JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut menghadiri Kick-off Pengampuan Layanan Kanker dan Penandatanganan MoU yang berlangsung di aula Gedung Kiara Lantai 12 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat, pada Senin (5/2)
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan Direktur Utama RSCM, dr. Supriyanto, dengan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dr. Diauddin yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah.
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel saat menghadiri MoU penanganan kanker dengan RSCM
Selain dengan Pemprov Kalsel, MoU dilakukan dengan RS Ampuan Utama dari Provinsi Lampung, Banten, dan Kalimantan Barat.
Direktur Utama RSCM, dr Supriyanto menyebut, dalam perannya sebagai pengampu regional layanan kanker sesuai keputusan Kementerian Kesehatan, pihaknya bermaksud untuk menggunakan momentum Hari Kanker Se-dunia tahun ini, sebagai titik tolak akselerasi program pengampuan di empat provinsi ampuan RSCM, yaitu Lampung, Banten, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
Supriyanto mengatakan Februari ini juga akan menjadi bulan pembuka dari seluruh program komprehensif yang akan berjalan penuh setahun ke depan dan seterusnya.
“Kita menyelenggarakan Kick-Off Program Pengampuan Penanggulangan Kanker di jejaring regional RSCM, dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama antara RSCM dan masing-masing 5 RS Ampuan Utama,” terang Supriyatno.
Dalam kegiatan yang dihadiri Dirjen Layanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr. Azhar Jaya itu, juga diisi sosialisasi rangkaian acara WCD oleh Ketua Tim Pengampuan Layanan Kanker RSCM, dr Soehartati G. (BIROADPIM-RIW/ RDM/RH)
JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1445 H / 2024 M. Jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arab Saudi, mulai Minggu , 12 Mei 2024 mendatang. RPH 1445 H ini, ditandatangani Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief pada 3 Januari 2024.
Suasana saat keberangkatan jemaah haji tahun 2023
Secara umum, pemberangkatan jemaah haji Indonesia akan dibagi dalam dua gelombang. Jemaah haji gelombang pertama akan diberangkatkan dari tanah air menuju Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) di Madinah mulai 12-23 Mei 2024.
Sementara jemaah haji gelombang kedua akan diberangkatkan dari tanah air menuju King Abdul Azis International Airport (KAAIA) di Jeddah mulai 21 Mei – 1 Juni 2024.
Berdasarkan rilis yang diterima Abdi Persada FM pada Jumat (19/1), tahun ini Indonesia rencananya akan memberangkatkan 241 ribu jemaah haji. Seperti tahun-tahun sebelumnya, calon jemaah haji akan masuk ke asrama sehari sebelum jadwal pemberangkatan dilaksanakan.
Berikut rincian Rencana Perjalanan Haji 1445 H/2024 M:
03 Dzulqa’idah 1445 / 11 Mei 2024, Jemaah Haji masuk Asrama Haji
04-15 Dzulqa’idah 1445 / 12-23 Mei 2024, Pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I dari Indonesia ke Madinah
13-24 Dzulqa’idah 1445 / 21 Mei-01 Juni 2024, Pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I dari Madinah ke Makkah
16 Dzulqa’idah-04 Dzulhijjah 1445/24 Mei-10 Juni 2024, Pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang II dari Indonesia ke Jeddah
04 Dzulhijjah 1445 / 10 Juni 2024, Closing Date
08 Dzulhijjah 1445 / 14 Juni 2024, Pemberangkatan Jemaah Haji dari Makkah ke Arafah
09 Dzulhijjah 1445 / 15 Juni 2024, Wukuf di Arafah
10 Dzulhijjah 1445 / 16 Juni 2024, Idul Adha
11-13 Dzulhijjah 1445 / 17-19 Juni 2024, Hari Tasyrik I, Tasyrik II (Nafar Awal), Tasyrik III (Nafar Tsani)
16-27 Dzulhijjah 1445 / 22 Juni-03 Juli 2024, Pemulangan Jemaah Haji Gelombang I dari Jeddah ke Indonesia
16 Dzulhijjah 1445 / 22 Juni 2024, Awal Kedatangan Jemaah Haji Gelombang I di Indonesia
20 Dzulhijjah 1445-07 Muharram 1446 / 26 Juni-13 Juli 2024, Pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang II dari Makkah ke Madinah
28 Dzulhijjah 1445-15 Muharram 1446 / 04-21 Juli 2024, Pemulangan Jemaah Haji Gelombang II dari Madinah ke Indonesia
16 Muharram 1446 / 22 Juli 2024, akhir kedatangan Jemaah Haji Gelombang II di Indonesia (KEMENAG-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Kalsel melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Senin (15/1).
