Kategori: Jakarta

JAKARTA – Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, menerima penghargaan dari Perkumpulan Guru Madrasah (PGM), untuk kategori Pemerintahan.

PGM Award 2025 itu, diserahkan Ketua Umum PGM Indonesia Yaya Ropandi dan diterima langsung Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, dalam acara Harlah ke-17 dan PGM Award Tahun 2025, yang bertempat di Auditorium H.M Rasjidi Kemenag RI, Rabu (23/7).

PGM Award diberikan atas berbagai program dan dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu, dalam mendukung kemajuan madrasah diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemkab Tanah Bumbu memiliki sejumlah program unggulan terkait madrasah. Yaitu Beasiswa Madrasah, Insentif Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan guru pondok pesantren (Ponpes), serta pemberian biaya makan santri yatim di ponpes yang melaksanakan pendidikan kesetaraan

“Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan laporan dari pimpinan daerah dan wilayah, dengan memperhatikan beberapa aspek serta melalui penilaian secara seksama,” ucap Yaya.

Lebih lanjut, Yaya menambahkan, banyak pimpinan daerah, baik bupati maupun walikota, yang dalam aktivitasnya selalu membantu guru-guru madrasah. Berbagai pertimbangan itulah yang membuat pimpinan daerah dianugerahi PGM Award

Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif mengatakan, pihaknya sangat berterimakasih atas dedikasi dan kontribusi dalam membangun kemitraan, lahirnya madrasah yang mandiri, berprestasi, bermutu, dan mendunia.

“Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan mutu pendidikan,” katanya

Andi menambahkan, pihaknya bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan yang diberikan PGM kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurutnya, penghargaan itu menjadi motivasi untuk terus berkontribusi dalam memajukan madrasah. Capaian ini tidak lepas dari kerja sama seluruh unsur Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu, serta seluruh pihak yang berkontribusi untuk kemajuan dunia pendidikan.

“Semoga bisa selalu berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa dan ikut dalam membantu pemerintah, dalam pembangunan di bidang pendidikan,” pungkasnya. (DISDIKBUD.KALSEL-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, menghadiri milad atau hari jadi ke-17, Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) pada Rabu (23/7) di Auditorium H.M. Rasyidi Kemenag RI di Jakarta.

Pada kesempatan ini, Gubernur, Muhidin menerima penghargaan PGM Award 2025, atas dedikasi dan kontribusi dalam membangun kemitraan lahirnya madrasah yang Mandiri, Berprestasi, Maju Bermutu dan Mendunia.

Penghargaan diserahkan Menteri Agama RI, yang diwakili Dirjen GTK Kementrian Agama RI, Tobib Al Asyhar, yang juga membuka milad ke-17 Perkumpulan Guru Madrasah (PGM).

“Gubernur sangat mengapresiasi penghargaan ini, dan berharap dapat memotivasi para kepala daerah di Kalimantan Selatan, untuk mendukung pendidikan agama Islam, dan kegiatan belajar mengajar diseluruh tingkatan madrasah,” ujar Ariadi Noor saat dikonfirmasi Abdi Persada FM.

Lebih lanjut Ariadi menegaskan, perhatian Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap peningkatan kesejahteraan para guru madrasah, sejalan dengan visi misi Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman. Yakni Berkelanjutan Berbudaya Religi dan Sejahtera.

“Gubernur juga berkomitmen untuk memodernisasi pesantren, agar kualitas pendidikannya meningkat, yang ujung – ujungnya juga akan meningkatkan kesehatan para guru”, tutupnya.

PGM Award 2025 untuk kepala daerah tingkat provinsi, hanya diberikan kepada dua gubernur di Indonesia. Yakni Gubernur Maluku Utara, dan Gubernur Kalsel, Muhidin. Sementara di tingkat kabupaten kota, 6 daerah di Kalsel juga berhasil mendapatkan PGM Award. Yakni Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Balangan, Tanah Bumbu dan Tanah Laut.

