Kategori: Jakarta

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkolaborasi dengan 7 (tujuh) Lembaga Amil Zakat (LAZ), menyelenggarakan acara Lebaran Anak Yatim untuk berbagi kebahagiaan berupa belanja bersama di Department Store daerah Bumi Serpong Damai (BSD), pada Sabtu (27/7).

Jumlah anak yatim yang mengikuti acara ini mencapai 140 anak yang berasal dari berbagai LAZ. Ketujuh LAZ tersebut adalah BSI Maslahat, Dompet Dhuafa, DT Peduli, Griya Yatim dan Dhuafa, LAZISMu, Rumah Yatim, dan Rumah Zakat.

Dalam siaran persnya, yang diterima Abdi Persada FM pada Rabu (31/7), SEVP Digital Banking BSI, Saut Parulian Saragih mengatakan, Perseroan ingin memberikan experience kepada anak yatim untuk berbelanja bersama BSI yang juga menjadi sahabat finansial, sahabat sosial dan sahabat spiritual bagi sesama.

Pada Muharram ini, BSI bersama LAZ kerjasama memberikan kesempatan belanja di supermarket menggunakan layanan BSI yakni BSI Mobile dan QRIS. Apresiasi ini juga sebagai bentuk syukur atas capaian transaksi Donasi Anak Yatim di BSI Mobile telah menghimpun dana sebesar Rp3 miliar.

Sementara itu, hingga Juni 2024, transaksi ZISWAF di BSI Mobile mencapai Rp4٫8 juta transaksi dengan volume penghimpunan dana mencapai Rp70 miliar.

BSI selalu memberikan laporan penyaluran dana ZISWAF dari para mitra LAZ sebagai bentuk tata kelola perusahaan yang baik. BSI juga menyediakan portofolio ZISWAF bagi nasabah yang ingin melihat penyaluran donasi sebagai bentuk transparansi.

“Untuk menambah kemanfaatan bagi masyarakat, beberapa strategi BSI dalam meningkatkan penghimpunan ZISWAF di BSI Mobile diantaranya adalah bekerja sama dengan mitra LAZ yang terverifikasi Depertemen Agama. BSI pun menyediakan menu program-program donasi tematik yang dibutuhkan masyarakat, dan melakukan kampanye peningkatan awareness ZISWAF di BSI Mobile,” tutup Saut. (ADV-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Dalam upaya peningkatan pelayanan perbankan di luar Kalsel, Bank Kalsel adakan syukuran relokasi kantor cabang Jakarta yang meliputi Kantor Fungsional Syariah (KFS), Dealing Room, ATM KC Jakarta, pass Jumat (19/7) bertempat di Jalan Panglima Polim Raya No.55 Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Syukuran relokasi ditandai dengan doa dari Ustadz Nurcholis kemudian dilanjutkan sambutan Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar.

Turut berhadir Anggota DPR RI, Syaiful Bahri; Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalsel, Isharwanto; Kepala Bank Kalsel Cabang Jakarta; dan dari Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi Usaha Syariah, Divisi Jaringan Pelayanan Cabang, Divisi Treasury serta nasabah Bank Kalsel.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar menyampaikan selamat atas relokasi kantor cabang Jakarta dan mudah-mudahan pelayanan bagi nasabah setia Bank Kalsel di Jakarta akan semakin baik dan berkualitas.

“Saya ucapkan selamat dan sukses atas syukuran relokasi kantor Bank Kalsel di Jakarta, momen yang penting dan membanggakan pada hari ini menjadi pesan dan bukti bahwa bank dari banua kita dapat berkespansi hingga ke Jakarta sebagai wilayah bisnis dan perdagangan pertama di Indonesia. Semoga ini menjadi komitmen kuat, untuk mengembangkan pelayanan keuangan yang efisien dan mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga meningkatkan perekonomian di Kalimantan Selatan,” urai Roy.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengucapkan terima kasih kepada nasabah setia Bank Kalsel atas kepercayaannya, sehingga kantor Bank Kalsel cabang Jakarta sudah memasuki 1 tahun.

