Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru kembali akan melanjutkan Rehabilitasi Kolam Renang Idaman pada Tahun 2025.

Pelaksanaan rehab kolam renang Idaman Kota Banjarbaru tahap dua direncanakan sekitar bulan Mei atau Juni 2025 dan akan mengikuti metode sebelumnya ada area kolam yang dibuka dan ditutup secara bergantian

“Pekerjaan rehab tahap dua akan berlangsung selama kurang lebih enam bulan dan direncanakan berakhir dibulan November atau Desember 2025,” jelas Kepala Dinas PUPR, Eka Yuliesda.

Eka mengatakan, rehab tetap dengan gaya arsitektural tropikal Hindia Belanda abad ke-19 (indische).

“Dimana gaya ini adalah gaya arsitektural lama di Kota Banjarbaru, sejak didesain oleh Van der Piejl. Ini merupakan rehab lanjutan, setelah sebelumnya Dinas PUPR menyelesaikan rehab tahap satu ditahun 2024, dan telah diresmikan oleh Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin beberapa waktu yang lalu,” jelasnya.

Eka menambahkan, rehab tahap dua kolam renang Idaman Kota Banjarbaru direncanakan akan menggunakan dana APBD dengan pagu sebesar Rp6,5 milyar rupiah.

“Adapun beberapa item pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahap dua ini antara lain, pembangunan kolam perempuan dan area ganti khusus (yang berfungsi juga sebagai kolam latihan atlet), rehab ruangan bawah tribun, rehab kantin, pembangunan gate timur, rehab beberapa area lantai kolam, pembangunan area UMKM, rehab atap mushola, serta pemasangan kanopi tempat duduk,” ucapnya.

“Dimana keseluruhan rehab akan dibagi melalui beberapa zoning plan sebagaimana yang telah dilaksanakan pada rehab tahap satu lalu,” tambahnya.

Menurutnya, Dinas PUPR juga merencanakan akan membangun kolam anak-anak tambahan sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan bersama Komisi II DPRD, Disporabudpar dan Dinas PUPR Kota Banjarbaru beberapa waktu yang lalu sebagai langkah strategis untuk meningkatkan PAD Kota Banjarbaru melalui sektor aquatik.

“Sebenarnya Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan beberapa kali rehabilitasi ringan dan sedang, sejak dibangunnya kolam renang ini pada tahun 1990. Sejak awal, kolam renang Idaman memiliki tema Sportainment, dimana pembinaan atlet olah raga renang sejalan dengan penyediaan tempat rekreasi air bagi warga Kota Banjarbaru,” tambahnya.

Menurutnya konsep tersebut kemudian dimodernisasi melalui rehab tahap satu dan dua, selain itu, Pemerintah Kota Banjarbaru juga berharap dapat menyelenggarakan pelaksanaan kompetisi renang antar klub ataupun pertandingan dalam dan antar daerah.

“Untuk itu, beberapa area yang direhab mengacu kepada standarisasi yang tercantum pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 636 Tahun 2014 tentang Standar Prasarana Olah Raga Berupa Bangunan Kolam Renang. Berdasarkan aturan ini tipologi kompetisi renang yang sesuai untuk kolam renang Idaman adalah Tipe C, dimana untuk menuju standar tipe C perlu dibangun satu kolam utama, satu kolam pemanasan dan satu kolam latihan, serta fasilitas pendukung lainnya seperti untuk ofisial, pengelolaan pertandingan, dan penonton,” tandasnya. (RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II.

Sebanyak 2.464 peserta dinyatakan lulus administrasi dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mashudi, mengungkapkan bahwa dari 2.910 pelamar, sebanyak 556 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

“Peserta yang dinyatakan lolos telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan. Mereka selanjutnya akan mengikuti SKD sebagai tahap penentuan kelulusan akhir, pada 17 April hingga 16 Mei 2025 jika tidak ada perubahan,” ujar Mashudi, Kamis (13/2).

