Banjarbaru – Laman 21 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Luncurkan Koperasi Merah Putih, Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dijadwalkan Berhadir Di Kalsel

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi, melalui Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel akan menggelar acara penting bertajuk “Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih”. Kegiatan yang diagendakan bertempat Gedung Olahraga (GOR) Babussalam pada Rabu (21/5) ini, direncanakan akan dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama menyampaikan, bahwa pembentukan koperasi desa merah putih merupakan bentuk instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kelembagaan koperasi merah putih.

Dalam hal ini dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyelenggarakan kegiatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Agenda ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Koordinator Pangan untuk segera melakukan sosialisasi mengenai musyawarah desa atau kelurahan,” ungkap Andie, Senin (19/5).

Pada kegiatan di GOR Babussalam pada Rabu nanti, juga akan dihadiri perwakilan dari 1.879 desa se Kalimantan Selatan, dan perwakilan 144 Kelurahan se Kalimantan Selatan.

*Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama*

Hal ini tidak hanya melibatkan karakter unsur desa saja, tetapi seluruh unsur karena kebetulan koperasi desa ini juga mutlak tidak hanya bagi pemerintah desa, namun juga pemerintah kelurahan khususnya di provinsi Kalimantan Selatan.

“Kegiatan ini melibatkan seluruh unsur desa dan kelurahan, karena pembentukan koperasi Merah Putih menjadi tanggung jawab bersama,” sahut Andie.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menginginkan, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu pionir atau pelopor utama dalam pembentukan koperasi desa merah putih.

Kementerian Koordinator Pangan mengarahkan agar Kalimantan Selatan segera melakukan pembentukan koperasi desa merah putih yang merupakan satu bentuk instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tentunya disambut hangat Gubernur Muhidin yang menginginkan Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang siap dan mendukung untuk percepatan pertumbuhan Koperasi desa merah putih.

“Diharapkan acara ini menjadi momentum penting bagi Kalsel untuk menjadi pionir dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” lanjut Andie.

Pada Rabu (21/5) nanti, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto dan jajarannya direncanakan akan melakukan peninjauan ke desa-desa yang berpartisipasi dalam pembentukan koperasi. Salah satu desa yang menjadi lokasi penyiapan koperasi merah putih adalah Desa Awang Bangkal Barat di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dan Desa Indrasari di Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalsel dapat lebih berdaya dan sejahtera melalui pembentukan koperasi yang terorganisir dan berkelanjutan,” tutup Andie. (MRF/RIW/APR)

Diskominfo dan Polda Kalsel, Perkuat Sinergi Berantas Judol di Kalsel

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menerima kunjungan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel), bertempat di ruang Command Center Kantor Diskominfo Kalsel, di Banjarbaru, pada Senin (19/5).

Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam menangani isu strategis, terutama terkait keamanan informasi dan maraknya aktivitas judi online (Judol) di wilayah Kalimantan Selatan.

Rombongan dari Polda Kalsel dipimpin Panit 4 Subdit Kamneg Direktorat Intelkam, Sidik Aditya, dan diterima Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Diskominfo Kalsel yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar.

Turut mendampingi, Kepala Seksi Monitoring, Audit dan Evaluasi Persandian dan Keamanan Informasi, Abdul Gafur; Kepala Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi, Muhammad Noor Ikhwanadi, serta Pranata Komputer Muda, Abdul Hafizh.

Plt. Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar menyambut baik kunjungan tersebut, dan menegaskan bahwa Diskominfo Kalsel siap mendukung upaya Polda memberantas judi online.

“Diskominfo Kalsel merupakan mitra strategis Polda Kalsel dalam menjaga keamanan siber. Judi online memang sulit diberantas, tetapi kami optimistis bisa meminimalisir dampaknya melalui sinergi kegiatan,” ujarnya.

*Suasana kunjungan Polda Kalsel ke Diskominfo Kalsel*

Dalam pertemuan tersebut, Panit 4 Subdit Kamneg Direktorat Intelkam Polda Kalsel, Sidik Aditya menyampaikan keinginan untuk memahami situasi terkini terkait penyebaran judi online serta meminta dukungan dan saran dari Diskominfo Kalsel dalam upaya pencegahannya.

