Kategori: Jakarta

Gaung HPN 2025, Gubernur, Bupati, Walikota Minta Diundang Perhelatan Akbar Insan Pers

JAKARTA – Salah satu kekuatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), karena HPN tidak hanya menjadi perlehatan akbar insan pers. HPN 2025 juga ajang silaturahmi seluruh pemangku kepentingan PWI, terutama lembaga/pejabat negara yang berkaitan dengan program unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang Ketahanan Pangan.

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun pada Rapat Persiapan HPN 2025, Rabu (29/1), menyatakan gaung HPN 2025 semakin kuat. Ini terlihat dari banyaknya gubernur, bupati, walikota, anggota legislatif bahkan dari kalangan dunia usaha yang minta diundang dalam perhelatan akbar yang diselenggarakan PWI di Banjarmasin.

“Ini adalah buah dari kesungguhan, kerja keras dan doa kita semua dalam mempersiapkan HPN 2025 di Banjarmasin. Pengakuan positif itu tentu akan menambah semangat kita bekerja,” ujar Hendry Bangun dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Panitia HPN 2025, Raja Pane.

Tema besar HPN 2025 sengaja dirancang berkaitan langsung dengan program unggulan Presiden Prabowo, yakni “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Bangsa”. Dengan subtema khusus “Kalsel Pintu Gerbang Logistik Kalimantan”.

Melalui spirit HPN 2025, PWI mengajak insan pers menjawab tantangan berat pers nasional di era digital ini sekaligus menjalankan fungsi pers dalam menyukseskan program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kehidupan rakyat.

“Pers akan berperan aktif dalam mengkritisi dan memberikan masukan untuk keberhasilan program pangan pemerintah, baik di Kalsel maupun secara nasional,”ujar Hendry Bangun dalam berbagai kesempatan.

PWI menyadari, untuk menyukseskan program ketahanan pangan membutuhkan orkestrasi besar, melibatkan banyak pemangku kepentingan. Bukan hanya Kementerian Pertanian.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Rina Virawati SH MH mendukung penuh HPN 2025. Kenapa? Karena Kejaksaan dipercaya mengawal program ketahanan pangan di Kalsel, terkait penyiapan lahan pertanian 500 ribu hektare di Kabupaten Pelaihari dan Batola.

Sementara Panitia HPN 2025, Raja Pane mengatakan, HPN 2025 mengundang Dewan Pers dan konstituennya serta 38 PWI Provinsi plus Surakarta. (ADV/RDM/RH)

Gubernur Muhidin, Terima Langsung Hasil Asesmen Pejabat dari Dinas Psikologi TNI AU

JAKARTA – Gubernur Kalsel, Muhidin, menerima langsung hasil asesmen pejabat dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara (Dispsiau) Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu (22/1).

Hasil tes asesmen ini diserahkan Kepala Dinas Psikologi TNI AU Marsma TNI Zamzani, melalui Sekretaris Dipsiau, Kolonel Kes Theresia Soepi.

Selain menerima hasil tes asesmen itu, Muhidin juga menerima kenang – kenangan miniatur pesawat tempur dari Dinas Psikologi TNI AU.

Selepas menerima hasil asesmen, selanjutnya Gubernur, Muhidin akan menindaklanjuti sebagai dasar penempatan pejabat di lingkup Pemprov Kalsel.

“Alhamdulilah, hari ini kita sudah menerima hasil tes asesmen pejabat. Hasil ini akan menjadi dasar untuk menempatkan pejabat sesuai kompetensinya,” kata Muhidin.

Muhidin juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Dinas PsikologiTNI AU yang telah melaksanakan uji kompetensi secara independen dan profesional.

Gubernur Kalsel ini juga memastikan, berdasarkan hasil inilah, nantinya penempatan pejabat di lingkup Pemprov Kalsel akan sesuai dan tentunya mampu bekerja memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Banua.

