Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin kembali merotasi sejumlah pejabat sebagai langkah taktis penyegaran birokrasi. Prosesi pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dipimpin langsung Wali Kota Muhammad Yamin, didampingi Wakil Wali Kota Ananda dan Plt Sekdako Banjarmasin Dolly Syahbana, pada Senin (4/5).

Sebanyak 21 aparatur, terdiri dari tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 3 Pejabat Administrator, 8 Pejabat Pengawas serta 3 pejabat fungsional diambil sumpah jabatan.

Dalam arahannya, Wali Kota Yamin menggiring pesan kuat mengenai pentingnya transformasi mentalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih lincah dan berdampak bagi masyarakat.

Lebih jauh, Ia menyebut, pelantikan ini bukan sekadar rutinitas administratif atau perpindahan posisi semata. Namun, menurutnya setiap pergeseran jabatan adalah momentum untuk meningkatkan standar kinerja dan menghadirkan solusi baru bagi dinamika pembangunan yang ada di kota seribu sungai.

“Jabatan adalah amanah yang harus dijawab dengan prestasi. Saya harap para pejabat yang dilantik hari ini segera beradaptasi dan tidak terjebak dalam zona nyaman. Kita butuh ASN yang mampu bekerja cepat, tepat, dan tetap dalam koridor aturan yang berlaku,” ujarnya menyinggung tolak ukur kinerja.

Masih kata Yamin, rotasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi serta mampu memberi energi baru bagi instansi terkait, terutama terkait optimalisasi pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Adapun posisi Asisten III bidang Administrasi Umum yang lama kosong kini ditempati Iksan Alhak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Banjarmasin.

Kemudian, posisi Kepala Dispersip kini diisi Windiasti Kartika yang sebelumnya menjabat Kepala Diskominfotik. Jabatan Kepala Bappeda Litbang kini diisi sosok Suri Sudarmadiyah yang sebelumnya menjabat Kadis PUPR.

Helfianoor yang menjabat Kepala Dinas PPKBPM kini bergeser Ke Disdukcapil, sementara Kepala Disdukcapil yang lama, Yusna Irawan kini menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim).

Sekretaris Disbudporapar Banjarmasin, Fitriah kini bertukar posisi dengan Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Muhammad Shaifullah.

“Saya harap dengan pelantikan hari ini, apa yang sudah menjadi tugas itu bisa dilaksanakan secara maksimal dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kendala segera didiskusikan, jangan didiamkan. Komunikasi ke depannya ingin seperti apa sehingga bisa lebih maksimal dalam kinerja,” ucapnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui kegiatan “Penguatan Kapasitas Pemandu Geowisata di Kawasan UNESCO Global Geopark Meratus Tahun 2026”.

Kegiatan ini diikuti sekitar 90 peserta, terdiri dari 54 pemandu geosite yang mewakili tiap titik geosite di kawasan Geopark Meratus, perwakilan dari 13 kabupaten/kota, serta sejumlah SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady mengatakan, pelatihan dilaksanakan selama dua hari, 4 – 5 Mei 2026, dengan konsep kombinasi teori dan praktik.

Pada hari pertama, peserta mendapatkan pembelajaran di dalam ruangan yang berfokus pada penguatan wawasan geowisata, pelayanan wisata, serta pemahaman nilai geologi, budaya, dan kearifan lokal.

Sementara itu, hari kedua diisi dengan studi lapangan untuk mengasah keterampilan langsung di lokasi geosite.

“Menariknya, kegiatan ini menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai lembaga dan daerah yang telah lebih dahulu berkembang dalam pengelolaan geopark. Di antaranya perwakilan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta pengelola Geopark Gunung Batur yang telah lebih dulu memperoleh pengakuan dari UNESCO,” ucapnya.

Disampaikan Iwan, lembaga sertifikasi profesi turut dilibatkan untuk memberikan pengakuan kompetensi kepada para peserta. Diharapkan, seluruh peserta dapat memperoleh sertifikat resmi sebagai pemandu geowisata yang kompeten dan berstandar nasional.

Kegiatan ini merupakan hasil diskusi panjang dalam rangka memperkuat posisi Geopark Meratus di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami ingin para pemandu di Meratus dapat belajar langsung dari praktik terbaik yang sudah terbukti,” jelasnya Senin (4/5).

Iwan menambahkan, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pariwisata sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dalam mendorong pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Para pemandu geowisata tidak hanya mampu meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan.

