Jakarta – Laman 19 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Paman Birin Raih Citrawicaksana Perfilman Daerah Usmar Ismail Award 2022

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan dianugerahi Penghargaan Citrawicaksana Perfilman Daerah pada Usmar Ismail Award 2022.

Penghargaan ini diterima Paman Birin yang diserahkan oleh Ketua Badan Perfilman Indonesia (BFI) Gunawan Paggaru, di Gedung Perfilman Usmar Ismail Jakarta, pada Senin (26/12) malam.

Paman Birin dinobatkan sebagai salah satu tokoh penerima Anugerah Usmar Ismail Awards 2022, atas jasanya dalam memajukan perfilman daerah di Kalimantan Selatan.

Usmar Ismail Awards sendiri merupakan penghargaan bagi insan perfilman atau para tokoh yang dinilai berjasa dalam memajukan karya karya seni dan budaya di bidang perfilman nasional.

Perlu diketahui, Paman Birin telah mengagas berbagai film kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan. Mulai Film Perjuangan Pangeran Antasari dan Film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Matahari dari Bumi Banjar

Suasana nonton bersama film Arsyad Al-Banjari

Pada film Syekh Muhammad Al Banjari yang mengisahkan sejarah hidup ulama legendaris Banua, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, yang juga dikenal dengan julukan Datu Kalampayan ini, Paman Birin ikut tampil sebagai cameo atau bintang tamu di pertengahan film berdurasi sekitar dua jam tersebut.

Paman Birin memerankan karakter bernama Khalifah Sahbirin, tokoh yang mengenalkan sosok Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari pada warga desa.

Gubernur Kalsel saat memberikan sambutan

“Alhamdulillah. Kami sampaikan ucapan terima kasih untuk Yayasan Usmar Ismail, Badan Perfilman Indonesia dan seluruh pihak yang telah menganugerahkan penghargaan ini kepada saya,” ucap Paman Birin usai menerima penghargaan.

Penghargaan ini, kata Paman Birin, dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Kalsel, terutama para generasi muda dan para penggiat seni.

Di hadapan insan perfilman, Paman Birin juga mengungkapkan, sosok Datu Kalampayan telah melahirkan warisan ilmu untuk dunia terlebih akhirat.

“Dengan diputarnya film Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari di sini, mudah-mudahan memicu datu kita agar disematkan gelar pahlawan nasional,” harap Paman Birin.

Diketahui, pemerintah daerah masih memperjuangkan usulan gelar pahlawan nasional untuk Datu Kalampayan.

Pada pemutaran film ini, turut menyaksikan bersama Paman Birin, adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel Muhammadun, Ketua Badan Perfilman Indonesia Gunawan Paggaru, Staf Khusus Gubernur Achmad Maulana beserta insan pers nasional.

Ketua Badan Perfilman Indonesia Gunawan Paggaru memuji Kalsel yang telah membuat deretan film bertemakan sejarah tokoh Banua, dimulai dari Pangeran Antasari (2018), Demang Leman (2019), Kaminting Pidakan (2022), serta baru-baru ini Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (2022).

“Semoga Kalsel tidak berhenti melahirkan karya-karya film yang berkualitas,” harapnya.

Pemutaran film Datu Kalampayan ini dilakukan dalam dua sesi, yakni pukul 15.00 WIB dan 20.00 WIB, terbuka untuk umum.

Antusiasme masyarakat dalam menikmati film daerah terlihat dari banyaknya bangku yang terisi. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

RUU KUHP Disahkan Menjadi Undang-Undang, Kanwil Kemenkumham Kalsel Siap Sosialisasikan

JAKARTA – Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa (6/12).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri.

“Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain. Jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963,” ujar Yasonna usai rapat paripurna DPR RI.

Menurut Yasonna, produk Belanda ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu urgensi pengesahan RUU KUHP.

“Produk Belanda tidak relevan lagi dengan Indonesia. Sementara RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia,” katanya.

Yasonna menjelaskan KUHP yang baru saja disahkan telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik.

“RUU KUHP sudah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan, seluruh penjuru Indonesia. Pemerintah dan DPR mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam momen bersejarah ini,” ujar Menteri Yasonna.

