Temui Dirjen Bina Marga, Komisi III DPRD Kalsel Dorong Akselerasi Proyek Jalan Nasional

Jakarta – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya, mengawal pembangunan infrastruktur strategis di daerah.

Salah satunya dengan mendorong seluruh program jalan nasional tahun 2026 yang direncanakan pemerintah pusat, dapat berjalan optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Foto bersama : sumber Humas DPRD Kalsel

Komitmen tersebut ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustakimah, usai memimpin pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, di Jakarta, Selasa (10/2).

Mustakimah menyampaikan, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kalsel, memastikan kesinambungan pembangunan infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Selatan, sekaligus menyerap informasi langsung terkait perencanaan, prioritas program, serta tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dalam pelaksanaannya.

“Tujuan kami datang langsung ke Kementerian untuk mengetahui dan mendengar secara langsung paparan mengenai program – program pembangunan jalan nasional yang akan dilaksanakan di Kalsel,” katanya

Menurut Mustakimah, pembangunan infrastruktur jalan nasional memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi logistik, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustakimah

“Dengan adanya koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi kunci agar seluruh program dapat terealisasi dengan baik,” jelasnya

Mustakimah juga menyoroti persoalan longsornya jalan nasional di Kilometer 171 Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang hingga kini belum tertangani secara tuntas.

Permasalahan tersebut dinilai telah berlangsung cukup lama dan berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat, terutama arus transportasi dan perekonomian di wilayah selatan Kalimantan Selatan.

“Dari paparan yang kita simak, persoalan di KM 171 Satui ini terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antara Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR,” ungkapnya.

Mustakimah menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh informasi yang pasti terkait arah kebijakan penanganan lokasi tersebut. Namun demikian, DPRD Kalsel secara tegas mendorong agar persoalan ini segera mendapat kepastian dan diselesaikan secara komprehensif.

“Kami berharap ada sikap tegas dan solusi percepatan dari pemerintah pusat, sehingga persoalan yang sudah berlarut-larut ini bisa segera dituntaskan demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Jalan Daerah, Ahnes Intan, yang menyambut langsung kedatangan Komisi III DPRD Kalsel, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan perhatian legislatif daerah terhadap pembangunan infrastruktur nasional.

Ia menilai, pertemuan tersebut berlangsung konstruktif dan memberikan banyak masukan strategis, tidak hanya terkait penanganan jalan nasional, tetapi juga isu-isu lain yang saling berkaitan, seperti persoalan banjir dan ketahanan infrastruktur.

“Kami mengapresiasi kunjungan dan diskusi bersama Komisi III DPRD Kalimantan Selatan. Banyak informasi dan masukan yang kami terima, khususnya terkait kondisi jalan daerah, jalan nasional, serta keterkaitannya dengan persoalan banjir,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Penuhi Janji, DPRD Kalsel Sampaikan Tuntutan Mahasiswa ke Pemerintah Pusat

Jakarta – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menepati komitmennya dengan secara resmi menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, melalui pertemuan dengan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, M. Hidayatulloh di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/1).

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kalsel Rais Ruhayat dan Sekretaris Komisi I Ilham Noor. Hadir pula Rochadi Laksana, Kepala Subbagian Persuratan DPR RI.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan kepada DPRD Kalsel pada aksi penyampaian pendapat, Senin (19/1) lalu.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, DPRD Kalsel memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mengawal serta meneruskan aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari representasi suara rakyat Kalimantan Selatan.

“Sebagai perwakilan rakyat, kami bertanggung jawab untuk meneruskan seluruh aspirasi ini ke Senayan. Kami berharap tuntutan mahasiswa dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, karena memang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” tegas Supian HK.

Supian HK menyampaikan, melalui sinergi antara DPRD Kalsel, DPD RI, dan DPR RI, diharapkan seluruh tuntutan mahasiswa dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat serta ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

“DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai jembatan aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, dalam mendorong perubahan yang konstruktif dan berkeadilan bagi Banua,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Dayat El menyampaikan, bahwa pihaknya menerima dan menampung seluruh aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui DPRD Kalsel. Ia juga menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

“Pada prinsipnya kami menerima aspirasi mahasiswa ini. Kami akan menindaklanjutinya dan terus berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta DPR RI, agar aspirasi masyarakat Kalsel dapat dikonkretkan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Awali 2026, 8.160 Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan Lewat Coretax

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat peningkatan signifikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax pada awal tahun 2026. Hingga Sabtu (3/1) pukul 10.06 WIB, sebanyak 8.160 SPT Tahunan Tahun Pajak 2025, telah disampaikan Wajib Pajak.