“Para peserta dapat menjadi duta yang mampu menyampaikan nilai penting kawasan Geopark Meratus sebagai warisan geologi, budaya, dan lingkungan yang perlu dijaga bersama,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi membuka Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Hasil Sumber Daya Alam Perikanan se – Kalimantan, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sektor perikanan sekaligus memperkuat daya saing industri kecil dan menengah (IKM).

Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Senin (4/5), yang dilatarbelakangi besarnya potensi hasil perikanan di Kalimantan Selatan, yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Miftahul Chair menyampaikan, bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah masih tingginya ketergantungan pada penjualan bahan mentah serta belum optimalnya pemanfaatan hasil samping produksi.

Dengan kekayaan sumber daya perairan, baik sungai maupun laut, serta kualitas hasil tangkapan yang unggul, sektor perikanan dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui inovasi produk olahan.

“Selama ini kita masih terlalu bergantung pada penjualan ikan dalam bentuk segar. Padahal tanpa diversifikasi, nilai ekonomi produk perikanan akan tetap rendah, mudah rusak, dan belum memberikan keuntungan maksimal bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Melalui pelatihan ini, para pelaku IKM dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah hasil perikanan menjadi berbagai produk bernilai tambah tinggi, sekaligus diperkenalkan dengan teknologi pengolahan yang tepat guna.

“Pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi sektor perikanan dari hulu ke hilir agar lebih inovatif, produktif, dan berdaya saing,” lanjut Chair.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi produk berbasis kearifan lokal Kalimantan Selatan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas dalam membangun ekosistem industri pengolahan perikanan yang berkelanjutan.

“Sinergi sangat penting. Kita tidak hanya bicara soal banyaknya hasil tangkapan, tetapi bagaimana kreativitas dalam hilirisasi mampu meningkatkan daya saing produk kita di tingkat nasional,” tambahnya.

Dinas Perindustrian Kalsel juga menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi IKM, khususnya dalam peningkatan kapasitas produksi, standarisasi mutu, hingga pemanfaatan teknologi pengolahan.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan sektor perikanan di Kalimantan tidak hanya kuat dari sisi produksi, tetapi juga unggul dalam pengolahan, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” tutup Chair. (MRF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemprov Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjamin upah yang layak. Selain itu, Pemprov juga terus berusaha menjaga komunikasi dan kolaborasi, sehingga hubungan pekerja dengan pengusaha terjalin dengan baik, tidak ada tindakan sewenang-wenang.

“Jadi kalau ada investor yang ingin masuk ke Kalimantan Selatan, dia harus berjanji untuk mensejahterakan pekerja di Kalimantan Selatan,” ujar Gubernur Kalsel, Muhidin di hadapan ribuan buruh saat memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026, Minggu (3/5) di kawasan Kilometer 0 atau depan Kantor Gubernur Kalsel di Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin.

Gubernur bersyukur, selama ini hubungan tripartit (pekerja -pengusaha – pemerintah) terjalin dengan baik dan selalu dikomunikasikan jika ada sesuatu yang menjadi masalah.

Gubernur juga memberikan ruang untuk para investor yang berniat melakukan kegiatan usaha.

“Semoga perusahaan di Kalsel ini tidak kekurangan bahan baku, sehingga usahanya tetap lancar,” ujar gubernur lagi.

Lanjut dikatakan gubernur, peringatan May Day yang dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, mulai senam bersama dan pembagian doorprize, pasar murah, hingga layanan kesehatan gratis ini, memang dirancang untuk menghadirkan kebersamaan sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Di momentum peringatan May Day ini, dilibatkan tiga pihak yakni pekerja, pengusaha/badan usaha dan pemerintah yang sudah seharusnya membangun kerjasama dan kebersamaan.

Sementara itu, Ketua panitia penyelanggara May Day 2026 sekaligus Ketua DPD Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalsel, Misdi melaporkan, peringatan May Day tahun ini diawali dengan senam bersama para buruh dan masyarakat sekitar 2.000 orang, dan pembagian doorprize dari sejumlah donatur, antara lain KADIN, Bank Kalsel, APINDO, PT Bangun Banua, dan PT Ambapers.

Kegiatan juga diisi dengan pasar murah yang melibatkan sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kalsel yakni Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bulog, KADIN, dan pelaku usaha lain dengan total 20 stan.

“Kegiatan peringatan May Day ini diharapkan menciptakan semangat kebersamaan dan solidaritas di kalangan buruh dan pihak terkait,” ucap Misdi.

