Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Rabu, (25/3).

Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan, bahwa paripurna penyampaian LKPJ menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD, terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Menurutnya, melalui LKPJ tersebut DPRD melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah provinsi selama satu tahun anggaran.

“Hasil pembahasan LKPJ dapat melahirkan berbagai rekomendasi dan catatan strategis sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan pidato gubernur mengenai LKPj akhir Tahun Anggaran 2025 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kalsel.

Secara umum capaian pembangunan daerah pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan positif, yang tercermin dari berbagai indikator pembangunan makro.

Ia menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan pada tahun 2025, mencapai angka 76,10, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,19.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.

Selain itu, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan juga mengalami penurunan dari 4,11 persen pada tahun 2024 menjadi 3,84 persen pada tahun 2025.

Sementara itu, perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,22 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,06 persen.

“Perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,22 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,06 persen, serta lebih tinggi dari rata-rata nasional yang tercatat berada di angka 5,11 persen.” pungkasnya.

Sekda Kalsel menegaskan, bahwa capaian pembangunan yang diraih merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari, serta dihadiri para anggota dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat instansi vertikal, dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan perannya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, dengan memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat bersama pelaku usaha transportasi sungai dan danau.

RDP yang digelar di Ruang Rapat Ismail Abdullah ini, mengangkat isu strategis terkait rencana penerapan regulasi terbaru dari Kementerian Perhubungan, yakni Peraturan Nomor IM 3 Tahun 2025, tentang Perizinan Usaha Perkapalan Sungai, belum lama tadi.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, dihadiri unsur Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Ditpolairud dan Ikatan Kapal Sungai dan Danau (IKASUDA) Kalsel-Teng.

Ketua Ikasuda Kalsel-Teng, Amir Mahmud
menyampaikan sejumlah keberatan, terhadap substansi regulasi yang dinilai berpotensi menambah beban bagi pelaku usaha, khususnya sektor kecil dan menengah.

Dimana, aturan baru tersebut berpotensi memunculkan beban administratif yang lebih kompleks serta peningkatan biaya operasional. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha transportasi sungai yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas dan ekonomi masyarakat di kawasan daerah aliran sungai.

“Kami menilai implementasi regulasi tanpa penyesuaian terhadap kondisi lapangan dapat menghambat aktivitas distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya berimbas pada stabilitas ekonomi masyarakat Banua,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, bahwa DPRD Kalsel akan mengambil peran aktif dalam menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah pusat, guna memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak pada masyarakat.

“Kita sangat mengapresiasi masukan dari IKASUDA. Regulasi tentu penting sebagai instrumen penataan, namun harus tetap mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai kebijakan justru membebani pelaku usaha kecil dan mengganggu roda perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Supian HK mengatakan, DPRD Kalsel juga mendorong adanya evaluasi dan kajian ulang terhadap regulasi tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga instansi terkait lainnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan memfasilitasi dan meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah pusat agar ada ruang dialog dan penyempurnaan regulasi.

“Kebijakan yang lahir nantinya benar-benar solutif, adil, dan tidak menghambat aktivitas transportasi sungai yang menjadi ciri khas Kalimantan Selatan,” harapnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, melalui RDP ini, DPRD Kalsel kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan publik agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sektor transportasi sungai sebagai salah satu identitas sekaligus penggerak ekonomi daerah.

“Dengan adanya ruang dialog yang terbuka, diharapkan regulasi yang akan diterapkan nantinya mampu menghadirkan keseimbangan antara aspek penataan, keselamatan, dan keberlangsungan usaha, agar memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat peningkatan jumlah pemudik, terutama pada pengguna angkutan laut, saat Idulfitri 1447 Hijriah.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernadi mengakui, kenaikan pengguna angkutan umum saat mudik tahun ini, memang tidak signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Namun, lanjutnya, masyarakat tetap terpantau antusias melaksanakan mudik ke kampung halaman masing masing.

