Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Banjarbaru, periode 2025 – 2030, akan digelar pada Sabtu (21/6) mendatang. Yakni Walikota Terpilih, Erna Lisa Halaby dan Wakil Walikota Terpilih, Wartono, akan dilantik Gubernur Kalsel, Muhidin, di gedung Idham Chalid, Setdaprov Kalsel di Banjarbaru.

Pj Walikota Banjarbaru, Subhan Nur Yaumil, menyampaikan, bahwa semula pelantikan akan digelar pada Jum’at (20/6). Namun dikarenakan pada tanggal tersebut, Gubernur Kalsel Muhidin memiliki kegiatan dan berhalangan hadir, maka pelantikan diundur pada Sabtu (21/6).

“Pelantikannya di tanggal 21 Juni 2025 di Idham Chalid Banjarbaru jam 10.00 WITA, dilantik langsung Gubernur Muhidin,” ungkap Subhan, usai kegiatan rapat koordinasi pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Banjarbaru, Rabu (18/6).

Tak lupa dirinya menyampaikan ucapan selamat kepada Erna Lisa Halaby, dapat diberikan dalam bentuk karangan bunga, atau tanaman hidup seperti pohon, agar dapat bertahan lama dan menjadi salah satu penyejuk.

“Kami mengharapkan kegiatan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Banjarbaru berjalan lancar, aman dan tertib,” tutup Subhan.

Terkait keamanan dan kelancaran pelantikan, Pj Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni menyampaikan, bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, akan menjalin kerjasama dengan Satpol PP Kota Banjarbaru, serta Polres Banjarbaru, dalam rangka melakukan pengamanan jalan.

Pengamanan akan dilaksanakan mulai kediaman Walikota dan Wakil Walikota terpilih, hingga menuju area Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel.

“Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan Biro Adpim Provinsi Kalsel, demi kelancaran jalannya acara nanti,” tutup Sirajoni.

Usai dilantik, Walikota Banjarbaru terpilih direncanakan langsung mengikuti retreat tahap dua, pada Minggu (22/6) yang akan dilepas langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pj Walikota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Banjarbaru, tentang pertanggungjawaban APBD Kota Banjarbaru tahun 2024, dalam Rapat Paripurna, yang dilaksanakan pada Rabu (11/6).

Dalam sambutannya, Pj Walikota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil menyampaikan, untuk penyusunan anggaran tahun 2024, telah melalui proses sinkronisasi dengan kebijakan perencanaan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, serta memperhatikan belanja wajib dan program pada setiap SKPD lingkup Kota Banjarbaru.

“Ranperda ini merupakan bentuk akuntabilitas Pemda dalam mengelola keuangan daerah. Kami akan melakukan pembahasan komprehensif,” ungkap Subhan.

Penyampaian Ranperda itu merupakan bagian dari kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 kepada DPRD.

“Penyampaian ini juga bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan daerah secara kompetensi yang berguna sebagai umpan balik perencanaan kedepannya,” lanjut Subhan.

Laporan pertanggungjawaban ini telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota (Pemko) untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

“Laporan ini telah diaudit oleh BPK dan menjadi dasar pertanggungjawaban kami kepada masyarakat melalui DPRD,” tutup Subhan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizki Sukma Iskandar Putra menyampaikan, dengan adanya penyampaian oleh Pj Walikota ini maka DPRD Kota Banjarbaru akan mengagendakan rapat paripurna umum fraksi – fraksi yang direncanakan akan dilaksanakan pada Rabu (18/6) mendatang.

“Rencananya proses pembahasan akan dilakukan rapat dalam tiga kali pertemuan, yang ditargetkan selesai sebelum akhir bulan Juni 2025,” tutup Rizki. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru bersama Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), menggelar kegiatan Pengukuhan dan Pelepasan Pendidikan Kesetaraan Non Formal Program Paket A, B, dan C Kota Banjarbaru Tahun Ajaran 2024-2025, di Aula Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Selasa (10/6).

Pj. Walikota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh peserta didik, yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan kesetaraan, serta penghargaan kepada para tenaga pendidik yang telah berkontribusi dalam mendukung pendidikan.

“Semoga keberhasilan saudara-saudara ini mampu menjadi inspirasi bagi yang lain. Teruslah belajar dan tingkatkan minat membaca, karena dengan membaca kita dapat memahami dan mengetahui berbagai hal,” ungkap Subhan.

Ia juga berharap para lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau masuk ke dunia kerja dengan bekal keterampilan dan wawasan yang telah diperoleh.

“Kembangkanlah wawasan, keilmuan, dan keterampilan. Saya juga menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para tenaga pendidik yang telah berperan aktif menghidupkan kelompok-kelompok belajar di Kota Banjarbaru,” lanjutnya.

Subhan menegaskan bahwa lulusan pendidikan kesetaraan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari pembangunan daerah.

Pada kesempatan tersebut, tercatat sebanyak 1.183 peserta didik dinyatakan lulus, yang terdiri dari 157 lulusan Paket A, 462 lulusan Paket B, dan 564 lulusan Paket C. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – DPRD Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna terkait Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, yang dipanaskan di Ruang Graha Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (06/5).