Mashudi merinci bahwa jumlah peserta yang lolos terbagi dalam beberapa formasi, yaitu sebanyak 2.086 tenaga teknis, 53 tenaga kesehatan, dan 215 tenaga guru.

Peserta yang tidak lolos seleksi administrasi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi. Masa sanggah dibuka mulai 19-21 Februari 2025 melalui akun masing-masing peserta pada portal resmi seleksi.

“Peserta yang merasa ada kekeliruan dalam hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan. Tim seleksi akan meninjau kembali dokumen yang disanggah sebelum hasil final diumumkan,” jelas Mashudi.

Dalam seleksi PPPK tahap II ini, peserta yang memenuhi syarat adalah tenaga non-ASN yang saat ini aktif bekerja di instansi pemerintah serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru.

“PPPK tahap II ini juga merupakan kesempatan bagi tenaga honorer yang belum ikut serta dalam seleksi tahap I. Dengan demikian, mereka memiliki peluang untuk memperoleh status sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Mashudi.

Mashudi mengingatkan para peserta yang lolos untuk segera mempersiapkan diri menghadapi SKD, karena tahap ini akan menjadi penentu utama dalam kelulusan.

“Seleksi Kompetensi Dasar akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) guna menjamin transparansi dan akurasi dalam proses seleksi. Kami mengimbau peserta untuk belajar dan memahami materi ujian agar dapat memperoleh hasil terbaik,” pungkasnya.

Diketahui, Formasi PPPK Pemprov Kalsel yang dibuka pada tahap ke II ini merupakan Formasi yang sama pada tahap I yakni sebanyak 1.493 Formasi. (BDR/RDM/APR)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Rapat Koordinasi dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 di Banjarbaru, Kamis (13/2).

Dalam pertemuan ini, dibahas strategi untuk meningkatkan kemandirian dan kemajuan desa guna mendukung visi Presiden dan Gubernur Kalsel. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada Kabupaten dengan penyaluran dana desa tercepat yaitu yaitu Kabupaten HSU, Banjar dan Batola.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah menyampaikan, penting untuk memperbanyak desa yang mandiri, mengingat status desa terbagi menjadi lima kategori yaitu tertinggal, sangat tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

“Saat ini, dari total 1.871 desa yang ada di Kalsel, 808 desa telah mencapai status mandiri, sementara 844 desa berstatus maju, dan sisanya masih dalam kategori berkembang. Dengan pencapaian 88 persen desa mandiri dan maju, fokus ke depan adalah mengangkat desa-desa yang masih berkembang,” ungkap Faried, usai acara.

Ia menekankan pentingnya ketahanan pangan, dengan alokasi minimal 20 persen dari dana desa untuk mendukung program tersebut.

“Kalsel diharapkan dapat berkontribusi dalam swasembada pangan nasional,” lanjut Faried.

Menurutnya perlu adanya pemantauan dan penyelesaian kendala yang ada di lapangan agar setiap desa dapat melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik. Dinas PMD Kalsel berkomitmen akan memberikan pendanaan untuk membantu pengembangan desa serta mempercepat pembangunan fisik dan ketahanan bencana melalui Bidang pengembangan kawasan perdesaan.

“Dengan pendekatan ini, diharapkan status desa dapat meningkat secara akumulatif, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan,” tutup Faried. (MRF/RDM/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan sosialisasi Pemagangan Dalam Negeri (PDN) Tahun 2025 dalam rangka melahirkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti menuturkan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap upaya percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Melalui kegiatan ini, para peserta PDN memiliki daya saing dan dapat lebih mudah terserap di dunia kerja yang sesungguhnya.

“Kali ini kami mengundang jajaran stakeholder baik dari pemeintah daerah di Kabupaten/Kota maupun juga dari mitra kita yaitu perusahaan yang akan nantinya menarik peserta untuk dapat melakukan pemagangan di tempat mereka,” ucapnya, usai membuka acara di aula BLK Kalsel, Kamis (13/2).