Capaian tersebut menunjukkan perubahan positif dalam perilaku kepatuhan Wajib Pajak, khususnya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada 1–3 Januari 2025, jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan baru mencapai 39 SPT.

Peningkatan yang sangat signifikan ini mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan Coretax serta tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT lebih dini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyampaikan apresiasi kepada para Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sejak awal tahun.

“Kami mengapresiasi Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan sejak awal tahun melalui Coretax. Partisipasi ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran dan kemauan untuk berkontribusi secara tertib, yang menjadi fondasi penting bagi sistem perpajakan yang sehat,” ujar Rosmauli.

Ia menegaskan bahwa capaian ini bukan semata angka statistik, melainkan mencerminkan perubahan sikap dan partisipasi publik.

“Angka ini bukan sekadar capaian statistik. Di baliknya ada semangat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban secara sadar dan tepat waktu. Inilah perubahan positif yang terus kami dorong,” tutupnya. (DJP-RIW/RH)

Akhiri Tahun 2025, Kalsel Raih Apresiasi Cagar Budaya Tingkat Nasional

JAKARTA –Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional, atas komitmennya melestarikan Cagar Budaya, dengan menerima Apresiasi Cagar Budaya Peringkat Nasional Tahun 2025, dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Salah satunya untuk Bangunan Rumah Banjar Bubungan Tinggi Desa Teluk Selong Ulu di Kabupaten Banjar.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, bersama Wakil Menteri Kebudayaan RI, Giring Ganesha Djumaryo, kepada Gubernur Kalsel H. Muhidin, yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narinda.

Foto : sumber Humas Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel

Penyerahan anugerah, dilakukan pada Apresiasi Pelestarian Cagar Budaya Nasional bertempat di Graha Utama, Gedung A Lantai 3, Kompleks Kemendikbudristek, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12) malam.

Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narinda menyampaikan rasa syukur dan terima kasih, atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, apresiasi ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjaga warisan budaya sebagai identitas daerah sekaligus aset bangsa.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, komunitas budaya, akademisi, hingga masyarakat yang peduli terhadap pelestarian cagar budaya di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Tantri menegaskan, Pemprov Kalsel akan terus memperkuat kebijakan dan program pelestarian cagar budaya, baik yang bersifat benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan cagar budaya, agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Dengan diraihnya apresiasi nasional ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan semakin termotivasi untuk memperkuat peran daerah dalam menjaga kekayaan budaya lokal.

“Kami akan terus mendukung pembangunan berkelanjutan yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal,” tutupnya.(DISDIKBUDKALSEL-NHF/RIW/RH)

Akhir Tahun 2025, Pemprov Kalsel Raih Penghargaan Warisan Budaya Tak Benda

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menerima penghargaan Apresiasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) Indonesia, dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, bersama Wakil Menteri Kebudayaan RI, Giring Ganesha Djumaryo, kepada Gubernur Kalsel H. Muhidin, yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narinda, yang berlangsung bertempat di Graha Utama, Gedung A Lantai 3, Kompleks Kemendikbudristek, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/12) malam.

Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narinda menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya, atas apresiasi yang diberikan pemerintah pusat kepada Kalimantan Selatan.

Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Pemprov Kalsel hingga pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan.

Menurutnya, proses penetapan suatu karya budaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda di tingkat nasional bukanlah hal yang mudah. Diperlukan pendataan yang akurat, kajian mendalam, serta sinergi lintas sektor agar budaya daerah dapat diakui secara resmi oleh pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, Kalimantan Selatan mendapatkan penghargaan nasional berupa apresiasi Warisan Budaya Tak Benda dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Ini merupakan kerja keras semua tim di kabupaten dan kota yang terlibat, karena proses penetapan sebagai Warisan Budaya Tak Benda di tingkat nasional tidaklah mudah,” ujar Tantri.