Meskipun demikian, Yasonna mengakui perjalanan penyusunan RUU KUHP tidak selalu mulus. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang dianggap kontroversial, di antaranya pasal penghinaan Presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis. Namun, Yasonna meyakinkan masyarakat bahwa pasal-pasal dimaksud telah melalui kajian berulang secara mendalam.

Yasonna menilai pasal-pasal yang dianggap kontroversial bisa memicu ketidakpuasan golongan-golongan masyarakat tertentu. Yasonna mengimbau pihak-pihak yang tidak setuju atau protes terhadap RUU KUHP dapat menyampaikannya melalui mekanisme yang benar. Masyarakat diperbolehkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“RUU KUHP tidak mungkin disetujui 100 persen. Kalau masih ada yang tidak setuju, dipersilakan melayangkan gugatan ke MK,” jelasnya.

Perluasan Jenis Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana

Selanjutnya, Menteri Yasonna menjelaskan bahwa pengesahan RUU KUHP tidak sekadar menjadi momen historis karena Indonesia memiliki KUHP sendiri. Namun, RUU KUHP menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia melalui perluasan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Yasonna menjelaskan terdapat tiga pidana yang diatur, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus.

Dalam pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda saja, tetapi menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial.

“Perbedaan mendasar adalah RUU KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun,” tutur Yasonna.

Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu agar sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana. Keadaan-keadaan tersebut antara lain, jika terdakwa adalah anak, berusia di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan beberapa keadaan lainnya.

“Meskipun demikian, diatur pula ketentuan mengenai pengecualian keadaan-keadaan tertentu itu. Yaitu terhadap pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana yang merugikan masyarakat, serta merugikan perekonomian negara,” katanya.

Selanjutnya, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pelaku tindak pidana dapat pula dijatuhi Tindakan, yaitu perwujudan nyata dari diterapkannya double track system dalam pemidaan Indonesia. Contohnya, RUU KUHP mengatur Tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok dan Tindakan yang dapat dikenakan kepada orang dengan disabilitas mental atau intelektual.

Terakhir, perumus RUU KUHP mengatur badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dipidana. Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan Tindakan dikenakan kepada korporasi dan orang-orang yang terlibat dalam korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat.

Berkenaan hal tersebut, Lilik Sujandi selaku Kakanwil Kemenkumham Kalsel menyampaikan, Undang-Undang telah disahkan, dan pihaknya siap melaksanakan serta membantu sosialisasi melalui unit kerja yang ada di kantor wilayah.

“Kami akan mendukung hasil yang sudah ditetapkan, kami juga akan melaksanakan sesuai tugas dan wewenang yang ada di Kantor Wilayah. Sosialisasi juga dapat dilakukan untuk memperluas informasi yang tersampaikan ke masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan,” tukasnya. (RILIS-RDM/RH)

HPN 2023, Kota Medan Tengah Bersiap Jadi Tuan Rumah

JAKARTA – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 mendatang, Kota Medan, Sumatera Utara telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara oleh Panitia Pusat HPN 2023.

Ketua HPN 2023, Mirza Zulhadi mengatakan bahwa penyelenggaraan HPN di Kota Medan mendatang tetap mengagendakan beberapa program seperti Seminar Pers.

“Seminar Pers nantinya akan kita rancang semacam ‘Seruan Medan’ lah, yang mengetengahkan Pers Indonesia itu seperti apa, kedepan baiknya seperti apa. Selain itu akan ada Seminar Olahraga yang materinya tentang PON, dimana Medan dan Aceh menjadi tuan rumah. Nantinya kita bicarakan persiapan dua kota itu serta persiapan tempat pertadingannya bagaimana. Itulah dua seminar yang utama,” ungkap Mirza Zulhadi usai Rapat Panpel HPN di Kantor PWI Pusat, Senin (5/12).

Dikatakannya, selain itu, seperti tahun sebelumnya, dalam penyelenggaraan HPN juga akan ada pameran pers.

“Pameran pers nantinya ditampilkan pers dari masa ke masa berujung pada metaverse. Kita akan mencoba menggambarkan metaverse itu seperti apa sih, dunia virtual itu seperti apa. Nah selain itu, juga akan diadakan konvensi yang membicarakan masa depan dunia jurnalisme dan masa depan media. Itu dari Dewan Pers pematerinya,” ujar Mirza Zulhadi.

