Jakarta – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025, museum kebanggaan Banua ini berhasil meraih penghargaan Kategori Museum atas komitmen dan kontribusinya dalam upaya pemajuan kebudayaan Indonesia.
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, dalam acara Malam Apresiasi Anugerah Kebudayaan Indonesia 2025 yang mengusung tema “Merawat Harmoni Budaya, Menginspirasi Dunia”, di Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (21/10).
Museum Lambung Mangkurat diwakili Raudati Hildayati, selaku Plt Kepala Museum Lambung Mangkurat sekaligus Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, yang menerima langsung apresiasi tersebut.
Proses penyerahan penghargaan Kategori Museum dalam Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2025.(foto : MuslamKalsel)
Kategori Museum dalam Anugerah Kebudayaan Indonesia, dinilai dari berbagai aspek, mulai dari kualitas koleksi dan pelayanan, pengelolaan museum, hingga dampak (outcome) terhadap masyarakat dan pelestarian budaya.
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh penerima penghargaan, termasuk Museum Lambung Mangkurat.
Ia juga berpesan kepada pihak museum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan koleksi serta menggandeng generasi muda untuk lebih mencintai sejarah dan kebudayaan Banjar.
“Museum Lambung Mangkurat juga harus menjadi garda terdepan dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Sementara itu, Raudati Hildayati menyampaikan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Museum Lambung Mangkurat untuk terus meningkatkan kualitasnya.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan pelayanan, memperkaya koleksi, serta menggandeng generasi muda agar semakin mencintai sejarah dan kebudayaan Banjar,” ujarnya.
Selain kategori Museum, penghargaan ini juga diberikan kepada berbagai pihak lain yang berkontribusi dalam pelestarian budaya Indonesia, antara lain kategori Pemerintah Daerah, Taman Budaya, Anjungan Daerah TMII, serta Lembaga dan Perorangan Asing. (MuslamKalsel-SYA/RIW/APR)
Jakarta – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil meraih peringkat ke-5 dari 10 Provinsi Terbaik Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025. Penghargaan bergengsi ini diserahkan Menteri Kehutanan RI, diwakilkan oleh Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki, dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta, Selasa (21/10).
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari pemerintah pusat atas dedikasi dan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, dalam melaksanakan program penyuluhan kehutanan.
Program ini dinilai berhasil menjangkau, mengedukasi, dan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sehingga tercipta sinergi yang harmonis antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Sepuluh provinsi penerima penghargaan berfoto bersama Wamenhut RI
Adapun kriteria penilaian dalam penghargaan ini meliputi sejumlah aspek. Antara lain, keaktifan penyuluh dalam pelaporan kegiatan, jumlah kelompok tani hutan (KTH) binaan, nilai transaksi ekonomi hasil hutan, jumlah KTH kategori madya, besaran anggaran penyuluhan, serta keaktifan dalam mengikuti kegiatan Lomba Wana Lestari di tingkat nasional.
Usai menerima langsung penghargaan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra, menyatakan rasa syukur atas pencapaian ini.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran rimbawan, para penyuluh, dan yang terpenting, partisipasi aktif dari masyarakat yang telah menjadi mitra utama kami dalam menjaga hutan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyuluhan, mendorong Program Perhutanan Sosial, serta memastikan bahwa keberadaan hutan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan kelestariannya tetap terjaga,” pungkasnya.
Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pihak terkait di daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja dalam mengelola sumber daya hutan demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan sejahtera. (DishutKalsel-RIW/APR)
Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), mengambil langkah strategis memperkuat posisinya sebagai pelopor ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia. BSI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Global Green Growth Institute (GGGI), sebuah organisasi internasional antarpemerintah yang didedikasikan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Kemitraan ini menandai tonggak penting dalam upaya mendorong inovasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, dan menjadi langkah strategis mendukung peningkatan akses dan mobilisasi investasi hijau serta keberlanjutan.
Langkah ini merupakan bagian integral dari komitmen ESG (Environmental, Social, and Governance) BSI untuk secara proaktif menjembatani kesenjangan pembiayaan iklim di Indonesia dan mendukung pencapaian target nasional terkait perubahan iklim.
Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta, yang turut menyaksikan penandatanganan, menegaskan bahwa kolaborasi ini krusial untuk inovasi produk perbankan syariah yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan global.
“Melalui kolaborasi ini, BSI akan mengembangkan produk-produk keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan guna mendukung target nasional terkait perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bersama GGGI, kami berupaya memperkuat kerangka dan kapasitas penerbitan sustainability sukuk serta memperluas akses terhadap pembiayaan iklim dari sumber internasional,” ujar Bob.
Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI menyadari perannya dalam mendukung komitmen iklim Indonesia, termasuk target penurunan emisi gas rumah kaca (NDC) pada tahun 2030, dan pencapaian net-zero emissions pada tahun 2060.
Dengan estimasi kesenjangan pembiayaan iklim yang mencapai Rp3.990 triliun pada tahun 2030, BSI memandang keterlibatan sektor swasta, khususnya perbankan syariah, sebagai sebuah keharusan.
Penandatanganan MoU dilakukan SVP Environmental, Social, and Governance (ESG) BSI, Rima Dwi Permatasari, dengan Country Representative GGGI Indonesia, Rowan Fraser. Tujuan dari adanya kerjasama ini untuk memperkuat ekosistem pendukung penerbitan sustainability sukuk yang selaras dengan standar internasional dan kredibel.
Country Representative GGGI Indonesia Rowan Fraser menyambut baik inisiatif BSI.
“Melalui kemitraan dengan BSI, GGGI akan memperkuat kerangka produk keuangan syariah hijau dan mendukung penerbitan sukuk tematik di pasar domestik maupun internasional. Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta dalam pembiayaan berkelanjutan dan mempercepat penghijauan sektor perbankan syariah sejalan dengan target iklim Indonesia,” ucap Rowan.
BSI bersama GGGI ke depan akan fokus pada tiga hal utama, yaitu mengembangkan kerangka sustainability sukuk yang selaras dengan standar internasional, memperkuat kapasitas kelembagaan BSI dalam keuangan berkelanjutan, dan membangun mekanisme pemantauan dan pelaporan yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan investor.
Kolaborasi ini menegaskan komitmen BSI untuk tidak hanya menjadi pemimpin di industri keuangan syariah, tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah karbon dan tangguh terhadap perubahan iklim. (ADV-RIW/APR)
JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggali sejumlah informasi berkenaan dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang ada di Banua.
Dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, rombongan bertandang langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) baru-baru tadi.
Sebelumnya, PPPK Paruh Waktu merupakan skema kepegawaian yang disiapkan pemerintah sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2023 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN.
Habib Hamid Bahasyim menyampaikan, banyak informasi digali Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, diantaranya berkenaan dengan kejelasan pengangkatan, perpanjangan kontrak kerja, hingga kewajiban serta hak yang didapatkan PPPK Paruh Waktu.
“Kita berharap teman-teman PPPK Paruh Waktu nanti juga mendapatkan hak-hak yang pantas. Termasuk kesehatan dan jaminan hari tua,” katanya
Lebih lanjut, Habib Hamid berharap skema PPPK Paruh Waktu ini menjadi solusi yang benar-benar realistis dalam rangka penataan tenaga non-ASN di daerah tanpa menimbulkan gejolak baru di lapangan.
Foto bersama : sumber Humas DPRD Kalsel
Rombongan Komisi I diterima pihak KEMENPANRB yang membidangi perencanaan dan pengadaan, Firdaus. Ia mengatakan bahwa setiap masukan dan pertanyaan akan menjadi bahan bagi pihaknya untuk menentukan kebijakan lainnya ke depan. (ADV-NHF/RIW/RH)
JAKARTA – Dalam upaya memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan di daerah, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, baru-baru tadi.
suasana pertemuan ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Jakarta
Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi sekaligus berdiskusi langsung mengenai perencanaan mengenai strategi serta program percepatan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah pusat. Hasil dari pertemuan tersebut diharapkan menjadi bahan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan.