“Alhamdulillah, syukuran relokasi kantor Bank Kalsel cabang Jakarta pada hari ini telah menyesuaikan dengan bisnis Bank Kalsel yang retail, untuk pertumbuhan laba cabang Jakarta cukup bagus dalam pengembangan UMKM di Kalsel. Selain itu, Bank Kalsel disini ada Layanan Fungsional Syariah dan Dealing Room yang mengelola dana sehingga pertumbuhannnya mencapai 1 triliun, sehingga bisa kembali menjadi pendapatan daerah di Kalimantan Selatan,” pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin, turut menghadiri peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2,0 dan White Paper OMP Beyond 2024, serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK, Kamis (18/7) di Jakarta.

Peluncuran dan penyampaian hasil PSN serta KEK ini dihadiri Presiden terpilih 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri KLHK, Siti Nurbaya, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menkopulhukam, Hadi Tjahjanto, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Pada acara itu pula, Prabowo yang didampingi Airlangga menyempatkan menyapa para gubernur yang hadir. Termasuk Gubernur Kalsel Paman Birin.

Ketika Prabowo menghampiri dan hendak disalami, Gubernur Paman Birin melakukan salam hormat kepada Prabowo.

Hormat yang dilakukan Paman Birin pun disambut dengan senang oleh Prabowo, yang selanjutnya menyalami gubernur Kalsel dua periode itu.

Paman Birin pun turut menyimak arahan dan sambutan yang disampaikan Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Sementara itu, Prabowo dalam sambutannya mengungkapkan syarat untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia, di tengah gejolak geopolitik dan ekonomi dunia.

Prabowo mengatakan negara yang bisa memberikan kepastian hukum dan iklim investasi yang efisienlah yang akan meraih investasi.

“Kita butuh investasi untuk itu kita butuh iklim baik governance yang baik,” kata Prabowo.

Prabowo menilai kehadiran one map policy berperan strategis dan diharapkan bisa menciptakan suatu efisiensi agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan.

Pasalnya, dari penggunaan lahan bisa berpengaruh pada investasi yang masuk ke tanah air serta kemudahan berusaha.

“Sehingga proses pembangunan bisa cepat. Percepatan adalah elemen dari pemerintahan yang efektif, karena dalam keadaan geopolitik dan geokonomi tidak menentu persaingan antar negara sangat keras,” ungkapnya.

Platform ini menjadi bagian dari rencana besar pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang secara tuntas.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melaporkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencapai 233 dengan total nilai investasi mencapai Rp 6.246 triliun.

“Kami juga susun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk white paper 2024, kalau beyond 2024 berarti di eranya Pak Presiden terpilih (Prabowo Subianto). PSN telah ditetapkan 233 PSN, di mana dari 218 projek ini, 15 berupa program, dan investasinya total dari 233 project itu Rp 6.246 triliun dan mempekerjakan 2,71 juta orang,” tutur Airlangga.

Geoportal Satu Peta 2.0 merupakan sebuah peta canggih yang memuat berbagai data geospasial di seluruh Indonesia dan dapat diakses publik.

Perlu diketahui, Kebijakan Satu Peta sendiri sudah dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan ini diluncurkan untuk mengintegrasikan data geospasial yang selama ini terpencar di beberapa kementerian dan lembaga.

Sebelumnya, Indonesia memiliki 85 peta tematik yang dikeluarkan masing-masing kementerian dan lembaga yang berbeda. Akibatnya, terjadi tumpang tindih peta yang memicu berbagai konflik pertanahan dan efisiensi.

Maka itu, pemerintah ingin mengintegrasikan seluruh peta agar bisa menjadi satu acuan bagi berbagai kebutuhan pembangunan nasional. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin, menjadi peserta Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Jakarta, pada Kamis (11/7) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Kebijakan Satu Peta.

Kehadiran Paman Birin dalam Rakernas OMP Summit 2024, sebagai wujud dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap kebijakan OMP ini.

“Alhamdulilah, kita turut menghadiri Rakernas dan Pemprov Kalsel sangat mendukung kebijakan satu peta yang dilaksanakan pemerintah pusat,” kata Paman Birin.

