Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Tahun 2026 di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Jumat (24/7).

Musda ini menjadi momentum penting memperkuat organisasi sekaligus menetapkan arah baru untuk meningkatkan profesionalisme pelaku usaha jasa boga di Banua.

Dalam forum tersebut, Muhammad Akbar Utomo Setiawan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD PPJI Kalimantan Selatan periode 2026 – 2031.

Kepengurusan baru diharapkan mampu melanjutkan program – program organisasi sekaligus menyelesaikan berbagai agenda strategis yang masih menjadi prioritas.

Muhammad Akbar Utomo Setiawan mengatakan, fokus utama kepengurusan mendatang adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi.

Program yang akan diperkuat meliputi sertifikasi kompetensi, sertifikasi halal, hingga sertifikasi lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha jasa boga.

Selain peningkatan kompetensi, PPJI Kalsel juga menargetkan perluasan jumlah anggota. Saat ini organisasi memiliki sekitar 128 anggota dan akan terus mengoptimalkan rekrutmen setiap tahun agar semakin banyak pelaku usaha jasa boga bergabung dalam wadah organisasi.

“Melalui kepengurusan baru ini, kami ingin membangun organisasi yang semakin profesional, memperkuat kompetensi anggota, sekaligus memperluas jejaring kemitraan demi kemajuan industri jasa boga di Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinansyah berharap, PPJI menjadi mitra strategis mendukung berbagai program pembangunan, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, PPJI memiliki peran penting karena menghimpun para pelaku usaha jasa boga yang memiliki kompetensi menyediakan makanan sehat, aman, dan berkualitas.

Seluruh anggota PPJI juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah di Kalimantan Selatan.

Sinergi antara pemerintah daerah dan PPJI diyakini tidak hanya mendukung peningkatan gizi masyarakat melalui Program MBG, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan bagi sektor usaha jasa boga di Banua.

“Melalui Musda 2026 ini, DPD PPJI Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas anggota, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah melalui layanan jasa boga yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing,” pungkasnya. (NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Dua belas siswa Kelas Khusus Olahraga (KKO) di SMA Negeri 2 Banjarmasin, yang sempat tinggal kelas, akhirnya dinyatakan naik ke kelas 11.

Pernyataan ini disampaikan Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin Muhdi Harto, dalam jumpa pers yang turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kalsel Abdul Rahim dan Kabag Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Muhammad Anugrah, Jumat (24/7).

Kepada wartawan Muhdi menyampaikan, bahwa permasalahan telah diselesaikan, dan seluruh siswa KKO dinyatakan naik kelas.

“Kami SMAN 2 Banjarmasin bersifat kooperatif, bersama Dinas Pendidikan, Dispora Kalsel, serta praktisi olahraga, bahwa hari ini kendala siswa KKO, kami nyatakan telah selesai, dan semua bisa tersenyum,” ungkap Muhdi.

Koordinasi tersebut, lanjutnya, sesuai dengan arahan gubernur, yakni bekerja bersama merangkul semua. Sehingga tidak ada siswa yang merasa dirugikan.

Seperti diketahui, sebelumnya para siswa sempat dinyatakan tinggal kelas, karena penilaian sepenuhnya didasarkan pada aturan sekolah.

Namun setelah sekolah berkomunikasi dengan Disdikbud Provinsi, diketahui Kementrian Pendidikan memiliki aturan yang memberikan nilai tambah untuk siswa berprestasi.

“Aturan ini membuat nilai siswa meningkat, dan akhirnya memenuhi syarat untuk naik kelas,” ucap Muhdi.

Muhdi mengakui, jika selama ini telah terjadi miskomunikasi antara Dispora, serta praktisi olahraga.

“Sehingga untuk kedepan kami akan bekerjasama serta berkolaborasi lebih lanjut,” ujar Muhdi.

Menanggapi persoalan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Rahim menjelaskan, saat ini baru SMA Negeri 2 Banjarmasin, yang membuka Kelas Khusus Olahraga. Sementara atlet berprestasi di Kalimantan Selatan, tidak hanya berdomisili di Banjarmasin.