“Alhamdulillah, pada arus mudik tahun 2026 ini, dalam rangka Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, arus mudik pada penggunaan angkutan umum, baik darat, udara, maupun laut, mengalami kenaikan meski tidak signifikan,” ungkap Fitri, kepada Abdi Persada FM, Rabu (25/3).

Peningkatan tertinggi terjadi pada pengguna angkutan laut di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, hingga sebesar 15 persen. Disusul angkutan udara sebesar 3 persen, serta pengguna angkutan darat naik sebesar 1 persen.

“Kami melihat terjadi peningkatan tajam pada pengguna angkutan laut,” ucapnya.

Sedangkan, untuk pengguna angkutan pribadi yang berlebaran di kawasan Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya, tidak terjadi peningkatan pengguna jalan.

“Pantauan kami untuk pengguna kendaraan pribadi yang berlebaran di Banjarbakula, terpantau tidak mengalami peningkatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fitri mengucapkan apresiasi kepada para pemudik, dari arah Hulu Sungai dan sekitarnya, Kotabaru, Kota Banjarmasin serta Banjarbaru, atas lancarnya pelaksanaan arus mudik tahun ini.

“Bagi para pemudik yang masih dalam perjalanan, tetap jaga keselamatan, tetap waspada, karena tujuan kita untuk lebaran, mudik, dan kembali dengan selamat. Sehingga dapat kembali beraktivitas seperti semula, ke sekolah untuk anak anak, serta bekerja untuk para orangtua,” tutup Fitri. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memimpin langsung High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sebagai upaya pengendalian inflasi untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan hari besar keagamaan (HBK), pada Senin (16/3), di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Tindakan Gubernur, Muhidin yang sekaligus Ketua TPID Kalsel ini, sebagai gerak cepat menyikapi kondisi inflasi yang menempati urutan ketiga tertinggi nasional, dimana pada Februari lalu tercatat inflasi 0,86 persen.

Rapat diikuti Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Fadjar Majardi, Perwakilan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel, para anggota TPID, Tenaga Ahli Gubernur (TAG), BUMD dan kepala SKPD lingkup Pemprov, dan pejabat terkait lainnya.

Saat membuka rapat, Gubernur, Muhidin menjelaskan, bahwa pemicu utama lonjakan adalah kenaikan tarif listrik, emas perhiasan, beras, daging dan telur ayam ras.

Inflasi year-on-year (YoY) mencapai 5,97 persen, melebihi angka nasional sebesar 4,76 persen.

“Kita sempat dihubungi Pak Tito (Mendagri,red), ini bagaimana Kalsel, cepat rapatkan,” ujar Gubernur.

Adapun langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi adalah penguatan koordinasi TPID dengan menjaga ketersediaan pasokan pangan, memastikan kelancaran distribusi bahan pokok, pelaksanaan pasar murah atau operasi pasar, dan penguatan kerjasama antardaerah.

Terkait pasar murah, Gubernur terus mendorong pihak-pihak yang dapat menyelanggarakan kegiatan ini, karena masyarakat memerlukan bahan pokok dengan harga lebih murah.

Selanjutnya, Perwakilan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel, Mukhamad Mukhanif memaparkan seputar Indeks Perkembangan Harga, untuk kabupaten/kota non-IHK periode Minggu I dan II Maret terhadap rata-rata Februari 2026, hingga soal
perkembangan indeks harga konsumen beberapa komoditas, antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabe rawit, gula, terigu dan beras.

Hal-hal yang perlu diwaspadai ujar Mukhanif, situasi global yang memicu kenaikan harga komoditas impor dan energi, efek musim hujan yang menyebabkan harga beberapa komoditas horti naik, efek banjir/genangan pada tanaman padi, dan efek THR yang cair lebih dini, juga memicu kenaikan harga.

Dalam rapat, Gubernur, Muhidin juga menyoroti 3 kabupaten di Kalsel yang mengalami inflasi tinggi yaitu Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut dan Kotabaru.

