Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – DPRD Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna terkait Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, yang dipanaskan di Ruang Graha Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (06/5).

Rapat yang dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni ini, merupakan bagian dari tahapan pembahasan APBD perubahan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ.

Kepada awak media, Pj. Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni menyampaikan, bahwa rancangan perubahan KUA dan PPAS disusun berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional dan provinsi.

“Pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penyesuaian dari target awal Rp1,486 triliun menjadi Rp1,475 triliun. Penyesuaian ini mencakup kenaikan pendapatan asli daerah sebesar Rp438,6 miliar dan penurunan pendapatan transfer dari pusat menjadi Rp1,037 triliun,” ungkap Sirajoni.

Sirajoni menambahkan, pentingnya sinkronisasi kebijakan perencanaan daerah dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, serta penyesuaian pendapatan dan belanja sesuai dengan potensi dan kebutuhan riil daerah.

“Pergeseran anggaran telah dilakukan sebelumnya sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja negara dan daerah. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1,613 triliun menjadi Rp1,875 triliun, dengan alokasi terbesar pada belanja operasi dan belanja modal yang mengalami kenaikan signifikan,” tutup Sirajoni.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizki Sukma Iskandar Putra menyampaikan, bahwa perubahan ini sebagai respons terhadap Inpres Nomor 01 Tahun 2025, tentang efisiensi belanja APBD yang meminta pemangkasan anggaran tidak produktif.

“Rancangan Perubahan KUA dan PPPAS ini diharapkan dapat diselesaikan pada Juli Mendatang,” tutup Gusti. (MRF/RIW/RH)

Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru melakukan peninjauan langsung terhadap sengketa lahan yang melibatkan pihak TNI dan masyarakat transmigrasi di kawasan Kelurahan Cempaka, Banjarbaru, Selasa (20/5).

Peninjauan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, bersama Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Banjarbaru, serta turut dihadiri perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru dan Kodim 1006/Martapura.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky, mengatakan peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang mengadukan adanya sengketa lahan. Dimana peninjauan dilakukan guna mengukur ulang batas tanah dan patok yang menjadi titik sengketa.

Langkah ini bertujuan untuk memperjelas kepemilikan lahan sekaligus mengurai indikasi tumpang tindih wilayah.

“Dari verifikasi awal di lapangan, ditemukan bahwa sebagian lahan yang diklaim pihak TNI ternyata juga termasuk dalam wilayah program transmigrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat sejak beberapa dekade lalu,” ungkap Gusti Rizky.

Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari, menjelaskan, bahwa peninjauan ini berhasil mengidentifikasi sejumlah patok batas dan koordinat yang selama ini hanya didasarkan pada asumsi dalam pembahasan sebelumnya.

“Hari ini kami melihat secara langsung patok-patok tersebut. Ini menjadi dasar penting bagi proses penyelesaian ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, hasil pencocokan di lapangan antara klaim TNI dan data program transmigrasi akan menjadi dasar dalam proses sinkronisasi data oleh tim gabungan.

Proses ini juga mencakup identifikasi seluruh titik sengketa, termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Banjar.

“Nanti setelah semua titik diverifikasi, kita akan duduk bersama lagi dengan semua pihak terkait untuk menyinkronkan data dan mencari solusi terbaik, tentunya dengan mengedepankan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

DPRD Banjarbaru menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata fungsi mediasi lembaga legislatif. DPRD berkomitmen untuk menampung aspirasi masyarakat dan memastikan penyelesaian dilakukan secara musyawarah.

“Insya Allah dengan komunikasi yang baik dan kolaborasi lintas pihak, permasalahan ini bisa kita selesaikan. Harapan masyarakat untuk mendapatkan kejelasan hak atas tanah bisa segera terwujud,” tutup Ririk. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 Tahun 2025 di halaman Kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (20/5) pagi.

Menariknya, seluruh pegawai Diskominfo Kalsel mengikuti upacara dengan mengenakan pakaian bertema perjuangan, sebagai simbol semangat kebangkitan nasional.

Usai memimpin upacara tersebut, Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan, bahwa peringatan Harkitnas tahun ini menjadi momentum penting dalam menumbuhkan semangat kebangkitan nasional, khususnya di era digital.

“Diskominfo memaknai Hari Kebangkitan Nasional saat ini adalah dengan menjadikannya sebagai era kebangkitan digital,” ungkapnya.

Muslim menekankan bahwa semangat perjuangan di masa lalu kini harus diterjemahkan dalam bentuk akselerasi digitalisasi di berbagai sektor, terutama dalam pelayanan publik.

