Kategori: Jakarta

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan, bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan. Karena itu, Ia meminta Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) lebih proaktif dan menjadi ujung tombak pencegahan, agar angka kecelakaan kerja di Indonesia dapat ditekan secara signifikan.

Pesan itu disampaikan Yassierli saat meninjau Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) Jakarta, Selasa (14/4).

Dalam arahannya, Ia menekankan bahwa perlindungan pekerja tidak cukup hanya dilakukan setelah insiden terjadi, tetapi harus diperkuat sejak awal, melalui langkah promotif dan preventif yang lebih masif.

“Upaya promotif dan preventif sangat penting. Saya instruksikan seluruh jajaran pegawai BBK3 Jakarta untuk bergerak lebih masif menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi. Kita harus mampu menekan angka fatalitas di tempat kerja secara signifikan,” kata Yassierli.

Menurut Yassierli, penguatan Balai K3 penting karena setiap kecelakaan kerja bukan hanya soal angka, melainkan menyangkut keselamatan manusia, keberlangsungan keluarga pekerja, dan kepercayaan terhadap sistem perlindungan kerja.

Karena itu, Balai K3 harus hadir bukan sekadar sebagai pelaksana fungsi teknis, tetapi juga sebagai institusi yang mampu membaca risiko, membangun budaya K3, dan memperkuat pencegahan di lapangan.

Ia juga menegaskan, bahwa target besar menurunkan kecelakaan kerja tidak dapat dikerjakan pemerintah sendirian. Kolaborasi dengan pihak swasta dan seluruh ekosistem pendukung K3 perlu diperkuat, termasuk dengan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

“PJK3 bukan saingan kita. Mereka adalah mitra agar tujuan besar kita tercapai, yaitu turunnya angka kecelakaan kerja di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Selain kolaborasi, Yassierli meminta penguatan kapasitas pegawai di lingkungan Balai K3. Ia menilai, pegawai tidak cukup hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial dan analisis data agar hasil kerja mereka dapat menjadi dasar kebijakan yang kuat dan tepat sasaran.

Menurutnya, para penguji K3 harus berkembang menjadi sosok yang lebih komprehensif, dengan penguasaan terhadap budaya K3, Sistem Manajemen K3 (SMK3), manajemen risiko, hingga statistik. Dengan begitu, rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada temuan teknis, tetapi mampu memberi arah bagi upaya pencegahan yang lebih efektif.

“Setiap penguji harus menguasai budaya K3, SMK3, hingga manajemen risiko. Selain itu, kemampuan mengolah data statistik sangat penting agar output yang dihasilkan bisa menjadi landasan kuat dalam pengambilan kebijakan,” tegasnya.

Secara khusus, Menaker juga mengingatkan pejabat fungsional, mulai dari instruktur, pengawas ketenagakerjaan, hingga mediator hubungan industrial, agar terus berkembang seiring peningkatan jenjang karier.

Semakin tinggi jabatan, kata dia, orientasi kerja harus makin kuat pada aspek manajerial dan perumusan kebijakan.

“Semakin tinggi jabatan fungsional seseorang, orientasinya harus menuju ke pembuat kebijakan. Semakin manajerial, jangan justru semakin teknis. Inilah yang akan membawa perubahan besar pada pelindungan tenaga kerja kita di masa depan,” pungkas Yassierli. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan pekerja, agar siap menghadapi perubahan teknologi, termasuk perkembangan Artificial Intelligence (AI), sehingga mampu meningkatkan daya saing dan tetap relevan di dunia kerja.

Ia mengatakan, bahwa tingkat penggunaan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia masih di bawah rata-rata global. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa dunia kerja berubah cepat dan Indonesia tidak boleh terlambat menyiapkan tenaga kerjanya.

“Kuncinya bukan hanya pada teknologinya, tetapi bagaimana kita membekali SDM agar siap. Pekerja harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan terus berkembang menghadapi perubahan,” ujar Yassierli saat memberikan arahan saat penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-VIII periode 2026–2028 antara PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan Serikat Pekerja Kerukunan Keluarga Karyawan PT Pupuk Kaltim di Jakarta, Selasa (14/4).

