Kategori: Jakarta

JAKARTA – Wakil Presiden RI KH. Maruf Amin menyebut, sektor pertanian Indonesia selama dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif sehingga mampu menjadi bantalan ekonomi di tengah kompleksitas pandemi, juga dampak perubahan iklim ekstrem dan dampak ketegangan geopolitik dunia.

“Ketangguhan sektor pertanian makin diuji dengan adanya ancaman krisis El Nino, sektor pertanian mampu mencukupi suplai beras sepanjang krisis tersebut,” ujar Wapres dalam kegiatan Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian 2023 di Istana Wapres, Jakarta, pada Senin (14/8).

Di tengah berbagai tantangan dan hambatan, sektor pertanian Indonesia telah menunjukkan kinerja positif. Pada tahun 2022 PDB Sektor pertanian tumbuh sebesar 2,33 (y-on-y). Hingga triwulan II 2023, PDB sektor pertanian tumbuh 14,28% (q-to-q).

Selain itu, Indonesia juga mengalami surplus dalam perdagangan produk pertanian. Pada tahun 2022, surplus perdagangan produk pertanian mencapai Rp275,15 trilyun. Selama Januari-Juni 2023, ekspor produk pertanian mencapai Rp258,46 trilyun dan mengalami surplus sebesar Rp74,35 trilyun.

“Alhamdulillah masalah pangan selama ini bisa diatasi dan harga pangan relatif terjaga. Ini ditunjukkan dengan turunya inflasi di Indonesia dan masih berada pada batas terkendali karena keberhasilan kita menjaga pasokan,” katanya.

Namun di samping itu, Wapres meminta agar kinerja pertanian dapat ditingkatkan kembali dalam menopang kemungkinan adanya krisis pangan global. Artinya capaian sektor pertanian Indonesia harus berada pada level sebelum masa pandemi.

“Capaian kita belum kembali ke situasi normal karena itu kita masih dituntut untuk bekerja lebih keras lagi setelah melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Saya menyambut baik inisiatif Kementan untuk pemberian Adhikarya Pembangunan Pertanian sebagai penghargaan atas dedikasi dan kerja keras berbagai pihak,” katanya.

Di tempat yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, penyerahan penghargaan Adhikarya ini merupakan wujud apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada para pihak yang selama ini sudah membuktikan diri bekerja keras untuk mensukseskan pembangunan pertanian di Indonesia.

“Dengan penghargaan ini diharapkan kita semakin termotivasi dalam pelaksanaan pembangunan sektor pertanian. Ini juga adalah sebuah wujud kepedulian kita kepada kepentingan bangsa dan negara termasuk dua menteri yang hadir yang telah berkontribusi melampaui tugas fungsi dan peranan mereka,” katanya.

Penghargaan Adhikarya Utama diberikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, beserta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Keduanya dinilai terlibat langsung bersama sejumlah kepala daerah yang terdiri dari 10 Gubernur dan 12 Bupati dalam gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino, untuk tambah tanam padi pada bulan Agustus – September 2023 seluas 500.000 hektar.

Kesepuluh Gubernur yang menerima Adhikarya Nararya adalah Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Lampung, Pj. Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Gubernur Sulawesi Selatan.

Sementara Pemberian Penghargaan Adhikarya Pratama diberikan kepada 12 Kabupaten sentra yang telah memberikan dukungan maksimal dalam penyediaan pangan nasional, yaitu: Bupati Deli Serdang, Bupati Banyuasin, Bupati Indramayu, Bupati Grobogan, Bupati Lamongan, Bupati Bone, Bupati Lampung Tengah, Bupati Pandeglang, Pj. Bupati Barito Kuala, Bupati Lombok Tengah, Bupati Klaten, dan Bupati Gowa. (KEMENTAN-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Perbaikan Jalan Nasional KM 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) yang rusak akibat longsor, diduga karena aktivitas pertambangan batu bara sekitar lokasi sejak September 2022 lalu, kini menjadi perhatian Pemerintah Pusat.

