Banjarmasin Juara Umum Kejurprov Anggar 2026

Banjarmasin – Kontingen Anggar Banjarmasin berhasil sebagai juara umum pada Kejuraan Provinsi (Kejurprov) Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Kalsel yang berakhir, Kamis (3/9) di GOR Hasanuddin HM Banjarmasin.

Dalam Kejurprov anggar kali ini Kontingen Banjarmasin mengumpulkan total 40 medali yang terdiri dari 15 emas, 10 perak, dan 15 perunggu.

Perolehan tersebut menempatkan Banjarmasin jauh di atas dari daerah lain. Posisi kedua ditempati Kabupaten Tapin dengan 13 medali, meliputi 6 emas, 2 perak, dan 5 perunggu.

Sementara itu, Kota Banjarbaru berada di peringkat ketiga dengan raihan 21 medali, terdiri dari 4 emas, 7 perak, dan 10 perunggu.

Kabupaten HSS mengikuti di posisi keempat dengan 6 medali: 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Disusul HSU di posisi kelima dengan 3 medali: 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu.

Beberapa daerah lain juga mencatatkan perolehan medali. Kabupaten Balangan meraih 11 medali tanpa emas, Tanah Bumbu 9 medali, Tanah Laut 5 medali, Barito Kuala 3 medali, dan Kabupaten Banjar 1 medali perak.

Dari data tersebut, hanya 5 daerah yang berhasil meraih medali emas, yaitu Banjarmasin, Tapin, Banjarbaru, HSS, dan HSU. Sementara 5 daerah lainnya belum mampu meraih emas pada ajang tahun ini.

Ketua IKASI Kalsel Herita Warni, didampingi Sekretaris IKASI Kalsel Muhammad Ramadhani mengatakan, keberhasilan Banjarmasin menjadi juara umum menunjukkan perkembangan pembinaan anggar di daerah semakin baik.

“Beberapa tahun yang lalu Tapin selalu juara umum. Kali ini Banjarmasin yang mengambilnya. Banjarmasin kembali mendominasi karena sekarang banyak anak-anak yang berlatih, terutama di klub-klub,” ujar Herita.

Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi indikator bahwa pembinaan anggar di Kalsel mulai merata. Hampir seluruh kabupaten dan kota kini telah memiliki kepengurusan maupun atlet yang mengikuti kejuaraan.

“Pembinaan anggar ini hampir merata. Semua kabupaten sudah ada pengurus. Hasil kejuaraan juga menunjukkan seluruh daerah sudah mendapatkan medali, jadi tidak hanya didominasi Banjarmasin atau Tapin,” jelasnya.

Kejurprov Anggar Kalsel tahun ini mempertandingkan 28 kategori, mulai kelompok usia di bawah 10 tahun (U-10), prakadet, kadet, junior hingga senior, baik putra maupun putri. Pertandingan menggunakan tiga jenis senjata, yakni sabre, degen dan florete.

IKASI Kalsel sengaja memberikan porsi besar kepada kelompok usia muda sebagai bagian dari program pembinaan jangka panjang.

“Kami menyasar yang kecil-kecil, termasuk U-10, karena ini untuk pembinaan ke depan. Alhamdulillah, antusias masyarakat sudah sangat baik,” katanya.

Kejurprov kali ini diikuti sekitar 268 atlet untuk nomor individu, sementara jumlah peserta yang ambil bagian dalam seluruh nomor pertandingan mencapai lebih dari 300 peserta.

Terkait persiapan menghadapi Pra-PON, Herita menyebut hasil Kejurprov menjadi salah satu bahan IKASI Kalsel dalam memantau atlet potensial. Namun, pihaknya masih menunggu kepastian jadwal dari Pengurus Besar (PB) IKASI.

“Kalau hasil yang ini kami sudah memantau beberapa atlet. Tinggal pembinaan mereka seperti apa ke depan yang bisa kami bina,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembentukan atlet berprestasi tidak dapat dilakukan secara instan. Anggar membutuhkan proses pembinaan yang matang, terencana dan sistematis dalam waktu panjang.

“Tidak bisa setelah sebulan atau dua bulan bisa menjadi juara. Anggar perlu bertahun-tahun. Jadi perlu pembinaan yang matang, terencana dan tersistem,” tegas Herita.

