Kategori: Jakarta

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalsel menerima penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi Terbaik Kategori Kesejahteraan Masyarakat Fiskal Sedang dari Kementerian Dalam Negeri, bersama Tempo Media Group pada acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Penghargaan diterima Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, pada acara Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 di Jakarta, pada Kamis (12/12) malam.

Disampaikan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, usai menerima penghargaan, bahwa penghargaan ini didedikasikan untuk seluruh masyarakat Kalsel. Penghargaan ini juga dapat menjadi penyemangat bagi Pemprov dalam mewujudkan program konkret kepada masyarakat.

“Penghargaan ini untuk masyarakat Kalsel, dan menjadi penyemangat bagi kami,” ucap Roy.

Sekdaprov juga menyampaikan pesan dari Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin, bahwa beliau berterima kasih atas apresiasi ini.

“Beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi ini, dan berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat, serta terus berupaya meningkatkan daya saing daerah,” jelas Roy.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian menyampaikan gagasan untuk melaksanakan acara ini, bahwa usai acara yang dilaksanakan pada September 2024 silam, Mendagri dan Direktur Utama Tempo Media Group, Arif Zulkifli berdiskusi bahwa ini adalah momen yang tepat untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah.

Karena itu ujar Tito, dari 552 orang kepala daerah yang menjabat di Indonesia saat ini, presentase jumlah penjabat kepala daerah dengan kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada adalah 50:50.

Lebih lanjut, ungkap Tito kegiatan ini adalah momen yang tepat untuk melihat hasil kinerja dari dua kategori kepala daerah tersebut, yakni penjabat kepala daerah dan kepala daerah pemenang Pilkada.

Namun Tito mengingatkan, bahwa saat itu Ia dan Arif Zulkifli sepakat bahwa apresiasi ini bertujuan menilai kinerja pemerintah daerah, bukan kepala daerah secara personal.

Penjurian ini bertujuan mencari pemerintahan daerah dengan kinerja terbaik di level Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk tiga indikator yakni pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, dan para pemenang dikategorikan berdasarkan kondisi fiskal pemerintahan daerah.

Wujud kesejahteraan masyarakat terlihat dari indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, ketimpangan pendapatan, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan sosial, pangan, koperasi dan UKM serta urusan pertanian.

Untuk diketahui, apresiasi ini merupakan penghargaan kepada para pemenang dari pemerintahan daerah yang telah dinilai dewan juri memiliki kinerja baik. Proses penjurian telah berlangsung selama tiga hari, pada 2-4 November 2024.

Pada Senin, 2 Desember 2024, penjurian dilakukan untuk tingkat pemerintahan kota. Ada 27 Pemerintahan Kota yang masuk dalam daftar nominasi. Pada hari kedua, 3 Desember 2024, dari 34 nominasi, hanya 28 Pemerintahan Kabupaten yang hadir untuk menjalani proses penjurian. Kemudian, pada hari ketiga, 4 Desember 2024, proses penjurian Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 dilakukan untuk tingkat Pemerintahan Provinsi. Sebanyak 18 pemerintahan provinsi mengikuti proses penilaian kinerja ini.

Penjurian ini bertujuan mencari pemerintahan daerah dengan kinerja terbaik di level Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk tiga indikator yakni pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Para pemenang akan dikategorikan berdasarkan kondisi fiskal pemerintahan daerah. Sebab, kondisi fiskal setiap pemerintahan daerah berbeda-beda, yakni kondisi fiskal tinggi, sedang dan rendah.

Pemerintahan daerah yang masuk penjurian ini dipilih melalui seleksi yang ketat oleh Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Group selama tiga bulan.

Penyaringan dilakukan berdasarkan data Kemendagri, data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat.

Para dewan juri dalam Apresiasi Kinerja Pemerintahan 2024 ini adalah Arif Zulkifli, Direktur Utama Tempo Media Group; Ahmad Husin Tambunan, Sekretaris Itjen Kemendagri; Rustam Mansur, Inspektur I Itjen Kemendagri; Ihsan Dirgahayu, Plh Inspektur II Itjen Kemendagri; Elfin Elyas Nainggolan, Inspektur III Itjen Kemendagri; Imelda, Plh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri. Ada pula Bobby Hamzar Rafinus, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia; Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA., Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Philipus Parera, Direktur Pusat Data dan Analisis Tempo; dan Priatna, Peneliti PDAT. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menyambut kedatangan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel, Muhidin di Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (12/12).