Kementerian PUPR melalui Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I, Boby Ali Azhari mengatakan,kerusakan Jalan KM 171 menjadi atensi. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga agar segera menindak lanjuti permasalahan jalan nasional yang longsor akibat pertambangan di KM. 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

“Direktorat Jenderal Bina Marga juga sudah mulai merencanakan, karena kerusakan bukan karena bencana, kalau bencana bisa dikerjakan langsung,” ungkap Boby usai kunjungan kerja jajaran Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Pemprov Kalsel, bersama perwakilan Dinas PUPR Kalsel,di kantor Kementerian PUPR di Jakarta, baru-baru tadi.

Boby menambahkan, untuk perbaikan Jalan KM 171, ada beberapa proses yang harus dilakukan, di antaranya terkait desain dan anggaran pengejaran. Apalagi kerusakan Jalan Km 171 bukan karena bencana alam, yang penanganannya mesti cepat ditindaklanjuti.

“Kalau bagian dari bencana, langsung dikerjakan. Kalau bukan bencana, didesain dulu. Apalagi longsor dan segala macam,” lanjut Boby.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pihaknya belum tau kepastian rencana dimulainya pengerjaan pembangunan jalan akses utama Banjarmasin – Batulicin yang longsor tersebut. Ia mengharapkan, tahun depan kementerian PUPR sudah dapat memulai pengerjaannya pembangunan jalan longsor tersebut, mengingat pentingnya akses tersebut bagi kelancaran lalu lintas masyarakat.

“Karena pertengahan tahun ini semua anggaran sudah teralokasi ya, moga moga tahun depan bisa segera dibantu lah teman teman disana,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

JAKARTA – Komitmen Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor terhadap perlindungan anak, dianugerahi penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023.

Penghargaan diterima Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel itu yang diserahkan oleh Ketua KPAI Ai Maryati Solihah melalui Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, di Jakarta Barat pada Kamis (20/7).

Keberhasilan Paman Birin mendapatkan anugerah KPAI tahun 2023 ini membuktikan komitmen dan kepedulian orang nomor satu di Kalsel ini terhadap perlindungan anak di Banua.

“Alhamdulilah. Terima kasih atas apresiasi KPAI ini sebagai bukti upaya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Banua,” kata Paman Birin.

Paman Birin menyebut, anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus terus tumbuh berkembang dan maju meraih cita-citanya.

“Anak-anak adalah generasi penerus dan wajib dijaga dan dibina sebagai penerus estafet bangsa Indonesia,” ungkap Paman Birin.

Penghargaan yang sama juga diraih kabupaten Hulu Sungai Utara yang diterima Penjabat Bupati Zakly Aswan.

Selain Kalimantan Selatan, ada 2 provinsi lainnya yang juga meraih penghargaan KPAI 2023 kategori SIMEP, yakni Jawa Tengah dan Sumatera Barat.

Untuk tingkat kabupaten kota, yang masuk nominasi penerima Anugerah KPAI, yakni, Kota Yogyakarta, Kota Mataram, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Dompu, Kabupaten Pesisir Selatan.

Disamping itu, ada KPAI Daerah yang menerima anugerah, yakni Ketua KPAID Kota Yogyakarta, Ketua KPAID Kabupaten Bogor, Ketua KPPAD Provinsi Bali.

KPAI memberikan apresiasi dan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan inovasi kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten kota terhadap capaian penyelenggaran perlindungan dan pemenuhan hak anak berbasis aplikasi SIMEP.

Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah mengungkapkan, penilaian SIMEP ini dilakukan sejak 24 Januari hingga 15 Mei 2023 dengan verifikasi awal pada 6 kementerian/lembaga, 6 provinsi, 10 kabupaten/kota. Selanjutnya dilakukan verifikasi akhir pada 12 Juni sampai 6 Juli 2023.

Ai Maryati juga menyebut, hingga Juni 2023 ini saja sudah ada 1.662 pengaduan dari masyarakat.

“Ini menunjukan peran negara, pemerintah pusat, kementerian, provinsi, kabupaten/kota dan serta berbagai masyarakat menjadi tantangan dalam merespon permasalahan tersebut,” kata Ai Maryati.