“Insya Allah, penempatan pejabat yang sesuai dengan kapasitas akan mempercepat pelayanan dan pembangunan di Banua. Prinsipnya, kita bekerja bersama merangkul semua untuk kepentingan masyarakat Banua tercinta,” terang Muhidin.

Sementara itu, Sekretaris Dipsiau, Kolonel Kes Theresia Soepi, menyampaikan rasa bangga pihaknya dipercaya Pemprov Kalsel sebagai penyelenggara Asesmen pejabat.

“Sekali lagi, kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur Kalsel yang telah memberikan kepercayaan kepada Dinas Psikologi TNI melaksanakan asesmen center ini. Semoga hasil ini menjadi yang terbaik untuk Pemprov Kalsel,” ungkap Theresia Soepi.

Tes asesmen dilaksanakan selama 2 (dua) hari, pada 13 hingga 14 Januari 2025 yang diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator lingkup Pemprov Kalsel, serta beberapa pejabat dari Pemkab/Pemko wilayah Kalsel.

Adapun tahapan yang harus dilalui untuk para peserta Esselon II adalah Psikotes, CAT Assessment, Tes Tertulis, serta Pengerjaan DCI dan Pembuatan Paparan Analisis Kasus.

Sedangkan untuk para peserta Esselon III adalah Pembuatan Materi Paparan Analisis Kasus, Pembuatan DCI, Leaderless Group Discussion (LGD) dan wawancara.

Uji kompetensi dengan assessment center ini diikuti total 38 peserta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 33 Pejabat Administrator. (Biroadpim-RIW/RH)

Roy Rizali Anwar Dilantik Sebagai Dirjen Bina Marga, Ini Kandidat Plh Sekdaprov Kalsel

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo, melantik dan mengambil sumpah sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan mengukuhkan Staf Khusus Menteri di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan pada Senin (20/1). Salah satu pejabat yang dilantik adalah Roy Rizali Anwar, sebagai Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU.

Roy Rizali Anwar (lima dari kiri) berfoto bersama seluruh pejabat yang dilantik di Kementrian PU pada Senin (20/1)

Roy Rizali Anwar merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel yang dilantik Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA pada 3 Mei 2021 lalu, sebelum mendapat promosi jabatan di tingkat pusat ini.

Lulusan ke-37 Program Doktor Fakultas Teknik Sipil (S-3) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang ini, datang di lokasi pelantikan didampingi istri, Aminatus Alifah, anak-anak, serta kerabat dan rekan sejawat.

Turut hadir Hanifah Dwi Nirwana, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) serta beberapa kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Diantaranya Kepala Dinas Kehutanan, Fathimatuzzahra, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, drh. Suparmi, Kepala Dinas ESDM Isharwanto, Plt. Kadis PUPR, M. Yasin Toyib dan Direktur RSJ Sambang Lihum dr. Yuddy Riswandhy Noora.

Ucapan selamat melalui karangan bunga pun disampaikan, mulai dari Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Kalsel Muhidin, anggota DPR RI Rifqinizami Karsayuda, Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan, Edy Suryadi, Dekan Fakultas Teknik Unissula Semarang, Abdul Rochim, Program Magister Teknis Sipil Unissula Semarang, manajemen PT Antang Gunung Meratus, dan undangan lainnya.

Sehubungan dengan pelantikan ini, maka otomatis Roy Rizali Anwar tidak lagi menjabat sebagai Sekdaprov Kalsel, yang sudah dijalankannya sejak 2021 lalu.

Terkait kekosongan jabatan ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah, menyatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Gubernur Kalsel, Muhidin.

“Kami masih menunggu arahan dari gubernur,” tegasnya.

