Kategori: Jakarta

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Panitia Khusus (Pansus) I Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, melaksanakan konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, akhir pekan tadi.

Konsultasi ini digelar, sebagai langkah penting untuk memastikan, bahwa rancangan regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kalsel, selaras dengan ketentuan hukum nasional serta sesuai kebutuhan daerah.

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari proses harmonisasi agar perda yang dihasilkan lebih kuat, efektif, dan tepat sasaran.

Wakil Ketua Pansus I, Ahmad Sarwani, mengungkapkan, bahwa pihaknya mendapatkan banyak masukan penting selama konsultasi berlangsung. Salah satu masukan strategis yang disampaikan pihak Kemendagri, adalah rekomendasi agar DPRD Kalsel tidak membentuk perda baru, melainkan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Kami mendapatkan banyak saran dan masukan terkait hal ini,” ujarnya

Menurut Sarwani, arahan tersebut sangat relevan dan akan menjadi acuan utama dalam pembahasan lanjutan. Selain membahas arah regulasi, forum konsultasi juga menyoroti sejumlah poin teknis seperti perencanaan kebutuhan barang, mekanisme pemanfaatan aset, hingga penyusunan pasal yang masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir.

“Seluruh masukan tersebut menjadi bahan penting bagi Pansus I dalam penyempurnaan materi perda,” jelasnya

Ahmad Sarwani, menambahkan, pihaknya berkomitmen menghadirkan regulasi yang tidak hanya tertib hukum, tetapi juga bermanfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan.

“Dengan adanya masukan dan arahan dari pemerintah pusat, Pansus I optimistis bahwa Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah akan tersusun lebih komprehensif dan mudah diimplementasikan,” tutupnya

Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Kalsel diterima oleh Analis Hukum Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Ivo Arzia Isma, yang memberikan penjelasan komprehensif mengenai penyelarasan regulasi daerah dengan kebijakan nasional serta standar pengelolaan aset pemerintah. (ADV-NHF/RIW/APR)

Jakarta – Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) serta Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) Tahun 2025, resmi ditutup di hall Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brojonegoro (GMSB), Setiabudi, Jakarta, oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Tohir, bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pada Minggu (9/11).

Gelar juara umum diumumkan Ketua Pengurus Besar POPNAS dan PEPARPENAS 2025 Andri Yansyah. Dimana
Provinsi DKI Jakarta, meraih juara umum, setelah mengumpulkan 101 medali emas.

Sedangkan, Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil menduduki peringkat 11 dengan perolehan 5 medali emas, 12 medali perak, serta 10 medali perunggu.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Pebriadin Hapiz menyampaikan, pihaknya bersyukur atas prestasi yang berhasil diraih tersebut.

“Peringkat 11 pada POPNAS Tahun 2025 ini mengalami peningkatan dari pelaksanaan POPNAS Tahun 2023 di Palembang, Kalsel berada di peringkat 16,” ucapnya.

Seperti diketahui, ajang POPNAS dan PEPARPENAS ini merupakan pembuktian pembinaan selama ini, dapat berjalan dengan baik di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pada kesempatan ini Dispora Kalsel juga berdiskusi dengan pihak pihak berkompeten dari Kemenpora, untuk membandingkan pembinaan dengan daerah lainnya,” ucapnya.

Mengingat, tutur Pebriadin, pembinaan atlet pelajar ini, berjenjang dari usia dini, pelajar, mahasiswa hingga menjadi atlet senior.

“Dari mereka inilah, dipersiapkan untuk atlet atlet yang dapat bertanding pada Pra Pekan Olahraga Nasional mendatang,” ujarnya.

Sehingga dalam melakukan pembinaan diperlukan pembenahan lebih lanjut.

“Hasil dari POPNAS dan PEPARPENAS ini akan menjadi evaluasi Dispora Kalsel, terhadap pembinaan atlet,” ucapnya.

Pebriadin menilai POPNAS ini menjadi momentum penting, untuk memetakan potensi dan kelemahan, terutama dalam pembinaan usia dini.