Dengan raihan 7 penghargaan ini, Kalimantan Selatan menjadi provinsi yang paling banyak menerima PGM Award 2025. Hal ini juga menjadi bukti, bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan, berkomitmen terhadap pembangunan SDM yang cerdas dan berakhlak mulia, sebagai bagian penting dari peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia. (RIW/RH)

JAKARTA – Bank Kalsel dengan bangga menyerahkan dukungan pembangunan spot Pasar Terapung di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR). Inisiatif ini merupakan bentuk nyata komitmen Bank Kalsel dalam mendukung pelestarian budaya nusantara, khususnya budaya pasar terapung yang menjadi ikon khas Kalimantan Selatan.

Dukungan CSR tersebut diserahkan langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, disaksikan Komisaris Non Independen Bank Kalsel, Karmila Muhidin; Plt. Direktur Operasional TMII, I Gusti Putu Ngurah Sedana; serta perwakilan dari Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Anjungan Kalimantan Selatan TMII.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya, atas kontribusi ini.

“Kami merasa sangat bersyukur dan bangga dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya Indonesia melalui program CSR ini. Pembangunan spot pasar terapung ini bukan hanya bentuk dukungan terhadap sektor pariwisata, tetapi juga wujud perhatian kami terhadap pelestarian budaya dan kearifan lokal,” ujarnya.

Pasar terapung adalah pasar tradisional unik di mana aktivitas jual beli dilakukan di atas air menggunakan perahu tradisional yang disebut jukung. Selain menjadi tempat berdagang, pasar terapung mencerminkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kalimantan Selatan.

Pembangunan fasilitas ini di TMII dipandang sangat strategis, mengingat TMII merupakan etalase budaya Indonesia yang merepresentasikan keberagaman tradisi dari seluruh penjuru nusantara. Kehadiran spot pasar terapung ini diharapkan dapat menambah daya tarik wisata, menjadi media edukatif bagi pengunjung, serta memperluas akses pasar bagi UMKM lokal.

“Kami percaya bahwa kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Dan TMII, sebagai pusat budaya nasional, adalah tempat yang tepat untuk memperkenalkan kekayaan tradisi lokal kepada masyarakat luas dan wisatawan mancanegara,” tambahnya.

Melalui pembangunan spot ini, Bank Kalsel juga menunjukkan dukungan terhadap implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs). Antara lain SDGs 1, Tanpa Kemiskinan – Memberdayakan pelaku UMKM lokal dengan memperluas akses pasar melalui promosi produk dan budaya khas Kalimantan Selatan. SDG 2, Tanpa Kelaparan – Memperkenalkan hasil pertanian, perikanan, dan kuliner tradisional sebagai bagian dari ketahanan pangan lokal yang bernilai budaya, dan SDGs10, Berkurangnya Kesenjangan – Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan memperkuat eksistensi budaya dan produk lokal di pusat kegiatan nasional seperti TMII.

CSR bagi Bank Kalsel bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi komitmen moral untuk turut serta membangun negeri dan menjaga warisan budaya bangsa.Bank Kalsel juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak manajemen TMII atas kerja sama yang solid selama proses pembangunan berlangsung.

“Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dan dirawat bersama – sama, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Semoga kolaborasi baik ini terus berlanjut di masa mendatang,” tutupnya. (ADV-RIW/RH)

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengikuti Rapat Perpanjangan Runway Syamsudin Noor dan Pengembangan Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru, di Ruang Rapat Mulawarman Lantai IV Gedung Karsa Kemenhub, Jakarta pada Rabu (16/7) siang.

Tampak hadir juga Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Ditjen Hubdara, Bupati Kotabaru, Sekdakab Kotabaru, Kadishub Provinsi Kalsel, Kadishub Kotabaru dan para pejabat lainnya.

Rapat ini dipimpin Dirjen Perhubungan Udara, Lukman F Laisa, terkait pengembangan 2 bandara yang berada di Kalsel yaitu Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru, dan Bandara Gusti Syamsir Alam di Kotabaru.