Saat ini, sejumlah nama pengganti Roy, mencuat di lingkup Pemprov Kalsel. Salah satunya adalah Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syaripuddin, yang saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Tapin. Nama lainya yang mencuat adalah Subhan Nor Yaumil, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kalsel. (KementrianPU-RIW/RH)

Persiapan Haji Hampir Selesai, Jemaah Indonesia Tidak Tempati Mina Jadid

JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, persiapan layanan haji di Arab Saudi hampir selesai. Sejumlah persiapan seperti layanan konsumsi, pemondokan, transportasi, hingga penyiapan layanan Masyair sudah memasuki tahap final. Hal ini disampaikan Menag Nasaruddin setibanya di Bandara Soekarno-Hatta usai kunjungan kerjanya ke Arab Saudi dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M.

“Kami baru saja turun dari pesawat setelah menyelesaikan tugas negara, yaitu melakukan lobi-lobi dan penandatanganan MOU dengan pemerintah Arab Saudi. Alhamdulillah, semua target yang kami bawa ke sana tercapai. Bahkan, kunjungan ini kami persingkat demi penghematan dan karena banyak urusan lain yang harus diselesaikan di Tanah Air,” ujar Menag di Gedung VVIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (16/1/2025).

“Secara umum, semua sudah selesai, tinggal menyelesaikan beberapa detail kecil. Selanjutnya kita akan berfokus pada persiapan di tanah air,”imbuh Menag yang juga didampingi Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latief.

Menag menuturkan, salah satu kabar baik yang diperoleh dari kunjungannya ke Arab Saudi adalah kepastian lokasi penempatan jemaah haji di Mina. “Kami juga mengajukan permintaan (kepada Pemerintah Arab Saudi) agar jemaah haji Indonesia ditempatkan tidak di lingkungan Mina Jadid, untuk menghindari perdebatan terkait masalah khilafiah. Walaupun secara mazhab modern tidak ada masalah, kami tetap meminta penempatan di Mina sebagai prioritas,” jelasnya.

Sebagaimana tahun sebelumnya, pada musim haji yang akan datang jemaah haji Indonesia rencananya akan menempati zona 3 dan 4 yang berada dalam wilayah Mina.

Menag juga berkomitmen untuk menjalankan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M secara profesional. Ia juga memastikan tidak ada praktik-praktik yang menyimpang. “Kami berusaha memenuhi harapan masyarakat dan konstitusi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa,” lanjutnya

“Terkait harapan Presiden agar biaya haji lebih murah dan pelayanan lebih baik tahun ini, Insya Allah dapat terwujud,” tambahnya.

Siapkan Fisik dan Pelajari Manasik

Empat bulan menjelang keberangkatan ibadah haji 2025, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyampaikan tiga pesan penting kepada calon jemaah haji.

Pertama, Menag mengingatkan agar jemaah haji dapat menyiapkan kondisi fisiknya untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan di Arab Saudi. Perubahan cuaca menjadi tantangan sendiri dalam pelaksanaan ibadah haji.

Kedua, Menag juga menekankan pentingnya mematuhi arahan petugas haji, terutama terkait barang bawaan. “Saya mohon kepada para jemaah untuk mengikuti imbauan petugas haji, terutama terkait barang bawaan. Fokuskan niat hanya untuk beribadah, bukan untuk hal-hal lain,” tegasnya.

Ketiga, dalam upaya meningkatkan pemahaman jemaah, Menag menyatakan bahwa pemerintah telah memperbarui materi manasik haji. “Insya Allah, kami akan memperbaiki manasik haji dengan menambahkan nilai filosofis, tasawuf, dan fikih, sekaligus informasi teknis yang perlu diingat oleh jemaah. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah haji tahun ini diharapkan melahirkan haji yang mabrur,” tuturnya. (KEMENAG.RI/RDM/RH)

Tingkatkan Layanan Jemaah Haji, Menteri Agama RI Diskusikan Tiga Poin Penting dengan Menhaj Saudi Arabia

ARAB SAUDI – Menteri Agama, Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq F Al Rabiah, dalam kunjungannya ke Arab Saudi. Pertemuan dua menteri ini berlangsung di Jeddah, Minggu (12/1).

