Kategori: Jakarta

JAKARTA – Prestasi membanggakan kembali diraih Bank Kalsel. Pada ajang 14th Infobank Sharia Financial Institution Award 2025, Unit Usaha Syariah Bank Kalsel berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai “The Best Sharia Banking Business Unit 2024”.

Penghargaan ini diberikan atas kinerja gemilang yang berhasil ditorehkan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Kalsel sepanjang tahun 2024.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian acara Indonesia Economic Summit 2025 yang digelar Infobank Media Group bersama Kementerian Koperasi, pada Kamis (2/10) di Jakarta. Acara ini mengangkat tema “Sinergi Perbankan, BUMN, dan Swasta untuk Mendukung Asta-Cita Koperasi Desa Merah Putih”, yang selaras dengan visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas penghargaan yang diterima.

“Penghargaan ini merupakan buah kerja keras seluruh jajaran manajemen, karyawan, dan dukungan penuh dari para nasabah setia. Kami akan terus memperkuat layanan perbankan syariah yang inklusif dan berkelanjutan, serta berkomitmen mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional,” ungkap Fachrudin.

Sebagai informasi, kinerja Unit Usaha Syariah Bank Kalsel pada tahun 2024 mencatatkan hasil positif, dengan rincian sebagai berikut:

Laba, Rp98,07 miliar, tumbuh 15,18% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp85,14 miliar. Sementara Aset, Rp3,43 triliun, tumbuh 13,92% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3,01 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK), Rp1,87 triliun, tumbuh 9,69% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,71 triliun. Kemudian Pembiayaan Rp2,19 triliun, tumbuh 6,12% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,06 triliun.

Penghargaan ini semakin meneguhkan posisi Bank Kalsel sebagai lembaga keuangan daerah yang mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus mendukung misi pemerintah dalam pencapaian Asta-Cita dan pemerataan ekonomi untuk menuju Indonesia Emas 2045. (ADV-RIW/RH)

JAKARTA – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, mengajak pemuda berprestasi tahun 2025, berkunjung ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di Jakarta, Jumat (3/10). Rombongan Kalsel dipimpin Sekretaris Dispora Kalsel Fathul Bari didampingi Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda Deny Saputra, serta Ketua Tim Pemuda Berprestasi Kalsel Muhammad Syarif.

Kedatangan rombongan Kalsel diterima, Asisten Deputi Binaan Kepemudaan dan Badan Usaha dan Swasta Kemenpora RI Muhammad Aksan.

Aksan menyampaikan, Kemenpora memberikan apresiasi terhadap pemuda berprestasi dari daerah.

“Kemenpora terus memberikan dukungan terhadap kemajuan prestasi pemuda khususnya di bidang usaha,” ungkap Aksan.

Saat ini, lanjutnya, Kemenpora menyebut tidak lagi pelaku UMKM tetapi pengusaha muda.

“Kemenpora mendukung peningkatan wirausaha muda, yang berasal dari daerah, sehingga pemuda tidak hanya berkeinginan bekerja menjadi ASN,” ucapnya.

Kemenpora berpikir, lanjut Aksan, pengusaha muda dapat mempekerjakan beberapa orang pegawai, ini dapat mengurangi jumlah pengangguran.

“Karena itu, Kemenpora terus mensosialisasikan kepada daerah untuk peningkatan wirausaha muda di daerah masing-masing,” ucap Aksan.

Aksan mengucapkan, terima kasih kepada Dispora Kalsel yang terus memberikan dukungan terhadap program program dari Kemenpora RI.

“Rombongan pemuda berprestasi dari Kalsel ini, merupakan rombongan terbesar yang pernah kami terima,” ucap Aksan.

Sementara itu, Ketua Tim Pemuda Kreatif Kalsel Muhammad Syarif mengatakan, Dispora Kalsel memberikan apresiasi kepada Kemenpora RI, yang telah menerima rombongan dari Kalsel.