BPS pun diminta terus menyampaikan laporan perkembangan inflasi di daerah secara berkala, sehingga bisa diambil tindakan cepat bersama pihak terkait.

“Jadi kami minta penekanannya,” tutup Gubernur. (BIROADPIM-RIW/EPS)

Banjarmasin – M Syaipuddin terpilih secara aklamasi, memimpin Indonesia Esport Association (IESPA) Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2026- 2031.

Anggota DPRD Kalsel ini terpilih melalui Musyawarah Provinsi (Musprov) IESPA Kalsel 2026, di Aula Gedung Batas Kota, Banjarmasin, baru baru tadi.

Pria yang akrab disapa Bang Dhin ini menjelaskan, musprov pertama kali digelar IESPA Kalsel, karena pada periode sebelumnya Ia menduduki jabatan tersebut, melalui mekanisme penunjukan.

“Jabatan Ketua IESPA sebelumnya ditunjuk langsung, sedangkan saat ini melalui Musprov IESPA Kalsel,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Sehingga, dengan mandat baru ini, pihaknya akan memprioritaskan untuk memperkuat fondasi organisasi dari dalam. Tata kelola yang baik dan struktur kepengurusan yang sesuai AD/ART menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

“Sesuai visi misi, kami ingin memperkuat tata kelola organisasi dan struktur sehingga bisa berjalan sesuai AD/ART,” ucapnya.

Dikatakan Bang Dhin, langkah ini sangat krusial untuk menopang masa depan Esport di Kalimantan Selatan yang kini semakin diperhitungkan di level nasional.

“Kalsel telah melahirkan sejumlah pegiat dan atlet esport yang berkiprah di tingkat nasional, sehingga tidak ada alasan lagi untuk memandang esport sebelah mata,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Bang Dhin, pihaknya memperkuat internal organisasi, serta mendorong seluruh pengurus IESPA di kabupaten kota untuk lebih aktif bersinergi dengan pemerintah daerah masing masing serta pihak swasta. Dan, kolaborasi dengan ESI yang berada dibawah naungan KONI juga menjadi agenda penting yang terus diperkuat.

“Ekosistem esports tidak bisa berjalan sendiri dan harus bersama sama,” ujar Bang Dhin.

Dimana esports bukan sekadar permainan digital, tapi ruang lahirnya prestasi, dan kreativitas, serta peluang masa depan generasi muda.

Musprov IESPA Kalsel yang dihadiri enam dari sembilan pengurus IESPA dari kabupaten/kota se Kalsel ini, menjadi tonggak bersejarah bagi organisasi tersebut. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – DPRD Kota menegaskan, bahwa kehidupan toleransi antarumat beragama selama ini, telah terbangun dengan baik dan menjadi bagian penting menjaga keharmonisan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, akhir pekan tadi, menyikapi momentum hari besar keagamaan yang berlangsung hampir bersamaan. Yakni malam takbiran Idulfitri dan Hari Raya Nyepi.

Mathari menilai, masyarakat Banjarmasin selama ini dikenal memiliki budaya saling menghormati antarumat beragama. Nilai toleransi tersebut tidak hanya terbentuk secara alami dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga diperkuat melalui berbagai kebijakan daerah mendukung terciptanya kerukunan.

Keberadaan peraturan daerah mengatur tentang toleransi menjadi salah satu bentuk komitmen, antara pemerintah daerah bersama DPRD dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di Kota Banjarmasin.

“Toleransi di kota seribu sungai, sebenarnya sudah terbangun sejak lama. Ini bukan sesuatu yang baru, karena masyarakat kita sudah terbiasa hidup berdampingan dengan penuh saling menghormati,” ucapnya.

Mathari menjelaskan, keberagaman yang ada di Kota Banjarmasin justru menjadi kekuatan sosial yang memperkaya kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus menjaga dan merawat nilai-nilai toleransi tersebut. Peran organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan juga sangat penting dalam menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat.