Irfan menerangkan, selama dua tahun berturut-turut penyerapan peserta di tempat kerja maupun wirausaha pada program pemagangan dalam negeri di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan, dari tahun 2023 sebanyak 63,89 persen dan di tahun 2024 lebih dari 70 persen.

“Jumlah tersebut tidak terlepas dari dukungan penyerapan perusahaan-perusahaan yang terlibat,” jelasnya.

Irfan mengungkapkan hal ini membuktikan bahwa kegiatan ini mampu menyerap tenaga kerja dengan mencocokan para tenaga kerja dengan mitra perusahaan sesuai keterampilan mereka masing – masing.

“Oleh karena itu, kami menekankan untuk peran serta pemerintah kabupaten/kota bisa mengintervensi kegiatan ini, sehingga mereka bisa mengkoordinir perusahaan yang nantinya bakal menjadi penempatan para peserta magang dan setelahnya bisa langsung bekerja di perusahaan tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja (P4TK) Disnakertrans Kalsel, Indah Fajarwati menambahkan dalam sosialisasi ini, pihaknya mengajak perusahaan-perusahaan yang akan bergabung dari 13 kabupaten/kota untuk bekerja sama melahirkan tenaga kerja.

“Untuk tahun ini, Pemprov Kalsel kembali dipercaya oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pemagangan dalam negeri dengan total peserta 96 dari dana APBN,” ungkapnya

Dalam pelaksanaannya program pemagangan dalam negeri akan diberikan pembelajaran dengan langsung diterjunkan ke dunia kerja selama 5 (lima) bulan. Untuk tahap pertama, para peserta akan diberikan pembekalan berapa teori di dalam kelas selama satu bulan dan empat bulan berikutnya melaksanakan praktik langsung atau On the Job Training (OJT).

“Diharapkan dari hasil sosialisasi ini banyak perusahaan dari berbagai sektor mau bekerjasama untuk menurukan tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan,” harapnya. (DisnakertransKalsel-NRH/RDM/APR)

Banjarbaru – Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menjalankan program pelatihan berbasis kompetensi di tahun 2025. Sebanyak 17 paket program pelatihan dibuka untuk masyarakat guna meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di daerah.

Kepala BLK Provinsi Kalimantan Selatan, Sayyid M. Yusfiansyah Al Azhmatkhan mengungkapkan, bahwa program tersebut terdiri dari 11 paket pelatihan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 serta 6 paket lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Tahun ini, kami membuka empat tahapan pelatihan untuk masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebelum mereka terjun ke dunia kerja,” katanya, saat ditemui Abdi Persada FM pada Selasa (11/2).

Ia juga mengungkapkan, bahwa pihaknya menyediakan berbagai jenis pelatihan yang mencakup keterampilan administratif, teknik, hingga kewirausahaan. Semua peserta akan mendapatkan pembelajaran dari tingkat dasar sehingga tidak perlu khawatir dalam menyesuaikan diri dengan materi yang diajarkan.

Adapun pelatihan yang tersedia antara lain yakni, Pengelola Administrasi Perkantoran, Computer Operator Assistant, Desainer Grafis Muda, Instalasi Listrik, Operator Track Excavator (Alat Berat), Plate Welder SMAW 3G-UP PF, Service Sepeda Motor Injeksi, Tata Rias Kecantikan, Menjahit Pakaian Sesuai Style, Menjahit Pakaian Wanita.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, bahwa tahun ini BLK Kalsel juga menghadirkan beberapa jurusan baru seperti pelatihan Barista, Barber, serta Pembuatan Roti dan Kue.

“Pelatihan baru ini hadir sebagai respons terhadap tingginya minat masyarakat. Harapannya, keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk bekerja maupun membuka usaha sendiri,” jelasnya.

Dengan adanya program pelatihan ini, diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang kompeten serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan keterampilan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Diklat, Muhammad Zainal Abidin menegaskan, bahwa seluruh program pelatihan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat Kalimantan Selatan.