“Tujuan dari kunjungan ini, untuk meningkatkan pengetahuan dari para pemuda berprestasi ini, agar lebih maju lagi ke depannya, untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Syarif.

Diharapkan, lanjutnya, melalui pertemuan ini Pemuda berprestasi Kalsel, dapat memberikan karya terbaiknya untuk Banua kedepannya.

Sedangkan, Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda Dispora Kalsel Deny Saputra menjelaskan, program ini merupakan bentuk aspirasi dari Gubernur Kalsel Muhidin, kepada Pemuda yang telah berprestasi di Tahun 2025 ini.

Pemuda yang mengikuti kunjungan ke Kemenpora sebanyak 24 pemuda berprestasi, yang terdiri dari juara pada Pemilihan Pemuda Pelopor, Pemuda Wirausaha Baru, dan Pasangan Muda Inspiratif. (SRI/RIW/RH)

JAKARTA – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen meningkatkan kapasitas dan integritas dalam menjaga marwah lembaga legislatif daerah. Sebagai garda terdepan, BK memiliki fungsi strategis untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
‎
‎Ketua BK DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bachri menegaskan, bahwa peran BK bukan hanya memantau kedisiplinan, tetapi juga harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat.

“Kami bukan hanya menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi juga harus menjadi contoh dalam menjaga integritas. Marwah lembaga harus dijaga melalui adab, disiplin, dan profesionalisme,” tegasnya.
‎
‎Menurut Rosehan, upaya peningkatan kapasitas BK perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan begitu, fungsi pengawasan etika dan kedisiplinan anggota dewan bisa dijalankan lebih efektif, sekaligus menjaga citra DPRD di mata publik. Sebagai bagian dari proses penguatan tersebut, BK DPRD Kalsel mengadakan pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta akhir pekan tadi.

Rosehan menjelaskan, pertemuan ini menjadi sarana bertukar pengalaman dalam menjaga kedisiplinan, etika, dan martabat anggota dewan.
‎
‎“Alhamdulillah, setelah sebelumnya kami berkunjung ke BK DPRD Jawa Barat, ke BK DPR RI, serta hari ini kami mendapat kehormatan bisa belajar langsung dari DPRD DKI Jakarta. Banyak ilmu yang kami bawa pulang, terutama terkait pentingnya menjaga adab dan etika sebagai wakil rakyat,” ujar Rosehan.
‎
‎Sebelumnya, BK DPRD Kalsel juga telah melakukan studi ke DPRD Jawa Barat dan DPR RI. Dari kunjungan ke Jabar, misalnya, BK Kalsel mengkaji penerapan BK Award, yakni penghargaan bagi anggota dewan dengan kinerja terbaik yang terbukti mampu memotivasi anggota legislatif dalam melaksanakan tugasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – Anjungan Kalimantan Selatan (Kalsel) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tampil semakin representatif, dengan berbagai fasilitas baru yang ramah bagi semua kalangan. Kini tersedia lift khusus penyandang disabilitas, toilet inklusif, hingga ruang laktasi yang nyaman bagi pengunjung.

Selain mengutamakan aksesibilitas, anjungan ini juga memperhatikan kelestarian lingkungan melalui penerapan teknologi resapan biopori. Dengan lubang sedalam dua meter, sampah organik yang bercampur air hujan dapat terurai menjadi kompos, sekaligus meningkatkan daya serap air guna mencegah genangan.

Alhasil, anjungan Kalsel berhasil meraih penghargaan sebagai Anjungan Terbaik 1 se-Indonesia dalam ajang Pradana Nitya Budaya TMII Award 2025. Penghargaan ini diberikan pada perayaan HUT ke-50 TMII, 20 April 2025 lalu.

Atas semua capaian itu, Komisi I DPRD Kalsel menyampaikan apresiasi, saat kunjungan terkait aset milik Pemprov Kalsel pada selasa (9/9) pagi.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat menilai, prestasi itu menambah kebanggaan masyarakat Banua. Anjungan Kalsel mampu meraih juara pertama. Kini anjungan juga semakin ramah disabilitas dengan adanya lift dan toilet khusus.

