JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta untuk membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Senin (13/1).
Suasana Kunjungan Kerja DPRD Kalsel ke DPRD DKI Jakarta
Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, disambut oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, beserta jajaran.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim menjelaskan bahwa salah satu upaya DKI Jakarta dalam mengoptimalkan PAD adalah melalui penerapan peraturan daerah (Perda) baru tentang retribusi sampah. Perda ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan terkait pentingnya pengelolaan sampah.
“Ada Perda retribusi sampah, yang mengharuskan masyarakat memilah sampah sejak awal. Perda ini tidak hanya berlaku di lingkungan rumah tangga, tetapi juga untuk perusahaan,” jelas Lukmanul Hakim.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo mengapresiasi langkah DKI Jakarta dan mencatat bahwa penerapan Perda retribusi sampah dapat menjadi inspirasi bagi Kalsel.
“Di DKI ini ada Perda tentang retribusi sampah, yang mengharuskan warga memilah sampah sendiri. Saat ini, Pemprov DKI sedang melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Perda ini,” ujar Kartoyo di akhir kegiatan.
Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi DPRD Kalsel dalam meningkatkan PAD melalui kebijakan-kebijakan inovatif dan adaptif. (ADV-NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyatakan PWI mendukung program ketahanan pangan Pemerintahan Prabowo melalui kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Hal ini tercermin dari kegiatan HPN 2025 yang telah disepakati antara Panitia Pelaksana (Panpel) HPN Pusat dan Daerah,” ujar Hendry pada Rapat Persiapan HPN 2025 di Jakarta, Senin (13/1).
Dalam Rapat yang dipimpin Ketua Panpel HPN 2025 Pusat, Raja Pane ini juga mendengarkan laporan kegiatan “soft launching” HPN 2025 di Banjarmasin, Jumat (10/1) lalu. Kegiatan yang ditandai penyerahan foto logo dan maskot HPN 2025 dari Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun kepada Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar.
Hendry menegaskan PWI mendukung program pemerintah bukan untuk “menjilat”. Ini untuk menjaga kedaulatan negara. Ini untuk menegaskan kembali bahwasanya ideologi PWI adalah Merah Putih. NKRI. Sesuai spirit Kongres PWI pertama di Surakarta tahun 1946 lalu.
“Oleh karena itu, selain memberikan dukungan positif, PWI tetap akan bersikap kritis dan melakukan kontrol sosial,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panpel Pusat HPN 2025 Pusat, Raja Pane menyatakan sejumlah program sudah disepakati akan mengisi kegiatan HPN 2025. Di antaranya seminar “Pers Mendorong Terwujudnya Ketahanan Pangan Nusantara” yang dijadwalkan akan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor pertanian, mulai dari Menko Pangan Zulfikli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur Kalsel H Muhidin, akademisi dari Universitas Lumbung Mangkurat hingga Kelompok Tani Andalan di Kalsel.
Setelah menghadiri “soft launching” HPN 2025 di Banjarmasin dan melihat langsung dukungan Pemprov Kalsel, Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyatakan bersyukur. Kalsel, tambahnya, memang pantas jadi tuan rumah HPN 2025. Persiapannya luar biasa.
“Ini keputusan yang tepat,” katanya.
Tak lupa, Hendry juga meminta Panpel HPN 2025 Pusat memanfaatkan sisa waktu jelang peringatan HPN 2025 secara optimal. Presiden Prabowo diharapkan hadir dalam acara puncak HPN 2025 yang mengambil tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”.
HPN 2025 juga memiliki sejumlah program lainnya, baik yang didedikasikan untuk kemajuan pers nasional maupun pembangunan Indonesia. Seperti seminar nasional bertajuk “Ekonomi Pancasila Prabowonomics”.
Setiap tahun, peringatan HPN dilaksanakan pada 9 Februari, yakni hari kelahiran PWI. Terkait HPN 2025, peringatan HPN-nya akan disesuaikan dengan dinamika yang ada.
