Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), menggelar Pasar Murah Ramadan 2026 dalam rangka pengendalian inflasi di bulan Ramadan 1447 Hijriah, di halaman Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur, Rabu (18/2). Pasmur dibuka Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, yang diwakili Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar, jajaran forum BCSR, Kepala SKPD, Camat beserta jajaran terkait.

Ichrom Muftezar menyampaikan, kegiatan ini sebagai langkah konkret pemerintah mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas harga dan stok kebutuhan barang pokok masyarakat, selama bulan Ramadan.

Diketahui sebanyak 44 perusahaan turut berpartisipasi dalam program ini.

“Kegiatan ini kami kerjasamakan dengan Forum Banjarmasin Corporate Social Responsibility (BCSR) sebagai donatur, sebanyak 44 perusahaan, diantaranya Bulog sebagai distributor, dan Baznas Banjarmasin sebagai mediator, apalagi menjelang bulan suci dan hari raya kita tahu selalu ada gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Khusus Pasmur di Kecamatan Banjarmasin Timur, disediakan sebanyak 1.049 paket sembako murah. Terdiri dari gula pasir 2 kilogram dan minyak goreng 2 liter.

Dari sekitar 16 ribu paket yang siap dialokasikan untuk Pasar Murah Kota Banjarmasin tahun ini, ada 1.049 paket kita sediakan di sini dengan harga Rp73.000, lalu disubsidi Forum BCSR sebesar 15 ribu, sehingga masyarakat hanya perlu menebus murah dengan harga Rp58.000 per paket.

“Ini merupakan bentuk subsidi nyata yang lahir dari kepedulian para donatur,” ujar Tezar.

Tezar menyebut,pasmur ini akan diselenggarakan di 5 kecamatan dan 52 kelurahan se- kota Banjarmasin selama Ramadan.

Untuk itu, Ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan sebaik – baiknya.

“Kita ingin masyarakat tidak perlu melakukan aksi panic buying, belanja yang bijak, karena kita pastikan stok di Banjarmasin tetap aman hingga hari raya tiba,” ucap Tezar. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, resmi membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (12/2).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama serta penganugerahan Penghargaan Kinerja Tahun Anggaran 2025. Rapat koordinasi tersebut dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan sebagai bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan dana transfer pemerintah pusat melalui APBN dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah.

“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi percepatan penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke daerah. Kita ingin memastikan seluruh dana tersebut benar – benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, tanpa keterlambatan, apalagi sampai tidak terserap,” tegas Muhidin.

Gubernur Muhidin juga menekankan pentingnya ketepatan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menyoroti perlunya sinkronisasi yang kuat antara program pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kesalahan pembiayaan.

“Jangan sampai ada kegiatan yang seharusnya dibiayai APBN justru dibebankan ke APBD, atau sebaliknya. Semua harus selaras, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya,” jelasnya.

Selain itu, penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat realisasi anggaran.

Menurut Gubernur Muhidin, lambannya penyerapan anggaran akan berdampak langsung pada tertundanya pembangunan serta melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

“Penyerapan anggaran yang tidak optimal akan berpengaruh pada pembangunan dan ekonomi daerah. Karena itu, komitmen bersama ini penting agar seluruh jajaran memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawal dana APBN,” ujarnya.

Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa dana APBN yang disalurkan ke daerah merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.

“Dana APBN ini adalah amanah dari negara. Kita wajib memastikan pelaksanaannya tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, diwakili ⁠⁠Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Eddy Elminsyah Jaya, menghadiri syukuran HUT ke-53 PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda), di Aula PT Air Minum Bandarmasih, Banjarmasin, Kamis (12/2).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan HUT ke 53 PT PAM Bandarmasih,” ungkap Eddy, kepada Abdi Persada FM.

Eddy berharap, PT PAM Bandarmasih terus menjadi perusahaan daerah yang profesional, inovatif, serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Banjarmasin dan sekitarnya.

“Semoga PT PAM Bandarmasih dapat memberikan pelayanan lebih maju, hingga merambah ke daerah yang berada di pelosok Kota Banjarmasin,” ucap Eddy.

Gubernur juga berharap, PT PAM Bandarmasih dapat menjadi contoh bagi PDAM lainnya yang ada di Kalsel.

“Pemprov Kalsel mengucapkan terimakasih kepada PT PAM Bandarmasih yang telah memberikan deviden pada tahun 2025 lalu sekitar Rp 3,2 Miliar,” ungkapnya lagi.

Hal ini, merupakan contoh PDAM yang sehat, dan telah memberikan deviden kepada pemerintah kota, daerah, serta Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menyampaikan harapannya kepada PT PAM Bandarmasih, agar di usia yang semakin tua ini, dapat memberikan pelayanan maksimal.

