Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Sungai Gatot Subroto mulai dikeruk Pemerintah Kota Banjarmasin, sejak Rabu (14/1) malam, hingga Kamis (15/1). Kegiatan ini di pantau langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Kadis PUPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah, serta Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin Syafiq Huwaida.

Yamin menyampaikan, bahwa pengerukan Sungai Gatot Subroto merupakan langkah konkret untuk memperbaiki aliran air, yang selama ini kerap menimbulkan genangan di lingkungan sekitar.

“Rabu malam kita melaksanakan pengerukan Sungai Gatot Subroto di kawasan Perumahan Perwira Menengah TNI AD,” ujar Yamin.

Pengerukan dilakukan di salah satu titik, yang sebelumnya sempat tergenang saat cuaca ekstrem, sehingga perlu segera ditangani.

“Pengerukan dilakukan sepanjang kurang lebih 400 meter, yang terbagi masing masing sekitar 200 meter di sisi kiri dan kanan sungai, dengan estimasi waktu pengerjaan selama setengah bulan mendatang,” ucap Yamin.

Dengan sistem pengerjaan dilakukan secara bertahap, satu minggu di sisi kiri dan satu minggu di sisi kanan, sehingga secara keseluruhan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar setengah bulan.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, mengungkapkan, bahwa Sungai Gatot Subroto menjadi prioritas karena memiliki lebar sungai yang cukup, sehingga memungkinkan penggunaan alat berat berkapasitas besar.

“Sungai Gatot ini cukup lebar sehingga memudahkan manuver alat berat. Kami menggunakan excavator BC 200 yang memiliki jangkauan lebih besar dibandingkan alat-alat kecil,” ungkapnya.

Suri menambahkan, bahwa keberadaan anak-anak sungai kecil di kawasan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses normalisasi.

“Tidak semua anak sungai bisa dimasuki alat berat. Ke depan, akan kita carikan solusi dengan membuat penampungan di lokasi yang cukup luas agar aliran sungai kecil dapat tertampung dan mengalir ke Sungai Gatot,” ujarnya.

Sedangkan, Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Syafiq Huwaida menyebutkan, bahwa pengerukan ini diharapkan dapat mereduksi genangan air di kawasan permukiman sekitar.

“Dengan pengerukan ini, kita harapkan genangan air di permukiman dapat lebih cepat masuk ke Sungai Gatot. Ini merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir yang terus kita lakukan,” ujarnya.

Syafiq juga menjelaskan bahwa saat ini Dinas PUPR mengoperasikan tiga unit alat berat yang secara bergilir dikerahkan ke sejumlah titik prioritas di Kota Banjarmasin.

“Dua alat menggunakan ban karet sebelumnya bekerja di Sungai HKSN depan Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara dan Sungai Melai di Jalan Pondok Kelapa. Saat ini kami juga telah bergerak ke kawasan Belitung. Pola pengerjaan terus berputar ke lokasi-lokasi prioritas yang memungkinkan alat berat masuk,” jelasnya. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin bersama Korem 101/Antasari, sepakati hibah lahan untuk kelanjutan proyek Jalan Veteran, dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), di ruang rapat Wali Kota Banjarmasin, Rabu (14/1).

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menjelaskan, dengan adanya perjanjian tersebut, maka kelanjutan proyek strategis di kawasan Jalan Veteran, dapat dipastikan.

“Kesepakatan ini menjadi titik krusial dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur, tata air, dan pengendalian banjir yang selama ini berdampak pada aktivitas masyarakat,” ungkap Yamin.

Bahwa revitalisasi Jalan Veteran ini, dirancang sebagai solusi jangka panjang, bukan sekadar penataan jalan.

“Kami berharap seluruh proses berjalan lancar, sehingga beberapa tahun yang akan datang pembangunan ini sudah selesai dan masyarakat bisa langsung menikmati dampaknya. Kawasan ini kami arahkan tidak hanya sebagai infrastruktur jalan, tetapi juga ruang penampungan air yang besar dan strategis untuk Kota Banjarmasin,” jelas Yamin.