Rais juga meninjau progres pembangunan dermaga miniatur pasar terapung yang tengah dikerjakan. Menurutnya, ikon khas Banua itu diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung.

“Dengan adanya miniatur pasar terapung, kami optimistis wisata budaya Kalsel akan lebih dikenal secara luas. Fasilitas ini bisa menjadi daya tarik wisata sekaligus media promosi budaya Banua di tingkat nasional,” ucapnya.

Lebih jauh, Rais menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan keberlanjutan pengelolaan aset daerah. Anjungan ini bukan hanya simbol, tetapi wajah Kalimantan Selatan di tingkat nasional.

“Kami akan terus memberi perhatian agar pengelolaannya berjalan baik dan menjadi kebanggaan bersama masyarakat Banua,” tambahnya.

Sementara itu, Rahimi selaku staf penelaah kebijakan Anjungan Kalsel, menyampaikan apresiasi atas perhatian dari Komisi I DPRD Kalsel. Ia menilai dukungan tersebut dapat memacu pengelola untuk terus berinovasi.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini. Prestasi juara 1 yang diraih menjadi motivasi agar Anjungan Kalsel semakin dikenal dan dicintai masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – Tantangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai penopang utama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Banua menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), terutama terkait penyertaan modal dan regulasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi menilai, BPR bukan sekadar lembaga keuangan biasa. Ia menyebut BPR adalah harapan masyarakat kecil yang ingin memiliki akses modal agar usaha mereka dapat tumbuh dan bertahan.

“Kami ingin memastikan keberadaan BPR tetap kuat, karena di sanalah harapan masyarakat kecil untuk mendapatkan akses modal yang lebih mudah,” ucapnya

Sebagai wujud keseriusan, Komisi II DPRD Kalsel melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa, (9/9).

Konsultasi ini membahas solusi atas permasalahan perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2017, tentang Bentuk Hukum BPR serta polemik merger yang masih menjadi kendala di daerah.

Menurut Yani Helmi, jumlah BPR di Kalsel seharusnya mencapai 22 unit sesuai aturan sebelumnya. Namun setelah kebijakan merger dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kini hanya tersisa 8 unit. Kondisi ini terjadi di tengah kebutuhan masyarakat terhadap BPR yang justru semakin besar.

“BPR kita ini tumbuh di masyarakat, tapi butuh tambahan penyertaan modal. Sayangnya kabupaten dan kota tidak bisa memberikan modal sebelum perda direvisi,” jelasnya.

Dalam Perda 2017, lanjut Yani Helmi menambahkan, bahwa telah diatur 21 persen penyertaan modal berasal dari pemerintah provinsi, sementara 51 persen ditanggung kabupaten/kota dan sisanya dari pihak lain. Menurutnya, skema ini perlu direvisi agar lebih fleksibel dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

Namun Ia mengingatkan, proses perubahan perda tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Ada tahapan yang harus dilalui agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan masalah baru. Karena itu, Ia mendorong agar eksekutif terlebih dahulu menyelesaikan persoalan di delapan BPR yang ada bersama pemerintah kabupaten.

“Kalau sudah selesai di tingkat eksekutif bersama pemerintah kabupaten, barulah nanti naik ke DPRD. Saat itu kami akan membahas apakah sudah waktunya perda 2017 ini direvisi,” tutupnya.