Terkait rencana ini, maka menurut Abdul Rahim, pihaknya bersama Dispora Kalsel segera melakukan koordinasi untuk menyusun juknis dan juklak KKO, untuk kemudian menjadi regulasi setingkat pergub. Sehingga sekolah lainnya di Kalsel, dapat membentuk KKO sesuai aturan.

“Kami berharap, peraturan tersebut dapat diterbitkan tahun ini. Dimana harapannya, atlet berprestasi Kalsel tidak hanya andal pada cabang olahraga yang dikuasainya, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan berbudi pekerti,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel, Muhammad Anugrah mengatakan, pihaknya fokus membina atlet pelajar, yang tergabung pada Sentra Pembinaan Olahraga Daerah (SPODA).

“Kebetulan atlet pelajar di Kota Banjarmasin, untuk sekolah KKO ada di SMAN 2 ini,” ucap Anugrah.

Karena itu, lanjutnya, kedepan Dispora Kalsel akan terus berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, serta SMAN 2 Banjarmasin.

“Sehingga kedepannya prestasi atlet dan akademik berjalan seimbang,” ujar Anugrah.

Sebelumnya diberitakan, 12 siswa KKO di SMA Negeri 2 Banjarmasin, dinyatakan tinggal kelas, karena nilai akademik nya tidak memenuhi syarat kenaikan.

Kasus ini menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi, mengingat siswa yang tinggal kelas merupakan atlet berprestasi. (SRI/RIW/APR)

Banjarmasin – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Kebudayaan, Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, sukses menggelar Lomba Edukatif Kultural Mading Tiga Dimensi (3D), Kamis (23/7).

Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar untuk mengenal sekaligus mengemas sejarah revolusi fisik Kalimantan Selatan melalui karya kreatif dan inovatif.

Lomba yang diikuti perwakilan 16 sekolah dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Barito Kuala tersebut, mendapat sambutan antusias. Para peserta tidak hanya menampilkan mading tiga dimensi, tetapi juga menunjukkan pemahaman sejarah melalui penyajian yang komunikatif dan menarik.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim, diwakili Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah, mengapresiasi semangat para pelajar yang aktif menggali informasi serta mengajukan berbagai pertanyaan mengenai sejarah revolusi fisik di Kalimantan Selatan.

Ia berharap, lomba ini mampu melahirkan generasi muda yang siap menjadi agen penyebar informasi sejarah di lingkungan sekolah masing-masing sehingga semakin banyak pelajar mengenal perjuangan para pahlawan daerah.

“Mereka nanti dapat menjadi penyambung informasi sejarah kepada teman-teman di sekolah, sehingga sejarah perjuangan Kalimantan Selatan semakin dikenal dan dicintai generasi muda,” harapnya.

Arry menambahkan, melalui lomba ini Disdikbud Kalsel terus berkomitmen menumbuhkan kecintaan pelajar terhadap sejarah daerah sekaligus memperkuat kesadaran pentingnya menjaga nilai-nilai perjuangan sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya bangsa.

“Pembelajaran sejarah tidak hanya menjadi materi di ruang kelas, tetapi juga mampu berkembang menjadi pengalaman yang kreatif, menyenangkan, dan menginspirasi generasi muda untuk terus menjaga warisan sejarah daerah,” jelasnya.

Sementara itu, salah seorang dewan juri, Wajidi, menilai lomba mading 3D menjadi bentuk pengembangan pembelajaran sejarah yang lebih kreatif dan relevan dengan karakter generasi muda saat ini.

Menurutnya, penyampaian sejarah tidak harus terpaku di dalam kelas, tetapi dapat dikemas secara interaktif, atraktif, dan memanfaatkan unsur visual, audio, hingga pertunjukan kreatif agar materi sejarah lebih mudah dipahami.

“Meski demikian, kreativitas tetap harus berpijak pada fakta sejarah. Inovasi yang ditampilkan peserta tidak boleh menghilangkan konteks maupun keaslian peristiwa sehingga pesan sejarah tetap tersampaikan secara benar,” tutupnya.

Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan tidak hanya mengenal tokoh dan peristiwa sejarah, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan budaya Kalimantan Selatan.

Pada akhir perlombaan, dewan juri yang terdiri dari Wajidi, Budi Kurniawan, dan Syahril M. Noor menetapkan SMAN 7 Banjarmasin sebagai Juara I dengan nilai 800, disusul SMA Frater Don Bosco Banjarmasin sebagai Juara II dengan nilai 750, dan SMAN 2 Banjarmasin sebagai Juara III dengan nilai 660.

Sementara itu, SLBN 3 Banjarmasin meraih Juara Harapan I dengan nilai 495, SMAN 1 Mandastana Batola sebagai Juara Harapan II dengan nilai 480, serta SMAIT Ukhuwah Banjarmasin sebagai Juara Harapan III dengan nilai 470. (NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar Rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Banggar DPRD Kalsel, Selasa (21/7).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, serta dihadiri seluruh anggota Banggar, Sekretaris DPRD, dan jajaran TAPD Provinsi Kalimantan Selatan.

Pertemuan tersebut menjadi tahapan penting penyusunan arah kebijakan anggaran daerah yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam arahannya, Supian HK menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan secara serius agar APBD yang disusun benar – benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, dokumen KUA-PPAS menjadi pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

“KUA-PPAS ini adalah dokumen penting. Kita harus memastikan arah kebijakan anggaran tahun 2027 selaras dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di kabupaten kota,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pembahasan anggaran harus berpegang pada tiga prinsip utama, yakni efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

Dengan demikian, setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, TAPD memaparkan proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 beserta arah kebijakan belanja yang difokuskan pada sejumlah sektor prioritas.

Di antaranya pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ketahanan pangan, serta penanggulangan bencana.

Ketua DPRD Kalsel menegaskan bahwa seluruh pihak harus mengawal target pendapatan daerah agar mampu mendukung program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banua.

“Target pendapatan ini harus kita kawal bersama. Alokasikan anggaran untuk program yang langsung dirasakan masyarakat Banua. Prioritaskan pengentasan kemiskinan, penguatan layanan dasar, pembangunan di daerah, serta wilayah-wilayah yang rawan bencana,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi menjadi kunci agar proses pembahasan anggaran berjalan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan.

Kolaborasi yang baik diharapkan mampu menghasilkan APBD 2027 yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Hasil pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

“Proses tersebut, diharapkan anggaran yang disusun semakin efisien, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/apr)

Banjarmasin – Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Dinansyah, membuka Turnamen PSSI Grassroots Football Day 2026, di lapangan Mini soccer SKB Mulawarman Banjarmasin, Kamis (23/7).

Dalam sambutannya yang dibacakan Dinansyah, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada PSSI bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan atas terselenggaranya kegiatan ini.

Dimana turnamen ini digelar dalam rangka memeringati Hari Anak Tahun 2026, dan menjadi salah satu langkah penting pembinaan sepakbola usia dini di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Digelarnya kegiatan ini dalam rangka memeringati Hari Anak Tahun 2026,
Kegiatan ini adalah salah satu langkah penting pembinaan sepakbola usia dini di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Dinansyah.

Selain itu, lanjutnya, turnamen ini merupakan salah satu langkah penting untuk pembinaan sepakbola usia dini. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, yang menekankan pentingnya pembinaan bakat sejak usia dini secara berjenjang.

“Lebih dari itu, kegiatan ini juga sejalan dengan semangat Hari Anak Nasional yang juga kita peringati hari ini,” ujarnya.

Yaitu, Pemprov memfasilitasi kegiatan yang memberikan ruang tumbuh kembang yang sehat, gembira, dan berkarakter bagi anak anak Banua.

“Khususnya, melalui kegiatan olahraga yang mengajarkan kedisiplinan, kerjasama, dan sportivitas sejak dini,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin berpesan, kepada seluruh tim yang mengikuti kegiatan ini, agar bermain dengan gembira dan sportif.