Lebih lanjut, Tantri menjelaskan, bahwa pencatatan dan penetapan WBTb sangat penting sebagai upaya perlindungan terhadap kekayaan budaya daerah, agar tidak diklaim daerah lain maupun negara lain. Oleh karena itu, pendataan dan dokumentasi budaya akan terus diperkuat Pemprov Kalsel.

Ia juga menegaskan, bahwa komitmen Pemprov Kalsel tidak berhenti pada penerimaan penghargaan semata. Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda merupakan tugas berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pendataan dan edukasi mengenai Warisan Budaya Tak Benda Kalimantan Selatan. Tujuannya agar generasi muda semakin mencintai dan terlibat aktif dalam menjaga serta melestarikan warisan budaya yang tak ternilai harganya ini,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Galuh Tantri Narinda juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Selatan, yang telah berkontribusi dalam mendukung keberhasilan ini.

“Selamat kepada kabupaten dan kota yang telah mendukung keberhasilan Kalimantan Selatan. Mudah – mudahan ke depan semakin banyak Warisan Budaya Tak Benda yang dapat dicatatkan dan ditetapkan secara nasional,” ungkapnya.

Tantri menambahkan, Kalimantan Selatan memiliki potensi budaya yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut perlu terus digali, dilindungi, dan dikembangkan, salah satunya melalui pencatatan dan penetapan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, bahkan hingga pengakuan di tingkat global sebagai Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO.

Selain penetapan, Warisan Budaya Tak Benda yang telah diakui, juga harus terus dihidupkan dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sebagai wujud nyata pelestarian kekayaan budaya Banua.

Upaya pelestarian ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan kebudayaan yang terus ditingkatkan serta mendapatkan perhatian serius dari Gubernur Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi agar pada tahun-tahun mendatang semakin banyak karya budaya Kalimantan Selatan yang dapat ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia,” pungkasnya.

Adapun Daftar WBTb yang ditetapkan, diantaranya kota Banjarmasin, pembuatan tanggui, manopeng banyiur, pembuatan Tajau. Kabupaten Hulu Sungai Selatan tari bakanjar dan babangsai, parang bungkul. Kabupaten Hulu Sungai Utara Kain Sarigading, serta Pais Sagu. (DISDIKBUDKALSEL-NHF/RIW/RH)

Teater Tradisi Japin Carita, Ramaikan Anjungan Kalsel di TMII Jakarta

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi, Bidang Kebudayaan Seksi Kesenian, bekerja sama dengan Badan Penghubung Kalimantan Selatan, melalui Anjungan Daerah Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, menggelar pergelaran seni Teater Tradisi Japin Carita, Minggu (14/12)

Pergelaran seni Teater Tradisi Japin Carita

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Galuh Tantri Narindra, diwakili Kabid Kebudayaan Kalsel Raudati Hildayati mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya pelestarian dan promosi Warisan Budaya Takbenda Kalimantan Selatan, kepada masyarakat luas. Khususnya di tingkat nasional.

Sajian seni tersebut memadukan unsur gerak tari Japin, musik tradisional Panting, serta cerita yang diangkat dari kehidupan keseharian masyarakat Banua.

“Pergelaran Teater Tradisi Japin Carita ini dibawakan oleh Teater Warung Bubuhan Art and Culture dengan judul “Balum Apaan Lagi”,” ucapnya

Foto bersama : sumber Humas Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel

Sementara itu, Kepala Seksi Kesenian Sunjaya Adhiarso menambahkan, pertunjukan tersebut mengemas pesan budaya secara komunikatif dan menghibur, sekaligus memperkenalkan kekayaan seni tradisi Kalimantan Selatan kepada pengunjung TMII.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap seni tradisi daerah dapat terus lestari.

“Kami ingin generasi muda, serta menjadi bagian dari penguatan identitas budaya Banua di kancah nasional,” tutupnya. (BID.KEBUDAYAANKALSEL-NHF/RIW/RH)

Peringati Hari Disabilitas International, BSI Tingkatkan Layanan Ramah Difabel

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan yang dapat diakses seluruh nasabah termasuk penyandang disabilitas. Bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas International 2025, pada Rabu (3/12), BSI menunjukkan layanan di cabang yang ramah disabilitas dengan tersedia kursi roda, jalur landai ATM yang telah dilengkapi huruf Braille, toilet ramah penyandang disabilitas, layanan e-channel dan BSI Call 14040 yang responsif, serta mesin ATM yang telah dilengkapi huruf Braille.

Bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas International, Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo didampingi Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy dan SEVP Operations BSI, Ana Nurul Khayati berkesempatan menyapa nasabah penyandang disabilitas di Kantor Pusat BSI di Jakarta Selatan.

Sementara Wakil Direktur Utama Bob Tyasika Ananta dan SEVP Funding and Transaction BSI Ida Triana Widowati menyapa nasabah di kantor BSI Tower, Medan Merdeka Selatan Jakarta.

Selain di Jakarta, peringatan hari disabilitas juga dilakukan seluruh kantor BSI, salah satunya dihadiri Direktur Sales and Distribution BSI, Anton Sukarna, yang menyapa nasabah di kantor layanan di Bandung. Selain menyapa, BSI memberikan apresiasi dalam bentuk tabungan dan souvenir hasil karya disabilitas kepada nasabah yang datang.

Direksi juga menyapa pegawai disabilitas yang bekerja di BSI. Komitmen ini juga sejalan dengan upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 10 yaitu berkurangnya kesenjangan.

Anggoro Eko Cahyo mengungkap, bahwa saat ini 100% outlet BSI atau sekitar 1.032 cabang ramah bagi penyandang disabilitas. Terdapat lantai landai untuk akses kursi roda serta toilet yang ramah disabilitas.

Sementara 75% layanan ATM/CRM atau 4.500 mesin dilengkapi huruf Braille yang memudahkan nasabah penyandang tunanetra melakukan transaksi. BSI juga menyediakan e-channel BSI di antaranya BSI Call 14040, BYOND by BSI, BSI Net Banking maupun BSI Agen yang jumlahnya lebih dari 100 ribu agen di seluruh Indonesia yang mudah diakses nasabah.

“Kami mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional bagi teman-teman disabilitas semoga tetap berdaya, berkarya, dan mandiri. BSI sebagai bank syariah yang inklusif bertekad untuk mendorong terus akselerasi layanan yang bisa diakses seluruh elemen nasabah termasuk teman-teman disabilitas,’’ kata Anggoro.

Anggoro menambahkan, saat ini BSI memberi kesempatan atau ruang berdaya bagi disabilitas untuk bekerja sesuai bidangnya. Saat ini sedikitnya 13 orang pegawai BSI tergolong penyandang disabilitas.

‘’Kami juga punya UMKM disabilitas binaan bekerjasama dengan BSI Maslahat dan ekosistem BSI Agen. Harapan kami, BSI bisa menjadi sahabat finansial, sosial dan spiritual untuk menjadi mitra bagi seluruh stakeholders dengan layanan inklusif,” tambahnya.

BSI juga memiliki perhatian kepada penyandang disabilitas dengan setiap tahun menyediakan fasilitas mudik gratis bertepatan menyambut Idul Fitri. Akses kendaraan khusus ini mempermudah para penyandang disabilitas merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman dengan kendaraan khusus. (RIW/RH)

Sukses Gelar Festival Gerbang Nusantara, Ini Harapan Gubernur Muhidin

JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, sukses menggelar Festival Gerbang Nusantara 2025, di DKI Jakarta, pada 28–29 November 2025. 

Pertunjukan seni khas Banjar, Tari Kuda Gipang dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan, Festival Gerbang Nusantara ini, merupakan agenda budaya tahunan yang menjadi wadah interaksi, apresiasi, dan pelestarian seni budaya daerah.

Festival tahun 2025 mengangkat tema “Berkolaborasi dan Bertransformasi dalam Harmoni Budaya”,, artinya menegaskan komitmen Pemprov Kalsel untuk mendorong inovasi sekaligus menjaga nilai-nilai budaya sebagai identitas bangsa.

“Beragam agenda dilaksanakan untuk semakin memperkuat jejaring budaya, serta menghidupkan kembali ruang-ruang publik sebagai pusat interaksi kultural masyarakat,” ungkapnya.

