Kategori: Jakarta

JAKARTA – Jadwal dan tempat rencana Gubernur Kalsel, Muhidin yang akan melakukan asesmen pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel terjawab sudah.

Kepastian jadwal dan tempat asesmen ini diketahui setelah Gubernur, Muhidin melakukan silaturahmi dan kunjungan ke Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara (DISPSIAU) di Kompleks Halim Perdana Kusuma Jakarta, akhir pekan tadi.

Pada kunjungan itu, Gubernur, Muhidin yang didampingi pejabat BKD Provinsi Kalsel diterima langsung Kepala Dinas Psikologi TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI Zamzani, M.Psi, Psikolog.

Setelah mendapatkan lampu hijau asesmen pejabat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beberapa waktu lalu, Gubernur, Muhidin pun memastikan asesmen pejabat Eselon II Pemprov Kalsel akan dilakukan pada 13-14 Januari 2024 di DISPSIAU.

“Hari ini kita datang ke DISPSIAU bagian asesmen yang juga berpredikat A, untuk melaksanakan asesmen. Alhamdulilah, bulan Januari mendatang bisa melaksanakan asesmen pejabat Pemprov Kalsel,” kata Muhidin.

Gubernur pun memastikan, asesmen akan dilaksanakan selama 2 hari pada 13-14 Januari 2025.

“Alhamdulilah. Mulai tanggal 13-14 Januari 2024 bisa asesmen 60 orang dan hasilnya diketahui setelah 10 hari. Ini upaya kita mencari yang terbaik untuk kepala dinas di Pemprov Kalsel untuk menunjang pembangunan di Banua,” ungkap Muhidin.

Sementara itu, Kepala DISPSIAU Marsma TNI Zamzani mengaku suatu kehormatan pihaknya dikunjungi dan dipercaya sebagai penyelenggara asesmen Pejabat Pemprov Kalsel oleh Gubernur, Muhidin.

“Suatu kehormatan bagi kami atas kunjungan dan kepercayaan Bapak Gubernur Kalsel melaksanakan asesmen pejabat Pemprov Kalsel,” kata Zamzani.

Marsma TNI Zamzami pun menyebutkan, asesmen ini penting bertujuan untuk mengetahui potensi dan kompetensi serta pengalaman-pengalaman ada di seorang pegawai/pejabat.

“Kita siap melaksanakan asesmen untuk mencari pegawai/pejabat yang sesuai kompetensi untuk menunjang tugas di Pemprov Kalsel agar menjadi baik dan sukses,” tutupnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima penghargaan pada acara Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, di Jakarta Pusat, Selasa (17/12) malam.

Penghargaan yang diterima Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim Ini berhasil meraih kategori “Informatif” Pemerintah Provinsi dengan skor 95,74 poin pada Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hal ini menunjukan bahwa Pemprov Kalsel terus berkomitmen pada keterbukaan informasi transparan dalam capaian level daerah untuk pengembangan di Provinsi Kalsel.

“Ini menjadi upaya kita untuk terus memacu keterbukaan informasi di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Muslim.

Ia juga menjelaskan, pada tahun 2023 Indeks KIP Kalsel berada pada predikat “Menuju Informatif” dengan skor 83,71 poin dan di tahun 2024 berhasil naik menjadi kategori “Informatif” dengan skor 95,74 atau naik 12.33 poin dari tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Ia menerangkan bahwa predikat Informatif yang diraih Pemprov Kalsel ini menunjukan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya yang transparan mengenai informasi-informasi yang ada di Banua.

“Penghargaan yang diraih ini juga didukung oleh Gubernur Kalsel, Muhidin yang terus mendorong agar Pemerintah Provinsi dapat memberikan informasi secara transparan dan terbuka di Kalsel,” ungkapnya.

Oleh karna itu, pihaknya berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan agar semua aktifitas yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh masyarakat.

Muslim juga berharap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk terus mendukung peningkatan Indeks KIP.

