Kembali, Dispora Kalsel Gelar Pelatihan Digital Marketing Bagi Pemuda Wirausaha

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, melaksanakan Pelatihan Digitalisasi Marketing bagi Wirausaha Muda, Selasa (31/3). Kegiatan ini dibuka Kepala Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz didampingi Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Rika Ayu Zaenab.

Pebriadin mengatakan, Dispora Kalsel memberikan tempat dan fasilitas kepada pemuda selaku wirausaha muda di Banua, agar dapat mengembangkan kemampuannya, menjalankan serta mengembangkan usahanya.

Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz (Tengah) saat menyampaikan sambutan

“Pada pelatihan ini peserta berasal dari Kabupaten Banjar, Banjar Baru, serta Batola,” ucapnya, kepada sejumlah wartawan.

Pada pelatihan kali ini, lanjut Pebriadin, Dispora Kalsel menghadirkan narasumber yang dapat membantu meningkatkan kemampuan para peserta, khususnya bidang Digitalisasi Marketing.

“Peserta yang mengikuti pelatihan ini berasal dari pelaku usaha muda, dengan syarat sudah memiliki INB,” ujarnya.

Dispora Kalsel memberikan fasilitas dan kesempatan kepada pemuda wirausaha, untuk dapat meningkatkan ilmu pengetahuannya.

“Para peserta pada pelatihan ini diberikan ilmu seperti strategi branding, serta digital marketing,” jelas Pebriadin lagi.

Pihaknya berharap, pemuda wirausaha ini dapat bertahan dalam menjalankan usaha tersebut.

“Saat ini zaman terus berubah, karena itu para pemuda wirausaha ini dapat bertahan dalam usahanya,” tutur Pebriadin.

Mengingat, untuk kedepan tidak ketahui krisis dunia apa yang akan dihadapi. Perubahan tersebut harus dapat diatasi pemuda wirausaha.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel, Rika Ayu Zaenab mengatakan, pelatihan ini mengundang peserta para pemuda wirausaha muda Kota Banjarmasin Banjarbaru, serta Barito Kuala. Dengan jumlah peserta 15 orang dari masing masing daerah, dengan total sebanyak 45 orang..

“Kami berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan para peserta menjalankan usahanya melalui Digital Marketing,” tutup Rika. (SRI/RIW/APR)

Diskominfo Kalsel Ingatkan Pentingnya Pengelolaan Informasi Publik di Daerah

Banjarmasin – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menyarankan Diskominfo Kabupaten/Kota tentang pentingnya pengelolaan informasi publik.

Pesan tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim diwakili Kasi Layanan Informasi Publik Diskominfo Kalsel, Muhammad Ayub Khan, saat menjadi narasumber Rapat Koordinator Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanaan Tahun 2026, di Aula Diklat BKD Banjarmasin, Jalan Kayu Tangi 2, Senin (31/3).

“Diskominfo Kalsel bekerjasama dengan Diskominfotik Kota Banjarmasin, memberikan penjelasan kepada peserta rapat, mengenai pentingnya penyusunan informasi publik, yang akan dilaksanakan,” ungkap Ayub, kepada Abdi Persada FM.

Kabid Kasi Layanan Informasi Publik Diskominfo Kalsel M Ayub Khan didampingi Kabid Informasi Publik Diskominfotik Banjarmasin Nurbaiti

Nantinya, lanjut Ayub, informasi tersebut akan ditayangkan pada website masing masing SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Sehingga informasi yang diberikan benar serta bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Diskominfo Kalsel berharap, para peserta yang mengikuti rapat ini, dapat membagikan ilmu yang didapat kepada rekan lainnya.

“Kami berharap peserta dapat membagikan pengetahuannya ini kepada unit kerjanya masing masing,” ucap Ayub.

Dengan tujuan, mereka dapat melakukan penyusunan informasi publik dengan lengkap.

“Manfaat dari pelatihan ini tentu, pemerintah daerah dapat membagikan informasi publik kepada masyarakat lebih efisien dan efektif,” tutur Ayub lebih lanjut.

Sehingga, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor, untuk mendapat informasi yang diberikan. Karena, informasi telah disediakan.