Menurutnya, tantangan dunia kerja saat ini tidak lagi sebatas pada perlindungan hak-hak normatif, tetapi juga memastikan pekerja memiliki kompetensi yang memadai agar tetap relevan di tengah perubahan teknologi.

Dalam konteks tersebut, Menaker menilai serikat pekerja perlu mengambil peran yang lebih strategis. Tidak hanya hadir saat terjadi persoalan hubungan kerja, tetapi juga aktif menyiapkan pekerja menghadapi perkembangan teknologi, termasuk AI.

Menaker pun berharap, PKB yang baru saja ditandatangani tidak hanya menciptakan stabilitas, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan kompetensi pekerja agar siap menghadapi tantangan masa depan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur Gusrizal menyampaikan, bahwa PKB ke-VIII ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak sekaligus memperkuat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

“Kami berharap pengesahan PKB ini memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam menjalankan hubungan kerja, sekaligus menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan untuk mendukung kelangsungan PKT serta meningkatkan kesejahteraan bersama,” tutupnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Jakarta – Bank Kalsel kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih sejumlah penghargaan pada ajang TOP BUMD Awards 2026 yang diselenggarakan Majalah Top Business bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-OTDA), serta berbagai lembaga dan konsultan bisnis nasional.

Acara puncak penghargaan yang berlangsung di Jakarta pada Senin (13/4) tersebut, dihadiri sejumlah kepala daerah, direksi BUMD, serta pemangku kepentingan sektor keuangan daerah. Hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Firmansyah, serta Kepala Divisi Perencanaan dan Kinerja Deddy Setiawan.

Keikutsertaan Bank Kalsel dalam ajang ini tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui serangkaian tahapan penilaian yang komprehensif dan independen. Proses tersebut meliputi seleksi administrasi, pengisian kuesioner kinerja, hingga sesi presentasi dan wawancara penjurian yang diikuti langsung jajaran manajemen Bank Kalsel.

Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, Bank Kalsel berhasil meraih sejumlah penghargaan, yaitu Medali Golden Trophy (Bintang 5 selama 4 tahun berturut-turut), TOP Pembina BUMD 2026 (Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin), TOP BUMD Awards 2026 BPD Bintang 5 (Bank Kalsel), TOP CEO BUMD 2026 (Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin).

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan, bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan Bank Kalsel serta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pemegang saham.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi layanan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Fachrudin.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut meraih penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2026.

Penghargaan tersebut menjadi kado istimewa dalam peringatan Hari Jadi ke-76 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekdaprov Syarifuddin menilai capaian ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Ia juga mengharapkan penghargaan ini dapat semakin mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah, serta menekankan pentingnya terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan.

Ajang TOP BUMD Awards 2026 mengangkat tema “Inovasi BUMD dalam Pembangunan Berkelanjutan”, yang menekankan pentingnya peran BUMD, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui transformasi bisnis dan inovasi layanan .

Partisipasi Bank Kalsel dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat positioning dan meningkatkan brand awareness di tingkat nasional, sekaligus membuka peluang kolaborasi strategis dengan berbagai pihak.

Dengan capaian ini, Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh sebagai bank daerah yang kompetitif, inovatif, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/EPS)

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, sedang bersiap mengoptimalkan layanan bagi nasabah calon jemaah haji Indonesia, yang akan melaksanakan ibadah haji. Hal ini diperkuat melalui berbagai komitmen optimalisasi layanan pelunasan biaya haji melalui jaringan e-channel 126 ribu BSI Agen dan seluruh kantor cabang BSI.

Jelang musim haji, Perseroan terus meningkatkan layanan sebelum keberangkatan hingga kepulangan haji. Diantaranya penyediaan Kartu Debit Visa Umrah yang dapat digunakan Jemaah selama beribadah di Tanah Suci dan juga layanan BSI Call 14040, yang dapat menjadi akses bagi Jemaah yang membutuhkan bantuan layanan perbankan, dan dapat dihubungi realtime.