Rombongan dipimpin Achmad Maulana, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, bersama seluruh anggota komisi. Kehadiran mereka diterima langsung Tenaga Ahli Utama BP Taskin beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai aspek penting, mulai dari sinkronisasi program pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat miskin, hingga penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar sejalan dengan kebijakan nasional.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Achmad Maulana, memegang mic
Tenaga Ahli Madya BP Taskin, Dina menjelaskan pentingnya harmonisasi kebijakan daerah dengan arah nasional. BP Taskin mendorong agar alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.
“Kami siap memberikan pendampingan serta dukungan dalam penyusunan kebijakan tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dina menyampaikan bahwa BP Taskin telah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional, yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPKD untuk dipedomani daerah.
“Melalui keterbukaan untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah mana pun, termasuk Kalsel, agar RPKD mereka selaras dengan rencana induk yang telah disusun,” tambahnya.
Sementara itu, Achmad Maulana menyampaikan apresiasinya atas penjelasan dan penerimaan yang diberikan BP Taskin.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BP Taskin karena telah memberikan penjelasan yang begitu terang mengenai arah kebijakan pengentasan kemiskinan. Kami memahami bahwa BP Taskin bukan lembaga pengelola program, namun memiliki peran strategis dalam memberikan akses dan dukungan percepatan kebutuhan provinsi maupun kabupaten/kota kepada pemerintah pusat,” jelasnya.
Maulana menambahkan, langkah konkret selanjutnya perlu segera dilakukan di tingkat daerah. Pihaknya akan mendorong agar segera digelar rapat koordinasi melalui Bappeda, dengan menghadirkan BP Taskin dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Kami akan bahas lebih lanjut arah kebijakan dan langkah strategis pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Melalui kunjungan ini, Komisi III DPRD Kalsel berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BP Taskin, sehingga upaya pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan. (ADV-NHF/RIW/RH)
JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kalsel melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Penyelenggaraan Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
suasana pertemuan di Aula Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Jakarta Pusat
Kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan, serta menyempurnakan substansi Raperda agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat, digelar di Aula Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Biliton, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).
FGD dipimpin langsung Wakil Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Habib Umar Hasan Ali Bahasyim, selaku Wakil Ketua Pansus IV, didampingi anggota pansus lainnya.
Kegiatan menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, dr. Etik Retno Wiyati, Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Anhar Ihwan, Kepala Bagian Pencegahan dan Pemgendalian Pemyakit (P2P) Dinkes Kalsel, beserta jajarannya.
Dalam sambutannya, Habib Umar Hasan Ali Bahasyim, menegaskan pentingnya FGD ini dalam proses pembentukan Raperda yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan kesehatan di daerah.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pasal dalam Raperda benar-benar mencerminkan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan. Masukan dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan sangat penting untuk memperkaya substansi regulasi ini,” ujarnya.
Habib Umar menambahkan, pembahasan yang dilakukan dalam forum ini menghasilkan banyak masukan berharga, dari berbagai pihak. Baik dari tim ahli Pansus IV, Dinas Kesehatan, maupun Kementerian Kesehatan.
“Alhamdulillah, dalam rapat ini kami banyak mendapat masukan dari tim ahli Pansus IV, Dinas Kesehatan, dan juga Kementerian Kesehatan. Semua masukan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat upaya peningkatan bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Sementara itu, dr. Etik Retno Wiyati, Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, memberikan apresiasi kepada DPRD Kalsel yang proaktif, memperkuat regulasi kesehatan melalui penyusunan Raperda.
“Kami menyambut baik langkah DPRD Kalsel ini. Regulasi daerah yang kuat akan menjadi pondasi penting dalam meningkatkan mutu dan pemerataan layanan kesehatan. Kemenkes siap memberikan dukungan teknis agar Raperda ini selaras dengan arah kebijakan nasional,” ungkapnya.
Etik juga menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai payung hukum nasional di bidang kesehatan.
“Kami sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang telah melibatkan Kementerian Kesehatan dalam proses penyusunan Raperda ini. Salah satu tugas penting kami adalah memastikan kebijakan di daerah selaras dengan kebijakan nasional, terutama yang telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Dua regulasi ini menjadi dasar penting dalam mengatur kebijakan kesehatan di level daerah,” jelasnya.
