Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin, terus berupaya untuk meningkatkan layanan kesehatan gratis, melalui pemberian bantuan iuran BPJS kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu.

Plt Kepala Dinas Kesehatan, Muhammad Ramadhan mengatakan, sampai saat ini Dinsos Kota Banjarmasin membuka pendaftaran untuk program BPJS kesehatan gratis tersebut.

“Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin memberikan pelayanan gratis bagi seluruh warga, berdasarkan data dari Dinas Sosial,” ungkap Ramadhan, Rabu (28/1).

Namun, lanjutnya, bagi warga yang memiliki KTP Kota Banjarmasin, dipastikan mendapatkan pelayanan gratis di puskesmas.

“Meski warga tersebut tidak terdaftar sebagai anggota BPJS, namun masih mendapatkan layanan kesehatan gratis di puskesmas,” ucapnya.

Sedangkan, untuk layanan rujukan ke rumah sakit Sultan Suriansyah, asalkan warga miskin tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), maka tetap mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

“Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, mengusulkan penerima bantuan iuran (PBI) kesehatan, pada tanggal 10 setiap bulannya,” ungkap Ramadhan lagi.

Usulan tersebut, merupakan penambahan warga penerima bantuan iuran BPJS. Dimana jumlah penerima juga tidak dibatasi.

“Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin siap memberikan pelayanan sesuai dengan data yang masuk, jika terdapat warga yang dinyatakan mampu berdasarkan verifikasi dan validasi dari Dinas Sosial atau tidak sesuai dengan kriteria, maka warga tersebut harus membayar iuran BPJS secara mandiri,” ucap Ramadhan.

Sementara itu, Kepala Dinsos Banjarmasin Nuryadi mengatakan, pendaftaran program BPJS Kesehatan gratis ini bisa dilakukan di 42 kelurahan.

Tahapannya mulai dari rekomendasi RT atau kelurahan setempat untuk mengantongi Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM), kemudian persyaratan itu secara kolektif diserahkan ke kecamatan, yang selanjutnya diserahkan ke Dinas sosial sebelum tanggal 10 setiap bulan.

“Berkas yang masuk semua akan kami periksa dan kami survei langsung ke rumah calon penerima bantuan BPJS PBI oleh Dinas Sosial langsung,” ungkap Nuryadi.

Berkas yang dapat diverifikasi ke lapangan juga mengacu pada indikator Kementrian Sosial. Tingkatan ekonomi yang sesuai kriteria untuk menjadi PBI BPJS Kesehatan gratis, yakni desil 1 sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 rentan miskin, dan desil 5 menengah ke bawah (pas-pasan).

“Sebelum tanggal 10 itu agar bulan berikutnya BPJS bisa diaktifkan lagi,” ucap Nuryadi. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, memfasilitasi akses bagi siswa SMA dan SMK untuk memperoleh beasiswa perkuliahan luar negeri. Fasilitasi ini difokuskan pada penyediaan informasi, seleksi, serta pendampingan agar siswa memenuhi persyaratan.

Program tersebut diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, dengan Yayasan Agungkan Guru Indonesia (Y.AGI) dan Binawan Foundation, yang terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Penandatanganan dilakukan saat pembukaan Rapat Koordinasi Persiapan Beasiswa Perkuliahan Luar Negeri di Banjarmasin, Selasa (27/1).

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel, Ariadi Noor menyebut, program ini menjadi langkah awal yang sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Selatan, menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.

“Ini sejalan dengan visi misi Pak Gubernur menghadirkan SDM yang berkualitas yang bisa bersaing global,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini masih bersifat percontohan dan diharapkan dapat dikembangkan ke lebih banyak negara.

“Hari ini pilot project. Mudah-mudahan sukses dan ke depan bisa dikembangkan ke beberapa negara, bukan hanya China dan Singapura,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kalsel Galuh Tantri Narindra menegaskan, bahwa Pemprov Kalsel tidak memberikan beasiswa secara langsung, melainkan memfasilitasi agar siswa memiliki peluang mendapatkan beasiswa dari luar negeri.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memfasilitasi bagaimana anak-anak mendapatkan beasiswa dari negara lain. Saat ini yang mahal itu adalah informasi,” jelasnya.

Menurut Galuh Tantri, fasilitasi ini juga bertujuan memastikan keamanan dan kesiapan siswa sebelum berangkat.