Mirza Zulhadi yang juga Sekjen PWI Pusat ini menjelaskan, selain seminar dan kovensi, ada yang baru diketengahkan di HPN 2023 Medan tersebut, yakni akan digelarnya pertemuan wartawan ASEAN yang tergabung dalam Confederation of ASEAN Journalist (CAJ).

“CAJ akan digelar di HPN 2023 nanti karena Presiden CAJ dari Indonesia, yakni Ketua PWI Pusat sendiri, Pak Atal S Depari. CAJ nanti akan melakukan dialog internasiol dengan mengundang nara sumber dari Eropa dan Amerika. Acara ini nantinya akan dilaksanakan secara daring dan tatap muka,” tutur Mirza Zulhadi.

HPN 2023 di Kota Medan, lanjut Mirza Zulhadi, juga akan mengadakan bakti sosial, penanganan masalah stunting, serta tour ke Danau Toba bagi peserta HPN 2023.

Namun tour ke Danau Toba bagi peserta HPN ini masih tentativ karena harus disesuaikan dengan jadwal,” kata Mirza Zulhadi. (PWI.Kalsel-RDM/RH)

Kembali Raih SAKIP A, Gubernur Sahbirin Noor Ungkapkan Rasa Syukur

JAKARTA – Untuk ketiga kalinya, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, meraih Predikat A dari Kementrian PAN RB. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor pun, mengucapkan syukur mendalam atas pencapaian optimal tersebut. Predikat SAKIP A untuk Pemprov Kalsel ini adalah untuk ketiga kalinya, setelah tahun 2018 dan 2019

Gubernur Kalsel (kanan) saat menerima predikat A untuk SAKIP pemprov Kalsel

Predikat A untuk penilaian SAKIP tahun 2021 bagi pemerintah provinsi Kalsel ini, diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) RI, Abdullah Azwar Anas kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, pada Selasa (6/12) disalah satu hotel berbintang di Jakarta.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, SAKIP adalah salah satu tolak ukur pencapaian kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif.

“SAKIP menggambarkan bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah, dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pemprov Kalsel, baik dalam daftar isian dan evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN-RB sifatnya klarifikasi terhadap apa yang telah diisi,” paparnya.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja dan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi.

Dijelaskan Paman Birin, SAKIP menggambarkan bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah, dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan Pemprov Kalsel.

Paman Birin mengucapkan terima kasih kepada Kemenpan RB dan seluruh pihak atas sinergi bersama membangun budaya kinerja birokrasi efektif.

Sementara itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam arahannya mengatakan, sesuai atensi dari Presiden Joko Widodo, birokrasi harus berdampak dan dirasakan langsung masyarakat.

‘Birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi harus lincah dan cepat, semua harus berkolaborasi dan satu visi dalam mewujudkan atensi penting tersebut,” papar Azwar Anas.

Kepala Biro Organisasi Setda Kalsel Galuh Tantri Narindra, yang mendampingi Gubernur saat menerima penghargaan dari Kemenpan RB tersebut, nampak berkaca-kaca dan tak mampu menahan haru usai Gubernur Kalsel menerima Piagam Penghargaan SAKIP A.

“Kami terus meningkatkan koordinasi dan evaluasi kepada seluruh SKPD dan pemerintah kabupaten/kota untuk lebih meningkatkan kualitas sistem terkait penilaian SAKIP,” ucapnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

RRI TERPILIH JADI SEKRETARIAT LEMBAGA PENYIARAN DUNIA

Jakarta : Setelah melalui proses penilaian oleh sekretariat jenderal yang diberikan tugas oleh para anggota Admin Council, perhimpunan lembaga penyiaran di negara Asia Pasifik (Asia Pacific Broadcasting Union), RRI dipilih menjadi tempat sekretariat perhimpunan praktisi siaran dunia tersebut. Penunjukan ini diputuskan dalam Administrative Council Meeting yang berlangsung di New Delhi, India, mulai 24 – 30 November 2022 yang dihadiri Presiden, Sekjen dan negara-negara yang menjadi anggota Admin Council ABU.

RRI mengalahkan delapan negara anggota lain yang mencalonkan diri menjadi sekretariat yakni, Cina, India, Australia, Korea, Thailand, Vietnam, Kazakstan dan Uzbekistan.