“Pada usia yang tidak muda lagi, kami berharap layanan yang diberikan dapat semakin meningkat,” ucap Yamin.

Meskipun, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, untuk memaksimalkan pelayanan hingga ke daerah pelosok.

Pada peringatan kali ini, PT PAM Bandarmasih menyerahkan penghargaan pegawai teladan, bantuan sosial serta lainnya. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Keolahragaan, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Rabu (11/2) sore. Kegiatan dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hafiz, didampingi Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kalsel Heru Susmianto.

“Pelatihan ini diberikan kepada seluruh cabang olahraga, terkait pemanfaatan sistem informasi keolahragaan berbasis data,” ungkap Pebriadin, kepada sejumlah wartawan.

Dengan harapan, lanjut Pebriadin, kedepannya Dispora Kalsel memiliki basis data yang objektif, rasional, transparan, serta update.

“Basis data ini sangat bermanfaat, untuk kegiatan olahraga, potensi keberhasilan atlet, wasit, serta perangkat pertandingan,” tuturnya.

Selain itu, data juga diperlukan untuk mengetahui kebutuhan dari cabang olahraga.

“Maka dengan begitu basis data ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, serta perencanaan suatu kegiatan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Pebriadin lagi.

Keputusan yang diambil Dispora Kalsel kedepannya, akan didasarkan pada kebutuhan real dalam hal penganggaran.

“Sebagaimana arahan dari Gubernur Muhidin serta Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, bahwa olahraga di Banua berdasarkan visi dan misi, agar lebih ditingkatkan lagi,” jelas Pebriadin.

Dispora Kalsel menjalankan amanah tersebut, dengan melakukan peningkatan di sektor cabang olahraga dengan berbasis data, tidak hanya peningkatan pada administrasi semata.

“Kami melakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap peningkatan keolahragaan tersebut,” tutup Pebriadin. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Destinasi Pariwisata se-Kalsel pada tahun 2026, bertempat di salah satu hotel Berbintang Banjarmasin, Kamis (12/2).

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady menyampaikan, pelatihan peningkatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai langkah strategis dalam mengembangkan potensi pariwisata berbasis lokal. Dimana tema yang diangkat, adalah “Penguatan Kapasitas Pokdarwis dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Inklusif, dan Berdaya Saing Melalui Inovasi Digital dan Kearifan Lokal”.

Penguatan peran Pokdarwis juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong pengembangan Geopark Meratus sebagai destinasi unggulan yang berkelas nasional hingga internasional.

“Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran Pokdarwis sebagai garda terdepan dalam pengembangan sektor pariwisata, khususnya di kawasan Geopark Meratus Kalimantan Selatan,” katanya.

Disampaikan Iwan, Pokdarwis memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun daerah.

Dispar Kalsel berharap, dengan peningkatan kapasitas ini, Pokdarwis mampu menjadi motor penggerak pariwisata daerah yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar destinasi.

“Dengan ketatnya persaingan wisatawan tidak hanya mencari destinasi yang indah, tetapi juga pengalaman, makna, serta cerita tentang sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat setempat,” jelasnya.

Iwan menegaskan, dengan adanya penguatan kapasitas masyarakat lokal melalui Pokdarwis menjadi kunci dalam menghadirkan pengalaman wisata yang autentik, inklusif, serta berbasis kearifan lokal.

Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman tentang pengelolaan destinasi berkelanjutan, strategi promosi digital, pengemasan produk wisata berbasis budaya, serta penguatan tata kelola kelembagaan Pokdarwis.

“Pendekatan inovasi digital juga ditekankan sebagai upaya memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata di era transformasi teknologi,” tutup Iwan. (NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, melaksanakan Pisah Sambut Jabatan Pejabat Struktural, yang dirangkaikan dengan Penyerahan Aset Jabatan serta Penandatanganan Pakta Integritas, sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola organisasi yang baik, transparan, dan akuntabel, Rabu (11/2).

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman drg. Mashuda, dalam rilisnya menyampaikan,
kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menjaga keberlanjutan kepemimpinan dan tanggung jawab di lingkungan RSGM Gusti Hasan Aman. Dalam rangka menjalankan program kerja yang selaras dengan visi dan misi Gubernur Kalsel, Muhidin, juga program prioritas serta janji kampanye.

Prosesi pisah sambut tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga simbol estafet amanah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

“Kami memberikan apresiasi atas dedikasi pejabat sebelumnya yang telah memberikan kontribusi nyata dalam penguatan layanan dan manajemen rumah sakit. Pada saat yang sama, dukungan penuh juga diberikan kepada pejabat yang baru untuk melanjutkan program kerja, menghadirkan inovasi, serta memperkuat sinergi antarunit,” pintanya.

drg Mashuda mengatakan, momentum ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi komitmen bersama untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penandatanganan Pakta Integritas menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut.

