Kategori: Jakarta

JAKARTA – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin menegaskan pentingnya silaturahmi dalam membangun kehidupan yang aman, rukun, dan damai.

Hal tersebut disampaikan Paman Birin saat menghadiri acara Halal bihalal tahun 1445 H / 2024 M dengan Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) di Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat pada Sabtu (4/5) pagi.

Dalam halalbihalal itu, Paman Birin hadir bersama istrinya Raudatul Jannah atau Acil Odah, serta putranya H. Sandi Fitrian Noor, anggota DPR RI terpilih 2024-2029.

Dihadapan warga Banjar di Jabodetabek, Paman Birin pun mengajak semua pihak untuk menjadikan momentum halalbihalal ini sebagai pengingat betapa pentingnya menjaga hubungan baik dan silaturahmi antar sesama.

“Silaturahmi adalah kunci utama menciptakan harmoni dan kerukunan di tengah masyarakat,” ujar Paman Birin.

Selain silaturahmi, Paman Birin, selaku Presiden KBB Sa-Dunia, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian ini. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa semangat persatuan dan kesatuan diantara orang Banjar semakin kuat, bahkan hingga ke mancanegara.

“Alhamdulillah, KBB sudah dikukuhkan di 14 provinsi. Ini menunjukkan bahwa orang Banjar semakin kompak dan bersatu, tidak hanya di Kalsel tapi juga di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri,” tutur Paman Birin.

Pada kesempatan tersebut, Paman Birin mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel akan menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Kiram, Kabupaten Banjar, untuk pembangunan Alkah, Alkah ini akan terdiri dari Alkah Ulama dan Alkah untuk masyarakat umum.

“Kita akan siapkan lahan seluas 10 hektar di Kiram, Kabupaten Banjar untuk pembangunan Alkah. Alkah ini akan terdiri dari Alkah untuk para ulama dan Alkah untuk masyarakat umum,” jelas Paman Birin.

Paman Birin berharap dengan adanya Alkah ini, masyarakat Banjar dapat semakin memperkuat keimanan dan ketaqwaan mereka kepada Allah SWT.

Sementara itu, Ketua Umum KBB Jabodetabek, A.M. Fachir menyampaikan rasa terimakasih kepada Presiden KKB Sedunia, Paman Birin, atas dukungan penuhnya terhadap acara ini.

“Paman Birin selalu memberikan dukungan kepada kami untuk terus menjaga dan melestarikan budaya Banjar,” ungkap Fachir.

Sepemikiran dengan Paman Birin, Fachir juga memaparkan program strategis KKB Jabodetabek dalam pembuatan alkah warga Banjar di daerah Sentul.

“Di Jakarta, sangat sulit mencari lahan pemakaman, oleh karena itu, kami berinisiatif untuk membangun alkah urang Banjar di Sentul dengan luas 1 hektar,” jelas Fachir.

Pembangunan alkah urang Banjar ini akan didanai dengan anggaran sebesar 11 miliar rupiah.

“Warga Banjar di Jakarta dapat menggunakan alkah urang Banjar ini secara gratis, Sedangkan untuk donatur akan diterapkan skema yang sudah ditentukan,” kata Fachir

Fachir berharap program pembangunan alkah urang Banjar ini dapat terealisasi dengan baik dan bermanfaat bagi seluruh warga Banjar di Jakarta.

“Dengan semangat gotong royong dan kekompakan, kami yakin program ini dapat berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

Kegiatan halal bihalal tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK beserta anggota DPRD Kalsel, Tenaga Ahli Gubernur, Noor Aidi, Guru Supian Al-Banjari, Kepala SKPD lingkup Kalsel, Tokoh masyarakat Banjar, beberapa KBB wilayah lain bahkan KBB dari Malaysia.

Tak sekadar bersilaturahmi saja, Paman Birin dan Acil Odah juga tak lupa membawa oleh-oleh istimewa bagi para tamu warga Banjar di Jabodetabek.

Oleh-oleh khas Banua itu adalah 400 kue bingka, kue lam, baju kaos hingga kain sasirangan.

Semua warga Banjar di Jabodetabek pun mendapat semua oleh-oleh Paman Birin dan Acil Odah.