“Pembinaan ke depan harus lebih selektif dan berbasis kualitas, bukan sekadar kuantitas atlet yang diberangkatkan dalam kejuaraan. Kita fokus pada atlet yang benar benar potensial dan bisa berkembang,” ucap Pebriadin.

Sedangkan, POPNAS dan PEPARPENAS Tahun 2025 di Jakarta, diikuti atlet pelajar dari 38 provinsi. Untuk POPNAS mempertandingkan 23 cabang olahraga, dan PEPARPENAS mempertandingkan 4 cabor. Kegiatan ini diikuti lebih dari 7.000 pelajar. (SRI/RIW/APR)

JAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan studi banding ke Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bapemperda Kalsel diterima langsung oleh Afifi, Ketua Sub Kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Senin (3/11)

Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyampaikan, kunjungan ini bertujuan memperdalam pemahaman mengenai mekanisme, serta tata cara penyusunan produk hukum daerah. Baik yang berasal dari usulan inisiatif DPRD, maupun pemerintah daerah. Hasilnya, banyak masukan berharga dari konsultasi tersebut.

“Kami mengonsultasikan tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah, baik yang bersifat usul inisiatif DPRD maupun pemerintah daerah,” ujarnya

Gusti Iskandar menambahkan, salah satu hal penting yang dibahas adalah mengenai batas waktu penyusunan rencana raperda, sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Dimana, jika raperda tidak terselesaikan dalam satu tahun anggaran, ternyata dapat diusulkan kembali di tahun berikutnya.

“Ini tanpa perlu menyusun naskah akademik baru, asalkan sesuai dengan rekomendasi Bapemperda,” jelasnya.

Anggota Bapemperda DPRD Kalsel, Dirham Zain menyampaikan, kunjungan ini memberikan banyak tambahan pengetahuan dan pengalaman. Misalnya, terkait raperda tentang barang milik daerah yang tidak tertib, tidak sesuai dengan aturan atau menimbulkan kerugian untuk daerah.

“DKI mencantumkan sanksi administratif tetapi tidak pidana, dan tetap dikonsultasikan dengan pihak eksekutif,” terang Dirham.

Sementara itu, Afifi menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Bapemperda DPRD Kalsel. Ini merupakan bentuk silaturahmi dan kerja sama antardaerah, sekaligus menjadi sarana transfer knowledge dalam proses penyusunan raperda, agar dapat meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah.

“Saya senang Bapak dan Ibu anggota DPRD Provinsi Kalsel berkunjung ke Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – Cabang olahraga (Cabor) menembak, mempersembahkan medali emas perdana, untuk Kontingen Provinsi Kalimantan Selatan, disusul gulat dengan masing – masing satu medali emas dan perunggu, pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2025 di Jakarta, Senin (3/11).

Pelatih menembak Kalsel Sudirno, mengucapkan rasa syukur atas raihan medali emas tersebut.

“Medali emas berhasil diraih pada nomor tim air pistol putra, yang diperkuat Muhammad Ilham Zada Putra, Muhammad Khadaffi Ma’rifatullah, serta Muhammad Robby Mood Khaliz,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Sudirno mengaku, hasil ini diluar ekspektasi, karena sebelumnya tidak menargetkan emas pada nomor ini.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras para atlet muda, yang sebagian besar baru pertama kali mengikuti pertandingan di ajang nasional,” ucapnya.

Dikatakan Sudirno, Kalsel juga menempatkan dua atlet di babak final perorangan, namun hanya berhasil di posisi keenam serta kedelapan.

Dalam kesempatan tersebut, Sudirno optimis Kalsel masih berpeluang, menambah medali pada nomor lainnya. Seperti Air Rifle Putri, Air Pistol Mix, serta Air Rifle Mix.

“Kami akan berusaha tampil maksimal lagi pada nomor nomor berikutnya, mudah mudahan bisa menambah medali emas lagi untuk Kalsel,” ujarnya.

