Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Untuk meningkatkan kesiapan dalam perhelatan MTQ tingkat nasional ke 29 Tahun 2022, Kalimantan Selatan (Kalsel) mendatangkan pelatih nasional untuk memberikan bimbingan dan pelatihan bagi kafilah di Provinsi ini.

“Untuk persiapan kafilah, LPTQ Kalsel mendatangkan pelatih nasional salah satunya Qari Nasrullah Jamaluddin,” ungkap Plt Karo Kesra Setdaprov Kalsel Mustajab, Selasa (22/2).

Adapun 9 pelatih nasional yang didatangkan sudah mempersiapkan kemampuan kafilah untuk mengharumkan banua dalam ajang MTQ Nasional ke 2022 yang digelar di tiga wilayah yaitu Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.

“Sejauh ini kegiatan pelatihan sudah dilakukan tiga kali, rencananya akan diadakan 10 kali, nanti akan dilanjutkan mulai bulan Maret baik secara langsung atau virtual,” bebernya.

Kehadiran para pelatih nasional MTQ ini juga berfungsi sebagai koordinator dalam meningkatkan kemampuan bagi kafilah yang akan bertanding.

“Kita juga minta para pelatih untuk memberikan motivasi kepada kafilah,” ucapnya.

54 orang kafilah Kalsel yang disiapkan di ajang MTQ Nasional ke 29 tahun ini akan bertanding dalam 8 cabang lomba dan 20 golongan.

“Kedatangan pelatih nasional sebagai salah satu keseriusan dan strategi Kalsel dalam upaya mensukseskan ajang MTQ Nasional 2022, baik sebagai penyelenggara maupun peserta,” tuturnya.

Sesuai arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Kalsel diharapkan dapat mendulang prestasi maksimal di ajang MTQ Nasional kali yakni sebagai juara umum.

“Karena Kalsel kali ini bertindak sebagai tuan rumah MTQ Nasional, setelah tahun 1970 silam, jadi ini kesempatan untuk meraih prestasi maksimal sesuai arahan Gubernur Kalsel,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)

Banjarbaru – Sebagai bagian dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalsel, BPKP Kalsel awasi percepatan vaksinasi di Kalsel. Hal ini mengingat, capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Kalsel, belum memenuhi harapan Presiden dan sejumlah vaksin akan kadaluarsa jika tidak digunakan.

Per 19 Februari 2022, dari target 3.161.137 jiwa penduduk Kalsel, realisasi vaksinasi dosis-1 sudah diangka 85,91 persen (2.715.201 jiwa), dosis-2 sebanyak 49,50 persen (1.564.801), dan dosis-3 (booster) sebanyak 3,15 persen (99.644). Capaian tersebut masih di bawah capaian nasional, yaitu dosis-1 sebanyak 90,65 persen, dosis-2 sebanyak 67,04 peraen, dan dosis-3 sebanyak 3,94 persen.

Sementara itu, stok vaksin yang akan kadaluarsa di Kalsel pada 28 Februari 2022 sebanyak 132.760 dosis, yang termasuk tertinggi di Indonesia.

“Stok vaksin tersebut harus segera digunakan agar tidak merugikan keuangan negara,” ungkap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap.

Sementara itu, sebanyak 7 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel (54 persen), telah masuk kategori PPKM level 3, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Selain itu, 3 Kabupaten masuk kategori PPKM level 2, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan. Hanya 3 Kabupaten yang masuk kategori PPKM level 1, yaitu Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Rudy menyatakan, percepatan vaksinasi harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk masyarakat, yang dikomandoi pemangku kepentingan.

“Kita juga harus mulai menangani jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi dampak dari COVID-19 ini,” tambah Rudy.

Untuk itu, BPKP Kalsel memiliki dua fokus besar pengawasan. Pertama, monitoring percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis ke-2 serta booster.
Kedua, monitoring percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dengan penyaluran bantuan sosial terpadu, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, Program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan atau Warung (BTPKLW), serta Program Indonesia Pintar (PIP).

BPKP Kalsel akan melihat kesiapan para pihak dalam penyaluran bantuan sosial, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Mitra Penyalur (PT Pos Indonesia dan Himbara), dan e-warong/agen bank.

Rudy mengingatkan, para penanggung jawab program agar bekerja dan memastikan sampai di lapangan, bahwa program berjalan dengan baik.

“BPKP Kasel akan mengawasi program tersebut apakah dilaksanakan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat manfaat, dan tepat administrasi,” tegasnya. (HumasBPKPKalsel-RIW/RDM/APR)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022 di Command Center Setdaprov Kalsel, Rabu (23/2).