Menurutnya, kawasan terdampak yang berada di sekitar proyek juga diproyeksikan menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir kota.

Dengan luasan lahan yang memadai, wilayah tersebut dinilai potensial sebagai referensi pengelolaan air terpadu di kawasan perkotaan.

Kesepakatan NPHD ini merupakan tindak lanjut dari permohonan hibah Pemerintah Kota Banjarmasin, atas sejumlah aset tanah dan bangunan milik Korem 101/Antasari yang berada di kawasan Jalan Veteran hingga sebagian Jalan Gatot Subroto.

Dalam perjanjian tersebut, tercatat enam item pekerjaan yang menjadi bagian dari kompensasi, antara lain revitalisasi Wisma Antasari di Jalan Lambung Mangkurat, rehabilitasi Kantor Koramil 1007-01 Banjarmasin Timur, serta perbaikan rumah dinas prajurit Koramil tipe 45/2, termasuk pekerjaan pendukung lainnya.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk kompromi yang menjaga kepentingan institusi pertahanan sekaligus memastikan pembangunan kota tetap berjalan.

“Perjanjian ini secara spesifik mengatur mekanisme penggantian aset milik Korem 101/Antasari yang terdampak dalam proyek revitalisasi, sekaligus membuka jalan bagi kelanjutan pembangunan tanpa hambatan hukum,” ucapnya.

Sementara itu, Komandan Korem 101/Antasari, Kolonel Inf Ilham Yunus mengatakan, bahwa TNI siap mendukung program pembangunan daerah sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Pada prinsipnya, kami mendukung program pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI, operasi militer selain perang memang menjadi bagian dari tugas kami, termasuk mendukung pembangunan,” ucap Ilham.

Ia menyebut, sejak awal proyek ini berjalan, Korem 101/Antasari telah menyatakan kesiapan untuk bersinergi.

“Apa yang kami usulkan dipenuhi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga ada kesepakatan dan hari ini NPHD bisa ditandatangani. Kita berharap seluruh pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah menjelaskan, bahwa NPHD menjadi payung hukum penting untuk melanjutkan berbagai proyek strategis, termasuk normalisasi sungai di kawasan Jalan Veteran.

“Hari ini kami menandatangani Perjanjian Hibah Daerah sebagai dasar penggantian aset Korem yang terdampak kegiatan pemerintah kota. Setelah ini, Korem dapat melanjutkan proses administrasi hingga ke Kodam dan kementerian terkait,” jelas Suri.

Ia menambahkan, kesepakatan ini juga menjadi sinyal positif bagi Balai Wilayah Sungai, untuk kembali melanjutkan pekerjaan yang sempat tertahan.

“Dengan adanya kesepakatan ini, kegiatan bisa berjalan paralel. Administrasi tetap diproses, sementara pekerjaan di lapangan dapat dilanjutkan sesuai ketentuan,” katanya.

Dari sisi kebijakan, proyek revitalisasi Jalan Veteran memiliki kekuatan pada solidnya koordinasi lintas lembaga serta kepastian hukum yang diberikan melalui NPHD.

Hal ini memperkecil potensi konflik aset dan mempercepat realisasi pembangunan, dimana hal ini penting untuk sistem pengendalian banjir dan peningkatan kualitas ruang kota.

Dengan ditandatanganinya NPHD ini, Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang terukur dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin mengimbau masyarakat, khususnya warga Banjarmasin Timur, untuk memanfaatkan posko kesehatan yang telah disiapkan di RT 7, tepatnya di Mushalla Darul Amin, sebagai upaya penanganan dampak kesehatan akibat banjir.

Anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin, Feri Hidayat, baru-baru tadi mengatakan, posko kesehatan tersebut dibuka selama banjir masih terjadi. Warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat banjir, dipersilakan datang langsung ke posko tanpa harus menunggu petugas mendatangi rumah masing-masing.

“Curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan genangan banjir meluas di sejumlah kawasan, khususnya di Banjarmasin Timur. Karena itu, posko kesehatan ini kami siapkan agar warga bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat,” ujarnya

Feri menjelaskan, pelayanan kesehatan dipusatkan di satu lokasi, agar penanganan lebih efektif dan terkoordinasi. Posko tersebut juga didukung tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Selain pelayanan kesehatan, pihaknya turut menyiapkan langkah evakuasi bagi warga yang terdampak banjir secara serius dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Semoga langkah ini dapat diikuti anggota DPRD Banjarmasin lainnya di wilayah Banjarmasin Timur, sehingga penanganan dampak banjir dapat dilakukan secara merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat terdampak,” pungkasnya (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Puluhan sekolah di Kota Banjarmasin terdampak banjir rob, yang kembali melanda sejumlah wilayah di kota seribu sungai ini, dalam beberapa hari terakhir.

Menyikapi kondisi ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ryan Utama mengatakan, pihaknya sudah turun langsung ke lapangan untuk meninjau, sekaligus mendata kerusakan sarana dan prasarana sekolah yang terendam banjir.

“Pendataan ini dilakukan atas permintaan langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ungkap Ryan, kepada sejumlah wartawan, Rabu (8/1).

Data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyaluran bantuan bagi sekolah-sekolah yang terdampak.

“Kerusakan sarana prasarana dan peralatan sekolah akibat banjir ini diminta untuk didata. Harapannya, data tersebut bisa menjadi dasar pemberian bantuan dari Kemendikdasmen,” ujar Ryan.

Selain sebagai bahan pengajuan bantuan, hasil pendataan juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Banjarmasin ke depan.

Terutama, bagi sekolah sekolah yang berada di bantaran sungai atau memiliki sistem drainase yang kurang memadai.

“Sekolah yang berada di wilayah rawan banjir tentu menjadi perhatian khusus. Ini menjadi evaluasi kami untuk perbaikan ke depannya,” ucap Ryan.

Ia juga menyampaikan, kondisi banjir di masing masing sekolah bervariasi, mulai dari genangan sedang, banjir cukup tinggi hingga air yang sudah memasuki ruang kelas.

Selain itu, terdapat pula sekolah yang mengalami genangan air dengan kondisi surut pasang dan lambat mengering.

“Kondisi banjir ini dinamis, datanya terus bergerak. Kami juga meminta para guru untuk mengisi Google Form terkait kondisi terkini sekolah mereka,” tutur Ryan.

Sekolah sekolah yang paling banyak terdampak berada di Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kecamatan Banjarmasin Selatan. Meski ada beberapa sekolah di Kecamatan Banjarmasin Barat dan Utara juga terdampak, hanya saja jumlahnya tidak sebanyak dua wilayah tersebut.

Pendataan sekolah terdampak banjir rob dilakukan di SMP serta SD di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan data sementara, tercatat sekitar 26 SD dan 19 SMP terendam banjir. Sedangkan pendataan terhadap satuan pendidikan PAUD masih terus diperbarui.

Dalam kesempatan tersebut, Ryan juga meminta, pengawasan lebih ketat dari orang tua siswa terdampak banjir, yang saat ini mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

“Permintaan ini disampaikan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, mengingat saat ini, banyak sekolah yang terdampak banjir parah hingga terpaksa dilaksanakan penyesuaian Kegiatan Belajar Mengajar – KBM, dengan Pembelajaran Jarak Jauh,” ungkapnya.

Kondisi ini memaksa para siswa lebih banyak berada di rumah, sehingga pengawasan dari sekolah langsung menjadi berkurang.

“Karena itu Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin meminta pengawasan lebih ketat dari orang tua siswa, karena siswa saat ini lebih banyak berada di rumah,” ucapnya.

Orang tua siswa diminta untuk selalu mengawasi anaknya saat bermain, Terutama di daerah genangan dan daerah tepian sungai yang terjadinya arus air pasang agar selalu berhati-hati. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, menetapkan status siaga banjir rob, di seluruh Puskesmas.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Muhammad Ramadhan menyampaikan, tim kesehatan telah terjun ke lapangan dengan mendatangi langsung para korban terdampak banjir rob, salah satunya di kawasan Pekapuran Raya, serta di kawasan Sungai Lulut.