Hasnuryadi menyampaikan, adapun rangkaian acara lebih beragam dibanding tahun – tahun sebelumnya. Diantaranya penampilan kesenian khas Madihin, Fashion Show Wastra Kalimantan dan Sajian Rasa Suguhan Budaya. Kemudian dilanjutkan, parade tari daerah di Taman Mini Indonesia Indah, ditampilkannya film tentang sejarah perjuangan revolusi fisik Kalimantan Selatan melalui audio visual, pergelaran seni budaya hingga tarian tradisional.

“Kami ingin menghadirkan ruang bersama untuk seniman, budayawan, pelaku kreatif. Kolaborasi dan transformasi bukan hanya simbol perayaan, tetapi juga komitmen membawa budaya sebagai kekuatan daerah,” jelasnya

Sementara itu, Wakil Menteri Kebudayaan RI, Giring Ganesha menyampaikan, Festival Gerbang Nusantara ini menjadi ajang untuk menampilkan potensi seni dan budaya khas masing – masing, dengan keterlibatan komunitas kreatif dan para generasi muda, semakin memperkaya keberagaman aktivitas, yang dinilai memiliki potensi besar memperkenalkan Kalsel ke kancah Internasional.

Wakil Menteri Kebudayaan RI, Giring Ganesha

“Gelaran ini dapat memberi dampak yang lebih luas, tidak hanya dari sisi pelestarian budaya, tetapi juga peningkatan ekonomi kreatif, penguatan identitas daerah, dan pengembangan pariwisata berbasis budaya,” tutupnya. (BidKebudayaanDisparKalsel-NHF/RIW/RH)

BSI Dukung Kolaborasi Digitalisasi Layanan Haji Bersama Kementerian Haji

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj), untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan bagi jamaah haji Indonesia.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Jakarta Jumat (21/11), sebagai bagian dari komitmen kedua pihak dalam menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih aman, nyaman, dan modern, melalui pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan dalam penyelenggaraan haji. 

MoU ditandatangani  Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo dengan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf. Melalui kesepakatan tersebut, BSI bersama Kementerian Haji Umrah menyepakati beberapa aspek. Antara lain operasional dan kebutuhan transaksi keuangan kelembagaan dan dalam penyelengaraan haji umrah, kemudahan akses layanan haji bagi para calon jamaah haji Indonesia, dan juga penggunaan produk dan layanan keuangan syariah di BSI.

Penandatanganan MOU ini juga merupakan tonggak awal layanan haji tahun 2026. Pemerintah telah mengumumkan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) 2026 adalah sebesar Rp87.409.365,45 per jamaah, dimana rata-rata jamaah membayar Rp54.193.806,58 dan sisanya ditanggung nilai manfaat dana haji. Bipih tahun ini lebih rendah sekitar Rp2 juta dibandingkan Bipih 2025.

Saat ini, penyelenggaraan memasuki persiapan pelunasan Bipih yang diperkirakan pada pekan keempat November 2025.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi kerjasama yang menjadi babak penting dalam mendukung penyelenggaraan haji Indonesia yang setiap menjadi salah satu negara dengan jamaah terbesar di dunia.

“Kami berkomitmen menyediakan layanan perbankan syariah yang lebih cepat, aman, dan terkoneksi dengan sistem di Arab Saudi sehingga jamaah dapat beribadah dengan tenang dan juga dapat melakukan transaksi keuangan di Arab Saudi secara aman,” ujarnya.

BSI juga telah menyiapkan berbagai layanan pelunasan biaya haji melalui berbagai channel baik offlline, online atau melaluli BSI Agen yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia.

“Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga peningkatan pelayanan haji dan umrah menjadi prioritas utama kami setiap tahun,” ujarnya.     

Dia menegaskan  kolaborasi dan sinergi dengan bank syariah terutama BSI, sebagai bank syariah terbesar diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan kemudahan layanan bagi calon jamaah haji Indonesia.

“Kami berharap BSI juga dapat mempermudah jamaah baik di Tanah Air maupun saat berada di Tanah Suci”, harapnya.