Rakornas ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Instana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dengan tema Meningkatkan Kolaborasi dan Integrasi dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia termasuk 35 Negara yang paling rawan risiko bencana di dunia. Termasuk banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang seringkali terjadi di Kalsel.

Joko Widodo meminta agar penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, sistematik dan rencana induk penanggulangan bencana Tahun 2022 – 2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab.

“Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten, Indonesia harus menjadi Bangsa yang tangguh terhadap bencana,” ucap Presiden.

Sementara itu, usai menghadiri kegiatan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, Pemprov Kalsel akan selalu siap dalam mengantisipasi serta menghadapi bencana.

“Kita sudah lakukan berbagai macam antisipasi, seperti pengerukan sungai-sungai, agar meminimalisir terjadinya banjir,” ungkapnya.

Pemprov Kalsel, menurut Gubernur, juga terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi, menghadapi, serta melindungi masyarakat agar terhindar dari bencana.

“Dalam hal ini pelatihan dan kerjasama kepada masyarakat juga kita lakukan, agar jika bencana terjadi, kita sudah punya regulasi dan sistem yang baik untuk menghadapinya,” tutur Gubernur.

Menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), sepanjang tahun 2021 terdapat 5.402 kejadian bencana yang terjadi dengan didominasi bencana hidrometeorologi.

Keseluruhan bencana itu telah mengakibatkan 728 jiwa meninggal dunia, 87 orang hilang, dan 7.630.692 jiwa menderita dan mengungsi. Selain itu bencana tersebut juga telah berdampak pada 158.658 rumah rusak, 1.755 fasilitas pendidikan, 458 fasilitas kesehatan, dan 2.232 fasilitas peribadatan rusak akibat bencana yang terjadi.

Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak terjadi bencana dengan jumlah 1.358 kali kejadian yang disusul oleh Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh dan Kalimantan Selatan. (SYA/RDM/APR)

Banjarbaru – Ibu Kota Provinsi (IKP) Kalimantan Selatan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah disahkan DPR RI baru baru ini pindah ke kota Banjarbaru.

Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira, mengatakan, jauh sebelum UU tersebut ditetapkan, Pemprov Kalsel sudah merencanakan pembangunan di Kota Banjarbaru dan sekitarnya dalam konteks budaya metropolitan Banjarbakula.

“Dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalsel, kota Banjarbaru bahkan sudah ditetapkan sebagai pusat pemerintahan,” ungkapnya, Selasa (22/2).

Dalam bentuk fisiknya, lanjut Fajar, sebagai bagian dalam program prioritas nasional Banjarbakula, pengembangan Kota Banjarbaru sudah masuk dalam program pengembangan kota metropolitan. 

“Ada SPAM Banjarbakula, ada TPA Banjarbakula, ada bus Trans Banjarbakula, ada aero city, sport city, pengembangan Geopark Meratus, sebagian besar lokasinya berada di Kota Banjarbaru,” paparnya.

Selain sebagai pusat Pemerintahan, Kota Banjarbaru juga berperan sebagai kota pendidikan. Sehingga dalam hal ini Pemprov Kalsel akan menambahkan beberapa jurusan baru di ULM.

“Nanti akan ada jurusan geologi untuk mendukung penelitan Geopark Meratus, ada jurusan pariwisata dan kebudayaan, ada juga jurusan kebandaraan, lalu jurusan teknik pertanian. Selain itu juga kita akan membangun sekolah penerbangan,” tutupnya.

Diketahui, sebelumnya RUU Tujuh Provinsi resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna di DPR pada Selasa (15/2).

Tujuh UU provinsi itu, yakni UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Barat (Kalbar).(SYA/RDM/APR)

BANJARBARU – Dalam rangka untuk menciptakan Herd Immunity, TNI AL Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin kembali menggelar Serbuan Vaksinasi Maritim, yang bertempat di Balai Pengobatan (BP) Lanal Banjarmasin pada Selasa (22/2), vaksinasi untuk dosis pertama, kedua, dan ketiga (Booster) ini diperuntukkan bagi para Masyarakat yang ingin bervaksin dan para pelajar dari Akademi Maritim Nusantara (Amnus).

Kegiatan Vaksinasi massal tersebut merupakan instruksi dari Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono agar dijajaran TNI AL turut serta membatu pencapaian
dan kesuksesan program pemerintah dalam serbuan Vaksinasi untuk penangggulangan penyebaran wabah COVID-19.

