Tim Ekspedisi Pendakian Mapala Piranha Resmi Dilepas Wawali Banjarbaru

BANJARBARU – Wakil Walikota Banjarbaru Wartono secara resmi melepas pemberangkatan tim Ekspedisi Pendakian Seventeen Summit (Tujuh Puncak; red) Indonesia oleh Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Piranha, Fakultas Perikanan dan Kelautan ULM, di Balai Kota Banjarbaru, Selasa (19/10).

Kedua tim yang berangkat menuju Puncak Tertinggi Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi itu pemberangkatannya di lepas langsung dengan penyerahan Bendera Merah Putih dan Bendera Organisasi Mapala Piranha di depan Kantor Balai Kota Banjarbaru.

Wartono mengingatkan, selama perjalanan ke daerah orang sebisanya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kepada kedua tim.

“Moga-moga adek-adek Mapala ini sehat dan selamat selama perjalanan baik pergi maupun pulang nanti,” harap Wartono.

Selain membawa nama dan almameter kampus biru Perikanan dan Kelautan ULM, Mapala Piranha mendapat apresiasi penuh dari Wakil Walikota Wartono, lantaran sekelompok mahasiswa yang kerap menyebut diri mereka Burayak itu juga bersedia membawa nama Banjarbaru ke kanca Nasional dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada adek-adek Mapala ini membawa nama Banjarbaru,” ujarnya.

Program kerja Pendakian Tujuh Puncak tertinggi di Indonesia oleh Mapala Piranha dari Kota Banjarbaru itu akan terus bergulir setiap tahun hingga berakhir di tahun 2024.

Akan hal itu Wartono ingin Mapala Piranha bekerjasama dengan Pemerintah Kota dalam hal ini Disporabudpar Kota Banjarbaru demi kelancaran program tersebut.

“Kami anggap schedule ini mendadak di tahun ini. Maka dari itu kami nanti meminta support dari Pemerintah khususnya Dispora untuk agenda-agenda lainnya,” katanya.

“Karena tadi di sampaikan akan menjadi agenda rutin tahunan. Harapannya kita bisa berkoordinasi supaya support dari Banjarbaru itu nanti seperti apa,” sambungnya.

Selanjutnya Pengurus Mapala Piranha Syaima Melianti membeberkan, pendakian tujuh Puncak tertinggi di Indonesia itu di lakukan bertahap dari tahun ke tahun.

Dimana tahun ini telah terpilih Puncak Gunung Latimojong di Sulawesi Selatan dan Puncak Gunung Kerinci di Pulau Sumatera.

Tahun depan mereka akan ke Pulau Jawa, Gunung Semeru dan Nusa Tenggara Barat, Gunung Rinjani.

Kemudian di tahun 2023 mereka akan menuju Puncak Gunung Binaya di kepulauan Maluku dan Bukit Raya di Kalimantan Barat. Finish program kerja jangka panjang ini adalah Puncak Jaya Wijaya atau Carstensz Pyramid di Provinsi Papua pegunungan barisan Sudirman.

“Tahun ini kita berangkatkan 3 orang ke Sumatera dan 7 orang ke Sulawesi. Tahun depan kita belum tahu berapa yang bisa berangkat karena keputusan siapa dan berapa jumlahnya adalah berdasarkan seleksi,” tandasnya. (RILIS-RDM/RH)

Ponpes RMA Banjarbaru Gelar Vaksinasi COVID-19

BANJARBARU – Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidzul Qur’an Raudhotul Muta’allimin Annahdliyah (RMA) Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, menggelar Vaksinasi COVID-19 untuk kalangan warga Kota Banjarbaru pada Selasa (19/10).

Kepada Abdi Persada FM, Pengasuh Ponpes RMA Muhari melalui salah seorang pengajar Ponpes RMA Muhammad Anshori menyampaikan, tujuan diadakannya vaksinasi ini untuk mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyebaran COVID-19 di Kota Banjarbaru.

Salah satu Pengajar di Ponpes RMA Banjarbaru Muhammad Anshori.

“Untuk mendukung giat Pemerintah Kota Banjarbaru dalam memberantas COVID-19, Ponpes RMA bersama Puskesmas Guntung Manggis mengadakan Vaksinasi untuk warga Kota Banjarbaru,” ungkap Anshori.