Rapat yang dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni ini, merupakan bagian dari tahapan pembahasan APBD perubahan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ.

Kepada awak media, Pj. Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni menyampaikan, bahwa rancangan perubahan KUA dan PPAS disusun berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional dan provinsi.

“Pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penyesuaian dari target awal Rp1,486 triliun menjadi Rp1,475 triliun. Penyesuaian ini mencakup kenaikan pendapatan asli daerah sebesar Rp438,6 miliar dan penurunan pendapatan transfer dari pusat menjadi Rp1,037 triliun,” ungkap Sirajoni.

Sirajoni menambahkan, pentingnya sinkronisasi kebijakan perencanaan daerah dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, serta penyesuaian pendapatan dan belanja sesuai dengan potensi dan kebutuhan riil daerah.

“Pergeseran anggaran telah dilakukan sebelumnya sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja negara dan daerah. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1,613 triliun menjadi Rp1,875 triliun, dengan alokasi terbesar pada belanja operasi dan belanja modal yang mengalami kenaikan signifikan,” tutup Sirajoni.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizki Sukma Iskandar Putra menyampaikan, bahwa perubahan ini sebagai respons terhadap Inpres Nomor 01 Tahun 2025, tentang efisiensi belanja APBD yang meminta pemangkasan anggaran tidak produktif.

“Rancangan Perubahan KUA dan PPPAS ini diharapkan dapat diselesaikan pada Juli Mendatang,” tutup Gusti. (MRF/RIW/RH)

Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru melakukan peninjauan langsung terhadap sengketa lahan yang melibatkan pihak TNI dan masyarakat transmigrasi di kawasan Kelurahan Cempaka, Banjarbaru, Selasa (20/5).

Peninjauan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, bersama Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Banjarbaru, serta turut dihadiri perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru dan Kodim 1006/Martapura.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky, mengatakan peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang mengadukan adanya sengketa lahan. Dimana peninjauan dilakukan guna mengukur ulang batas tanah dan patok yang menjadi titik sengketa.

Langkah ini bertujuan untuk memperjelas kepemilikan lahan sekaligus mengurai indikasi tumpang tindih wilayah.

“Dari verifikasi awal di lapangan, ditemukan bahwa sebagian lahan yang diklaim pihak TNI ternyata juga termasuk dalam wilayah program transmigrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat sejak beberapa dekade lalu,” ungkap Gusti Rizky.

Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari, menjelaskan, bahwa peninjauan ini berhasil mengidentifikasi sejumlah patok batas dan koordinat yang selama ini hanya didasarkan pada asumsi dalam pembahasan sebelumnya.

“Hari ini kami melihat secara langsung patok-patok tersebut. Ini menjadi dasar penting bagi proses penyelesaian ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, hasil pencocokan di lapangan antara klaim TNI dan data program transmigrasi akan menjadi dasar dalam proses sinkronisasi data oleh tim gabungan.

Proses ini juga mencakup identifikasi seluruh titik sengketa, termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Banjar.

“Nanti setelah semua titik diverifikasi, kita akan duduk bersama lagi dengan semua pihak terkait untuk menyinkronkan data dan mencari solusi terbaik, tentunya dengan mengedepankan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

DPRD Banjarbaru menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata fungsi mediasi lembaga legislatif. DPRD berkomitmen untuk menampung aspirasi masyarakat dan memastikan penyelesaian dilakukan secara musyawarah.

“Insya Allah dengan komunikasi yang baik dan kolaborasi lintas pihak, permasalahan ini bisa kita selesaikan. Harapan masyarakat untuk mendapatkan kejelasan hak atas tanah bisa segera terwujud,” tutup Ririk. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 Tahun 2025 di halaman Kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (20/5) pagi.

Menariknya, seluruh pegawai Diskominfo Kalsel mengikuti upacara dengan mengenakan pakaian bertema perjuangan, sebagai simbol semangat kebangkitan nasional.

Usai memimpin upacara tersebut, Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan, bahwa peringatan Harkitnas tahun ini menjadi momentum penting dalam menumbuhkan semangat kebangkitan nasional, khususnya di era digital.

“Diskominfo memaknai Hari Kebangkitan Nasional saat ini adalah dengan menjadikannya sebagai era kebangkitan digital,” ungkapnya.

Muslim menekankan bahwa semangat perjuangan di masa lalu kini harus diterjemahkan dalam bentuk akselerasi digitalisasi di berbagai sektor, terutama dalam pelayanan publik.

“Ini adalah momentum untuk mencari terobosan, dari pola yang sebelumnya konvensional menuju ke arah digital,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa pelayanan publik di era digital harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat, dan efisien.

Untuk itu, seluruh ASN di lingkungan Diskominfo Kalsel diharapkan terus meningkatkan kompetensi serta berkontribusi aktif dalam menghadirkan pelayanan digital yang berkualitas.