Sementara itu, dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Anhar Ihwan, Kabid P2P Dinkes Provinsi Kalsel, menyampaikan dukungannya terhadap langkah DPRD Kalsel yang berupaya memperkuat sistem layanan kesehatan melalui peraturan daerah.
“Kami berharap Raperda ini mampu menjawab tantangan di lapangan, mulai dari pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas, hingga peningkatan mutu pelayanan. Dinas Kesehatan siap bersinergi dengan DPRD dalam penyempurnaan draf ini agar implementasinya nanti berjalan maksimal,” tuturnya.
Melalui kegiatan ini, Pansus IV DPRD Kalsel berharap Raperda Penyelenggaraan Kesehatan dapat menjadi payung hukum yang efektif dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang sehat, produktif, dan sejahtera, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pembangunan sektor kesehatan. (ADV-NHF/RIW/RH)
JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), konsisten ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan peningkatan literasi keuangan syariah di Tanah Air. Sejak hadirnya BSI, peningkatan penetrasi keuangan syariah meningkat menjadi 7-8%. Hal ini dipicu dari konsistensi perusahaan untuk ambil peran dalam kegiatan literasi,inklusi maupun penguatan penetrasi di layanan dan produk perbankan syariah.
Sepanjang pertengahan tahun ini, BSI telah melakukan program literasi di lebih dari 274 kegiatan sekolah tersebar di seluruh Indonesia, dan telah melaksanakan 318 kegiatan edukasi digital yang dipublikasikan melalui platform instagram, Twitter (X) dan facebook. BSI juga masuk dan terjun langsung ke seluruh segmen nasabah agar teredukasi dengan baik.
Terbukti, hal ini juga mendorong kinerja positif BSI. Pada kuartal II/2025, jumlah nasabah BSI mencapai lebih dari 22 juta orang dengan usia beragam dan inklusif, bukan hanya muslim saja yang menggunakan layanan BSI.
Kinerja BSI tumbuh diatas industri. Laba BSI tumbuh solid di angka 10,21% (YOY) mencapai Rp3,74 triliun (audited), menjadikan BSI salah satu bank di Indonesia dengan pertumbuhan tertinggi.
Rerata indikator kinerja keuangan BSI tumbuh dobel digit. Dana Pihak Ketiga (DPK) BSI tumbuh konsisten dengan Tabungan sebagai engine growth, sehingga menjaga komposisi Dana Murah (CASA) di level 61,78% atau Rp199,48 triliun.
Pembiayaan BSI tumbuh lebih tinggi dari industri perbankan nasional yakni pada level 13,93% (YoY) dengan outstanding mencapai Rp293,24 triliun. Mayoritas pembiayaan dikontribusi segmen Ritel dan Konsumer. Dan perusahaan juga memperkuat transformasi digital melalui IT dan e-channel BSI.
“BSI optimis, angka penetrasi keuangan syariah akan terus melesat jika dibarengi kolaborasi semua pihak,kemudahan akses dalam menjangkau layanan syariah serta tentunya digital savvy dan inklusif untuk seluruh masyarakat”, ujar Wakil Direktur Utama BSI Bob T.Ananta.
Atas kontribusi aktif BSI, Bank Indonesia menobatkan BSI sebagai Bank Umum Syariah Pendukung Pembiayaan Eksyar Terbaik, dalam rangkaian acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025, Selasa (14/10). BSI dinilai aktif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan ikut mendorong program Asta Cita Pemerintah termasuk kolaborasi dengan Bank Indonesia. (BSI-RIW/RH)
JAKARTA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi nelayan terkait polemik alat tangkap Lampara Dasar, yang dinilai melanggar aturan.
Rombongan Komisi II mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta, akhir pekan tadi, untuk mencari solusi terbaik agar nelayan di Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru tetap dapat melaut tanpa harus berhadapan dengan hukum.
Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dan diterima Ketua Tim Kerja Alat Penangkapan Ikan, Lingga Prawitaningrum, yang mewakili Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI.
Pertemuan berlangsung serius namun komunikatif, membahas secara khusus aturan penggunaan alat tangkap pasca diberlakukannya Permen KP Nomor 18 Tahun 2021.
