Perkuat Kebijakan Sosial Inklusif, Dinsos Kalsel Gelar Forum Perangkat Daerah
Banjarmasin – Dalam rangka merumuskan langkah kebijakan untuk menjawab berbagai isu sosial di daerah, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Forum Perangkat Daerah di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (3/3).
Forum ini menghadirkan narasumber dari unsur Biro Umum, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bappeda Kalimantan Selatan, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie menegaskan, forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat arah kebijakan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan arahan Presiden RI serta visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan.
“Forum ini merupakan momentum penting bagi kita untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjawab berbagai isu sosial di masyarakat, sehingga terwujud kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Farhanie.
Ia menekankan, kebijakan sosial ke depan harus berbasis pada data tunggal terpadu yang akurat dan mutakhir. Validitas serta pemutakhiran data secara berkala dinilai krusial agar seluruh program perlindungan dan pemberdayaan sosial tepat sasaran.
“Data menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Selain penguatan data, Dinas Sosial Kalsel juga memprioritaskan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya yang berada di dalam panti.
Peningkatan kapasitas panti sosial dan tenaga pendukung menjadi fokus agar layanan semakin optimal dan berkualitas.
Di bidang pemberdayaan, Farhanie menyebut penguatan program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian PPKS secara berkelanjutan.
“Program UEP-P harus dikelola secara holistik, mulai dari pendampingan usaha, akses pasar, hingga monitoring keberlanjutan usaha. Dengan demikian, penerima manfaat dapat berkembang secara ekonomi dan tidak kembali pada kondisi rentan,” jelasnya.
Ia juga mengakui keterbatasan anggaran, masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Karena itu, kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga filantropi perlu terus diperkuat.
“Kita harus lebih aktif mengoptimalkan potensi pendanaan kesejahteraan sosial dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berdaya saing,” tambahnya.
Tak kalah penting, Farhanie menekankan optimalisasi peran pilar – pilar kesejahteraan sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta relawan sosial lainnya.
“Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan ketepatan sasaran program sosial sekaligus memberikan dukungan langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Terakhir, Ia menyoroti pentingnya peningkatan penanganan bencana berbasis masyarakat dalam perencanaan strategis. Dengan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan respons bencana, risiko dampak sosial dapat ditekan dan proses pemulihan pascabencana berlangsung lebih cepat dan efektif.
“Melalui forum ini, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menghadirkan kebijakan sosial yang adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Banua,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)