“Kepada pelatih dan orang tua, teruslah mendampingi dengan penuh kesabaran, karena bisa jadi dari lapangan ini muncul benih benih prestasi sepakbola Kalimantan Selatan di masa depan,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Asprov PSSI Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan, turnamen ini diikuti Kelompok usia 8 serta 9 tahun.

“Karena ini dalam rangka memeringati Hari Anak Nasional, maka semua peserta mendapatkan medali dan sertifikat,” ucapnya.

Karena turnamen ini, untuk mengajak anak anak bergembira memeringati Hari Anak Nasional Tahun 2026. (SRI/RIW/APR)

Banjarmasin – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya mengawal penyusunan program pembangunan tahun anggaran 2027 agar tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, meski Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus menghadapi pemangkasan pagu anggaran hingga Rp800 miliar.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas PUPR dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Selasa (21/7).

Pertemuan tidak hanya membahas usulan program tahun 2027, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan tahun berikutnya.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, mengatakan, seluruh program yang diajukan harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran mengharuskan pemerintah daerah menetapkan skala prioritas secara lebih selektif.

“Yang pastinya program – program yang mereka susun itu pasti akan berkurang. Tetapi nanti kita akan bahas kembali, kita akan lihat lagi mana-mana program yang memang masih bisa digeser angkanya,” ujarnya.

Ia menegaskan, Komisi III akan mengawal agar alokasi anggaran tetap diarahkan pada program strategis mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan.

“Kita akan terus mengawal setiap tahapan perencanaan agar pembangunan infrastruktur tetap menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan daerah secara berkelanjutan,” ungkap Mustaqimah.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib mengungkapkan, bahwa pagu anggaran instansinya mengalami penurunan signifikan akibat kebijakan efisiensi pemerintah yang berdampak pada berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.

Dari usulan awal sebesar Rp2,4 triliun, Dinas PUPR hanya memperoleh alokasi sekitar Rp1,6 triliun atau berkurang Rp800 miliar.

“Kita dipangkas sebesar Rp800 miliar, dari usulan Rp2,4 triliun menjadi Rp1,6 triliun,” kata Yasin usai rapat.

Menurutnya, kondisi tersebut memaksa Dinas PUPR melakukan penyesuaian rencana pembangunan tahun 2027 dengan menyusun ulang skala prioritas.

Program yang berkaitan langsung dengan visi-misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta proyek multiyears akan tetap menjadi fokus utama.

“Kami memastikan pembangunan Stadion Internasional Kalimantan Selatan dan rumah dinas gubernur tetap masuk dalam daftar prioritas. Sementara sejumlah proyek lain berpotensi mengalami penundaan, salah satunya pembangunan kantor DPRD Kalsel yang hingga kini masih menghadapi persoalan pembebasan lahan,” jelasnya.

Di sisi lain, Dinas PUPR juga terus berupaya memperjuangkan tambahan anggaran. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Kalsel melalui Komisi III agar sejumlah program strategis tetap dapat dilaksanakan.

Selain mengandalkan APBD, PUPR juga berharap beberapa proyek infrastruktur dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui program seperti Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah maupun pembangunan jaringan irigasi.

Terkait usulan pokok – pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, Yasin menegaskan, pihaknya siap mengakomodasi seluruh usulan yang menjadi kewenangan Dinas PUPR, selama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Insya Allah usulan yang sesuai kewenangan PUPR dan sejalan dengan RPJMD akan kami upayakan untuk direalisasikan. Melalui sinergi antara DPRD, Bappeda, dan Dinas PUPR, penyusunan program pembangunan tahun 2027 diharapkan tetap berjalan efektif meski di tengah keterbatasan anggaran,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Rencana Aksi Pengembangan Kepariwisataan Kalimantan Selatan, Selasa (21/7).

Kegiatan ini menjadi langkah lanjutan dalam penyusunan arah pengembangan sektor pariwisata yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady menjelaskan, FGD ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya dilakukan pemaparan pendahuluan sekitar dua bulan lalu.

Penyusunan kajian dilakukan bersama tim Universitas Indonesia yang ditunjuk menyusun rekomendasi strategis pengembangan pariwisata di Kalimantan Selatan.

