Banjarmasin – Laman 15 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Terhapus, Banjarmasin Siap Anggarkan Iuran BPJS Kesehatan Warga Tidak Mampu

Banjarmasin – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran iuran BPJS warga miskin, yang terhapus pada awal tahun ini akibat adanya penyesuaian data penerima BPJS.

Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo menjelaskan, untuk anggaran tersebut telah tersedia, dan akan dicairkan pada anggaran perubahan mendatang.

Kepada BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo

“Pada dasarnya kami dari Pemerintah Kota Banjarmasin siap, untuk anggaran tersebut,” ungkap Edy, kepada sejumlah wartawan, Jumat (23/1).

Dikatakan Edy, sebenarnya Pemerintah Kota Banjarmasin tidak mengurangi penerima bantuan BPJS Kesehatan untuk warga kurang mampu tersebut.

“Pemerintah Kota Banjarmasin hanya melakukan verifikasi data penerima saja, yang secara teknis prosesnya ada pada Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin,” ucap Edy.

Sedangkan BPKPAD Kota Banjarmasin, lanjut Edy, telah mengalokasikan anggaran tersebut, pada APBD Perubahan.

“Semua warga yang benar benar masuk dalam kategori miskin akan di cover BPJS Kesehatannya,” ujar Edy.

Sedangkan, untuk angka pasti dari penerima BPJS kesehatan tersebut, pihaknya masih menunggu dari Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

“Namun pada dasarnya kami siap, untuk anggaran tersebut,” ucap Edy.

Untuk solusi saat ini, sudah tertanggulangin selama 9 bulan mendatang.

“Yang artinya dari Januari hingga sembilan bulan kedepan sudah dapat diatasi,” ungkap Edy lagi.

Sedangkan, untuk langkah lainnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, apabila diperlukan mendesak maka dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga.

“Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan visi dan misi yakni maju sejahtera, akan terus memerhatikan kesehatan bagi masyarakatnya,” ucap Edy.

Saat ini, Dinas Sosial Kota Banjarmasin telah melakukan verifikasi data BPJS Kesehatan untuk warga miskin, yang sempat terhapus. (SRI/RIW/EPS)

Efisiensi Anggaran, Taman Budaya Kalsel Maksimalkan Program Seni Budaya

Banjarmasin – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Kalimantan Selatan, tetap berkomitmen memaksimalkan pelaksanaan program seni dan budaya pada tahun anggaran 2026, meskipun terkena imbas kebijakan efisiensi anggaran.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Galuh Tantri Narindra, diwakili Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi, Suharyanti, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/1/).

Penampilan drama tari kolosal bertajuk “Malam Batanam Karya”.

Suharyanti menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan sejak Februari 2026, memang berdampak pada sejumlah kegiatan, namun agenda-agenda tahunan yang menjadi program rutin tetap dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejumlah kegiatan seni dan budaya yang dipastikan tetap berjalan pada tahun 2026, di antaranya pergelaran tari dalam rangka Hari Tari Dunia, Pesona Seni Ramadan, pertunjukan tari kolosal dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, serta Karasmin Banua Seribu Sungai yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi provinsi dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Efisiensi anggaran memang berdampak pada beberapa kegiatan, namun untuk event – event tahunan tetap kita laksanakan dengan memaksimalkan anggaran yang ada,” ujarnya.

Yanti menyampaikan, untuk Festival Seni Budaya Banjar tetap akan dilaksanakan pada tahun 2026, dengan konsep yang berbeda dibanding tahun sebelumnya. Meski mengalami pembaruan konsep, festival tersebut tetap mengusung seni tradisi daerah sebagai identitas utama budaya Banjar.

“Konsepnya akan kita kemas berbeda, namun tetap mengangkat seni tradisi daerah sebagai ciri khas,” jelasnya.

Lebih lanjut Suharyanti menambahkan, tahun 2026, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan juga mendapatkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kebudayaan sebesar Rp3 M meningkat dari Rp2 M pada tahun sebelumnya.

Melalui dukungan dana tersebut, UPTD Taman Budaya Kalsel akan melaksanakan program baru yakni Manajemen Talenta Nasional, yang merupakan program wajib bagi seluruh Taman Budaya di Indonesia.