“Peserta cukup mendaftar melalui informasi yang kami sediakan di media sosial atau datang langsung ke kantor BLK. Proses seleksi meliputi tes tertulis dan wawancara. Jika lolos, peserta bisa langsung mengikuti pelatihan dengan durasi antara 18 hingga 43 hari, tergantung program yang dipilih,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi secara virtual, yang dilaksanakan serentak se – Indonesia, Senin (10/2). Pada rakor tersebut, meskipun Kalsel mengalami deflasi, namun Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Sutikno, menyampaikan bahwa kondisi Inflasi di Kalsel masih terkendali menjelang Ramadhan atau bulan puasa.

Sutikno menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalsel telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Harga beberapa komoditas sudah mulai mengalami kenaikan di atas Indeks Harga yang diterima (IT) atau indeks harga produsen (IHP), baik untuk harga acuan penjualan maupun harga acuan tertinggi.

“Mengawali tahun 2025 ini inflasi di Kalimantan Selatan tetap cukup terkendali, dimana harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya masih dalam batas normal meskipun mengalami kenaikan,” ungkap Sutikno, di Command Center Setdaprov Kalsel.

Pada Januari lalu, meurutnya kondisi ekonomi Kalsel cukup baik, dengan hampir semua daerah mengalami deflasi. Selama ini, Kalsel selalu berada di posisi tertinggi dalam hal deflasi. Untuk year-on-year, Kalsel berada di angka -0,76 persen. Namun, jika melihat month-to-month, deflasi kita mencapai -0,76 persen.

“Kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri adalah sesuatu yang wajar,” tutup Sutikno. (MRF/RDM/APR)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin secara resmi mengukuhkan 259 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (10/2).

Pada kesempatan tersebut, pengukuhan juga disaksikan dan dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin dan Kepala SKPD di lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan bagian dari penataan kelembagaan perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dan mendukung kepentingan dinas.

“Dengan adanya penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian demi tertib administrasi dan kepentingan dinas. Pemenuhan kedudukan kelembagaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) ini dilakukan melalui proses formal, yakni pengukuhan,” ujarnya

Muhidin juga mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dikukuhkan, serta memberikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja mereka selama ini. Menurutnya, penguatan organisasi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang menjadi prioritas utama Pemprov Kalsel.

“Penyusunan dan penguatan organisasi pemerintahan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita berharap ini mampu memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Muhidin pun berpesan kepada seluruh pejabat yang baru dikukuhkan untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja. Mengingat tantangan yang semakin kompleks, kolaborasi yang kuat sangat diperlukan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

“Semoga amanah yang saudara-saudara emban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Mari kita wujudkan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Dinansyah, menjelaskan bahwa pengukuhan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.

“Sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta diterbitkannya beberapa peraturan gubernur tahun 2024 tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja UPTD, maka dalam rangka tertib administrasi dan kepentingan dinas perlu dilakukan pengukuhan,” jelasnya.

Dinansyah juga menyebutkan pada pengukuhan ini, tercatat sebanyak 18 pejabat Administrator dan 241 pejabat Pengawas yang dikukuhkan, dengan total keseluruhan sebanyak 259 pejabat.

“Diharapkan, dengan penyesuaian ini, kinerja pemerintah daerah semakin optimal dalam melayani masyarakat dan mendorong pembangunan di Kalimantan Selatan,” pukasnya.

Untuk diketahui, adapun beberapa penyesuaian kelembagaan yang dilakukan antara lain Perubahan SKPD Induk yakni, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) yang sebelumnya berada di bawah Badan Keuangan Daerah, kini berada di bawah Badan Pendapatan Daerah, UPTD Kebun Raya Banua yang sebelumnya di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, kini berada di bawah Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kemudian UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang sebelumnya di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kini menjadi bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

Dan juga Seluruh UPTD di bawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang sebelumnya berada di bawah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Serta perubahan nama UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula berubah menjadi UPTD Pengelolaan TPA Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) Banjarbakula, kemudian UPTD Terminal Tipe B berubah nama menjadi UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan.

Serta Jabatan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah kini berubah menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah. (BDR/RDM/APR)