“Pelatihan ini dilaksanakan di 13 kabupaten/kota, ada yang dilakukan Diskominfo daerah serta dari pemerintah provinsi,” ucap Ayub.

Sementara itu, Kabid Informasi Publik Diskominfotik Banjarmasin, Nurbaiti mengatakan, pihaknya bersyukur atas dukungan Diskominfo Kalsel, yang telah memberikan penjelasan mengenai penting penyusunan informasi publik, kepada peserta dari perwakilan SKPD dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Kami berharap, Diskominfo Kalsel dapat terus mendampingi pihaknya, meningkatan kualitas penyusunan informasi publik milik pemerintah daerah,” ucap Nurbaiti. (SRI/RIW/APR)

Penguatan Pokdarwis, Kunci Pariwisata Berkelanjutan Kalsel

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Salah satunya melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Destinasi Wisata, yang digelar di salah satu hotel berbintang, pada Selasa (31/3).

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady, disela kegiatan menyampaikan,
Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Destinasi Wisata, menghadirkan dua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai peserta. Yakni dari Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar.

Pelatihan kali ini, mengusung tema “Penguatan Kapasitas Pokdarwis dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Inklusif, dan Berdaya Saing Melalui Inovasi Digital dan Kearifan Lokal”.

Iwan berharap, ini menjadi langkah strategis memperkuat peran masyarakat sebagai aktor utama penggerak pariwisata daerah.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Iwan Fitriady, saat diwancara

“Di era persaingan global yang semakin dinamis, pariwisata tidak lagi hanya bertumpu pada keindahan alam semata. Wisatawan kini mencari pengalaman yang autentik, penuh makna, dan memiliki cerita yang kuat,” katanya.

Iwam menjelaskan, para wisatawan ingin merasakan langsung budaya, tradisi, serta kehidupan masyarakat lokal. Di sinilah peran Pokdarwis menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai pengelola destinasi, tetapi juga sebagai “storyteller” yang mampu menghidupkan nilai-nilai lokal menjadi daya tarik wisata.

Oleh karena itu,
pelatihan merupakan garda terdepan dalam pengembangan pariwisata, khususnya di kawasan strategis seperti Geopark Meratus.

“Keberhasilan pengelolaan destinasi tidak hanya ditentukan oleh potensi alam, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan, pelayanan, serta inovasi yang dilakukan oleh masyarakat,” jelasnya.

Salah satu narasumber dari BPS Kalsel, saat memberikan materi

Lebih lanjut Iwan menambahkan, pelatihan ini juga menjadi ruang kolaborasi dan pertukaran ide antar peserta. Diskusi interaktif, studi kasus, serta berbagi pengalaman menjadi bagian penting dalam membangun kapasitas dan kepercayaan diri Pokdarwis, mengelola destinasi wisata di daerah masing-masing.

Dengan memberikan berbagai materi penting, mulai dari dasar-dasar kepariwisataan, pelayanan prima, pelestarian lingkungan, hingga strategi promosi dan pengemasan daya tarik wisata berbasis digital.

“Pokdarwis harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa meninggalkan kearifan lokal sebagai identitas utama,” tutupnya.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Destinasi Wisata, menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Iwan Fitriady, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel, Praktisi Konten Kreator Fajar Rizki, Resa Sabrina dan Resita Rahmatiasari. (NHF/RIW/APR)

Pererat Kebersamaan, Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Gelar Halalbihalal

Banjarmasin – UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, melaksanakan halalbihalal Idulfitri 1447 Hijriah, di Aula Pertemuan Nelayan Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Senin (30/3).

Ket foto : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki mengatakan, halalbihalal ini dalam rangka mempererat kebersamaan setelah Lebaran.

“Alhamdulillah, hari ini dilaksanakan kegiatan halalbihalal di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin,” ungkapnya.

Dimana, lanjut Jaki, kegiatan dilaksanakan bersama dengan perwakilan masyarakat setempat, unsur Pemerintah Kota Banjarmasin melalu Kecamatan setempat, serta aparat kepolisian.