“Apa yang kita berikan kepada masyarakat, khususnya di bidang telekomunikasi dan informasi, harus benar-benar kita kawal. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mempercepat pembangunan daerah serta memberikan layanan yang lebih mudah dan efektif,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Ketua Tim Pembina Posyandu Kalimantan Selatan Fathul Jannah, kembali melanjutkan rangkaian sosialisasi Program 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu Era Baru di Kota Banjarbaru. Kegiatan yang merupakan bagian dari upaya revitalisasi peran Posyandu di era modern ini, dilaksanakan di Posyandu Permata kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Selasa (20/5).

Pada kegiatan ini, juga dilaksanakan Launching Aplikasi SI TANDU 6 SPM Posyandu Permata, Inovasi digital berbasis sistem informasi yang dirancang untuk mempermudah monitoring dan pelaporan pelaksanaan SPM Posyandu secara terintegrasi.

Fathul Jannah mengungkapkan, kehadiran Tim Pembina Posyandu Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru, dalam upaya untuk melihat langsung bagaimana Posyandu Permata ini menjadi salah satu dari 6 lokus Posyandu Wasaka, dimana Kota Banjarbaru merupakan lokus yang terakhir yaitu di Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru.

“Program Posyandu Baru ini merupakan langkah konkret untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui 6 SPM ini Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan, tetapi juga menjadi simbol partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ungkap Fathul Jannah.

Fathul Jannah menambahkan, program 6 SPM Posyandu mencakup sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

“Kami dari Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi masyarakat dan kader – kader posyandu. Semoga menjadi contoh kota dan kabupaten lain untuk membina lebih baik lagi lingkungannya,” tutup Fathul Jannah.

Sementara itu, Pj Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Banjarbaru, Elysa Resturini Subhan Nor Yaumil mengungkapkan, bahwa kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kota Banjarbaru diharapkan, membawa peranan penting dalam meningkatkan P
Pembinaan Posyandu.

Menurutnya, dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Posyandu ini, akan dapat membina posyandu di kota banjarbaru secara menyeluruh.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas perhatian pemerintah provinsi kepada Kota Banjarbaru, sehingga kader posyandu di Kota Banjarbaru dapat lebih meningkat peranannya terhadap masyarakat,” ucap Elysa.

Keberadaan kiprah para kader posyandu menjadi kekuatan utama dari Gerakan Posyandu yang berkelanjutan. Menurut Elysa, dari kegiatan ini akan terus bersinergi yang semakin kuat dengan Pembina Provinsi, Pembina Kota Banjarbaru dan seluruh elemen masyarakat dalam membina dan memperdayakan Posyandu secara menyeluruh. (MRF/RIW/APR)

Banjarmasin – Momen Hari Kebangkitan Nasional dalam konteks pangan, merupakan semangat kebangkitan nasional yang mendorong agar Indonesia dapat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Perum BULOG sebagai bagian dari pemerintah sudah berkomitmen dan melakukan upaya untuk mensejahterakan petani, dan melakukan penyerapan dengan harga pembelian pemerintah (HPP) serta berupaya untuk mewujudkan asta cita presiden RI. Yaitu swasembada pangan.

Pada kesempatan peringatan Harkitnas ke-117 pada Selasa (20/5), Perum Bulog Kanwil Kalimantan Selatan menggelar jumpa pers dikantornya, untuk menyampaikan capaian kinerja hingga 19 Mei 2025. Terutama terkait stok beras, dan capaian pembelian gabah serta beras petani ton. Ini merupakan rekor stok terbanyak di wilayah Kalsel,” ujar Panji Lintang, Plh Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Kalsel.

Saat ini, menurut Panji, pihaknya terpaksa harus menyewa dua gudang berkapasitas 5.000 ton milik swasta di Kota Banjarmasin dan wilayah Hulu Sungai Utara. Kebijakan ini diambil, mengingat gudang yang dimiliki Bulog, tidak cukup untuk menampung hasil serapan gabah dan beras petani.

“Hingga 19 Mei 2025, serapan kami sudah mencapai 12.490 ton setara beras, atau 98 persen dari target yang sudah ditetapkan pusat, sebesar 12.793 ton,” papar Panji.

Di hadapan para jurnalis, Panji juga menyampaikan optimisme Bulog Kanwil Kalsel, yang bakal mampu mencapai target serapan gabah dan beras, pada akhir Mei nanti.

“Insya Allah pada Minggu ini, target sudah tercapai 100 persen. Dan pada proses penyerapan gabah di lapangan, kami juga sudah membentuk tim jemput gabah. Tim inilah yang terjun langsung ke lapangan, berkoordinasi dengan penyuluh, Babinsa dan perangkat desa, untuk mengetahui potensi – potensi panen yang ada di kabupaten,” tambahnya.

Didampingi M Radhi Anshari, selalu Manager Pengadaan, Panji juga memastikan bahwa pihaknya akan ikut terlibat pada kegiatan Pasar Murah jelang Hari Raya Idul Adha, tepatnya pada 4 Juni mendatang.

“Setiap jelang hari raya keagamaan, kami memang rutin untuk mengikuti Pasar Murah. Untuk Idul Adha nanti, kita sudah memiliki jadwal kegiatan tersebut, hanya saja untuk lokasi masih belum ditentukan pemerintah daerah,” tutupnya. (RIW/APR)