Anshori menambahkan, dengan dilaksanakannya vaksinasi massal, pihaknya mengharapkan warga yang telah divaksin menjadi sehat, dan bisa mengikuti tatanan pemerintah, untuk menghilangkan COVID-19.

“Kami juga mewajibkan bagi seluruh santri yang bermukim di Ponpes RMA untuk Vaksinasi COVID-19, sehingga diharapkan tidak terjadi penularan virus corona, dilingkungan Ponpes RMA,” tutup Anshori.

Sementara itu, salah satu warga yang berasal dari Landasan Ulin Utara Jalan Golf Kota Banjarbaru Muhammad Khair menyampaikan, dirinya mengetahui adanya vaksinasi di Ponpes RMA melalui teman-temannya, sehingga menyempatkan berdatang untuk divaksin agar dapat terhindar dari virus corona.

“Karena vaksin ini kan sangat penting, jadi ada teman yang menyampaikan bahwa ada vaksinasi COVID-19 di sini sehingga saya pergi ke tempat ini,” ungkap Khair.

Untuk diketahui, pada pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Ponpes Tahfidzul Qur’an RMA dosis vaksin COVID-19 yang disediakan pihak Ponpes RMA bersama Puskesmas Guntung Manggis berjumlah 280 vial. (MRF/RDM/RH)

Satgas COVID-19 Banjarbaru Pastikan Surat Persetujuan Penerbangan Untuk Anak, Gratis

BANJARBARU – Beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan jumlah penumpang bandara internasional Syamsudin Noor. Diketahui selain karena tarif Polymerase Chain Reaction (PCR) yang disesuaikan menjadi maksimal Rp525 ribu, level PPKM di Kalsel yang sudah menurun turut menjadi pengaruh besar meningkatnya para penumpang.

Meskipun masih didominasi oleh para penumpang usia 18 – 40 tahun, namun tak sedikit anak usia di bawah 12 tahun yang turut melakukan perjalanan dengan pesawat.

Di kota Banjarbaru misalnya, Kalakhar BPBD Kota Banjarbaru yang merupakan Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 kota Banjarbaru Zaini Syahranie kepada Abdi Persada FM, Kamis (14/10) mengatakan sejak ditetapkannya status PPKM kota Banjarbaru ke level 2, jumlah permohonan warga berusia di bawah 12 tahun untuk diperbolehkan melakukan penerbangan semakin membludak. Dan karena belum diperkenankan untuk divaksin, agar dapat melakukan penerbangan anak usia dibawah 12 tahun diwajibkan untuk mendapatkan surat persetujuan dari satgas penanganan COVID-19.

“Jadi kurang lebih berjumlah 540 surat perijinan yang kami (satgas penangan COVID-19) berikan untuk warga usia 12 tahun di kota Banjarbaru,” ungkap Zaini.

Membludaknya permintaan surat permohonan penerbangan ini membuat beredar hoaks mengenai tarif yang harus dikeluarkan untuk mendapat persetujuan dari satgas penangan COVID-19 kota Banjarbaru.

“Terus terang kami sampaikan, kami dari satgas penangan COVID-19 kota Banjarbaru tidak memungut biaya 1 (satu) persen pun alias gratis,” tegas Zaini.

Sebelumnya Stakeholder Relation Manager Bandara International Syamsudin Noor Ahmad Zulfian Noor menyebutkan lonjakan penumpang di bulan September mencapai 70 persen di banding bulan Agustus. Dengan destinasi terbanyak ke pulau Jawa dan Bali. (TR21-01/RDM/RH)

Kasus COVID-19 di Banjarbaru Dipastikan Turun Signifikan

BANJARBARU – Kasus COVID-19 di Kota Banjarbaru mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini diyakinkan Sekretaris Daerah kota Banjarbaru Said Abdullah. Karena disampaikannya, Ia menyaksikan langsung kondisi di Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Kota Banjarbaru, dan ternyata dari puluhan kasur yang disediakan, hanya satu yang terisi.

“Hanya satu bed yang terisi dari 27 bed, dan hari ini pasiennya pulang,” kata Said, Kamis (14/10).

Said juga bersyukur ICU RSD Idaman sudah kosong.