Dalam pertemuan tersebut, Yani Helmi menegaskan, bahwa kedatangan pihaknya ke KKP merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam memperjuangkan keberlangsungan mata pencaharian nelayan di Banua.
Ia menyampaikan bahwa aturan pelarangan penggunaan Lampara Dasar telah menimbulkan keresahan di kalangan nelayan tradisional, terutama mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas melaut.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, baju sasirangan
“Kami datang bukan untuk menentang aturan pemerintah, tetapi untuk mencari solusi yang berkeadilan. Nelayan kami ini bukan kriminal. Mereka hanya ingin tetap bisa bekerja dan menghidupi keluarga,” tegas Yani Helmi.
Ia juga mendorong pemerintah pusat untuk membuka ruang dialog yang lebih intensif agar ada kebijakan transisi yang memberi kesempatan nelayan memodifikasi alat tangkapnya agar tetap ramah lingkungan namun tetap dapat digunakan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan ini harus mengedepankan pendekatan pembinaan, bukan semata penindakan.
“Kalau memang Lampara Dasar dilarang, maka harus ada alternatifnya. Jangan hanya melarang tanpa memberi solusi. Inilah yang kami perjuangkan hari ini di KKP,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pihak terkait, antara lain anggota Komisi II DPRD Kalsel, perwakilan DPRD Kabupaten Kotabaru Abu Suwandi, perwakilan DPRD Tanah Laut Endang, Tuti, dan Helda, serta unsur Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kalsel, HNSI Tanah Bumbu dan HNSI Kotabaru.
Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, serta Kepala DKP Kabupaten Kotabaru dan Tanah Laut yang memberikan dukungan teknis terhadap pembahasan ini.
Komisi II berharap hasil audiensi ini dapat menjadi titik awal penyelesaian persoalan nelayan secara menyeluruh dan tuntas. Sesuai dengan kesepahaman dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalsel bersama pihak terkait akan terus mengawal rekomendasi teknis dari KKP hingga terbitnya regulasi yang berpihak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat nelayan. (ADV-NHF/RIW/RH)
JAKARTA – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik (Diskominfotik) bersama Pressroom Balai Kota Banjarmasin, mengunjungi anjungan Kalimantan Selatan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, Kamis Sore (9/10). Kunjungan dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Sekdako Banjarmasin Iksan Budiman.
Yamin menyampaikan, selain kunjungan, rombongan juga melaksanakan outbound. Sehingga tidak hanya sekadar rekreasi, kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi dan penguatan hubungan strategis, antara pemerintah daerah dan media, yang selama ini menjadi mitra penyebarluasan informasi publik, di Pemko Banjarmasin.
“Kegiatan ini bertemakan Work Together In Harmony, sehingga kegiatan ini menjadi penguat hubungan strategis antara pemerintah daerah dan media,” ungkap Yamin, kepada sejumlah wartawan.
Outbound ini, lanjutnya, bukan hanya soal permainan tim, tetapi tentang bagaimana memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pers, agar sama sama tumbuh dalam semangat keterbukaan informasi.
Menurut Yamin, pemilihan Anjungan Kalsel TMII ini sebagai lokasi kegiatan, bukan tanpa alasan. Langkah ini sebagai bentuk dukungan penuh terhadap arahan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, yang mendoakan agar Anjungan Kalsel tidak sekadar menjadi pajangan budaya, melainkan juga sebagai pusat aktivitas yang hidup dan menarik.
“Kami ingin Anjungan Kalsel kembali aktif, ramai dikunjungi, dan berfungsi sebagai etalase budaya serta pontensi daerah,” ucapnya.
Dengan membawa kegiatan ke Anjungan Kalsel di Taman Mini ini, Pemko Banjarmasin membantu memperkenalkan Kalsel kepada masyarakat luas.
“Kegiatan outbound ini menjadi wujud apresiasi Pemko Banjarmasin terhadap kontribusi FWB dalam menyebarluaskan informasi pembayaran Kota,” ujar Yamin.