Oleh-oleh ini sengaja dibawa Paman Birin dan Acil Odah untuk mengobati kerinduan warga Banjar di Jabodetabek. Paman Birin berharap dengan mencicipi kue-kue khas Banjar ini, para warga Banjar di Jabodetabek dapat merasakan kembali suasana kampung halaman. Lebih dari itu, Paman Birin mengajak Bubuhan Banjar di Jabodetabek untuk selalu menjaga tradisi dan budaya Banjar, meskipun jauh dari tanah kelahiran. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA– Kebijakan dan implementasi sektor kehutanan akan terus dimantapkan dan ditingkatkan sejalan dengan perkembangan tantangan sektor kehutanan dan dampak perubahan iklim. Sebagai bagian dari implementasi Enhanced Determined Contribution (Enhanced NDC), sektor Forest and Other Land Use (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan, diyakini menjadi sektor andalan Indonesia, dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan membatasi kenaikan suhu global yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030, sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri, dan 43,20 persen dengan bantuan internasional.

Komitmen tersebut merupakan upaya Indonesia dalam rangka menghadapi triple planetary crisis. Antara lain berupa perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity loss), dan pencemaran lingkungan hidup.

Sebagai kontribusi dalam program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, menghadiri FGD Peran Pemerintah Daerah Untuk Penguatan KPH Dalam Rangka Implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang diselenggarakan Kementerian LHK di Jakarta Selasa (23/4).

Rapat kerja penguatan KPH ini, juga dihadiri eselon I di Kementerian LHK. Diantaranya Ditjen PKTL, Ditjen PHL, Ditjen PSKL, Ditjen PDAS RH, Ditjen PPI, Ditjen Gakkum, BP2SDM. Rapat kerja tersebut bertujuan untuk mengakselerasi implementasi Renop FOLU Net Sink melalui sinkronisasi dan integrasi perencanaan pengelolaan KPH, ke dalam target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, meningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan KPH, melakukan diseminasi kegiatan pemanfaatan dana RBP kontribusi Norway sebagai salah satu sumber pendanaan dari kontribusi dunia internasional melalui peningkatkan koordinasi antara tim kerja Indonesia’s FOLU Net Sink, mitra pelaksana, pemerintah daerah dan KPH.

Kadishut Kalsel Fathimatuzzahra menyampaikan, bahwa Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengapresiasi kebijakan KLHK.

“Melalui alokasi dana nanti, dalam rangka mendukung penurunan emisi karbon di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelas Fathimatuzzahra dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada FM pada Rabu (24/4).

Alokasi dana tersebut kedepannya, menurut Aya (panggilan akrab Kadishut), untuk program kegiatan antara lain berupa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian karhutla, penguatan kapasitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan seperti KPH dan pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Disamping itu Provinsi Kalimantan Selatan menjadi lokus kegiatan yang bersumber dari alokasi pemanfaatan dana RBP REDD+ dan dana FOLU Net Sink 2030 yang dialokasikan di Direktorat Jenderal terkait di KLHK.

Dalam rapat tersebut juga disepakati poin penting upaya pencapaian target FOLU Net Sink 2030 di tingkat tapak/wilayah kerja KPH, yang meliputi keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon, aksi mitigasi dan implementasi FOLU Net Sink 2030 untuk memenuhi pemenuhan target NDC Indonesia, penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh KPH.

“Bagi KPH yang sudah mendapatkan alokasi pendanaan Folu Net Sink 2030 agar segera menindak lanjuti implementasi mulai dari perencanaan operasional, pelaksanaan yang efektif serta menyampaikan pelaporan,” tutupnya. (DishutKalsel-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Bank Kalsel kembali meraih prestasi dalam ajang 13th Infobank Isentia Digital Brand Awards 2024 dan The Most Reputable CEO in Digital Platform 2024. Event yang diselenggarakan Majalah Infobank tersebut, menetapkan Bank Kalsel meraih The 2nd Best Mobile Banking Bank Umum Konvensional 2024 KBMI 1 (Modal Inti sampai dengan Rp6 Triliun), Aset Rp10 Triliun sampai dengan di bawah Rp25 Triliun.

