561 Penerima Bansos Banjarmasin Terindikasi Judol, Ajukan Sanggahan

Banjarmasin – Sebanyak 561 penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang terindikasi Judi Online (Judol) ajukan sanggahan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin.

Kepala Dinsos Kota Banjarmasin, Eka Rahayu Normasari mengatakan, mereka yang mengajukan sanggahan tersebut merasa tidak pernah bermain ataupun terlibat aktivitas judol, hingga adanya kemungkinan penyalahgunaan data pribadi.

Ket foto : Kadinsos Banjarmasin Eka Rahayu Normasari

“Mereka yang harusnya mendapat bantuan terputus karena adanya indikasi judol, ternyata bukan mereka melainkan ada yang memanfaatkan datanya untuk bermain judol,” ungkap Ayu, Rabu (9/9).

Menurut Ayu, kasus penyalahgunaan data pribadi sekarang ini sudah sangat tidak asing lagi. Bahkan sudah banyak kasus serupa terjadi di beberapa daerah lain.

Kebanyakan yang menjadi korban dalam aksi tersebut merupakan lansia yang mudah dibohongi dan dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kebanyakan lansia. Awalnya diajak selfi ternyata biometrik wajah digunakan untuk hal-hal seperti judol ini hingga akhirnya terdata tidak layak menerima bansos,” jelas Ayu lebih lanjut

Adanya potensi tersebut, Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dan tidak sembarangan memberikan identitas pribadi apalagi sampai menyertakan wajah.

“Harapan saya untuk masyarakat agar selalu berhati-hati agar identitas pribadi tidak dimanfaatkan orang lain,” tuturnya.

Selain penyalahgunaan data pribadi, adanya anggota keluarga lain dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang terindikasi terlibat judol juga dapat menyebabkan penerima bansos dihentikan.

“Jika salah satu anggota keluarga di dalam Kartu Keluarga itu bermain judol. Maka bisa sebabkan bansos dicabut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, Dinsos Kota Banjarmasin terbuka kepada masyarakat yang melakukan sanggahan setelah tidak lagi menerima bansos. Bahkan kepada mereka yang terindikasi judol.

Namun tentunya, ada persyaratan yang harus dipenuhi, sesuai dengan aturan yang berlaku di Kementerian Sosial (Kemensos).

“Diantaranya surat pernyataan bahwa tidak pernah judol dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi,” sebutnya.

Di samping itu, Ia menuturkan bahwa dari Kemensos juga ada dibuka jalur tobat bagi penerima yang terindikasi terlibat judol sebagai salah satu syarat penyanggahan.

“Nanti terindikasi judol ini diminta menutup rekening, dompet digital lainnya agar mereka tidak bermain judol lagi,” ujarnya.

Jalur tobat ini sendiri lanjutnya, hanya berlaku satu kali sehingga apabila kembali mengulang tentunya data penerima akan dibekukan untuk tidak lagi jadi sasaran penerima bansos. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Pemko Beri Bantuan Komunitas Tuna Rungu Banjarmasin

Banjarmasin – Pemerintah kota melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Banjarmasin, memberikan santunan kepada komunitas tuna rungu. Santunan tersebut diserahkan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli, di ruang kerja Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Selasa (8/9).

Ahmad Zazuli mengatakan, pemberian santunan ini merupakan bentuk kepedulian Pemko Banjarmasin terhadap masyarakat, khususnya kelompok penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Ahmad Zazuli berharap, bantuan dapat memberikan manfaat bagi para penerima serta menjadi bagian dari kepedulian pemerintah terhadap komunitas tuna rungu.

“Sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR santunan ini merupakan bentuk kepedulian dari Pemerintah Kota. Mudah-mudahan yang diberikan ini dapat bermanfaat dan membantu kebutuhan mereka” ujar Zazuli.

Menurutnya, perhatian terhadap kelompok penyandang disabilitas perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen untuk terus memberikan perhatian kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap silaturahmi dan komunikasi dengan komunitas tuna rungu terus terjalin dengan baik. Pemerintah tentu berkomitmen untuk terus memberikan perhatian kepada seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan komunitas tuna rungu di Kota Banjarmasin.