Seluruh pejabat struktural menegaskan komitmen untuk
menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas, melaksanakan tanggung jawab sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan humanis kepada masyarakat.

“Dengan semangat kolaborasi, loyalitas, dan integritas, RSGM Gusti Hasan Aman terus bertransformasi menjadi rumah sakit pendidikan dan layanan kesehatan gigi dan mulut yang unggul serta adaptif terhadap perkembangan zaman,” jelasnya.

Lebih lanjut Mashuda menambahkan, dengan kepemimpinan yang berkelanjutan dan tata kelola yang kuat, RSGM Gusti Hasan Aman optimis dapat terus meningkatkan mutu layanan, memperkuat kepercayaan publik, serta menghadirkan inovasi pelayanan yang berdampak nyata bagi masyarakat Banua.

“Mari bersama-sama kita majukan pelayanan RSGM Gusti Hasan Aman, bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalsel,” pungkasnya. (RSGM.KALSEL-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Puskesmas Cempaka Putih kembali beroperasi, setelah diresmikan Wali Kota, Muhammad Yamin didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Nely Listriani serta Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Muhammad Ramadhan, pada Rabu (11/2).

“Kami bersyukur pembangunan Puskesmas Cempaka Putih ini telah diselesaikan tepat waktu,” ungkap Yamin, kepada sejumlah wartawan.

Sehingga, lanjut Yamin, dapat dimanfaatkan oleh warga Kota Banjarmasin, sebagai wujud pelayanan prima yang diberikan kepada warga kota.

“Pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya meningkatkan pelayanan bidang kesehatan,” ucapnya.

Kedepannya, puskesmas Cempaka Putih ini dapat memberikan layanan terbaik, karena Pemerintah Kota Banjarmasin telah memberikan fasilitas yang nyaman,” tutur Yamin.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Banjarmasin ini juga mengatakan, bahwa kawasan puskesmas tetap memberlakukan parkir gratis.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Ramadhan mengatakan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas merupakan salah satu visi dan misi Pemerintah Kota Banjarmasin, yakni, pada bidang kesehatan.

Karena itu, lanjut Ramadhan, peningkatan infrastruktur puskesmas menjadi fokus Dinas Kesehatan, yang salah satunya dilaksanakan di Puskesmas Cempaka Putih.

“Kami berharap, warga Kota Banjarmasin mendapatkan layanan prima diseluruh puskesmas,” ucap Ramadhan.

Seperti diketahui, pembangunan Puskesmas Cempaka Putih, dikerjakan sejak 6 bulan lalu, dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp6 Miliar lebih. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), menggelar Sosialisasi Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), di salah satu hotel, Rabu (11/2).

Kegiatan tersebut dibuka Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, diwakili Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda.

Ananda menjelaskan, bahwa kebijakan opsen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penguatan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Ananda mengatakan, bahwa penerapan opsen PKB dan BBNKB bukanlah penambahan jenis pajak baru.

“Perlu saya tegaskan bahwa opsen PKB dan opsen BBNKB bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan mekanisme pembagian penerimaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, guna menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Menurut Ananda, melalui kebijakan tersebut pemerintah daerah memperoleh ruang fiskal yang lebih kuat, untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.

Meski begitu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pemahaman bersama antara pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat.

“Karena itu, sosialisasi ini menjadi sangat penting agar seluruh pihak memperoleh informasi yang jelas, utuh, dan benar mengenai dasar hukum, mekanisme pemungutan, serta manfaat penerapan opsen PKB dan BBNKB di Kota Banjarmasin,” tutur Ananda.

Ia juga berharap, terbangun sinergi yang baik antara pemerintah daerah, aparat pelaksana, serta seluruh stakeholder agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan tertib dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali kota berpesan, agar hasil sosialisasi ditindaklanjuti dengan pelayanan yang mudah dipahami dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Hasil sosialisasi ini harus benar-benar ditindaklanjuti dengan pelayanan yang jelas, mudah dipahami, dan berpihak pada masyarakat,” ucap Ananda.

Sementara itu, Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo mengatakan, target penerimaan pada 2025 sebesar Rp140 miliar berhasil terlampaui.

“Alhamdulillah target kita tercapai Rp143 miliar. Tahun ini kita naikkan lagi di kisaran Rp150 sampai Rp160 miliar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, skema opsen membuat bagian pajak daerah langsung diterima pemerintah kota saat masyarakat melakukan pembayaran.

“Sekarang begitu masyarakat bayar pajak kendaraan, langsung ada porsi yang masuk ke kota sesuai pola baru pajak daerah,” katanya.

Untuk mengejar target tersebut, Pemko Banjarmasin melakukan sosialisasi, penertiban kendaraan yang belum membayar pajak, serta mendorong balik nama kendaraan dari luar daerah.