Penghargaan diterima langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin di Jakarta, pada Senin (1/4). Pemberian penghargaan ini dilatarbelakangi hasil penilaian masyarakat dan feedback media sosial pada produk-produk dan layanan perbankan berbasis digital yang dimiliki perusahaan.

Penentuan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Awards 2024 ini dilakukan dengan menggunakan metode riset dan terdapat delapan tahapan yang berpusat pada channel media sosial dalam melakukan penilaian terhadap corporate brand dan product brand.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menuturkan pentingnya setiap perusahaan untuk selalu dinamis dan mengedepankan kemudahan nasabah dalam bertransaksi di dunia digital, yang terus berkembang saat ini.

“Bank Kalsel terus meningkatkan layanan produk digitalnya sesuai dengan perkembangan zamandan pola transaksi masyarakat yang semakin cenderung non-tunai dan praktis. Sebagai bukti, Bank Kalsel secara aktif mengikuti perubahan tersebut, terbaru seperti memberikan layanan tarik tunaitanpa kartu di seluruh outlet Indomaret di Indonesia, serta memfasilitasi pembayaran penerimaan daerah, pembayaran melalui QRIS, Ready Cash (penyaluran kredit bagi ASN berbasis digital) dan berbagai layanan lainnya,” ujarnya dalam rilis yang diterima Abdi Persada FM pada Rabu (3/4).

Lebih lanjut, Fachrudin menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungannya sekaligus mengharapkan agar Bank Kalsel senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perusahaan baik dari sisi layanan maupun digital channel untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah dalam bertransaksi.

“Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh pihak atas kontribusi dan dukungan yangtelah diberikan kepada Bank Kalsel, sehingga dinobatkan sebagai The 2nd Best Mobile Banking Bank Umum Konvensional 2024 KBMI 1. Tentunya hal ini merupakan bukti upaya kami dalam membangun dan merawat kepercayaan yang telah diberikan seluruh nasabah, pemegang saham, serta pemangku kepentingan atas produk dan layanan dari Bank Kalsel,” pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) II pembahas bidang ekonomi dan keuangan dapat menjadi bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Pansus II DPRD Provinsi Kalsel pembahas bidang ekonomi dan keuangan LKPj Tahun Anggaran 2023, Muhammad Iqbal Yudiannor, usai melakukan konsultasi ke Biro Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta, Senin, (25/03).

Hal tersebut, menurut Iqbal, selain karena anggota DPRD Provinsi Kalsel lebih memahami kondisi di lapangan, juga sesuai tugas fungsinya DPRD Provinsi Kalsel memiliki kewajiban melakukan fungsi pengawasan kepada pemerintah daerah. Maka dari itu, segala rekomendasi harus dipikirkan dengan seksama. Seperti di DKI Jakarta, lanjutnya, ia mendapatkan informasi bahwa segala rekomendasi dari pansus DPRD dilaksanakan, tidak ada yang tertinggal satu pun, karena itulah, presentasi capaian dari apa yang ditargetkan rata-rata di atas 100 persen.

“Nah inilah harapan kami, dalam artian segala rekomendasi dari DPRD Provinsi Kalsel mohon dilaksanakan. Inilah yang menjadi harapan kami. Maka dengan itu capaian realisasi juga semoga akan menjadi 100 persen,” jelasnya.

Turut berhadir dalam kunjungan kerja tersebut, Kabag Kebijakan Biro Perekonomian Setda Kalsel, Agus Salim. Pada kesempatan itu, ia berjanji akan menyampaikan semua hasil dan harapan kepada Plt Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan setda Kalsel.

Rombongan kunjungan kerja Pansus II DPRD Provinsi Kalsel diterima langsung oleh Kabag Keuangan Daerah, Biro Perekonomian dan Keunagan Setda DKI Jakarta, Arif Fazillah. Dirinya merasa tersanjung menjadi tujuan konsultasi pembahasan LKPj di Kalsel. (DPRD.KALSEL-NRH/ RDM/RH)

JAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi bidang kesejahteraan rakyat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja studi komparasi pasca ujian sekolah ke SMKN 3.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka berdiskusi dan sharing sebagai salah satu upaya peningkatan kreativitas siswa dan siswi untuk menumbuhkembangkan kegiatan belajar mengajar, baik itu sebelum atau sesudah ujian sekolah dilaksanakan.