Untuk diketahui, sebanyak 22 Provinsi di Indonesia berhasil berhasil meraih kategori Informatif pada malam anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024. (DISKOMINFOKALSEL-BDR/RDM/RH)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil memborong 3 (tiga) penghargaan sekaligus pada APBD Award 2024 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Pemberian penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

Tiga penghargaan yang diraih Kalimantan Selatan terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

Kategori Realisasi Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi Peringkat Pertama, Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Peringkat Pertama, dan Kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Peringkat Keempat.
Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel Subhan Nor Yaumil, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang telah diraih. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Kalimantan Selatan berhasil menunjukkan performa luar biasa di bidang pengelolaan keuangan. Sekdaprov Roy Rizali Anwar menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efektif.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efektif,” ucap Roy.

Ia menegaskan bahwa 3 penghargaan tersebut dedikasikan untuk masyarakat Kalimantan Selatan, yang selalu mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

“Mudah-mudahan, kinerja APBD ke depan semakin baik, dan tentunya penghargaan ini dapat terus kita pertahankan di tahun 2025 mendatang,” lanjut Roy.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Muarits dalam laporannya menyampaikan, bahwa Rapat ini dihadiri secara luring sebanyak 641 orang peserta dan secara daring sebanyak 385 orang peserta yang terdiri dari kepala daerah, sekretaris daerah, kepala bapedda, kepala bapenda provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. Ia berharap, penghargaan ini mampu memotivasi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung efisiensi dan akurasi pengelolaan anggaran. Pada acara penganugerahan APBN Award 2024, juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dengan tema “Kebijakan Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informasi”.

Dalam Rakornas ini, berbagai narasumber dihadirkan, diantaranya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas), Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ketua KPK, dan Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah membahas strategi meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui inovasi teknologi informasi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sambutannya turut menyoroti pola pikir kepala daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tito menilai banyak kepala daerah yang hanya fokus pada belanja daerah tanpa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

“Banyak kepala daerah hanya berpikir bagaimana cara membelanjakan anggaran, tidak berinovasi untuk meningkatkan pendapatan. Akhirnya, banyak yang terjebak dan terkena kasus korupsi. Padahal, pengelolaan APBD yang sehat itu bukan hanya soal belanja, tetapi juga bagaimana meningkatkan PAD melalui terobosan kreatif,” ucap Tito.

Tito juga menyoroti kelemahan dari pola pikir birokrat yang cenderung bergantung pada transfer dana dari pusat tanpa mencari cara untuk meningkatkan PAD.

“Biasanya, kepala daerah yang berlatar belakang entrepreneur lebih inovatif dalam mengembangkan potensi wilayahnya. Mereka punya insting untuk menciptakan pendapatan lebih besar yang memudahkan pelaksanaan program-program daerah,” lanjut Tito.

Lebih lanjut, Tito berharap kepala daerah dapat mengembangkan badan usaha milik daerah (BUMD) secara maksimal untuk menjadi sumber pendapatan baru. Ia juga mencontohkan Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait yang memiliki latar belakang pengusaha sebagai sosok yang dianggap mampu berpikir kreatif untuk meningkatkan PAD jika menjabat sebagai kepala daerah.

“Kalau pemimpin dengan insting entrepreneur, pasti berpikir bagaimana caranya menambah pendapatan, sehingga belanja program jadi lebih ringan. Sementara, banyak birokrat hanya fokus pada belanja, tanpa memikirkan sumber baru untuk pendapatan,” tutup Tito (BIRO.ADPIM/MRF/RDM/RH)

JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto secara resmi melantik Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2024. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (16/12) siang.

Pelantikan Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, digelar berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/P Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Masa Jabatan Tahun 2021-2024 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2024.

Surat keputusan tersebut dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Setelah pelantikan, Muhidin pun secara resmi mengemban tugas sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sampai dengan dilantiknya Gubernur Kalimantan Selatan hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024.

“Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang, dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Presiden Prabowo mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Dalam keterangannya kepada awak media, Muhidin mengatakan akan tetap melanjutkan program yang direncanakan sebelum melanjutkan kembali tugas kepemimpinannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan terpilih.

“Alhamdulillah kemarin ada surat dari Presiden bahwa kita akan dilantik pada hari ini. Kita meneruskan sampai nanti mungkin tanggal 7 Februari kita meneruskan kembali karena kita terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Selatan,” katanya.

Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat Presiden, Prabowo Subianto untuk selanjutnya diikuti para undangan.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Wakil Presiden, Gibran Rakabuming, para pimpinan lembaga tinggi negara, para Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, para menteri kabinet Merah Putih, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (BIRO.SETPRES-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menghimbau para pengusaha turut membantu mengembangkan Bank Kalsel. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian, saat rombongan komisinya berkunjung ke BanK Kalsel Cabang Jakarta pada Kamis (12/12). Ia mengatakan dengan adanya dukungan dari para pengusaha di Kalsel, maka turut juga mendukung sektor ekonomi di Banua.

“Kalau pengusaha itu semuanya bergabung ke Bank Kalsel untuk menambah suatu permodalan atau penyaluran dari pada aset, itu sangat bagus sekali,” kata Politisi Partai NasDem itu.

Jahrian juga mengapresiasi dan mendukung upaya Bank Kalsel yang turut menunjang ketahanan pangan. Selain itu, ia berharap Bank Kalsel cabang Jakarta memiliki tanah atau aset sendiri untuk dijadikan kantor. Hal ini mengingat tingginya sewa gedung yang ditempati sekarang ini.

“Makanya suatu saat kita berharap harus memiliki tanah sendiri nanti di Jakarta ini. Karena kan di sini ini sangat strategis sekali. Karena perutaran ekonomi global ada di sini,” harapnya.

Rombongan Komisi II DPRD Kalsel ini disambut oleh pihak Bank Kalsel Cabang Jakarta, Agus Setiawan. Ia mengucapkan terima kasih dan berbangga atas kunjungan Wakil Rakyat “Rumah Banjar” tersebut serta berharap mendapat dukungan dari DPRD Kalsel untuk perkembangan Bank Kalsel Cabang Jakarta. (ADV-NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan upaya penanggulangan bencana, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan audiensi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Kamis (12/12).

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat menyampaikan bahwa kunjungan kerja yang juga didampingi perwakilan BPBD Kalsel ini dapat menambah referensi positif terkait penanggulangan bencana di daerah.

Dalam diskusi itu, lanjut Ketua Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini, juga membahas rencana revisi Perda Kalsel tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana.

”Kedepan kita berharap penanggulangan bencana di Kalsel dapat lebih baik,” harapnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ahmad Sarwani. Ia berharap BNPB dapat memfasilitasi peralatan penunjang penanggulangan bencana, seperti kebakaran hutan maupun banjir dalam meningkatkan upaya penanggulangan bencana di Kalsel.

“Dengan begitu upaya untuk membantu masyarakat akan lebih positif lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Analis Kebijakan Ahli Muda BNPB RI, Aminudin Hamzah memberikan apresiasi terhadap kunjungan Komisi I DPRD Kalsel. Ia menilai kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi berbagai pihak dalam upaya penanggulangan bencana.

“Hal ini menunjukkan DPRD Kalsel sangat mendukung upaya penanggulangan bencana, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Dengan adanya upaya ini, kolaborasi terhadap penanggulangan bencana akan semakin massif dan meningkatkan kualitas penanggulangan bencana,” jelasnya.

Aminuddin juga berharap melalui kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel ini dapat menambah kapasitas dan menambah upaya dukungan seperti dinas-dinas terkait dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kalsel. (ADV-NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalsel menerima penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi Terbaik Kategori Kesejahteraan Masyarakat Fiskal Sedang dari Kementerian Dalam Negeri, bersama Tempo Media Group pada acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Penghargaan diterima Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, pada acara Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 di Jakarta, pada Kamis (12/12) malam.

Disampaikan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, usai menerima penghargaan, bahwa penghargaan ini didedikasikan untuk seluruh masyarakat Kalsel. Penghargaan ini juga dapat menjadi penyemangat bagi Pemprov dalam mewujudkan program konkret kepada masyarakat.

“Penghargaan ini untuk masyarakat Kalsel, dan menjadi penyemangat bagi kami,” ucap Roy.

Sekdaprov juga menyampaikan pesan dari Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin, bahwa beliau berterima kasih atas apresiasi ini.

“Beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi ini, dan berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat, serta terus berupaya meningkatkan daya saing daerah,” jelas Roy.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian menyampaikan gagasan untuk melaksanakan acara ini, bahwa usai acara yang dilaksanakan pada September 2024 silam, Mendagri dan Direktur Utama Tempo Media Group, Arif Zulkifli berdiskusi bahwa ini adalah momen yang tepat untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah.