Ia berharap prestasi anggar Kalsel ke depan semakin meningkat. Apalagi, cabang olahraga tersebut mulai menunjukkan perkembangan di tingkat nasional.

Dalam sejarah keikutsertaan di PON, anggar Kalsel sebelumnya belum pernah menyumbangkan medali. Namun pada PON terakhir, Kalsel akhirnya berhasil meraih satu medali perunggu.

“Selama sekian puluh tahun belum pernah menyumbangkan medali di PON. Baru pada PON Medan-Aceh kami mendapatkan satu perunggu. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi,” ucapnya. (IKASIKALSEL-SRI/RIW/APR)

Banjarmasin Borong Dua Penghargaan Terbaik I Pemda Berprestasi 2026, Raih Rp2 Miliar dan 300 Bedah Rumah

Balikpapan – Pemerintah Kota Banjarmasin memborong dua penghargaan Terbaik I tingkat kota dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan di Hotel Platinum, Balikpapan, Kamis (3/9).

Dua capaian tersebut diraih pada Kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan dan Kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Pada kategori pendidikan, Banjarmasin meraih Terbaik I sekaligus memperoleh insentif Rp2 miliar. Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto dan diterima langsung Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR.

Sementara pada kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah, Banjarmasin kembali meraih Terbaik I tingkat kota dengan dukungan 300 unit bedah rumah bagi masyarakat.

Dua penghargaan tersebut menempatkan Banjarmasin sebagai daerah yang dinilai berhasil memperkuat dua kebutuhan dasar masyarakat: akses pendidikan dan hunian layak.

Bagi Pemko Banjarmasin, capaian ini bukan sekadar penghargaan. Rp2 miliar dan 300 unit bedah rumah merupakan amanah yang harus dikawal agar manfaatnya benar – benar dirasakan masyarakat.

Wali Kota Banjarmasin Yamin mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Setiap capaian pemerintah bukanlah keberhasilan Wali Kota seorang diri. Ini adalah hasil kerja kita bersama,” ucapnya.

Yamin juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri. Penghargaan, menurutnya, harus menjadi pemacu untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki kekurangan, menjaga integritas, serta memastikan setiap program pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat.

“Penghargaan ini harus menjadi penyemangat untuk terus bekerja, memperbaiki kekurangan, menjaga integritas dan disiplin, serta memastikan setiap program pemerintah benar – benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Dua Terbaik I tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan berhenti pada penghargaan, melainkan pada sejauh mana capaian itu diterjemahkan menjadi pendidikan yang semakin mudah diakses dan hunian yang semakin layak bagi warga Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

Serentak se-Indonesia, Pajak Bertutur 2026 Hadir di 20 Sekolah Kalselteng

Banjarmasin – Semangat mengenal pajak dan membangun masa depan Indonesia bergema serentak dari ruang-ruang kelas di seluruh Indonesia melalui Pajak Bertutur 2026, Kamis (3/9).

Mengusung tema “Pajak Kita, Energi Generasi Juara” dan tagline “Sehari Mengenal, Selamanya Bangga”, kegiatan ini menjadi bagian dari kampanye Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan sekaligus rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

Di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, semangat yang sama hadir di 18 satuan pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng).

Kegiatan yang diselenggarakan Kanwil DJP Kalselteng bersama KPP dan KP2KP tersebut diikuti sedikitnya 1.167 peserta didik dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Pajak Bertutur 2026 di wilayah Kalselteng tidak hanya menjadi ruang untuk mengenalkan pajak kepada generasi muda, tetapi juga menjadi momentum untuk mengajak para pelajar memahami bahwa pajak merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan salah satu energi yang menopang pembangunan Indonesia.

Pelaksanaan Pajak Bertutur tahun ini memiliki cerita tersendiri di wilayah Kalimantan Tengah. Kondisi sejumlah daerah yang masih terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan keadaan di lapangan.

Sebagian kegiatan dilaksanakan secara luring dengan memperhatikan kondisi dan kenyamanan peserta, sementara pada wilayah tertentu pelaksanaan dilakukan secara daring.

Penyesuaian metode tersebut menjadi bentuk komitmen DJP agar edukasi perpajakan tetap dapat menjangkau generasi muda tanpa mengabaikan kondisi dan keselamatan masyarakat di daerah.