BSI berkomitmen untuk terus menjadi bagian one-stop solution bagi ekosistem haji dan umrah, memberikan nilai lebih bagi Jemaah sebagai wujud implementasi Melayani Sepenuh Hati.

Tahun ini setidaknya 83% calon Jemaah haji Indonesia merupakan nasabah tabungan haji BSI. Artinya, BSI masih mendominasi sebagai pemimpin pasar (market leader) jemaah haji reguler tunggu di Indonesia.

Posisi ini mendorong Perseroan untuk berperan aktif mendorong inklusi tabungan haji di seluruh kalangan dan terus mendukung pemerintah, menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mulai dari sosialiasi pelunasan biaya perjalanan haji, kolaborasi dengan Kementerian Haji terkait manasik haji dan juga optimalisasi jaringan dan layanan yang dapat diakses Jemaah haji sebelum dan selama ibadah haji berlangsung.

Animo masyarakat mempersiapkan biaya haji cukup baik, disman pada awal tahun ini jumlah nasabah tabungan haji terus meningkat seiring dengan tingkat literasi masyarakat terhadap persiapan ibadah haji cukup baik.

Hal ini tercermin dari data Februari 2026, Tabungan Haji di BSI tumbuh 10,98% secara YoY mencapai Rp15,47 triliun dengan lebih dari 7 juta rekening.

Kinerja tabungan yang cukup ample mendorong fungsi intermediasi dana yang baik dan mendorong DPK solid pada posisi Rp366 triliun naik 14,76% YoY.

Kondisi ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.

Direktur Sales and Distribution BSI, Anton Sukarna mengatakan, persiapan haji membutuhkan persiapan fisik dan juga finansial yang baik. Untuk itu kami mempersiapkan infrastruktur digital yang menjadi bagian penting akselerasi pertumbuhan bisnis terutama optimalisasi peningkatan tabungan haji.

“Kami optimis tahun ini jumlah nasabah tabungan haji meningkat seiring dengan kemudahan akses layanan membuka tabungan haji di BYOND by BSI,” tutupnya. (RIW/EPS)

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan, bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) harus dikawal secara serius agar dapat berjalan efektif, dalam mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, mengingat tantangan utama kerap muncul pada tahap implementasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Menaker Yassierli, saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama ke-XXIV periode 2026–2028 antara manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) dan tiga serikat pekerja di Jakarta, Jumat (10/4).

Ia menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki perhatian tinggi terhadap proses perumusan hingga penandatanganan PKB. Kemnaker turut mengawal proses tersebut melalui mediator hubungan industrial yang siap turun apabila terjadi kendala dalam perundingan.

Menurut Yassierli, PKB PT Freeport Indonesia yang telah disepakati menjadi dasar hukum yang sah bagi hubungan kerja selama tiga tahun ke depan, sekaligus menjadi acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Ia menekankan bahwa setelah penandatanganan, tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi berjalan sesuai dengan kesepakatan. Permasalahan sering muncul akibat perbedaan penafsiran atau ketidaksesuaian antara isi perjanjian dengan pelaksanaannya di lapangan.

“Ketika PKB sudah ditandatangani, maka selanjutnya adalah pelaksanaan. Biasanya yang terjadi adalah perbedaan pendapat atau perselisihan karena apa yang tertulis dalam PKB tidak terwujud dalam pelaksanaan,” ujar Yassierli.

Menaker juga mengapresiasi proses perundingan PKB antara manajemen PT Freeport Indonesia dan serikat pekerja, yang berlangsung konstruktif dan penuh semangat kekeluargaan, serta berhasil mencapai kesepakatan dalam waktu relatif singkat, yakni 18 hari.

Ia mengungkapkan bahwa PKB yang kini memasuki periode ke-24 selama 48 tahun tersebut, mencerminkan komitmen jangka panjang dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis.

Namun demikian, Ia mengakui masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum memiliki PKB atau belum berhasil mencapai kesepakatan meskipun telah melalui proses perundingan.

“Kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mendorong perusahaan agar memiliki Perjanjian Kerja Bersama. Sementara bagi yang sudah memiliki, kita dorong agar hubungan industrialnya tetap kondusif dan harmonis,” ujarnya.

