Kategori: Jakarta

JAKARTA – Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan Fathul Jannah menghadiri Rakernas Dekranas 2022 di Istana Wakil Presiden, Auditorium Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Jakarta, pada Selasa, (20/9).

Rakernas yang mengusung tema “Semangat Bertahan, Rajin Berdaya Saing”, memiliki arti yang menunjukan semangat para perajin untuk terus berkarya dan meningkatkan daya saing di saat pandemi COVID-19, yang menghantam sendi-sendi perekonomian seluruh bangsa di dunia.

Sementara, tujuan dari Rakernas yang diselenggarakan, yaitu untuk menyusun program kerja yang akan dijadikan pedoman bagi organisasi Dekranas dan Dekranasda di seluruh Indonesia selama satu tahun ke depan.

Pada kegiatan tersebut isteri Wagub Kalsel H Muhidin itu, menyempatkan berdialog dengan Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, dan mengenalkan berbagai kerajinan khas Banua. Seperti tas dari Purun hingga kain Sasirangan produk asli Banua.

“Ini kainnya lembut. Sasirangan khas Kalimantan Selatan bu,” ujar istri Muhidin itu kepada Tri Tito Karnavian.

Melihat stand Deskranada Kalsel, istri Mendagri ini pun memuji aneka produk UMKM dan berbagai modelnya.

Produk Banua yang ditampilkan Deskranada Kalsel ini pun sejalan dengan apa yang selama ini digaungkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk terus mengembangkan UMKM, dan membeli barang produk Banua.

Sebelumnya, Ketua Umum Dekranas Wury Ma’ruf Amin mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas Dekranas 2022 ini, dan berharap hasil Rakernas dapat memberikan manfaat, khususnya bagi para perajin.

“Semoga dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengembangan industri kerajinan Indonesia serta dapat meningkatkan kesejahteraan para perajin yang terlibat di dalamnya,” harapnya.

Dirinya menekankan, dalam merumuskan solusi, hendaknya didukung dengan terobosan dan ide kreatif untuk meningkatkan daya saing, sehingga perajin dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bahkan bersaing di pasar global.

“Marilah kita jadikan pelaksanaan Rakernas ini sebagai langkah penting dan pijakan bagi organisasi dalam bekerja mengembangkan kerajinan lokal di tengah upaya kita semua berjuang dan bangkit dari pandemi,” imbaunya.

Dalam acara tersebut, Wury juga mengimbau agar Rakernas ini dapat menjadi momentum kebangkitan kembali industri kerajinan nusantara yang berbasis warisan budaya bangsa, dengan membina dan mengembangkan produk kerajinan Indonesia yang berkualitas sebagai jati diri bangsa.

“Perlu dilakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap para perajin dalam upaya meningkatkan daya saingnya,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Carnavian melaporkan bahwa kegiatan Rapat Kerja Nasional Dekranas 2022 bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan Dekranas yang telah dilakukan selama Januari-September 2022, dan merencanakan program kerja Dekranas untuk periode 2023.

“Kami laporkan, bahwa acaranya adalah penyampaian dari laporan kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 ini, dan juga rencana program kerja untuk tahun 2023 nanti,” jelasnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di awal September 2022 lalu, menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Terhitung sejak hari kenaikan BBM bersubsidi tersebut, silih berganti aksi demonstrasi dilaksanakan oleh para mahasiswa dan masyarakat di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel.

Merespon aksi-aksi tersebut, pimpinan DPRD Provinsi Kalsel menginisiasi untuk melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa, (13/9) lalu, dengan mengundang perwakilan Pertamina, SKPD terkait, mahasiswa, hingga pengemudi transportasi online untuk membuat naskah rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Hingga pada akhirnya, pada Jumat (16/9) diwakili oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, M. Rosehan NB, didampingi plt Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini beserta staf terbang ke Jakarta menyerahkan surat hasil rapat dengar pendapat tersebut ke Sekretariat Negara RI, DPR RI, dan DPD RI.

Rosehan mengatakan bahwa ini merupakan wujud dari ikhtiar bersama. Pada intinya, ia mengatakan bahwa DPRD Provinsi Kalsel berpihak kepada masyarakat dan ikut menolak segala kebijakan yang menyengsarakan masyarakat sesuai dengan prosedur dan lingkup kewenangannya.