Sidik Aditya mengungkapkan pihaknya menyambut baik masukan dari Diskominfo, salah satunya dengan rencana pelaksanaan literasi digital bagi pelajar dan mahasiswa.

“Kami akan fokus pada edukasi bahaya judi online agar generasi muda lebih waspada dan tidak terjebak dalam praktik ilegal ini,” ungkap Sidik.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun kerja sama yang lebih konkret antara instansi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga ruang digital yang aman dan sehat di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Lepas 165 Jemaah Haji Kota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil Doakan Keselamatan dan Kelancaran Ibadah

BANJARBARU – Pj. Wali Kota, Subhan Nor Yaumil, secara resmi melepas keberangkatan Jemaah Haji Kota Banjarbaru Tahun 2025 di Masjid Agung Al-Munawwarah, Jumat (16/5).

Suasana Pelepasan Jamaah Calon Haji Kota Banjarbaru 2025

Sebanyak 165 orang yang terdiri dari 163 jemaah dan 2 petugas haji berangkat menuju Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin pada hari yang sama, dan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci, pada Sabtu (17/5).

Dalam sambutannya, Subhan Nor Yaumil menyampaikan harapan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar serta menjaga kesehatan fisik dan mental selama berada di tanah suci.

Pj. Walikota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil

“Semoga jemaah haji asal Kota Banjarbaru dapat menjalankan ibadah dengan lancar di Tanah Suci Mekah, menjaga kesehatan jasmani maupun rohani, serta kembali ke Banjarbaru dalam keadaan selamat,” ucap Subhan.

Ia juga berharap keberangkatan jemaah haji tahun ini dapat memberikan dampak positif bagi daerah.

“Dengan berangkatnya jemaah Kota Banjarbaru ini, kita berharap dapat menambah keberkahan dan kebaikan bagi daerah yang kita cintai bersama,” tambahnya.

Subhan juga mengingatkan para jemaah agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan mematuhi peraturan di negara lain.

“Selain menunaikan rukun Islam, para jemaah juga membawa nama baik daerah, bangsa, dan negara. Hormati aturan yang berlaku di tanah suci agar ibadah berjalan dengan baik dan lancar,” pesannya.

Menutup sambutannya, Subhan Nor Yaumil mengucapkan selamat jalan kepada para jemaah serta mendoakan agar jemaah menjadi haji yang mabrur.

“Selamat jalan, semoga menjadi haji yang mabrur dan membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

Perkuat Komitmen Cegah Stunting, DP3APMP2KB Banjarbaru Gelar Sosialisasi Genting dan Rakor TPPS 2025

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) menggelar Sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang dirangkai dengan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota Banjarbaru Tahun 2025, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Rabu (7/5).

Kegiatan ini dibuka Pj. Wali Kota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Abdul Malik, serta dihadiri sejumlah Kepala SKPD dan Forkopimda Kota Banjarbaru.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Walikota Banjarbaru, Abdul Malik menegaskan pentingnya penanganan stunting secara sistematis dan berkelanjutan.

Ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi mendukung Gerakan Genting sebagai langkah kolektif menuju Banjarbaru bebas stunting.

Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan, Abdul Malik saat membacakan sambutan Pj. Walikota Banjarbaru

“Upaya penanganan stunting perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Mari kita jadikan Genting sebagai program bersama untuk memastikan anak Banjarbaru tumbuh kuat, sehat, dan bebas dari stunting,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa evaluasi TPPS menjadi indikator penting dalam menilai capaian sekaligus menentukan langkah strategis selanjutnya dalam upaya penurunan stunting.

“Saya berharap komitmen dan sinergi kita semakin kuat. Evaluasi ini juga menjadi nilai ukur keberhasilan program dan menentukan langkah selanjutnya,” tegasnya.

Pada sesi Rapat Koordinasi TPPS, dilakukan pemaparan capaian program di masing-masing kecamatan serta identifikasi kendala di lapangan yang memerlukan solusi strategis dari semua pihak.

“Dengan adanya kegiatan ini, dapat memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Banjarbaru semakin solid demi terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas P3APMP2KB Kota Banjarbaru, Erma Epiyana Hartati menyampaikan, bahwa program Genting hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan.

“Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting ini bertujuan untuk memastikan semua anak Indonesia, khususnya di Banjarbaru, dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari stunting,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

Gubernur Kalsel Pimpin Peninjauan PSU di Banjarbaru, Partisipasi Pemilih Rata-Rata 50 Persen

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi dan Kota Banjarbaru, meninjau langsung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Sabtu (19/4).

Foto bersama jajaran Forkopimda Kalsel, Ketua KPU RI, Ketua Komisi II DPR RI, serta KPU, Bawaslu Kalsel dan Forkopimda Banjarbaru

Peninjauan dilakukan di dua lokasi, yaitu TPS 07 Kelurahan Landasan Ulin Tengah dan TPS 06 Kelurahan Syamsudin Noor. Berdasarkan pantauan hingga pukul 11.00 WITA, tingkat partisipasi pemilih di kedua TPS tersebut mencapai rata-rata 50 persen.

“Mudah-mudahan sampai jam 12 nanti bisa lebih dari 60 persen. Kalau bisa di atas 70 persen tentu lebih bagus lagi,” ujar Gubernur Muhidin.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifkinizamy Karsayuda, yang turut serta dalam peninjauan tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarbaru.

Menurutnya, kesuksesan PSU di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan itu tidak terlepas dari dukungan dana yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalsel dan Wali Kota Banjarbaru.

“Karena itu saya berharap partisipasinya bukan hanya tinggi, tetapi kita bisa memastikan adanya kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru,” tegasnya.

Rifkinizamy juga menyampaikan pelaksanaan PSU di Banjarbaru patut dicontoh. Ia menyebut hanya ada satu laporan yang masuk ke Bawaslu, sebagai bukti bahwa masyarakat turut menjaga kondusifitas dan integritas proses demokrasi.

“Penetapan kepala daerah itu harusnya dilakukan sesegera mungkin agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU RI, Mochamad Afifuddin, juga memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan PSU di Banjarbaru.

Menurutnya, tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, dan seluruh petugas KPU telah bekerja maksimal dalam menyiapkan berbagai aspek teknis.

“Insyaallah semua jajaran sudah bekerja maksimal. Kami berharap PSU di Banjarbaru berjalan sukses, aman, dan lancar, sehingga hasilnya bisa sesuai harapan,” jelasnya.

Ia menambahkan, peninjauan ke Banjarbaru merupakan bagian dari pembagian tugas di internal KPU RI, mengingat ada delapan titik pelaksanaan PSU di Indonesia yang harus dipantau langsung oleh tujuh komisioner.

PSU di Kota Banjarbaru sendiri mencakup seluruh wilayah administratif, meliputi lima kecamatan dan 20 kelurahan, dengan total 403 TPS dan 195.819 daftar pemilih tetap (DPT). (SYA/RDM/RH)

Gubernur Kalsel Resmi Lantik Pj Wali Kota Banjarbaru, Muhidin Ajak Jaga Kondusifitas Jelang PSU

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin secara resmi melantik Subhan Noor Yaumil sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Banjarbaru, yang dilaksanakan di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, pada Kamis (27/3) sore.

Pelantikan ini juga dirangkai dengan serah terima jabatan dari Wali Kota Banjarbaru periode 2021-2025, Aditya Mufti Ariffin kepada Pj Wali Kota Banjarbaru, Subhan Noor Yaumil. Selain itu, turut dilakukan pelantikan Pj Ketua TP PKK Kota Banjarbaru sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Banjarbaru oleh Ketua TP PKK Kalsel, Fathul Jannah.

Foto bersama usai Pelantikan Pj. Walikota Banjarbaru

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin mengucapkan selamat kepada Subhan Noor Yaumil atas amanah yang diberikan dan menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Semoga amanah ini dapat dijalankan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam jabatan sebagai Penjabat Wali Kota,” ujar Muhidin.

Ia juga berharap agar roda pemerintahan di Kota Banjarbaru tetap berjalan dengan baik serta pelayanan publik tetap optimal demi kesejahteraan masyarakat.

“Dengan dilantiknya Pj Wali Kota, diharapkan roda pemerintahan di Kota Banjarbaru dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.