Lutfi mengungkapkan SMKN 3 Jakarta adalah salah satu sekolah unggulan di kawasan Jakarta Pusat, baik dari sisi kegiatan mengajar dan belajarnya ataupun kegiatan para siswa/siswinya seperti P5, yaitu Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Maka, menurutnya, tidak salah sekolah ini menjadi salah satu tujuan dari Komisi IV DPRD Kalsel untuk melakukan kaji banding dalam bidang pendidikan dan akan dijadikan contoh yang baik bagi sekolah di Kalimantan selatan.

”Ini adalah contoh yang sangat baik dan dapat menjadi contoh yang positif bagi kita yang akan di terapkan di Kalsel,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 3 Jakarta, Iwantoro mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Kalsel.

”Kami dari SMKN 3 sangat berterima kasih, bangga dan tersanjung karena telah di kunjungi oleh Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, ” tuturnya.

Sedangkan salah seorang guru SMKN 3, Lili Musthofa menerangkan bahwa pihak sekolah sudah selesai melaksanakan ujian sekolah dan setelahnya para siswa/siswi dapat melaksanakan “Classmetting” yaitu program kegiatan yang berisi berbagai jang perlombaan di bidang olahraga dan seni dan dilakukan antar kelas. Namun karena saat ini masuk bulan Ramadhan, maka kegiatannya berhubungan dengan kegiatan kerohanian.

“Ujian sekolah sudah selesai dilaksanakan, kan tiap sekolah beda beda dalam pelaksanaannya. Sebelum ujian dilaksanakan, kami melakukan melakukan pendalaman materi pada para siswa siswi, tutor sebaya pada teman lainnya, sebelumnya dikelas kami pilih dulu siswa yang unggul lalu dilakukan kerja kelompok untuk membimbing teman sebayanya. Lalu persiapan itu dilakukan dengan muhasabah supaya para siswa bisa lebih fokus dalam melaksanakan ujian sekolah. Karena pada saat ini bulan Ramadhan maka kegiatan yang dilaksanakan para siswa adalah kegiatan yang ada hubungannya dengan kerohanian,” jelasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Teknologi WIM (Weight In Motion) merupakan metode terbaru pengukuran/penimbangan kendaraan yang selama ini dilakukan secara statis melalui jembatan timbang di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Data yang dikumpulkan dari WIM antara lain, beban gandar (axle weight), beban total (gross weight), jarak antar gandar (axle spacious).

Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya dalam menormalisasi angkutan Over Dimension dan Overload (ODOL) sebagai langkah menekan angka kecelakaan lalu lintas, sekaligus mengantisipasi kerusakan jalan akibat kendaraan kelebihan muatan.
Di Kalsel, kebijakan ODOL ini sudah belaku sejak tahun 2023 hingga saat ini. Akan tetapi, Komisi III DPRD Kalsel menilai beberapa kebijakan pemerintah tersebut belum optimal. Hal ini yang mendasari Komisi III DPRD Kalsel didampingi oleh Wakil Ketua DRPD Kalsel, Muhammad Syaripuddin melakukan kaji banding ke Kementerian Perhubungan RI, baru-baru tadi.

Kepala Subdit Pengendalian Operasional Kemenhub RI, Deny Agusdiana menyampaikan, selama periode Januari hingga Desember 2023, terpantau pelanggar Kendaraan Angkutan Barang (KAB) sebanyak 2.281.215 unit kendaraan yang diperiksa di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dengan 27,95% diantaranya melakukan pelanggaran.