Yassierli menambahkan, ke depan tantangan hubungan industrial akan semakin kompleks, sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergi antara serikat pekerja dan manajemen untuk mewujudkan hubungan industrial yang adaptif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyampaikan, bahwa proses perundingan PKB berlangsung secara kekeluargaan sehingga menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan bersama.

Ia menjelaskan, dalam perjanjian tersebut disepakati sejumlah peningkatan kesejahteraan pekerja, antara lain kenaikan pendapatan sebesar 3 persen pada tahun pertama dan 4 persen pada tahun kedua.

Selain itu, tunjangan pendidikan meningkat sebesar 15 persen dan tunjangan akomodasi juga naik 15 persen.

Perusahaan juga menetapkan kenaikan kontribusi perusahaan untuk tabungan hari tua per bulan menjadi Rp2 juta pada semua tingkat karyawan pratama, tunjangan Shift Pekerja Tambang bawah tanah menjadi Rp85.000 dan Non-shift Pekerja Tambang Bawah Tanah menjadi Rp55.000.

Sementara itu, kompensasi kecelakaan kerja tambang yang mengakibatkan kematian meningkat dari 50 ribu dolar AS menjadi 75 ribu dolar AS. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Jakarta — Tingginya minat masyarakat, terutama lulusan baru, terhadap program magang, mendorong Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengajukan penambahan 150 ribu kuota peserta Program Magang Nasional (MagangHub) tahun 2026.

Usulan ini ditujukan untuk memperluas akses pengalaman kerja sekaligus menjawab kebutuhan industri akan tenaga kerja yang lebih siap kerja.

“Program Magang Nasional saat ini masih dalam tahap pengusulan anggaran. Dengan dukungan dari Kementerian Keuangan dan Kemenko Bidang Perekonomian, kami berharap program ini bisa dilaksanakan sehingga harapan para calon peserta magang untuk memperoleh kesempatan ikut program ini dapat terwujud,” ujar Yassierli usai Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (9/4).

Menurut Yassierli, pelaksanaan Program Magang Nasional 2026 tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta.

Program ini harus dirancang lebih merata agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, mulai dari Indonesia bagian Barat, Tengah, hingga Timur.

“Dalam pelaksanaannya nanti, Kemnaker berkomitmen menjunjung prinsip pemerataan. Daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi diharapkan dapat memperoleh proporsi kuota magang yang lebih besar,” katanya.

Penambahan kuota ini dinilai penting, terutama bagi lulusan baru yang kerap terkendala minim pengalaman kerja. Di sisi lain, industri juga akan memperoleh talenta yang lebih siap dan relevan dengan kebutuhan lapangan.

Sejalan dengan pembahasan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, program ini juga dirancang sebagai langkah konkret untuk menekan angka pengangguran terbuka, dengan fokus pada daerah berpengangguran tinggi serta sektor-sektor strategis yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

“Kami pastikan bidang magang akan dibuat beragam, tidak terfokus pada satu sektor saja. Namun, rencana ini masih dalam proses pembahasan lanjutan dan koordinasi lintas sektoral sebelum diputuskan secara final,” ujar Yassierli.

Melalui Program Magang Nasional 2026, pemerintah menargetkan semakin terbukanya akses pengalaman kerja, meningkatnya kesiapan lulusan memasuki pasar kerja, serta semakin kuatnya keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, pemerintah menyiapkan langkah cepat agar kesempatan kerja di Indonesia tetap terbuka meski ketidakpastian geopolitik global mulai menekan industri. Langkah ini penting agar pencari kerja mudah mendapatkan informasi lowongan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar.

Menaker Yassierli menyampaikan hal tersebut, saat membuka Forum Jejaring Kemitraan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri bersama Kamar Dagang Amerika di Indonesia (American Chamber of Commerce in Indonesia/AmCham) dan Firma Hukum SSEK di Jakarta, Selasa (7/4).

Menaker menekankan bahwa penguatan ketenagakerjaan nasional hanya dapat berjalan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan tenaga kerja.