“Tapi tanggal berapa pun diadakan, HPN adalah PWI. PWI adalah HPN sesuai Keppres tahun 1985,” tegas Hendry. (PWI.PUSAT/RDM/RH)
JAKARTA – Plh. Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar secara resmi membuka asesmen pejabat lingkup Pemerintahan Provinsi Kalsel di Dinas Psikologi TNI AU Haim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (13/1) pagi.
Penandatanganan Pakta Integritas para peserta asesmen
Asesmen ini diikuti sebanyak 38 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 33 pejabat Administrator. Selain pejabat dari lingkup Pemprov Kalsel, asesmen juga diikuti pejabat dari Pemko/Pemkab se-Kalsel.
Pada pembukaan oleh Plh. Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, tampak hadir juga Kepala Dinas Psikologi TNI AU, Marsekal Pertama (Marsma) TNI Zamzani.
Plh. Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar dalam sambutan pembukaan menyampaikan, bahwa Pemprov Kalsel memandang profesionalisme ASN merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Pemprov Kalsel berupaya memastikan setiap aparatur dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal demi kemajuan Kalsel, melalui berbagai program pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan,” sampai Roy.
Sesuai undang – undang dan peraturan pemerintah, penilaian uji kompetensi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas ASN.
“Pelaksanaan penilaian kompetensi ini bertujuan mengidentifikasi dan memetakan kompetensi manajerial para pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator, sebagai bagian dari pemetaan kompetensi ASN yang komprehensif,” lanjut Roy.
Di akhir sambutan, Roy menyampaikan harapan agar pelaksanaan uji kompetensi dengan assesment center dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal.
“Diharapkan melalui assessment center ini kita dapat menilai kompetensi, potensi dan kinerja saudara-saudara sekalian secara objektif dan terukur. Semoga kita dapat memilih pemimpin-pemimpin yang tidak hanya unggul, tapi juga memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalsel,” harap Roy.
Sementara itu, Kepala Dinas Psikologi TNI AU, Marsekal Pertama TNI Zamzani, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan Pemprov Kalsel untuk mengadakan uji kompetensi dengan assessment center di Dispsiau Halim Perdana Kusuma.
“Kami berkomitmen untuk melaksanakan uji kompetensi para pejabat Pemprov Kalsel ini sebaik – baiknya, seobjektif mungkin dan seprofesional mungkin. Kepada para peserta, kami harapkan dapat mengikuti sebaik – baiknya dan semoga melalui uji kompetensi ini dapat meningkatkan kinerja bapak dan ibu secara profesional,” sampai Zamzani.
Uji kompetensi ini akan dilaksanakan selama dua hari, pada 13 dan 14 Januari 2025, diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator lingkup Pemprov Kalsel, serta beberapa dari Pemkab/Pemko wilayah Kalsel.
Adapun tahapan yang harus dilalui untuk para peserta Eselon II adalah Psikotes, CAT Assessment, Tes Tertulis, serta Pengerjaan DCI dan Pembuatan Paparan Analisis Kasus.
Sedangkan untuk para peserta Eselon III adalah Pembuatan Materi Paparan Analisis Kasus, Pembuatan DCI, Leaderless Group Discussion (LGD) dan wawancara.
Diakhir pembukaan juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas antara Plh Gubernur Kalsel dengan perwakilan peserta, yang diwakili Kepala Dinas Perdagangan, Sulkan dan Inspektur Pembantu IV, Yuni Indriaswary Barito dari Inspektorat. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Sehingga BPIH tahun ini turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.
Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah. Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rata – rata jemaah haji 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.
Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun. Rata-rata nilai manfaat per jemaah pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01.
“Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Jakarta, Selasa (7/1)
Di saat yang sama, pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia.
Sebagai wakil Kementeriam Agama dalam Panitia Kerja BPIH, Hilman Latief menjelaskan sejumlah alasan hingga biaya haji bisa diturunkan.
Pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah – Muzdalifah – Mina (Armuzna). Total efisiensi ini mencapai Rp600 Miliar.
“Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri,” sebut Hilman.
Alasan kedua, dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024.
“Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi. Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” sambungnya.
Lebih lanjut Hilman mengatakan, pihaknya mengapresiasi tim pengadaan Kemenag yang cukup ulet dalam bernegosiasi sehingga langkah melakukan efisiensi bisa dioptimalkan.