“Alhamdulillah di ICU sudah kosong, dan sebagian peralatannya telah dilepas,” ujar Said menambahkan.

Sekdako Banjarbaru juga menyampaikan, RSD Idaman telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 sebanyak 100 orang per hari, dengan cara mendaftar secara online.

“Pasien boleh dikunjungi, jadi masyarakat tidak perlu takut ke rumah sakit,” ucap Said.

Terkait insentif tenaga kesehatan (nakes), Said menjelaskan, Pemko Banjarbaru telah menganggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Sesuai Peraturan Kemenkes, ada kekurangan anggaran, maka dialokasikan pada APBD Perubahan. Kalau persyaratannya sudah dipenuhi, minggu depan sudah dapat dibayarkan,” pungkasnya. (RDM/RH)

Wawali Banjarbaru : BTPKLW-TNI Diharapkan Dapat Gerakkan Perekonomian Warga

BANJARBARU – Pemerintah Pusat melalui Kodim 1006/Banjar, di Aula serba guna Kodim 1006/Banjar menggelar pemberian Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW-TNI), Kamis (14/10).

Acara ini selain dihadiri langsung oleh Komandan Kodim 1006/Banjar Letkol Inf. Imam Muchtarom, juga dihadiri Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono, Kapolres Kota Banjarbaru AKBP Nur Khamid, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru Andri Irawan, Kepala Dinas Koperasi Kota Banjarbaru Muhammad Rustam, serta Camat dan Lurah se kota Banjarbaru.

Dandim 1006/Banjar Letkol Inf. Imam Muchtarom menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran bantuan program Pemerintah Pusat yang di peruntukkan untuk pedagang kaki lima dan warung yang terkena PPKM level 4 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 dan No. 28 tahun 2021 yang penyalurannya melalui TNI- POLRI.

“Agar penyalurannya tepat pada sasaran Kodim 1006/Banjar melalui Babinsa di lapangan telah melakukan pendataan serta penginputan data melalui aplikasi, masyarakat yang telah terdata berdasarkan pengamatan para Babinsa tanpa ada usur diskriminatif,” jelasnya Imam.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono menyampaikan, Pemerintah sangat merasakan dampak yang ditimbulkan oleh bencana COVID-19 ini yang mengakibatkan kesulitan ekonomi yang di alami oleh seluruh warga masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang kehilangan mata pencahariannya, karyawan yang dirumahkan serta banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang gulung tikar.

“Dengan memahami kondisi seperti itu Pemerintah berupaya menjembatani kebutuhan masyarakat melalui program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW-TNI) berupa uang tunai dengan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dalam hal ini Pemrintah Kota Banjarbaru bersinergi dengan Kodim 1006/Banjar dalam penyaluran bantuan guna tepat sasaran serta terverifikasi belum pernah menerima bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebelumnya,” jelas Wartono.

Selanjutnya menurut Wartono, penyaluran akan dibuatkan jadwal dengan estimasi 200-300 orang perharinya.

“Semoga dengan bantuan ini diharapkan dapat membantu menggerakkan ekonomi khususnya untuk masyarakat Kota Banjarbaru sebagai modal tambahan usahanya untuk dapat digunakan dengan baik,” harap Wartono. (HUMPRO.BJB-RDM/RH)

Faktor Sosial Jadi Penyebab Gangguan Disabilitas Mental Seseorang

BANJARBARU – Disabilitas mental merupakan keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Seseorang disebut memiliki disabilitas mental jika masalah tersebut telah menjadi rintangan atau hambatan untuk melakukan fungsi sosial dalam pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan kegiatan sehari-hari.

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru Muhdi kepada Abdi Persada FM pada Rabu (13/10) menyebutkan ada tiga faktor penyebab terjadinya disabilitas mental diantaranya faktor genetik, faktor alam, serta faktor sosial.

Faktor genetik dijelaskan Muhdi biasanya diakibatkan oleh keturunan. Namun setelah berkembangnya ilmu pengobatan di masa sekarang sudah sangat jarang ditemukan penyandang disabilitas mental yang diakibatkan oleh faktor genetik. Sedangkan faktor alam terjadi akibat kecelakaan atau bahkan akibat terkena penyakit malaria.