Menag RI saat bertemu dengan Menhaj Arab Saudi

Menag, Nasaruddin Umar mengatakan, ada tiga hal yang dibicarakan bersama Menhaj Tawfiq dan semuanya terkait upaya meningkatkan layanan bagi jemaah haji Indonesia. Hal ini disampaikan Menag usai memimpin rapat di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.

Hadir pada rapat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang beserta jajaran, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anhar Simanjuntak, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Muchlis M Hanafi, Konjen RI di Jeddah, Yusron Ambary, dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

“Pembicaraan kita itu tadi ada tiga komponen, dan itu semua dalam rangka meningkatkan layanan jemaah haji Indonesia,” terang Menag di Jeddah, pada Rabu (15/1).

Pertama, Menag meminta tambahan petugas haji. Dijelaskan Menag, jemaah Indonesia menunggu sangat lama untuk bisa beribadah haji. Karenanya, banyak di antara mereka yang sudah lanjut usia (lansia).

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Ditjen PHU, jemaah lansia dengan usia 65 tahun ke atas yang berhak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 (sesuai urutan nomor porsi), jumlahnya lebih dari 42 ribu. Selain itu, ada sekitar 10 ribu kuota prioritas yang juga dialokasikan bagi jemaah lansia pada musim haji tahun ini.

Sebagian dari jemaah lansia, ada juga yang punya keterbatasan. Untuk keberhasilan mereka dalam berhaji, harus ada pendamping. Sementara kuota petugas haji Indonesia saat ini hanya 2.210.

“Kalau kita hanya punya jumlah petugas seperti sekarang, satu pesawat rencananya hanya didampingi tiga petugas kloter (kelompok terbang). Bagaimana mungkin 400 orang atau 300 lebih, hanya dibimbing oleh tiga orang,” ujar Menag.

Belum lagi, menurut Menag, pembagian gender laki-laki dan perempuan. Karena tidak mungkin petugas laki-laki melayani perempuan.

“Jadi harus ada. Ini poinnya yang laki-laki dan perempuan harus kita hitung kembali,” sambungnya.

Terkait info pembatasan usia 90 tahun ke atas, Menag berharap yang dijadikan patokan bukan usia, tapi syarat istithaah. Sebab, banyak juga jemaah dengan usia 90 tahun ke atas tapi kondisi fisiknya sehat dan mampu beraktivitas.

Kedua, Menag melobi Menhaj Saudi Arabia, agar para petugas dibebaskan dari biaya masuk Masyair (Arafah-Muzdalifah-Mina). Ketentuan ini kabarnya akan diberlakukan Saudi pada musim haji 1446 H.

“Kami sampaikan itu kalau bisa kita free of charge seperti tahun lalu,” sebutnya.

Ketiga, Menag menyampaikan skema Tanazul kepada Menteri Haji Saudi. Dijelaskan Menag, skema Tanazul adalah memberi kesempatan kepada jemaah yang tinggal di sekitar Jamarat, untuk kembali ke hotelnya (tidak menempati tenda di Mina), saat fase Mabit. Mereka nantinya akan mengambil kesempatan Mabit di area sekitar jamarat. Setelah itu, mereka kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat.

“Skema ini akan mengurangi kepadatan di Mina. Jumlah jemaah haji Indonesia sangat banyak dan skema ini dirasa akan berpengaruh dalam mengurangi kepadatan,” ucap Menag.

Menag menambahkan bahwa banyak negara yang menilai manajemen penyelenggaraan haji Indonesia sangat baik. Karenanya, banyak negara yang datang untuk belajar ke Indonesia.

Selain bertemu Menteri Haji dan Umrah, dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Menag juga berjumpa beberapa stakeholder penyedia layanan haji.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi karena telah merancang program perhajian dengan sangat baik. Saya kira ini juga menjadi obsesi pemerintah Indonesia agar penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dari sebelumnya,” ungkap Menag. (KEMENAG.RI-RIW/RDM/RH)

Banggar DPRD Kalsel Pelajari Strategi Optimalisasi PAD ke DPRD DKI Jakarta

JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta untuk membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Senin (13/1).