“Kenaikan BBM ini sangat mengganggu perekonomia di Kalsel, bahkan mungkin juga di seluruh Indonesia,” kata politisi partai PDI Perjuangan yang juga pernah menjabat sebagai wakil Gubernur Provinsi Kalsel periode 2005 – 2010 tersebut.

Lebih lanjut, Rosehan berharap surat rekomendasi atau tuntutan ini dapat segera direspon dan diakomodir pemerintah pusat, agar masyarakat yang notabene sudah terdampak dari sektor ekonomi oleh pandemi Covid-19 tidak tambah sengsara oleh karena kebijakan pemerintah yang fenomenal ini.

Hal senada juga diungkapkan Plt Sekwan Kalsel, Muhammad Jaini. Ia berharap upaya untuk menyerahkan hasil RDP ke pemerintah pusat ini dapat membuahkan hasil yang terbaik bagi masyarakat Indonesia secara umum, serta masyarakat Kalsel secara khusus.

Adapun isi dari surat hasil RDP yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK nomor 160.43/1153/DPRD tertanggal 14 September 2022, yaitu (1). Penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi; (2). Mendesak Pemerintah untuk secara serius memberantas mafia BBM dengan membentuk Satgas yang melibatkan masyarakat/kelompok masyarakat; (3). Meminta Pemrov Kalsel dan DPRD Kalsel ikut menolak kenaikan harga BBM; (4). Meminta DPRD turut memberantas mafia BBM di Kalsel; (5). Mendesak pemerintah menunda program strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan mengalihkan anggarannya untuk subsidi BBM; (6). Mendesak agar pemerintah menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, karena turut menyukseskan gerakan membagikan 10 juta bendera merah putih, dalam rangka menyemarakkan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penghargaan diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, kepada Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Fajar Desira di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (5/9) pagi.

Penghargaan ini diterima oleh Provinsi Kalimantan Selatan bersama 3 Provinsi lainnya. Yakni Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Papua.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku terharu atas antusiasme masyarakat Indonesia, yang mendukung kesuksesan Gerakan Nasional 10 juta bendera.  
“Kegiatan ini sekaligus sebagai salah satu program kami (Kemendagri) untuk menjaga dan mengembangkan wawasan kebangsaan NKRI yang terdapat di 4 pilar,” ujar Mendagri Tito.

Lebih lanjut Tito menjelaskan, Indonesia memiliki keunikan yang harus dipertahankan. Menurutnya, Indonesia memiliki karakter kultural yang beragam dengan berbagai suku, bangsa dan bahasa.  

Tito mengatakan, modal terpenting bangsa Indonesia yakni kebersamaan sebagai bangsa. Meski Indonesia memiliki negara yang unik dan plural namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

“Boleh berbeda, tapi tetap bersatu,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengungkapkan, makna dari pembagian bendera berkaitan dengan membangkitkan rasa nasionalisme.

“Nasionalisme itu masih ada, jiwa kebersamaan itu ada, patriotisme itu ada. Cinta tanah air, rasa itu harus dibangkitkan kembali,” sebut dia.

Jika rasa sudah tumbuh hingga nantinya sampai kepada cinta tanah air yang turut bangkit, menurutnya, akan timbul sikap pengorbanan untuk bangsa Indonesia bagi setiap insan masyarakat.

Gerakan ini dia akui, tidak akan berjalan tanpa dukungan dari kepala daerah, pihak swasta dan masyarakat umum, karena itu tidak lupa Ia menyampaikan rasa terima kasihnya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, gerakan pembagian 10 Juta bendera merah putih mencatatkan pembagian bendera sebanyak 12.070.595 bendera. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur.

Hal ini disampaikan langsung Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta, akhir pekan lalu.

“Pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalsel tahun 2020 – 2035, Pemprov Kalsel mengajukan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur,” kata Paman Birin.

Menurut Paman Birin, usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur terdiri dari eksisting jalan, eksisting fasum dan fasos, eksisting permukiman, pengembangan wilayah dan sentra energi dan penyangga pangan.

Disampaikan Paman Birin, pentingnya usulan ini untuk percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dengan pengembangan infrastruktur eksisting jalan yang berada pada kawasan hutan.