Pelaporan masyarakat, sebut Ai Maryati menjadi kepercayaan publik untuk mengakhiri berbagai permasalahan anak.

Untuk itu, KPAI ungkap Ai Maryati, saat ini terus melakukan penguatan kualitas pengasuhan anak, menekan angka korban kekerasan hingga mencegah perkawinan dini pada anak.

Anugerah KPAI tahun 2023 itu turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kabareskrim Mabes Polri, Wakil Mahkamah Agung, Ketua KPI RI hingga pengurus KPAD seluruh provinsi di Indonesia.

Dewan juri Anugerah KPAI 2023 ini terdiri dari Prof Rhenald Kasali, Prof Dr. Sutanto dan Prof Siti Ruhaini Dzuyhayatin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Jakarta – Keberangkatan 328 jemaah haji Indonesia kelompok terbang (kloter) 4 Embarkasi Banjarmasin (BDJ 04) tertunda, akibat adanya kerusakan teknis pesawat Garuda Indonesia. Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab menyampaikan protes ke Garuda Indonesia atas persoalan ini.

BDJ 04 seharusnya diberangkatkan pada Sabtu (3/6) pukul 02.40 WITA. Sesuai jadwal, jemaah haji pun sudah dilepas keberangkatannya pada Jumat (2/5) pukul 23.00 WITA, dari asrama haji ke bandara Syamsuddin Noor. Namun, jemaah akhirnya kembali ke asrama haji karena ada informasi kerusakan teknis pesawat.

“Kami sudah sampaikan protes ke Garuda Indonesia atas peristiwa ini. Apalagi, info adanya kerusakan teknis baru terinformasikan setelah jemaah berada di bandara. Kami minta Garuda menyampaikan permohonan maaf dan berharap ada kompensasi yang diberikan ke jemaah,” tegas Saiful Mujab di Jakarta, Sabtu (3/6).

Menurut Saiful Mujab, protes keras disampaikan, karena ini bukan kejadian yang pertama. Kejadian yang sejenis juga pernah dialami jemaah Embarkasi Banjarmasin pada operasional haji 2022. Saat itu, kepulangan mereka tertunda karena ada persoalan teknis. Kejadian lainnya juga menimpa jemaah asal Embarkasi Banjarmasin pada tahun 2019. Bahkan saat itu, peristiwa yang terjadi berdampak pada tertundanya keberangkatan tiga kloter berikutnya.

Kementrian Agama meminta Garuda Indonesia dapat memberikan solusi terbaik agar jemaah dapat segera berangkat secara bersama-sama dalam satu kloter menuju tanah suci.

“Solusi segera diperlukan agar persoalan ini tidak berdampak pada kloter-kloter berikutnya,” tandasnya.

Sementara itu, menanggapi insiden ini, pihak Garuda Indonesia mendatangkan pesawat Airbus 330-400, sebagai pesawat pengganti untuk mengangkut jemaah haji kloter 4 asal Barito Selatan dan Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

“Kapasitasnya memang lebih kecil, sehingga ada 41 jemaah yang harus kita joining lewat Solo atau Kualanamu,” jelas General Manager Garuda Indonesia cabang Banjarmasin, Agung Gunawan, saat dikonfirmasi wartawan pada Minggu (4/6) siang.

Agung memastikan, langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penundaan berkepanjangan bagi kloter – kloter berikutnya.

“Pesawat pengganti ini tiba di bandara Syamsudin Noor sekitar jam 6 sore. Setelah persiapan dan segala sesuatunya, maka dijadwalkan kloter 4 diberangkatkan sekitar jam 9 malam,” urainya.

Sementara untuk kloter 5 asal Kotawaringin Barat, Barito Timur dan Lamandau Kalimantan Tengah yang terkena dampak penundaan ini, Agung memastikan, bahwa pihaknya juga bertanggung jawab penuh. Hal itu mengingat, kloter 5 belum dapat diterima pihak asrama haji Embarkasi Banjarmasin, karena kloter 4 masih harus bertahan menunggu keberangkatan.

