagai narasi utama karena sifatnya yang safe haven dan sesuai syariah untuk menjaga nilai aset masyarakat di tengah dinamika ekonomi global,” ujar Erwan di Jakarta, Kamis (19/2).

Salah satu fokus utama BSI Fest Ramadan 2026, adalah edukasi perencanaan Ibadah Haji dan Umrah melalui instrumen emas. Dalam expo ini, BSI menawarkan program Cicil Emas dengan cashback hingga Rp300.000 dan promo BSI Hasanah Card serta BSI Debit dengan diskon paket umrah hingga Rp4 juta.

BSI melihat tren anak muda yang mulai sadar investasi. BSI Fest, memfasilitasi mereka untuk memiliki emas mulai dari gramasi terkecil sebagai langkah awal menabung untuk porsi Haji.

“Ini adalah bentuk konkret dukungan BSI terhadap ekosistem haji dan umrah nasional yang lebih kuat,” tambah Erwan.

Selain layanan keuangan, BSI Fest Ramadan 2026 menghadirkan pengalaman digital melalui super app BYOND by BSI. Pengunjung yang membuka rekening secara online di lokasi acara, berkesempatan mendapatkan e-voucher belanja hingga Rp200.000 dan berbagai hadiah langsung sembako dengan bertransaksi menggunakan QRIS BYOND by BSI.

Untuk menyemarakkan suasana, BSI menggandeng dai-dai kondang tanah air seperti Ustadz Hilman Fauzi, Ustadz Das’ad Latif, Ustadz Muhammad Assad, dan Ustadz Riza Muhammad yang akan mengisi kajian (Tausiyah) di berbagai kota.

Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan Fashion Show Muslim Cilik, Lomba Adzan, Lomba Hadroh, serta Shopping Race yang melibatkan partisipasi aktif pengunjung.

Sebagai bank syariah terbesar yang kini berada di bawah payung Danantara, BSI berkomitmen untuk terus mendorong inklusi keuangan syariah.

“Kami menargetkan BSI Fest ini dapat dihadiri ratusan ribu pengunjung dan menciptakan efek ganda (multiplier effect) bagi perputaran ekonomi UMKM binaan kami di sekitar lokasi acara,” tutup Erwan. (BSI-RIW/EPS)

Jakarta – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya, mengawal pembangunan infrastruktur strategis di daerah.

Salah satunya dengan mendorong seluruh program jalan nasional tahun 2026 yang direncanakan pemerintah pusat, dapat berjalan optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Komitmen tersebut ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustakimah, usai memimpin pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, di Jakarta, Selasa (10/2).

Mustakimah menyampaikan, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kalsel, memastikan kesinambungan pembangunan infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Selatan, sekaligus menyerap informasi langsung terkait perencanaan, prioritas program, serta tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dalam pelaksanaannya.

“Tujuan kami datang langsung ke Kementerian untuk mengetahui dan mendengar secara langsung paparan mengenai program – program pembangunan jalan nasional yang akan dilaksanakan di Kalsel,” katanya

Menurut Mustakimah, pembangunan infrastruktur jalan nasional memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi logistik, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan adanya koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi kunci agar seluruh program dapat terealisasi dengan baik,” jelasnya

Mustakimah juga menyoroti persoalan longsornya jalan nasional di Kilometer 171 Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang hingga kini belum tertangani secara tuntas.

Permasalahan tersebut dinilai telah berlangsung cukup lama dan berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat, terutama arus transportasi dan perekonomian di wilayah selatan Kalimantan Selatan.

“Dari paparan yang kita simak, persoalan di KM 171 Satui ini terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antara Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR,” ungkapnya.

Mustakimah menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh informasi yang pasti terkait arah kebijakan penanganan lokasi tersebut. Namun demikian, DPRD Kalsel secara tegas mendorong agar persoalan ini segera mendapat kepastian dan diselesaikan secara komprehensif.

“Kami berharap ada sikap tegas dan solusi percepatan dari pemerintah pusat, sehingga persoalan yang sudah berlarut-larut ini bisa segera dituntaskan demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Jalan Daerah, Ahnes Intan, yang menyambut langsung kedatangan Komisi III DPRD Kalsel, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan perhatian legislatif daerah terhadap pembangunan infrastruktur nasional.

Ia menilai, pertemuan tersebut berlangsung konstruktif dan memberikan banyak masukan strategis, tidak hanya terkait penanganan jalan nasional, tetapi juga isu-isu lain yang saling berkaitan, seperti persoalan banjir dan ketahanan infrastruktur.

“Kami mengapresiasi kunjungan dan diskusi bersama Komisi III DPRD Kalimantan Selatan. Banyak informasi dan masukan yang kami terima, khususnya terkait kondisi jalan daerah, jalan nasional, serta keterkaitannya dengan persoalan banjir,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Jakarta – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menepati komitmennya dengan secara resmi menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, melalui pertemuan dengan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, M. Hidayatulloh di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/1).

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kalsel Rais Ruhayat dan Sekretaris Komisi I Ilham Noor. Hadir pula Rochadi Laksana, Kepala Subbagian Persuratan DPR RI.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan kepada DPRD Kalsel pada aksi penyampaian pendapat, Senin (19/1) lalu.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, DPRD Kalsel memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mengawal serta meneruskan aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari representasi suara rakyat Kalimantan Selatan.

“Sebagai perwakilan rakyat, kami bertanggung jawab untuk meneruskan seluruh aspirasi ini ke Senayan. Kami berharap tuntutan mahasiswa dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, karena memang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” tegas Supian HK.