Program ini bertujuan untuk menjaring, membina, dan mengembangkan potensi talenta seni daerah agar dapat menjadi profesi dan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi para pelaku seni.

“Dengan berbagai program yang direncanakan, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan berharap pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah tetap berjalan optimal, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

RSUD Ulin Banjarmasin, Segera Miliki Pusat Layanan Jantung Terpadu

Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah – RSUD Ulin Banjarmasin, pada tahun 2026 ini, membangun Pusat Layanan Jantung Terpadu.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo menjelaskan, pada awal tahun ini pihaknya telah melakukan rapat awal dengan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, untuk rencana pembangunan tahap pertama pusat layanan jantung terpadu tersebut.

“Untuk pembangunan layanan pusat jantung terpadu tersebut, kami terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kalsel,” ungkap Among, baru baru tadi.

Mengingat, untuk penambahan bangunan Gedung Layanan Pusat Jantung Terpadu ini, dikerjakan Dinas PUPR Kalsel.

“Sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kalsel Muhidin, pembangunan tersebut merupakan pengembangan layanan kesehatan di bidang jantung,” ungkapnya lagi.

Rumah Sakit Ulin, merupakan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang menyiapkan segala sesuatu terkait layanan unggulan rujukan, termasuk penyakit jantung.

“Untuk itu RSUD Ulin Banjarmasin terus melakukan koordinasi dengan jajaran Dinas PUPR, mengenai pembangunan pusat layanan jantung terpadu,” ujar Among.

Dikatakan Among, saat ini sudah ada beberapa areal atau ruangan yang telah disiapkan, untuk penetapan gedung tersebut, yang direncanakan delapan lantai, dengan sejumlah fasilitas, sebagai penunjang layanan jantung.

“Fasilitas yang disiapkan lengkap dengan ruang operasi nantinya,” ucap Among.

Ia berharap, dengan adanya layanan jantung terpadu ini, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pasien jantung yang berobat di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Karena RSUD Ulin Banjarmasin ini merupakan rujukan bagi rumah sakit lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan serta kabupaten tetangga, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan peningkatan layanan kesehatan yang diberikan,” tutur Among.

Selain itu, Among berharap, pembangunan pusat layanan jantung terpadu dapat berjalan lancar serta sukses. (SRI/RIW/EPS)

Stabilitas Pertumbuhan Terjaga, Ekonomi Kalimantan Selatan Didorong Ekspor dan Belanja Negara

Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel), mengumumkan bahwa kinerja ekonomi dan fiskal hingga akhir Desember 2025 berada dalam kondisi stabil dan positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat melampaui rata-rata nasional, didukung pengelolaan anggaran yang efektif serta penguatan sektor-sektor strategis seperti UMKM, sehingga mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi lokal dan global.

Pada Triwulan III 2025, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,19 persen (year-on-year), ditopang sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Dari sisi fiskal, realisasi belanja APBN telah mencapai 96,39 persen dari pagu, dengan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun.

“Kinerja APBD juga mencatatkan surplus yang memberi ruang fiskal lebih luas untuk percepatan pembangunan daerah,” papar Catur Ariyanto Widodo, Kepala DJPb Provinsi Kalsel, usai press release dan publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan, pada Kamis (22/1) di Aula Barito Kantor DJP Kalselteng.

Catur menambahkan, komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan tercermin dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,97 triliun dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) senilai Rp73,79 miliar.

“Dukungan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Hingga Desember 2025, neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar US$1.105,11 juta. Capaian tersebut mengalami kenaikan 4,72 persen (year-on-year) dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan nilai ekspor Desember yang tercatat US$1.229,17 juta dan impor sebesar US$124,06 juta.

Dari sisi harga, inflasi Kalimantan Selatan pada Desember 2025 tercatat 3,66 persen (year-onyear) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,06, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.

Secara bulanan, inflasi Kalsel mencapai 0,76 persen (monthto-month), juga melampaui inflasi nasional sebesar 0,64 persen.Tekanan inflasi terutama dipicu kenaikan harga sejumlah komoditas, khususnya emas perhiasan, beras, sigaret kretek mesin, bawang merah dan cabai merah.

“Meski begitu, laju inflasi relatif tertahan kontribusi deflasi dari komoditas seperti tarif parkir, tomat, ikan gabus, bawang putih, dan bayam,” urainya.