BSI adalah market leader bank yang melayani jamaah dari di Indonesia. Rerata setiap tahunnya, sebanyak 83% calon Indonesia berangkat ke Arab Saudi melalui layanan BSI. Dari sisi Tabungan haji, BSI saat ini mengelola lebih dari  6,7 juta rekening dengan sekitar 51% di antaranya sudah masuk dalam daftar tunggu (waiting list) untuk berangkat haji.

Anggoro juga mengungkap BSI terus mengedukasi masyarakat untuk menyiapkan keuangan haji secara terencana sehingga dana nasabah sudah siap saat pelunasan.

Selain itu, perusahaan juga mengoptimalkan penyediaan layanan keuangan syariah yang mudah diakses bagi calon jamaah haji, melalui digitalisasi layanan haji melalui BSI e-channel.

Diantaranya, 1.130 kantor cabang BSI, 5.969 ATM, Lebih dari 100 ribu BSI Agen, mobile banking BYOND by BSI  maupun BSI Net.

“Digitalisasi layanan haji merupakan bagian dari strategi BSI dalam mendukung percepatan transformasi layanan haji. Kami ingin memastikan calon jamaah dapat mengakses layanan haji dengan mudah, aman dan realtime dan sesuai prinsip syariah,” ujar Anggoro Eko Cahyo.

Dia juga menambahkan dengan proses yang semakin praktis dan mudah, calon jamaah dapat melakukan seluruh aktivitas perbankan terkait haji kapan pun dan di mana pun, tanpa harus datang ke kantor cabang. (RIW/EYN)

Jadi Tuan Rumah Bazar Amal Tahunan WIC, Kalsel Kenalkan Baksa Kembang dan Sasirangan ke 41 Negara Sahabat

Jakarta – Women’s International Club (WIC) Jakarta, kembali menggelar Bazar Amal Tahunan, di Jakarta International Convention Center, Hall B, pada 19-20 November 2025. Bazar ke-56 tahun ini, dibuka istri Wakil Presiden RI, Selvi Gibran Rakabuming, didampingi dan istri Gubernur Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin, mewakili Provinsi Kalimantan Selatan, selaku sponsor utama bazar tahun ini, pada Rabu (19/11).

Turut hadir pada acara tahunan ini, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman beserta istri, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK beserta istri, jajaran Forkopimda Kalsel, serta sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Kepada wartwan Press room Pemprov Kalsel, usai pembukaan, Gubernur Muhidin mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalsel sangat berterima kasih, sudah ditunjuk sebagai tuan rumah Bazar Amal Tahunan WIC tahun 2025.

“Kita berkesempatan mengenalkan Tari Baksa Kembang, dan kain khas Sasirangan yang sudah diakui UNESCO,” paparnya.

Bahkan, menurut Muhidin, istri Wakil Presiden diberi kesempatan melukis motif awal untuk kain Sasirangan, yang akan dilanjutkan para pengrajin Banua. Setelah selesai, kain ini kemudian akan diberikan kepada istri Wakil Presiden, Selvi Gibran Rakabuming.

‘Alhamdulillah hari ini kita menjadi tuan rumah Women’s International Club (WIC). Antusiasme para duta besar luar biasa, sekitar 41 duta besar hadir,” ucap Muhidin didampingi Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman beserta istri.

Dengan penunjukan Kalsel sebagai promotor utama atau tuan rumah Bazar Amal Tahunan WIC tahun ini, maka diharapkan seni dan budaya Kalsel semakin dikenal di dunia internasional, serta menjadi pembuka jalan peningkatan jumlah kunjungan wisata.

Perlu diketahui, selain menampilkan kain Sasirangan, stall Kalimantan Selatan juga megenalkan makanan khas daerah dan souvenir kerajinan khas Kalimantan Selatan, sekaligus mempromosikan pariwisatanya.

Bazar tahunan ini, diikuti sekitar 41 kedutaan besar negara-negara sahabat di Indonesia mulai dari Kedutaan Republik Armenia sampai kedutaan Venezuela. Termasuk juga didalamnya 225 bisnis stall, 29 stall makanan dan minuman, dan 3 stall amal, stall WIC Merchandise, dan stallWhite Elephant, dengan harga tiket masuk seharga Rp. 25.000 per orang. (RIW/APR)

Exit mobile version