“Masih banyak kendaraan yang belum bayar pajak dan kendaraan luar daerah yang harus kita balik nama. Kami juga bersinergi dengan provinsi lewat pendataan dan sosialisasi agar kesadaran masyarakat meningkat,” ucapnya.

Sedangkan, Kasi Pelayanan PKB/BBN-KB UPPD Samsat Banjarmasin 2, Yondi Caturadina Darnida menyampaikan, pihaknya mendukung sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin ini.

“Kami tentunya memberi dukungan terhadap kegiatan sosialisasi opsen PKB di Kota Banjarmasin,” ucap Yondi.

Sehingga, dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan warga Kota Banjarmasin semakin memahami dan mengerti mengenai opsen PKB tersebut.

“Kami berharap, dengan meningkatnya kesadaran warga membayar opsen PKB, maka pembayaran pun semakin meningkat,” ucap Yondi. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Bappedalitbang, melaksanakan Forum Konsultasi Publik, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di salah satu hotel, Selasa (10/2).

Kegiatan dibuka Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Kepala Bappedalitbang Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi.

Yamin menyampaikan, kegiatan ini membahas fokus pembangunan di Kota Banjarmasin ke depan. Yakni, pembangunan infrastruktur sungai serta penanganan sampah.

“Penanganan sungai serta sampah tersebut, karena Kota Banjarmasin ini merupakan kota seribu sungai,” ungkap Yamin, kepada sejumlah wartawan.

Sehingga, lanjutnya, kedua sektor tersebut menjadi prioritas, dan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai sektor.

“Kita ketahui Kota Banjarmasin terdapat sungai sungai yang banyak, sehingga sungai ini merupakan identitas Kota Banjarmasin,” ucap Yamin.

Karena itu, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu menangani permasalahan sungai dengan serius.

“Dalam penanganan sungai tersebut, perlu tindakan yang berkelanjutan, sampai tuntas,” ujar Yamin.

Ditambahkannya, penataan sungai sungai di Kota Banjarmasin ini, untuk pencegahan banjir.

“Kedepannya apapun yang menjadi prioritas pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, harus berdampak pada kepentingan masyarakat,” tutur Yamin.

Begitu juga dengan permasalahan sampah di Kota Banjarmasin, diperlukan kerjasama semua pihak.

“Saya masih merasa untuk penanganan sampah di Kota Banjarmasin masih belum maksimal,” ungkapnya lagi.

Karena itu, lanjut Yamin, permasalahan sampah menjadi program kerja di Pemerintah Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Bappedalitbang Kota Banjarmasin bersama BPBPD Kota Banjarmasin melaksanakan pemetaan atau pendataan sungai sungai, yang menyebabkan banjir. Dimana data tersebut, diharapkan dapat memudahkan pemerintah melakukan perbaikan terhadap kondisi sungai tersebut. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng), melaksanakan asistensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan kepada 39 pimpinan Bank Kalsel, yang terdiri dari jajaran Direksi, seluruh Kepala Divisi, dan seluruh Kepala Cabang, di Banjarmasin pada Senin (9/2).

Kegiatan ini diselenggarakan, sebagai bagian dari upaya DJP, meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya pada tahun pertama pengisian SPT Tahunan melalui Coretax.

Kegiatan asistensi ini bertujuan untuk memberikan pendampingan secara langsung kepada wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan tepat waktu. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk sinergi antara Kanwil DJP Kalselteng dan Bank Kalsel, mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan perpajakan.

Acara dibuka Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin. Dalam sambutannya Fachrudin menyampaikan dukungan penuh, terhadap implementasi Coretax, dan akan mengajak seluruh jajaran Bank Kalsel untuk melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu pelaporan berakhir.

Penyuluh Pajak Madya Kanwil DJP Kalselteng, Ganung Harnawa, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apreasiasi kepada Bank Kalsel, karena sudah melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu.

“Jajaran direksi dan pimpinan unit kerja diharapkan dapat menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga mampu menumbuhkan budaya patuh pajak di lingkungan kerja maupun di masyarakat secara lebih luas,” lanjutnya.

Dalam pelaksanaannya, Tim Penyuluh Pajak memberikan penjelasan mengenai ketentuan umum pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, termasuk dokumen yang perlu dipersiapkan serta tata cara pengisian SPT melalui sistem Coretax.

Selain materi, Tim Penyuluh Pajak juga memberikan asistensi langsung kepada wajib pajak, mulai dari tata cara masuk ke dalam sistem Coretax, hingga pelaporan SPT Tahunan agar dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Seluruh rangkaian kegiatan asistensi pengisian SPT Tahunan ini berjalan dengan tertib dan lancar. Kanwil DJP Kalselteng akan terus melakukan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan melalui sistem perpajakan terbaru. (DJPKalselteng-RIW/APR)