Secara makro, kinerja ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan III 2025 tetap solid dengan pertumbuhan 5,19 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,04 persen.

Sementara itu, kinerja belanja APBN di Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp40,34triliun (96,39% dari pagu Rp41,84 triliun). Realisasi tersebut terbagi kepada dua kran penyaluran.

Pertama, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp10,2 triliun atau 90,51 % dari pagu sebesar Rp11,27 triliun. Dan yang kedua Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun atau 98,56 % dari pagu sebesar Rp30,57 triliun.

Dimana TKD mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 73,06%. Sedangkan dari sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp16,11 triliun atau 73,28% dari target penerimaan sebesar Rp21,98 triliun.

Di sisi lain, menurut Catur, kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2025 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp2,69 triliun. Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp44,11 triliun (105,14% dari target).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 6,04% (yoy). Sedangkan dari realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp41,42 triliun atau mencapai 81,4% dari pagu Rp50,89 triliun.

Realisasi Transfer ke Daerah Kalimantan Selatan Capai Rp30,13 Triliun (98,56%)Menutup tahun anggaran 2025, kinerja Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan capaian yang sangat optimal.

Hingga 31 Desember 2025, total realisasi TKD tercatat mencapai Rp30,13 triliun atau 98,56% dari total pagu sebesar Rp30,57 triliun.

Secara umum terjadi banyak dinamika penyaluran di tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi melalui pencadangan TKD, adanya penyaluran Kurang Bayar DBH, penghentian penyaluran Dana Desa Non Earmark, hingga pemberian Insentif Fiskal atas kinerja unggul Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data kinerja penyaluran TKD kepada 14 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara mencatatkan persentase realisasi tertinggi sebesar 99,42%.

Di sisi lain, Kabupaten Balangan mencatat realisasi terendah sebesar 96,91%. Penyaluran TKD di Kalimantan Selatan hingga akhir Desember 2025 didominasi dua instrumen utama, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 56,62% dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 28,34%. (RIW/EPS)

Perkuat Layanan Unggulan 2026, RSUD Moch. Ansari Saleh Fokus Kembangkan Stroke Center

Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moch. Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan, terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada tahun 2026.

Salah satu fokus utama yang dikembangkan adalah layanan unggulan, khususnya penanganan penyakit saraf melalui penguatan Stroke Center yang telah berjalan beberapa tahun terakhir.

Direktur RSUD Moch. Ansari Saleh Kalsel, dr. Tabiun Huda, melalui Wakil Direktur Pelayanan, dr. M. Syarif Hidayat mengatakan, bahwa pada prinsipnya seluruh pasien yang berobat ke RSUD Ansari Saleh mendapatkan pelayanan yang sama dan optimal. Namun demikian, terdapat layanan prioritas yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“Untuk pelayanan, semua pasien yang berobat ke Ansari Saleh kita layani dengan baik. Namun memang ada prioritas dari kementerian yang dikenal dengan KJSU, yaitu kanker, jantung, stroke atau saraf, serta uronefro,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Selatan dan visi rumah sakit, RSUD Ansari Saleh menetapkan dua layanan unggulan utama, yakni penanganan penyakit infeksi dan penyakit saraf.

Untuk penyakit saraf, rumah sakit ini telah memiliki Stroke Center atau unit pelayanan stroke terpadu yang beroperasi sejak dua hingga tiga tahun terakhir.

“Untuk penyakit saraf ini, kami sudah cukup lama mengembangkan Stroke Center. Di sana sudah tersedia pelayanan yang cukup mumpuni,” katanya.

Saat ini, Stroke Center RSUD Ansari Saleh memiliki 10 tempat tidur yang dilengkapi dengan peralatan penunjang medis yang lengkap. Mulai dari monitor pasien hingga alat-alat pendukung lainnya. Setiap pasien mendapatkan fasilitas tempat tidur yang representatif sesuai standar pelayanan.

“Posisi Stroke Center ini berada di atas ruang IGD, sehingga memudahkan alur pelayanan pasien gawat darurat,” jelas dr. Syarif.