Kehadiran Plt Gubernur Kalsel ini, dalam rangkaian audensi terkait rencana asesmen pejabat Pemprov Kalsel.

Dalam penyambutan itu, Mendagri Tito Karnavian didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk dan Bima Arya Sugiarto.

Sementara Muhidin didampingi Sekretaris Daerah Roy Rizal Anwar, Kepala Bapenda, Subhan Nor Yaumil, Kepala Dinas ESDM, Isharwanto dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Berkatullah.

Keakraban audensi antara Mendagri dan Plt. Gubernur Kalsel pun sangat terlihat. Dimana, dalan pertemuan itu, Muhidin menyampaikan permohonan izin asesmen pejabat Eselon II lingkup Pemprov Kalsel.

Menerima permohonan usulan asesmen itu, Mendagri Tito menyambut positif dan dipersilahkan kepada kepala daerah untuk melakukan asesmen.

Setelah audensi, Mendagri dan Muhidin pun menyempatkan untuk berfoto bersama.

Ditemui usai audiensi, Muhidin menyampaikan bahwa Mendagri Tito merestui usulan pelaksanaan asesmen di lingkup Pemprov Kalsel yang rencananya akan dilaksanakan Januari 2025 mendatang, di Jakarta.

“Hari ini kita, Alhamdulillah bisa menemui Pak Menteri untuk meminta izin melaksanakan asesmen. Dan alhamdulillah Pak Menteri Tito menyampaikan bahwa untuk kepala daerah yang sudah terpilih, diizinkan untuk melaksanakan asesmen,” sampainya.

Muhidin juga menyampaikan ucapan terima kasihnya karena Mendagri bersedia untuk menemui dan melakukan audiensi dengan dirinya terkait rencana pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Alhamdulillah Pak Mendagri menyambut baik kunjungan ulun hari ini,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Muhidin juga menyampaikan bahwa dirinya sudah bertukar nomor ponsel dengan Mendagri Tito, demi kelancaran koordinasi di masa mendatang.

“Tadi juga berkesempatan bertukar nomor handphone dengan Pak Mendagri, untuk kemudahan koordinasi. Beliau juga menyatakan siap apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk berkunjung ke Provinsi Kalsel,” sampainya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Plt. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin mendapatkan penghargaan Top Leader on Digital Implementation dari ajang Top Digital Award (TDA) yang diinisiasi oleh majalah IT Works.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Plt. Gubernur Kalsel dalam mendukung transformasi digital dan implementasi bidang Information & Communications Technology (ICT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemberian penghargaan TDA dilakukan setelah melalui riset dan wawancara penjurian kepada ribuan peserta mencakupi Kementerian, Lembaga/Badan, Kepala Pemerintah Daerah, Walikota, Gubernur, serta IT Manager atau Chief technology officer (CTO) / Chief Information Officer (CIO) dari berbagai perusahaan, organisasi dan institusi, dimana hasil penilaian tersebut diklasifikasikan menjadi bintang 1 hingga bintang 5.

Tidak hanya Penghargaan Top Leader on Digital Implementation, pada kesempatan ini Pemerintah Provinsi Kalsel turut memboyong dua penghargaan lainnya diantaranya Top Digital Implementation 2024 Bintang 4 (sangat baik), dan Top Digital Awards 2024 on Dedicated Internet Network (SMART).

Penghargaan ini diserahkan oleh Chief Organizer and Chief Editor IT Works, M. Lutfi Handayani sekaligus Ketua Pelaksana TDA 2024 kepada Plt Gubernur Kalsel, Muhidin yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim di salah satu hotel berbintang di Jakarta, Kamis (5/12).

Dalam sambutannya Lutfi mengatakan Awards ini diberikan kepada instansi pemerintahan atau korporasi yang dinilai berhasil dalam implementasi dan pemanfaatan teknologi digital.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong peningkatan kualitas implementasi dan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia, serta mendukung program pembangunan pemerintah kita terutama terkait dengan percepatan transformasi digital,” kata Lutfi.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, bahwa pihaknya akan memperkuat komitmen peningkatan pemanfaatan IT dalam birokrasi di lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Kalsel.