“Kami juga tidak menginginkan mengirimkan anak terus terjadi apa-apa. Karena itu, ada yayasan yang membantu menyeleksi anak-anak yang memiliki kapasitas dan sesuai dengan persyaratan beasiswa,” ujarnya.

Pada tahap awal tahun 2026, Pemprov Kalsel menyiapkan alokasi anggaran untuk memfasilitasi 150 siswa, masing-masing 75 orang untuk peluang beasiswa ke Singapura dan 75 orang ke China.

“Kita pilot project dulu di tahun 2026. Alokasinya ke Singapura 75, ke China 75. Tapi ini alokasi anggaran, bukan berarti semuanya pasti lulus,” jelasnya.

Ia menyebutkan, dana yang disiapkan berkisar Rp30-40 juta per siswa, yang digunakan untuk pelatihan dan pendampingan agar siswa mampu lolos seleksi perguruan tinggi luar negeri.

“Fasilitasinya untuk membayar pelatihan agar anak-anak bisa lulus dan diterima di kampus luar negeri,” katanya.

Program ini menyasar lulusan baru SMA dan SMK. Seleksi awal akan dilakukan melalui sekolah, dilanjutkan dengan pembinaan dan pendampingan secara bertahap.

“Ini hanya awalan. Perjalanannya masih panjang, tapi mudah-mudahan bisa berhasil,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarmasin — Sungai Guring, selama bertahun – tahun menjadi saksi bagaimana pertumbuhan kota tidak selalu sejalan dengan daya dukung lingkungan. Aliran air yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan justru menyempit oleh bangunan, tersumbat sampah, dan memicu genangan saat hujan datang. Kondisi inilah yang mendorong jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin turun langsung ke lapangan, Senin (26/1).

Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar aksi gotong royong pembersihan Sungai Guring di kawasan Jalan Prona 3 Lokasi II. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Wakil Wali Kota Ananda, serta diikuti lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), aparatur kecamatan dan kelurahan, hingga masyarakat setempat.

Bukan sekadar kerja bakti, aksi ini juga disertai langkah tegas berupa pembongkaran bangunan milik pemerintah yang berdiri di atas badan sungai, sebagai bentuk keteladanan sekaligus pesan bahwa penataan lingkungan dimulai dari pemerintah itu sendiri.

“Sungai adalah urat nadi kehidupan masyarakat kita. Kalau sungai dibiarkan rusak, maka dampaknya bukan hanya hari ini, tapi juga masa depan anak cucu kita. Karena itu sungai harus kita jaga bersama,” tegas Yamin.

Wali Kota menegaskan, bahwa pembersihan Sungai Guring merupakan bagian dari upaya jangka panjang menata kembali wajah Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai.

Sungai tidak lagi dipandang sebagai bagian belakang permukiman, melainkan sebagai ruang hidup yang menentukan kualitas kota secara keseluruhan.

Menurut Yamin, membangun di atas badan sungai memang kerap dianggap solusi praktis bagi sebagian warga, namun dalam jangka panjang justru memperbesar risiko banjir dan merugikan masyarakat luas.

“Nyaman bagi satu rumah, tetapi berdampak bagi satu kota. Itu yang harus kita sadari bersama. Karena itu kami mengajak masyarakat menaati aturan sempadan sungai demi kepentingan bersama,” tekannya lagi.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga, atas potensi terganggunya aktivitas selama kegiatan berlangsung, sembari mengapresiasi dukungan RT, RW, dan masyarakat yang ikut terlibat dalam aksi tersebut.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah menjelaskan, bahwa Sungai Guring merupakan salah satu titik yang membutuhkan penanganan serius karena banyaknya sumbatan dan penyempitan aliran.

“Hari ini kita bekerja bersama. Ada PUPR, Damkar, BPBD, Satpol PP, Dishub, serta unsur kelurahan dan kecamatan. Kita angkat sumbatan dan membuka aliran agar kapasitas sungai kembali optimal,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa pemerintah saat ini masih mengedepankan pendekatan persuasif terhadap warga yang bangunannya berada di atas badan sungai.

“Saat ini masih tahap sosialisasi. Warga diberi pemahaman dan waktu untuk membongkar secara mandiri. Langkah ini penting agar proses normalisasi sungai bisa berjalan dan genangan air dapat dikurangi,” kata Suri.

Dari sisi masyarakat, langkah pemerintah ini mendapat sambutan positif. Ketua RT 25, Abdul Rasyid, menyebut kehadiran langsung Wali Kota dan jajaran SKPD sebagai bentuk kepemimpinan yang dirasakan langsung oleh warga.