“Dengan semangat kebersamaan sangat dibutuhkan terutama pada saat masyarakat menjalankan kegiatan keagamaan yang berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan. Momentum ini, justru dapat menjadi contoh nyata mampu menjaga kerukunan meskipun memiliki latar belakang keyakinan yang beragam,” jelasnya.

Mathari mengimbau, seluruh lapisan masyarakat tetap menjaga sikap saling menghormati dalam pelaksanaan tradisi keagamaan, termasuk pada malam takbiran menjelang Hari Raya Idulfitri.

Kegiatan takbiran tetap dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya, tetapi dilakukan dengan bijak agar tidak mengganggu umat agama lain yang juga sedang menjalankan ibadahnya.

Mengingat, pada waktu yang hampir bersamaan umat Hindu juga merayakan Hari Raya Nyepi yang identik dengan suasana hening dan khidmat.

“Melalui semangat toleransi yang kuat, sebagai ajang mempererat persaudaraan
demi tercipta kehidupan kota yang aman, tentram dan damai,”pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Suasana hangat penuh kebersamaan terasa di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman, saat manajemen bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) RSGM Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan buka puasa bersama anak yatim, akhir pekan tadi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai kepedulian sosial, sekaligus mempererat silaturahmi keluarga besar RSGM Gusti Hasan Aman di bulan suci Ramadan.

Acara yang berlangsung di lingkungan RSGM Gusti Hasan Aman tersebut, dihadiri jajaran manajemen, pegawai, anggota DWP, serta anak-anak yatim yang turut merasakan kebersamaan dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan.

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Mashuda, melalui rilisnya menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya sekadar berbagi hidangan berbuka, tetapi juga menjadi momentum mempererat hubungan antarpegawai.

Menurutnya, kebersamaan seperti ini mampu memperkuat rasa kekeluargaan di lingkungan rumah sakit, sehingga tercipta hubungan yang harmonis tidak hanya dalam pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan sosial.

“Kita bisa bersilaturahmi dan saling mengenal, kedekatan yang terjalin tidak hanya di lingkungan rumah sakit, tetapi juga di luar, agar rasa kekeluargaan semakin kuat,” ujarnya.

Mashuda menyampaikan, saat ini terdapat beberapa pejabat baru yang bergabung dalam jajaran manajemen RSGM Gusti Hasan Aman. Karena itu, kebersamaan seperti ini dinilai penting mempercepat proses adaptasi, sekaligus memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan adanya tim baru di jajaran manajemen, kita bisa lebih cepat menyesuaikan diri. Untuk itu mohon dukungan dari seluruh pihak, agar dapat terus bersinergi dan bekerja bersama-sama memberikan pelayanan terbaik,” harap Huda, sapaan akrabnya.

Selain berbuka puasa bersama, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan berbagi berkah Ramadan.

“Kami berharap nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta hubungan harmonis antarpegawai dapat terus tumbuh dan menjadi semangat bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya. (RSGMKALSEL-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menilai, ideologi Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai penguat persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, terutama di tengah dinamika geopolitik internasional yang semakin kompleks dan rawan konflik.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, usai menggelar kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Ideologi Pancasila bersama sejumlah perwakilan media cetak, elektronik, dan online, akhir pekan tadi.

Menurutnya, perkembangan situasi global saat ini menunjukkan bahwa berbagai konflik masih terus terjadi di sejumlah kawasan dunia, termasuk di wilayah Timur Tengah.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya menjaga persatuan serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki keragaman suku, agama, budaya, serta latar belakang sosial yang berbeda. Namun justru di tengah keberagaman tersebut, bangsa Indonesia mampu berdiri kokoh sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan besar yang harus dijaga bersama. Karena itu, ideologi Pancasila menjadi fondasi utama dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa,” katanya.

Gusti Iskandar menekankan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara formal, tetapi juga harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, DPRD Kalimantan Selatan berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga nilai-nilai persatuan, toleransi, serta semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami ingatkan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang dapat memicu perpecahan. Perbedaan pandangan maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekayaan sosial yang memperkuat persatuan bangsa,” jelasnya.