“Penyakit malaria dapat menyebabkan demam yang sangat tinggi hingga dapat menyebabkan kerusakan saraf otak, sehingga beresiko terjadinya disabilitas mental,” jelas Muhdi.

Selain dua faktor tersebut, Muhdi mengatakan faktor sosial merupakan faktor yang paling sering terjadi kepada anak usia remaja yang salah pergaulan.

“Penyalahgunaan obat obatan yang cenderung marak bekakangan ini sehingga efek samping penyalahgunaan tersebut juga dapat menyebabkan gangguan pada otak,” jelas Muhdi lagi.

Mudi menambahkan di BRSPDM Budi Luhur Banjarbaru terdapat beberapa terapi penanganan untuk penyandang disabilitas mental yaitu pertama terapi fisik seperti menjaga kebersihan serta olahraga, kedua terapi sosial dimana terapi ini dilakukan agar penyandang disabilitas mental dapat mengendalikan emosi serta berinteraksi dengan sesama, ketiga terapi spiritual dengan mengajarkan serta menerapkan ilmu keagamaan, dan yang terakhir terapi vokasional yaitu terapi yang memberikan keterampilan untuk penyandang disabilitas mental sehingga bisa berdaya guna, mandiri, dan produktif.

“Misalnya keterampilan tata rias, perkebunan, perikanan, kerajinan tangan serta yang bersifat rekreatif seperti musik dan vokal” tutup Muhdi. (TR21-01/RDM/RH)

Calo CPMI Diharap Dapat Dikasuskan

BANJARBARU – Pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor terus dilakukan oleh UPT Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Banjarbaru, Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah.

Sepanjang tahun ini hingga awal Oktober 2021, sedikitnya ada 6 kali penggagalan telah dilakukan dengan total 17 calon tenaga kerja.

“Pencegahan ini dilakukan karena yang bersangkutan akan berangkat melalui jalur non-prosedural atau ilegal,” ujar Kepala UPT BP2MI Banjarbaru, Amir Hakim Abdi Sihotang belum lama ini.

Namun Amir menyayangkan, dari banyaknya penertiban yang telah dilakukan, belum ada satupun calo atau sponsor yang diamankan hingga diproses di pengadilan.

“Belum pernah lagi kita (mengungkap kasus pengiriman PMI non-prosedural),” ungkapnya

Untuk memberikan efek jera, Amir menginginkan adanya penegakan hukum terhadap pelaku pengiriman PMI secara ilegal.

“Makanya kami berharap kalau ada lagi upaya pencegahan bisa sampai upaya penuntutan biar ada efek jera,” harapnya.

Amir berujar, selama menjabat sebagai Kepala BP2PMI Banjarbaru, Ia menargetkan ada kasus pengiriman tenaga kerja keluar negeri non-prosedural yang berhasil dikasuskan hingga meja hijau.

“Harus ada pecah telur untuk Kalselteng,” lanjutnya.

Ia juga mengaku, telah melakukan audiensi dengan Kapolda Kalsel perihal ini. Amir pun mengkalim telah mendapatkan dukungan terhadap upaya penindakan bagi calo yang sudah merugikan banyak pihak ini.

“Saya menghadap langsung ke Kapolda, beliau sangat mendukung sekali pengungkapan kasus ini,” ucapnya.

Pihak kepolisian, lanjut Amir, tentu mempunyai trik-trik khusus dalam mengungkap setiap kasus.

“Mereka kan punya trik-trik khusus, paling tidak di-BAP-lah dulu,” harapnya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, pihaknya mengimbau kepada masyarakat tidak berangkat ke luar negeri untuk bekerja melalui jalur tidak resmi.

“Ikut yang resmi saja, jangan mudah percaya dengan para calo,” imbaunya.

Amir menuturkan, ada berbagai kerugian yang sangat mungkin terjadi apabila masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui jalur non-prosedural, seperti tidak mendapatkan upah yang sesuai hingga mengancam keselamatan.

“Misalnya perjanjian ditempatkan di Arab Saudi, ternyata malah ditempatkan di Suriah atau negara konflik lainnya, ini kan sangat merugikan,” pungkasnya. (ASC/RDM/RH)

PTM di Banjarbaru Dipastikan 11 Oktober 2021

BANJARBARU – Pemerintah kota Banjarbaru sepakat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada 11 Oktober 2021 mendatang. Menyusul level PPKM di kota Banjarbaru diturunkan ke level 2.

