Kategori: Jakarta

JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kalsel melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Penyelenggaraan Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan, serta menyempurnakan substansi Raperda agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat, digelar di Aula Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Biliton, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

FGD dipimpin langsung Wakil Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Habib Umar Hasan Ali Bahasyim, selaku Wakil Ketua Pansus IV, didampingi anggota pansus lainnya.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, dr. Etik Retno Wiyati, Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Anhar Ihwan, Kepala Bagian Pencegahan dan Pemgendalian Pemyakit (P2P) Dinkes Kalsel, beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Habib Umar Hasan Ali Bahasyim, menegaskan pentingnya FGD ini dalam proses pembentukan Raperda yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan kesehatan di daerah.

“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pasal dalam Raperda benar-benar mencerminkan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan.
Masukan dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan sangat penting untuk memperkaya substansi regulasi ini,” ujarnya.

Habib Umar menambahkan, pembahasan yang dilakukan dalam forum ini menghasilkan banyak masukan berharga, dari berbagai pihak. Baik dari tim ahli Pansus IV, Dinas Kesehatan, maupun Kementerian Kesehatan.

“Alhamdulillah, dalam rapat ini kami banyak mendapat masukan dari tim ahli Pansus IV, Dinas Kesehatan, dan juga Kementerian Kesehatan. Semua masukan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat upaya peningkatan bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Sementara itu, dr. Etik Retno Wiyati, Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, memberikan apresiasi kepada DPRD Kalsel yang proaktif, memperkuat regulasi kesehatan melalui penyusunan Raperda.

“Kami menyambut baik langkah DPRD Kalsel ini. Regulasi daerah yang kuat akan menjadi pondasi penting dalam meningkatkan mutu dan pemerataan layanan kesehatan. Kemenkes siap memberikan dukungan teknis agar Raperda ini selaras dengan arah kebijakan nasional,” ungkapnya.

Etik juga menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai payung hukum nasional di bidang kesehatan.

“Kami sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang telah melibatkan Kementerian Kesehatan dalam proses penyusunan Raperda ini. Salah satu tugas penting kami adalah memastikan kebijakan di daerah selaras dengan kebijakan nasional, terutama yang telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Dua regulasi ini menjadi dasar penting dalam mengatur kebijakan kesehatan di level daerah,” jelasnya.

Sementara itu, dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Anhar Ihwan, Kabid P2P Dinkes Provinsi Kalsel, menyampaikan dukungannya terhadap langkah DPRD Kalsel yang berupaya memperkuat sistem layanan kesehatan melalui peraturan daerah.

“Kami berharap Raperda ini mampu menjawab tantangan di lapangan, mulai dari pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas, hingga peningkatan mutu pelayanan. Dinas Kesehatan siap bersinergi dengan DPRD dalam penyempurnaan draf ini agar implementasinya nanti berjalan maksimal,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, Pansus IV DPRD Kalsel berharap Raperda Penyelenggaraan Kesehatan dapat menjadi payung hukum yang efektif dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang sehat, produktif, dan sejahtera, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pembangunan sektor kesehatan. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi nelayan terkait polemik alat tangkap Lampara Dasar, yang dinilai melanggar aturan.

Rombongan Komisi II mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta, akhir pekan tadi, untuk mencari solusi terbaik agar nelayan di Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru tetap dapat melaut tanpa harus berhadapan dengan hukum.

Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dan diterima Ketua Tim Kerja Alat Penangkapan Ikan, Lingga Prawitaningrum, yang mewakili Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI.

Pertemuan berlangsung serius namun komunikatif, membahas secara khusus aturan penggunaan alat tangkap pasca diberlakukannya Permen KP Nomor 18 Tahun 2021.

Dalam pertemuan tersebut, Yani Helmi menegaskan, bahwa kedatangan pihaknya ke KKP merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam memperjuangkan keberlangsungan mata pencaharian nelayan di Banua.

Ia menyampaikan bahwa aturan pelarangan penggunaan Lampara Dasar telah menimbulkan keresahan di kalangan nelayan tradisional, terutama mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas melaut.

“Kami datang bukan untuk menentang aturan pemerintah, tetapi untuk mencari solusi yang berkeadilan. Nelayan kami ini bukan kriminal. Mereka hanya ingin tetap bisa bekerja dan menghidupi keluarga,” tegas Yani Helmi.

Ia juga mendorong pemerintah pusat untuk membuka ruang dialog yang lebih intensif agar ada kebijakan transisi yang memberi kesempatan nelayan memodifikasi alat tangkapnya agar tetap ramah lingkungan namun tetap dapat digunakan.