Sehubungan status bandara internasional yang saat ini sudah diperoleh Bandara Syamsudin Noor, Gubernur Muhidin pun membahas tentang beberapa penerbangan internasional, yang difasilitasi pesawat berbadan lebar dengan kapasitas penumpang banyak. Kondisi ini tentu membutuhkan prasarana landasan yang panjangnya mencukupi.

Panjang Runway Bandara Syamsuddin Noor saat ini adalah sepanjang 2.500 m x 45 m. Rencana penambahan runway sesuai dengan Master Plan Bandara (KP 2033 Tahun 2018) adalah 500 m dengan estimasi biaya ±356 milyar Rupiah.

“Kami hari ini berada di Kementerian Perhubungan RI bersama Dirjen Perhubungan Udara dan Direktur Angkasa Pura I, Yanindya Bayu Wirawan. Dalam pertemuan ini, kami membahas permasalahan tentang perpanjangan runway di Kalsel,” sampai Gubernur Muhidin seusai kunjungan kerjanya.

Selain mengenai perpanjangan, Gubernur Muhidin menjelaskan, bahwa mereka juga mendiskusikan tentang ketahanan daripada runway tersebut. Karena, menurutnya hal itu perlu disiapkan lebih matang lagi.

Dengan kondisi runway saat ini, Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin, hanya mampu melayani pesawat jenis Airbus A330-300, yang membutuhkan standar landasan pacu minimal 2.500 meter. Dengan penambahan runway sepanjang 500 meter, maka Bandara Syamsuddin Noor akan memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter, yang akan memungkinkan Pesawat dengan berukuran besar seperti Boeing 777 dan Airbus A380 untuk mendarat dan lepas landas.

Selain itu, Gubernur Muhidin juga membicarakan perihal Bandara Internasional Syamsuddin Noor, terkait rute penerbangan baru pada November mendatang. Yakni dari Banjarmasin ke Malaysia, kemudian penerbangan langsung ke Mekkah, Arab Saudi.

“Jadi masyarakat Kalsel tunggu saja nanti dibuka dan diinformasikan oleh Pemerintah Provinsi dalam mensosialisasikannya. Jadi persiapkan saja bagi yang ingin melakukan penerbangan ke Malaysia dan ke Mekkah bagi yang umroh,” ungkap Gubernur.

Perpanjangan runway ini, diyakini akan menunjang penerbangan Internasional terutama untuk penerbangan langsung haji, umrah, dan Rute Internasional. Selain penerbangan yang ditargetkan ke Malaysia dan Arab Saudi, pemerintah juga merencanakan membuka penerbangan langsung ke China dan Singapura pada Oktober mendatang.

Adapun, upaya pendanaan perpanjangan runway yang terkendala, disepakati agar lebih dulu melihat prospek perkembangan peningkatan jumlah penumpang. Salah satunya dengan strategi melakukan pengerasan runway (PCN Runway) Pavement Classification Number pada landasan pacu (runway), yang meningkatkan kemampuan suatu landasan pacu untuk menahan beban pesawat.

“Saat penerbangan internasional nantinya sudah semakin ramai, tentu semakin banyak maskapai yang meramaikan bandara Syamsudin Noor serta semakin layak untuk dilakukan perpanjangan runway. Karena sudah memenuhi prospek dan persyaratan dari Kemenhub untuk menggelontorkan dana pembangunan perpanjangan runway,” ujar Kadishub Kalsel, M. Fitri Hernadi

Penerbangan perdana AirAsia ke Malaysia, yang semula pada 20 Oktober, dimajukan menjadi 22 September. Hal ini, menurut Fitri Hernadi bahwa pada pekan terakhir Oktober, maskapai Garuda Indonesia akan melakukan penerbangan 2 kali seminggu ke Jeddah (umroh), dengan melakukan Technical Landing di Hyderabad, India menggunakan pesawat dengan kapasitas 365 penumpang.

“Maskapai Lucky Air sedang melakukan persiapan untuk melayani penerbangan dari dan ke Syamsudin Noor menuju China (Guangzhou), perkiraan pada Oktober atau November 2025,” ungkap Fitri Hernadi.