“Dari hasil capture kamera dan melalui WIM (Weight In Motion), Mayoritas Kendaraan yang melanggar daya angkut 5 sampai 20 persen,” tambahnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin menyampaikan beberapa keluhan terkait jembatan timbang yang keberadaannya belum maksimal. Di Kalsel sendiri ada 3 unit jembatan timbang. Yang pertama berada di kilometer 21 Kota Banjarbaru. Yang kedua, berada di Kabupaten Tabalong. Yang ketiga, berada di Kabupaten Tanah Bumbu kecamatan Satui.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani berkeinginan Jembatan Timbang Online (JTO) dan Wight In Motion (WIM) diaplikasikan pada setiap jembatan timbang dikalsel.

“Di Tabalong kan saat ini sedang dibangun jembatannya ya, nanti akan kita adopsi sistem itu,” terangnya.
Sahrujani menambahkan ruas jalan di Kalsel masuk kedalam kategori muatan sumbu terberat setiap angkutannya hanya 8 ton. Sehingga, angkutan yang bermuatan lebih dari 8 ton berpotensi merusak kontur jalan tersebut. Selain itu, usia kendaraan serta pengemudinya pun tak luput dari sorotannya. Ia berharap, usia kendaraan dibawah 10 tahun sudah dinonaktifkan.

“Klasifikasi jalan kita masih kelas 3, dengan angkutan yang harusnya kelas 1. Ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian PUPR agar dapat ditingkatkan klasifikasinya. Soal usia truk juga dilema bagi kita. Seharusnya umur segitu sudah diistirahatkan truknya. Dari Kemenhub juga sudah sepakat akan hal ini, dan menjadi catatan dari pihak mereka,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat, rencananya Komisi III DPRD Kalsel akan memanggil Dinas Perhubungan Kalsel dan seluruh UPTD Kalsel dalam menyikapi ODOL ini. (ADV-NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut menghadiri Kick-off Pengampuan Layanan Kanker dan Penandatanganan MoU yang berlangsung di aula Gedung Kiara Lantai 12 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat, pada Senin (5/2)

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan Direktur Utama RSCM, dr. Supriyanto, dengan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dr. Diauddin yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah.

Selain dengan Pemprov Kalsel, MoU dilakukan dengan RS Ampuan Utama dari Provinsi Lampung, Banten, dan Kalimantan Barat.

Direktur Utama RSCM, dr Supriyanto menyebut, dalam perannya sebagai pengampu regional layanan kanker sesuai keputusan Kementerian Kesehatan, pihaknya bermaksud untuk menggunakan momentum Hari Kanker Se-dunia tahun ini, sebagai titik tolak akselerasi program pengampuan di empat provinsi ampuan RSCM, yaitu Lampung, Banten, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Supriyanto mengatakan Februari ini juga akan menjadi bulan pembuka dari seluruh program komprehensif yang akan berjalan penuh setahun ke depan dan seterusnya.

“Kita menyelenggarakan Kick-Off Program Pengampuan Penanggulangan Kanker di jejaring regional RSCM, dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama antara RSCM dan masing-masing 5 RS Ampuan Utama,” terang Supriyatno.

Dalam kegiatan yang dihadiri Dirjen Layanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr. Azhar Jaya itu, juga diisi sosialisasi rangkaian acara WCD oleh Ketua Tim Pengampuan Layanan Kanker RSCM, dr Soehartati G. (BIROADPIM-RIW/ RDM/RH)

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1445 H / 2024 M. Jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arab Saudi, mulai Minggu , 12 Mei 2024 mendatang. RPH 1445 H ini, ditandatangani Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief pada 3 Januari 2024.

Secara umum, pemberangkatan jemaah haji Indonesia akan dibagi dalam dua gelombang. Jemaah haji gelombang pertama akan diberangkatkan dari tanah air menuju Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) di Madinah mulai 12-23 Mei 2024.

Sementara jemaah haji gelombang kedua akan diberangkatkan dari tanah air menuju King Abdul Azis International Airport (KAAIA) di Jeddah mulai 21 Mei – 1 Juni 2024.

Berdasarkan rilis yang diterima Abdi Persada FM pada Jumat (19/1), tahun ini Indonesia rencananya akan memberangkatkan 241 ribu jemaah haji. Seperti tahun-tahun sebelumnya, calon jemaah haji akan masuk ke asrama sehari sebelum jadwal pemberangkatan dilaksanakan.