“Tujuan dari halal bihalal ini untuk saling memafkan, selain itu mempererat hubungan silaturahmi,” ucapnya.

Halalbihalal juga bertujuan, agar moto Bekerja Bersama Merangkul Semua, berdasarkan arahan Gubernur Kalsel Muhidin, dapat berjalan di UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.

“Pelaku usaha perikanan juga turut hadir dalam kegiatan silaturahmi ini,” ujarnya lagi.

Jaki berharap, kedepannya, saat menjalankan tugas, seluruhnya dapat berjalan dengan baik, serta saling dukung.

“Sehingga dengan begitu, kami berharap agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih dioptimalkan,” tutur Jaki.

Halalbihalal diisi ceramah agama yang disampaikan Ustadz Fadliyani, mengenai indahnya jalinan silaturahmi, yang diharapkan terus terjaga di masyarakat. (SRI/RIW/EPS)

Perkuat Silaturahmi dan Semangat Kerja, Disdikbud Kalsel Gelar Halalbihalal

Banjarmasin – Dalam rangka memperkuat silaturahmi sekaligus membangun kembali semangat kerja pasca Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan Halalbihalal, Jumat (27/3).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Panggung Rampa, Taman Budaya Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin ini, diikuti jajaran pegawai Disdikbud, UPTD, dan insan pendidikan dari berbagai satuan pendidikan di Kalimantan Selatan, serta dihadiri Tenaga Ahli Gubernur Kalsel.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim, saat diwancara

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim menyampaikan, halalbihalal bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momentum penting untuk mempererat hubungan antarpegawai, sekaligus membangun kembali semangat kerja setelah libur panjang Idulfitri.

Disdikbud Kalsel optimis, semangat baru yang tumbuh pasca lebaran, dapat memperkokoh komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

“Melalui kegiatan ini, kita saling memaafkan dan memperkuat kebersamaan antar insan pendidikan. Ini menjadi langkah awal untuk kembali fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Rahim menegaskan, solidaritas dan kerja sama menjadi kunci utama dalam mendukung kinerja organisasi. Oleh karena itu, seluruh jajaran, baik di tingkat dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), maupun satuan pendidikan seperti SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Selatan, agar terus menjaga kekompakan.

Foto : suasana Halalbihalal Disdikbud Kalsel

“Semangat kebersamaan yang terbangun melalui halalbihalal, diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja di seluruh lini pendidikan,” harapnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan tausiah keagamaan dari K.H. Muslimin. Dalam ceramahnya, Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momen Idulfitri sebagai sarana memperbaiki diri, memperkuat ukhuwah, serta meningkatkan keikhlasan dalam bekerja.

“Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa sepanjang kegiatan, mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan yang menjadi fondasi dalam dunia pendidikan,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Tingkatkan Layanan, Dispora Perbaiki Fasilitas Kolam Renang GOR Hasanuddin HM

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan perbaikan fasilitas kolam renang Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM Banjarmasin.

Kepala Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Dispora Kalsel, Zulhaidir menjelaskan, perbaikan yang dilakukan, bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

Ket foto : Kepala Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Dispora Kalsel Zulhaidir

“Perbaikan fasilitas kolam renang ini, untuk memastikan pelayanan terbaik bagi pengunjung serta atlet atlet renang,” ungkap Zulhaidir, kepada sejumlah wartawan, Jumat (27/3).

Mengingat, lanjutnya, kolam renang di GOR Hasanuddin HM tersebut, tidak hanya untuk latihan para atlet renang Kalsel, tetapi juga digunakan masyarakat umum.

Fasilitas yang diperbaiki tersebut, berada di bagian samping kolam renang, agar terlihat lebih rapi serta nyaman bagi pengunjung.

“Yang kami perbaikan bagian samping, sehingga tidak menganggu bagian utama kolam renang, pengunjung serta latihan atlet tetap berjalan seperti biasanya, ” jelas Zulhaidir.

Pihaknya berharap, pemeliharaan ini dapat dilakukan setiap tahunnya. Namun, disesuaikan dengan anggaran yang ada.