Dengan telah dilakukannya penerbangan internasional melalui Bandara Syamsudin Noor, maka evaluasi 24 bulan sebagaimana Kepmenhub Nomor 30 Tahun 2025 terhadap status Internasional Bandara Syamsudin Noor, tidak perlu dilakukan. Sehingga status internasional akan tetap bertahan melekat di Bandara Syamsudin Noor.

Diketahui saat ini traffic penumpang di Bandara Syamsudin Noor sekitar 3,5 juta penumpang per tahun, dengan fasilitas terminal yang sudah semakin lengkap serta kapasitas yang mencukupi untuk melayani hingga 7-9 juta penumpang per tahunnya. Dalam prosedur penganggaran perpanjangan runway oleh Kemenhub dan PT Angkasa Pura Indonesia dipersyaratkan jumlah penumpang telah mecapai 5 juta penumpang per tahun, sehingga saat ini yang diperlukan adalah bagaimana rencana aksi, untuk peningkatan kunjungan dan lalu lintas orang melalui bandara Syamsudin Noor, baik untuk domestik maupun internasional.

Untuk penerbangan internasional, maskapai yang telah melakukan survei pasar dan melakukan audiensi dengan Pemprov Kalsel adalah AirAsia. Mereka mempersyaratkan minimum load factor penumpang per pesawat 80% agar maskapai mereka dapat secara berkelanjutan melayani penerbangan dari dan ke bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Supaya load factor tersebut terpenuhi, Gubernur, Muhidin telah menjamin dan menyusun beberapa strategi agar pada bulan pertama dan kedua penerbangan perdana dapat terisi lebih dari 80% dengan melibatkan promosi, kolaborasi serta pemberian insentif dan subsidi agar setiap maskapai yang melayani penerbangan internasional dari dan ke Kalsel, dapat fully booked. Sehingga ke depannya dapat membuka kesempatan maskapai lain untuk juga berkiprah melayani penerbangan internasional. (Biroadpim-RIW/RH)

JAKARTA – Gubernur Kalsel Muhidin bersama petinggi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Jakarta, baru baru tadi.

Rakernis ini bertujuan, memperkuat sinergi dan harmonisasi penataan ruang laut antara pemerintah pusat dan daerah.

Gubernur Muhidin mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalsel memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan Rakernis ini, dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dalam mewujudkan tara ruang laut yang terpadu, tangguh, serta mendukung ketahanan pangan nasional.

“Melalui sinergi ini, diharapkan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan berkelanjutan,” ungkap Muhidin.

Mengingat, tata ruang laut yang baik akan menjadi pondasi penting bagi terwujudnya ekonomi biru dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menyampaikan, bahwa sesuai arahan Gubernur, pihaknya terus mendorong berbagai program strategis penataan ruang laut. Salah satunya melalui rehabilitasi kawasan pesisir.

“Dislutkan Kalsel telah melakukan penanaman mangrove di dua kabupaten, di Tanah Bumbu dan Kotabaru,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Rusdi, terumbu karang juga telah ditanam, untuk program karbon trading, saat ini masih dalam tahap kajian sehingga tahun depan akan terlihat hasilnya.

Perencanaan ruang laut harus mengedepankan keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi, sehingga potensi potensi ruang laut dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

“Karena itu pentingnya kolaborasi lintas sektor dan sinergi semua pihak, kita tidak mampu bekerja sendiri, untuk Kalsel yang lebih baik dan maju dengan merangkul semua pihak,” tutup Rusdi. (DISLUTKANKALSEL/SRI/RIW/RH)

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melaksanakan kunjungan kerja ke Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, pada Kamis (3/7).

Kunjungan ini bertujuan memperdalam materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Athaillah Hasbi, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pihak Ditjen OTDA. Ia menilai, Kemendagri melalui Ditjen OTDA memiliki peran strategis dalam memberikan bimbingan dan asistensi kepada pemerintah daerah, khususnya terkait pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah, hingga peningkatan kapasitas pemerintahan.