Konsultasi dan koordinasi tersebut terkait peran dan tanggung jawab Dewan terhadap upaya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana dan persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pembangunan Kependudukan.
Suasana Kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel ke Kemendagri
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan salah satu yang menjadi catatan penting dari hasil kunjungan tersebut adalah mendukung percepatan lima pilar pembangunan di bidang kependudukan.
Pertama, pengendalian kuantitas penduduk. Kedua, peningkatan kualitas penduduk. Ketiga, pembangunan keluarga berkualitas. Keempat, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk. Kelima, penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.
“Pertemuan ini justru memberikan pencerahan baru bagi kita karena ternyata pengendalian pendudukan dan keluarga berencana itu kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, dampaknya luar biasa. Tidak hanya berdampak pada pengendalian penduduk secara kuantitas tapi pada akhirnya pada kualitas dan ekonomi penduduk kita,” katanya.
Untuk mendukung pencapaian hal tersebut, Firman Yusi menyatakan segera akan melakukan koordinasi dan pembahasan bersama dengan Dinas P3AKB dalam rangka persiapan pembahasan Raperda Tentang Pembangunan Kependudukan dan menargetkan sebelum akhir 2024 sudah rampung.
“Mudah-mudahan sebelum bulan September, kita sudah selesaikan perda yang kaitannya dengan grand desain pembangunan kependudukan,” harapnya.
Sementara itu, Plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI, Suharyanto mengapresiasi kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel bersama Dinas P3A-KB Kalsel.
Menurutnya, koordinasi harus dibangun antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dengan pihak legislatif karena Dewan memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran maka harus benar-benar mengerti dengan masalah-masalah setiap urusan, termasuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
“Dengan pemahaman yang satu antara legislatif dan eksekutif akan sangat membantu kelancaran dalam rangka mensukseskan kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Kita masih punya PR 5 pilar. Mudahan-mudahan dengan kunjungan ini bisa menyelesaikan 5 pilar ini dengan sebaik-baiknya,” harapnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Advokasi dan Informasi sekaligus Plt. Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, Sukaryo Teguh Santoso didampingi Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN, Munawar Asikin. (ADV/NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Kick off Satgas Antihoax Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dilaksanakan dengan meriah di kantor PWI, Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).
Acara ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Karopenmas Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andika, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Ahmadd Mulyana, dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Hadir juga sejumlah mahasiswa dari Universtas Mercu Buana.
Dalam laporannya, Ketua Satgas Anti Hoax PWI, M. Iqbal Irsyad, menyampaikan sebelum kick off, satgas telah aktif melakukan kegiatan literasi tentang hoax dan menjalin kerja sama dengan Universitas Mercu Buana untuk menciptakan edukasi anti-hoax. Selain itu, mereka juga telah menghasilkan podcast tentang anti-hoax. Iqbal menegaskan komitmen satgas untuk terus bergerak melakukan sosialisasi dan pencegahan terhadap penyebaran hoax.
Sementara itu, Ketua PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun, menyatakan bahwa PWI akan berpartisipasi aktif dan memberikan solusi terhadap masalah masyarakat. Hendry menekankan bahwa Satgas Antihoax akan fokus pada konten visual dan berencana melakukan patroli serta literasi anti-hoax di setiap provinsi. Ia berharap kehadiran Menkominfo pada kick-off ini akan memastikan kelancaran kerja satgas.
“Kegiatan ini sebagai komitmen PWI Pusat untuk ikut membantu masyarakat dan pemerintah dalam hal mencegah penyebaran hoax, khususnya masa Pemilu dan Pilpres ini. Satgas ini nanti akan membentuk tim patroli untuk meluruskan seluruh informasi bohong yang beredar di masyarakat,” kata Hendry.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan, bahwa keamanan siber selama masa pemilu merupakan ancaman utama, sebelum, saat, dan sesudah pemilu.
“Kementerian Kominfo terus berupaya menangani konten hoax lewat kontra narasi dan take down isu hoax,” ujar Budi Arie.
Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada PWI yang membentuk satgas antihoax dan mengajak mereka untuk bersama-sama melawan hoax.
Budi Arie menyoroti bahwa konten hoax, fitnah, dan ujaran kebencian memiliki dampak yang serius pada masyarakat.
“Hoax, fitnah, dan ujaran kebencian itu saudara kandung yang harus diperangi, selain merendahkan martabat orang lain yang jadi sepupunya,” kata Budi.
Ia berharap Satgas Antihoax PWI dapat bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk menjadikan pemilu lebih kondusif.