Alasan ketiga, lanjut Hilman, penurunan biaya haji tahun ini karena ada pembeliaan sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024. Sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi.
“Kita optimalkan alat yang ada saat ini, seperti mesin pembaca dokumen travel, alat pendataan bio visa, dan lainnya. Alhamdulillah ini bisa menurunkan biaya haji,” papar Hilman.
Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus. (KEMENAG-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Jadwal dan tempat rencana Gubernur Kalsel, Muhidin yang akan melakukan asesmen pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel terjawab sudah.
Kepastian jadwal dan tempat asesmen ini diketahui setelah Gubernur, Muhidin melakukan silaturahmi dan kunjungan ke Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara (DISPSIAU) di Kompleks Halim Perdana Kusuma Jakarta, akhir pekan tadi.
Pada kunjungan itu, Gubernur, Muhidin yang didampingi pejabat BKD Provinsi Kalsel diterima langsung Kepala Dinas Psikologi TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI Zamzani, M.Psi, Psikolog.
Setelah mendapatkan lampu hijau asesmen pejabat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beberapa waktu lalu, Gubernur, Muhidin pun memastikan asesmen pejabat Eselon II Pemprov Kalsel akan dilakukan pada 13-14 Januari 2024 di DISPSIAU.
“Hari ini kita datang ke DISPSIAU bagian asesmen yang juga berpredikat A, untuk melaksanakan asesmen. Alhamdulilah, bulan Januari mendatang bisa melaksanakan asesmen pejabat Pemprov Kalsel,” kata Muhidin.
Gubernur pun memastikan, asesmen akan dilaksanakan selama 2 hari pada 13-14 Januari 2025.
“Alhamdulilah. Mulai tanggal 13-14 Januari 2024 bisa asesmen 60 orang dan hasilnya diketahui setelah 10 hari. Ini upaya kita mencari yang terbaik untuk kepala dinas di Pemprov Kalsel untuk menunjang pembangunan di Banua,” ungkap Muhidin.
Sementara itu, Kepala DISPSIAU Marsma TNI Zamzani mengaku suatu kehormatan pihaknya dikunjungi dan dipercaya sebagai penyelenggara asesmen Pejabat Pemprov Kalsel oleh Gubernur, Muhidin.
“Suatu kehormatan bagi kami atas kunjungan dan kepercayaan Bapak Gubernur Kalsel melaksanakan asesmen pejabat Pemprov Kalsel,” kata Zamzani.
Marsma TNI Zamzami pun menyebutkan, asesmen ini penting bertujuan untuk mengetahui potensi dan kompetensi serta pengalaman-pengalaman ada di seorang pegawai/pejabat.
“Kita siap melaksanakan asesmen untuk mencari pegawai/pejabat yang sesuai kompetensi untuk menunjang tugas di Pemprov Kalsel agar menjadi baik dan sukses,” tutupnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima penghargaan pada acara Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, di Jakarta Pusat, Selasa (17/12) malam.
Penghargaan yang diterima Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim Ini berhasil meraih kategori “Informatif” Pemerintah Provinsi dengan skor 95,74 poin pada Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim menerima penghargaan pada Anugerah KIP 2024
Hal ini menunjukan bahwa Pemprov Kalsel terus berkomitmen pada keterbukaan informasi transparan dalam capaian level daerah untuk pengembangan di Provinsi Kalsel.
“Ini menjadi upaya kita untuk terus memacu keterbukaan informasi di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Muslim.
Ia juga menjelaskan, pada tahun 2023 Indeks KIP Kalsel berada pada predikat “Menuju Informatif” dengan skor 83,71 poin dan di tahun 2024 berhasil naik menjadi kategori “Informatif” dengan skor 95,74 atau naik 12.33 poin dari tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, Ia menerangkan bahwa predikat Informatif yang diraih Pemprov Kalsel ini menunjukan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya yang transparan mengenai informasi-informasi yang ada di Banua.
“Penghargaan yang diraih ini juga didukung oleh Gubernur Kalsel, Muhidin yang terus mendorong agar Pemerintah Provinsi dapat memberikan informasi secara transparan dan terbuka di Kalsel,” ungkapnya.