“Kloter 5 kami inapkan di hotel sekitar asrama haji, dengan fasilitas yang disiapkan Garuda Indonesia,” tutupnya.

Informasi dari pihak PPIH Embarkasi Banjarmasin, kloter 5 sudah diberangkatkan ke tanah suci pada Senin (5/6) pagi, setelah melalui proses pelepasan keberangkatan pada diniharinya. (KemenagRI-RIW/RDM/APR)

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menjadi salah satu kepala daerah yang menerima Piagam Penghargaan Anugerah Adinata Syariah tahun 2023.

Pada acara yang diselenggarakan di Tower Bank Syariah Indonesia (BSI) Jakarta, Jum’at (26/5), Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini menerima langsung piagam penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Adapun penghargaan yang diterima Paman Birin adalah dari Kategori Kelembagaan Daerah yang difokuskan pada Pengembangan Ekonomi Syariah di Tingkat Daerah atau Provinsi

Acara penganugerahan ini dihadiri langsung Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selain dihadiri para Gubernur/Wakil Gubernur atau yang mewakili menerima penghargaan, untuk Pemprov Kalsel tampak hadir juga Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Raudatul Jannah. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Biro Pemberitaan DPR RI, Kamis (25/5).

Kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan salah satu tugas Setwan Kalsel untuk memfasilitasi kegiatan wakil rakyat, diantaranya penyebarluasan informasi kegiatan di lingkungan DPRD Kalsel.

“Jadi kegiatan DPRD Kalsel perlu diinformasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat,” kata Sekwan Kalsel, Muhammad Jaini kepada wartawan, didampingi jajarannya.

Dalam kegiatan yang melibatkan sejumlah anggota persroom wartawan Dewan, Setwan juga menjajaki keberadaan TV Parlemen dalam menyebarluaskan informasi kegiatan di lingkungan DPR RI.

“Keberadaan TV Parlemen dapat mengakomodir penyebarluasan informasi kegiatan DPR RI,” jelasnya.

Namun untuk membentuk televisi di lingkungan DPRD Kalsel, Jaini mengakui masih mempertimbangkan masalah itu, apakah dimungkinkan atau tidak.

“Karena ini menyangkut anggaran, sumber daya manusia dan peralatan pendukung lainnya,” tuturnya.

Jaini menambahkan, Setwan Kalsel rutin melakukan kaji banding untuk memperbaiki kinerja dalam menunjang kegiatan kedewanan, termasuk kehumasan.

“Kedepan, bagaimana kegiatan dewan dapat terinformasikan dengan baik, terutama kerja dewan, seperti di DPR RI,” tambahnya.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin menilai keberadaan media sangat penting dalam menyebarluasan kerja wakil rakyat di DPRD Kalsel.

“Media yang tergabung dalam persroom DPRD Kalsel perlu dirangkul agar kegiatan wakil rakyat dapat disampaikan secara luas,” katanya.

Apalagi anggota pressroom bukan nomenklatur dewan, namun semua kegiatan kedewanan dapat diinformasikan kepada masyarakat, salah satunya melalui anggota persroom.

Sedangkan Kepala Biro Pemberitaan Setjen DPR RI, Indra Fahlevi menerangkan bahwa terdapat tiga bagian dalam biro yang dipimpinnya yakni Bagian Televisi dan Radio Parlemen, Bagian Media Cetak dan Media Sosial, serta Bagian Penerbitan.

“Ketiga bagian itu meliputi berbagai medium pemberitaan dan publikasi mulai dari televisi, radio, media cetak, website hingga media sosial,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Indra, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI juga bekerja sama serta berkoordinasi atas aspek pemberitaan dengan media lainnya.

“Salah satunya menjalin kerja sama dengan pihak pressroom di DPR RI yang tergabung dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP, ” terangnya.

Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI pun memfasilitasi kartu identitas Pers untuk lingkungan komplek parlemen.

“Kegiatan kita pun cukup padat, bisa diperhatikan dengan rapat-rapat yang kami tayangkan secara live. Selain itu kami juga meliput kegiatan kedewanan lainnya, itu kami cover semua,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)