Dengan menggunakan Vaksin jenis Sinovac dan Astrazeneca yang sudah terbukti efektif digunakan, Lanal Banjarmasin mengerahkan puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) sekaligus sebagai Tim Vaksinator dari Balai Pengobatan (BP) Lanal Banjarmasin, dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat, dari jumlah peserta sebanyak 89 orang telah berhasil divaksinasi semua dengan aman dan sehat.

Saat meninjau vaksinasi, Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Herbiyantoko, M.Tr. Hanla menyampaikan,TNI Angkatan Laut akan terus bergerak dalam penanganan Pandemi COVID-19 dengan melaksanakan pemerataan Vaksinasi dielemen masyarakat dengan memanfaaatkan sarana dan prasarana yang ada.

“Vaksinasi yang digelar ini untuk mendorong dan mensukseskan program Pemerintah daerah maupun pusat melalui TNI AL untuk menanggulangi wabah COVID-19 sesuai target yang ditentukan, hal tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan sampai Pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir. Supaya masyarakat dapat beraktivitas dengan normal menuju tatatan kehidupan yang baru,” ucap Danlanal.

Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Herbiyantoko, M.Tr. Hanla menambahkan, pihaknya mengharapkan kedepannya pemerataan Vaksinasi massal ini akan terus dikebut oleh Lanal Banjarmasin sekaligus mensosialisasikan tentang wabah COVID-19, terutama bagi warga yang tinggal di daerah pedalaman dan belum tersentuh Vaksinasi, dikarenakan tidak adanya Akses untuk menuju lokasi Vaksinasi atau terbatasnya sarana transportasi.

“Terima kasih terhadap warga yang antusias melaksanakan Vaksinasi, serta pelajar Amnus, semoga tertanam Herd Immunity yang kuat guna menangkal dan menghindari Virus Corona serta meminimalisir jumlah penderitanya. Salah satu kuncinya adalah  tetap disiplin dalam menerapkan protokol yang ketat saat beraktivitas,” tutup Danlanal Banjarmasin Herbiyantoko. (TNIAL -LANALBANJARMASIN-MRF/RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel mengadakan Hari peringatan sampah nasional (HPSN) yang diperingati setiap 21 Februari oleh warga Indonesia di Tempat Pemrosesan akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula, Dalam momentum ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel Hanifah Dwi Nirwana mengajak seluruh lapisan masyarakat agar meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan.

Pada Senin (21/2) siang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan, persoalan sampah masih belum terselesaikan dengan baik. Peran serta seluruh komponen masyarakat memegang kunci kebehasilan untuk menyelesaikan persoalan sampah.

“Kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim adalah tema HPSN tahun ini,” ucap Hanifah.

Hanifah menyampaikan, tema HPSN tahun 2022 sangat mencerminkan kondisi dunia, Pandemi COVID-19 dan meningkatnya gas rumah kaca adalah situasi yang sedang dihadapi, termasuk Kalsel. Menurut data sistem informasi pengelolaan sampah nasional pada 2021, timbulan harian dari seluruh kabupaten/kota di Banua adalah 989,83 ton setiap harinya.

“Atau sebanyak 359.097 ton per tahun, untuk memenuhi kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah (jakstrada), tentu tidak mudah dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan perubahan gaya masyarakat,” ungkap Hanifah.

Hanifah menambahkan, peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan perubahan gaya masyarakat menjadi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, pencapaian pengelolaan sampah tahun 2021 di Kalsel ditargetkan, dapat melakukan pengurangan sebesar 24 persen. Faktanya, Kalsel baru mencapai pengurangan sampah 14,57 persen. Sedangkan penanganan sampah yang ditarget 74 persen, baru dapat direalisasikan 63,74 persen.

“Tidak dapat dipungkiri tempat pemerosesan akhir (TPA) sampah adalah salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. Sehingga Kalsel akan terus menyempurnakan pengelolaan sampah di TPA, melalui penerapan recovery serta mengurangi sampah yang ditimbung melalui pengelolaan sampah lanjutan,” lanjut Hanifah.

Hanifah menyebut, menjadikan sampah sebagai bahan bakar alternatif, akan menjadi salah satu program untuk pengurangan sampah. Ke depan, hal ini mau tidak mau adalah pilihan atau opsi penting dalam pengelolaan sampah. Upaya penuruan emisi gas rumah kaca, juga harus terus dilakukan melalui lokus proklim di Kalsel. Pendampingan proklim dengan pengelolaan dan pengurangan sampah akan terus dilakukan, untuk membangun kapasitas masyarakat dalam mengahadapi perubahan iklim.

“Dapat berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, yang menjadi penyumbang perubahan iklim,” tutup Hanifah. (MRF/RDM/APR)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam membantu masyarakat para korban bencana.