Pemko Banjarmasin berharap dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat bantuan. Tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kota yang semakin inklusif dan memberikan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)

Masih Berlangsung Hingga November 2026, UPPD Samsat Banjarmasin 2 Ingatkan Wajib Pajak Manfaatkan Program Keringanan dan Diskon PKB

Banjarmasin – UPPD Samsat Banjarmasin 2 memastikan, program keringanan dan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih berlangsung hingga 30 November 2026 mendatang.

Plt Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 2, Andi Irawan, didampingi Kasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Yondi Caturadina Darnida menyampaikan, program ini berdasarkan arahan langsung dari Gubernur, Muhidin kepada Bapenda Kalsel.

“Karena itulah UPPD Samsat Banjarmasin 2 melaksanakan kegiatan tersebut,” ucap Andi.

Sedangkan jenis diskon dan keringanan pajak yang diberikan, berupa diskon PKB tahun berjalan sebesar 10 persen, untuk kendaraan roda empat atau lebih, dan 20 persen untuk kendaraan roda dua dan roda tiga.

Selain itu, tambahnya, bebas denda diberikan untuk seluruh sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor, selama periode program.

Keringanan juga diberikan untuk mutasi masuk dari luar daerah, diskon pokok PKB sebesar 50 persen untuk tahun pertama, dan 50 persen untuk tahun kedua, serta mutasi dalam daerah atau balik nama dengan diskon pokok PKB tahun berjalan sebesar 50 persen.

Pada kesempatan tersebut, Andi meminta kepada warga atau wajib pajak di wilayah UPPD Samsat Banjarmasin 2, agar memanfaatkan Program Keringanan dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

“Keringanan diberikan dalam rangka Peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang bertujuan, agar terjadi peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor,” tutur Andi lebih lanjut.

Andi berharap, dengan adanya program ini target pendapatan UPPD Samsat Banjarmasin 2 untuk pajak kendaraan bermotor tercapai.

Sementara itu, salah satu pembayar pajak kendaraan bermotor warga Kecamatan Banjarmasin Utara, Adit mengaku bersyukur dengan adanya program tersebut.

“Saat datang ke Kantor UPPD Samsat Banjarmasin 2, kami tidak mengetahui adanya pemberian diskon tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Adit, dengan adanya diskon pembayaran pajak lima tahunan sepeda motor sebesar 20 persen, tentu membantu masyarakat.

“Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan program ini,” ucap Adit. (SRI/RIW/EPS)

FKTD 2026 Tampil Beda, Pelaku Seni Didorong Jadi Mitra Kebudayaan

Banjarmasin – Festival Karya Tari Daerah (FKTD) Kalimantan Selatan 2026 hadir dengan konsep berbeda. Jika pada tahun sebelumnya pertunjukan lebih banyak digelar di dalam ruangan, tahun ini FKTD dikemas outdoor untuk membuka ruang interaksi lebih luas antara pelaku seni dan masyarakat.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Edy Suwarto menjelaskan, konsep baru tersebut merupakan bagian dari upaya mengevaluasi pelaksanaan FKTD sebelumnya sekaligus merespons tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan seni dan budaya.

Foto bersama Dewan Juri Kehormatan FKTD 2026

Menurutnya, ruang terbuka memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk menyaksikan sekaligus merasakan langsung berbagai pertunjukan yang ditampilkan para peserta.

Konsep tersebut juga menjadi langkah untuk mendorong pelaku seni tidak hanya tampil sebagai pengisi acara, tetapi berkembang sebagai mitra kebudayaan dalam menjaga, mengembangkan, dan memperkenalkan identitas budaya Banua.

FKTD 2026 mengangkat tema yang menggambarkan keterhubungan wilayah Kalimantan Selatan, mulai dari kawasan hulu hingga hilir, pegunungan, pesisir, hingga laut.

Gagasan tersebut kemudian diterjemahkan para peserta melalui gerak, musik, dan ekspresi tari. Setiap karya diharapkan mampu menghadirkan cerita tentang kehidupan masyarakat sekaligus kekayaan budaya Kalimantan Selatan secara lebih utuh.

“Konsep ini membuat panggung FKTD tidak sekadar menjadi tempat perlombaan, tetapi juga ruang untuk memperkenalkan kekayaan tradisi Banua kepada masyarakat,” ucapnya Selasa (8/9) malam.

Kepala Seksi Kesenian Disdikbud Kalsel, Sunjaya Adhiarsho mengatakan, sebanyak 10 kabupaten/kota telah mengikuti FKTD tingkat provinsi tahun ini.