Muhidin juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, kerja sama yang baik akan mempercepat penyelesaian tugas-tugas pemerintahan.

“Tetap jaga sinergi dan kolaborasi. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin tugas-tugas pemerintahan dapat terselesaikan dengan lebih cepat dan efektif,” tambahnya.

Selain itu, menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang akan digelar di Kota Banjarbaru pada April mendatang, Muhidin menekankan pentingnya menjaga kondusifitas wilayah.

“Saya berharap kita dapat menjaga wilayah kita agar tetap kondusif. Hal ini penting, terutama untuk Kota Banjarbaru yang akan menghadapi pemilihan suara ulang,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Banjarbaru, Subhan Noor Yaumil, menyatakan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Banjarbaru.

“Saya siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan memberikan yang terbaik untuk Kota Banjarbaru,” ujarnya.

Terkait PSU yang akan dilaksanakan, ia mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan serta menjaga keamanan dan ketertiban selama proses berlangsung.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Banjarbaru untuk menggunakan hak pilihnya dan bersama-sama menjaga kondusivitas agar PSU berjalan dengan aman dan damai,” tutupnya.

Diketahui, Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman didampingi Wakil Ketua TP PKK Kalsel, drg. Ellyana Trisya, jajaran Forkopimda , serta sejumlah kepala SKPD Pemprov Kalsel dan Kota Banjarbaru. (BDR/RDM/RH)

Bioskop Bisik Volume 3, Hadirkan Pengalaman Menonton yang Lebih Inklusif

BANJARBARU – Forum Sineas Banua kembali menghadirkan Bioskop Bisik yang merupakan bagian dari program Layar Film Banjar Inklusif, yang digelar di ruang audio visual Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Banjarbaru, pada Jumat (21/3).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai komunitas disabilitas, seperti DPC Gerkatin Banjarbaru, Pertuni, Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik Fajar Harapan, serta murid-murid dari Sekolah Luar Biasa di Banjarbaru dan Martapura.

Memasuki volume ketiga, acara ini menawarkan pengalaman menonton yang lebih dekat dan eksklusif, dengan jumlah peserta yang lebih terbatas, yaitu tidak lebih dari 50 orang.

Konsep ini berbeda dari volume sebelumnya yang berlangsung di Wetland Square Banjarmasin, yang diikuti lebih dari 160 peserta. Dengan skala yang lebih kecil, suasana kali ini terasa lebih hangat dan memungkinkan interaksi lebih mendalam antara penonton, film, dan para sineas.

Inisiator Bioskop Bisik Layar Film Banjar Inklusif, Ridha Rezeqi Rahman, menyebutkan bahwa pelaksanaan volume ketiga ini dapat memberikan nuansa reflektif yang lebih kuat.

“Dengan jumlah peserta yang lebih sedikit, suasana kali ini lebih reflektif dan memberikan pengalaman yang lebih dekat antara penonton dan film,” ucap Edo (sapaan akrabnya).

Ia juga optimis bahwa para pembuat film lokal semakin menyadari pentingnya aksesibilitas dalam karya-karya mereka, sehingga semakin banyak film yang dapat dinikmati oleh semua kalangan.

“Banyak filmmaker setuju bahwa bagaimana buhan pian himung manonton film kami, kami jua himung film kami ditonton buhan pian,” ungkapnya dengan penuh semangat.

Pada kesempatan ini, Bioskop Bisik menayangkan dua film lokal, yaitu Kasumbi (LK3 Banjarmasin, 2020) dan Ajak Tukup (TVRI Kalimantan Selatan, 2023). Kedua film ini tidak hanya menyajikan cerita yang menarik, tetapi juga membawa nilai budaya serta pengalaman hidup yang dekat dengan masyarakat Banua.

Salah satu pemeran Film Kasumbi, Novita Nuarbijk, yang turut hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan rasa bangganya atas semakin luasnya akses terhadap film-film lokal.

“Mengetahui bahwa film-film lokal bisa dinikmati lebih banyak orang menjadi bahan bakar bagi kami para pelaku seni untuk terus berkarya,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, perwakilan DPC Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Kabupaten Banjar, Muhammad Fajri memberikan apresiasi terhadap Film Ajak Tukup yang menurutnya memiliki kedekatan emosional dengan pengalaman masa kecilnya.