“Petugas kesehatan melayani semua warga yang terdampak banjir rob,” ungkap Ramadhan, kepada sejumlah wartawan, Selasa (6/1).

Selain itu Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah membuka posko bersama.

“Saat ini sudah terdapat warga yang telah mendatangi posko kesehatan yang ada di Kelurahan Sungai Lulut serta Pekapuran Raya,” ucap Ramadhan.

Selain itu, lanjut Ramadhan, pada siaga banjir rob ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin melakukan jemput bola, mendatangi warga yang mulai terserang sejumlah penyakit.

Dengan penyakit yang diderita korban banjir rob, sebagian besar adalah penyakit kulit, dan tidak ditemukan penyakit yang berbahaya.

“Sampai saat ini warga terdampak banjir hampir rata rata menderita penyakit kulit saja, dan telah mendapat pengobatan,” tutur Ramadhan.

Sedangkan, untuk penyakit berat seperti leptospirosis atau demam akibat kencing tikus, tidak ditemukan hingga saat ini.

Untuk pelayanan kesehatan warga terdampak banjir, Dinas Kesehatan menurunkan Tim Krisis Puskesmas Pekapuran Raya, Pelayanan bertempat di Kelurahan Pekapuran Raya RT 036. Dengan jumlah warga terdampak, sebanyak 119 KK, serta 112 Rumah.

Pos kesehatan lainnya, berada di Pemurus Dalam, Sungai Lulut, serta di Puskesmas 9 November. (SRI/ RIW/RH)

BANJARMASIN – Wali Kota meminta kepada seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk cepat menjalankan program Tahun Anggaran 2026.

Permintaan tersebut, disampaikan saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD), di Aula Kayuh Baimbai, Selasa (6/1).

“Penyerahan DPA-SKPD ini bukan sekadar formalitas, melainkan penanda dimulainya tanggung jawab nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan publik,” ungkap Yamin.

Yamin menegaskan, sejak DPA diserahkan, maka tidak ada lagi alasan bagi SKPD untuk menunda program. Seluruh rencana yang telah disusun harus segera diterjemahkan menjadi kerja lapangan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dengan diserahkannya DPA hari ini, seluruh SKPD wajib segera bekerja, mempercepat pelaksanaan program, dan memastikan anggaran terserap secara optimal, efektif, serta tepat sasaran,” ucapnya.

Menurut Yamin, tantangan utama pemerintah daerah bukan lagi soal besar kecilnya anggaran, tetapi soal kualitas kinerja belanja daerah Tahun 2026.

“Kepada seluruh jajaran SKPD, harus bisa menjadi momentum perubahan pola pikir dari sekadar mengejar serapan dan menghabiskan anggaran, namun memastikan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Karena, tegas Yamin, disetiap rupiah yang dikelola harus memberi dampak nyata. Anggaran hadir dalam bentuk infrastruktur yang layak, layanan publik yang membaik, pengurangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi daerah.

“Kami menekankan lima poin utama yang wajib dijalankan SKPD, mulai dari penguatan perencanaan, fokus pada program prioritas, disiplin administrasi, menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun, hingga transparansi dan akuntabilitas anggaran,” jelas Yamin.

Dalam kesempatan yang sama, Pemko Banjarmasin juga memberikan penghargaan kepada SKPD serta pengelola keuangan dan barang milik daerah dengan kinerja terbaik. Langkah ini dinilai sebagai strategi membangun budaya kompetisi sehat di lingkungan birokrasi.

“Ini adalah motivasi agar seluruh ASN meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja program,” ujar Yamin.

Ia berharap apresiasi tersebut mampu menjadi pemicu bagi SKPD lain untuk berbenah, sekaligus memperkecil celah pemborosan dan kebocoran anggaran.

“Saya berpesan agar seluruh pengguna anggaran selalu berhati hati dan mencegah kebocoran APBD. Mari bekerja keras, cerdas, mawas, tuntas, dan ikhlas,” tutup Yamin.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edi Wibowo menyampaikan, secara administratif seluruh SKPD sudah siap melaksanakan program.