“Indonesia tak bisa hanya menunggu masalah terjadi. Kita harus bergerak cepat agar pasar kerja tetap stabil. Kemnaker menyiapkan sistem peringatan dini PHK, dialog bersama perusahaan dan pekerja, serta akselerasi program pelatihan dan peningkatan keterampilan,” ujar Yassierli.

Pada kesempatan ini, Yassierli juga menyoroti kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Menurutnya, banyak lowongan tersedia, tetapi informasi dan kualifikasi yang dibutuhkan belum tersambung dengan pencari kerja.

Untuk itu, perusahaan diminta melaporkan kebutuhan tenaga kerja melalui platform KarirHub SIAPKerja, sehingga rekrutmen lebih transparan dan mudah diakses masyarakat.

Selain itu, Ia menekankan pentingnya pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri. Ia mengajak AmCham terlibat langsung dalam pengembangan keterampilan bagi pekerja low-medium skill, agar lulusan pelatihan siap memasuki dunia kerja.

“Selain menyiapkan peluang kerja, kita juga mendorong akses setara bagi penyandang disabilitas. Dunia kerja yang sehat bukan hanya soal pertumbuhan, tapi juga soal kesempatan yang adil untuk semua,” tambah Yassierli.

Menaker mengingatkan, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), akan mengubah dunia kerja secara masif. Kemnaker siap memfasilitasi kebutuhan perusahaan terkait tenaga kerja agar pasar kerja lebih adaptif, inklusif, dan mampu menjawab perubahan.

“Semua tantangan ini harus kita hadapi bersama demi stabilitas pasar kerja nasional,” tutupnya. (BiroHumasKemenaker-RIW/EPS)

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) kembali menegaskan perannya sebagai motor penggerak ekonomi umat, dengan menyalurkan zakat perusahaan dan pegawai sebesar Rp289 miliar kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI. Dengan penyerahan dana zakat tersebut, BSI kembali menegaskan posisinya sebagai pembayar zakat korporasi terbesar di Indonesia.

Total dana zakat yang disetorkan BSI pada tahun 2025 naik 7,77% (YoY), memperkuat tren peningkatan kontribusi zakat BSI yang konsisten sejalan dengan pertumbuhan kinerja bisnis perseroan. Secara kumulatif, sejak berdiri pada 2021 hingga 2025, total zakat yang telah disalurkan BSI mencapai Rp1,07 triliun.

Zakat BSI sejak berdirinya telah menjadi katalisator penggerak ekonomi umat terutama dari sisi penerima manfaat. Pada tahun 2025, dari dana zakat Perseroan tahun 2024 sebesar Rp268,6 miliar, BSI dapat menjangkau lebih dari 1,2 juta penerima manfaat melalui lebih dari 40 program di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi.

Penyerahan secara resmi zakat yang terdiri atas Rp250,3 Miliar zakat Perseroan dan Rp39,5 miliar zakat pegawai, dilakukan Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo kepada Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid di Jakarta, Rabu (1/4 disaksikan pimpinan BAZNAS dan jajaran BSI.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo menegaskan, bahwa zakat merupakan bagian dari strategi utama perusahaan dalam menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan kepada rakyat Indonesia.

“Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga memastikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Zakat kami posisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi umat dan mendorong pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.

Peran strategis ini semakin relevan mengingat potensi zakat nasional yang sangat besar dan terus berkembang, sehingga optimalisasi pengelolaannya menjadi kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi inklusif berbasis syariah.

Untuk distribusi penguatan ekonomi, BSI berkolaborasi dengan BAZNAS RI dan BSI Maslahat melalui program pemberdayaan mustahik, menyalurkan diantaranya dalam bentuk program ekonomi (77 Desa BSI termasuk Sentra UMKM BSI di seluruh Indonesia) dan progam pendidikan (BSI Scholarship untuk pelajar dan mahasiswa dengan total penerima lebih dari 10 ribu pelajar dan mahasiwa), Progran Rumah Qur’an dan lainnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid dalam sambutannya mengatakan, sangat berterima kasih kepada Bank Syariah Indonesia yang sudah menjadi kontributor terbesar pembayar zakat.