Setelah melalui proses penilaian, Kalsel kini mulai mempersiapkan diri menghadapi FKTD tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober 2026 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Para pemenang yang telah ditetapkan selanjutnya akan menjalani pematangan karya, termasuk evaluasi dan pembenahan berbagai aspek penampilan.
Kalsel bahkan memasang target tinggi, yakni meraih juara pertama FKTD tingkat nasional.

“Untuk mewujudkan target, menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama seluruh pihak, agar karya yang dibawa ke tingkat nasional benar-benar tampil maksimal dan mampu merepresentasikan kekayaan budaya Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Salah satu pemenang FKTD 2026, Sanggar Seni Suluh Banua binaan Disdikbud Kabupaten Tabalong, turut membawa cerita khas daerah melalui karya tari bertema “Napak Bumi dan Laut.”

Budi Anugrah Sakti dari Sanggar Seni Suluh Banua mengatakan, karya yang mereka tampilkan mengangkat tradisi nipah yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat Dayak dan pemanfaatan alam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Melalui gerak tari, tradisi tersebut dikemas menjadi karya seni yang tidak hanya menampilkan keindahan pertunjukan, tetapi juga menyampaikan pesan mengenai hubungan manusia dengan alam.

“Karya-karya seperti inilah yang diharapkan mampu menjadi kekuatan Kalsel saat tampil di tingkat nasional. Bukan hanya mengejar prestasi, tetapi juga membawa cerita, identitas, dan nilai budaya Banua agar semakin dikenal masyarakat luas,” tutupnya.

Festival Karya Tari Daerah Kalimantan Selatan 2026 digelar di Panggung Bachtiar Sanderta, Taman Budaya Kalimantan Selatan, Banjarmasin. (NHF/RIW/EPS)

Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh 6 Persen, DPRD Dorong Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Banjarmasin – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang ditargetkan berada di kisaran enam persen diharapkan tidak sekadar menjadi angka dalam laporan pembangunan, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan serta daya beli masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel

Harapan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rahman, usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (9/9).

Menurut Alpiya, pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah didorong terus mengembangkan berbagai sektor potensial yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

DPRD, lanjutnya, memiliki peran untuk memastikan program pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian makro, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan potensi ekonomi daerah, serta peningkatan keterampilan dan spesialisasi tenaga kerja agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ekonomi,” katanya.

Alpiya menekankan, semakin kuat pertumbuhan ekonomi daerah, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, sinergi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

“Di sisi lain, penyusunan anggaran daerah juga menjadi bagian penting dalam memastikan target pembangunan tersebut dapat diwujudkan,” harapnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menegaskan pentingnya penyampaian postur anggaran yang disusun berdasarkan kebutuhan serta harapan masyarakat.

Menurutnya, melalui penyampaian postur anggaran secara jelas, pemerintah dapat melihat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk arah penggunaan anggaran untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Penyusunan APBD, diharapkan tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, pembahasan APBD 2027, pemerintah bersama DPRD diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dampak yang terukur terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi sekitar enam persen bukan hanya menjadi capaian statistik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi pendapatan masyarakat meningkat, kesempatan kerja semakin terbuka, dan daya beli semakin kuat.

“Pertumbuhan ekonomi pun diharapkan benar – benar tumbuh dari masyarakat dan kembali memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar
Rapat paripurna dengan dua agenda. Pertama, pengambilan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap perubahan materi dan jadwal kegiatan DPRD Kalsel pada September 2026.

Agenda kedua, penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027, di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Lebih dari 10 Tahun Tak Dikeruk, Yamin Kembalikan Fungsi Kolam Kamboja

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mengeruk kolam di kawasan Taman Kamboja, Senin (7/9). Pengerukan dilakukan untuk mengangkat sedimentasi yang menumpuk sekaligus mengembalikan fungsi kolam sebagai ruang retensi air di tengah kota.

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR mengatakan, pengerukan menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan kembali kapasitas tampung kolam yang diperkirakan lebih dari satu dekade terakhir tidak dikeruk secara menyeluruh.

“Hari ini kita melakukan pengerukan kolam di Taman Kamboja yang diperkirakan mungkin sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah dikeruk secara menyeluruh,” ujar Yamin.

Menurut Yamin, sedimentasi yang selama ini berada di dasar kolam mengurangi ruang tampung air. Karena itu, material yang menumpuk diangkat agar kapasitas kolam dapat kembali optimal.