Dalam penutupnya, Menteri Budi Arie mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan hoax dengan kolaborasi demi perdamaian dan persatuan di era transformasi digital.
“Era digital adalah era transformasi, banyak peluang menuju kemajuan, ayo lawan hoax dengan kolaborasi demi perdamaian dan persatuan,” pungkasnya. (RILIS/RDM/RH)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, menggelar Pergelaran Seni Budaya, pada Rabu (20/12).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammadun, melalui Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati, melalui pesan WhatsAppnya, pada Kamis (21/12) mengatakan, guna memperkenalkan dan menumbuhkan minat untuk mempelajari seni budaya di Kalsel, sebagai salah satu upaya pelestarian, pihaknya menggelar Seni Budaya dalam Rangkaian Pekan Kebudayaan Bersama Bubuhan Banjar, bertempat di Anjungan Kalsel TMII, Jakarta Timur.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammadun (ditengah)
“Dalam pagelaran ini ditampilkan beberapa kesenian khas Kalimantan Selatan, yaitu Tari Dayak Bapalas Banua dan Tari Japin Rantauan,” ujarnya
Disampaikan Raudati, dalam sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammadun, Pergelaran Seni Budaya ini, merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempromosikan seni dan budaya ke masyarakat secara luas. Ia berharap, dapat digelar seriap satu bulan sekali, karena Kalsel memiliki berbagai tarian yang bagus serta beragam budaya.
“Anjungan ini sangat berperan terhadap keilmuan dan pengetahuan tentang budaya,” ungkapnya
Lebih lanjut Raudati menambahkan, selain menampilkan Tarian juga menghidangkan makanan tradisional Kalsel, yakni soto Banjar. Dimana, Pergelaran Seni Budaya ini, dapat semakin meningkatkan tali silaturahim dan akan terus menerus dilakukan dengan menjalin kerjasama berbagai pihak, dalam pengembangan seni dan budaya Kalsel.
“Pergelaran Seni Budaya, dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel beserta jajaran Disdikbud Kalsel, Kepala Anjungan Kalsel, Koordinator Anjungan Daerah TMII, Ketua Forum Komunikasi Kepala Anjungan, Mahasiswa, Pelajar, Seniman dan orang banjar yang bertempat tinggal di Jakarta,” tutupnya. (NHF/RDM/APR)
Jakarta – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor meraih penghargaan TOP Digital Award Tahun 2023 pada Puncak Acara Penghargaan TOP Digital Awards 2023 di Jakarta pada Senin (4/12) siang.
Penghargaan TOP Digital Award 2023 diterima langsung Paman Birin, yang diserahkan M. Lutfi Handayani, Ketua Panitia Penyelenggara TOP Digital Awards 2023.
Paman Birin meraih TOP Digital Award 2023 ini dalam 2 (dua) kategori. Yakni Top Digital Implementation 2023 Bintang 4 dan Top Leader On Digital Implementation 2023.
Gubernur Kalsel saat diwawancara salah satu media di Jakarta
“Alhamdulilah, kita bersyukur atas penghargaan ini dan menjadi motivasi kami pemprov Kalsel untuk terus berinovasi meningkatkan implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, untuk meningkatkan kinerja, layanan, inovasi kepada masyarakat,” kata Paman Birin.
Penghargaan ini, beber Paman Birin, tentunya memberikan manfaat, selain untuk pemerintah tapi juga masyarakat.
Disamping itu, keberhasilan dalam peran pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) Kalsel, Paman Birin mengungkapkan, di era digital jangan sampai tertinggal pada percepatan yang luar biasa.
Disinggung gebrakan pemprov terkait pemanfaatan TI di Kalsel, Paman Birin menyampaikan harus ada konektivitas antara pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Konektivitas digitalisasi TI harus dilakukan untuk mendorong pembangunan yang semakin dahsyat. Kita akan terus dorong penggunaan teknologi digital untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana ujungnya akan menyejahterakan warga Banua,” ungkap Paman Birin.
Diketahui, Top Digital Awards 2023 adalah kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan tahunan tertinggi di Indonesia, yang diberikan kepada perusahaan dan instansi pemerintahan, yang dinilai berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, untuk meningkatkan kinerja, layanan, inovasi, dan daya saing bisnisnya, serta layanan kepada masyarakat maupun konsumennya.
Penghargaan ini juga diberikan kepada Vendor TI TELCO/ Solusi Teknologi Digital yang mendukung berkembangnya pemanfaatan teknologi digital di Indonesia.