Suasana Kunjungan Kerja DPRD Kalsel ke DPRD DKI Jakarta

Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, disambut oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, beserta jajaran.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim menjelaskan bahwa salah satu upaya DKI Jakarta dalam mengoptimalkan PAD adalah melalui penerapan peraturan daerah (Perda) baru tentang retribusi sampah. Perda ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan terkait pentingnya pengelolaan sampah.

“Ada Perda retribusi sampah, yang mengharuskan masyarakat memilah sampah sejak awal. Perda ini tidak hanya berlaku di lingkungan rumah tangga, tetapi juga untuk perusahaan,” jelas Lukmanul Hakim.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo mengapresiasi langkah DKI Jakarta dan mencatat bahwa penerapan Perda retribusi sampah dapat menjadi inspirasi bagi Kalsel.

“Di DKI ini ada Perda tentang retribusi sampah, yang mengharuskan warga memilah sampah sendiri. Saat ini, Pemprov DKI sedang melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Perda ini,” ujar Kartoyo di akhir kegiatan.

Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi DPRD Kalsel dalam meningkatkan PAD melalui kebijakan-kebijakan inovatif dan adaptif. (ADV-NRH/RDM/RH)

Ketum PWI Pusat Dukung Program Ketahanan Pangan Lewat HPN 2025 di Kalsel

JAKARTA – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyatakan PWI mendukung program ketahanan pangan Pemerintahan Prabowo melalui kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Hal ini tercermin dari kegiatan HPN 2025 yang telah disepakati antara Panitia Pelaksana (Panpel) HPN Pusat dan Daerah,” ujar Hendry pada Rapat Persiapan HPN 2025 di Jakarta, Senin (13/1).

Dalam Rapat yang dipimpin Ketua Panpel HPN 2025 Pusat, Raja Pane ini juga mendengarkan laporan kegiatan “soft launching” HPN 2025 di Banjarmasin, Jumat (10/1) lalu. Kegiatan yang ditandai penyerahan foto logo dan maskot HPN 2025 dari Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun kepada Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar.

Hendry menegaskan PWI mendukung program pemerintah bukan untuk “menjilat”. Ini untuk menjaga kedaulatan negara. Ini untuk menegaskan kembali bahwasanya ideologi PWI adalah Merah Putih. NKRI. Sesuai spirit Kongres PWI pertama di Surakarta tahun 1946 lalu.

“Oleh karena itu, selain memberikan dukungan positif, PWI tetap akan bersikap kritis dan melakukan kontrol sosial,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panpel Pusat HPN 2025 Pusat, Raja Pane menyatakan sejumlah program sudah disepakati akan mengisi kegiatan HPN 2025. Di antaranya seminar “Pers Mendorong Terwujudnya Ketahanan Pangan Nusantara” yang dijadwalkan akan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor pertanian, mulai dari Menko Pangan Zulfikli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur Kalsel H Muhidin, akademisi dari Universitas Lumbung Mangkurat hingga Kelompok Tani Andalan di Kalsel.

Setelah menghadiri “soft launching” HPN 2025 di Banjarmasin dan melihat langsung dukungan Pemprov Kalsel, Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyatakan bersyukur. Kalsel, tambahnya, memang pantas jadi tuan rumah HPN 2025. Persiapannya luar biasa.

“Ini keputusan yang tepat,” katanya.

Tak lupa, Hendry juga meminta Panpel HPN 2025 Pusat memanfaatkan sisa waktu jelang peringatan HPN 2025 secara optimal. Presiden Prabowo diharapkan hadir dalam acara puncak HPN 2025 yang mengambil tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”.

HPN 2025 juga memiliki sejumlah program lainnya, baik yang didedikasikan untuk kemajuan pers nasional maupun pembangunan Indonesia. Seperti seminar nasional bertajuk “Ekonomi Pancasila Prabowonomics”.