Oleh karna itu, pihaknya berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan agar semua aktifitas yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh masyarakat.
Muslim juga berharap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk terus mendukung peningkatan Indeks KIP.
Untuk diketahui, sebanyak 22 Provinsi di Indonesia berhasil berhasil meraih kategori Informatif pada malam anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024. (DISKOMINFOKALSEL-BDR/RDM/RH)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil memborong 3 (tiga) penghargaan sekaligus pada APBD Award 2024 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel (kanan) saat menerima penghargaan
Pemberian penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).
Tiga penghargaan yang diraih Kalimantan Selatan terdiri dari beberapa kategori, yaitu:
Kategori Realisasi Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi Peringkat Pertama, Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Peringkat Pertama, dan Kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Peringkat Keempat. Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel Subhan Nor Yaumil, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang telah diraih. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Kalimantan Selatan berhasil menunjukkan performa luar biasa di bidang pengelolaan keuangan. Sekdaprov Roy Rizali Anwar menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efektif.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efektif,” ucap Roy.
Ia menegaskan bahwa 3 penghargaan tersebut dedikasikan untuk masyarakat Kalimantan Selatan, yang selalu mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
“Mudah-mudahan, kinerja APBD ke depan semakin baik, dan tentunya penghargaan ini dapat terus kita pertahankan di tahun 2025 mendatang,” lanjut Roy.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Muarits dalam laporannya menyampaikan, bahwa Rapat ini dihadiri secara luring sebanyak 641 orang peserta dan secara daring sebanyak 385 orang peserta yang terdiri dari kepala daerah, sekretaris daerah, kepala bapedda, kepala bapenda provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. Ia berharap, penghargaan ini mampu memotivasi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung efisiensi dan akurasi pengelolaan anggaran. Pada acara penganugerahan APBN Award 2024, juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dengan tema “Kebijakan Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informasi”.
Dalam Rakornas ini, berbagai narasumber dihadirkan, diantaranya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas), Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ketua KPK, dan Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah membahas strategi meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui inovasi teknologi informasi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sambutannya turut menyoroti pola pikir kepala daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tito menilai banyak kepala daerah yang hanya fokus pada belanja daerah tanpa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
“Banyak kepala daerah hanya berpikir bagaimana cara membelanjakan anggaran, tidak berinovasi untuk meningkatkan pendapatan. Akhirnya, banyak yang terjebak dan terkena kasus korupsi. Padahal, pengelolaan APBD yang sehat itu bukan hanya soal belanja, tetapi juga bagaimana meningkatkan PAD melalui terobosan kreatif,” ucap Tito.
Tito juga menyoroti kelemahan dari pola pikir birokrat yang cenderung bergantung pada transfer dana dari pusat tanpa mencari cara untuk meningkatkan PAD.
“Biasanya, kepala daerah yang berlatar belakang entrepreneur lebih inovatif dalam mengembangkan potensi wilayahnya. Mereka punya insting untuk menciptakan pendapatan lebih besar yang memudahkan pelaksanaan program-program daerah,” lanjut Tito.
Lebih lanjut, Tito berharap kepala daerah dapat mengembangkan badan usaha milik daerah (BUMD) secara maksimal untuk menjadi sumber pendapatan baru. Ia juga mencontohkan Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait yang memiliki latar belakang pengusaha sebagai sosok yang dianggap mampu berpikir kreatif untuk meningkatkan PAD jika menjabat sebagai kepala daerah.
“Kalau pemimpin dengan insting entrepreneur, pasti berpikir bagaimana caranya menambah pendapatan, sehingga belanja program jadi lebih ringan. Sementara, banyak birokrat hanya fokus pada belanja, tanpa memikirkan sumber baru untuk pendapatan,” tutup Tito (BIRO.ADPIM/MRF/RDM/RH)
JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto secara resmi melantik Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2024. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (16/12) siang.
Momen pelantikan Gubernur Kalsel oleh Presiden RI di istana negara Jakarta
Pelantikan Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, digelar berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/P Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Masa Jabatan Tahun 2021-2024 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2024.