Hal tersebut disampaikan Paman Birin usai mengikuti Peringatan HUT Basarnas 2022, secara vicon di Command Center Setda Kalsel, Senin (21/2).

“Kita bisa melihat sendiri bagaimana perjuangan tim Basarnas dibantu TNI/ POLRI, dan relawan dalam memberikan pertolongan atau mencari korban hilang akibat bencana,” terang Paman Birin.

Pada peringatan HUT Basarnas 2022, yang dihadiri langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara ini, Paman Birin juga memaparkan lima pesan penting Kepala Negara.

Pertama, Basarnas harus memperbanyak inovasi dengan memanfaatkan teknologi. 

“Basarnas tidak boleh ketinggalan. Saya ulang, Basarnas tidak boleh ketinggalan dalam hal teknologi, harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi SAR yang terkini,” papar Paman mengutip arahan Jokowi.

Kedua, Basarnas harus terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

“SDM SAR harus memiliki kompetensi yang tinggi, keahlian yang relevan dengan kebutuhan situasi hari ini, dan pastikan keselamatan tim SAR yang sedang bekerja,” ucapnya.

Ketiga, Basarnas harus memperkuat sinergi dan kolaborasi. Kerja SAR adalah kerja terpadu dengan melibatkan berbagai elemen seperti kementerian, lembaga pemerintah, TNI, Polri, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan potensi SAR lainnya.

“Libatkan seluruh elemen masyarakat, semua potensi, dan buang jauh yang namanya ego sektoral. Buang jauh-jauh yang namanya ego sektoral, semua harus bersinergi dalam operasi kemanusiaan,” tambahnya.

Keempat, Basarnas harus memperkuat pencegahan, mitigasi, dan antisipasi. Presiden menekankan pentingnya melakukan edukasi serta pelatihan-pelatihan teknis SAR secara masif kepada masyarakat.

Kelima Presiden berharap Rakernas ini bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang inovatif, yang implementatif, terobosan penting untuk meningkatkan pelayanan Basarnas bagi masyarakat.

Sementara itu Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sampaikan laporan berupa capaian dan kinerja BASARNAS.

“Pada tahun 2021, BASARNAS telah melakukan operasi pencarian dan pertolongan sebanyak 2.294 kejadian yang meliputi operasi kecelakaan pesawat, kapal, penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia,” ujar Henri.

Berkat usaha keras tersebut, BASARNAS juga berhasil raih beberapa penghargaan, seperti Peringkat 2 BKN Award tingkat LPNK, Peringkat Terbaik dalam kategori penerapan sistem Merit dalam Manajemen ASN dari Komisi ASN dan Peringkat Sangat Baik dalam Kategori Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)

BANJARBARU – Kalimantan Selatan memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi pendukung Ibu Kota Negara (IKN) baru, hal ini terlihat dari capaian – capaian yang diraih Kalsel. Seperti selalu surflusnya kebutuhan pangan di banua ini, beserta fasilitas – fasilitas pembangunan yang sudah berjalan untuk mendukung perpindahan IKN baru di Kalimantan Timur.

Belum lama tadi,  Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan, banyak potensi yang dimiliki Kalsel untuk menjadi pendukung IKN baru di Kaltim, sebagian potensi yang dimiliki Kalsel yakni mempunyai pelabuhan dimekar putih dengan kedalaman mencapai 25 meter, area pertanian yang selalu berhasil surflus mencapai 1,1 juta hektar setiap tahunnya, serta sektor Perindustrian yang selalu berkembang disetiap tahunnya.

“Kita sudah berstatemen bahwa Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Negera baru, jadi kita punya potensi cukup besar untuk menyokong Ibu Kota Negara baru di Kaltim, banyak potensi yang ada seperti pelabuhan kita punya potensi laut dalam dimekar putih lautnya sampai 25 M, potensi area pertanian dimana 1,1 juta hektar produksi pertahun dan kebutuhan kita hanya 400 ton pertahun,” ungkap Roy.

Roy menambahkan, pihaknya mengharapkan mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat untuk menjadi pendukung Ibu Kota Negara Baru sehingga perkembangan di Provinsi Kaltim, juga akan menular di Provinsi Kalsel.

“Dukungan dari pemerintah pusat juga diharapkan agar bisa meningkatkan infrasturktur pendukung untuk menjadi jalur transportasi yang nantinya langsung ke Ibu Kota Negara baru,” ungkap Roy.