“Kami merasa diperhatikan. Baru kali ini gotong royong seperti ini, semua turun langsung. Harapan kami, ke depan banjir berkurang dan lingkungan kami lebih tertata,” ucapnya.

Ia berharap kegiatan tersebut menjadi awal perubahan pola hidup masyarakat, khususnya dalam menjaga kebersihan sungai dan tidak lagi membangun di atas aliran air.

Aksi di Sungai Guring mencerminkan perubahan pendekatan pembangunan Kota Banjarmasin yaitu dari reaktif menjadi lebih preventif dan kolaboratif. Pemerintah tidak hanya membersihkan, tetapi juga membuka ruang dialog dengan warga, menyiapkan penataan lanjutan, dan membangun kesadaran bahwa sungai adalah aset bersama, termasuk sungai Guring yang coba dikembalikan fungsinya sebagai sumber kehidupan. (PEMKOBANJARMASIN-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, bersama dengan Gubernur Kalimantan Selatan, yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinansyah, secara resmi melakukan Kick-Off Festival ANTASARI 2026, sebagai wujud komitmen Bank Indonesia memperluas akseptasi pembayaran digital serta memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan instansi vertikal, Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), serta mitra strategis terkait.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi menegaskan, bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

“Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi sekaligus mendorong efisiensi ekonomi,” jelasnya dalam sambutan yang dibacakan pass Kick Off Festival Antasari 2026, di mal terbesar di Banjarmasin, Sabtu (24/1).

Sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, maka menurut Fajar, Bank Indonesia terus memperkuat sistem pembayaran yang terintegrasi, interoperable, dan saling terhubung untuk menjawab dinamika ekonomi yang semakin cepat.

Di Kalimantan Selatan, komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, PJP, dan mitra strategis dalam mendorong perluasan akseptasi QRIS.

“Sinergi ini menjadi kunci percepatan ekonomi digital yang inklusif, merata, dan berdampak nyata bagi masyarakat Banua,” tambahnya.

Capaian digitalisasi daerah menunjukkan hasil yang solid. Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2025, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan, telah berada pada kategori Pemda Digital.

“Prestasi ini diperkuat dengan raihan Kabupaten Tanah Laut sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Kabupaten Wilayah Kalimantan pada Championship TP2DD 2025,” jelasnya.

Dari sisi transaksi ritel, hingga November 2025 tercatat sekitar 524 ribu merchant QRIS dengan jumlah pengguna mencapai sekitar 790 ribu orang.

Sepanjang Januari–November 2025, volume transaksi QRIS di Kalimantan Selatan menembus sekitar 59 juta transaksi, mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran non-tunai.

Festival ANTASARI 2026 yang merupakan penyelenggaraan ke-6 sejak tahun 2021, akan berlangsung sepanjang Januari hingga Desember 2026.

“Festival ini dirancang sebagai satu rangkaian kegiatan yang utuh dan berkesinambungan, bukan kegiatan yang berdiri sendiri, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara konsisten sepanjang tahun,” tegasnya.

Rangkaian kegiatannya mencakup kompetisi bagi PJP dan TP2DD, Banua QRIStival yang memadukan edukasi, promosi, dan hiburan, QRIS Jelajah Indonesia, serta Pekan QRIS Nasional yang diselenggarakan bertepatan dengan HUT RI.

Seluruh rangkaian Festival ANTASARI 2026 akan ditutup pada akhir tahun dengan pemberian apresiasi sebagai bentuk pengakuan atas proses, kolaborasi, dan kontribusi seluruh pihak dalam mendorong transformasi perekonomian Kalimantan Selatan yang semakin berdaya tahan, berdaya saing, dan semakin digital.

Bank Indonesia menegaskan bahwa akselerasi pembayaran digital akan terus berjalan beriringan dengan penguatan sistem pembayaran tunai. Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang Rupiah yang cukup, layak edar, dan tepat waktu melalui program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026 yang dilaksanakan pada Februari 2026.

“Melalui Festival ANTASARI 2026, Bank Indonesia mendorong sinergi berkelanjutan untuk memperkuat literasi digital, inklusi keuangan, serta daya saing ekonomi Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Festival ini diharapkan menjadi motor penggerak transformasi ekonomi digital Banua yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. (BIKalsel-RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih, kepada produser, sutradara, pemain, serta seluruh kru atas kerja kerasnya, menghadirkan film Kuyank yang mengangkat kekayaan budaya lokal Banua.