Menurutnya, penyelesaian persoalan ini harus mengedepankan pendekatan pembinaan, bukan semata penindakan.

“Kalau memang Lampara Dasar dilarang, maka harus ada alternatifnya. Jangan hanya melarang tanpa memberi solusi. Inilah yang kami perjuangkan hari ini di KKP,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pihak terkait, antara lain anggota Komisi II DPRD Kalsel, perwakilan DPRD Kabupaten Kotabaru Abu Suwandi, perwakilan DPRD Tanah Laut Endang, Tuti, dan Helda, serta unsur Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kalsel, HNSI Tanah Bumbu dan HNSI Kotabaru.

Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, serta Kepala DKP Kabupaten Kotabaru dan Tanah Laut yang memberikan dukungan teknis terhadap pembahasan ini.

Komisi II berharap hasil audiensi ini dapat menjadi titik awal penyelesaian persoalan nelayan secara menyeluruh dan tuntas. Sesuai dengan kesepahaman dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalsel bersama pihak terkait akan terus mengawal rekomendasi teknis dari KKP hingga terbitnya regulasi yang berpihak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat nelayan. (ADV-NHF/RIW/RH)

Jakarta – Pemuda Berprestasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, berbagi pengalaman bersama juara 1 Wirausaha Muda Pemula (WMP) Nasional Enrico Hugo, serta Juara 1 Pemuda Pelopor Nasional Hendra Warsito di Jakarta, Sabtu (4/10).

Pada sharing tersebut, Hendra Warsito memaparkan perjalanannya menjadi pelopor, pengembangan rumah Tahfiz As Sulaimaniyah dengan semboyan, belajar agama tanpa mondok.

“Dibentuknya rumah Tahfiz ini, karena adanya permasalahan masih banyak masyarakat yang buta baca tulis Al Qur’an, serta permasalahan terjadi pada pondok pesantren,” ungkapnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, lanjut Hendra, maka dibangunlah rumah Tahfiz As Sulaimaniyah.

“Pada awal dibentuk, kami juga mendapatkan permasalahan, namun dapat diatasi,” ucapnya.

Rumah Tahfiz ini, menerapkan metode pengajaran yang mudah untuk dipelajari para santri, dan jam pengajaran 90 menit dalam sehari.

“Para santri mampu bersaing dengan santri pesantren yang belajar penuh waktu,” ujarnya.

Sedangkan, lanjut Hendra, santri belajar di rumah Tahfiz ini, setelah pulang dari sekolah masing masing.

Sharing pengalaman lainnya disampaikan Juara 1 WMP Berprestasi Nasional, Enrico Hugo.

Enrico menyampaikan, bagaimana Ia membangun bisnis produk olahraga sains dengan jejaring online, yang dimulai sejak 7 tahun lalu, dan dapat bertahan hingga saat ini.

“Ide bisnis yang kami tawarkan terinspirasi dari Singapura, dimana disana dilaksanakan kegiatan olahraga lari secara daring, dengan berpusat di satu daerah,” ungkapnya.

Inspirasi tersebut kemudian dikembangkan di Indonesia, dan sudah banyak perusahaan yang menggunakan jasa Perusahaan Enrico tersebut.

“Kami berpesan kepada para wirausaha muda Kalsel agar tidak mudah menyerah dalam menjalankan bisnisnya,” ucapnya.

Sharing pengalaman membangun usaha ini, dimanfaatkan para Wirausaha Muda Pemula untuk menambah pengetahuannya, dalam membangun serta mempertahankan bisnis.

Sementara itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan berharap, kunjungan ke tempat juara Pemuda Berprestasi Nasional, dapat meningkatkan usaha.

Seperti yang disampaikan, Ketua Tim Pemuda Berprestasi Kalsel Muhammad Syarif, didampingi Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda Deny Saputra, usai pertemuan.

“Saat sharing ini, wirausaha muda pemula mendapatkan masukan tentang membangun dan mengembangkan bisnis, serta mempertahankan bisnis,” ucap Syarif.

Ke depan, lanjut Deny, Dispora Kalsel akan lebih fokus untuk menjalin kerjasama pada forum wirausaha muda, yang ada di Kemenpora RI..

“Pengembangan bisnis ini tidak hanya dilakukan secara offline tetapi juga secara online, sehingga, para wirausaha muda pemula di Kalsel, dapat mengambil ilmu yang bermanfaat dari para juara 1 Pemuda Berprestasi Nasional,” ucap Syarif. (SRI/RIW/APR)

JAKARTA – Prestasi membanggakan kembali diraih Bank Kalsel. Pada ajang 14th Infobank Sharia Financial Institution Award 2025, Unit Usaha Syariah Bank Kalsel berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai “The Best Sharia Banking Business Unit 2024”.