Supian HK menyampaikan, melalui sinergi antara DPRD Kalsel, DPD RI, dan DPR RI, diharapkan seluruh tuntutan mahasiswa dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat serta ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

“DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai jembatan aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, dalam mendorong perubahan yang konstruktif dan berkeadilan bagi Banua,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Dayat El menyampaikan, bahwa pihaknya menerima dan menampung seluruh aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui DPRD Kalsel. Ia juga menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

“Pada prinsipnya kami menerima aspirasi mahasiswa ini. Kami akan menindaklanjutinya dan terus berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta DPR RI, agar aspirasi masyarakat Kalsel dapat dikonkretkan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

JAKARTA –Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional, atas komitmennya melestarikan Cagar Budaya, dengan menerima Apresiasi Cagar Budaya Peringkat Nasional Tahun 2025, dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Salah satunya untuk Bangunan Rumah Banjar Bubungan Tinggi Desa Teluk Selong Ulu di Kabupaten Banjar.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, bersama Wakil Menteri Kebudayaan RI, Giring Ganesha Djumaryo, kepada Gubernur Kalsel H. Muhidin, yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narinda.

Penyerahan anugerah, dilakukan pada Apresiasi Pelestarian Cagar Budaya Nasional bertempat di Graha Utama, Gedung A Lantai 3, Kompleks Kemendikbudristek, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12) malam.

Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narinda menyampaikan rasa syukur dan terima kasih, atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, apresiasi ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjaga warisan budaya sebagai identitas daerah sekaligus aset bangsa.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, komunitas budaya, akademisi, hingga masyarakat yang peduli terhadap pelestarian cagar budaya di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Tantri menegaskan, Pemprov Kalsel akan terus memperkuat kebijakan dan program pelestarian cagar budaya, baik yang bersifat benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan cagar budaya, agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Dengan diraihnya apresiasi nasional ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan semakin termotivasi untuk memperkuat peran daerah dalam menjaga kekayaan budaya lokal.

“Kami akan terus mendukung pembangunan berkelanjutan yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal,” tutupnya.(DISDIKBUDKALSEL-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menerima penghargaan Apresiasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) Indonesia, dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, bersama Wakil Menteri Kebudayaan RI, Giring Ganesha Djumaryo, kepada Gubernur Kalsel H. Muhidin, yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narinda, yang berlangsung bertempat di Graha Utama, Gedung A Lantai 3, Kompleks Kemendikbudristek, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/12) malam.

Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narinda menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya, atas apresiasi yang diberikan pemerintah pusat kepada Kalimantan Selatan.

Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Pemprov Kalsel hingga pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan.

Menurutnya, proses penetapan suatu karya budaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda di tingkat nasional bukanlah hal yang mudah. Diperlukan pendataan yang akurat, kajian mendalam, serta sinergi lintas sektor agar budaya daerah dapat diakui secara resmi oleh pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, Kalimantan Selatan mendapatkan penghargaan nasional berupa apresiasi Warisan Budaya Tak Benda dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Ini merupakan kerja keras semua tim di kabupaten dan kota yang terlibat, karena proses penetapan sebagai Warisan Budaya Tak Benda di tingkat nasional tidaklah mudah,” ujar Tantri.

Lebih lanjut, Tantri menjelaskan, bahwa pencatatan dan penetapan WBTb sangat penting sebagai upaya perlindungan terhadap kekayaan budaya daerah, agar tidak diklaim daerah lain maupun negara lain. Oleh karena itu, pendataan dan dokumentasi budaya akan terus diperkuat Pemprov Kalsel.

Ia juga menegaskan, bahwa komitmen Pemprov Kalsel tidak berhenti pada penerimaan penghargaan semata. Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda merupakan tugas berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pendataan dan edukasi mengenai Warisan Budaya Tak Benda Kalimantan Selatan. Tujuannya agar generasi muda semakin mencintai dan terlibat aktif dalam menjaga serta melestarikan warisan budaya yang tak ternilai harganya ini,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Galuh Tantri Narinda juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Selatan, yang telah berkontribusi dalam mendukung keberhasilan ini.

“Selamat kepada kabupaten dan kota yang telah mendukung keberhasilan Kalimantan Selatan. Mudah – mudahan ke depan semakin banyak Warisan Budaya Tak Benda yang dapat dicatatkan dan ditetapkan secara nasional,” ungkapnya.

Tantri menambahkan, Kalimantan Selatan memiliki potensi budaya yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut perlu terus digali, dilindungi, dan dikembangkan, salah satunya melalui pencatatan dan penetapan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, bahkan hingga pengakuan di tingkat global sebagai Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO.

Selain penetapan, Warisan Budaya Tak Benda yang telah diakui, juga harus terus dihidupkan dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sebagai wujud nyata pelestarian kekayaan budaya Banua.

Upaya pelestarian ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan kebudayaan yang terus ditingkatkan serta mendapatkan perhatian serius dari Gubernur Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi agar pada tahun-tahun mendatang semakin banyak karya budaya Kalimantan Selatan yang dapat ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia,” pungkasnya.

Adapun Daftar WBTb yang ditetapkan, diantaranya kota Banjarmasin, pembuatan tanggui, manopeng banyiur, pembuatan Tajau. Kabupaten Hulu Sungai Selatan tari bakanjar dan babangsai, parang bungkul. Kabupaten Hulu Sungai Utara Kain Sarigading, serta Pais Sagu. (DISDIKBUDKALSEL-NHF/RIW/RH)