Ini juga merupakan penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel atas upaya dalam membangun tranformasi digital di Kalsel sehingga pelayanan publik jauh lebih cepat, sederhana dan memudahkan masyarakat.

“Penghargaan ini adalah bentuk komitmen kita untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Muslim.

Lebih lanjut, Muslim mengatakan, Penghargaan Top Leader on Digital Implementation yang di dapat hari ini juga bentuk bukti nyata komitmen Plt, Gubernur Kalsel, H. Muhidin dalam mendukung tranformasi digital di Banua.

“Hari ini Plt Gubernur Kalsel, H. Muhidin mendapatkan penghargaan Top Leader on Digital Implementation, atas penghargaan yang diterima oleh Plt Gubernur ini, ke depan kita akan lebih tingkatkan lagi upaya tranformasi digital ini agar capaiannya bisa lebih meningkat,” tutupnya. (DISKOMINFO.KALSEL-BDR/RDM/RH)

JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) melakukan konsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum Dan Permukiman Rakyat (PUPR) Republik Indonesia terkait rencana Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Banjarbakula, Selasa, (19/11).

Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Habib Muhammad Zen Bahasyim, selaku pimpinan rombongan, mengatakan pertemuan ini untuk berkonsultasi sekaligus meminta dukungan kepada Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya terkait pembangunan TPST yang berlokasi di UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula.

“Kunjungan kali ini adalah untuk melakukan konsultasi dan koordinasi terkait rencana Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di TPA Sampah Regional Banjarbakula,” katanya.

Zen Bahasyim menjelaskan TPST ini adalah sebuah tempat serangkaian proses pengumpulan, pendauran ulang, dan pengolahan akhir sampah. Sehingga pembangunan TPST ini harus serius dan menjadi perhatian bersama serta diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami berharap pembangunan TPST ini dapat terlaksana oleh Kementerian PUPR. Dan kami akan berusaha berjuang untuk memenuhi persyaratan apa yang diperlukan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sub Direktorat Wilayah 1 Direktorat Sanitasi Kementrian PUPR, Sandhie Eko Pramono mengatakan setelah melihat kesiapan tata kelola TPA Sampah Banjarbakula, pihaknya tentu akan memberikan dukungan. Bahkan ke depan akan mendorong kebijakan nasional agar tidak ada lagi pengelolan sampah hanya kumpul-angkut-buang tapi dengan pengolahan (TPST).

“TPA Sampah Regional Banjarbakula ini punya sejarah sebagai TPA Sampah yang kali kedua diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia sepanjang sejarah. Jadi upaya untuk meningkatkan kinerja TPA Sampah harusnya menjadi prioritas,” terangnya.

Terkait teknis menurut Sandhie, yang paling sulit itu adalah setelah dibangun selanjutnya bisa berfungsi secara terus menerus, salah satunya perlu disupport melalui komitmen penganggaran biaya operasional.

“Makanya tadi kita mensyaratkan 250.000 rupiah per ton (biaya pengelolaan sampah). Ada surat dukungan dari DPRD sebagai bukti komitmen antara legislatif dan juga eksekutif terkait keberlanjutan dari TPST,” jelasnya.

Meski tidak berani menjanjikan bahwa usulan pembangunan TPST ini akan segera terealisasi, namun Sandhie menyatakan, dengan adanya komitmen tersebut tentunya akan menaikkan skoring Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengusulan TPST ini menjadi lebih tinggi.

“Bahwa itu disetujui atau tidak kita harus naik berjenjang keatas. Tapi paling tidak kunci untuk memberikan skoring yang lebih tinggi untuk usulan ini menjadi terpenuhi”, pungkasnya.

Turut serta dalam pertemuan tersebut, para pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan dan UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula selaku mitra kerja Komisi III DPRD Kalsel. (ADV-NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk mencarikan solusi atas permasalahan kepengurusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Pusat, Selasa (19/11).

Sebelumnya, diketahui bahwa KPID Kalsel masa jabatan tahun 2021-2024 berakhir pada Agustus 2024 yang lalu. Sedangkan, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel menyadari betul pentingnya peran dari KPID dalam rangka pengawasan penyiaran.