Lebih lanjut, Ia menerangkan bahwa stroke memiliki dua penyebab utama, yaitu akibat perdarahan dan akibat sumbatan atau yang dikenal dengan stroke infark. Untuk kasus stroke perdarahan, RSUD Ansari Saleh telah menyiapkan kamar operasi serta tenaga dokter bedah saraf yang kompeten.

“Kalau stroke karena perdarahan, langsung kita lakukan tindakan operasi karena dokter bedah saraf dan kamar operasinya sudah siap,” terangnya.

Sementara itu, untuk stroke akibat sumbatan, pasien akan ditangani dokter saraf di Stroke Center. Sebelum penanganan lebih lanjut, pasien terlebih dahulu menjalani pemeriksaan CT scan untuk memastikan jenis stroke yang dialami.

Dengan penguatan layanan unggulan tersebut, RSUD Moch. Ansari Saleh Banjarmasin berharap dapat memberikan pelayanan kesehatan yang semakin cepat, tepat, dan berkualitas, khususnya bagi pasien stroke di Kalimantan Selatan.

“Kita punya CT scan untuk memastikan apakah stroke tersebut karena perdarahan atau infark. Kalau infark, dirawat oleh dokter saraf di Stroke Center. Tapi kalau perdarahan, langsung tindakan bedah saraf,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

DPRD Kalsel Dorong Solusi Terpadu Tangani Banjir di Banua

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal penanganan banjir, yang melanda sejumlah wilayah di Banua.

Melalui rapat gabungan lintas komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, DPRD Kalsel mendorong lahirnya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, Kamis (22/1).

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan, persoalan banjir tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir, serta sinergi lintas sektor pemerintahan.

“Hari ini kita langsung melaksanakan rapat. Selama satu pekan terakhir, anggota DPRD turun ke daerah pemilihan masing – masing dalam agenda reses,” ucap Supian.

Disampaikan Supian HK, banjir yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan tren dampak yang semakin meluas, baik terhadap permukiman, infrastruktur, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi semua pihak untuk melakukan langkah nyata dan terukur.

“Temuan dan aspirasi masyarakat di lapangan itulah yang kami bawa ke forum ini untuk didiskusikan bersama pihak eksekutif,” ujarnya.

Supian HK juga mengungkapkan, bahwa DPRD Kalsel telah melakukan komunikasi intensif dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang menaruh perhatian serius terhadap penanganan bencana banjir di daerah ini.

Ada beberapa langkah mendesak yang harus segera dilakukan. Pertama, normalisasi alur sungai yang mengalami pendangkalan. Kedua, mengatasi hambatan di jalur transportasi sungai yang menyebabkan lambatnya penurunan debit air.

“Semoga dalam dua sampai tiga hari ini sudah ada pergerakan nyata di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, sebagai bentuk pengawalan berkelanjutan, DPRD Kalsel berencana kembali mengundang SKPD dan pihak terkait pada awal bulan mendatang.

Pertemuan lanjutan tersebut akan difokuskan pada evaluasi progres penanganan banjir sekaligus memastikan setiap rekomendasi rapat benar-benar diimplementasikan.
DPRD Kalsel juga membuka peluang penambahan anggaran guna mempercepat upaya penanggulangan banjir.

“Skema kolaborasi lintas sektor pun disiapkan, melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat, agar penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Melalui langkah ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap penanganan banjir tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif, sehingga masyarakat Banua dapat merasakan perlindungan yang nyata dan berkelanjutan dari ancaman bencana banjir di masa mendatang. (ADV-NHF/RIW/

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal penanganan banjir, yang melanda sejumlah wilayah di Banua.

Melalui rapat gabungan lintas komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, DPRD Kalsel mendorong lahirnya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, Kamis (22/1).

“Hari ini kita langsung melaksanakan rapat. Selama satu pekan terakhir, anggota DPRD turun ke daerah pemilihan masing – masing dalam agenda reses,” ucap Supian.

“Temuan dan aspirasi masyarakat di lapangan itulah yang kami bawa ke forum ini untuk didiskusikan bersama pihak eksekutif,” ujarnya.

“Semoga dalam dua sampai tiga hari ini sudah ada pergerakan nyata di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, sebagai bentuk pengawalan berkelanjutan, DPRD Kalsel berencana kembali mengundang SKPD dan pihak terkait pada awal bulan mendatang.