Dipahami, pemanfaatan Kebijakan Satu Peta adalah dukungan untuk perbaikan kualitas rencana tata ruang, mendukung dalam percepatan penetapan batas daerah, serta mendukung dalam master plan pengembangan beberapa kawasan di Indonesia.

Diketahui, pelaksanaan kebijakan ini melibatkan 24 Kementerian / Lembaga dan 34 Provinsi serta mencakup 158 Peta Tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman.

Hadir juga dalam rakernas OMP, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri LHK, Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muhammad Aris Marfai, dan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam laporannya menyebutkan, rangkaian kegiatan OMP Summit 2024 meliputi Rapat Kerja Nasional serta diskusi yang turut melibatkan beberapa pihak terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perusahaan, NGO hingga akademisi.

“Sebelum dilaksanakan pada acara hari ini, sudah ada sekian banyak rangkaian acara pre-event dan juga non-event pada hari dan sampai dengan besok,” ungkapnya.

OMP Summit 2024 melibatkan mahasiswa, pemerintah pusat dan daerah, asosiasi profesi, dunia usaha, dan berbagai NGO untuk berpartisipasi. Kemudian Geospatial Challenge ini diikuti sejumlah perguruan tinggi dan mahasiswa.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap, OMP Summit 2024 dapat membuat rumusan kebijakan strategi satu peta, dan penyelesaian serta arah kebijakan OMP ke depannya.

“Ada tugas agenda pertama kemajuan kebijakan satu, kedua terkait penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan ketiga, keberhasilan kebijakan satu peta setelah 2024,” ungkapnya.

Kebijakan Satu Peta atau OMP merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial, serta dapat dijadikan sebagai acuan bersama dalam penyusunan kebijakan terkait penataan dan pemanfaatan ruang.

Rakornas OMP Summit 2024 diakhiri dengan penyerahan penghargaan atau apresiasi atas rencana aksi kebijakan satu peta kepada pemerintah daerah dan kementerian/kelembagaan. (Biroadpim-RIW/NRH/RH)

JAKARTA – Dalam upaya percepatan pematangan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Perseroda Provinsi Kalsel, Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalsel yang menjadi pembahas penambahan modal untuk salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalsel tersebut berkonsultasi ke Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah (BMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin (8/7).

Rombongan Pansus II DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal Yudianoor juga didampingi Direktur PT. Jamkrida Kalsel serta jajaran Pemprov Kalsel diantaranya dari Biro Perekonomian, Biro Hukum, dan BPKAD Kalsel diterima oleh Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri RI, Bambang Ardianto beserta jajarannya.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Pansus II DPRD Kalsel, M. Iqbal Yudiannor meminta penjelasan tentang bentuk program Kemendagri terkait penyertaan modal untuk BUMD serta hal-hal penting lainnya yang perlu dimuat dalam draft raperda tentang penambahan penyertaan modal untuk PT Jamkrida Perseroda Kalsel tersebut.

“Jadi kami datang ke Kemendagri untuk melakukan konsultasi terkait Raperda yang dibahas agar tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya UMKM nantinya,” jelasnya.

Terkait hal itu, Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri RI, Bambang Ardianto menyampaikan harapan Kemendagri RI untuk Jamkrida Kalsel agar bisa bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk penyertaan modal.

“Sehingga selain dari provinsi, juga diperkenankan mencari modal kabupaten/kota,” terangnya.

Selain itu, Bambang juga menjelaskan dibutuhkan analisa investasi terlebih dahulu, khususnya dari BPKAD Provinsi Kalsel, sebagai bahan tambahan untuk DPRD dalam menggodok raperda ini.

“Jadi melihat analisa investasi tersebut, setelah menaruh duit sekian, ini akan berbenefit apa, akan bisa melakukan apa, berapa UMKM yang akan terlayani, sampai kapan uang ini akan memberikan untung buat pemda, dividennya berapa, dan sebagainya,” tuturnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP -LKPP) tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (8/7) di Jakarta.