Selanjutnya, Misdi selaku Ketua KSBSI bersama Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel Zulfikar, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, Sadin Sasau, menyampaikan pernyataan sikap buruh/pekerja.

“Pernyataan sikap ini sebagai bentuk aspirasi dan kepedulian terhadap nasib kita, buruh di Kalsel,” tegas Sadin Sasau.

Poin pernyataan sikap dimaksud adalah, memperjuangkan upah yang layak, perlindungan hak pekerja seperti jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, menolak kerja tak layak seperti kontrak dan outsourcing yang tidak ada kejelasan bagi pekerja, dan mendorong penegakan hukum aparat atas pelanggaran kepada pekerja. (Biroadpim-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – DPRD Kalimantan Selatan menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul temuan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi belum lama ini.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kamis (30/4) mengatakan, aspek kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas utama dalam program tersebut.

Menurutnya, temuan di lapangan menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan program, meskipun pihak terkait telah mengakui kekurangan tersebut dan berkomitmen melakukan evaluasi.

“Program ini sangat baik untuk mendukung gizi anak dan meringankan beban orang tua. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan,” ucapnya kepada wartawan.

Supian HK menilai, pengawasan perlu diperkuat secara menyeluruh, baik dari sisi pengelola, pengawas internal, maupun instansi terkait lainnya. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Selain itu, DPRD juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Peran aktif publik dinilai mampu menjadi kontrol tambahan untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga.

“Kalau ada temuan di lapangan, harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan dampak negatif,” jelasnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, program MBG sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi anak, sekaligus membantu mengurangi beban ekonomi keluarga.

Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sistem pengelolaan yang baik dan pengawasan yang konsisten.

DPRD Kalsel berharap, ke depan pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih optimal dengan perbaikan sistem, peningkatan kualitas distribusi, serta pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi.

“Dengan demikian, manfaat program benar – benar dirasakan masyarakat, tanpa menimbulkan risiko kesehatan bagi para penerima manfaat,” pungkasnya. (NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Gubernur, Muhidin bersama Forkopimda Kalsel, mengikuti kegiatan Cooling System dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday 2026 yang diinisiasi Polda Kalsel, Rabu (29/04) di halaman Polresta Banjarmasin.

Panitia penyelanggara peringatan May Day 2026, juga menyediakan layanan kesehatan gratis, mulai cek gula darah, kolesterol, dan asam urat, hingga aksi sosial donor darah para buruh/pekerja dan tukang ojek online (ojol).

Kemudian, seluruh peserta yang hadir juga mendapatkan bingkisan paket sembako. Penyerahan secara simbolis diberikan kepada lima perwakilan unsur pekerja, termasuk para driver ojol.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei.

Kapolda berharap momentum May Day dapat dirayakan secara damai dan membawa semangat kebersamaan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

“Melalui bakti sosial ini, kami ingin membantu meringankan beban ekonomi para buruh dan masyarakat di tengah tantangan yang ada, sekaligus menciptakan suasana peringatan Hari Buruh yang aman dan kondusif,” ujarnya kepada wartawan.

Sementara itu, Gubernur Muhidin mengapresiasi prakarsa jajaran Polda Kalsel, melaksanakan kegiatan yang dihadiri sekitar 1.500 buruh atau pekerja di Kalsel.

Gubernur berharap, kesejahteraan para buruh terus meningkat dan upah dapat selalu disesuaikan dengan UMP, melalui diskusi bersama unsur tripartit yakni pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Menandai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan pemotongan nasi tumpeng oleh Gubernur Kalsel, Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK yang diserahkan kepada masing-masing ketua persatuan pekerja/buruh. yakni KSPSI, KSBSI, dan FSPMI.

Pada kesempatan itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kalsel, Sadin Sasau, atas nama seluruh pekerja, menyampaikan aspirasi buruh terkait sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.

Pihaknya meminta agar sistem outsourcing dapat dihapuskan, karena berdampak pada ketidakpastian kerja, upah yang rendah, minimnya jaminan sosial, serta buruh rentan mengalami PHK tanpa pesangon.

Terkait kegiatan, Ia dan seluruh unsur serikat pekerja, menyambut baik kegiatan yang menurutnya tidak hanya menjadi ajang berbagi, tetapi juga wadah penyampaian aspirasi buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan di momentum May Day tahun ini. (Biroadpim-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) dan Geriatri di Aula 1 Lantai 7,Gedung Ulin Tower RSUD Ulin Banjarmasin, Rabu (29/4). Kegiatan dibuka Pimpinan Layanan Klinis Kemenkes RI Nurhefi, didampingi Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin Agung Wibowo, serta Perwakilan Dinkes Kalsel Sri Wahyuni.