Dilanjutkan Roy, untuk menjadi pendukung Ibu Kota Negara Baru, Pemerintah Provinsi Kalsel akan mengusulkan peningkatan pendidikan Vokasi di Banua ini. Tujuan peningkatan pendidikan Vokasi di Kalsel yakni untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dibidangnya masing-masing, pihaknya telah mengusulkan sejumlah Politeknik kepada Kementerian untuk mendapatkan jurusan baru, beserta pengusulan mata jurusan baru di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin.

“Dengan adanya peningkatan sejumlah pendidikan vokasi, maka generasi muda kalsel tidak hanya akan menjadi penonton saja pada saat ibu kota berpindah ke Kaltim, namun juga akan berperan untuk pembangunan,” tutup Roy. (MRF/RDM/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah mengalokasikan dana anggaran sebesar 21,07 persen untuk urusan pendidikan.

Sesuai dengan amanah UUD 1945 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebesar 20 persen dapat dipenuhi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel M Yusuf Effendi mengatakan, telah dialokasikan anggaran untuk urusan pendidikan pada Disdikbud Kalsel sebesar Rp1.315.613.899.788.

“Itu jumlah keseluruhan yang di kelola oleh Disdikbud Kalsel, UPT dan Satuan Pendidikan SMA, SMK, maupun SLB,” jelas Yusuf, Kamis (17/2).

Sementara itu jika besaran alokasi anggaran berorientasi pada fungsi pendidikan dan terkait dengan SKPD lain, papar Yusuf, maka alokasi anggarannya menjadi Rp1.336.831.924.488 atau sebesar 21, 41 persen.

“Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan di Kalsel sudah melebihi amanah dari indang – undang,” jelas Yusuf lagi.

Yusuf menginginkan agar peningkatan mutu pendidikan di provinsi ini tidak hanya dibebankan kepada Disdikbud saja, melainkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Guru Tenaga Pendidik (GTK) dan masyarakat.

“Mari kita bersama-sama dan bekerjasama agar mutu pendidikan di provinsi kita menjadi lebih meningkat, sehingga dapat menciptakan SDM yang berkualitas dan bermanfaat untuk banua kita,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Gubernur Sahbirin Noor memaparkan implementasi SAKIP pada jajaran KemenPANRB secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Kamis (17/2).

Dalam paparannya, Sahbirin menyampaikan, guna mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang searah dan selaras, Pemprov Kalsel terus melakukan pembenahan dan memperbaiki agar sistem kerja di tiap SKPD mampu menerapkan akuntabilitas yang seideal mungkin.

“Kini kami melangkah lebih maju dalam penerapan SAKIP ini, dimana pohon kinerja Pemprov Kalsel sudah didasari pada Logical Frame Work hingga ke tingkat rendah,” paparnya.

Gubernur akrab disapa Paman Birin ini menyebutkan angka-angka pembangunan yang tercapai dari RPJMD 2016-2021 sebagai bukti peningkatan pembangunan di daerah.

“Pada aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kalsel mampu menyentuh angka 71,28 persen pada tahun 2021, yang sebelumnya hanya 69,05 persen pada tahun 2016,” terangnya.

Sementara itu ekonomi Kalsel, lanjutnya, mampu tumbuh sebesar 3,48 persen pada tahun 2021, dimana pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga minus 1,81 persen, sehingga jika ditotal, pertumbuhan ekonomi Kalsel di masa pandemi naik sebesar 5,29 persen.

“Hal ini terlihat dari menggeliatnya roda ekonomi di pasar dan di tempat lainnya, serta antusias masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan,” jelasnya.

Proses penerapan akuntabilitas membutuhkan pengawalan dan kerja sama dari semua lingkup SKPD.

“Untuk mengawal akuntabilitas ini, kita menggunakan aplikasi e-SAKIP sebagai instrumen evaluasi,” lanjutnya.

Paman Birin menambahkan, hasil dari meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birkorasi telah membuahkan perubahan mendasar dalam beberapa aspek. Diantaranya refocusing program dan kegiatan, dari 138 program di tahun 2020 menjadi 130 program di tahun 2021.

“Refocusing anggaran lebih dari 1,4 triliun rupiah dan berhasil dilakukan efisiensi anggaran lebih dari Rp 174 miliar rupiah,” ungkapnya.

Pemaparan dilanjutkan oleh sejumlah Kepala SKPD terkait capaian kinerja di lingkupnya masing-masing. Turut hadir Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira, Kepala Dinas ESDM Kalsel Isharwanto, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel Hanifah Dwi Nirwana, Kepala Disdikbud Kalsel M Yusuf Effendi.(SYA/RDM/APR)