Tahun ini mengusung tema utama “IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business and Services”/ “Tata Kelola TI dan Keamanan Siber dalam kaitan Inovasi Bisnis dan Layanan”.
Gubernur Kalsel saat menerima TOP Digital Award 2023
Puncak acara penghargaan tahunan TOP Digital Awards 2023 atas keberhasilan dalam melakukan transformasi digital dan implementasi bidang Information dan Communications Technology (ICT) ini, dihadiri sejumlah Pimpinan Kementerian, Lembaga/Badan, Kepala Daerah, Walikota, Gubernur, serta IT Manager atau Chief Technology Officer (CTO)/ Chief Information Officer (CIO) dari berbagai perusahaan, organisasi dan institusi untuk menerima langsung penghargaan ini. (Biroadpim-RIW/RDM/APR)
JAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperjuangkan peningkatan fasilitas kesehatan dan revitalisasi Balai Latihan Kerja ke Komisi IX DPR RI di Jakarta.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin, kepada wartawan, Jum’at (1/12).
Lutfi menjelaskan peningkatan fasilitas kesehatan ini dinilai penting karena saat ini, RSUD Ulin menerima beban untuk menerima 10 layanan prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
“Hal ini memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kemenkes RI dan juga Komisi IX DPR RI, termasuk juga RSUD Ansari Saleh agar bisa lagi lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” terangnya
Suasana Kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel ke Komisi IX DPR RI
Lutfi menambahkan, untuk Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel juga memerlukan revitalisasi alat-alat pendukung pelatihan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia kompeten dengan keahlian yang dibutuhkan saat ini.
“Apalagi Kalsel sebagai gerbang Ibukota Negara yang tentunya memerlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Tenagakerja Komisi IX, Abdul Wahab Samad mengatakan pihaknya mempunyai komitmen untuk bisa merealisasikan aspirasi terkait bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.
“Tentu ini menjadi masukan bagi komisi IX, tentu kami sebagai Tenaga Ahli disini, memang dalam tugasnya di dalam rapat komisi itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan masukan kepada komisi IX, tentunya melalui pimpinan kami akan sampaikan kondisi yang sekarang ini,” pungkasnya. (DPRDKalsel-NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel Muhamad Muslim, bersama Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Kalsel Tarwin Patik Mustafa, serta Komisioner Komisi Informasi (KI) Kalsel, menyampaikan komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik pada Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 oleh Komisi Informasi (KI) RI, di Jakarta, Kamis (30/11).
Muslim menyampaikan, pihaknya bersyukur Kalsel telah memenuhi ambang batas nilai untuk dapat menyampaikan presentaai dan komitmen, uji publik dan inovasi, atas keterbukaan informasi publik di banua ini.
“Semoga apa yang kita presentasikan mendapat hasil maksimal,” ungkap Muslim.
Ia menambahkan, adapun dalam monitoring dan evaluasi tahunan 2023 di Jakarta ini, inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yaitu terkait Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
“Aspek penilaian materi uji publik yang dilaksanakan meliputi inovasi, strategi dan klarifikasi,” lanjutnya.
Diharapkan Muslim, apa yang pihaknya sampaikan pada presentasi Komisi Informasi Pusat yang diikuti 26 provinsi di Indonesia, 38 BUMN, 32 Kementrian, dan 6 partai politik, mendapat hasil positif untuk kemajuan pembangunan Kalsel Babussalam sebagai Gerbang Ibu Kota Negara (IKN).
Usai dilaksanakannya monitoring dan evaluasi tahunan Komisi Informasi Pusat, kembali akan dilakukan visitasi oleh KI Pusat untuk mencari 15 peringkat tertinggi secara nasional pada Desember mendatang. (MRF/RDM/RH)
JAKARTA – Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Tahunan, pada 28-29 November 2023 di Jakarta. Monev ini diantaranya diikuti 26 provinsi di Indonesia, 38 BUMN, 32 Kementrian, dan 6 partai politik.
KI Kalsel dan tim Dinas Kominfo Kalsel saat menghadiri uji publik keterbukaan informasi publik tahun 2023 di Jakarta
Terkait dengan kegiatan ini, maka Komisi Informasi Provinsi Kalsel, bersama dengan PPID dalam hal ini Kepala Dinas Kominfo beserta jajarannya, turut hadir pada acara tahunan ini.
Dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada FM pada Kamis (30/11), Ketua KIP Kalsel, Nawang Wijayati mengatakan, selama dua bulan jelang diselenggarakannya monev atau uji publik ini, pihaknya telah berupaya maksimal untuk menaikkan angka Indeks Keterbukaan Informasi di provinsi Kalsel. Sehingga peringkatnya meningkat dari posisi saat ini, 7 terbawah secara nasional.