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, pada kegiatan gala premiere film Kuyank yang digelar di Banjarmasin, Sabtu (24/1) malam.

Dalam sambutannya, Miftahul Chair menyampaikan harapan, agar film Kuyank tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu menghadirkan cerita lokal yang sarat dengan pesan dan nilai budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Film ini syutingnya di wilayah Kalimantan Selatan. Hal tersebut tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita semua, karena Banua tidak hanya menjadi latar cerita, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas film ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, film bukan sekadar tontonan hiburan, melainkan media yang sangat kuat dalam menyampaikan pesan, nilai, sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada khalayak luas. Dengan menjadikan Kalimantan Selatan sebagai lokasi syuting, film Kuyank dinilai turut mempromosikan keindahan alam, kekayaan budaya, serta kehidupan masyarakat Banua kepada masyarakat Indonesia secara lebih luas.

Ia juga menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung pengembangan industri kreatif, termasuk perfilman, karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan gala premiere film juga dinilai sebagai bagian dari promosi daerah yang strategis.

“Melalui film Kuyank, kami berharap dapat memberikan inspirasi, khususnya bagi generasi muda Kalimantan Selatan, bahwa berkarya di bidang perfilman merupakan peluang yang nyata,” tambahnya.

Lebih lanjut, Miftahul Chair mendorong generasi muda, untuk tidak ragu bermimpi dan berkreasi, mengingat Kalimantan Selatan memiliki banyak cerita, potensi, serta nilai lokal yang layak diangkat ke layar lebar.

Ia juga berpesan kepada para pelaku industri film, agar terus berkarya dengan semangat, menjaga kualitas, serta menghadirkan karya – karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa pesan positif bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah akan terus mendorong kolaborasi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif di Banua,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – RSGM Gusti Hasan Aman, menguatkan Komitmennya, untuk penguatan tata kelola dan pelayanan kesehatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan lima Indikator Kinerja Utama (IKU), meliputi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), inovasi pelayanan publik, peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Indeks Pelayanan Publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) GHA, drg. Mashuda,
menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang profesional, aman, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan RSGM GHA dalam meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat, mutu layanan kesehatan, serta keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

“Penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi juga kebutuhan masyarakat. RSGM GHA berkomitmen menghadirkan layanan yang semakin responsif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya akhir pekan tadi.

Disampaikan drg, Mashuda, berbagai program strategis RSGM GHA turut diselaraskan dengan 10 Janji Gubernur. Diantaranya mendukung Universal Health Coverage (UHC) melalui bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan tokoh agama, serta berkontribusi dalam penurunan angka stunting melalui edukasi dan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut secara promotif, preventif, hingga kuratif.

“RSGM GHA juga berperan aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan kesehatan, dengan menyediakan dukungan sarana dan wahana praktik bagi mahasiswa kedokteran gigi (coass), sekaligus mendorong Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagai bagian dari upaya preventif di bidang kesehatan,” jelasnya.

Lebih lanjut drg. Mashuda menambahkan, memasuki tahun 2026, RSGM GHA memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada program prioritas dengan pagu anggaran terbesar, seperti kerja sama melalui MOU, Promosi Kesehatan (Promkes), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta Bakti Sosial, yang disusun selaras dengan arah kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

“Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan kinerja internal, RSGM GHA optimistis dapat terus menghadirkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, demi mendukung peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh,” pungkasnya. (RSGMKALSEL-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran iuran BPJS warga miskin, yang terhapus pada awal tahun ini akibat adanya penyesuaian data penerima BPJS.

Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo menjelaskan, untuk anggaran tersebut telah tersedia, dan akan dicairkan pada anggaran perubahan mendatang.

“Pada dasarnya kami dari Pemerintah Kota Banjarmasin siap, untuk anggaran tersebut,” ungkap Edy, kepada sejumlah wartawan, Jumat (23/1).

Dikatakan Edy, sebenarnya Pemerintah Kota Banjarmasin tidak mengurangi penerima bantuan BPJS Kesehatan untuk warga kurang mampu tersebut.

“Pemerintah Kota Banjarmasin hanya melakukan verifikasi data penerima saja, yang secara teknis prosesnya ada pada Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin,” ucap Edy.

Sedangkan BPKPAD Kota Banjarmasin, lanjut Edy, telah mengalokasikan anggaran tersebut, pada APBD Perubahan.