“Kami siap mengembangkan dan mendistribusikan untuk program-program yang berdampak terhadap ekonomi umat dan BAZNAS siap melanjutkan pada program-program strategis lainnya”, ujarnya.

Lebih lanjut, Anggoro juga mengungkap, bahwa sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual, BSI menyediakan kemudahan pembayaran ZISWAF bagi masyarakat melalui kanal offline (cabang BSI yang berjumlah 1.130) serta e-channel melalui ATM, QRIS, BYOND by BSI, BSI Mobile dan Fitur Transaksi Terjadwal, maupun yang dilakukan melalui jalur pindah buku dari bank lain.

Terdapat juga program khusus seperti wakaf untuk rumah sakit, sekolah yang dapat diakses nasabah BSI melalui aplikasi BYOND by BSI di mana program tersebut kerjasama dengan nazhir terpercaya.

Jumlah penghimpunan donasi melalui berbagai channel pembayaran BSI tahun 2025 menembus Rp236 miliar dengan total transaksi 10,5 juta transaksi.

“Kami lihat tren 2026 angka pengumpulan ZISWAF per bulannya lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Dan sebagai bank kami cukup bangga”, tambahnya.

Selain kontribusi sosial, BSI juga terus memperkuat peran dalam pembangunan ekonomi nasional melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk pembiayaan sektor riil dan UMKM, dukungan terhadap program prioritas pemerintah, serta pengembangan ekosistem keuangan syariah yang inklusif.

Kinerja bisnis yang solid turut menopang kontribusi tersebut, dengan laba perusahaan mencapai Rp7,57 triliun pada 2025 (tumbuh 8,02% YoY) dan basis nasabah yang telah mencapai 23 juta.

Ke depan, BSI berkomitmen untuk terus memperluas dampak sosial melalui optimalisasi penghimpunan dan penyaluran ZISWAF, termasuk melalui penguatan layanan digital seperti superapps BYOND by BSI. Melalui fitur “Berbagi”, masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan zakat, infak, wakaf, dan donasi yang saat ini telah terintegrasi dengan 49 Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi di Indonesia. (RIW/EPS)

Jakarta – Tidak sekadar menjadi penyalur aspirasi, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengambil langkah progresif, dengan mengantarkan langsung suara mahasiswa ke tingkat pusat.

Dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, rombongan legislatif daerah bertemu dengan anggota DPR RI dari Komisi III di Ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), Kamis (2/4).

Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen DPRD Kalsel, untuk memastikan aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalsel, tidak berhenti di tingkat daerah, melainkan naik menjadi perhatian nasional.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mengatakan, dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis disampaikan, mencerminkan keresahan sekaligus harapan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.

Aspirasi yang disuarakan meliputi, evaluasi menyeluruh sistem penegakan hukum agar lebih adil dan merata, penguatan peran Kompolnas dalam mengawasi kinerja kepolisian,
perbaikan regulasi perizinan pelaut di wilayah pesisir seperti Kotabaru dan
penindakan tegas terhadap tambang ilegal dan mafia tanah.

“Dorongan lahirnya regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, pihaknya di Senayan bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya strategis memperjuangkan aspirasi daerah,” katanya.

Supian HK berharap, DPR RI segera menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui rapat bersama mitra kerja terkait, terutama menyangkut isu-isu krusial seperti penegakan hukum, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan langkah ini, DPRD Kalsel menegaskan perannya bukan hanya sebagai lembaga representatif.

Sinergi antara mahasiswa, legislatif daerah, dan legislatif pusat ini dapat menjadi momentum penting dalam menghadirkan kebijakan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat luas.

“Kami juga sebagai penggerak perubahan yang menjembatani suara rakyat hingga ke pusat pengambilan kebijakan,” tutupnya.

Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah anggota Komisi III DPR RI, di antaranya Rikwanto, Mahfud Arifin, dan Endang Agustina. Mereka menyatakan komitmennya untuk membawa aspirasi tersebut ke pembahasan tingkat nasional.
(ADV-NHF/RIW/EPS)