Kemudian, kepentingan investasi, mengingat lokasi Provinsi Kalsel berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II sehingga dapat dikembangkan sebagai gerbang utama berbasis kemaritiman.

Selain itu, untuk memacu peluang investasi guna pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengedepankan upaya pelestarian dengan menjaga kawasan Geopark Pegunungan Meratus sebagai integral dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Menurut Paman Birin, secara umum konsep pengembangan RTRWP Kalsel 2020-2035 meliputi, Mekar putih sebagai Maritim Gate posisinya yang dilewati oleh jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan adanya rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan menjadikan wilayah ini berpotensi sebagai pusat kegiatan skala besar yang berbasis kemaritiman.

Kemudian, Kandangan sebagai pusat transit regional. Kandangan berpotensi menjadi titik pusat baru karena daerahnya yang dilewati oleh jalur-jalur pergerakan distribusi barang dan perdagangan regional, serta menjadi titik kumpul tengah wisata sungai dan geopark.

Selanjutnya, Interkonektivitas multi-moda dengan adanya pusat baru di Kandangan-Batulicin, maka Kalimantan akan memiliki ruas jaringan jalan berbentuk kupu- kupu yang akan menyambungkan setiap lokasi kegiatan dan titik kantong-kantong produksi agar saling terhubung dan melewati wilayah barat-selatan-timur Kalimantan Selatan.

Ditambahkannya, Jejaring Destinasi Wisata, dengan memanfaatkan wisata sungai dan geopark sebagai pemicu pengembangan yang terhubungkan dengan destinasi wisata lainnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, menyambut baik usulan yang di lakukan Pemprov Kalsel.

Menurutnya, dasar-dasar yang diusulkan Pemprov Kalsel merupakan priotas pembangunan seperti infrastruktur, permukiman dan lainnya.

Dikatakan Siti Nurbaya, pihaknya mendukung dan siap membantu untuk mempercepat pembangunan Kalimantan Selatan.

“Untuk itu, saya minta Pak Dirjen Kehutanan nggak boleh pelit-pelit yang terpenting seimbang antara lingkungannya dan ekonominya, kalau bisa jangan sampai lebih dari satu bulan bisa selesai,” katanya.

Menteri LHK, menilai usulan Pemprov Kalsel tidak sulit untuk dilaksanakan jika dibandingkan dengan daerah lainya.

“Kalsel kesulitannya tidak lebih dari 20 persen, kalau daerah lain bisa mencapai 70 persen,” katanya.

Siti Nurbaya menyebut Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor adalah sahabatnya. Karena telah menggelorakan semangat menanam.

“Bapak gubernur ini sahabat saya. Kenapa? Karena menanam pohonnya banyak banget dan bisa jadi contoh daerah lain,” tutupnya.

Turut hadir pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, Kepala Dinas Kehutanan Fatimatuzzahra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana, Plt Kepala Dinas PUPR Ahmad Solhan serta sejumlah bupati se-Kalimantan Selatan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Komitmen Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam upaya pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK) di Kalimantan Selatan, mendapat apresiasi dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo.

Apresiasi itu berupa pemberian penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan 2 (dua) kategori sekaligus. Yakni penghargaan atas keberhasilan sebagai Provinsi Menuju Nol Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan Penghargaan Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Capaian Vaksinasi PMK terbaik, yang diserahkan langsung Menteri Pertanian pada acara Tasyakuran dan Penyerahan Penghargaan Pertanian Tahun 2022, di Gedung Kementerian Pertanian, di Jakarta akhir pekan lalu.

Dua penghargaan ini sekaligus menjadi kado Hari Jadi ke-72 Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2022.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalsel, drh.Suparmi menerima penghargaan tersebut.

Paman Birin menyampaikan, bahwa penghargaan ini adalah merupakan hasil kerja nyata dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kkabupaten/ kota yang telah bekerja keras tanpa lelah untuk mengendalikan dan mengamankan ternak rentan PMK diwilayahnya masing-masing.