“Semua warga yang benar benar masuk dalam kategori miskin akan di cover BPJS Kesehatannya,” ujar Edy.

Sedangkan, untuk angka pasti dari penerima BPJS kesehatan tersebut, pihaknya masih menunggu dari Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

“Namun pada dasarnya kami siap, untuk anggaran tersebut,” ucap Edy.

Untuk solusi saat ini, sudah tertanggulangin selama 9 bulan mendatang.

“Yang artinya dari Januari hingga sembilan bulan kedepan sudah dapat diatasi,” ungkap Edy lagi.

Sedangkan, untuk langkah lainnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, apabila diperlukan mendesak maka dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga.

“Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan visi dan misi yakni maju sejahtera, akan terus memerhatikan kesehatan bagi masyarakatnya,” ucap Edy.

Saat ini, Dinas Sosial Kota Banjarmasin telah melakukan verifikasi data BPJS Kesehatan untuk warga miskin, yang sempat terhapus. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Kalimantan Selatan, tetap berkomitmen memaksimalkan pelaksanaan program seni dan budaya pada tahun anggaran 2026, meskipun terkena imbas kebijakan efisiensi anggaran.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Galuh Tantri Narindra, diwakili Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi, Suharyanti, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/1/).

Suharyanti menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan sejak Februari 2026, memang berdampak pada sejumlah kegiatan, namun agenda-agenda tahunan yang menjadi program rutin tetap dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejumlah kegiatan seni dan budaya yang dipastikan tetap berjalan pada tahun 2026, di antaranya pergelaran tari dalam rangka Hari Tari Dunia, Pesona Seni Ramadan, pertunjukan tari kolosal dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, serta Karasmin Banua Seribu Sungai yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi provinsi dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Efisiensi anggaran memang berdampak pada beberapa kegiatan, namun untuk event – event tahunan tetap kita laksanakan dengan memaksimalkan anggaran yang ada,” ujarnya.

Yanti menyampaikan, untuk Festival Seni Budaya Banjar tetap akan dilaksanakan pada tahun 2026, dengan konsep yang berbeda dibanding tahun sebelumnya. Meski mengalami pembaruan konsep, festival tersebut tetap mengusung seni tradisi daerah sebagai identitas utama budaya Banjar.

“Konsepnya akan kita kemas berbeda, namun tetap mengangkat seni tradisi daerah sebagai ciri khas,” jelasnya.

Lebih lanjut Suharyanti menambahkan, tahun 2026, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan juga mendapatkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kebudayaan sebesar Rp3 M meningkat dari Rp2 M pada tahun sebelumnya.

Melalui dukungan dana tersebut, UPTD Taman Budaya Kalsel akan melaksanakan program baru yakni Manajemen Talenta Nasional, yang merupakan program wajib bagi seluruh Taman Budaya di Indonesia.

Program ini bertujuan untuk menjaring, membina, dan mengembangkan potensi talenta seni daerah agar dapat menjadi profesi dan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi para pelaku seni.

“Dengan berbagai program yang direncanakan, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan berharap pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah tetap berjalan optimal, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah – RSUD Ulin Banjarmasin, pada tahun 2026 ini, membangun Pusat Layanan Jantung Terpadu.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo menjelaskan, pada awal tahun ini pihaknya telah melakukan rapat awal dengan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, untuk rencana pembangunan tahap pertama pusat layanan jantung terpadu tersebut.

“Untuk pembangunan layanan pusat jantung terpadu tersebut, kami terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kalsel,” ungkap Among, baru baru tadi.

Mengingat, untuk penambahan bangunan Gedung Layanan Pusat Jantung Terpadu ini, dikerjakan Dinas PUPR Kalsel.

“Sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kalsel Muhidin, pembangunan tersebut merupakan pengembangan layanan kesehatan di bidang jantung,” ungkapnya lagi.

Rumah Sakit Ulin, merupakan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang menyiapkan segala sesuatu terkait layanan unggulan rujukan, termasuk penyakit jantung.

“Untuk itu RSUD Ulin Banjarmasin terus melakukan koordinasi dengan jajaran Dinas PUPR, mengenai pembangunan pusat layanan jantung terpadu,” ujar Among.

Dikatakan Among, saat ini sudah ada beberapa areal atau ruangan yang telah disiapkan, untuk penetapan gedung tersebut, yang direncanakan delapan lantai, dengan sejumlah fasilitas, sebagai penunjang layanan jantung.