Konsultasi ini mendapat sambutan positif dari pihak Kemendagri. Rombongan Komisi II DPRD Kalsel diterima langsung Kasubdit BUMD, Bambang Ardianto. Ia mengapresiasi inisiatif dewan dan menilai langkah ini menunjukkan keseriusan DPRD Kalsel dalam memperkuat peran BPR bagi masyarakat di daerah. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – Menindaklanjuti aksi demo Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa hari lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Kalsel, bersama Wakil Ketua DPRD, Ketua Bapemperda, Ketua Badan Kehormatan (BK) dan Anggota DPRD Kalsel didampingi Sekretaris DPRD Kalsel, berangkat menuju Gedung MPR/DPR Republik Indonesia (RI) di Jakarta, untuk menyampaikan 7 tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel, Kamis (4/9)

Tiba di Senayan, rombongan diterima Ketua Komisi II DPR RI , Rifkynizami Karsayuda, bersama-sama Anggota DPR DI dan DPD RI asal daerah pemilihan Kalsel 1 dan 2, di ruang kerja Komisi II DPR RI.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih atas penerimaan Ketua Komisi II dan Anggota DPR RI. Ia juga langsung menyampaikan tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel berskala nasional maupun menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat lokal di Banua.

Adapun 7 tuntutan berskala nasional yang disampaikan adalah efisiensi gaji dan tunjangan DPR, agar disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaannya, reformasi POLRI, revisi undang undang tentang POLRI, komitmen POLRI dalam penyelesaian kasus tindakan represif aparat, pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan, penyelesaian pengelolaan pertambangan batu bara dan penyelesaian konflik agraria, mengevaluasi program strategis yang menggunakan anggaran besar mengingat rakyat dibebani pajak yang besar, seperti program makan gizi gratis (MBG) dan koperasi merah putih (KMP), peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer, dan pengesahan RUU perampasan aset dan RUU perlindungan masyarakat adat.

Terkait isu lokal, para wakil rakyat Kalsel juga menyuarakan aspirasi masyarakat Banua, antara lain penolakan hutan Meratus menjadi taman nasional, percepatan pembangunan jembatan Pulau Laut, peningkatan dana bagi hasil, dan perhatian terhadap tenaga honorer, khususnya guru.

Sebelum menanggapi berbagai tuntutan dan aspirasi yang disiarkan secara live di salah satu media sosial, Ketua Komisi II DPR RI Rifkynizami Karsayuda, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada seluruh elemen masyarakat Kalsel, khususnya yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalsel yang sudah melakukan aksi damai pada Senin (1/9) lalu.

Selanjutnya, menjawab tuntutan reformasi institusi DPR RI, Rifky menyatakan bahwa semua tuntutan akan ditindaklanjuti seluruh Anggota DPR RI Dapil Kalsel.

“Silakan dilihat progresnya. Hal-hal yang merupakan kewenangan pimpinan dan presiden, saya sudah janji tadi akan saya bikinkan pengantar ke pimpinan DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban”, jelas Rifky.

Dikesempatan itu, Rifky bersama Anggota DPR dan DPD RI asal Kalsel lainnya menyampaikan permohonan maaf bila kinerja mereka belum memenuhi harapan masyarakat Banua.

“Kami memohon maaf kalau kemudian perkataan, perilaku, perbuatan kami selama ini dianggap mungkin belum bisa memenuhi ekspektasi atau harapan masyarakat Kalimantan Selatan,” tuturnya

Usai pertemuan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mngungkapkan rasa syukur yang mendalam karena sudah menunaikan janji untuk menyampaikan dan menyuarakan tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel kepada Anggota DPR RI di Senayan.

“Alhamdulillah hari ini kami sesuai dengan janji dan diterima Ketua Komisi II dan Anggota DPR RI lainnya asal Dapil Kalsel. Pada intinya aspirasi yang dituntut elemen masyarakat dan mahasiswa sudah kami serahkan semuanya,” pungkasnya

Turut serta hadir dalam penyampaian tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rachman dan Kartoyo, Ketua Bapemperda Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Ketua Badan Kehormatan (BK) Rosehan NB dan Anggota DPRD Kalsel Mustafa Zakir, didampingi Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Zaini. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyampaikan, bahwa layanan e-channel BYOND by BSI sudah normal kembali dan nasabah dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan lancar untuk semua transaksi mulai dari tarik tunai, pembayaran, pembukaan rekening, maupun transaksi lainnya.

Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar mengungkapkan, selain BYOND, nasabah dapat bertransaksi menggunakan e-banking lainnya seperti BSI Mobile, layanan ATM BSI, BSI Netbanking secara lancar ataupun mengunjungi jaringan BSI terdekat.

‘’Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan nasabah yang bertransaksi melalui aplikasi BYOND.,” ucapnya.

Wisnu mengungkap aplikasi BYOND sudah dapat digunakan sejak Selasa (2/9) malam secara bertahap dan stabil pada Rabu (3/9) pagi.

Aplikasi BYOND BSI diluncurkan pada November tahun lalu dan memiliki user register 8,9 juta. Wisnu juga mengucapkan terima kasih atas loyalitas nasabah kepada BSI.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan nasabah dan sejalan komitmen kami untuk selalu meningkatkan kualitas layanan dari sisi teknologi dengan fokus pada IT Security, IT Capacity dan IT Compliance and Governance,” ujar Wisnu

Tak lupa, Ia juga mengingatkan nasabah untuk tetap menjaga PIN dan kerahasiaan data pribadi serta berhati-hati terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan Bank, seperti perubahan tarif yang disampaikan melalui nomor Whatsapp pribadi.

Informasi dari Bank Syariah Indonesia hanya disampaikan melalui saluran resmi, yakni www.bankbsi.co.id, BSI Call: 14040, Whatsapp Official Bank Syariah Indonesia dengan centang biru di nomor 081584114040. Sementara untuk social media, Instagram @Bank Syariah Indonesia, @Lifewithbsi, Twitter (X) Bank Syariah Indonesia @bankbsi_id, Tiktok, @Lifewithbsi; Facebook, @Banksyariahindonesia, LinkedIn, PTBank Syariah Indonesia Tbk. (RIW/RH)

JAKARTA – Persoalan pengembangan dan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengelola Air Minum Regional (BPAM) Banjarbakula, menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Komisi III DPRD Kalsel bersama mitra kerja, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalsel serta BPAM Banjarbakula, melakukan pertemuan dengan Direktorat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR di Jakarta, baru-baru tadi.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menyampaikan, pihaknya menyampaikan permohonan dukungan pemerintah pusat, untuk membantu penanganan permasalahan air bersih di daerah. Pihaknya menyampaikan maksud dan tujuan, yaitu terkait solusi dan bantuan untuk beberapa kabupaten kota yang masih kesulitan karena memiliki debit air yang sedikit.

“Ada beberapa wilayah kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kami sudah melihat dan mendengar sampai ke tahap review sebesar 2 miliar untuk perbaikan di empat kabupaten, agar debit air dapat teralokasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan tersebut diterima Dina, Kepala Satker Wilayah 3 Direktorat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR, beserta jajaran teknis. Dalam pertemuan itu, pihak kementerian memaparkan progres perbaikan jaringan pipa yang mengalami kebocoran di beberapa titik.

“Pipa lama jenis GRP yang sudah tidak lagi diproduksi di Indonesia akan diganti dengan pipa HDPE, dan pada 2026 akan diajukan tambahan anggaran setelah review desain selesai,” jelasnya.

Selain itu, Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA juga menegaskan perhatian serius terhadap program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Banjarbakula, yang manfaatnya dirasakan lintas kabupaten dan provinsi.

“Program ini juga diperkuat dengan pembangunan satu unit sumur bor di Kabupaten Banjar pada 2024, pembangunan jaringan irigasi air tanah (JIAT), rehabilitasi intake Batu Hapu dan di Kabupaten Tapin, serta pembangunan embung Jaro dan infrastruktur air lainnya,” tutupnya

Selanjutnya, Komisi III DPRD Provinsi Kalsel terus berkoordinasi
terkait penyediaan lahan, penyusunan amdal, hingga surat pernyataan Gubernur, Bupati terkait pembebasan lahan, agar pembangunan embung dan jaringan irigasi dapat berjalan lancar. (ADV-NHF/RIW/RH)