Menurut Iwan, forum ini tidak hanya menjadi ajang pemaparan hasil kajian sementara, tetapi juga menjadi ruang diskusi untuk menyerap berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar rencana aksi yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Pada hari ini Alhamdulillah, kami bersama tim penyusun dari Universitas Indonesia melaksanakan FGD laporan antara penyusunan kajian rencana aksi pengembangan kepariwisataan Kalimantan Selatan,” katanya.

Iwan menjelaskan, setelah pemaparan pendahuluan beberapa waktu lalu, pihaknya ingin mendapatkan berbagai masukan agar dokumen yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi daerah.

FGD diikuti berbagai unsur, mulai dari pelaku industri pariwisata seperti ASITA, PHRI, dan ASTINDO, kepala dinas pariwisata dari 13 kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hingga instansi vertikal seperti Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan.

“Keterlibatan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam penyusunan rencana aksi. Pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut Iwan menambahkan, dokumen rencana aksi yang dihasilkan nantinya mampu menjadi pedoman pembangunan sektor pariwisata yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Selain meningkatkan daya saing destinasi wisata, rencana aksi tersebut juga diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, pembukaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui penyusunan rencana aksi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki di seluruh kabupaten dan kota.

“Kita ingin memperoleh masukan dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga instansi terkait. Setelah seluruh masukan dihimpun, tim penyusun akan melakukan penyempurnaan sebelum nantinya disusun menjadi laporan akhir yang menjadi dasar rencana aksi pengembangan pariwisata Kalimantan Selatan,” tutup Iwan. (NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Kebudayaan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman menggelar Lomba Edukatif Kultural Majalah Dinding (Mading) 3 Dimensi Wasaka.

Kegiatan yang berlangsung pada 21–23 Juli 2026 ini diikuti 16 sekolah yang terdiri dari SMA, SMK, dan SLB dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, serta Kabupaten Barito Kuala.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurhasanah mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kreativitas bagi pelajar, tetapi juga media edukasi dalam memahami sejarah perjuangan para pahlawan.

Lomba ini juga menjadi salah satu upaya memperkenalkan sejarah perjuangan bangsa kepada generasi muda sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, dan kecintaan terhadap budaya daerah.

“Para peserta memanfaatkan Museum Wasaka sebagai sumber pembelajaran sejarah untuk mengangkat berbagai tema perjuangan rakyat Kalimantan Selatan, khususnya pada masa revolusi fisik,” ucapnya.

Disampaikan Nurhasanah, melalui lomba ini para peserta didorong untuk mengenal lebih dekat nilai-nilai perjuangan yang menjadi bagian penting dari sejarah Kalimantan Selatan, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah.

Selain itu, di Museum Wasaka, mereka dapat mengenal lebih dekat sejarah perjuangan, khususnya revolusi fisik di Kalimantan Selatan agar semakin bangga terhadap sejarah dan budaya daerahnya sendiri.

“Kegiatan ini menjadi sarana menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat integrasi. Selain itu, menjadi wadah pertemuan dan diskusi bagi siswa-siswi SMA, SMK, termasuk peserta dari SLB,” katanya.

Lebih lanjut Nurhasanah berharap, kegiatan ini mampu menjadi media pembelajaran sejarah yang lebih menarik dan interaktif bagi pelajar.

Dengan pendekatan kreatif melalui mading tiga dimensi, generasi muda diharapkan semakin memahami perjuangan para pahlawan, menghargai warisan budaya.

“Ini akan menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi dalam membangun karakter yang berjiwa nasionalis, cinta tanah air, dan peduli terhadap pelestarian budaya daerah,” pungkasnya.

Lomba kompetisi kreativitas, menghadirkan dewan juri berkompeten, yakni Wajidi, Budi Kurniawan, dan Syahril M. Noor.

Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek artistik mading tiga dimensi, tetapi juga ketepatan penyampaian informasi sejarah, kreativitas penyajian, serta kemampuan peserta mengangkat nilai-nilai perjuangan dalam karya yang ditampilkan. (NHF/RIW/APR)