“Ini adalah momentum untuk mencari terobosan, dari pola yang sebelumnya konvensional menuju ke arah digital,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa pelayanan publik di era digital harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat, dan efisien.

Untuk itu, seluruh ASN di lingkungan Diskominfo Kalsel diharapkan terus meningkatkan kompetensi serta berkontribusi aktif dalam menghadirkan pelayanan digital yang berkualitas.

“Apa yang kita berikan kepada masyarakat, khususnya di bidang telekomunikasi dan informasi, harus benar-benar kita kawal. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mempercepat pembangunan daerah serta memberikan layanan yang lebih mudah dan efektif,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Ketua Tim Pembina Posyandu Kalimantan Selatan Fathul Jannah, kembali melanjutkan rangkaian sosialisasi Program 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu Era Baru di Kota Banjarbaru. Kegiatan yang merupakan bagian dari upaya revitalisasi peran Posyandu di era modern ini, dilaksanakan di Posyandu Permata kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Selasa (20/5).

Pada kegiatan ini, juga dilaksanakan Launching Aplikasi SI TANDU 6 SPM Posyandu Permata, Inovasi digital berbasis sistem informasi yang dirancang untuk mempermudah monitoring dan pelaporan pelaksanaan SPM Posyandu secara terintegrasi.

Fathul Jannah mengungkapkan, kehadiran Tim Pembina Posyandu Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru, dalam upaya untuk melihat langsung bagaimana Posyandu Permata ini menjadi salah satu dari 6 lokus Posyandu Wasaka, dimana Kota Banjarbaru merupakan lokus yang terakhir yaitu di Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru.

“Program Posyandu Baru ini merupakan langkah konkret untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui 6 SPM ini Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan, tetapi juga menjadi simbol partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ungkap Fathul Jannah.

Fathul Jannah menambahkan, program 6 SPM Posyandu mencakup sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

“Kami dari Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi masyarakat dan kader – kader posyandu. Semoga menjadi contoh kota dan kabupaten lain untuk membina lebih baik lagi lingkungannya,” tutup Fathul Jannah.

Sementara itu, Pj Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Banjarbaru, Elysa Resturini Subhan Nor Yaumil mengungkapkan, bahwa kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kota Banjarbaru diharapkan, membawa peranan penting dalam meningkatkan P
Pembinaan Posyandu.

Menurutnya, dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Posyandu ini, akan dapat membina posyandu di kota banjarbaru secara menyeluruh.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas perhatian pemerintah provinsi kepada Kota Banjarbaru, sehingga kader posyandu di Kota Banjarbaru dapat lebih meningkat peranannya terhadap masyarakat,” ucap Elysa.

Keberadaan kiprah para kader posyandu menjadi kekuatan utama dari Gerakan Posyandu yang berkelanjutan. Menurut Elysa, dari kegiatan ini akan terus bersinergi yang semakin kuat dengan Pembina Provinsi, Pembina Kota Banjarbaru dan seluruh elemen masyarakat dalam membina dan memperdayakan Posyandu secara menyeluruh. (MRF/RIW/APR)

Banjarmasin – Momen Hari Kebangkitan Nasional dalam konteks pangan, merupakan semangat kebangkitan nasional yang mendorong agar Indonesia dapat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Perum BULOG sebagai bagian dari pemerintah sudah berkomitmen dan melakukan upaya untuk mensejahterakan petani, dan melakukan penyerapan dengan harga pembelian pemerintah (HPP) serta berupaya untuk mewujudkan asta cita presiden RI. Yaitu swasembada pangan.

Pada kesempatan peringatan Harkitnas ke-117 pada Selasa (20/5), Perum Bulog Kanwil Kalimantan Selatan menggelar jumpa pers dikantornya, untuk menyampaikan capaian kinerja hingga 19 Mei 2025. Terutama terkait stok beras, dan capaian pembelian gabah serta beras petani ton. Ini merupakan rekor stok terbanyak di wilayah Kalsel,” ujar Panji Lintang, Plh Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Kalsel.

Saat ini, menurut Panji, pihaknya terpaksa harus menyewa dua gudang berkapasitas 5.000 ton milik swasta di Kota Banjarmasin dan wilayah Hulu Sungai Utara. Kebijakan ini diambil, mengingat gudang yang dimiliki Bulog, tidak cukup untuk menampung hasil serapan gabah dan beras petani.