Dirut RRI Hendrasmo yang sedang berada di forum ABU di New Delhi mengatakan, penunjukan Indonesia sebagai sekretariat organisasi penyiaran dunia ini adalah bentuk kepercayaan dunia kepada pemerintah, negara dan RRI.

“RRI adalah representasi Indonesia dalam perhimpunan tersebut. Penunjukan RRI sebagai sekretariat lembaga penyiaran dunia memperlihatkan kemampuan dan posisi penting Indonesia di dunia internasional, khususnya di bidang penyiaran,” ungkapnya.

Berbagai kriteria diputuskan menjadi indikator penilaian diantaranya selain kemampuan penyediaan infrastuktur sekretariat, negara setempat merupakan titik hubung kegiatan internasional, memiliki konektivitas transportasi yang mudah dijangkau, juga memiliki dukungan yang kuat dari pemerintah. Sebelumnya tim penilai telah dipertemukan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kominfo dan stakeholder lainnya di Indonesia.

Dengan kepindahan sekretariat ABU ke Jakarta yang mulai berlangsung tahun 2023, akan banyak kegiatan internasional yang melibatkan para praktisi siaran di dunia.

ABU (Asia Pacific Broadcasting Union) yang saat ini berkantor di Malaysia, beranggotakan lembaga – lembaga penyiaran dunia di Asia Pasifik, terdiri atas 287 lembaga media di 57 negara. Mulai dari Turki, Rusia, New Zealand, Australia, Jepang, India, Korea, Cina adalah negara-negara yang tergabung dalam ABU.

Dengan adanya kepindahan sekretariat ABU ke RRI, Dirut RRI Hendrasmo berharap bisa mendorong up grading kapasitas sumber daya manusia, dan memajukan RRI pada khususnya, serta memajukan dunia penyiaran nasional di Indonesia pada umumnya.*

Release Puspen LPP RRI

Dirut Bank Kalsel Raih TOP 100 CEO Infobank Award 2022

JAKARTA – Setidaknya sejak pandemi global menerpa seluruh perusahaan di dunia, mereka yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan kondisi tersebut, salah satu faktor yang menentukan adalah sosok Pemimpin/Leader perusahaan (CEO – Chief Executive Officer). CEO yang mampu menciptakan nilai-nilai/values perusahaan, memiliki pengalaman luas, berhasil dalam melakukan transformasi dan menghadapi turnaround serta mampu menghadapi krisis, dipastikan akan mampu membawa perusahaannya terus survive dan berkembang serta mampu beradaptasi dengan era disrupsi.

Keberhasilan para CEO berdasarkan indikator tersebut, menjadi latar belakang bagi Infobank Media Group bersama Ikatan Bankir Indonesia (IBI) untuk menggelar Infobank TOP 100 CEO and The Next Leader Forum 2022. Gelaran akbar yang mengangkat tema “The Secrets of Effective Leadership in Crisis” tersebut, dilaksanakan pada 23 November 2022 di Jakarta, dengan dihadiri para TOP CEO dari berbagai perusahaan di Indonesia.

Pada gelaran ini, Hanawijaya, Direktur Utama Bank Kalsel, didapuk sebagai TOP 100 CEO versi Majalah Infobank, bersanding dengan CEO lainnya yang berasal dari kalangan perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, multifinance, dan BUMN. Adapun kriteria lainnya yang turut mendukung raihan tersebut, adalah berdasarkan kinerja perusahaan yang dipimpin para CEO tersebut, yang memperoleh hasil rating 2022 versi Majalah Infobank (diutamakan predikat “Sangat Bagus”), rating bank, rating asuransi, rating multifinance, dan rating BUMN.

Penghargaan diserahkan langsung Pemimpin Redaksi Majalah Infobank, Eko B. Supriyanto, kepada Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, dengan didampingi Wakil Pemimpin Redaksi, Karnoto Muhammad.