“Saya senang dengan film Ajak Tukup dan Kasumbi. Saya berharap akan ada lebih banyak program inklusif untuk karya seni,” ujarnya dengan bahasa isyarat yang diterjemahkan oleh Adelia Ananda, Juru Bahasa Isyarat dalam acara tersebut.

Sebagai informasi, Pemutaran film inklusif pada program Bioskop Bisik akan kembali dilaksanakan dalam edisi keempat pada April 2025. (ADV-BDR/RDM/RH)

Rehab Tahap Dua Kolam Renang Idaman, Penuhi Standar Atlet Renang

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru kembali akan melanjutkan Rehabilitasi Kolam Renang Idaman pada Tahun 2025.

Pelaksanaan rehab kolam renang Idaman Kota Banjarbaru tahap dua direncanakan sekitar bulan Mei atau Juni 2025 dan akan mengikuti metode sebelumnya ada area kolam yang dibuka dan ditutup secara bergantian

Kepala Dinas PUPR Kota Banjarbaru, Eka Yuliesda.

“Pekerjaan rehab tahap dua akan berlangsung selama kurang lebih enam bulan dan direncanakan berakhir dibulan November atau Desember 2025,” jelas Kepala Dinas PUPR, Eka Yuliesda.

Eka mengatakan, rehab tetap dengan gaya arsitektural tropikal Hindia Belanda abad ke-19 (indische).

“Dimana gaya ini adalah gaya arsitektural lama di Kota Banjarbaru, sejak didesain oleh Van der Piejl. Ini merupakan rehab lanjutan, setelah sebelumnya Dinas PUPR menyelesaikan rehab tahap satu ditahun 2024, dan telah diresmikan oleh Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin beberapa waktu yang lalu,” jelasnya.

Eka menambahkan, rehab tahap dua kolam renang Idaman Kota Banjarbaru direncanakan akan menggunakan dana APBD dengan pagu sebesar Rp6,5 milyar rupiah.

“Adapun beberapa item pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahap dua ini antara lain, pembangunan kolam perempuan dan area ganti khusus (yang berfungsi juga sebagai kolam latihan atlet), rehab ruangan bawah tribun, rehab kantin, pembangunan gate timur, rehab beberapa area lantai kolam, pembangunan area UMKM, rehab atap mushola, serta pemasangan kanopi tempat duduk,” ucapnya.

“Dimana keseluruhan rehab akan dibagi melalui beberapa zoning plan sebagaimana yang telah dilaksanakan pada rehab tahap satu lalu,” tambahnya.

Menurutnya, Dinas PUPR juga merencanakan akan membangun kolam anak-anak tambahan sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan bersama Komisi II DPRD, Disporabudpar dan Dinas PUPR Kota Banjarbaru beberapa waktu yang lalu sebagai langkah strategis untuk meningkatkan PAD Kota Banjarbaru melalui sektor aquatik.

“Sebenarnya Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan beberapa kali rehabilitasi ringan dan sedang, sejak dibangunnya kolam renang ini pada tahun 1990. Sejak awal, kolam renang Idaman memiliki tema Sportainment, dimana pembinaan atlet olah raga renang sejalan dengan penyediaan tempat rekreasi air bagi warga Kota Banjarbaru,” tambahnya.

Menurutnya konsep tersebut kemudian dimodernisasi melalui rehab tahap satu dan dua, selain itu, Pemerintah Kota Banjarbaru juga berharap dapat menyelenggarakan pelaksanaan kompetisi renang antar klub ataupun pertandingan dalam dan antar daerah.

“Untuk itu, beberapa area yang direhab mengacu kepada standarisasi yang tercantum pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 636 Tahun 2014 tentang Standar Prasarana Olah Raga Berupa Bangunan Kolam Renang. Berdasarkan aturan ini tipologi kompetisi renang yang sesuai untuk kolam renang Idaman adalah Tipe C, dimana untuk menuju standar tipe C perlu dibangun satu kolam utama, satu kolam pemanasan dan satu kolam latihan, serta fasilitas pendukung lainnya seperti untuk ofisial, pengelolaan pertandingan, dan penonton,” tandasnya. (RDM/RH)

2.464 Peserta Lolos Seleksi Administrasi PPPK Tahap II di Lingkup Pemprov Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II.