Atasi Banjir, Pemko Banjarmasin Keruk Sungai Gatot Subroto

BANJARMASIN – Sungai Gatot Subroto mulai dikeruk Pemerintah Kota Banjarmasin, sejak Rabu (14/1) malam, hingga Kamis (15/1). Kegiatan ini di pantau langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Kadis PUPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah, serta Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin Syafiq Huwaida.

Yamin menyampaikan, bahwa pengerukan Sungai Gatot Subroto merupakan langkah konkret untuk memperbaiki aliran air, yang selama ini kerap menimbulkan genangan di lingkungan sekitar.

“Rabu malam kita melaksanakan pengerukan Sungai Gatot Subroto di kawasan Perumahan Perwira Menengah TNI AD,” ujar Yamin.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat meninjau

Pengerukan dilakukan di salah satu titik, yang sebelumnya sempat tergenang saat cuaca ekstrem, sehingga perlu segera ditangani.

“Pengerukan dilakukan sepanjang kurang lebih 400 meter, yang terbagi masing masing sekitar 200 meter di sisi kiri dan kanan sungai, dengan estimasi waktu pengerjaan selama setengah bulan mendatang,” ucap Yamin.

Dengan sistem pengerjaan dilakukan secara bertahap, satu minggu di sisi kiri dan satu minggu di sisi kanan, sehingga secara keseluruhan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar setengah bulan.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, mengungkapkan, bahwa Sungai Gatot Subroto menjadi prioritas karena memiliki lebar sungai yang cukup, sehingga memungkinkan penggunaan alat berat berkapasitas besar.

“Sungai Gatot ini cukup lebar sehingga memudahkan manuver alat berat. Kami menggunakan excavator BC 200 yang memiliki jangkauan lebih besar dibandingkan alat-alat kecil,” ungkapnya.

Suri menambahkan, bahwa keberadaan anak-anak sungai kecil di kawasan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses normalisasi.

“Tidak semua anak sungai bisa dimasuki alat berat. Ke depan, akan kita carikan solusi dengan membuat penampungan di lokasi yang cukup luas agar aliran sungai kecil dapat tertampung dan mengalir ke Sungai Gatot,” ujarnya.

Sedangkan, Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Syafiq Huwaida menyebutkan, bahwa pengerukan ini diharapkan dapat mereduksi genangan air di kawasan permukiman sekitar.

“Dengan pengerukan ini, kita harapkan genangan air di permukiman dapat lebih cepat masuk ke Sungai Gatot. Ini merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir yang terus kita lakukan,” ujarnya.

Syafiq juga menjelaskan bahwa saat ini Dinas PUPR mengoperasikan tiga unit alat berat yang secara bergilir dikerahkan ke sejumlah titik prioritas di Kota Banjarmasin.

“Dua alat menggunakan ban karet sebelumnya bekerja di Sungai HKSN depan Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara dan Sungai Melai di Jalan Pondok Kelapa. Saat ini kami juga telah bergerak ke kawasan Belitung. Pola pengerjaan terus berputar ke lokasi-lokasi prioritas yang memungkinkan alat berat masuk,” jelasnya. (SRI/RIW/RH)

Sepakati Hibah Lahan Kelanjutan Proyek Veteran, Pemko Banjarmasin dan Korem 101/Antasari Tandatangani NPHD

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin bersama Korem 101/Antasari, sepakati hibah lahan untuk kelanjutan proyek Jalan Veteran, dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), di ruang rapat Wali Kota Banjarmasin, Rabu (14/1).

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menjelaskan, dengan adanya perjanjian tersebut, maka kelanjutan proyek strategis di kawasan Jalan Veteran, dapat dipastikan.

“Kesepakatan ini menjadi titik krusial dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur, tata air, dan pengendalian banjir yang selama ini berdampak pada aktivitas masyarakat,” ungkap Yamin.

Bahwa revitalisasi Jalan Veteran ini, dirancang sebagai solusi jangka panjang, bukan sekadar penataan jalan.

“Kami berharap seluruh proses berjalan lancar, sehingga beberapa tahun yang akan datang pembangunan ini sudah selesai dan masyarakat bisa langsung menikmati dampaknya. Kawasan ini kami arahkan tidak hanya sebagai infrastruktur jalan, tetapi juga ruang penampungan air yang besar dan strategis untuk Kota Banjarmasin,” jelas Yamin.