“Terhitung mulai hari ini, semua kegiatan sudah bisa berjalan. Dengan DPA di tangan, pelaksanaan program sudah otomatis dapat dilaksanakan. Ini bagian dari komitmen akuntabilitas dan transparansi,” ucap Edi. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani, meninjau sekaligus memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Sabtu (3/1) pagi.

Peninjauan difokuskan di RT 08 RW 01 Sungai Lulut Dalam, yang saat ini kondisinya hampir terendam. Ketinggian air bahkan telah mencapai hampir setengah lutut orang dewasa akibat kombinasi air pasang sungai, dan curah hujan yang masih sangat tinggi.

Yamin menjelaskan, bahwa wilayah Kelurahan Sungai Lulut memiliki sedikitnya lima sungai yang saling terhubung. Sungai Lulut sendiri berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar, sehingga penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas daerah.

“Kita berharap ke depan ada kolaborasi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Banjar, terutama dalam upaya normalisasi dan perbaikan aliran sungai,” ujarnya.

Ia menambahkan, normalisasi dan revitalisasi sungai diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dan tidak dilakukan pada musim hujan atau saat air pasang, melainkan pada musim kemarau agar hasilnya lebih optimal.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi yang dialami warga. Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus berkoordinasi. Tadi kami juga telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Balai Wilayah Sungai agar dapat melihat langsung kondisi warga di RT 08 Sungai Lulut,” lanjutnya.

Selain normalisasi sungai, Yamin menilai perlunya pembangunan saluran drainase multifungsi, yang tidak hanya berfungsi sebagai aliran air, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai akses jalan bagi warga, baik pejalan kaki maupun kendaraan roda dua, dengan sistem saluran tertutup.

Kemudian Yamin juga mengimbau masyarakat, khususnya warga yang bermukim di bantaran sungai, agar tidak memperluas bangunan hingga melewati batas sempadan sungai.

“Kalau bangunan terus menjorok ke sungai, mungkin rumahnya terasa lebih luas, tapi dampaknya mengganggu aliran sungai dan merugikan masyarakat secara luas. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah tanggap darurat, sebuah mushola dengan posisi lebih tinggi, sementara dijadikan tempat evakuasi warga, yang terhubung langsung dengan RT setempat. Warga yang terdampak kemungkinan akan bertahan di lokasi tersebut selama air masih pasang.

“Saya bersama jajaran akan mulai mengeruk dan normalisasi sungai disaat musim kemarau yang akan datang, agar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi,” tutup Yamin.

Di kesempatan yang sama, Kalak BPBD Kota Banjarmasin, Husni Thamrin menyebut Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, merupakan wilayah garda terdepan perbatasan yang paling awal menerima dampak banjir kiriman dari wilayah Martapura.

“Kondisi ini membuat Sungai Lulut menjadi titik krusial karena limpasan air dari daerah hulu dipastikan akan mengalir ke kawasan ini, bahkan berpotensi berdampak hingga Pemurus Baru, Jalan Pramuka,” kata Husni.

Menurutnya, persoalan banjir di Sungai Lulut tidak dapat ditangani Pemerintah Kota Banjarmasin secara mandiri. Diperlukan kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor, mengingat sungai merupakan wilayah bersama yang tidak dibatasi administrasi pemerintahan.

“Hal Penting yaitu kerja sama dengan pemerintah kabupaten sekitar, termasuk Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Tanah Laut, dan Barito Kuala, melalui forum kerja sama Banjar Bakula,” lanjutnya.

Kalak BPBD juga menyampaikan bahwa Wali Kota Banjarmasin telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah III, guna memfokuskan perhatian pada sungai – sungai yang setiap tahun menjadi langganan banjir, khususnya Sungai Lulut.

“Penanganan ke depan diarahkan pada perencanaan yang lebih matang seperti arahan wali kota, dengan pelaksanaan normalisasi sungai dan pembenahan drainase dilakukan saat musim kemarau, agar kesiapsiagaan saat musim hujan dapat lebih optimal,” tutupnya.