“Diantara upaya itu adalah dengan penyelesaian 7 sengketa informasi dari berbagai badan publik. Dimana 5 diantaranya berhasil diselesaikan dengan baik dan damai, dan 2 sisanya masih dalam proses penyelesaian sengketa,” jelas Nawang.
Tidak lupa menurut Nawang, pihaknya juga menyusun program kerja berupa sosialisasi dan edukasi, yang sudah dirancang untuk dimaksimalkan.
“Dengan seluruh upaya ini, kami menargetkan pada monev tahun depan, peringkat Kalsel naik ke 10 besar,” tutupnya.
Perlu diketahui, adanya keterbukaan informasi yang baik kepada publik, merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Manfaat yang sama juga akan terasa pada pengawasan badan publik lainnya, dan terhadap segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. (KIP-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin, menerima penghargaan Bank Indonesia (BI) Award Tahun 2023.
Gubernur Kalsel (tengah) bersama para penerima BI Awards
Penghargaan yang diterima Paman Birin ini atas prestasi Provinsi Kalsel sebagai daerah dengan implementasi terbaik penggunaan QRIS di wilayah Kalimantan.
Gubernur Kalsel (kanan) saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023
BI Award 2023 diserahkan langsung Gubernur BI, Perry Warjiyo yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo, dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 di Kantor Pusat Bank Indonesia, Rabu (29/11) malam.
Atas apresiasi Bank Indonesia ini, Paman Birin menyampaikan, bahwa keberhasilan ini sebagai wujud upaya Penprov Kalsel bersama Bank Indonesia serta stake holder terkait untuk terus menggerakan digitalisasi di Banua.
“Alhamdulilah. Penghargaan ini sebagai wujud pertumbuhan ekonomi di Banua terus meningkat dan menjadi semangat serta komitmen kita bersama untuk terus membangun daerah, khususnya dalam peningkatan ekonomi Banua,” kata Paman Birin.
Paman Birin juga menyebut, tingginya volume penggunaan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran di Banua, tak lepas dari semakin tumbuhnya UMKM.
Untuk itu, Paman Birin terus mendorong pertumbuhan UMKM dengan aneka produk lokal yang menjangkau pasar nasional bahkan internasional.
“Kita terus dorong dan dukung untuk kemajuan UMKM. Termasuk juga digitalisasi pembayaran dengan menggunakan QRIS,” ungkap Paman Birin.
Dalam pertemuan tahunan yang dibuka Presiden Joko Widodo dan dihadiri Gubernur BI Perry Warjiyo, tampak hadir juga sejumlah menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan perbankan nasional, serta pelaku UMKM selaku mitra kerja BI.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta perbankan, tidak menghabiskan likuiditas untuk membeli instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Saya mengajak seluruh perbankan harus prudent, harus hati-hati tapi tolong lebih didorong lagi kreditnya, terutama bagi UMKM,” kata Jokowi.
Jokowi menyatakan, berdasarkan laporan pelaku usaha, peredaran uang kini makin kering.
“Meskipun kalau kita lihat kadang-kadang di bawah tadi saya sampaikan ke Pak Gub, Pak Gubernur saya mendengar dari banyak pelaku usaha ini kelihatannya kok peredaran uangnya makin kering,” tegas Jokowi.
Ada indikasi, kata Jokowi ini disebabkan pembelian instrumen yang diterbitkan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
“Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN atau terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SRBI atau SVBI. Sehingga yang masuk ke sektor riil berkurang,” paparnya.
Di sisi lain realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah juga masih rendah, padahal tahun anggaran 2023 tersisa dua bulan lagi.
Senada dengan Presiden Jokowi bahwa dunia saat ini memang tak sedang baik-baik saja, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan akan banyak isu domestik negara yang berdampak ke global.
“Seperti Amerika Serikat mengalami inflasi dan suku bunga tinggi, China mengalami perlambatan ekonomi dan krisis properti. Juga ada peningkatan tensi geopolitik yang semua dadakan,” katanya.
Gubernur BI Perry juga mengatakan sebelumnya prospek ekonomi 2024 redup.
“Dunia masih terus bergejolak, ada perang Rusia-Ukraina, perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, dan kini konflik Israel-Palestina yang menimbulkan fragmentasi geopolitik dan akibatnya propek ekonomi global meredup 2024 sebelum bersinar lagi di 2025,” tutur Perry. (BIROADPIM-RIW/ RDM/RH)