Menurutnya, kawasan terdampak yang berada di sekitar proyek juga diproyeksikan menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir kota.

Dengan luasan lahan yang memadai, wilayah tersebut dinilai potensial sebagai referensi pengelolaan air terpadu di kawasan perkotaan.

Kesepakatan NPHD ini merupakan tindak lanjut dari permohonan hibah Pemerintah Kota Banjarmasin, atas sejumlah aset tanah dan bangunan milik Korem 101/Antasari yang berada di kawasan Jalan Veteran hingga sebagian Jalan Gatot Subroto.

Dalam perjanjian tersebut, tercatat enam item pekerjaan yang menjadi bagian dari kompensasi, antara lain revitalisasi Wisma Antasari di Jalan Lambung Mangkurat, rehabilitasi Kantor Koramil 1007-01 Banjarmasin Timur, serta perbaikan rumah dinas prajurit Koramil tipe 45/2, termasuk pekerjaan pendukung lainnya.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk kompromi yang menjaga kepentingan institusi pertahanan sekaligus memastikan pembangunan kota tetap berjalan.

“Perjanjian ini secara spesifik mengatur mekanisme penggantian aset milik Korem 101/Antasari yang terdampak dalam proyek revitalisasi, sekaligus membuka jalan bagi kelanjutan pembangunan tanpa hambatan hukum,” ucapnya.

Sementara itu, Komandan Korem 101/Antasari, Kolonel Inf Ilham Yunus mengatakan, bahwa TNI siap mendukung program pembangunan daerah sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Pada prinsipnya, kami mendukung program pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI, operasi militer selain perang memang menjadi bagian dari tugas kami, termasuk mendukung pembangunan,” ucap Ilham.

Ia menyebut, sejak awal proyek ini berjalan, Korem 101/Antasari telah menyatakan kesiapan untuk bersinergi.

“Apa yang kami usulkan dipenuhi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga ada kesepakatan dan hari ini NPHD bisa ditandatangani. Kita berharap seluruh pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah menjelaskan, bahwa NPHD menjadi payung hukum penting untuk melanjutkan berbagai proyek strategis, termasuk normalisasi sungai di kawasan Jalan Veteran.

“Hari ini kami menandatangani Perjanjian Hibah Daerah sebagai dasar penggantian aset Korem yang terdampak kegiatan pemerintah kota. Setelah ini, Korem dapat melanjutkan proses administrasi hingga ke Kodam dan kementerian terkait,” jelas Suri.

Ia menambahkan, kesepakatan ini juga menjadi sinyal positif bagi Balai Wilayah Sungai, untuk kembali melanjutkan pekerjaan yang sempat tertahan.

“Dengan adanya kesepakatan ini, kegiatan bisa berjalan paralel. Administrasi tetap diproses, sementara pekerjaan di lapangan dapat dilanjutkan sesuai ketentuan,” katanya.

Dari sisi kebijakan, proyek revitalisasi Jalan Veteran memiliki kekuatan pada solidnya koordinasi lintas lembaga serta kepastian hukum yang diberikan melalui NPHD.

Hal ini memperkecil potensi konflik aset dan mempercepat realisasi pembangunan, dimana hal ini penting untuk sistem pengendalian banjir dan peningkatan kualitas ruang kota.

Dengan ditandatanganinya NPHD ini, Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang terukur dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (SRI/RIW/RH)

Terkurung banjir, Legislatif Banjarmasin Minta Warga Banjarmasin Timur Manfaatkan Posko Kesehatan

BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin mengimbau masyarakat, khususnya warga Banjarmasin Timur, untuk memanfaatkan posko kesehatan yang telah disiapkan di RT 7, tepatnya di Mushalla Darul Amin, sebagai upaya penanganan dampak kesehatan akibat banjir.

Anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin, Feri Hidayat, baru-baru tadi mengatakan, posko kesehatan tersebut dibuka selama banjir masih terjadi. Warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat banjir, dipersilakan datang langsung ke posko tanpa harus menunggu petugas mendatangi rumah masing-masing.

Anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin, Feri Hidayat, saat diwancara

“Curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan genangan banjir meluas di sejumlah kawasan, khususnya di Banjarmasin Timur. Karena itu, posko kesehatan ini kami siapkan agar warga bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat,” ujarnya

Feri menjelaskan, pelayanan kesehatan dipusatkan di satu lokasi, agar penanganan lebih efektif dan terkoordinasi. Posko tersebut juga didukung tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Selain pelayanan kesehatan, pihaknya turut menyiapkan langkah evakuasi bagi warga yang terdampak banjir secara serius dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Semoga langkah ini dapat diikuti anggota DPRD Banjarmasin lainnya di wilayah Banjarmasin Timur, sehingga penanganan dampak banjir dapat dilakukan secara merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat terdampak,” pungkasnya (NHF/RIW/RH)

Puluhan Sekolah di Terendam Banjir, Ortu Siswa di Banjarmasin Diminta Awasi PJJ

BANJARMASIN – Puluhan sekolah di Kota Banjarmasin terdampak banjir rob, yang kembali melanda sejumlah wilayah di kota seribu sungai ini, dalam beberapa hari terakhir.

Menyikapi kondisi ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ryan Utama mengatakan, pihaknya sudah turun langsung ke lapangan untuk meninjau, sekaligus mendata kerusakan sarana dan prasarana sekolah yang terendam banjir.

“Pendataan ini dilakukan atas permintaan langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ungkap Ryan, kepada sejumlah wartawan, Rabu (8/1).

Data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyaluran bantuan bagi sekolah-sekolah yang terdampak.

“Kerusakan sarana prasarana dan peralatan sekolah akibat banjir ini diminta untuk didata. Harapannya, data tersebut bisa menjadi dasar pemberian bantuan dari Kemendikdasmen,” ujar Ryan.

Selain sebagai bahan pengajuan bantuan, hasil pendataan juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Banjarmasin ke depan.

Terutama, bagi sekolah sekolah yang berada di bantaran sungai atau memiliki sistem drainase yang kurang memadai.

“Sekolah yang berada di wilayah rawan banjir tentu menjadi perhatian khusus. Ini menjadi evaluasi kami untuk perbaikan ke depannya,” ucap Ryan.

Ia juga menyampaikan, kondisi banjir di masing masing sekolah bervariasi, mulai dari genangan sedang, banjir cukup tinggi hingga air yang sudah memasuki ruang kelas.

Selain itu, terdapat pula sekolah yang mengalami genangan air dengan kondisi surut pasang dan lambat mengering.

“Kondisi banjir ini dinamis, datanya terus bergerak. Kami juga meminta para guru untuk mengisi Google Form terkait kondisi terkini sekolah mereka,” tutur Ryan.

Sekolah sekolah yang paling banyak terdampak berada di Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kecamatan Banjarmasin Selatan. Meski ada beberapa sekolah di Kecamatan Banjarmasin Barat dan Utara juga terdampak, hanya saja jumlahnya tidak sebanyak dua wilayah tersebut.

Pendataan sekolah terdampak banjir rob dilakukan di SMP serta SD di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan data sementara, tercatat sekitar 26 SD dan 19 SMP terendam banjir. Sedangkan pendataan terhadap satuan pendidikan PAUD masih terus diperbarui.

Dalam kesempatan tersebut, Ryan juga meminta, pengawasan lebih ketat dari orang tua siswa terdampak banjir, yang saat ini mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

“Permintaan ini disampaikan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, mengingat saat ini, banyak sekolah yang terdampak banjir parah hingga terpaksa dilaksanakan penyesuaian Kegiatan Belajar Mengajar – KBM, dengan Pembelajaran Jarak Jauh,” ungkapnya.

Kondisi ini memaksa para siswa lebih banyak berada di rumah, sehingga pengawasan dari sekolah langsung menjadi berkurang.

“Karena itu Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin meminta pengawasan lebih ketat dari orang tua siswa, karena siswa saat ini lebih banyak berada di rumah,” ucapnya.

Orang tua siswa diminta untuk selalu mengawasi anaknya saat bermain, Terutama di daerah genangan dan daerah tepian sungai yang terjadinya arus air pasang agar selalu berhati-hati. (SRI/RIW/RH)