Terkait kondisi di lapangan, BPBD Kota Banjarmasin telah melakukan evakuasi warga secara situasional, terutama pada malam hari saat ketinggian air meningkat signifikan dan berpotensi membahayakan.

Sebanyak 15 kepala keluarga dengan total 39 jiwa dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Selain itu, bantuan logistik juga disalurkan kepada warga terdampak, serta rencana pendirian dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa genangan.

Selain bantuan logistik, dukungan juga datang dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III berupa bantuan 2 buah perahu yang diserahkan untuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kelurahan Sungai lulut. Bantuan tersebut diperuntukkan sebagai sarana pendukung evakuasi dan mobilitas warga saat terjadi banjir, khususnya di wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.

Perahu ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat peran FPRB dalam penanganan darurat bencana banjir di Kelurahan Sungai Lulut, sekaligus menjadi bagian dari sinergi lintas sektor dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kota Banjarmasin.

Turut hadir Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, Plt Camat Banjarmasin Timur serta jajaran terkait lainnya. (PEMKO.BJM-SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Survey salah satu media cetak nasional menyebutkan, Banjarmasin masuk dalam 10 besar kota kesepian di tanah air.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Muhammad Ramadhan menjelaskan, Kota Banjarmasin mendapatkan peringkat 9 untuk predikat Kota Kesepian oleh Litbang Kompas.

“Predikat tersebut menggunakan 12 variabel struktur, yang artinya diukur adalah kondisi yang berpotensi memicu kesepian, bukan perasaan warganya satu persatu,” ungkap Ramadhan, Jumat (2/1).

Dikatakan Ramadhan, dalam konteks tersebut kesepian perlu dipahami sebagai dampak jangka panjang dari sistem sosial yang kurang mendukung terbentuknya relasi yang sehat, baik di ruang publik maupun di dalam keluarga.

“Oleh karena itu, upaya penanganan tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik kota, tetapi juga memerlukan penguat relasi sosial sejak unit terkecil, yaitu keluarga,” ujar Ramadhan.

Fenomena Kota Paling Kesepian ini bukan disebabkan satu faktor tunggal, melainkan akumulasi faktor struktural dan relasional. Antara lain, perubahan struktur keluarga, meningkatnya rumah tangga tunggal, pernikahan jarak jauh, lansia yang tinggal sendiri, urbanisasi dan mobilitas tinggi, anak muda merantau, jejaring sosial keluarga terputus, serta minimnya ruang interaksi sosial yang berkualitas.

“Selain itu, ruang publik terbatas dan interaksi sosial bergeser ke ruang privat atau digital,” ucap Ramadhan lagi.

Pola pengasuhan yang kurang responsif secara emosional, pengabaian emosional dalam keluarga, meskipun tanpa kekerasan fisik, menyebabkan anak tumbuh dengan ketebalan relasi yang lemah, kesulitan membangun kelekatan sosial, dan rentan kesepian di usia dewasa.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa kesepian merupakan dampak jangka panjang dari relasi sosial yang rapuh dalam keluarga,” ungkap Ramadhan lagi.

Karena itu, tutur Ramadhan, masyarakat dan keluarga memegang peran kunci sebagai garda terdepan pencegahan kesepian tersebut.

“Salah satu yang harus dibenahi dalam keluarga agar tidak kesepian, yaitu, dengan pengasuhan berbasis kehadiran emosional, orangtua tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mendengar, memvalidasi emosi, dan membangun komunikasi yang aman dengan anak,” ucap Ramadhan.

Kesadaran bahwa pengabaian emosional adalah risiko serius. Seperti, tidak ada kekerasan fisik selalu berarti anak aman secara psikologis.

“Menghidupkan kembali fungsi sosial keluarga dan komunitas interaksi lintas generasi, saling mengerti tetangga, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial,” ujar Ramadhan.

Selain itu, tambahnya, pendidikan emosi sejak dini juga sangat penting, agar anak dapat mengenali perasaan, menyampaikan kebutuhan, dan membangun relasi sehat.

“Keluarga yang sehat secara emosional melahirkan individu yang mampu membangun koneksi sosial di masyarakat,” tutup Ramadhan. (SRI/RIW/RH)