“Kami berharap raperda ini ke depan dapat direalisasikan menjadi peraturan yang efektif, bahkan hingga tingkat peraturan gubernur (pergub), sehingga mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Athaillah.

Sementara itu, Anggota Pansus IV DPRD Kalsel, Ardiansyah, menyoroti pentingnya memasukkan pasal-pasal terkait dampak lingkungan dalam raperda tersebut. Ia menekankan perlunya aturan yang menjaga ekosistem sungai agar tetap bersih dan tidak terganggu aktivitas pertambangan.

“Sungai memiliki fungsi vital bagi masyarakat, baik sebagai sumber air maupun jalur wisata. Kami berharap ada ketentuan khusus yang mengatur agar aktivitas penambangan pasir, kerikil, atau galian C lainnya tidak merusak kejernihan dan fungsi sungai,” jelas Ardiansyah.

Di sisi lain, pihak Ditjen OTDA Kemendagri yang diwakili Kasubdit Wilayah I Direktorat Produk Hukum Daerah, Slamet Endarto, menyambut baik kunjungan kerja Pansus IV DPRD Kalsel.

Ia mengapresiasi langkah DPRD Kalsel dalam memperbaharui regulasi, termasuk revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, guna menyesuaikan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.

“Kami siap memberikan masukan dan berbagi pengalaman terkait penyusunan raperda ini, serta mendiskusikan berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya,” ujar Slamet.

Selain anggota Pansus IV DPRD Kalsel, kunjungan tersebut juga diikuti mitra kerja terkait, yaitu Biro Hukum dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – Pansus II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan ke Badan Pangan Nasional RI untuk membahas tentang penyelenggaraan pangan. Tujuan dari kunjungan pada Kamis (3/7) ini, adalah untuk mempelajari dan memahami strategi serta kebijakan pangan nasional yang dapat diterapkan di Kalimantan Selatan.

Ketua Pansus II Muhammad Yani Helmi, melalui Wakil Ketua Pansus Firmansyah, menekankan pentingnya pembentukan payung hukum yang kuat untuk menjamin ketahanan pangan di daerah.

Pihaknya berharap, kunjungan ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.

“Kami ingin mempelajari strategi dan kebijakan pangan nasional yang efektif dan efisien yang dapat diterapkan di Kalimantan Selatan, dimana kita akan membuat perda ” Sapu Jagat “. Sebab kita menggabungkan dua perda menjadi satu Perda,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Pansus II DPRD Kalsel membahas tentang arah kebijakan ketahanan pangan Badan Pangan Nasional 2025-2029. Mereka juga mempelajari program-program yang telah dilaksanakan Badan Pangan Nasional RI, untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.

“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan sejalan dengan kebijakan nasional. Kami berharap dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berharga dari Badan Pangan Nasional RI,” jelasnya.

Pansus II DPRD Kalsel juga meminta penjelasan tentang program – program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan Badan Pangan Nasional RI, termasuk program – program yang terkait dengan peningkatan produksi pangan, pengelolaan stok pangan, dan peningkatan kualitas pangan.

Menurut Badan Pangan Nasional RI, melalui Kepala Biro Perencanaan, Kerja sama dan Humas, Budi Wiryanto, pihaknya telah melaksanakan beberapa program ketahanan pangan yang efektif dan efisien, termasuk program peningkatan produksi pangan dan pengelolaan stok pangan.

“Kami berharap dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan Pansus II DPRD Kalsel,” ucapnya

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan Pansus II DPRD Kalsel dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam penyelenggaraan pangan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.

“Kami percaya bahwa dengan mempelajari pengalaman dan praktik terbaik di tingkat nasional, kami dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan,” tutup Firmansyah.

Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pangan Nasional RI dalam bidang ketahanan pangan, serta memperbaiki kebijakan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.

Dengan demikian, kunjungan Pansus II DPRD Kalsel ke Badan Pangan Nasional RI dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan dan memperbaiki kebijakan ketahanan pangan di daerah. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) kembali mengukir prestasi membanggakan di kancah industri perbankan nasional. Dalam ajang 22nd Infobank-MRI Banking Service Excellence Apprecistion (BSEA) 2025 yang diselenggarakan Infobank bekerja sama dengan Marketing Research Indonesia (MRI), Bank Kalsel berhasil menyabet sembilan penghargaan di berbagai kategori.