Penghargaan ini diberikan atas kinerja gemilang yang berhasil ditorehkan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Kalsel sepanjang tahun 2024.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian acara Indonesia Economic Summit 2025 yang digelar Infobank Media Group bersama Kementerian Koperasi, pada Kamis (2/10) di Jakarta. Acara ini mengangkat tema “Sinergi Perbankan, BUMN, dan Swasta untuk Mendukung Asta-Cita Koperasi Desa Merah Putih”, yang selaras dengan visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas penghargaan yang diterima.

“Penghargaan ini merupakan buah kerja keras seluruh jajaran manajemen, karyawan, dan dukungan penuh dari para nasabah setia. Kami akan terus memperkuat layanan perbankan syariah yang inklusif dan berkelanjutan, serta berkomitmen mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional,” ungkap Fachrudin.

Sebagai informasi, kinerja Unit Usaha Syariah Bank Kalsel pada tahun 2024 mencatatkan hasil positif, dengan rincian sebagai berikut:

Laba, Rp98,07 miliar, tumbuh 15,18% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp85,14 miliar. Sementara Aset, Rp3,43 triliun, tumbuh 13,92% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3,01 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK), Rp1,87 triliun, tumbuh 9,69% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,71 triliun. Kemudian Pembiayaan Rp2,19 triliun, tumbuh 6,12% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,06 triliun.

Penghargaan ini semakin meneguhkan posisi Bank Kalsel sebagai lembaga keuangan daerah yang mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus mendukung misi pemerintah dalam pencapaian Asta-Cita dan pemerataan ekonomi untuk menuju Indonesia Emas 2045. (ADV-RIW/RH)

JAKARTA – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, mengajak pemuda berprestasi tahun 2025, berkunjung ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di Jakarta, Jumat (3/10). Rombongan Kalsel dipimpin Sekretaris Dispora Kalsel Fathul Bari didampingi Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda Deny Saputra, serta Ketua Tim Pemuda Berprestasi Kalsel Muhammad Syarif.

Kedatangan rombongan Kalsel diterima, Asisten Deputi Binaan Kepemudaan dan Badan Usaha dan Swasta Kemenpora RI Muhammad Aksan.

Aksan menyampaikan, Kemenpora memberikan apresiasi terhadap pemuda berprestasi dari daerah.

“Kemenpora terus memberikan dukungan terhadap kemajuan prestasi pemuda khususnya di bidang usaha,” ungkap Aksan.

Saat ini, lanjutnya, Kemenpora menyebut tidak lagi pelaku UMKM tetapi pengusaha muda.

“Kemenpora mendukung peningkatan wirausaha muda, yang berasal dari daerah, sehingga pemuda tidak hanya berkeinginan bekerja menjadi ASN,” ucapnya.

Kemenpora berpikir, lanjut Aksan, pengusaha muda dapat mempekerjakan beberapa orang pegawai, ini dapat mengurangi jumlah pengangguran.

“Karena itu, Kemenpora terus mensosialisasikan kepada daerah untuk peningkatan wirausaha muda di daerah masing-masing,” ucap Aksan.

Aksan mengucapkan, terima kasih kepada Dispora Kalsel yang terus memberikan dukungan terhadap program program dari Kemenpora RI.

“Rombongan pemuda berprestasi dari Kalsel ini, merupakan rombongan terbesar yang pernah kami terima,” ucap Aksan.

Sementara itu, Ketua Tim Pemuda Kreatif Kalsel Muhammad Syarif mengatakan, Dispora Kalsel memberikan apresiasi kepada Kemenpora RI, yang telah menerima rombongan dari Kalsel.

“Tujuan dari kunjungan ini, untuk meningkatkan pengetahuan dari para pemuda berprestasi ini, agar lebih maju lagi ke depannya, untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Syarif.

Diharapkan, lanjutnya, melalui pertemuan ini Pemuda berprestasi Kalsel, dapat memberikan karya terbaiknya untuk Banua kedepannya.

Sedangkan, Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda Dispora Kalsel Deny Saputra menjelaskan, program ini merupakan bentuk aspirasi dari Gubernur Kalsel Muhidin, kepada Pemuda yang telah berprestasi di Tahun 2025 ini.