Karena itu ujar Tito, dari 552 orang kepala daerah yang menjabat di Indonesia saat ini, presentase jumlah penjabat kepala daerah dengan kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada adalah 50:50.

Lebih lanjut, ungkap Tito kegiatan ini adalah momen yang tepat untuk melihat hasil kinerja dari dua kategori kepala daerah tersebut, yakni penjabat kepala daerah dan kepala daerah pemenang Pilkada.

Namun Tito mengingatkan, bahwa saat itu Ia dan Arif Zulkifli sepakat bahwa apresiasi ini bertujuan menilai kinerja pemerintah daerah, bukan kepala daerah secara personal.

Penjurian ini bertujuan mencari pemerintahan daerah dengan kinerja terbaik di level Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk tiga indikator yakni pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, dan para pemenang dikategorikan berdasarkan kondisi fiskal pemerintahan daerah.

Wujud kesejahteraan masyarakat terlihat dari indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, ketimpangan pendapatan, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan sosial, pangan, koperasi dan UKM serta urusan pertanian.

Untuk diketahui, apresiasi ini merupakan penghargaan kepada para pemenang dari pemerintahan daerah yang telah dinilai dewan juri memiliki kinerja baik. Proses penjurian telah berlangsung selama tiga hari, pada 2-4 November 2024.

Pada Senin, 2 Desember 2024, penjurian dilakukan untuk tingkat pemerintahan kota. Ada 27 Pemerintahan Kota yang masuk dalam daftar nominasi. Pada hari kedua, 3 Desember 2024, dari 34 nominasi, hanya 28 Pemerintahan Kabupaten yang hadir untuk menjalani proses penjurian. Kemudian, pada hari ketiga, 4 Desember 2024, proses penjurian Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 dilakukan untuk tingkat Pemerintahan Provinsi. Sebanyak 18 pemerintahan provinsi mengikuti proses penilaian kinerja ini.

Penjurian ini bertujuan mencari pemerintahan daerah dengan kinerja terbaik di level Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk tiga indikator yakni pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Para pemenang akan dikategorikan berdasarkan kondisi fiskal pemerintahan daerah. Sebab, kondisi fiskal setiap pemerintahan daerah berbeda-beda, yakni kondisi fiskal tinggi, sedang dan rendah.

Pemerintahan daerah yang masuk penjurian ini dipilih melalui seleksi yang ketat oleh Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Group selama tiga bulan.

Penyaringan dilakukan berdasarkan data Kemendagri, data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat.

Para dewan juri dalam Apresiasi Kinerja Pemerintahan 2024 ini adalah Arif Zulkifli, Direktur Utama Tempo Media Group; Ahmad Husin Tambunan, Sekretaris Itjen Kemendagri; Rustam Mansur, Inspektur I Itjen Kemendagri; Ihsan Dirgahayu, Plh Inspektur II Itjen Kemendagri; Elfin Elyas Nainggolan, Inspektur III Itjen Kemendagri; Imelda, Plh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri. Ada pula Bobby Hamzar Rafinus, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia; Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA., Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Philipus Parera, Direktur Pusat Data dan Analisis Tempo; dan Priatna, Peneliti PDAT. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menyambut kedatangan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel, Muhidin di Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (12/12).

Kehadiran Plt Gubernur Kalsel ini, dalam rangkaian audensi terkait rencana asesmen pejabat Pemprov Kalsel.

Dalam penyambutan itu, Mendagri Tito Karnavian didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk dan Bima Arya Sugiarto.

Sementara Muhidin didampingi Sekretaris Daerah Roy Rizal Anwar, Kepala Bapenda, Subhan Nor Yaumil, Kepala Dinas ESDM, Isharwanto dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Berkatullah.

Keakraban audensi antara Mendagri dan Plt. Gubernur Kalsel pun sangat terlihat. Dimana, dalan pertemuan itu, Muhidin menyampaikan permohonan izin asesmen pejabat Eselon II lingkup Pemprov Kalsel.

Menerima permohonan usulan asesmen itu, Mendagri Tito menyambut positif dan dipersilahkan kepada kepala daerah untuk melakukan asesmen.