“Kita ingin mengembalikan fungsi kolam ini sebagai ruang retensi air di tengah kota. Sedimentasi yang menumpuk kita angkat agar daya tampungnya bertambah,” katanya.

Optimalisasi tersebut diharapkan memperkuat kemampuan kawasan menahan sementara limpasan air ketika terjadi hujan deras.

Dengan fungsi retensi yang kembali optimal, kolam dapat menjadi salah satu bagian dari upaya mengurangi potensi genangan di kawasan perkotaan.

Bagi Yamin, pengendalian air di Banjarmasin tidak dapat dilakukan parsial. Sungai, drainase hingga ruang retensi perlu dikelola sebagai bagian dari sistem yang saling mendukung.

“Sehingga ketika hujan deras kolam ini dapat menahan sementara limpasan air dan membantu mengurangi genangan,” tekannya.

Ia menegaskan, pembenahan sistem pengendalian air akan dilakukan bertahap dan berkelanjutan, termasuk dengan mengoptimalkan infrastruktur dan ruang – ruang yang memiliki fungsi tampungan air.

“Ini bagian dari upaya kita membenahi pengendalian air di Banjarmasin. Sungai, drainase, dan ruang – ruang retensi harus kita optimalkan bersama. Insyaallah kita kerjakan bertahap dan berkelanjutan,” kata Yamin.

Pengerukan kolam Taman Kamboja ini menjadi salah satu langkah untuk memastikan ruang tampungan air yang berada di kawasan perkotaan dapat berfungsi lebih optimal.

Upaya tersebut sekaligus menempatkan pengelolaan kolam bukan hanya sebagai bagian dari pemeliharaan kawasan taman, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengendalian air kota. (PEMKOBJM–SRI/RIW/EPS)

500 Peserta Ramaikan Tradisi Baayun Maulid

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar Tradisi Baayun Maulid di halaman Masjid Bersejarah Sultan Suriansyah, Minggu (6/9). Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan harjad kota dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut diikuti sebanyak 500 peserta.

Tradisi Baayun Maulid merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Banjar yang dilaksanakan secara turun-temurun.

Ket foto : Wakil Walikota Banjarmasin Ananda saat Baayun Maulid

Dalam prosesi tersebut, anak ditempatkan di dalam ayunan dan diayun orang tua atau keluarga, sembari diiringi pembacaan Al-Quran, salawat, dan doa.

Kegiatan dibuka langsung Wakil Wali Kota, Ananda, dan turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Banjarmasin, seluruh Kepala SKPD, serta jajaran terkait.

Usai meninjau pelaksanaan kegiatan, mewakili Wali Kota Banjarmasin, Ananda mengatakan Baayun Maulid tahun ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan momentum menuju Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.

“Alhamdulillah hari ini perayaan Baayun Maulid bertepatan di bulan kita akan memperingati 500 tahun Kota Banjarmasin. Harapannya ke depan Masjid Sultan Suriansyah ini menjadi ikon, bukan hanya ikon Banjarmasin, tetapi ikon Kalimantan Selatan, Kalimantan bahkan Indonesia,” ucapnya.

Ia menilai, keberadaan Masjid Sultan Suriansyah menjadi salah satu tonggak sejarah penting karena merupakan bagian dari sejarah awal Kota Banjarmasin, khususnya dalam perkembangan Islam.

Dirinya berharap Baayun Maulid dapat terus dikembangkan dan masuk dalam kalender kegiatan daerah hingga nasional.

“Kita berharap juga Baayun Maulid ini menjadi kalender event, bukan hanya Kota Banjarmasin, tapi mudah-mudahan menjadi kalender event Indonesia,” katanya.

Terkait keterbatasan fasilitas, Ananda menyampaikan pemerintah kota akan berupaya meningkatkan sarana pendukung di kawasan masjid, termasuk fasilitas toilet dan tempat wudhu.

“Sudah kita sampaikan, Insyaallah akan dianggarkan, paling lambat tahun depan insyaallah penambahan tempat wudu, WC dan kamar mandi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil menjelaskan, jumlah 500 peserta ditetapkan sebagai bagian dari rangkaian peringatan 500 tahun Kota Banjarmasin.