Pemuda yang mengikuti kunjungan ke Kemenpora sebanyak 24 pemuda berprestasi, yang terdiri dari juara pada Pemilihan Pemuda Pelopor, Pemuda Wirausaha Baru, dan Pasangan Muda Inspiratif. (SRI/RIW/RH)

JAKARTA – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen meningkatkan kapasitas dan integritas dalam menjaga marwah lembaga legislatif daerah. Sebagai garda terdepan, BK memiliki fungsi strategis untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
‎
‎Ketua BK DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bachri menegaskan, bahwa peran BK bukan hanya memantau kedisiplinan, tetapi juga harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat.

“Kami bukan hanya menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi juga harus menjadi contoh dalam menjaga integritas. Marwah lembaga harus dijaga melalui adab, disiplin, dan profesionalisme,” tegasnya.
‎
‎Menurut Rosehan, upaya peningkatan kapasitas BK perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan begitu, fungsi pengawasan etika dan kedisiplinan anggota dewan bisa dijalankan lebih efektif, sekaligus menjaga citra DPRD di mata publik. Sebagai bagian dari proses penguatan tersebut, BK DPRD Kalsel mengadakan pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta akhir pekan tadi.

Rosehan menjelaskan, pertemuan ini menjadi sarana bertukar pengalaman dalam menjaga kedisiplinan, etika, dan martabat anggota dewan.
‎
‎“Alhamdulillah, setelah sebelumnya kami berkunjung ke BK DPRD Jawa Barat, ke BK DPR RI, serta hari ini kami mendapat kehormatan bisa belajar langsung dari DPRD DKI Jakarta. Banyak ilmu yang kami bawa pulang, terutama terkait pentingnya menjaga adab dan etika sebagai wakil rakyat,” ujar Rosehan.
‎
‎Sebelumnya, BK DPRD Kalsel juga telah melakukan studi ke DPRD Jawa Barat dan DPR RI. Dari kunjungan ke Jabar, misalnya, BK Kalsel mengkaji penerapan BK Award, yakni penghargaan bagi anggota dewan dengan kinerja terbaik yang terbukti mampu memotivasi anggota legislatif dalam melaksanakan tugasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – Anjungan Kalimantan Selatan (Kalsel) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tampil semakin representatif, dengan berbagai fasilitas baru yang ramah bagi semua kalangan. Kini tersedia lift khusus penyandang disabilitas, toilet inklusif, hingga ruang laktasi yang nyaman bagi pengunjung.

Selain mengutamakan aksesibilitas, anjungan ini juga memperhatikan kelestarian lingkungan melalui penerapan teknologi resapan biopori. Dengan lubang sedalam dua meter, sampah organik yang bercampur air hujan dapat terurai menjadi kompos, sekaligus meningkatkan daya serap air guna mencegah genangan.

Alhasil, anjungan Kalsel berhasil meraih penghargaan sebagai Anjungan Terbaik 1 se-Indonesia dalam ajang Pradana Nitya Budaya TMII Award 2025. Penghargaan ini diberikan pada perayaan HUT ke-50 TMII, 20 April 2025 lalu.

Atas semua capaian itu, Komisi I DPRD Kalsel menyampaikan apresiasi, saat kunjungan terkait aset milik Pemprov Kalsel pada selasa (9/9) pagi.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat menilai, prestasi itu menambah kebanggaan masyarakat Banua. Anjungan Kalsel mampu meraih juara pertama. Kini anjungan juga semakin ramah disabilitas dengan adanya lift dan toilet khusus.

Rais juga meninjau progres pembangunan dermaga miniatur pasar terapung yang tengah dikerjakan. Menurutnya, ikon khas Banua itu diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung.

“Dengan adanya miniatur pasar terapung, kami optimistis wisata budaya Kalsel akan lebih dikenal secara luas. Fasilitas ini bisa menjadi daya tarik wisata sekaligus media promosi budaya Banua di tingkat nasional,” ucapnya.

Lebih jauh, Rais menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan keberlanjutan pengelolaan aset daerah. Anjungan ini bukan hanya simbol, tetapi wajah Kalimantan Selatan di tingkat nasional.

“Kami akan terus memberi perhatian agar pengelolaannya berjalan baik dan menjadi kebanggaan bersama masyarakat Banua,” tambahnya.

Sementara itu, Rahimi selaku staf penelaah kebijakan Anjungan Kalsel, menyampaikan apresiasi atas perhatian dari Komisi I DPRD Kalsel. Ia menilai dukungan tersebut dapat memacu pengelola untuk terus berinovasi.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini. Prestasi juara 1 yang diraih menjadi motivasi agar Anjungan Kalsel semakin dikenal dan dicintai masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)