Sementara itu, Kadiskominfotik Kota Banjarmasin, Windiasti Kartika menjelaskan, bahwa kegiatan bersama jurnalis FWB Balai Kota ini, merupakan agenda tahunan yang kini dikemas lebih dinamis.
“Jika sebelumnya hanya berupa kunjungan kerja, tahun ini konsepnya dikembangkan agar lebih interaktif dan bermakna,” ujarnya.
Melalui outbound ini, pihaknya ingin memperkuat rasa kebersamaan dan membangun semangat baru untuk kolaborasi komunikasi publik yang lebih sehat, dan produktif.
“Tahun ini kami ingin lebih dari sekadar silaturahim, melalui outbound ini, kami ingin memperkirakan rasa kebersamaan,” tutup Windi. (SRI/RIW/RH)
Jakarta – Pemuda Berprestasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, berbagi pengalaman bersama juara 1 Wirausaha Muda Pemula (WMP) Nasional Enrico Hugo, serta Juara 1 Pemuda Pelopor Nasional Hendra Warsito di Jakarta, Sabtu (4/10).
Pada sharing tersebut, Hendra Warsito memaparkan perjalanannya menjadi pelopor, pengembangan rumah Tahfiz As Sulaimaniyah dengan semboyan, belajar agama tanpa mondok.
“Dibentuknya rumah Tahfiz ini, karena adanya permasalahan masih banyak masyarakat yang buta baca tulis Al Qur’an, serta permasalahan terjadi pada pondok pesantren,” ungkapnya.
Berdasarkan permasalahan tersebut, lanjut Hendra, maka dibangunlah rumah Tahfiz As Sulaimaniyah.
“Pada awal dibentuk, kami juga mendapatkan permasalahan, namun dapat diatasi,” ucapnya.
Rumah Tahfiz ini, menerapkan metode pengajaran yang mudah untuk dipelajari para santri, dan jam pengajaran 90 menit dalam sehari.
“Para santri mampu bersaing dengan santri pesantren yang belajar penuh waktu,” ujarnya.
Sedangkan, lanjut Hendra, santri belajar di rumah Tahfiz ini, setelah pulang dari sekolah masing masing.
Sharing pengalaman lainnya disampaikan Juara 1 WMP Berprestasi Nasional, Enrico Hugo.
Enrico menyampaikan, bagaimana Ia membangun bisnis produk olahraga sains dengan jejaring online, yang dimulai sejak 7 tahun lalu, dan dapat bertahan hingga saat ini.
“Ide bisnis yang kami tawarkan terinspirasi dari Singapura, dimana disana dilaksanakan kegiatan olahraga lari secara daring, dengan berpusat di satu daerah,” ungkapnya.
Inspirasi tersebut kemudian dikembangkan di Indonesia, dan sudah banyak perusahaan yang menggunakan jasa Perusahaan Enrico tersebut.
“Kami berpesan kepada para wirausaha muda Kalsel agar tidak mudah menyerah dalam menjalankan bisnisnya,” ucapnya.
Sharing pengalaman membangun usaha ini, dimanfaatkan para Wirausaha Muda Pemula untuk menambah pengetahuannya, dalam membangun serta mempertahankan bisnis.
Sementara itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan berharap, kunjungan ke tempat juara Pemuda Berprestasi Nasional, dapat meningkatkan usaha.
Seperti yang disampaikan, Ketua Tim Pemuda Berprestasi Kalsel Muhammad Syarif, didampingi Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda Deny Saputra, usai pertemuan.
“Saat sharing ini, wirausaha muda pemula mendapatkan masukan tentang membangun dan mengembangkan bisnis, serta mempertahankan bisnis,” ucap Syarif.
Ke depan, lanjut Deny, Dispora Kalsel akan lebih fokus untuk menjalin kerjasama pada forum wirausaha muda, yang ada di Kemenpora RI..
“Pengembangan bisnis ini tidak hanya dilakukan secara offline tetapi juga secara online, sehingga, para wirausaha muda pemula di Kalsel, dapat mengambil ilmu yang bermanfaat dari para juara 1 Pemuda Berprestasi Nasional,” ucap Syarif. (SRI/RIW/APR)