“Saya selaku Direktur Utama Bank Kalsel, mengucapkan terima kasih setinggi- tingginya atas apresiasi yang diberikan kepada Saya sebagai TOP 100 CEO versi Majalah Infobank. Tentunya hal ini tidak lepas dari dukungan para Kepala Daerah selaku Pemegang Saham Bank Kalsel, para Jajaran Manajemen dan seluruh insan Bank Kalsel disegala lini perusahaan, serta nasabah-nasabah setia Bank Kalsel. Raihan ini menjadi amanah bagi saya untuk terus memberikan karya dan inovasi terbaik bagi perkembangan Bank Kalsel ke depan, sehingga selanjutnya akan berdampak pula pada peningkatan perekonomian daerah” tutur Hanawijaya.

Lebih lanjut, Hanawijaya berharap, agar Bank Kalsel dapat terus maju dan berkembang, senantiasa konsisten memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat/nasabah sebagaimana harapan seluruh Pemegang Saham.

“Sebagai entitas bisnis daerah, Bank Kalsel senantiasa berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi nasabah dan masyarakat Kalimantan Selatan. Dengan semakin meningkatnya kinerja Bank Kalsel, maka akan semakin meningkat pula pendapatan daerah, sehingga nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan tagline kami Setia Melayani, Melaju Bersama” pungkas Hana. (ADV-RIW/RDM/RH)

Kado Hari Disabilitas, Paman Birin Terima Penghargaan Nasional Dari Menteri Ketenagakerjaan

JAKARTA – Atas prestasi dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia memberikan penghargaan nasional kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin.

Kepedulian Gubernur Kalsel terhadap penyandang disabilitas

Penghargaan nasional itu diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah kepada Paman Birin melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel Irfan Sayuti di Jakarta pada Senin (21/11).

Menaker Ida Fauziyah pun menyampaikan selamat kepada Gubernur Kalsel, berserta gubernur lainnya yang telah memperhatikan pekerja penyandang disabilitas.

“Selamat untuk Bapak Gubernur atas penghargaan nasional ini. Penghargaan ini pun adalah juga kado menyambut peringatan Hari Disabilitas Nasional pada 3 Desember 2022 mendatang,” kata Ida Fauziah.

Paman Birin pun menyambut apresiasi yang diberikan pemerintah pusat atas upaya sebagai sebagai pembina ketenagakerjaan pada perusahaan yang peduli disabilitas.

“Terimakasih atas penghargaan nasional dari Menteri Ketenagakerjaan atas usaha kitaa dalam upaya melindungi dan mengayomi para penyandang disabilitas di banua. Ini akan menjadi semangat kita untuk lebih melayani dan menyejahterakan warga banua, termasuk penyandang disabilitas,” kata Paman Birin.

Bagi Paman Birin, penghargaan dari Menaker ini adalah kali kedua tahun 2022 ini.

Diketahui sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) memberikan anugerah pembina Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik Tahun 2022 pada Mei lalu.

Penghargaan ini adalah yang ketujuh kali sebagai Pembina K3 berturut-turut setiap tahun sejak 2016.

Sementara itu, untuk perusahaan yang berhasil mendapatkan penghargaan nasional yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan adalah Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar Banjarmasin.

Penghargaan yang diserahkan Menaker Ida Fauziah itu diterima langsung oleh Muhammad Aripin, pendiri Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar.

Sementara itu, Kadisnakertrans Pemprov Kalsel Irfan Sayuti menjelaskan untuk perusahaan penerima penghargaan, proses untuk mendapatkan penghargaan ini dimulai dari sosialisasi yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Kalsel kepada Disnaker Kabupaten/Kota se-Kalsel.

Kemudian, para peserta melengkapi persyaratan melalui input data isian yang disediakan. Setelah dilakukan seleksi dan verifikasi oleh Tim Pusat Kementerian Ketenagakerjaan baik itu data input dan bukti dukung serta keadaan di lapangan.

Hasilnya, terpilihlah Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar yang beralamat di Jalan Agraria 2 gang 1, Basirih, Banjarmasin Barat
Yayasan ini mempekerjakan 6 (orang) difabel yang menekuni pekerjaan menjahit, membuat sasirangan dan kerajinan tangan lainnya.