“Untuk Baayun Maulid tahun ini diikuti 500 peserta. Jadi 500 peserta yang disiapkan slot kepanitiaan Masjid Sultan Suriansyah. Kebetulan juga di ulang tahun Kota Banjarmasin di bulan September, dan 500 itu bagian daripada 500 tahun Kota Banjarmasin,” terangnya.

Ia menambahkan, peserta merupakan warga Kota Banjarmasin yang ditentukan berdasarkan hasil koordinasi dan rapat kepanitiaan bersama pihak kecamatan serta unsur terkait lainnya.

Pelaksanaan Baayun Maulid juga tidak dipungut biaya atau gratis bagi peserta.

Sabil menilai tradisi tersebut memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat sehingga berpotensi dikembangkan menjadi kegiatan berskala lebih luas.

“Ini suatu kebudayaan, kebudayaan dari turun – temurun sebenarnya. Baayun Maulid adalah bagian daripada tradisi mengungkapkan rasa kebahagiaan akan munculnya Islam yang ada di Kalimantan,” jelasnya.

Terkait pengembangan kegiatan, Disbudporapar akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengingat Masjid Sultan Suriansyah juga berada dalam kewenangan provinsi.

Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang Baayun Maulid menjadi salah satu agenda budaya yang dikenal hingga tingkat nasional.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena jumlah peserta tahun ini masih terbatas menyesuaikan kapasitas lokasi.

“Kami mengucapkan pertama terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin. Kami tidak bisa di tahun ini memfloating sesuai dengan kehendak karena keterbatasan tempat. Tahun depan nanti akan kami pikirkan lagi supaya dapat diperbanyak lagi pesertanya, termasuk supaya proporsional yang berminat itu dapat melaksanakan. Namun kami maksimalkan sesuai dengan tempat yang tersedia,” pungkasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

BWS Hidupkan Kembali Sungai Pekapuran

Banjarmasin – Setelah sekitar dua dekade tidak tersentuh pengerukan, Sungai Pekapuran, yang dikenal masyarakat sebagai Sungai Guring, di Kota Banjarmasin kini kembali ditangani.

Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III memperkuat penanganan sungai tersebut sebagai upaya mengembalikan fungsi aliran, memperkuat sistem tata air, serta mendukung pengendalian banjir di Kota Banjarmasin.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat melakukan peninjauan

Sejak Agustus 2026, BWS Kalimantan III bersama Pemerintah Kota Banjarmasin kembali melakukan pengerukan di kawasan Pekapuran Raya hingga Sungai Baru.

Pekerjaan dilakukan menggunakan excavator amphibi, yang memungkinkan penanganan endapan pada bagian alur sungai yang sulit dijangkau dengan peralatan konvensional.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan kapasitas aliran Sungai Pekapuran yang selama bertahun-tahun mengalami pendangkalan dan penyempitan.

Kepala BWS Kalimantan III Banjarmasin, Sandi Erryanto, bersama jajaran teknis secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.

Monitoring mencakup perkembangan pekerjaan, kondisi fisik di lapangan, kualitas pekerjaan, aspek keselamatan kerja, hingga berbagai kendala teknis selama pelaksanaan.

Penanganan Sungai Pekapuran menjadi penting karena merupakan salah satu bagian dari sistem tata air di kawasan Banjarmasin.

Pendangkalan dan penyempitan alur yang berlangsung dalam waktu panjang turut mengurangi kapasitas sungai mengalirkan air.

Sebelum penanganan diperkuat melalui dukungan BWS Kalimantan III, Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan sejumlah langkah awal.

Di antaranya pembersihan sungai, pembongkaran bangunan yang berada di atas badan sungai, serta pengerukan pada sejumlah bagian alur yang terhubung dengan sistem Sungai Pekapuran.

Kini, langkah tersebut diperkuat melalui penanganan yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Setelah sekitar 20 tahun, pengerukan kembali dilakukan. Endapan yang selama bertahun-tahun memenuhi alur sungai mulai ditangani, membuka kembali ruang aliran Sungai Pekapuran agar fungsi tata airnya dapat dipulihkan secara bertahap.

Sandi Erryanto mengatakan, monitoring dan evaluasi lapangan dilakukan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan perencanaan serta setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti.

“Monitoring dan evaluasi ini kami lakukan untuk melihat langsung perkembangan pekerjaan di lapangan, termasuk kondisi fisik, kualitas pekerjaan, serta kendala yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurutnya, pengendalian banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur. Keberlanjutan fungsi sungai juga membutuhkan pemeliharaan secara berkelanjutan serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR menegaskan, bahwa penanganan sungai membutuhkan kolaborasi lintas kewenangan.