Sebanyak 2.464 peserta dinyatakan lulus administrasi dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mashudi, mengungkapkan bahwa dari 2.910 pelamar, sebanyak 556 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

“Peserta yang dinyatakan lolos telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan. Mereka selanjutnya akan mengikuti SKD sebagai tahap penentuan kelulusan akhir, pada 17 April hingga 16 Mei 2025 jika tidak ada perubahan,” ujar Mashudi, Kamis (13/2).

Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan informasi kepegawaian, BKD Kalsel, Mashudi saat diwawancara

Mashudi merinci bahwa jumlah peserta yang lolos terbagi dalam beberapa formasi, yaitu sebanyak 2.086 tenaga teknis, 53 tenaga kesehatan, dan 215 tenaga guru.

Peserta yang tidak lolos seleksi administrasi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi. Masa sanggah dibuka mulai 19-21 Februari 2025 melalui akun masing-masing peserta pada portal resmi seleksi.

“Peserta yang merasa ada kekeliruan dalam hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan. Tim seleksi akan meninjau kembali dokumen yang disanggah sebelum hasil final diumumkan,” jelas Mashudi.

Dalam seleksi PPPK tahap II ini, peserta yang memenuhi syarat adalah tenaga non-ASN yang saat ini aktif bekerja di instansi pemerintah serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru.

“PPPK tahap II ini juga merupakan kesempatan bagi tenaga honorer yang belum ikut serta dalam seleksi tahap I. Dengan demikian, mereka memiliki peluang untuk memperoleh status sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Mashudi.

Mashudi mengingatkan para peserta yang lolos untuk segera mempersiapkan diri menghadapi SKD, karena tahap ini akan menjadi penentu utama dalam kelulusan.

“Seleksi Kompetensi Dasar akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) guna menjamin transparansi dan akurasi dalam proses seleksi. Kami mengimbau peserta untuk belajar dan memahami materi ujian agar dapat memperoleh hasil terbaik,” pungkasnya.

Diketahui, Formasi PPPK Pemprov Kalsel yang dibuka pada tahap ke II ini merupakan Formasi yang sama pada tahap I yakni sebanyak 1.493 Formasi. (BDR/RDM/APR)

Desa Mandiri, Dinas PMD Kalsel Gelar Rapat Koordiansi dan Forum Perangkat Daerah

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Rapat Koordinasi dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 di Banjarbaru, Kamis (13/2).

Dalam pertemuan ini, dibahas strategi untuk meningkatkan kemandirian dan kemajuan desa guna mendukung visi Presiden dan Gubernur Kalsel. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada Kabupaten dengan penyaluran dana desa tercepat yaitu yaitu Kabupaten HSU, Banjar dan Batola.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah menyampaikan, penting untuk memperbanyak desa yang mandiri, mengingat status desa terbagi menjadi lima kategori yaitu tertinggal, sangat tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

*Rapat Koordinasi dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas PMD Kalsel*

“Saat ini, dari total 1.871 desa yang ada di Kalsel, 808 desa telah mencapai status mandiri, sementara 844 desa berstatus maju, dan sisanya masih dalam kategori berkembang. Dengan pencapaian 88 persen desa mandiri dan maju, fokus ke depan adalah mengangkat desa-desa yang masih berkembang,” ungkap Faried, usai acara.

Ia menekankan pentingnya ketahanan pangan, dengan alokasi minimal 20 persen dari dana desa untuk mendukung program tersebut.

“Kalsel diharapkan dapat berkontribusi dalam swasembada pangan nasional,” lanjut Faried.

Menurutnya perlu adanya pemantauan dan penyelesaian kendala yang ada di lapangan agar setiap desa dapat melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik. Dinas PMD Kalsel berkomitmen akan memberikan pendanaan untuk membantu pengembangan desa serta mempercepat pembangunan fisik dan ketahanan bencana melalui Bidang pengembangan kawasan perdesaan.

“Dengan pendekatan ini, diharapkan status desa dapat meningkat secara akumulatif, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan,” tutup Faried. (MRF/RDM/APR)