“Alhamdulilah, yayasan ini juga menyertakan mereka di penjenjangan karir dengan mengikuti pelatihan dan keterampilan di berbagai kota baik dalam daerah maupun luar daerah,” ungkap Irfan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Masih Belum Tahu Presidensi G20 Indonesia? Ini Penjelasanannya

JAKARTA – Tahukah anda Presidensi G20 membahas tentang apa? Sebagai pemegang Presidensi Group of 20 (G20) tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan rangkaian kegiatan G20 dengan puncaknya KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022.
Lantas, apa saja yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia? Simak informasi lengkapnya seperti dilansir situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia berikut ini.
3 Topik Besar Presidensi G20 Indonesia
Sebagai Presidensi G20, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Tema ini diangkat mempertimbangkan kondisi dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi COVID-19, memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif, dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia.
Untuk mencapai target tersebut, Presidensi G20 Indonesia fokus pada tiga topik prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan. Terkait Presidensi G20 membahas tentang apa, berikut ini 3 topik besar Presidensi G20 di Indonesia:
1. Penguatan arsitektur kesehatan global
Berkaca dari pandemi yang saat ini masih berlangsung, arsitektur kesehatan global akan diperkuat. Tidak hanya untuk menanggulangi pandemi saat ini, namun juga untuk mempersiapkan dunia agar dapat memiliki daya tanggap dan kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi krisis kesehatan lain ke depannya.
2. Transformasi digital
Transformasi digital merupakan salah satu solusi utama dalam menggerakkan perekonomian di kala pandemi, dan telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Untuk itu, Presidensi Indonesia akan berfokus kepada peningkatan kemampuan digital (digital skills) dan literasi digital (digital literacy) guna memastikan transformasi digital yang inklusif dan dinikmati seluruh negara.
3. Transisi energi
Guna memastikan masa depan yang berkelanjutan dan hijau dan menangani perubahan iklim secara nyata, Presidensi Indonesia mendorong transisi energi menuju energi baru dan terbarukan dengan mengedepankan keamanan energi, aksesibilitas dan keterjangkauan.
3 Manfaat Presidensi G20 bagi Indonesia
Perihal Presidensi G20 membahas tentang apa ini mengantarkan pada pertanyaan, manfaat apa yang diperoleh dari Presiden G20 bagi Indonesia? Dengan serangkaian kegiatan Presidensi G20 sepanjang tahun ini, terdapat berbagai manfaat strategis bagi Indonesia, mulai dari aspek ekonomi, politik luar negeri, maupun pembangunan sosial.
Berikut ini beberapa manfaat Presidensi G20 bagi Indonesia:
• Di bidang ekonomi: mampu berdampak langsung bagi perekonomian, melalui peningkatan penerimaan devisa negara.
• Di bidang politik: dapat mendorong kerja sama dan menginisiasi hasil konkret pada ketiga sektor prioritas, yang strategis bagi pemulihan.
• Di bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan: menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa ‘Indonesia is open for business’ dengan menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia dan potensi investasi di Indonesia.
Selain itu, Presidensi G20 Indonesia berpeluang menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah karena berkontribusi bagi sektor pariwisata, akomodasi (perhotelan), transportasi, dan ekonomi kreatif, serta UMKM lokal.
KTT G20 Bali: Jadwal, Lokasi, Daftar Peserta
Untuk diketahui, puncak rangkaian kegiatan Presiden G20 Indonesia adalah pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali. KTT G20 adalah pertemuan Kepala Pemerintahan/Negara anggota G20 yang tergabung dalam forum kerja sama internasional yang dihadiri 20 negara anggota G20.
Berikut ini jadwal pelaksanaan KTT G20 Bali:
• Hari, Tanggal: Selasa-Rabu, 15-16 November 2022
• Lokasi: Bali, Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sudah ada 17 negara yang mengkonfirmasi kehadirannya di KTT G20 Bali. Namun, Jokowi tidak merinci siapa saja pemimpin negara yang akan hadir.
“Saya kira dalam posisi normal tuh biasanya 17-18, ini posisi yang tidak normal, dunia sangat sulit, semua negara sangat sulit, kalau kehadirannya sampai sejumlah itu saya kira sudah sangat bagus,” ujar Jokowi dalam video di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/11). (Sumber : DETIK.COM-RDM/RH)

Mengenal Filosofi dan Makna Logo Presidensi G20 Indonesia

BALI – Sebagai Presidensi G20, Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 akan digelar dalam hitungan hari dengan Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kali.