Salah satu atlet peraih emas, Muhammad Robby Noor Khaliz mengaku bersyukur, bersama timnya dapat meraih medali emas.

“Kami bersyukur berhasil memberikan medali emas untuk Kalsel, meski lawan yang dihadapi cukup berat,” ungkapnya.

Rasa syukur yang sama juga diungkapkan, pelatih gulat Kalsel, Zulkhaidir, atas keberhasilan meraih medali emas serta perunggu di ajang POPNAS.

“Kami bersyukur telah berhasil meraih medali emas pada kelas 55 kilogram putra, serta medali perunggu pada kelas 48 kilogram putri,” ungkap Zulkhaidir.

Perolehan medali di hari pertama ini, lanjutnya, akan menjadi penyemangat bagi atlet gulat lainnya, yang bertanding di hari berikutnya.

“Kami berharap kepada seluruh masyarakat Banua turut mendoakan, untuk keberhasilan atlet gulat POPNAS Kalsel yang bertanding di Jakarta, membawa nama harum Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Zulkhaidir.

Pada ajang POPNAS Tahun 2025 di Jakarta, gulat Kalsel mengikuti 10 nomor yang dipertandingkan. (SRI/RIW/RH)

Jakarta – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025, museum kebanggaan Banua ini berhasil meraih penghargaan Kategori Museum atas komitmen dan kontribusinya dalam upaya pemajuan kebudayaan Indonesia.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, dalam acara Malam Apresiasi Anugerah Kebudayaan Indonesia 2025 yang mengusung tema “Merawat Harmoni Budaya, Menginspirasi Dunia”, di Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (21/10).

Museum Lambung Mangkurat diwakili Raudati Hildayati, selaku Plt Kepala Museum Lambung Mangkurat sekaligus Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, yang menerima langsung apresiasi tersebut.

Kategori Museum dalam Anugerah Kebudayaan Indonesia, dinilai dari berbagai aspek, mulai dari kualitas koleksi dan pelayanan, pengelolaan museum, hingga dampak (outcome) terhadap masyarakat dan pelestarian budaya.

Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh penerima penghargaan, termasuk Museum Lambung Mangkurat.

Ia juga berpesan kepada pihak museum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan koleksi serta menggandeng generasi muda untuk lebih mencintai sejarah dan kebudayaan Banjar.

“Museum Lambung Mangkurat juga harus menjadi garda terdepan dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Sementara itu, Raudati Hildayati menyampaikan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Museum Lambung Mangkurat untuk terus meningkatkan kualitasnya.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan pelayanan, memperkaya koleksi, serta menggandeng generasi muda agar semakin mencintai sejarah dan kebudayaan Banjar,” ujarnya.

Selain kategori Museum, penghargaan ini juga diberikan kepada berbagai pihak lain yang berkontribusi dalam pelestarian budaya Indonesia, antara lain kategori Pemerintah Daerah, Taman Budaya, Anjungan Daerah TMII, serta Lembaga dan Perorangan Asing. (MuslamKalsel-SYA/RIW/APR)

Jakarta – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil meraih peringkat ke-5 dari 10 Provinsi Terbaik Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025. Penghargaan bergengsi ini diserahkan Menteri Kehutanan RI, diwakilkan oleh Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki, dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta, Selasa (21/10).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari pemerintah pusat atas dedikasi dan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, dalam melaksanakan program penyuluhan kehutanan.

Program ini dinilai berhasil menjangkau, mengedukasi, dan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sehingga tercipta sinergi yang harmonis antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Adapun kriteria penilaian dalam penghargaan ini meliputi sejumlah aspek. Antara lain, keaktifan penyuluh dalam pelaporan kegiatan, jumlah kelompok tani hutan (KTH) binaan, nilai transaksi ekonomi hasil hutan, jumlah KTH kategori madya, besaran anggaran penyuluhan, serta keaktifan dalam mengikuti kegiatan Lomba Wana Lestari di tingkat nasional.