“Sebagaimana arahan Paman Birin, bahwa satgas harus bergerak cepat, tepat dan akurat dalam melakukan langkah langkah strategis penanganan PMK antara lain dengan melakukan surveilans/ deteksi dini, pengobatan dan pemberian vitamin pada ternak yang terjangkit, peningkatan biosekuti/desinfeksi, pengawasan dan pengetatan lalu lintas Hewan Rentan PMK dari dan ke wilayah Kalimantan Selatan serta percepatan realisasi Vaksinasi PMK tentunya untuk meningkatkan kekebalan Hewan Rentan PMK (HRP)”, papar Suparmi.

Terbukti melalui langkah strategis tersebut, kasus PMK di Kalimantan Selatan dapat dikendalikan bahkan sejak 14 Juli 2022 sampai saat ini sudah tidak ada penambahan kasus baru (nol kasus).

Demikian juga dengan capaian realisasi vaksinasi PMK di Kalsel untuk tahap I realisasi sebanyak 4.717 dosis (112,31 persen) dari target 4 200 dosis.

Sedangkan realisasi vaksinasi tahap II per 13 Agustus 2022, telah tercapai sebanyak 30.927 dosis (70,29 persen) dari target 44.000 dosis, dengan rincian alokasi vaksin sebagai berikut: Banjarmasin 100 dosis; Banjarbaru 1.300 dosis; Banjar 3.000 dosis; Tapin 4.000 dosis; Hulu Sungai Selatan 2.500 dosis; Hulu Sungai Tengah 4.000 dosis; Hulu Sungai Utara 800 dosis; Balangan 1.200 dosis; Tabalong 2.600 dosis; Tanah Laut 12.400 dosis; Tanah Bumbu 6.000 dosis; Kotabaru 3.000 dosis dan Barito Kuala 1.800 serta BPTU-HPT Pelaihari 900 dosis.

“Dengan telah diterimanya 2 penghargaan ini dapat menambah semangat bagi Satgas Penanganan PMK untuk capai realisasi vaksinasi PMK 100 persen pada minggu ketiga bulan Agustus 2022 dan status zero case PMK Kalsel dapat terus dipertahankan dan Kalsel dapat ditetapkan sebagai daerah bebas PMK”, tutup Suparmi. (RIW-DISBUNNAKKALSEL/RDM/RH)

JAKARTA – “Sehubungan dengan informasi terkait penyesuaian jadwal penerbangan kepulangan kloter 1 jemaah haji asal debarkasi Banjarmasin pada Minggu (24/7), dapat kami sampaikan bahwa penyesuaian jadwal penerbangan tersebut dikarenakan adanya kendala teknis pada kondisi pesawat A330-300, pada penerbangan GA 8201 yang melayani penerbangan dari Jeddah menuju Banjarmasin, yang mengharuskan dilakukannya prosedur perbaikan secara komprehensif”, demikian disampaikan Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia, Ade R. Susardi, dalam rilisnya pada Senin (25/7).

Ade menambahkan, penyesuaian pengoperasian layanan penerbangan tersebut dilakukan setelah petugas melakukan inspeksi secara menyeluruh dalam persiapan operasional penerbangan. Dimana dalam proses inspeksi tersebut, petugas menemukan komponen pesawat yang perlu dilakukan perbaikan sebelum dioperasikan, termasuk melalui assessment, kebutuhan penggantian suku cadang komponen penunjang pada mesin pesawat.

“Hal tersebut tentunya dilakukan dengan senantiasa mengedepankan fokus penerapan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan pada seluruh lini, guna memastikan bahwa keseluruhan komponen kelayakan pesawat selalu dalam keadaan optimal ketika akan dioperasikan,” ujarnya lagi.

Sehubungan dengan penyesuaian jadwal tersebut, maka penerbangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Banjarmasin akan diberangkatkan kembali pada Senin (25/7) pukul 12.00 waktu setempat.

Terkait dengan tindak lanjut penyesuaian jadwal tersebut, Garuda Indonesia juga telah menyampaikan sejumlah kebijakan service recovery kepada penumpang melalui pemberian fasilitas akomodasi hingga penginapan bagi keseluruhan penumpang yang terdampak.

“Melalui kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf sebesar sebarnya kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang terjadi. Tentunya hal ini menjadi catatan penting bagi kami untuk terus mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas layanan khususnya melalui layanan penerbangan haji yang pada tahun ini kembali diberlakukan setelah lebih dari dua tahun lamanya tertunda,” tutupnya. (RIW/RH)