Setelah audensi, Mendagri dan Muhidin pun menyempatkan untuk berfoto bersama.

Ditemui usai audiensi, Muhidin menyampaikan bahwa Mendagri Tito merestui usulan pelaksanaan asesmen di lingkup Pemprov Kalsel yang rencananya akan dilaksanakan Januari 2025 mendatang, di Jakarta.

“Hari ini kita, Alhamdulillah bisa menemui Pak Menteri untuk meminta izin melaksanakan asesmen. Dan alhamdulillah Pak Menteri Tito menyampaikan bahwa untuk kepala daerah yang sudah terpilih, diizinkan untuk melaksanakan asesmen,” sampainya.

Muhidin juga menyampaikan ucapan terima kasihnya karena Mendagri bersedia untuk menemui dan melakukan audiensi dengan dirinya terkait rencana pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Alhamdulillah Pak Mendagri menyambut baik kunjungan ulun hari ini,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Muhidin juga menyampaikan bahwa dirinya sudah bertukar nomor ponsel dengan Mendagri Tito, demi kelancaran koordinasi di masa mendatang.

“Tadi juga berkesempatan bertukar nomor handphone dengan Pak Mendagri, untuk kemudahan koordinasi. Beliau juga menyatakan siap apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk berkunjung ke Provinsi Kalsel,” sampainya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Plt. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin mendapatkan penghargaan Top Leader on Digital Implementation dari ajang Top Digital Award (TDA) yang diinisiasi oleh majalah IT Works.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Plt. Gubernur Kalsel dalam mendukung transformasi digital dan implementasi bidang Information & Communications Technology (ICT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemberian penghargaan TDA dilakukan setelah melalui riset dan wawancara penjurian kepada ribuan peserta mencakupi Kementerian, Lembaga/Badan, Kepala Pemerintah Daerah, Walikota, Gubernur, serta IT Manager atau Chief technology officer (CTO) / Chief Information Officer (CIO) dari berbagai perusahaan, organisasi dan institusi, dimana hasil penilaian tersebut diklasifikasikan menjadi bintang 1 hingga bintang 5.

Tidak hanya Penghargaan Top Leader on Digital Implementation, pada kesempatan ini Pemerintah Provinsi Kalsel turut memboyong dua penghargaan lainnya diantaranya Top Digital Implementation 2024 Bintang 4 (sangat baik), dan Top Digital Awards 2024 on Dedicated Internet Network (SMART).

Penghargaan ini diserahkan oleh Chief Organizer and Chief Editor IT Works, M. Lutfi Handayani sekaligus Ketua Pelaksana TDA 2024 kepada Plt Gubernur Kalsel, Muhidin yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim di salah satu hotel berbintang di Jakarta, Kamis (5/12).

Dalam sambutannya Lutfi mengatakan Awards ini diberikan kepada instansi pemerintahan atau korporasi yang dinilai berhasil dalam implementasi dan pemanfaatan teknologi digital.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong peningkatan kualitas implementasi dan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia, serta mendukung program pembangunan pemerintah kita terutama terkait dengan percepatan transformasi digital,” kata Lutfi.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, bahwa pihaknya akan memperkuat komitmen peningkatan pemanfaatan IT dalam birokrasi di lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Kalsel.

Ini juga merupakan penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel atas upaya dalam membangun tranformasi digital di Kalsel sehingga pelayanan publik jauh lebih cepat, sederhana dan memudahkan masyarakat.

“Penghargaan ini adalah bentuk komitmen kita untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Muslim.

Lebih lanjut, Muslim mengatakan, Penghargaan Top Leader on Digital Implementation yang di dapat hari ini juga bentuk bukti nyata komitmen Plt, Gubernur Kalsel, H. Muhidin dalam mendukung tranformasi digital di Banua.

“Hari ini Plt Gubernur Kalsel, H. Muhidin mendapatkan penghargaan Top Leader on Digital Implementation, atas penghargaan yang diterima oleh Plt Gubernur ini, ke depan kita akan lebih tingkatkan lagi upaya tranformasi digital ini agar capaiannya bisa lebih meningkat,” tutupnya. (DISKOMINFO.KALSEL-BDR/RDM/RH)