Karenanya, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel memandang perlu untuk berdialog dengan KPI Pusat guna mencari beberapa masukan dan pandangan. Dalam kesempatan ini, turut berhadir pula Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim dan perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Kalsel.

Terungkap, bahwa ada sejumlah kendala yang mengakibatkan adanya keterlambatan penanganan peralihan dan pergantian masa jabatan dari KPID Kalsel, salah satunya terkait dengan birokrasi karena adanya agenda besar yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Banua.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rais Ruhayat optimis dengan koordinasi yang baik antar wakil rakyat dan pihak eksekutif, kendala-kendala yang dihadapi akan segera teratasi.

“Sejumlah solusi dikemukakan, termasuk perpanjangan masa jabatan hingga ditetapkannya kepengurusan KPID yang baru,” jelasnya.

Disisi lain, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor mendorong agar Pemprov menerbitkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan KPID, setidak-tidaknya hingga akhir tahun anggaran 2024, yakni akhir Desember nanti.

“Hak-hak anggota KPID seperti honorarium harus tetap diakomodir karena mereka masih melaksanakan perannya, walau pun masa jabatan sudah berakhir,” tuturnya.

Rombongan Komisi I disambut langsung oleh Anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Evri Rizqi Monarshi. Ia menyambut positif kedatangan Komisi I DPRD Kalsel yang menurutnya merupakan wujud komitmen dan kepedulian wakil rakyat “Rumah Banjar” kepada KPID Kalsel.

“Kami tentunya berharap lebih, bahwa Komisi I selaku ‘orang tua’ KPID Kalsel dapat sepenuh hati mengawal permasalahan ini. Sehingga aktivitas-aktivitas penyelenggaraan pengawasan penyiaran di Kalsel dapat berjalan dengan baik,” terang Evri. (ADV-NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Provinsi Kalimantan Selatan siap menjadi tuan rumah perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang akan digelar pada 9 Februari 2025. Persiapan acara tersebut telah dibahas bersama Pemprov Kalsel, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, panitia pusat HPN 2025, dan Ketua PWI Kalsel.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan sebagai perwakilan Pemprov Kalsel pihaknya telah mendiskusikan berbagai hal terkait persiapan HPN. Semua poin penting yang dibahas akan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

“Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. HPN akan memberikan dampak luar biasa terhadap pembangunan di Kalsel, termasuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku UMKM,” ucap Muslim, Senin (18/11).

Sementara itu, Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengungkapkan bahwa tema HPN 2025 telah disepakati, yakni “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Bangsa”, dengan subtema Kalimantan Selatan Gerbang Logistik.

“Pers memiliki peran penting dalam mengawal program kerja pemerintah, termasuk menjaga kedaulatan bangsa. PWI akan terus mengawal, mengkritisi, dan memberikan masukan sesuai kode etik jurnalistik agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik,” ujar Hendry.

Hendry juga menambahkan bahwa logo dan maskot HPN 2025 sudah disepakati dan akan diluncurkan pada akhir November ini, Semua publikasi mengenai HPN akan dilengkapi dengan logo, maskot, dan tema yang telah disusun.

“Kami berharap Presiden RI, Prabowo Subianto, dapat hadir. Tema HPN ini sangat relevan dengan program beliau terkait ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmi, menyatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan Pemprov Kalsel dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran HPN 2025. Penyelenggaraan ini diharapkan dapat menjadi momentum berharga untuk memperkuat sinergi antara pers dan pemerintah demi kemajuan bangsa.

“Yang terpenting, Hari Pers Nasional dapat terlaksana di Kalimantan Selatan. Ini menjadi momen penting bagi pers Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Kalsel sebagai gerbang logistik untuk Kalimantan,” ungkap Zainal.

Diketahui, Kegiatan HPN 2025 nantinya direncanakan akan dihadiri oleh Presiden RI, Ketua MPR dan DPR, para menteri kabinet, duta besar negara sahabat, serta tokoh-tokoh pers nasional. (DISKOMINFO-BDR/RDM/RH)

JAKARTA – Kalimantan Selatan siap menyambut Perhelatan Nasional sebagai tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025.

Penegasan ini disampaikan dalam pertemuan jajaran PWI Pusat dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Kalsel di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/11) malam.