Setiap tahun, peringatan HPN dilaksanakan pada 9 Februari, yakni hari kelahiran PWI. Terkait HPN 2025, peringatan HPN-nya akan disesuaikan dengan dinamika yang ada.

“Tapi tanggal berapa pun diadakan, HPN adalah PWI. PWI adalah HPN sesuai Keppres tahun 1985,” tegas Hendry. (PWI.PUSAT/RDM/RH)

Resmi Dibuka Plh Gubernur, Tercatat 71 Pejabat Se Kalsel Ikuti Asesmen di Dinas Psikologi TNI AU

JAKARTA – Plh. Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar secara resmi membuka asesmen pejabat lingkup Pemerintahan Provinsi Kalsel di Dinas Psikologi TNI AU Haim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (13/1) pagi.

Penandatanganan Pakta Integritas para peserta asesmen

Asesmen ini diikuti sebanyak 38 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 33 pejabat Administrator. Selain pejabat dari lingkup Pemprov Kalsel, asesmen juga diikuti pejabat dari Pemko/Pemkab se-Kalsel.

Pada pembukaan oleh Plh. Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, tampak hadir juga Kepala Dinas Psikologi TNI AU, Marsekal Pertama (Marsma) TNI Zamzani.

Plh. Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar dalam sambutan pembukaan menyampaikan, bahwa Pemprov Kalsel memandang profesionalisme ASN merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Pemprov Kalsel berupaya memastikan setiap aparatur dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal demi kemajuan Kalsel, melalui berbagai program pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan,” sampai Roy.

Sesuai undang – undang dan peraturan pemerintah, penilaian uji kompetensi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas ASN.

“Pelaksanaan penilaian kompetensi ini bertujuan mengidentifikasi dan memetakan kompetensi manajerial para pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator, sebagai bagian dari pemetaan kompetensi ASN yang komprehensif,” lanjut Roy.

Di akhir sambutan, Roy menyampaikan harapan agar pelaksanaan uji kompetensi dengan assesment center dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal.

“Diharapkan melalui assessment center ini kita dapat menilai kompetensi, potensi dan kinerja saudara-saudara sekalian secara objektif dan terukur. Semoga kita dapat memilih pemimpin-pemimpin yang tidak hanya unggul, tapi juga memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalsel,” harap Roy.

Sementara itu, Kepala Dinas Psikologi TNI AU, Marsekal Pertama TNI Zamzani, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan Pemprov Kalsel untuk mengadakan uji kompetensi dengan assessment center di Dispsiau Halim Perdana Kusuma.

“Kami berkomitmen untuk melaksanakan uji kompetensi para pejabat Pemprov Kalsel ini sebaik – baiknya, seobjektif mungkin dan seprofesional mungkin. Kepada para peserta, kami harapkan dapat mengikuti sebaik – baiknya dan semoga melalui uji kompetensi ini dapat meningkatkan kinerja bapak dan ibu secara profesional,” sampai Zamzani.

Uji kompetensi ini akan dilaksanakan selama dua hari, pada 13 dan 14 Januari 2025, diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator lingkup Pemprov Kalsel, serta beberapa dari Pemkab/Pemko wilayah Kalsel.

Adapun tahapan yang harus dilalui untuk para peserta Eselon II adalah Psikotes, CAT Assessment, Tes Tertulis, serta Pengerjaan DCI dan Pembuatan Paparan Analisis Kasus.

Sedangkan untuk para peserta Eselon III adalah Pembuatan Materi Paparan Analisis Kasus, Pembuatan DCI, Leaderless Group Discussion (LGD) dan wawancara.

Diakhir pembukaan juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas antara Plh Gubernur Kalsel dengan perwakilan peserta, yang diwakili Kepala Dinas Perdagangan, Sulkan dan Inspektur Pembantu IV, Yuni Indriaswary Barito dari Inspektorat. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Biaya Haji 1446 H/2025 M Turun, Ini Penjelasan Kemenag

JAKARTA – Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Sehingga BPIH tahun ini turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah. Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rata – rata jemaah haji 2025 akan membayar Bipih sebesar
Rp55.431.750,78.

Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun. Rata-rata nilai manfaat per jemaah pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01.

“Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Jakarta, Selasa (7/1)

Di saat yang sama, pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia.

Sebagai wakil Kementeriam Agama dalam Panitia Kerja BPIH, Hilman Latief menjelaskan sejumlah alasan hingga biaya haji bisa diturunkan.

Pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah – Muzdalifah – Mina (Armuzna). Total efisiensi ini mencapai Rp600 Miliar.

“Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri,” sebut Hilman.

Alasan kedua, ⁠dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024.

“Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi. Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” sambungnya.

Lebih lanjut Hilman mengatakan, pihaknya mengapresiasi tim pengadaan Kemenag yang cukup ulet dalam bernegosiasi sehingga langkah melakukan efisiensi bisa dioptimalkan.

Alasan ketiga, lanjut Hilman, penurunan biaya haji tahun ini karena ada pembeliaan sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024. Sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi.

“Kita optimalkan alat yang ada saat ini, seperti mesin pembaca dokumen travel, alat pendataan bio visa, dan lainnya. Alhamdulillah ini bisa menurunkan biaya haji,” papar Hilman.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus. (KEMENAG-RIW/RDM/RH)

Muhidin Pastikan Pelaksanaan Asesmen Pejabat Pemprov Pada 13-14 Januari 2025

JAKARTA – Jadwal dan tempat rencana Gubernur Kalsel, Muhidin yang akan melakukan asesmen pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel terjawab sudah.

Kepastian jadwal dan tempat asesmen ini diketahui setelah Gubernur, Muhidin melakukan silaturahmi dan kunjungan ke Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara (DISPSIAU) di Kompleks Halim Perdana Kusuma Jakarta, akhir pekan tadi.

Pada kunjungan itu, Gubernur, Muhidin yang didampingi pejabat BKD Provinsi Kalsel diterima langsung Kepala Dinas Psikologi TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI Zamzani, M.Psi, Psikolog.

Setelah mendapatkan lampu hijau asesmen pejabat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beberapa waktu lalu, Gubernur, Muhidin pun memastikan asesmen pejabat Eselon II Pemprov Kalsel akan dilakukan pada 13-14 Januari 2024 di DISPSIAU.

“Hari ini kita datang ke DISPSIAU bagian asesmen yang juga berpredikat A, untuk melaksanakan asesmen. Alhamdulilah, bulan Januari mendatang bisa melaksanakan asesmen pejabat Pemprov Kalsel,” kata Muhidin.

Gubernur pun memastikan, asesmen akan dilaksanakan selama 2 hari pada 13-14 Januari 2025.

“Alhamdulilah. Mulai tanggal 13-14 Januari 2024 bisa asesmen 60 orang dan hasilnya diketahui setelah 10 hari. Ini upaya kita mencari yang terbaik untuk kepala dinas di Pemprov Kalsel untuk menunjang pembangunan di Banua,” ungkap Muhidin.

Sementara itu, Kepala DISPSIAU Marsma TNI Zamzani mengaku suatu kehormatan pihaknya dikunjungi dan dipercaya sebagai penyelenggara asesmen Pejabat Pemprov Kalsel oleh Gubernur, Muhidin.

“Suatu kehormatan bagi kami atas kunjungan dan kepercayaan Bapak Gubernur Kalsel melaksanakan asesmen pejabat Pemprov Kalsel,” kata Zamzani.

Marsma TNI Zamzami pun menyebutkan, asesmen ini penting bertujuan untuk mengetahui potensi dan kompetensi serta pengalaman-pengalaman ada di seorang pegawai/pejabat.

“Kita siap melaksanakan asesmen untuk mencari pegawai/pejabat yang sesuai kompetensi untuk menunjang tugas di Pemprov Kalsel agar menjadi baik dan sukses,” tutupnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Exit mobile version