Surat keputusan tersebut dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Setelah pelantikan, Muhidin pun secara resmi mengemban tugas sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sampai dengan dilantiknya Gubernur Kalimantan Selatan hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024.
“Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang, dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Presiden Prabowo mendiktekan penggalan sumpah jabatan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Muhidin mengatakan akan tetap melanjutkan program yang direncanakan sebelum melanjutkan kembali tugas kepemimpinannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan terpilih.
“Alhamdulillah kemarin ada surat dari Presiden bahwa kita akan dilantik pada hari ini. Kita meneruskan sampai nanti mungkin tanggal 7 Februari kita meneruskan kembali karena kita terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Selatan,” katanya.
Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat Presiden, Prabowo Subianto untuk selanjutnya diikuti para undangan.
Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Wakil Presiden, Gibran Rakabuming, para pimpinan lembaga tinggi negara, para Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, para menteri kabinet Merah Putih, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (BIRO.SETPRES-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menghimbau para pengusaha turut membantu mengembangkan Bank Kalsel. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian, saat rombongan komisinya berkunjung ke BanK Kalsel Cabang Jakarta pada Kamis (12/12). Ia mengatakan dengan adanya dukungan dari para pengusaha di Kalsel, maka turut juga mendukung sektor ekonomi di Banua.
“Kalau pengusaha itu semuanya bergabung ke Bank Kalsel untuk menambah suatu permodalan atau penyaluran dari pada aset, itu sangat bagus sekali,” kata Politisi Partai NasDem itu.
Komisi II DPRD Kalsel berkunjung ke Bank Kalsel Cabang Jakarta
Jahrian juga mengapresiasi dan mendukung upaya Bank Kalsel yang turut menunjang ketahanan pangan. Selain itu, ia berharap Bank Kalsel cabang Jakarta memiliki tanah atau aset sendiri untuk dijadikan kantor. Hal ini mengingat tingginya sewa gedung yang ditempati sekarang ini.
“Makanya suatu saat kita berharap harus memiliki tanah sendiri nanti di Jakarta ini. Karena kan di sini ini sangat strategis sekali. Karena perutaran ekonomi global ada di sini,” harapnya.
Rombongan Komisi II DPRD Kalsel ini disambut oleh pihak Bank Kalsel Cabang Jakarta, Agus Setiawan. Ia mengucapkan terima kasih dan berbangga atas kunjungan Wakil Rakyat “Rumah Banjar” tersebut serta berharap mendapat dukungan dari DPRD Kalsel untuk perkembangan Bank Kalsel Cabang Jakarta. (ADV-NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan upaya penanggulangan bencana, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan audiensi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Kamis (12/12).
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat menyampaikan bahwa kunjungan kerja yang juga didampingi perwakilan BPBD Kalsel ini dapat menambah referensi positif terkait penanggulangan bencana di daerah.
Dalam diskusi itu, lanjut Ketua Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini, juga membahas rencana revisi Perda Kalsel tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana.
”Kedepan kita berharap penanggulangan bencana di Kalsel dapat lebih baik,” harapnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ahmad Sarwani. Ia berharap BNPB dapat memfasilitasi peralatan penunjang penanggulangan bencana, seperti kebakaran hutan maupun banjir dalam meningkatkan upaya penanggulangan bencana di Kalsel.
“Dengan begitu upaya untuk membantu masyarakat akan lebih positif lagi,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Analis Kebijakan Ahli Muda BNPB RI, Aminudin Hamzah memberikan apresiasi terhadap kunjungan Komisi I DPRD Kalsel. Ia menilai kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi berbagai pihak dalam upaya penanggulangan bencana.
“Hal ini menunjukkan DPRD Kalsel sangat mendukung upaya penanggulangan bencana, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Dengan adanya upaya ini, kolaborasi terhadap penanggulangan bencana akan semakin massif dan meningkatkan kualitas penanggulangan bencana,” jelasnya.
Aminuddin juga berharap melalui kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel ini dapat menambah kapasitas dan menambah upaya dukungan seperti dinas-dinas terkait dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kalsel. (ADV-NRH/RDM/RH)