“Pajak Bertutur bukan sekadar kegiatan untuk mengenalkan pajak kepada siswa. Ini adalah bagian dari upaya kita menanamkan kesadaran bahwa mereka adalah generasi yang kelak akan meneruskan pembangunan Indonesia. Karena itu, dalam kondisi apa pun, edukasi harus tetap hadir dengan cara yang menyesuaikan keadaan di masing – masing daerah,” ujar Anton Budhi Setiawan, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.

Menurut Anton, teknologi juga menjadi jembatan ketika pertemuan secara langsung belum memungkinkan.

“Di beberapa wilayah Kalimantan Tengah, kondisi karhutla membuat kita harus lebih adaptif. Ketika belum memungkinkan untuk berkumpul secara langsung, teknologi menjadi jembatan agar semangat Pajak Bertutur tetap tersampaikan. Yang terpenting adalah pesan edukasinya sampai kepada generasi muda dengan tetap memperhatikan kondisi daerah masing – masing,” lanjutnya.

Mengenalkan Pajak dengan Bahasa Generasi MudaPajak Bertutur 2026 dirancang sebagai kegiatan edukasi yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta. Peserta tidak hanya diperkenalkan pada definisi pajak, tetapi diajak memahami hubungan pajak dengan pembangunan dan kehidupan mereka sehari-hari.

Pada jenjang SMP, misalnya, peserta diperkenalkan pada APBN, sumber pendapatan negara, peran pajak dalam pembangunan, hingga aksi nyata yang dapat dilakukan pelajar.

Mereka didorong untuk belajar sungguh – sungguh, menjadi generasi terdidik dan jujur, menyebarkan kesadaran pajak, mengingatkan orang tua untuk memenuhi kewajiban perpajakan, serta memahami bahwa pajak turut mendukung pembangunan Indonesia.

Sementara itu, peserta SMA diajak melihat dirinya sebagai energi generasi juara dengan memaksimalkan fasilitas yang tersedia melalui prestasi, merawat fasilitas publik, menjadi teladan bagi lingkungan, serta mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita dan berkarya bagi Indonesia.

Peserta perguruan tinggi bahkan didorong untuk menjadi agen perubahan dan role modelkepatuhan pajak di masyarakat serta mempersiapkan diri sebagai bagian dari tulang punggung negara.

Pesan tersebut sejalan dengan semangat besar Pajak Bertutur 2026 bahwa juara tidak lahir dari ruang hampa. Ada lingkungan, kesempatan, fasilitas, dan berbagai bentuk dukungan yang menjadi energi bagi generasi muda untuk tumbuh dan berprestasi.

Semangat tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Pajak Bertutur di berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, meliputi:

A. Provinsi Kalimantan Selatan

  1. Kanwil DJP Kalselteng dan KPP Madya Banjarmasin di SMPN 1 Banjarmasin 90 siswa
  2. KPP Pratama Banjarmasin dan KP2KP Marabahan di SMAN 1 Alalak 75 siswa
  3. KPP Pratama Banjarbaru di SMAN 2 Banjarbaru 71 siswa
  4. KP2KP Martapura di SMAN 1 Karang Intan, Kab. Banjar 40 siswa
  5. KP2KP Pelaihari di SMAN 1 Pelaihari 60 siswa
  6. KPP Pratama Barabai di SMPN 1 Hulu Sungai Tengah 50 siswa;
  7. KP2KP Kandangan di SMKN 1 Loksado 30 siswa
  8. KP2KP Rantau di SDN Rangdamalingkung I Rantau 30 siswa
  9. KPP Pratama Batulicin di SMKN 1 Simpang Empat 70 siswa
  10. KP2KP Kotabaru di SMKN 1 Kotabaru 71 siswa, dan
  11. KPP Pratama Tanjung, KP2KP Amuntai, dan KP2KP Paringin di SMKN 1 Amuntai 153 siswa.