Nurhefi menjelaskan, kegiatan ini merupakan pembinaan dari Kemenkes RI terhadap layanan lansia dan geriatri di rumah sakit di Kalimantan Selatan, salah satunya RSUD Ulin Banjarmasin.

“Kemenkes bertugas memberikan pembinaan kepada rumah sakit daerah, untuk peningkatan layanan geriatri,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Selain itu, lanjutnya, Kemenkes RI juga melakukan revisi pedoman pelayanan geriatri. Dimana diharapkan, revisi ini akan menjadi SOP di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Kemenkes RI terus melakukan perbaikan aturan yang dapat menjadi prosedur pelaksanaan,” ucapnya.

Nurhefi berharap, Bimtek Geriatri ini dapat terus dilaksanakan, sehingga layanan kesehatan untuk lanjut usia terus mengalami peningkatan kedepannya.

“Kemenkes RI berharap, Bimtek layanan geriatri ini dapat terus dilaksanakan di daerah daerah lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nurhefi menyampaikan, pemerintah memberikan layanan tersebut secara gratis melalui BPJS.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini,” ucap Nurhefi.

Sementara itu, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin, Agung Wibowo mengatakan, saat ini RSUD Ulin Banjarmasin, sudah memiliki layanan Geriatri. Namun fasilitas ini tetap memerlukan peningkatan pelayanan untuk pasien lanjut usia.

“Di RSUD Ulin sudah memiliki layanan tersebut, tinggal ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Jika selama ini Geriatri menuju layanan khusus, namun saat ini layanan khusus yang menuju Geriatri. Dengan artian pasien Geriatri diam di tempat para dokter yang akan menghampiri mereka.

“Seperti layanan satu pintu juga akan dilakukan, seperti layanan ambil darah cukup dilakukan di tempat,” ujarnya.

Dengan adanya peningkatan tersebut, maka pelayanan Geriatri di RSUD Ulin Banjarmasin semakin diminati pasien lansia di Kalsel.

“RSUD Ulin Banjarmasin juga akan menjadi rumah sakit pengampuan atau contoh layanan geriatri bagi rumah sakit lainnya di Kalsel,” ucap Agung. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses internet di Kalimantan Selatan. Fokus utama saat ini adalah menangani wilayah yang masih mengalami blank spot, atau belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Permasalahan ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, bertempat di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (29/4).

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telematika, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, menyampaikan, pemerintah pusat bersama kabupaten/kota berhasil mengantongi data akurat terkait desa-desa yang masih terkendala akses internet. Bahwa persoalan blank spot di Kalsel cukup beragam. Mulai dari keterbatasan infrastruktur telekomunikasi hingga kendala kelistrikan di wilayah terpencil.

“Data tersebut akan segera dibawa ke pemerintah pusat di Jakarta untuk ditindaklanjuti, sekaligus menjadi dasar penentuan prioritas program nasional,” katanya

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah menegaskan, bahwa rapat ini sangat strategis. Mengingat, akses internet kini bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Langkah ini akan mampu mempercepat pemerataan akses digital di seluruh pelosok Kalimantan Selatan. Sehingga, tidak ada lagi kesenjangan informasi, dan seluruh masyarakat.

“Layanan pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan saat ini sangat bergantung pada konektivitas digital. Karena itu, data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci dalam menentukan kebijakan,” jelasnya.

Dukungan juga datang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim menyebut, rapat ini sebagai langkah penting untuk mempercepat penanganan wilayah tanpa jaringan.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama. Tidak hanya menghadirkan komitmen bersama, tetapi juga memastikan adanya sistem pemantauan yang jelas dan terukur.

“Kalau ada kendala di lapangan, baik regulasi maupun teknis, bisa cepat terdeteksi dan segera ditangani,” ucap
Muslim.

Muslim berharap, hasil rapat ini tidak berhenti sebagai dokumen semata, tetapi benar – benar diimplementasikan dan dimonitor secara berkelanjutan.

Selain jaringan telekomunikasi, persoalan lain yang mencuat adalah keterbatasan akses listrik di beberapa wilayah. Hal ini menjadi perhatian serius, karena keberadaan listrik sangat menentukan operasional jaringan internet.

“Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, termasuk dukungan lintas sektor, pemerintah optimistis wilayah blank spot di Kalimantan Selatan bisa segera teratasi,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)