Lebih lanjut Gusti Iskandar menambahkan,
konflik sosial sering kali berawal dari persoalan kecil yang kemudian dibesar-besarkan tanpa adanya upaya penyelesaian yang bijak.

Karena itu, semangat kebersamaan dan dialog menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Namun perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merusak persatuan dan keharmonisan sosial.

“Melalui sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila ini, DPRD Kalimantan Selatan juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk terus berperan aktif dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (11/3) sore.

Pelantikan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kalsel.

Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi, sehingga setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

“Rotasi ini untuk penyegaran sekaligus menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pemerintahan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, bahwa seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan.

Muhidin menjelaskan, pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan dipertahankan dan berpeluang memperoleh pengembangan karier.

Sebaliknya, pejabat yang dinilai kurang optimal akan dievaluasi kembali dan dapat dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai.

“Evaluasi tetap kita lakukan. Kalau kinerjanya baik tentu kita pertahankan, kalau tidak sesuai maka akan kita evaluasi kembali,” tegasnya.

Terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Kalsel, Muhidin mengungkapkan, bahwa saat ini masih terdapat kekosongan pada posisi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kekosongan tersebut terjadi karena belum ada kandidat internal yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk menduduki jabatan tersebut. Untuk sementara waktu, posisi tersebut akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt),” tutupnya.

Adapun enam pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut yaitu, Galuh Tantri Narindra, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, kini menjabat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Abdul Rahim, sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel.
Miftahul Chair, sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian Kalsel.

Rahmaddin, sebelumnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kini menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel.

Rusma Khazairin, sebelumnya Kepala Biro Organisasi, kini menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dewi Fuziarti, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalsel. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Tanah, dengan menggelar rapat kerja bersama sejumlah stakeholder terkait, Rabu (11/03)

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kalsel untuk menghadirkan regulasi yang komprehensif dalam pengelolaan sumber daya air tanah secara berkelanjutan di Banua.

Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Husnul Fatahillah. Dalam forum itu, Pansus III mengundang berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan air tanah, untuk menghimpun berbagai masukan, saran, serta pandangan konstruktif terhadap substansi raperda yang sedang disusun.

Menurut Husnul Fatahillah, pelibatan stakeholder menjadi langkah penting agar regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan air tanah.

“Pembahasan raperda ini tidak hanya melihat dari sisi regulasi semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek teknis, lingkungan, serta kepentingan para pelaku usaha dan masyarakat yang memanfaatkan air tanah,” ujarnya.

Husnul menjelaskan, dalam rapat tersebut, salah satu pihak yang turut diundang adalah perwakilan Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN).

Namun pihak ASPADIN menyampaikan bahwa draf raperda baru mereka terima pada hari yang sama, maka memerlukan waktu untuk mempelajari lebih lanjut isi dokumen tersebut secara menyeluruh.

“Mereka meminta waktu untuk mempelajari draf raperda ini terlebih dahulu dan akan merapatkannya bersama anggota ASPADIN lainnya. Rencananya mereka akan melakukan pertemuan internal terlebih dahulu,” jelasnya.

Husnul menambahkan, hasil pembahasan dari pertemuan internal tersebut nantinya akan disampaikan kembali kepada Pansus III DPRD Kalsel sebagai bahan masukan dalam proses penyempurnaan raperda.

Masukan yang disampaikan tentunya tetap harus mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun sejumlah poin penting yang menjadi fokus dalam pembahasan Raperda Pengelolaan Air Tanah ini. Diantaranya terkait mekanisme perizinan pengeboran air tanah, pengaturan penggunaan air tanah, termasuk ketentuan mengenai kedalaman pengeboran, serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air tanah.

Selain itu, aspek perpajakan dari pemanfaatan air tanah juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam raperda tersebut.

“Kita ingin pemanfaatan air tanah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber daya alam,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)