“Penanganan sungai tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Pemerintah kota melakukan apa yang menjadi kewenangannya, sementara dukungan pemerintah pusat melalui BWS Kalimantan III sangat penting untuk memastikan penanganan sungai berjalan secara lebih terintegrasi,” kata Yamin.

Penanganan Sungai Pekapuran juga tidak berhenti pada pengerukan. Upaya tersebut diarahkan untuk mengembalikan kapasitas aliran sungai dan menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir yang lebih luas, termasuk pengelolaan muka air serta dukungan infrastruktur pengendalian banjir.

Bagi Banjarmasin, sungai bukan sekadar bagian dari lanskap kota. Sungai merupakan bagian penting dari sistem tata air sekaligus ruang hidup masyarakat.

Karena itu, kembalinya pengerukan Sungai Pekapuran setelah sekitar dua dekade menjadi momentum penting. Bukan sekadar mengangkat endapan dari dasar sungai, tetapi juga membuka kembali ruang bagi sungai untuk menjalankan fungsinya.

Setelah 20 tahun, Sungai Pekapuran kembali ditata. Sungai yang lama mengalami pendangkalan kini perlahan kembali mendapatkan ruang untuk mengalir dan menjadi bagian dari upaya Banjarmasin memperkuat sistem tata air dan pengendalian banjir. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Antasan Banjar 2026 “Re-connecting” Pertemukan MusikTradisi dan Ekosistem Kebudayaan Banua

Banjarmasin – Antasan Banjar 2026 “Re-Connecting”  kembali hadir sebagai Festival Pertunjukan Musik Etnik Kontemporer/World Music yang berbasis pada pengetahuan tradisi Kalimantan Selatan, pada 4-6 September 2026 di Kawasan UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan.

Festival ini menjadi ruang pertemuan antara musik tradisi, penciptaan kontemporer, talenta, maestro, komunitas, lembaga pendidikan, pemerintah, serta masyarakat dalam satu ekosistem kebudayaan.

Penyelenggaraan Antasan Banjar 2026 terlaksana melalui kerja sama Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, serta  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, sebagai mitra utama.

Festival ini juga didukung sejumlah mitra strategis, yaitu Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP ULM, Kesultanan Banjar, Indonesia World Music Series (IWMS), dan DPW GEKRAFS Kalimantan Selatan.

Kolaborasi lintas sektor tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan musik tradisi membutuhkan ekosistem yang mempertemukan pemerintah, pendidikan, komunitas, pelaku seni, dan sektor ekonomi kreatif.

Antasan Banjar pertama kali hadir sebagai bagian dari Festival Musik Tradisi Indonesia (FMTI) 2025 di Kalimantan Selatan. Pengalaman tersebut kemudian menjadi titik tumbuh bagi Antasan Banjar untuk berkembang sebagai festival dengan identitas dan perjalanan programnya sendiri.

Antasan Banjar dibangun dari kegelisahan untuk menghadirkan ruang yang memungkinkan musik tradisi tidak hanya ditempatkan sebagai warisan yang dipertunjukkan, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang dapat terus dibaca, dikembangkan, dan dihubungkan dengan praktik musik hari ini.

Melalui perjalanan tersebut, Antasan Banjar berkembang menjadi festival yang mempertemukan musik tradisi, musik etnik kontemporer, dan world music dengan pengetahuan kebudayaan Kalimantan Selatan, sebagai salah satu pijakannya.

Salah satu program utama Antasan Banjar 2026 adalah Panggung Saka 15 Kelompok Musik, yang mempertemukan kelompok-kelompok musik dari berbagai wilayah. Sebanyak 13 kelompok berasal dari Kalimantan Selatan, sementara dua kelompok lainnya berasal dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Kelompok yang terlibat dari Kalimantan Selatan, adalah Sanggar Campala Riza (Hulu Sungai Tengah), Sanggar Bima Cili (Hulu Sungai Tengah), Sanggar Karamunting (Hulu Sungai Selatan), Posko La Bastari (Hulu Sungai Selatan), Serangkai Mata (Tabalong), Sanggar Kemilau Intan (Kabupaten Banjar), AHMA Project (Kabupaten Banjar), Balahidang Etnika (Banjarmasin), Kuartal (Banjarmasin), dan Samudera Etnik Ansambel (Banjarmasin).