B. Provinsi Kalimantan Tengah

  1. KPP Pratama Palangka Raya, KP2KP Kuala Kapuas, KP2KP Kuala Kurun, dan KP2KP Pulang Pisau di SMAN 3 Palangka Raya 40 siswa
  2. KPP Pratama Sampit, KP2KP Kasongan, dan KP2KP Kuala Pembuang di SMPN 1 Katingan Tengah 90 siswa
  3. KPP Pratama Pangkalan Bun di SMPN 1 Sungai Arut 30 siswa
  4. KP2KP Nanga Bulik di SMPN 1 Bulik 30 siswa
  5. KP2KP Sukamara di SMPN 1 Sukamara 35 siswa
  6. KPP Pratama Muara Teweh di SMP Santa Maria Muara Teweh 87 siswa
  7. KP2KP Tamiang Layang di MAN Barito Timur 33 siswa
  8. KP2KP Buntok di STIE Dahani Dahanai 32 siswa
  9. KP2KP Puruk Cahu di MIS Karya Pembangunan 50 siswa

Pelaksanaan tersebut sekaligus memperlihatkan kuatnya kolaborasi antarunit kerja DJP dalam menghadirkan edukasi perpajakan ke satuan pendidikan.

Dalam ketentuan Pajak Bertutur 2026, kegiatan di tingkat Kanwil, KPP, dan KP2KP dilaksanakan pada 3 September 2026 di wilayah kerja masing – masing, dengan kegiatan utama berupa mengajar di kelas serta mengikuti sesi “Direktur Jenderal Pajak Menyapa”.

Salah satu momen yang meninggalkan kesan mendalam bagi peserta Pajak Bertutur di Kalimantan Tengah terjadi di SMPN 1 Katingan Tengah.

Dua siswi kelas IX, Yohana Tenalema Panyat dan Wiona Aurelita Green, mengikuti kegiatan dengan antusias. Bagi keduanya, Pajak Bertutur bukan hanya kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan baru mengenai pajak, tetapi juga pengalaman membanggakan karena dapat mengikuti sesi “Direktur Jenderal Pajak Menyapa” melalui Zoom dengan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

“Saya sangat senang bisa mengikuti Pajak Bertutur. Banyak hal baru yang saya ketahui tentang pajak dan bagaimana pajak berkaitan dengan pembangunan negara. Saya juga bangga karena bisa mengikuti kegiatan bersama pelajar dari berbagai daerah,” ujar Yohana.

Senada dengan Yohana, Wiona mengaku sangat antusias ketika mengetahui bahwa peserta dari daerahnya dapat terhubung secara langsung melalui Zoom dengan Direktur Jenderal Pajak.

“Bagi saya, pengalaman yang paling berkesan adalah bisa mengikuti kegiatan ini dan melalui Zoom dapat mengenal Bapak Dirjen Pajak. Rasanya bangga sekali karena kami yang berada di Katingan Tengah juga bisa ikut dalam kegiatan yang diikuti bersama-sama dari berbagai daerah di Indonesia,” tutur Wiona.

Pengalaman Yohana dan Wiona menjadi gambaran bahwa teknologi dapat memperluas ruang belajar sekaligus menghadirkan pengalaman yang bermakna bagi pelajar, bahkan dari daerah yang menghadapi keterbatasan untuk melaksanakan kegiatan secara langsung.

Sesi “Direktur Jenderal Pajak Menyapa” sendiri merupakan bagian resmi dari rangkaian Pajak Bertutur 2026 dan diikuti seluruh peserta Pajak Bertutur, termasuk peserta yang mengikuti kegiatan dari unit-unit vertikal DJP secara daring melalui Zoom Cloud Meeting.

Anton Budhi Setiawan menilai pengalaman yang diperoleh para peserta, diharapkan tidak berhenti ketika kegiatan Pajak Bertutur selesai.

“Kami berharap satu hari mengenal pajak hari ini dapat menjadi awal dari kebanggaan yang tumbuh dalam diri mereka sebagai warga negara. Kesadaran pajak tidak dibangun dalam satu hari, tetapi ditanamkan sedikit demi sedikit sejak mereka mengenal bagaimana negara bekerja dan bagaimana setiap warga memiliki peran dalam pembangunan,” kata Anton.

Ia menambahkan bahwa generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan masa depan Indonesia.

“Mereka adalah generasi yang akan mengisi Indonesia di masa depan. Karena itu, menjadi generasi juara bukan hanya tentang prestasi, tetapi juga tentang integritas, kepedulian, tanggung jawab, dan kesadaran untuk memberikan kontribusi bagi bangsa.