Momentum besar bertemunya sejumlah pemimpin dunia ini akan dihelat pada 15–16 November 2022 di Bali, Indonesia.
G20 merupakan forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20 merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia. Pada presidensi kali ini, Indonesia juga mengusung sebuah logo sebagai bentuk identitas gelaran ini. Lalu apa makna logo Presidensi G20 Indonesia?
Makna Logo Presidensi G20 Indonesia
Mengutip laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, logo Presidensi Indonesia merefleksikan semangat pulih bersama. Dengan warna dasar merah-putih serta desain yang memadukan siluet gunungan, logo Presidensi G20 Indonesia sangat kental menunjukkan identitas bangsa Indonesia.
Siluet gunungan menggambarkan kehidupan di alam semesta, khususnya perpindahan menuju babak baru. Hal ini mencerminkan optimisme dan semangat untuk pulih dari pandemi dan memasuki babak baru pembangunan hijau dan inklusif. Di dalamnya terdapat motif batik kawung, yang secara filosofis melambangkan semangat untuk berguna bagi sesama.
Logo ini menggambarkan tekad Presidensi G20 Indonesia untuk mendorong pemulihan dunia, setelah dua tahun dunia berjuang menghadapi pandemi Covid¬19. Dalam proses pulih bersama ini, G20 harus hadir secara inklusif, untuk kepentingan dunia. Merujuk filosofi politik luar negeri Indonesia, bentuk tanaman merambat menunjukkan Presidensi Indonesia sebagai “bridge builder” dan “part of solution”.
Dalam pengaplikasian lambang presidensi G20, logo G20 menggunakan latar belakang siluet dua gunung, yakni Gunung Agung dan Gunung Abang di Bali. Gambar tersebut menggunakan gradasi warna merah-biru yang terinspirasi dari keindahan gradasi warna saat matahari terbit yang mewakili harapan akan hadirnya hari-hari baru yang penuh akan perubahan positif. (Sumber : TEMPO.CO – RDM/RH)

Tingkatkan Wawasan, Setwan Kalsel Komparasi ke DKI Jakarta

JAKARTA – Sekretariat DPRD (Sekwan) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi komparasi ke Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/11).

Rombongan Sekretariat DPRD Kalsel yang dipimpin Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Rumah Tangga, Perlengkapan dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kalsel, Deddy Noraidi mewakili Plt Sekwan Kalsel disambut oleh Staf Protokol dan Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Priyono.

Dalam kegiatan itu, Setwan Kalsel didampingi sekitar 23 orang wartawan yang tergabung dalam presroom dewan.

Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Rumah Tangga, Perlengkapan dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kalsel, Deddy Noraidi mengatakan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan wawasan kehumasan sekretariat DPRD Kalsel dan insan media yang tergabung dalam pressroom dewan.

“Hal itu guna menjalin kerjasama dan kemitraan yang lebih baik ke depannya,” katanya kepada wartawan.

Dalam pertemuan itu, menurut Deddy, terungkap bahwa kondisi antara Setwan DKI Jakarta dan Setwan Kalsel sedikit berbeda. Salah satunya, hubungan kerjasama dan kemitraan Sekwan Kalsel dan Presroom Dewan lebih erat terjalin.

“Tapi hal itu bukan berarti kita lebih bagus. Mengingat antara Sekwan DKI Jakarta dan media-media yang ada juga terjalin sinergitas yang baik,” jelasnya.

Sementara itu, Staf Protokol dan Perjalanan Dinas Setwan DKI Jakarta, Priyono mengatakan pihaknya memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di bidang kehumasan. Menurutnya, pihaknya merekrut tenaga-tenaga honorer di bidang kehumasan berdasarkan kemampuan dan keterampilan khusus untuk menyajikan berita-berita kegiatan Dewan melalui website.

Suasana Studi Komparasi Setwan Kalsel ke Setwan DKI Jakarta

“Mereka memiliki kemampuan dan keterampilan khusus, seperti pernah menang lomba karya ilmiah ataupun pemenang lomba foto. Tenaga honorer tersebut sekitar 10 sampai 15 orang yang terbagi dalam tiga grup untuk menyajikan berita di DPRD DKI Jakarta,” jelasnya.

Meskipun demikian, lanjut Priyono, hubungan antara Setwan DKI Jakarta dengan insan media yang memberitakan kegiatan Kedewanan tetap berjalan harmonis. (NRH/RDM/RH)