Sementara itu, keterlibatan kelompok dari luar Kalimantan Selatan diwakili Pucuk Pakis dari Kalimantan Barat dan Petala Borneo dari Kalimantan Timur, serta kelompok lain dalam rangkaian showcase yang memperluas perjumpaan musikal lintas wilayah.

Program Panggung Saka menjadi ruang apresiasi sekaligus pertemuan antarkelompok, memperlihatkan beragam pendekatan mengolah pengetahuan tradisi menjadi praktik musikal yang hidup dan berkembang.

Antasan Banjar 2026 juga menghadirkan  Gelar Karya Maestro, melalui kolaborasi dengan UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan. Program ini menghadirkan maestro yang memiliki pengalaman panjang menjaga dan mengembangkan pengetahuan musik tradisi.

Salah satunya adalah Siti Maimunah, maestro vokal tradisi Basyair dan musik panting, yang merepresentasikan kekayaan tradisi musikal masyarakat Banjar.

Festival juga menghadirkan Meutuo Delis, maestro  sensapi dari masyarakat Dayak Deah, yang membawa pengetahuan musikal dan karakter bunyi tradisi Dayak ke dalam ruang festival.

Kehadiran para maestro menjadi penting bukan hanya sebagai pertunjukan, tetapi sebagai bagian dari proses pewarisan pengetahuan. Festival mempertemukan pengetahuan yang hidup pada para maestro dengan generasi talenta dan publik, sehingga tradisi dapat dipahami melalui pengalaman langsung, bukan semata-mata melalui dokumentasi.

Rangkaian Antasan Banjar 2026 juga diperkuat melalui  Lab-Batang Banyu Series, sebuah program yang dikembangkan melalui kerja sama Antasan Banjar Festival dan Kesultanan Banjar, dengan dukungan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

Mengangkat topik “Musik Tradisi dalam Lanskap Pemajuan Kebudayaan Daerah”, program ini menghadirkan  Muhammad Budi Zakia Sani, akademisi musik dari Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP ULM, Meutuo Delis, maestro sensapi Dayak Deah, serta Emil Salim, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

Lab-Batang Banyu menjadi ruang dialog yang mempertemukan perspektif akademik, pengetahuan maestro, dan kebijakan kebudayaan daerah.

Pembahasan diarahkan pada bagaimana musik tradisi ditempatkan sebagai bagian dari proses pemajuan kebudayaan, sekaligus memiliki ruang tumbuh di tengah perubahan sosial dan perkembangan ekonomi kreatif.

Kehadiran kelompok dari luar Kalimantan Selatan menjadi bagian dari upaya Antasan Banjar untuk membangun jejaring musik yang lebih luas.

Pertemuan dengan Pucuk Pakis dari Kalimantan Barat dan Petala Borneo dari Kalimantan Timur, serta kelompok lainnya seperti Lantunan Keroncong Banua dan TK Scoterist Reggae dari Banjarmasin, memperlihatkan beragam kemungkinan perjumpaan musikal dalam lanskap kebudayaan Kalimantan.

Melalui jejaring tersebut, Antasan Banjar tidak hanya menjadi ruang presentasi karya, tetapi juga menjadi titik temu antarkomunitas dan antardaerah.

Pertukaran pengalaman, gagasan, dan praktik diharapkan membuka peluang kolaborasi baru sekaligus memperkuat posisi musik tradisi dan musik etnik Kalimantan dalam jaringan yang lebih luas.

Antasan Banjar 2026 “Re-Connecting” pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang panggung dan pertunjukan. Festival ini berupaya membangun hubungan antara tradisi, talenta, maestro, pendidikan, pemerintah, komunitas, ekonomi kreatif, dan jejaring musik.

Melalui Panggung Saka, gelar karya maestro, Lab-Batang Banyu, dan berbagai ruang pertemuan lainnya, Antasan Banjar menempatkan festival sebagai bagian dari proses panjang penguatan ekosistem musik tradisi Kalimantan Selatan.