Untuk mendukung kesiapan pelaksanaan PTM, pemerintah kota Banjarbaru melaksanakan apel kesiapan PTM di SD Negeri 2 Loktabat Selatan kota Banjarbaru pada Kamis (7/10), yang dihadiri oleh Wali kota Banjarbaru M Aditya Mufti Ariffin dan Wakilnya Wartono, Ketua DPRD kota Banjarbaru Fadliansyah Akbar, Forkopimda kota, SKPD terkait serta diikuti oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite dari tingkat PAUD hingga SMP di kota Banjarbaru.

Selain pelaksanaan apel, wali kota Banjarbaru bersama wakilnya juga meninjau langsung simulasi kegiatan PTM di sekolah tersebut mulai dari penerapan protokol kesehatan hingga proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara tertutup (indoor) maupun terbuka (outdoor).

Suasana simulasi kegiatan PTM di ruang tertutup (indoor)

Disela kegiatan Wali Kota Banjarbaru M Aditya Mufti Ariffin mengatakan, untuk mencegah munculnya klaster COVID-19 di sekolah, pihaknya akan melakukan peninjauan serta penyemprotan disinfektan secara berkala kepada sekolah yang melaksanakan kegiatan PTM.

“Nanti akan dilakukan penyemprotan disinfektan sebanyak 3 (tiga) kali dalam sepekan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah),” papar Aditya.

Selain itu Aditya menilai orang tua siswa dalam hal ini turut berperan penting untuk mencegah terjadinya klaster COVID-19 dalam kegiatan PTM. Seperti memastikan kesehatan anak sebelum pergi ke sekolah serta selalu bersedia untuk antar jemput anak sekolah.

“Agar setelah pulang dari sekolah anak langsung ke rumah, jadi risiko terpapar virus COVID-19 dari luar sekolah dapat di minimalisir,” jelas Aditya.

Meskipun sudah diperbolehkan, namun tidak semua sekolah di kota Banjarbaru dapat melaksanakan PTM pada 11 Oktober nanti.

Kepala Dinas Pendidikan kota Banjarbaru M Aswan mengungkapkan, PTM di kota Banjarbaru hanya akan dilakukan oleh sekolah percontohan atau pilotting yang sudah mendapat persetujuan pemerintah kota.

“PTM akan dilaksanakan oleh seluruh SMP di kota Banjarbaru baik yang Negeri maupun Swasta, dan untuk TK serta SD hanya 3 sekolah di setiap Kecamatan,” ungkap Aswan.

Sedangkan proses pembelajaran dijelaskan Aswan, akan dilakukan selama 120 menit atau 3 mata pelajaran untuk Sekolah Menengan Pertama (SMP) dan 60 menit untuk Taman Kanak-Kanak (TK).

“Siswa nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok dalam setiap kelasnya, jika kelompok pertama melakukan PTM di sekolah, maka kelompok kedua dan ketiga melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring (online),” tutup Aswan. (TR21-01/RDM/RH)

Wali Kota Banjarbaru Lantik 179 Administrator dan Pengawas Lingkup Pemko

BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru M. Aditya Mufti Ariffin melantik dan mengambil Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021, Rabu (6/10) bertempat di aula Bina Satria kota Banjarbaru.

Sebanyak 179 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkungan Lingkup Pemerintah kota Banjarbaru dilantik di saksikan oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono, Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah Akbar, Sekretaris Daerah Kota Banjabaru Said Abdullah, serta para asisten, staf ahli dan kepala SKPD Lingkup pemko Banjarbaru.

Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarbaru berpesan bahwa jabatan Pejabat Administrator merupakan jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelayanan dan memiliki karakteristik tertentu.

“Semoga dengan adanya pelantikan dan penempatan pejabat Pejabat Pengawas Lingkungan ini, akan membawa perubahan yang berarti ke arah yang lebih baik bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru kedepan, bagi kualitas pelayanan publik kita, dan bagi reformasi birokrasi,” harapnya.

