Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Pada hari pertama masuk kerja, setelah cuti bersama lebaran Idul Fitri Tahun 2023 ini, untuk tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemko Banjarmasin, hampir rata rata mencapai 95 persen.

Seperti yang disampaikan Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman kepada sejumlah wartawan, Rabu (26/4).

Ikhsan mengatakan, ia mendapatkan laporan mengenai, ASN dilingkup Pemko Banjarmasin, jika hampir seluruh ASN masuk kerja di hari pertama ini.

“ASN yang melakukan cuti di masing masing SKPD hanya sedikit, hanya berkisar 1 sampai 5 orang saja,” ungkapnya.

Tentunya, lanjut Ikhsan, jumlah tersebut masih jauh dibawah 30 persen, dari jumlah ASN yang tetapkan boleh mengambil cuti.

Sementara itu, Kepala Diskominfotik Banjarmasin Windiasti Kartika mengungkapkan, pada hari pertama masuk kerja dilingkup Diskominfotik Kota Banjarmasin, hanya 3 orang saja yang mengambil cuti.

“Ketiga ASN tersebut memiliki alasan masing masing, seperti ada yang sudah lama tidak mengambil cuti, serta lainnya,” ucap Windi.

Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Tenagakerja Kota Banjarmasin Isa Ansari.

“Dari 52 ASN ditempat kami tercatat pada hari pertama masuk kerja, hanya 2 orang yang mengambil cuti,” ungkapnya.

ASN yang mengambil cuti tersebut, rata rata sudah lama pengajuan cuti tahunan mereka tersebut, sehingga berdasarkan aturan cuti tersebut diperbolehkan.

“Karena mengambil cuti diperbolehkan, maka hal tersebut tidak menjadi masalah,” ucap Isa.

Mengingat, berdasarkan aturan ASN yang boleh mengambil cuti pada satu SKPD tidak melebihi dari 30 persen, dari tingkat kehadiran. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta Pemerintah Kota, memperbaiki data warga tidak mampu ekstrim di tahun 2023 ini.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, kepada wartawan pada akhir pekan tadi.

Saut mengatakan, dari hasil rapat dengan Dinas Sosial Banjarmasin, baru-baru tadi, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosia (DPKS)l Banjarmasin, warga tidak mampu ekstrim ada sekitar 5.706 Kepala Keluarga dan sudah mendapatkan SK Wali Kota untuk memperoleh bantuan. Namun data Pemerintah pusat ada sebanyak 8.333 Kepala Keluarga, ini artinya terjadi perselisihan data sekitar 2.700 Kepala Keluarga.

“Kami minta Pemko segera perbaiki data di tahun 2023 ini,” ucapnya

Disampaikan Saut, dalam perbaikan data warga tidak mampu, saat ini ditangani Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Selatan. Sehingga, Dinas Sosial harus segera menjalin koordinasi dengan BKKBN Kalsel, agar bisa dilakukan pembenahan data tersebut.

“Komunikasi sangat penting untuk mencocokkan data miskin ekstrim antara pusat dan daerah,” jelasnya

Lebih lanjut Saut menambahkan, dengan cepatnya dilakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Banjarmasin, untuk jumlah Kepala Keluarga miskin ekstrim, agar warga yang tidak terdaftar dapat diantisipasi sejak dini.

“Penyebab data selisih harus diketahui dari DTKS Banjarmasin, supaya disandingkan dengan BKKBN Kalsel,” tutup Politisi PDI Perjuangan. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Usulan reses di Kecamatan Banjarmasin Timur, lebih banyak tentang infrastruktur. Hal itu disampaikan, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, dari daerah Pemilihan setempat.

Harry menjelaskan, dari hasil penelaahan dan aspirasi masyarakat untuk Kelurahan Pekapuran Raya dan Kelurahan Pengambangan, rata-rata mengusulkan perbaikan jalan. Aspirasi ini akan dihimpun dan dimasukkan dalam dokumen formal menjadi pokok pokok pikiran (pokir).

“Kami terus berkomitmen untuk mengawal, agar segera terealisasi,” ucapnya kepada sejumlah wartawan, pada Jumat (14/4) sore.

Disampaikan Harry, selain perbaikan jalan lingkungan, sebagian warga mengusulkan pembangunan Gapura di setiap tingkat RT. Namun, ini tidak bisa secepatnya direalisasikan, karena harus mengutamakan yang lebih urgent dalam pembangunan.

“Setiap usulan dilakukan koordinasi untuk ditindaklanjuti bersama dengan dinas terkait,” ungkapnya

Lebih lanjut Politisi PAN DPRD Banjarmasin ini menambahkan, untuk pelaksanaan penelaahan dan aspirasi masyarakat masa sidang I tahun 2023 ini memang dilaksanakan secara perorangan, bertujuan agar seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodir oleh para anggota dewan disetiap daerah pemilihan masing-masing.

“Masa reses perorangan pertama ini dapat menjadi acuan seluruh anggota Dewan, untuk menerima aspirasi konstituen sesuai dapil,” tutup Harry.

Seperti diketahui, pelaksanaan penelaahan dan aspirasi masyarakat DPRD Banjarmasin tahun 2023 secara perorangan, digelar selama tiga hari, mulai Jumat sampai Minggu, pada tanggal 14 – 16 April 2023. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya mengimbau, para Aparatur Sipil Negara (ASN) saat mudik nanti, tidak menggunakan fasilitas mobil dinas.

Harry mengatakan, larangan ASN mudik menggunakan mobil dinas tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 3 poin c dan Pasal 4. Karena
mudik lebaran, untuk kepentingan pribadi, dengan demikian bagi yang melanggar aturan, akan dikenakan sanksi tercantum di Pasal 7, yaitu berupa hukuman disiplin.