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyatakan bahwa Kalsel telah diputuskan menjadi tuan rumah HPN 2025 sejak Agustus 2024. Kalsel terpilih karena dinilai paling siap.

“Semua program HPN telah disusun, mulai dari seminar, konvensi, hingga pengumuman pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro yang akan disampaikan saat HPN,” jelas Hendry.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi terhadap persiapan yang telah dilakukan. Kalsel siap menjadi tuan rumah HPN 2025. Sehingga, merasa bangga karena mendapat penghargaan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP).

“Hasil pertemuan ini akan segera dilaporkan kepada Gubernur dan jajaran terkait di Kalsel untuk langkah lebih lanjut,” ungkapnya

Hal senada ditambahkan, Ketua Panitia HPN 2025, Raja Parlindungan Pane, ia menjelaskan bahwa persiapan HPN 2025 akan terus dimatangkan. Dimana, panitia pusat sudah bekerja sejak Juni 2024, dan akan terus berkoordinasi dengan panitia daerah, agar acara ini berjalan sukses. Panitia pusat berencana mengunjungi Kalsel untuk meninjau langsung persiapan.

“Peluncuran resmi HPN 2025 direncanakan dilakukan setelah Pilkada, yakni pada awal Desember 2024 di Kalsel,” jelasnya

Lebih lanjut Raja Parlindungan Pane menjelaskan, untuk tema HPN yaitu “Pers Mengawal Ketahanan Pangan sebagai Pilar Kemandirian Bangsa”. Tema ini menunjukkan dukungan insan pers terhadap upaya menciptakan sistem pangan berkelanjutan berbasis inovasi dan kearifan lokal. Adapun
subtema diangkat adalah “Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan”, yang mencerminkan peran strategis Provinsi ini dalam pengembangan kawasan.

“Sebagai tuan rumah Kalsel harus mampu menunjukkan posisi sebagai salah satu pusat pembangunan Nasional sekaligus gerbang logistik penting di Kalimantan,” jelasnya

Menanggapi hal itu, Ketua PWI Provinsi Kalsel, Zainal Helmie, menyambut baik langkah cepat, yaitu dalam pertemuan menghasilkan sejumlah keputusan teknis, seperti penetapan logo resmi HPN 2025. Helmie berharap, gelaran ini tidak hanya menjadi perayaan kebersamaan insan pers, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pers.

“Ini akan segera kita laporkan kepada Gubernur, Sekda, dan pejabat terkait,” tutup Helmie

Untuk diketahui, pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat PWI Pusat, termasuk Sekjen Iqbal Irsyad, Bendahara Umum M. Nasir, Wakil Bendahara Umum Sarwani, dan Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah. Dari pihak Kalsel, turut hadir Kepala Seksi Kemitraan dan Hubungan Media Diskominfo Kalsel, Erlinda Puspita Ningrum. (PWI.KALSEL-NHF/RDM/RH)

JAKARTA – Setelah berhasil meraih kategori ‘Menuju Informatif’ di tahun 2023 terkait keterbukaan informasi badan publik di tingkat nasional, tahun ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024, yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, di Jakarta.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim didampingi Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, Muhammad Ayubkhan, Rabu (13/11), melakukan presentasi yang merupakan tahap akhir dari Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024.

“Kita menyampaikan upaya-upaya, terkait kebijakan dan strategi kita Pemprov Kalsel, bagaimana informasi publik dapat diakses oleh masyarakat luas. Inovasi-inovasi pemprov, bagaimana bentuk dukungan terhadap Komisi Informasi daerah dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat,” ujar Muslim, kepada Abdi Persada FM, usai memberikan paparannya di hadapan tim penilai.

Ia berharap, apa yang disampaikan kepada tim penilai dinilai objektif, karena menurut Muslim apa yang telah pihaknya lakukan selama tiga tahun terakhir, indikator pencapaiannya terlihat.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalsel, Nawang Wijayanti yang turut hadir dalam presentasi ini mengapresiasi Pemerintah Provinsi tang selama ini memberikan dukungan penuh agar keterbukaan informasi benar-benar dirasakan masyarakat luas.