Penyerahan LHP – LKPP yang dirangkai dengan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 ini, dihadiri Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres, Ma’ruf Amin.
Hadir juga sejumlah menteri yakni, diantaranya Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam, Hadi Thahjanto, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, serta Menkop UKM, Teten Masduki.

BPK menyampaikan LHP LKPP tahun 2023, dan hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Hasil atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP yang merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP 2016,” kata Ketua BPK RI, Isma Yatun dalam acara.

Isma pun menyampaikan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan pondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir.

Dijelaskan, pemeriksaan LKPP 2023 mencakup laporan bendahara umum negara dan 84 laporan kementerian/lembaga.

Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 80 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) serta opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas 4 LKKL.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan, memperoleh predikat atau opini WTP dalam laporan keuangan pemerintah bukan merupakan prestasi. Ia menyampaikan, WTP pada laporan keuangan adalah kewajiban dan sudah seharusnya.

Menurut Kepala Negara, pemerintah berkewajiban menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara baik. Pasalnya, APBN merupakan uang rakyat dan uang negara yang setiap tahun diaudit.

“Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” jelas Jokowi.

Menyimak apa yang disampaikan Presiden Jokowi, Paman Birin memastikan penggunaan APBN maupun APBD, harus dengan baik dan transparan, dan dapat dipertangungjawabkan segala peruntukannya.

Setiap penggunaan uang rakyat ujar Paman Birin, sepatutnya berdampak pada kesejahteraan dan manfaatnya dirasakan bersama.

“Kita bersyukur, sejak tahun 2013 sampai 2024 ini atau 11 kali berturut-turut Pemprov Kalsel mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI. Ini bentuk komitmen kita bersama dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan warga Banua,” ungkap Paman Birin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Bank Kalsel di anugerahi 5 penghargaan sekaligus pada gelaran 21st INFOBANK-MRI Banking Service Excellence 2024. Penghargaan ini didapatkan atas kualitas layanan yang diukur melalui survey bertajuk Bank Service Excellence Monitor (BSEM) oleh Marketing Research Indonesia (MRI), dengan melakukan analisis mendalam terhadap Service Delivery pada berbagai Touch Point yang menghubungkan Bank dengan nasabahnya.

Adapun 5 (lima) Penghargaan yang diraih adalah Golden Trophy – 5 Consecutive Years in Service Excellence; The Best 1st –ATM; The 2nd Best – Customer Service; The 2nd Best – Kenyamanan di Kantor Cabang; dan The 2nd Best – Security.

Penghargaan diserahkan secara langsung Editor In Chief and Chairman INFOBANK Media Group, Eko B. Supriyanto kepada Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin dengan disaksikan Deputi In Chief and Chairman INFOBANK Media Group, Karnoto Mohammad dan President Director Marketing Research Indonesia, Harry Puspito.

Dari Bank Kalsel yang turut serta mendampingi pada kegiatan ini seperti Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Jaringan dan Pelayanan Cabang, Kepala Bank Kalsel Cabang Jakarta, dan Perwakilan Divisi Operasional, Perwakilan Bagian Kualitas Pelayanan Cabang serta khususnya Best Frontliner Periode 2023-2024.

Pada rilisnya yang diterima Abdi Persada FM pada Minggu (7/7), Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya atas penghargaan yang telah diraih, ini merupakan anugerah yang memang membuahkan hasil dari perjuangan seluruh Insan Bank Kalsel.

“Saya ucapkan terima kasih kepada MRI atas kepercayaan yang telah diberikan melalui penghargaan yang telah kami dapatkan pada kegiatan tersebut. Saya juga mengapresiasi kepada seluruh Insan Bank Kalsel, khususnya Frontliner seperti Customer Service, Teller dan Satpam sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan perbankan maupun kenyamanan pada saat nasabah datang ke Kantor Cabang Bank Kalsel, sehingga tahun ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik,” ucap Fachrudin.

Sebagai informasi, acara ini juga dihadiri Bank Umum Konvensional dan Syariah, Unit Usaha Syariah Perbankan, Bank Pembangunan Daerah, Bank Digital, Akademisi, Media Massa. (ADV-RIW/RDM/RH)