Usai menerima langsung penghargaan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra, menyatakan rasa syukur atas pencapaian ini.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran rimbawan, para penyuluh, dan yang terpenting, partisipasi aktif dari masyarakat yang telah menjadi mitra utama kami dalam menjaga hutan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyuluhan, mendorong Program Perhutanan Sosial, serta memastikan bahwa keberadaan hutan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan kelestariannya tetap terjaga,” pungkasnya.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pihak terkait di daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja dalam mengelola sumber daya hutan demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan sejahtera. (DishutKalsel-RIW/APR)

JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggali sejumlah informasi berkenaan dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang ada di Banua.

Dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, rombongan bertandang langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) baru-baru tadi.

Sebelumnya, PPPK Paruh Waktu merupakan skema kepegawaian yang disiapkan pemerintah sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2023 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN.

Habib Hamid Bahasyim menyampaikan,
banyak informasi digali Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, diantaranya berkenaan dengan kejelasan pengangkatan, perpanjangan kontrak kerja, hingga kewajiban serta hak yang didapatkan PPPK Paruh Waktu.

“Kita berharap teman-teman PPPK Paruh Waktu nanti juga mendapatkan hak-hak yang pantas. Termasuk kesehatan dan jaminan hari tua,” katanya

Lebih lanjut, Habib Hamid berharap skema PPPK Paruh Waktu ini menjadi solusi yang benar-benar realistis dalam rangka penataan tenaga non-ASN di daerah tanpa menimbulkan gejolak baru di lapangan.

Rombongan Komisi I diterima pihak KEMENPANRB yang membidangi perencanaan dan pengadaan, Firdaus. Ia mengatakan bahwa setiap masukan dan pertanyaan akan menjadi bahan bagi pihaknya untuk menentukan kebijakan lainnya ke depan. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – Dalam upaya memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan di daerah, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, baru-baru tadi.

Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi sekaligus berdiskusi langsung mengenai perencanaan mengenai strategi serta program percepatan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah pusat. Hasil dari pertemuan tersebut diharapkan menjadi bahan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Rombongan dipimpin Achmad Maulana, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, bersama seluruh anggota komisi. Kehadiran mereka diterima langsung Tenaga Ahli Utama BP Taskin beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak
membahas berbagai aspek penting, mulai dari sinkronisasi program pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat miskin, hingga penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar sejalan dengan kebijakan nasional.

Tenaga Ahli Madya BP Taskin, Dina menjelaskan pentingnya harmonisasi kebijakan daerah dengan arah nasional.
BP Taskin mendorong agar alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.

“Kami siap memberikan pendampingan serta dukungan dalam penyusunan kebijakan tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dina menyampaikan bahwa BP Taskin telah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional, yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPKD untuk dipedomani daerah.

“Melalui keterbukaan untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah mana pun, termasuk Kalsel, agar RPKD mereka selaras dengan rencana induk yang telah disusun,” tambahnya.

Sementara itu, Achmad Maulana menyampaikan apresiasinya atas penjelasan dan penerimaan yang diberikan BP Taskin.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BP Taskin karena telah memberikan penjelasan yang begitu terang mengenai arah kebijakan pengentasan kemiskinan. Kami memahami bahwa BP Taskin bukan lembaga pengelola program, namun memiliki peran strategis dalam memberikan akses dan dukungan percepatan kebutuhan provinsi maupun kabupaten/kota kepada pemerintah pusat,” jelasnya.

Maulana menambahkan, langkah konkret selanjutnya perlu segera dilakukan di tingkat daerah. Pihaknya akan mendorong agar segera digelar rapat koordinasi melalui Bappeda, dengan menghadirkan BP Taskin dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Kami akan bahas lebih lanjut arah kebijakan dan langkah strategis pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi III DPRD Kalsel berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BP Taskin, sehingga upaya pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan. (ADV-NHF/RIW/RH)