“Pemeliharaan yang dilakukan secara rutin di kawasan kolam renang GOR Hasanuddin HM Banjarmasin ini, seperti air kolam, wc, sedangkan untuk perbaikan disesuaikan dengan anggaran yang ada,” ucap Zulhaidir.

Dalam kesempatan tersebut, Zulhaidir juga menyampaikan secara keseluruhan perbaikan pemeliharaan di kawasan GOR Hasanuddin HM. Seperti perbaikan kantor sekretariat cabang olahraga panahan, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan di area kolam renang. (SRI/RIW/EPS)

DPRD Kalsel Dorong Legalisasi Galian C, dan Optimalisasi Aset Daerah

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penataan sektor pertambangan rakyat, khususnya galian C, agar memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel Jahrian, Rabu (25/3).

Jahrian mengatakan, pada pembahasan yang menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah pihaknya ingin seluruh aktivitas galian seharusnya dapat dilegalkan melalui skema yang telah diatur pemerintah. Seperti perizinan usaha pertambangan rakyat, koperasi, hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel Jahrian, saat diwancara

Menurutnya, banyaknya aktivitas galian ilegal menyebabkan potensi pendapatan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, terbuang begitu saja.

“Jika dikelola secara legal dan terstruktur, sektor tersebut dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan,” ucapnya.

Disampaikan Jahrian, usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan dewan dan mendapat respon positif.

DPRD Kalsel bahkan mendorong pembentukan panitia khusus atau pansus yang fokus pada persoalan pertambangan dan tata kelola lahan, serta pembentukan satuan tugas untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

Selain sektor pertambangan, DPRD Kalsel juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Aset-aset yang mangkrak diharapkan dapat dihidupkan kembali melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau pengelolaan berbasis kelembagaan seperti yayasan,” jelasnya.

Jahrian menambahkan, DPRD Kalsel juga berencana mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar aset milik negara yang tidak produktif di daerah dapat dihibahkan kepada pemerintah provinsi.

Usulan tersebut nantinya akan diperjuangkan melalui jalur legislatif dengan melibatkan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan.

Meski diakui prosesnya tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang, DPRD Kalsel menegaskan akan terus memperjuangkan hal tersebut demi meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dan aset daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Pansus II DPRD Kalsel Mulai Bedah LKPj, Komitmen Mitra Kerja Jadi Sorotan

Banjarmasin – Proses evaluasi kinerja pemerintah daerah melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalimantan Selatan, mulai memasuki tahap pembahasan.

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalsel menggelar rapat bersama mitra kerja dengan fokus pada sektor ekonomi dan keuangan, Rabu (25/3) sore.

Sumber humas DPRD Kalsel

Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus II, Muhammad Yani Helmi, dimana masing-masing mitra kerja memaparkan program kerja, realisasi kegiatan, serta capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025.

Adapun mitra kerja yang turut hadir, meliputi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, serta Bank Kalsel.

Yani Helmi menjelaskan, pembahasan mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari pengelolaan keuangan daerah hingga sektor pendukung perekonomian.

Dimana, secara umum pihaknya memberikan apresiasi terhadap kinerja mitra kerja yang dinilai tetap optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Kita membicarakan banyak hal terkait persoalan ekonomi dan keuangan. Kami berkesimpulan bahwa seberapapun efisiensi yang diberlakukan, mitra kerja tetap berkomitmen menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Menurut Yani Helmi, komitmen tersebut menjadi indikator penting, untuk menjaga stabilitas kinerja pemerintahan, khususnya menghadapi berbagai tantangan pembangunan di daerah.

Rapat perdana Pansus II dalam rangka pembahasan LKPj Gubernur Kalsel akan dilakukan secara lebih mendalam dan terarah. Pansus II DPRD Kalsel, akan terus menggali data serta mengevaluasi capaian kinerja dari setiap mitra kerja, untuk menghasilkan rekomendasi yang komprehensif, terukur, dan tepat sasaran.

“Ke depan akan kita dalami lagi, supaya rekomendasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan bisa menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menyampaikan, melalui pembahasan LKPj ini, DPRD Kalsel berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor ekonomi dan keuangan.