“Fasilitas yang disiapkan lengkap dengan ruang operasi nantinya,” ucap Among.

Ia berharap, dengan adanya layanan jantung terpadu ini, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pasien jantung yang berobat di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Karena RSUD Ulin Banjarmasin ini merupakan rujukan bagi rumah sakit lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan serta kabupaten tetangga, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan peningkatan layanan kesehatan yang diberikan,” tutur Among.

Selain itu, Among berharap, pembangunan pusat layanan jantung terpadu dapat berjalan lancar serta sukses. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel), mengumumkan bahwa kinerja ekonomi dan fiskal hingga akhir Desember 2025 berada dalam kondisi stabil dan positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat melampaui rata-rata nasional, didukung pengelolaan anggaran yang efektif serta penguatan sektor-sektor strategis seperti UMKM, sehingga mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi lokal dan global.

Pada Triwulan III 2025, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,19 persen (year-on-year), ditopang sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Dari sisi fiskal, realisasi belanja APBN telah mencapai 96,39 persen dari pagu, dengan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun.

“Kinerja APBD juga mencatatkan surplus yang memberi ruang fiskal lebih luas untuk percepatan pembangunan daerah,” papar Catur Ariyanto Widodo, Kepala DJPb Provinsi Kalsel, usai press release dan publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan, pada Kamis (22/1) di Aula Barito Kantor DJP Kalselteng.

Catur menambahkan, komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan tercermin dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,97 triliun dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) senilai Rp73,79 miliar.

“Dukungan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Hingga Desember 2025, neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar US$1.105,11 juta. Capaian tersebut mengalami kenaikan 4,72 persen (year-on-year) dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan nilai ekspor Desember yang tercatat US$1.229,17 juta dan impor sebesar US$124,06 juta.

Dari sisi harga, inflasi Kalimantan Selatan pada Desember 2025 tercatat 3,66 persen (year-onyear) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,06, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.

Secara bulanan, inflasi Kalsel mencapai 0,76 persen (monthto-month), juga melampaui inflasi nasional sebesar 0,64 persen.Tekanan inflasi terutama dipicu kenaikan harga sejumlah komoditas, khususnya emas perhiasan, beras, sigaret kretek mesin, bawang merah dan cabai merah.

“Meski begitu, laju inflasi relatif tertahan kontribusi deflasi dari komoditas seperti tarif parkir, tomat, ikan gabus, bawang putih, dan bayam,” urainya.

Secara makro, kinerja ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan III 2025 tetap solid dengan pertumbuhan 5,19 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,04 persen.

Sementara itu, kinerja belanja APBN di Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp40,34triliun (96,39% dari pagu Rp41,84 triliun). Realisasi tersebut terbagi kepada dua kran penyaluran.

Pertama, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp10,2 triliun atau 90,51 % dari pagu sebesar Rp11,27 triliun. Dan yang kedua Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun atau 98,56 % dari pagu sebesar Rp30,57 triliun.

Dimana TKD mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 73,06%. Sedangkan dari sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp16,11 triliun atau 73,28% dari target penerimaan sebesar Rp21,98 triliun.

Di sisi lain, menurut Catur, kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2025 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp2,69 triliun. Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp44,11 triliun (105,14% dari target).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 6,04% (yoy). Sedangkan dari realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp41,42 triliun atau mencapai 81,4% dari pagu Rp50,89 triliun.

Realisasi Transfer ke Daerah Kalimantan Selatan Capai Rp30,13 Triliun (98,56%)Menutup tahun anggaran 2025, kinerja Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan capaian yang sangat optimal.

Hingga 31 Desember 2025, total realisasi TKD tercatat mencapai Rp30,13 triliun atau 98,56% dari total pagu sebesar Rp30,57 triliun.

Secara umum terjadi banyak dinamika penyaluran di tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi melalui pencadangan TKD, adanya penyaluran Kurang Bayar DBH, penghentian penyaluran Dana Desa Non Earmark, hingga pemberian Insentif Fiskal atas kinerja unggul Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data kinerja penyaluran TKD kepada 14 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara mencatatkan persentase realisasi tertinggi sebesar 99,42%.

Di sisi lain, Kabupaten Balangan mencatat realisasi terendah sebesar 96,91%. Penyaluran TKD di Kalimantan Selatan hingga akhir Desember 2025 didominasi dua instrumen utama, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 56,62% dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 28,34%. (RIW/EPS)