Salah satu energi yang menopang perjalanan itu adalah pajak. Pajak kita, energi generasi juara.

Melalui Pajak Bertutur 2026, DJP berharap kesadaran pajak dapat tumbuh menjadi bagian dari karakter generasi muda Indonesia. Bukan semata-mata karena mereka kelak akan menjadi wajib pajak, tetapi karena sejak hari ini mereka dapat memahami bahwa pembangunan adalah hasil kontribusi bersama.

Dari Banjarmasin hingga Katingan Tengah, dari Sukamara hingga Kotabaru, dari ruang kelas hingga ruang virtual, pesan yang sama disampaikan, Pajak bukan sekadar angka.

Pajak adalah energi untuk membangun masa depan.Dan masa depan itu sedang tumbuh di bangku – bangku sekolah hari ini. (DJPKalselteng-RIW/EPS)

Bersama BPN, Komisi II DPR RI Serahkan 40 Sertifikat Hak Milik PTSL MBR di Kabupaten Banjar

Banjarmasin – Sebanyak 40 sertifikat hak milik diserahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Rabu (2/9).

Penyerahan sertifikat dilakukan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan.

Program sertifikasi tanah bagi MBR tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat atas tanah yang dimiliki dan ditempati.

Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, program sertifikat gratis bagi MBR merupakan langkah penting pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Menurutnya, sertifikat hak milik tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum, tetapi juga memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat penerima.

Ia menegaskan, Komisi II DPR RI terus mendorong pelaksanaan program sertifikasi tanah agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

“Program ini penting karena masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya. Selain itu, sertifikat juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujar Rifqinizamy.

Rifqinizamy berharap program sertifikasi tanah bagi MBR dapat terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh legalitas atas tanah yang mereka miliki.

“Penyerahan sertifikat secara langsung di Desa Mekar juga menjadi bagian dari upaya memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menyampaikan, penyerahan 40 sertifikat tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pendaftaran dan legalisasi aset masyarakat.

Menurut Ossy, sertifikat tanah memberikan kepastian mengenai status hak atas tanah sekaligus menjadi dokumen penting bagi masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan aset yang dimiliki.

“Program PTSL, menjadi instrumen pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah secara sistematis dan menyeluruh. Dengan semakin banyak bidang tanah yang terdaftar, diharapkan persoalan terkait ketidakjelasan status dan batas kepemilikan tanah dapat diminimalkan,” ungkapnya.

Ossy juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan masyarakat dalam mempercepat program sertifikasi tanah.

Penyerahan sertifikat kepada masyarakat MBR di Kabupaten Banjar diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian kepemilikan aset.

“Dengan legalitas yang jelas, masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengelola tanahnya serta mengembangkan potensi ekonomi dari aset yang dimiliki,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Upaya Kurangi Sampah, ASN Pemko Banjarmasin Diwajibkan Setor ke Bank Sampah

Banjarmasin – Upaya mendukung pengurangan sampah di Kota Banjarmasin di tengah kondisi darurat sampah saat ini. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Banjarmasin rutin menyetorkan sampah setiap bulan.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Banjarmasin sebagai bagian dari upaya mendorong keterlibatan aparatur pemerintah dalam pengelolaan dan pengurangan sampah dari sumbernya.

Kepala Bagian Umum Setdakot Banjarmasin, Zazuli mengatakan, masing-masing ASN di lingkungannya diwajibkan mengumpulkan dan menyetorkan sampah dengan target lima kilogram per bulan.

“Bertahap juga, awalnya setelah ada instruksi itu baru dua kilogram sampai akhirnya tiap pegawai bisa mengumpulkan sampah lima kilogram,” kata Zazuli, baru baru tadi.

Adapun sampah yang dikumpulkan berasal dari lingkungan rumah maupun aktivitas sehari-hari di lingkungan kantor yang masih dapat dipilah dan dikelola. Mulai dari kardus, kertas HVS, botol plastik bahkan minyak goreng bekas.

Dalam penyetoran sampah ini, dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin ada jadwalnya tersendiri untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Banjarmasin.