“Hingga 19 Mei 2025, serapan kami sudah mencapai 12.490 ton setara beras, atau 98 persen dari target yang sudah ditetapkan pusat, sebesar 12.793 ton,” papar Panji.

Di hadapan para jurnalis, Panji juga menyampaikan optimisme Bulog Kanwil Kalsel, yang bakal mampu mencapai target serapan gabah dan beras, pada akhir Mei nanti.

“Insya Allah pada Minggu ini, target sudah tercapai 100 persen. Dan pada proses penyerapan gabah di lapangan, kami juga sudah membentuk tim jemput gabah. Tim inilah yang terjun langsung ke lapangan, berkoordinasi dengan penyuluh, Babinsa dan perangkat desa, untuk mengetahui potensi – potensi panen yang ada di kabupaten,” tambahnya.

Didampingi M Radhi Anshari, selalu Manager Pengadaan, Panji juga memastikan bahwa pihaknya akan ikut terlibat pada kegiatan Pasar Murah jelang Hari Raya Idul Adha, tepatnya pada 4 Juni mendatang.

“Setiap jelang hari raya keagamaan, kami memang rutin untuk mengikuti Pasar Murah. Untuk Idul Adha nanti, kita sudah memiliki jadwal kegiatan tersebut, hanya saja untuk lokasi masih belum ditentukan pemerintah daerah,” tutupnya. (RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi, melalui Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel akan menggelar acara penting bertajuk “Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih”. Kegiatan yang diagendakan bertempat Gedung Olahraga (GOR) Babussalam pada Rabu (21/5) ini, direncanakan akan dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama menyampaikan, bahwa pembentukan koperasi desa merah putih merupakan bentuk instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kelembagaan koperasi merah putih.

Dalam hal ini dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyelenggarakan kegiatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Agenda ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Koordinator Pangan untuk segera melakukan sosialisasi mengenai musyawarah desa atau kelurahan,” ungkap Andie, Senin (19/5).

Pada kegiatan di GOR Babussalam pada Rabu nanti, juga akan dihadiri perwakilan dari 1.879 desa se Kalimantan Selatan, dan perwakilan 144 Kelurahan se Kalimantan Selatan.

Hal ini tidak hanya melibatkan karakter unsur desa saja, tetapi seluruh unsur karena kebetulan koperasi desa ini juga mutlak tidak hanya bagi pemerintah desa, namun juga pemerintah kelurahan khususnya di provinsi Kalimantan Selatan.

“Kegiatan ini melibatkan seluruh unsur desa dan kelurahan, karena pembentukan koperasi Merah Putih menjadi tanggung jawab bersama,” sahut Andie.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menginginkan, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu pionir atau pelopor utama dalam pembentukan koperasi desa merah putih.

Kementerian Koordinator Pangan mengarahkan agar Kalimantan Selatan segera melakukan pembentukan koperasi desa merah putih yang merupakan satu bentuk instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tentunya disambut hangat Gubernur Muhidin yang menginginkan Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang siap dan mendukung untuk percepatan pertumbuhan Koperasi desa merah putih.

“Diharapkan acara ini menjadi momentum penting bagi Kalsel untuk menjadi pionir dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” lanjut Andie.

Pada Rabu (21/5) nanti, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto dan jajarannya direncanakan akan melakukan peninjauan ke desa-desa yang berpartisipasi dalam pembentukan koperasi. Salah satu desa yang menjadi lokasi penyiapan koperasi merah putih adalah Desa Awang Bangkal Barat di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dan Desa Indrasari di Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalsel dapat lebih berdaya dan sejahtera melalui pembentukan koperasi yang terorganisir dan berkelanjutan,” tutup Andie. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menerima kunjungan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel), bertempat di ruang Command Center Kantor Diskominfo Kalsel, di Banjarbaru, pada Senin (19/5).

Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam menangani isu strategis, terutama terkait keamanan informasi dan maraknya aktivitas judi online (Judol) di wilayah Kalimantan Selatan.

Rombongan dari Polda Kalsel dipimpin Panit 4 Subdit Kamneg Direktorat Intelkam, Sidik Aditya, dan diterima Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Diskominfo Kalsel yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar.

Turut mendampingi, Kepala Seksi Monitoring, Audit dan Evaluasi Persandian dan Keamanan Informasi, Abdul Gafur; Kepala Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi, Muhammad Noor Ikhwanadi, serta Pranata Komputer Muda, Abdul Hafizh.