Berikut rincian Rencana Perjalanan Haji 1445 H/2024 M:

1. 03 Dzulqa’idah 1445 / 11 Mei 2024, Jemaah Haji masuk Asrama Haji
2. 04-15 Dzulqa’idah 1445 / 12-23 Mei 2024, Pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I dari Indonesia ke Madinah
3. 13-24 Dzulqa’idah 1445 / 21 Mei-01 Juni 2024, Pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I dari Madinah ke Makkah
4. 16 Dzulqa’idah-04 Dzulhijjah 1445/24 Mei-10 Juni 2024, Pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang II dari Indonesia ke Jeddah
5. 04 Dzulhijjah 1445 / 10 Juni 2024, Closing Date
6. 08 Dzulhijjah 1445 / 14 Juni 2024, Pemberangkatan Jemaah Haji dari Makkah ke Arafah
7. 09 Dzulhijjah 1445 / 15 Juni 2024, Wukuf di Arafah
8. 10 Dzulhijjah 1445 / 16 Juni 2024, Idul Adha
9. 11-13 Dzulhijjah 1445 / 17-19 Juni 2024, Hari Tasyrik I, Tasyrik II (Nafar Awal), Tasyrik III (Nafar Tsani)
10. 16-27 Dzulhijjah 1445 / 22 Juni-03 Juli 2024, Pemulangan Jemaah Haji Gelombang I dari Jeddah ke Indonesia
11. 16 Dzulhijjah 1445 / 22 Juni 2024, Awal Kedatangan Jemaah Haji Gelombang I di Indonesia
12. 20 Dzulhijjah 1445-07 Muharram 1446 / 26 Juni-13 Juli 2024, Pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang II dari Makkah ke Madinah
13. 28 Dzulhijjah 1445-15 Muharram 1446 / 04-21 Juli 2024, Pemulangan Jemaah Haji Gelombang II dari Madinah ke Indonesia
14. 16 Muharram 1446 / 22 Juli 2024, akhir kedatangan Jemaah Haji Gelombang II di Indonesia (KEMENAG-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Kalsel melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Senin (15/1).

Konsultasi dan koordinasi tersebut terkait peran dan tanggung jawab Dewan terhadap upaya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana dan persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pembangunan Kependudukan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan salah satu yang menjadi catatan penting dari hasil kunjungan tersebut adalah mendukung percepatan lima pilar pembangunan di bidang kependudukan.

Pertama, pengendalian kuantitas penduduk. Kedua, peningkatan kualitas penduduk. Ketiga, pembangunan keluarga berkualitas. Keempat, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk. Kelima, penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.

“Pertemuan ini justru memberikan pencerahan baru bagi kita karena ternyata pengendalian pendudukan dan keluarga berencana itu kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, dampaknya luar biasa. Tidak hanya berdampak pada pengendalian penduduk secara kuantitas tapi pada akhirnya pada kualitas dan ekonomi penduduk kita,” katanya.

Untuk mendukung pencapaian hal tersebut, Firman Yusi menyatakan segera akan melakukan koordinasi dan pembahasan bersama dengan Dinas P3AKB dalam rangka persiapan pembahasan Raperda Tentang Pembangunan Kependudukan dan menargetkan sebelum akhir 2024 sudah rampung.

“Mudah-mudahan sebelum bulan September, kita sudah selesaikan perda yang kaitannya dengan grand desain pembangunan kependudukan,” harapnya.

Sementara itu, Plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI, Suharyanto mengapresiasi kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel bersama Dinas P3A-KB Kalsel.

Menurutnya, koordinasi harus dibangun antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dengan pihak legislatif karena Dewan memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran maka harus benar-benar mengerti dengan masalah-masalah setiap urusan, termasuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

“Dengan pemahaman yang satu antara legislatif dan eksekutif akan sangat membantu kelancaran dalam rangka mensukseskan kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Kita masih punya PR 5 pilar. Mudahan-mudahan dengan kunjungan ini bisa menyelesaikan 5 pilar ini dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Advokasi dan Informasi sekaligus Plt. Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, Sukaryo Teguh Santoso didampingi Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN, Munawar Asikin. (ADV/NRH/RDM/RH)