“Tiap bulan itu ada jadwal penyetoran sampah dan pegawai saja akan bersiap mengumpulkan sampahnya saat jadwalnya tiba,” tuturnya.

Tentunya melalui gerakan rutin setor sampah ini lanjutnya, ASN diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan pola pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab.

Sebab di tengah kondisi darurat sampah yang membutuhkan langkah bersama, keterlibatan ASN diharapkan dapat menjadi pemicu bagi lingkungan kerja maupun masyarakat luas untuk ikut mengambil peran, dimulai dari hal sederhana seperti memilah dan mengurangi sampah dari rumah.

“Penanganan sampah ini tentu perlu kesadaran seluruh pihak. Kita sebagai ASN wajib memberi contoh baik,” akhirnya. (PEMKOBJMUMUM/SRI/RIW/EPS)

DPRD Kalsel Setujui Dua Raperda Strategis, Perkuat Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Daerah

Banjarmasin — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyetujui dua Raperda strategis dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Selasa (1/9). Kedua Raperda tersebut yakni Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi para Wakil Ketua DPRD Kalsel. Turut hadir Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta anggota DPRD Kalsel.

Gubernur Kalsel, Muhidin

Paripurna diawali dengan agenda penutupan Masa Persidangan Kedua dan pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2026. Selanjutnya, DPRD mendengarkan laporan hasil pembahasan terhadap kedua Raperda sebelum dilakukan pengambilan keputusan.

Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, selaku juru bicara Badan Anggaran, menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam pembahasannya, Badan Anggaran menilai perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan pembangunan dan penyesuaian kebijakan anggaran terhadap kondisi daerah.

Selanjutnya, laporan Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disampaikan Umar Sadik.

Dalam laporan tersebut dijelaskan, perubahan regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi dan kebijakan fiskal nasional.

Penyempurnaan perda juga diarahkan untuk membangun sistem pajak dan retribusi daerah yang lebih efektif, adil, efisien serta memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK menegaskan, persetujuan terhadap perubahan APBD merupakan bentuk tanggung jawab bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, setiap program yang masuk dalam perubahan APBD harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK

Dengan disetujuinya dua Raperda tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

“Kita ingin perubahan APBD ini tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, kualitas belanja harus menjadi perhatian utama, sehingga anggaran yang disiapkan pemerintah daerah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.

Supian HK menyampaikan, DPRD akan terus mendorong pelaksanaan program pembangunan tetap selaras dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029.

Selain itu, program strategis pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah juga perlu disinergikan dengan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan. Dengan demikian, setelah disepakati bersama, perubahan APBD 2026 dapat segera dilaksanakan secara efektif, transparan dan akuntabel.

“Kita berharap seluruh program yang telah disepakati dapat direalisasikan dengan baik, tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menambahkan, pihaknya mengapresiasi DPRD Kalsel atas proses pembahasan yang telah dilakukan bersama jajaran pemerintah provinsi.

Menurut Muhidin, persetujuan terhadap kedua Raperda tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kalimantan Selatan yang telah bersama – sama membahas dua Raperda ini.

Persetujuan bersama ini merupakan hasil sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menindaklanjuti hasil persetujuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia berharap perubahan APBD 2026 dapat mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah, terutama dalam peningkatan pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Program-program yang telah disepakati harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
(ADV-NHF/RIW/EPS)

Berharap Hujan, Pemko Banjarmasin Gelar Salat Istisqa

Banjarmasin – Pemerintah Kota melalui Bagian Umum Setdako Banjarmasin melaksanakan salat istisqa dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang berlangsung di halaman Balai Kota Banjarmasin, Senin (31/8).

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin mengatakan, salat istisqa dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama agar Allah SWT menurunkan hujan, khususnya di wilayah Kalimantan yang saat ini membutuhkan curah hujan.

Ket foto : Wali Kota Muhammad Yamin saat menyampaikan sambutan

“Alhamdulillah, hari ini kita bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin, dari kepala skpd sampai kecamatan dan kelurahan, melaksanakan salat istisqa. Kita berdoa agar dikabulkan Allah SWT turunnya hujan di Kalimantan,” ujar Yamin.

Selain salat istisqa, kegiatan dilanjutkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurut Wali Kota Yamin, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk kembali mengingat perjalanan dan keteladanan Rasulullah SAW dalam membangun persatuan umat.