“Ini nantinya akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

DPRD Kalsel Dorong Legalisasi Galian C dan Optimalisasi Aset Daerah

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penataan sektor pertambangan rakyat, khususnya galian C, agar memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel Jahrian, Rabu (25/3).

Jahrian mengatakan, dalam pembahasan yang menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah. Pihaknya ingin seluruh aktivitas galian seharusnya dapat dilegalkan melalui skema yang telah diatur pemerintah, seperti perizinan usaha pertambangan rakyat, koperasi, hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menurutnya, banyaknya aktivitas galian ilegal menyebabkan potensi pendapatan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, terbuang begitu saja.

“Jika dikelola secara legal dan terstruktur, sektor tersebut dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan,” ucapnya.

Disampaikan Jahrian, usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan dewan dan mendapat respons positif. DPRD Kalsel bahkan mendorong pembentukan panitia khusus atau pansus yang fokus pada persoalan pertambangan dan tata kelola lahan, serta pembentukan satuan tugas untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

Selain sektor pertambangan, DPRD Kalsel juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Aset-aset yang mangkrak diharapkan dapat dihidupkan kembali melalui kerja sama de ngan pihak ketiga atau – / pengelolaan berbasis kelembagaan seperti yayasan,” jelasnya.

Jahrian menambahkan, DPRD Kalsel juga berencana mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar aset milik negara yang tidak produktif di daerah dapat dihibahkan kepada pemerintah provinsi. Usulan tersebut nantinya akan diperjuangkan melalui jalur legislatif dengan melibatkan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan.
Meski diakui prosesnya tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang, DPRD Kalsel menegaskan akan terus memperjuangkan hal tersebut demi meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong kesejahteraan mas yarakat Kalimantan Selatan.,

“Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dan aset daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” tutupnya. (ADV-NHF/EPIS)

Lantik 7 Pimpinan Tinggi Pratama, Ini Pesan Wali Kota Banjarmasin

Banjarnasin – Pasca libur lebaran, Pemerintah Kota Banjarmasin langsung menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Balaikota Banjarmasin, Rabu (25/03) sore.

Kegiatan tersebut di pimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Asisten ll Perekonomian Setdako Banjarmasin, Taufik Rivani, Kepala BKD Diklat, Totok Agus Daryanto, dan turut dihadiri seluruh Kepala SKPD serta jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin

“Atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin, selamat bertugas dan semoga sukses dalam menjalankan amanah untuk para pejabat yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,” ungkap Yamin.

Yamin menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kolaborasi dalam pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi serta peningkatan kinerja aparatur sipil negara,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Yamin, pergeseran dan penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta kesesuaian kompetensi masing – masing aparatur.

“Jabatan yang saudara emban adalah amanah, yang didalamnya ada tanggung jawab besar, tuntutan kinerja, dan harapan masyarakat yang harus dijawab dengan kerja nyata,” ucapnya.

Wali Kota Banjarmasin juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas dan loyalitas, serta mampu menghadirkan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Yamin menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi ego sektoral di lingkup pemerintahan, sehingga seluruh elemen dapat bergerak dalam satu arah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan kota.

“Semua harus bergerak dalam satu arah, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik serta pembangunan Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera,” tegasnya lagi.

Yamin berharap, seluruh jajarannya semakin bersemangat mewujudkan Banjarmasin yang maju dan sejahtera.

Berikut Tujuh pejabat yang dilantik :

  1. Ikhsan Budiman jabatan Lama, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin. Jabatan Sekarang, Staf Ahli Bidang Digitalisasi Pemerintahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
  2. Muhammad Isa Ansari, Jabatan Lama, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Jabatan Sekarang, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Sumber Daya Manusia.
  3. Machli Riyadi, Jabatan Lama, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Jabatan Sekarang Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.
  4. Lukman Fadlun, Jabatan Lama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jabatan Sekarang Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  5. Ahmad Muzaiyin, Jabatan Lama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Jabatan Sekarang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  6. Alive Yoesfah Love, Jabatan Lama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Jabatan Sekarang Staf Ahli Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
  7. Ichrom Muftezar, Jabatan Lama, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Jabatan Sekarang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
    (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)
Exit mobile version