Puncaknya, Bank Kalsel dianugerahi Golden Trophy – The Best Region Bank in Service Excellence for 5 Consecutive Years, sebuah pengakuan atas konsistensi kualitas layanan selama lima tahun berturut-turut.

Penghargaan diserahkan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, didampingi Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman D. Hadad, dalam seremoni yang berlangsung pada Selasa (24/6) di Jakarta, dan diterima Direktur Bisnis Bank Kalsel, Akhmad Fauzi Noor.

Akhmad Fauzi Noor menyampaikan rasa syukur, dan apresiasi atas kinerja kolektif seluruh insan Bank Kalsel.

“Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh tim dalam menjaga mutu layanan dan terus berinovasi di tengah dinamika industri perbankan dan disrupsi digital. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kepercayaan nasabah melalui layanan prima, baik secara fisik maupun digital,” ujar Fauzi.

Adapun sembilan kategori penghargaan yang diraih Bank Kalsel meliputi The best region bank in service excellence for 5 consecutive years (2020 – 2024), The 2nd best region bank in service excellence, The best region bank in excellence branch ATM, The 2nd best region bank in excellence customer service dan The 2nd best region bank in excellence teller service.

Penghargaan selanjutnya adalah The 2nd best region bank in excellence walk-in channel, The 2nd best region bank in excellence mobile banking, The 2nd best region bank in excellence social media, serta The 2nd best region bank in excellence SMS banking.

Pemberian penghargaan didasarkan pada hasil survei yang dilakukan MRI sejak akhir 2024 hingga Maret 2025. Survei bertajuk “Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2025” itu untuk mengukur kualitas service atau layanan bank di mata nasabahnya, baik nasabah yang datang ke kantor cabang secara tatap muka, maupun nasabah yang memanfaatkan layanan digital banking.

“Agar pengukuran BSEM tetap relevan, tahun demi tahun, terdapat serangkaian studi pendahuluan. Semuanya dimulai dari satu pertanyaan besar: Apa yang sedang berubah di industri perbankan Indonesia saat ini,” ujar Direktur Utama MRI Harry Puspito, dalam kata sambutannya.

Sementara itu, Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto, menyoroti pentingnya menjaga kualitas layanan di tengah tantangan teknologi dan keamanan siber yang semakin kompleks.

“Model pembobolan bank kini tak lagi konvensional. Sudah masuk ke ranah cyber heist, ransomware, hingga account takeover. Bank yang mampu menjaga layanan sekaligus keamanan digital adalah yang akan bertahan dan dipercaya publik,” ujar Eko.

Dengan pencapaian ini, Bank Kalsel menjadi satu dari 42 bank di Indonesia yang diakui memiliki layanan terbaik tahun ini. Pengakuan ini sekaligus menegaskan posisi Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah yang adaptif terhadap perubahan zaman dan mampu bersaing secara nasional. (ADV-RIW/RH)

JAKARTA – Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menghadiri International Conference of Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Rabu (11/6).

ICI 2025 dibuka langsung Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harirmurti Yudhoyono (AHY).

Acara prestisius ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat pemerintah, akademisi, hingga pelaku industri infrastruktur, untuk membahas tantangan dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Konferensi juga dihadiri sejumlah tokoh penting dari berbagai daerah, termasuk Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, yang turut hadir bersama Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Ariadi Noor, Pelaksana Tugas Harian Kepala Dinas PUPR Kalsel, Wahid dan Tenaga Ahli Gubernur, Khalikin Noor

Pada pembukaan itu, Menko IPK AHY menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan agenda pembangunan yang jelas dan berani. Indonesia harus mengamankan masa depan bangsa dengan memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi melalui infrastruktur yang terpadu, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Indonesia juga telah menetapkan target nasional yang ambisius yakni mencapai angka pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan.