Ia berharap nilai-nilai yang disampaikan dalam peringatan Maulid dapat diterapkan dalam kehidupan sehari – hari, termasuk dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Menurutnya, seorang pemimpin perlu meneladani Rasulullah SAW yang senantiasa berupaya mempersatukan umat.

“Dengan kita mengadakan Maulid juga, mudah-mudahan doa-doa kita semua dijabah oleh Allah SWT,” harapnya.

Yamin menambahkan, melalui rangkaian doa dan peringatan Maulid Nabi tersebut, jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan semakin memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan keteladanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada kegiatan ini Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setdako) Banjarmasin turut memfasilitasi pelaksanaan salat istisqa. Salah satu dukungan yang disiapkan yakni penyediaan karpet untuk menunjang kenyamanan jemaah saat melaksanakan salat meminta hujan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli mengatakan, pihaknya ingin memastikan kebutuhan fasilitas untuk pelaksanaan salat istisqa dapat terpenuhi.

“Sesuai araham Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, Bagian Umum membantu memfasilitasi pelaksanaan salat istisqa. Salah satunya dengan menyiapkan karpet untuk jemaah,” ujar Zazuli.

Menurutnya, penyediaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari tugas Bagian Umum untuk mendukung berbagai kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin. Termasuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan Balai Kota.

“Kami menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Intinya bagaimana pelaksanaan salat istisqa bisa berjalan dengan baik dan jemaah merasa nyaman,” katanya.

Salat Istisqa sendiri menjadi salah satu bentuk ikhtiar dan doa bersama untuk memohon kepada Allah SWT agar segera menurunkan hujan. Kondisi kemarau yang berkepanjangan sebelumnya turut berdampak terhadap ketersediaan air baku dan pelayanan air bersih di Kota Banjarmasin.

Zazuli menegaskan, Bagian Umum akan terus mendukung kebutuhan fasilitas selama kegiatan berlangsung sesuai arahan pimpinan daerah.

“Kita support sesuai dengan kebutuhan dan arahan pimpinan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar,” ucapnya.(PEMKOBJMUMUM/SRI/RIW/EPS)

Seleksi Wirasena Youth Camp, Kalsel Gali Potensi Pemuda Banua

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Seleksi Wirasena Youth Camp, di Banjarmasin, Selasa (1/9). Kegiatan dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz, diwakili Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Fitriyadi Saputera.

Ket foto : Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda Dispora Kalsel Fitriyadi Saputera

Pebriadin Hapiz, dalam sambutannya yang dibacakan Fitriyadi Saputera, menyampaikan bahwa seleksi ini dulunya bernama Pertukaran Pelajar Antar Provinsi, dan berganti menjadi Wirasena Youth Camp.

“Pada tahun lalu kegiatan ini disebut dengan pertukaran pemuda antar provinsi dan pertukaran pemuda antar negara,” ungkapnya.

Namun, lanjutnya, untuk tahun ini dilebur menjadi satu dengan nama Wirasena Youth Camp.

“Meski berganti nama, namun tujuan kegiatan tetap sama, yakni untuk meningkatkan kualitas pemuda tanah air,” ucapnya lagi.

Program seleksi Wirasena Youth Camp sendiri, merupakan ajang untuk menggali dan pengembangkan potensi pemuda daerah.

Mengingat, pemuda juga mengalami permasalahan yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, khususnya, Dispora Kalsel yang membidangi kepemudaan.

“Sehingga diharapkan melalui seleksi Wirasena Youth Camp ini, untuk membuka seluas luasnya kesempatan kepada pemuda berpartisipasi menunjukkan kemampuan,” tuturnya.

Dispora berharap, pemuda yang terpilih, dapat membanggakan Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya.

Seleksi diikuti 45 peserta dan akan diambil sebanyak 12 peserta putra dan putri terbaik, yang akan mewakili Kalsel ke tingkat nasional. (SRI/RIW/EPS)

Antisipasi Karhutla, Pelindo Lakukan Penyemprotan Area Basirih

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan melakukan kegiatan penyemprotan air di sejumlah area Pelabuhan Basirih, Banjarmasin, Selasa (1/9), sebagai langkah preventif mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kegiatan ini dilakukan seiring kondisi cuaca kering yang dapat meningkatkan risiko munculnya titik api, khususnya pada area terbuka dan lahan yang memiliki potensi mudah terbakar.