“Ada 3 hukum bagi yang melanggar itu, yakni ringan, sedang, dan berat,” kata Harry di hadapan wartawan pada Kamis (13/4) sore.

Disampaikan Harry, saat ini Pemerintah telah menetapkan jadwal cuti bersama libur Hari Raya Idul Fitri mulai 19 – 25 April 2023. Sehingga, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemko Banjarmasin, jangan memperpanjang cuti lebaran dari jadwal yang sudah ditetapkan.

“Kita tidak ingin pasca cuti bersama, akan terjadi kekosongan pelayanan terhadap masyarakat, disebabkan ASN tidak masuk kerja, karena masih cuti,” jelasnya

Lebih lanjut Politisi PAN DPRD Banjarmasin mengimbau, sebelum mudik hendaklah diperhatikan keselamatan rumah masing-masing, diantaranya melepaskan semua aliran listrik pada alat-alat elektronik seperti, TV, AC, dan kulkas. Selain itu untuk kompor gas juga sebaiknya dicopot selang gas, agar terhindar dari bahaya kebakaran.

“Tagline ‘Mudik Aman Berkesan’, semoga selamat sampai tujuan hingga kembali ke Banjarmasin,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta Pemerintah Kota Banjarmasin, dapat membeli lahan pertanian berkelanjutan setiap tahun.Hal itu disampaikan, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, kepada sejumlah wartawan, pada akhir pekan tadi.

Awan menjelaskan, saat ini keperluan beras sangat tinggi, terlebih harganya mengalami kenaikan khusus beras lokal. Dengan demikian pihaknya meminta Pemerintah Kota Banjarmasin, mulai sekarang dapat menganggarkan pembelian lahan pertanian berkelanjutan setiap tahun.

“Pemko bisa anggarkan beli lahan setiap tahun, seluas lima hektar,” katanya

Disampaikan Awan, kondisi sekarang ini untuk lahan pertanian keberlanjutan di Banjarmasin, dinilai tidak mencukupi khusus ketersediaan beras. Sehingga, sangat penting meningkatkan adanya lahan pertanian berkelanjutan tersebut.

“Kita minta dalam membeli lahan pertanian, hendaklah yang masih produktif, agar tidak dialihfungsi mendirikan bangunan,” ucapnya

Lebih lanjut Politisi PKS DPRD Banjarmasin ini menambahkan, dua wilayah masih potensial untuk menjadi lahan pertanian berkelanjutan yaitu di beberapa kawasan Kecamatan Banjarmasin Selatan dan sebagian wilayah Banjarmasin Timur. Pembelian lahan itu merupakan aset milik Pemerintah Kota, agar dapat dijaga dengan sebaik baiknya.

“Tiga kecamatan lain seperti Banjarmasin Utara, Tengah dan Barat, potensi menjadi lahan pertanian berkelanjutan telah berkurang, akibat tergerus pembangunan baik ruko, dan perumahan,” tutup Awan. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Walikota Banjarmasin beserta jajarannya melakukan, pembayaran zakat pada Ramadhan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Basnaz) Kota Banjarmasin.

Pembayaran zakat ini dilaksanakan, di Aula Kayuh Baimbai, Kantor Walikota Banjarmasin, Senin (10/4).

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, pembayaran zakat melalui Baznas ini merupakan arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo, Gubernur Kalimantan Selatan, hingga Walikota, serta Bupati.

“Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan pembayaran zakat pada Ramadhan ini, melalui Baznas Kota Banjarmasin,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menyerahkan, dana hibah sebesar Rp 1 M kepada Baznas Kota Banjarmasin.

“Dana hibah yang diberikan tersebut, untuk mendukung program yang telah ditetapkan oleh Baznas Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu.

Dana hibah, lanjutnya, untuk peningkatan pendapatan Baznas Kota Banjarmasin, yang nantinya untuk memberikan manfaat, untuk kepentingan umat di Kota Banjarmasin.

“Selain itu, Baznas juga memberikan bantuan, untuk kegiatan non APBD seperti pembenahan rumah tidak layak huni,” ujar Ibnu.

Selain melaksanakan kegiatan pembayaran zakat tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin juga menyerahkan, Bantuan Hibah secara simbolis Tahun Anggaran 2023. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Empat Komisi di DPRD Banjarmasin, secara serentak menggelar Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Banjarmasin tahun anggaran 2022.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Banjarmasin, Faisal Heriyadi, di sela-sela rapat mengatakan, untuk Komisi I telah digelar rapat dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banjarmasin, terkait mall pelayanan publik (MPP) sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kota dalam membangun, agar memberi kemudahkan masyarakat melakukan setiap urusan dalam bentuk pelayanan menjadi satu.

“MPP ini menjadi sentral bagi pelayanan masyarakat secara cepat,” katanya

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah mengatakan, pihaknya menggelar rapat bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terkait pencapaian target retribusi pasar, kemudian stok bahan pangan selama bulan Ramadhan dan menjelang hari raya idul Fitri.

“Selain dengan Disperindag, rapat tadi dengan BPKPAD dan DKPPP Banjarmasin, rencananya akan dilanjutkan pada Kamis 13 April 2023,” jelasnya

Selanjutnya, Komisi III DPRD Banjarmasin, menggelar dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan Komisi IV DPRD Banjarmasin bersama Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) dan Badan Penanggulangan Bencama Daerah (BPBD) Banjarmasin.

Untuk diketahui, DPRD kota Banjarmasin menggelar Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tahun 2022, bertempat di masing-masing ruang empat Komisi, pada Kamis (6/4). (NHF/RDM/RH)