Antasan Banjar 2026 “Re-Connecting” adalah ruang untuk mempertemukan kembali pengetahuan dan praktik, generasi dan tradisi, komunitas dan public agar musik tradisi tidak hanya terus terdengar, tetapi juga terus tumbuh sebagai bagian dari kehidupan kebudayaan Banua. (AntasanBanjar-RIW/EPS)

Kejurprov NPC Kalsel Resmi Digelar

Banjarmasin – Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) resmi digelar, setelah dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz didampingi Ketua NPC Kalsel Sumansyah, di Kantor Sekretariat NPCI Kalsel, Banjarbaru, Jumat (4/9).

Pebriadin menyampaikan apresiasi, atas dilaksanakan Kejurprov NPC Kalsel ini, mengingat, kejurprov tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan sekaligus mengevaluasi perkembangan atlet disabilitas di Kalsel, khususnya pada cabang olahraga yang dinilai memiliki potensi besar untuk berprestasi di tingkat nasional.

Pelaksanaan Kejurprov menjadi momentum penting untuk melihat sejauh ini bagaimana pembinaan atlet yang selama ini dilakukan memberikan hasil.

“Hari ini kita membuka kegiatan Kejurprov untuk teman-teman yang berada dalam ekosistem atlet disabilitas. Kita berharap melalui kegiatan ini bisa mengevaluasi pembinaan yang selama ini berjalan,” ungkap Pebriadin.

Menurutnya, pelaksanaan kejuaraan juga dirancang secara efisien dengan tetap mempertimbangkan efektivitas pertandingan, termasuk kondisi cuaca yang menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga.

Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz

Pebriadin menjelaskan, para atletik dan para panahan dipilih karena menjadi salah satu cabang olahraga unggulan atau lumbung medali bagi Kalsel.

Fokus tersebut bukan berarti mengesampingkan cabang olahraga lainnya, tetapi sebagai strategi untuk memaksimalkan pembinaan pada nomor-nomor yang memiliki peluang prestasi lebih besar.

“Kita mencoba untuk memaksimalkan pembinaan pada nomor-nomor unggulan untuk kemudian dievaluasi. Harapannya, ketika berada di level nasional, kita bisa kembali memetik hasil dari pembinaan yang selama ini dilakukan,” katanya.

Ia menambahkan, persaingan olahraga disabilitas di daerah lain juga semakin berkembang. Karena itu, Kalsel perlu melakukan intensifikasi pembinaan sekaligus mempertahankan capaian yang telah diraih.

“Nomor-nomor lain tetap kita lakukan pembinaan. Namun, untuk saat ini kita fokus pada nomor – nomor unggulan. Ke depan, nomor-nomor potensial juga akan kita kompetisikan sehingga menambah semangat atlet untuk lebih giat berlatih,” jelasnya.

Selain peningkatan intensitas latihan dan kompetisi, Dispora Kalsel juga mendorong agar pembinaan atlet disabilitas ke depan mulai diperkuat dengan pendekatan sport science, sehingga proses latihan dan peningkatan performa atlet dapat dilakukan secara lebih terukur.

Sementara itu, Ketua Umum NPCI Kalsel, Sumansyah, menyampaikan Kejurprov kali ini mempertandingkan para atletik dan para panahan dengan sejumlah nomor pertandingan.

“Untuk para atletik, ada nomor tolak lempar dan untuk para panahan. Total atlet yang mengikuti sekitar 100 lebih dari kabupaten/kota,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, khusus nomor tolak lempar terdapat 14 nomor pertandingan, sedangkan para panahan mempertandingkan empat nomor.

Kejurprov ini juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap atlet yang telah menjalani program pembinaan.

Menurut Sumansyah, performa atlet dalam kejuaraan akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan keberlanjutan pembinaan dan komposisi atlet pada program tahun berikutnya.

“Bisa saja atlet yang sudah dibina dan dilatih selama sembilan bulan ternyata tidak mengalami kemajuan. Kemudian ada atlet dari kabupaten atau kota yang mampu melebihi limitnya, sehingga berpotensi menggantikan atlet yang sebelumnya masuk program pembinaan pada 2027,” jelasnya.

Karena itu, ia meminta seluruh pengurus NPCI kabupaten/kota terus memberikan dukungan terhadap atlet, terutama melalui latihan rutin dan pembinaan berkelanjutan di daerah masing-masing.

“Kami mengimbau kepada seluruh ketua NPCI kabupaten/kota untuk memberikan yang terbaik kepada anggota maupun atletnya, memberikan latihan di masing – masing kabupaten/kota dan tetap menjaga solidaritas dalam NPCI,” ucap Sumansyah. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/APR)

Exit mobile version