Aditya juga menegaskan bahwa pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ini, bagian dari pengembangan karier, pembenahan, dan pemantapan organisasi, dalam rangka Reformasi Birokrasi yang menuntut efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Pelantikan jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan organisasi, dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta bagian dari pola pembinaan karier pegawai,” tegas Ovie (saapan akrab wali kota).

Ia juga berharap kepada para pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara secara profesional, inovatif, dan bertanggung jawab, serta penuh dedikasi.

“Saya berharap kepada Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan pemko, agar menitik beratkan pelayanan dan pengabdiannya secara profesional, bukan berorientasi dan termotivasi untuk cepat naik pangkat atau mengejar tunjangan semata. Tapi memiliki komitmen yang tinggi terhadap Sumpah/Janjinya, karena selain dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan Negara, juga dipertanggung jawabkan segala perbuatannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa,” pungkas nya. (RDM/RH)

KLHK Berikan Pelatihan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Kepada Warga Kota Banjarbaru

BANJARBARU – Setelah melakukan pelatihan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) kepada warga Desa Sungai Ratas Hulu Kabupaten Tapin, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan pelatihan PLTB kepada warga kota Banjarbaru, Rabu (6/10).

Pelatihan PLTB ini digelar Kementrian LHK bekerjasama dengan International Tropical Timber Organitation (ITTO) dalam rangka upaya mitigasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementrian LHK RI, Basar Manullang

Selain itu Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementrian LHK Basar Manullang mengatakan kegiatan ini sekaligus menindaklanjuti arahan dari Presiden RI Joko Widodo untuk mengikutsertakan seluruh pihak termasuk masyarakat serta relawan untuk bersama sama melakukan upaya pencegahan karhutla.

“Mencegah jelas jauh lebih baik daripada memadamkan,Peran masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat menjadi subjek pembangunan serta mitra strategis,” tegas Basar.

Salah satu solusi permanen dalam upaya pencegahan karhutla, dijelaskan Basar yaitu dapat berupa merubah sikap dan perilaku masyarakat agar tidak melakukan pembakaran untuk membuka lahan sehingga dapat berdampak pada perekonomian masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga masyarakat di tuntut untuk tidak berpikir secara instan dalam membuka lahan.

“Kita ajarkan proses pembukaan lahan tanpa dibakar dengan cara memangkas lahan, sehingga limbah ranting serta batang kayu dapat dimanfaatkan untuk dijadikan cuka kayu, pupuk, serta dapat dijadikan arang,” jelas Basar.

Selain pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat, Kementrian LHK memberikan bantuan berupa pompa air untuk para petani serta dua buah alat pembuatan asap cair untuk dikelola di kelurahan Landasan Ulin Timur.

Koordinator Kegiatan Kerjasama ITTO Fire Project Irfan Malik Setiabudi mengungkapkan kegiatan PLTB ini akan dilaksanakan di 8 provinsi di Indonesia termasuk Kalimantan Selatan.

“Di Kalimantan Selatan ada dua wilayah, pertama kemarin di kabupaten Tapin, dan sekarang di kota Banjarbaru,” ungkap Irfan.

Sedangkan alat pembuat asap cair dijelaskan Irfan berguna agar asap limbah hasil pemangkasan lahan yang di bakar menggunakan alat tersebut dapat berubah menjadi cairan serta arang.

“Cairan dari asap tersebut nantinya dapat digunakan menjadi pupuk serta pembasi hama, bahkan di Kementrian LHK dijadikan untuk disinfektan COVID-19,” ucapnya lagi.

Sementara itu Lurah Landasan Ulin Timur kota Banjarbaru Deny Adi Surya mengapresiasi kegiatan pelatihan ini. Deny mengharap kegiatan PLTB ini dapat menjadi inovasi bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi terlebih dalam masa pandemi saat ini.

“Kita berharap kedepannya tidak hanya sekedar proyek tetapi juga dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam segi ekonomi,” harap Deny.

Deny juga turut mengapresiasi kepedulian masyarakat serta relawan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di kota Banjarbaru khususnya Kelurahan Landasan Ulin Timur. Hal ini terbukti dalam satu tahun terakhir hingga saat ini Deny membeberkan tidak ada kebakatan hutan yang berdampak besar di wilayahnya. (TR21-01/RDM/RH)

Exit mobile version