Junior Manager Umum dan Humas Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan, Listio Margianto mengatakan, penyemprotan merupakan bagian dari upaya perusahaan menjaga keamanan dan keselamatan kawasan pelabuhan serta lingkungan di sekitarnya.

“Penyemprotan ini merupakan langkah antisipatif yang kami lakukan untuk menjaga kelembapan area yang dinilai memiliki potensi risiko kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca kering seperti saat ini,” ujar Listio.

Menurut Listio, upaya pencegahan menjadi hal penting karena karhutla tidak hanya berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta aktivitas operasional apabila terjadi di sekitar kawasan pelabuhan.

Oleh karena itu, Pelindo terus meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan pemantauan kondisi lapangan dan mengambil langkah pencegahan sedini mungkin.

Selain melakukan penyemprotan, Pelindo Sub Regional Kalimantan juga mengimbau seluruh pekerja, mitra kerja, dan pengguna jasa di lingkungan pelabuhan, turut meningkatkan kewaspadaan serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

“Kami mengajak seluruh pihak di kawasan pelabuhan untuk bersama-sama menjaga lingkungan, tidak melakukan pembakaran terbuka, serta segera melaporkan apabila menemukan adanya asap maupun indikasi titik api agar dapat ditangani dengan cepat,” tambah Listio.

Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan berusaha untuk terus menjalankan kegiatan operasional dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan.

Melalui langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang dilakukan secara berkelanjutan, Pelindo berharap potensi terjadinya karhutla di sekitar wilayah kerja dapat diminimalkan sehingga aktivitas kepelabuhanan di Banjarmasin tetap berjalan dengan aman dan lancar. (Pelindo-RIW/EPS)

Seluruh Fraksi DPRD Kalsel Sepakati Dua Raperda Strategis untuk Dukung Pembangunan Daerah

Banjarmasin — DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan komitmennya memperkuat arah pembangunan daerah melalui persetujuan terhadap 2 raperda strategis.

Seluruh fraksi DPRD Kalsel menyatakan sepakat terhadap Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum dari Fraksi PKB DPRD Kalsel, dr Yadi Mahendra

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, Senin (31/8). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, dan unsur pimpinan serta anggota DPRD, dihadiri Sekdaprov Kalsel, dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo mengatakan, kesepakatan seluruh fraksi menjadi momentum penting karena 2 regulasi tersebut berkaitan langsung dengan dua kebutuhan utama pembangunan daerah, yakni penguatan sumber pendapatan dan penyesuaian anggaran pembangunan.

Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinilai diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyesuaikan pengelolaan pajak dan retribusi dengan perkembangan kebijakan pemerintahan daerah.

Dengan sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang semakin baik, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Regulasi ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga diharapkan mampu mendorong tata kelola pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” katanya.

Disampaikan Kartoyo, untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi instrumen untuk menyesuaikan kembali program dan alokasi anggaran dengan kondisi serta kebutuhan pembangunan yang berkembang sepanjang tahun berjalan.

Hal ini diharapkan tidak sekadar menjadi penyesuaian angka dalam dokumen APBD, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memastikan program prioritas pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal.

“Persetujuan dua raperda tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa fungsi legislasi dan anggaran DPRD memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan pembangunan daerah,” jelasnya.

Lanjut Kartoyo menambahkan, setelah persetujuan diberikan, tantangan berikutnya adalah memastikan implementasinya berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata.

DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi diharapkan terus menjaga koordinasi dan pengawasan, agar kebijakan yang telah disepakati tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi menjadi pelayanan yang lebih baik, pembangunan tepat sasaran, dan manfaat yang benar – benar dirasakan masyarakat.

Dengan disetujuinya kedua raperda seluruh fraksi, DPRD Kalsel menunjukkan adanya kesamaan pandangan, bahwa kebijakan fiskal dan regulasi daerah harus diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Dua raperda telah mendapatkan persetujuan. Kini, pekerjaan berikutnya adalah memastikan setiap kebijakan benar – benar hadir dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Exit mobile version