Plt. Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar menyambut baik kunjungan tersebut, dan menegaskan bahwa Diskominfo Kalsel siap mendukung upaya Polda memberantas judi online.

“Diskominfo Kalsel merupakan mitra strategis Polda Kalsel dalam menjaga keamanan siber. Judi online memang sulit diberantas, tetapi kami optimistis bisa meminimalisir dampaknya melalui sinergi kegiatan,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Panit 4 Subdit Kamneg Direktorat Intelkam Polda Kalsel, Sidik Aditya menyampaikan keinginan untuk memahami situasi terkini terkait penyebaran judi online serta meminta dukungan dan saran dari Diskominfo Kalsel dalam upaya pencegahannya.

Sidik Aditya mengungkapkan pihaknya menyambut baik masukan dari Diskominfo, salah satunya dengan rencana pelaksanaan literasi digital bagi pelajar dan mahasiswa.

“Kami akan fokus pada edukasi bahaya judi online agar generasi muda lebih waspada dan tidak terjebak dalam praktik ilegal ini,” ungkap Sidik.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun kerja sama yang lebih konkret antara instansi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga ruang digital yang aman dan sehat di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

BANJARBARU – Pj. Wali Kota, Subhan Nor Yaumil, secara resmi melepas keberangkatan Jemaah Haji Kota Banjarbaru Tahun 2025 di Masjid Agung Al-Munawwarah, Jumat (16/5).

Sebanyak 165 orang yang terdiri dari 163 jemaah dan 2 petugas haji berangkat menuju Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin pada hari yang sama, dan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci, pada Sabtu (17/5).

Dalam sambutannya, Subhan Nor Yaumil menyampaikan harapan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar serta menjaga kesehatan fisik dan mental selama berada di tanah suci.

“Semoga jemaah haji asal Kota Banjarbaru dapat menjalankan ibadah dengan lancar di Tanah Suci Mekah, menjaga kesehatan jasmani maupun rohani, serta kembali ke Banjarbaru dalam keadaan selamat,” ucap Subhan.

Ia juga berharap keberangkatan jemaah haji tahun ini dapat memberikan dampak positif bagi daerah.

“Dengan berangkatnya jemaah Kota Banjarbaru ini, kita berharap dapat menambah keberkahan dan kebaikan bagi daerah yang kita cintai bersama,” tambahnya.

Subhan juga mengingatkan para jemaah agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan mematuhi peraturan di negara lain.

“Selain menunaikan rukun Islam, para jemaah juga membawa nama baik daerah, bangsa, dan negara. Hormati aturan yang berlaku di tanah suci agar ibadah berjalan dengan baik dan lancar,” pesannya.

Menutup sambutannya, Subhan Nor Yaumil mengucapkan selamat jalan kepada para jemaah serta mendoakan agar jemaah menjadi haji yang mabrur.

“Selamat jalan, semoga menjadi haji yang mabrur dan membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) menggelar Sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang dirangkai dengan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota Banjarbaru Tahun 2025, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Rabu (7/5).

Kegiatan ini dibuka Pj. Wali Kota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Abdul Malik, serta dihadiri sejumlah Kepala SKPD dan Forkopimda Kota Banjarbaru.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Walikota Banjarbaru, Abdul Malik menegaskan pentingnya penanganan stunting secara sistematis dan berkelanjutan.

Ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi mendukung Gerakan Genting sebagai langkah kolektif menuju Banjarbaru bebas stunting.

“Upaya penanganan stunting perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Mari kita jadikan Genting sebagai program bersama untuk memastikan anak Banjarbaru tumbuh kuat, sehat, dan bebas dari stunting,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa evaluasi TPPS menjadi indikator penting dalam menilai capaian sekaligus menentukan langkah strategis selanjutnya dalam upaya penurunan stunting.

“Saya berharap komitmen dan sinergi kita semakin kuat. Evaluasi ini juga menjadi nilai ukur keberhasilan program dan menentukan langkah selanjutnya,” tegasnya.

Pada sesi Rapat Koordinasi TPPS, dilakukan pemaparan capaian program di masing-masing kecamatan serta identifikasi kendala di lapangan yang memerlukan solusi strategis dari semua pihak.

“Dengan adanya kegiatan ini, dapat memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Banjarbaru semakin solid demi terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas P3APMP2KB Kota Banjarbaru, Erma Epiyana Hartati menyampaikan, bahwa program Genting hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan.

“Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting ini bertujuan untuk memastikan semua anak Indonesia, khususnya di Banjarbaru, dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari stunting,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)