“Untuk mencapainya, kita tidak dapat mengandalkan konsumsi dalam negeri saja. Kami harus membuka seluruh potensi ekonomi dimana selama ini masih ada yang terkunci, dari pertanian hingga pabrik, dari pelabuhan hingga platform digital,” ujar AHY.

Membuka potensi yang terkunci, lanjut AHY, berarti berani mempertebal investasi dalam penyediaan infrastruktur. Investasi perlu dipertebal untuk membangun infrastruktur yang mengurangi biaya logistik dan meningkatkan produktivitas, membangun infrastruktur yang menjamin air untuk pertanian, energi untuk industri, dan perumahan bagi pekerja, dan membangun infrastruktur yang meningkatkan mobilitas perkotaan, menghubungkan daerah pedesaan, dan menarik investasi yang sejalan dengan iklim.

AHY mengakui bahwa pihaknya mengincar investasi swasta untuk puluhan sektor infrastruktur melalui ajang ICI 2025.

Beberapa proyek yang membutuhkan investasi dalam bentuk pembiayaan dari swasta, diantaranya ketahanan pangan, perumahan, sampai energi terbarukan.

“Kami menyambut investor global bukan hanya untuk keuntungan, tetapi juga untuk berpartner dalam transformasi jangka panjang. Ini adalah topik utama yang akan kami jelajahi bersama selama dua hari berikutnya di ICI 2025,” ujar AHY.

Sementara itu, Wagub Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam mendukung pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berorientasi pada pemerataan pembangunan.

Wagub Kalsel ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan geografis dan sosial di wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami berharap forum seperti ICI ini dapat menjadi ajang saling bertukar gagasan dan menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat, terutama dalam menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tentu berdampak langsung bagi Kalimantan,” ujar Hasnuryadi.

Wagub juga mengungkapkan, kehadiran Kepala Bappeda dan Plh. Kepala Dinas PUPR Kalsel juga menjadi bukti sinergi lintas OPD dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis daerah. Mereka aktif mengikuti sejumlah panel diskusi dan menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan nasional maupun internasional.

Konferensi ini menjadi momentum penting bagi Kalimantan Selatan untuk memperkuat posisinya dalam peta pembangunan infrastruktur nasional, seiring dengan perkembangan kawasan Indonesia Timur dan pembangunan IKN. (Biroadpim-RIW/RH)

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi hukum dan pemerintahan, kembali melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2024, bersama sejumlah mitra kerja dari lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel.

Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat lantai 3 Gedung Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Biliton, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4).

Ketua Pansus I, Rais Ruhayat, menyampaikan bahwa RDP kali ini melibatkan lima perangkat daerah, yakni Badan Penghubung Pemprov Kalsel, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Sekretariat DPRD.

“RDP ini kami lakukan untuk memperdalam evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam LKPj Gubernur. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi catatan penting dalam penyusunan rekomendasi yang akan kami sampaikan pada rapat paripurna mendatang,” ujar Rais.

Ia menambahkan, rekomendasi final dijadwalkan akan dirampungkan pada 30 April 2025. Rekomendasi tersebut akan berisi saran, masukan, serta usulan konkret kepada masing-masing mitra kerja guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

Sementara itu, Sekretaris Pansus I, Ilham Nor, menyebutkan bahwa dari total 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi fokus evaluasi, sebanyak 16 SKPD telah didalami. Satu SKPD yang belum dijadwalkan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, yang direncanakan akan mengikuti RDP pada 24 April 2025.

“Setelah seluruh RDP selesai, kami akan melakukan finalisasi terhadap draf rekomendasi. Harapannya, tidak ada hambatan berarti sehingga rekomendasi dapat segera disampaikan dalam sidang paripurna,” terang Ilham.

Menutup pernyataannya, Rais Ruhayat berharap agar seluruh catatan dan usulan yang telah disusun oleh Pansus I dapat diterapkan secara optimal oleh jajaran eksekutif di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Harapan kami, seluruh saran yang telah kami berikan dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan menjadi dasar perbaikan ke depan,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)