“Terimakasih untuk Pemprov Kalsel sudah memfasilitasi kami dalam hal keterbukaan informasi ini, dan pastinya ini PR besar bagi kami agar dapat membuka seluas-luasnya akses masyarakat dalam mendapatkan informasi. Bahkan hingga ke pelosok-pelosok desa yang ada di seluruh Kab/Kota di Kalsel,” ucap Nawang didampingi komisioner KI Kalsel, Decky C. Kananto Lihu.

Untuk diketahui, Presentasi yang dilakukan Pemprov Kalsel bersama Badan Publik lain di Indonesia ini dilakukan di hadapan tim penilai yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Narayana Sunarkha, Pemerhati Keterbukaan Informasi John Fresley dan pemerhati Keterbukaan Informasi dan Lingkungan, Astrid debora.

Sementara, untuk tema yang diusung oleh KIP RI pada tahap presentasi uji publik kali ini adalah, Kebijakan Dan Strategi Badan Publik Memenuhi Hak Akses Masyarakat Atas Informasi Publik. (RDM/RH)

JAKARTA – Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Abdi Persada FM berhasil meraih penghargaan bergengsi di Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2024 dalam kategori Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio.

Ajang penghargaan yang mengusung tema “Penyiaran Tumbuh, Indonesia Maju” ini juga dihadiri dan dibuka langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, di Auditorium RRI Jakarta, pada Jumat (8/11).

Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani, mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas penghargaan yang telah berhasil diraih tersebut.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim di Abdi Persada FM yang selalu berkomitmen memberikan informasi berkualitas untuk masyarakat. Semoga penghargaan ini dapat memacu kami untuk terus berinovasi dalam menyajikan konten yang edukatif dan informatif,” ucapnya.

Untuk itu, tambah Syarifah, Abdi Persada FM akan terus mengikuti perkembangan dunia digital agar tetap relevan dan memenuhi kebutuhan informasi di era yang serba cepat ini.

“Kami di Abdi Persada FM akan terus berusaha menjadi media yang terpercaya, mengikuti perkembangan dunia digital dan senantiasa berkomitmen menyajikan konten yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Komdigi RI, Meutya Hafid dalam sambutannya turut mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada para pemenang Anugerah KPI 2024.

“Saya berharap penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi insan penyiaran untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Mari kita jadikan Anugerah KPI ini sebagai momentum untuk memperkokoh peran penyiaran dalam mewujudkan Indonesia Maju dan mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (BDR/RDM/RH)

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Rakornas yang digelar di Sentul Jawa Barat pada Kamis (7/11) ini, mengusung tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”. Asta Cita merupakan delapan misi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

Rakornas dibuka langsung Presiden Prabowo Subianto, dan ditutup Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo, untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan pemda dan pemerintah pusat, dalam mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo.

Selain berisi arahan Presiden Prabowo, menurut Mendagri, rakornas ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari jajaran Kabinet Merah Putih yang terbagi ke dalam empat panel. Masing – masing panel membahas isu strategis. Misalnya pada panel pertama membahas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien.

Kemudian panel kedua membahas Kebijakan Nasional Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya panel ketiga membahas Program Unggulan Pemerintah Pusat, dengan narasumber diantaranya Menteri Pertanian.

Sebelumnya di Banjarbaru belum lama tadi, Pj Bupati Tanah Laut yang juga Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman memastikan, bahwa seluruh kepala daerah di Banua, hadir langsung pada rakornas ini.

“Masalah ketahanan pangan dan swasembada pangan dibahas tuntas pada rakornas ini,” ujarnya.

Kehadiran para kepala daerah dan unsur Forkopimda daerah ini, menurut Syamsir, menjadi komitmen seluruh pemda untuk mewujudkan Asta Cinta pemerintahan Prabowo – Gibran, terutama pada persoalan ketahanan pangan.

Rakornas dimulai dengan laporan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Setelahnya, Presiden, Prabowo Subianto memberikan pengarahan sekaligus membuka acara dengan pemukulan gong.

Tercatat 4 ribu lebih tamu dari seluruh Indonesia, hadir pada rakornas perdana di era Presiden, Prabowo Subianto tersebut. Diantaranya meliputi Menteri Kabinet Merah Putih, seluruh kepala daerah dan Forkopimda di Indonesia, termasuk pimpinan lembaga dan instansi yang mengeluarkan kebijakan langsung berkaitan dengan kepentingan negara. (RIW/RDM/RH)