Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Syamsudin Noor menyambut beroperasinya penerbangan perdana (inaugural flight) Lion Air rute internasional Banjarmasin–Kuala Lumpur, pada Senin (29/6) bertempat di Ruang Tunggu Keberangkatan Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Penambahan penerbangan ini menjadi tonggak penting memperkuat konektivitas internasional Kalsel, sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata, pendidikan, hingga hubungan sosial masyarakat.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana
menyampaikan, bahwa pembukaan rute internasional ini merupakan hasil sinergi yang baik antara pemerintah, regulator, operator bandara, maskapai penerbangan, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Atas nama manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Syamsudin Noor, kami menyambut baik adanya penambahan rute internasional Lion Air rute Banjarmasin–Kuala Lumpur. Ini menambah pilihan daripada masyarakat dan menambah peluang pertumbuhan ekonomi Ini dan merupakan momentum yang sangat membanggakan bagi masyarakat Kalimantan Selatan karena semakin memperluas akses konektivitas internasional dari Bandara Syamsudin Noor,” ungkap Milyas.

Menurutnya, kehadiran rute ini menjadi bukti bahwa Bandara Internasional Syamsudin Noor terus berkembang sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Selatan yang mampu melayani kebutuhan mobilitas masyarakat menuju berbagai destinasi internasional.

“Kami berharap kehadiran rute ini tidak hanya memberikan kemudahan perjalanan bagi masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan arus wisatawan mancanegara, memperkuat hubungan bisnis, membuka peluang investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Milyas.

Bandara merupakan penghubung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial, sehingga setiap pembukaan rute baru akan memberikan multiplier effect yang sangat positif, dan saat ini Lion Air telah memiliki jaringan koneksi ke berbagai negara sehingga masyarakat Kalsel memiliki pilihan untuk bepergian ke berbagai kota di mancanegara.

Lion Air melayani rute Banjarmasin–Kuala Lumpur mulai 29 Juni 2026 dengan frekuensi penerbangan dua kali setiap minggu, yakni setiap Senin dan Kamis. Rute ini juga membuka akses konektivitas lanjutan menuju berbagai kota di Malaysia, Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, Australia, serta berbagai destinasi internasional lainnya melalui Kuala Lumpur.

Sebagai pengelola bandara, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dengan memastikan kesiapan fasilitas, keamanan, keselamatan, serta kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa bandara.

“Kami akan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk menghadirkan pelayanan bandar udara yang berstandar internasional. Harapan kami, ke depan semakin banyak rute internasional yang dapat dibuka dari Bandara Syamsudin Noor sehingga konektivitas Kalimantan Selatan semakin kuat dan daya saing daerah semakin meningkat,” jelas Milyas.

Acara inaugural flight ditandai dengan seremoni pelepasan penumpang perdana yang dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi regulator, TNI/Polri, komunitas kebandarudaraan, mitra kerja, serta manajemen Lion Air dan PT Angkasa Pura Indonesia.

Melalui pembukaan rute internasional ini, Bandara Internasional Syamsudin Noor semakin mempertegas perannya sebagai gerbang udara strategis Kalimantan Selatan yang mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas Indonesia dengan kawasan regional maupun global. (APSyamsudinNoor-RIW/EPS)

Banjarbaru – Sebanyak 81 penerima manfaat menyelesaikan Program Rehabilitasi Sosial Angkatan IX Tahun 2026 di Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Barakat Cangkal Bacari (PRSTS BCB) Provinsi Kalimantan Selatan.

Para peserta tidak hanya memperoleh keterampilan kerja, tetapi juga bantuan peralatan usaha sebagai bekal untuk membangun kemandirian ekonomi setelah kembali ke tengah masyarakat.

Penutupan program berlangsung di PRSTS BCB Kalimantan Selatan, Senin (29/6), dihadiri Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Wildan Akhyar serta jajaran panti.

Dalam sambutan Kepala Dinas Sosial Kalsel, yang dibacakan Sekretaris Dinas Sosial Wildan Akhyar, pemerintah berharap seluruh penerima manfaat mampu memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Program rehabilitasi tersebut tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan vokasional, tetapi juga bimbingan fisik, mental, sosial, dan spiritual selama enam bulan.

“Harapannya, para penerima manfaat mampu mengembangkan diri, membuka usaha ataupun menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat hidup lebih mandiri dan sejahtera,” ujar Wildan.

Ia juga berpesan agar para lulusan terus menjaga etika, mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki, serta memanfaatkan bantuan peralatan usaha yang diberikan sesuai bidang keterampilan masing – masing.

Menurutnya, keberhasilan program rehabilitasi tidak hanya diukur dari selesainya masa pembinaan, tetapi juga dari kemampuan para lulusan menerapkan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan taraf hidup mereka di masyarakat.

Sementara itu, Kepala PRSTS BCB Kalimantan Selatan Noor Yanti mengatakan, sebanyak 81 klien mengikuti penutupan program tahun ini, terdiri atas 55 perempuan dan 26 laki – laki.

Selama mengikuti pembinaan, para peserta memperoleh pelatihan pada lima bidang keterampilan, yakni tata boga, tata rias, tata busana, bengkel motor, dan barbershop.

“Kami berharap mereka bisa mengembangkan apa yang telah dipelajari selama di sini sehingga bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat,” katanya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33, melalui upacara yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (29/6). Upacara dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin.

Peringatan Harganas tahun ini mengangkat pentingnya penguatan peran keluarga, khususnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sebagai fondasi membangun generasi yang berkualitas.

Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin mengatakan pesan utama yang disampaikan pemerintah melalui peringatan Harganas adalah memperkuat fungsi keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak.

Menurutnya, rumah merupakan tempat terbaik untuk membentuk karakter anak, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendampingan.

“Rumah adalah tempat pendidikan terbaik. Harapan kita, orang tua benar-benar memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Menurutnya, sosok ayah tidak hanya berfungsi sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus hadir mendampingi anak agar terhindar dari berbagai pengaruh negatif.

“Semoga melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ini, semua orang tua dapat memberikan yang terbaik bagi anak – anaknya sehingga mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang kurang baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Lisna Prihantini, mengatakan Harganas ke-33 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara ayah dan ibu, membangun keluarga yang tangguh.

Ia menjelaskan, tema tahun ini menekankan pentingnya kehadiran ayah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis dalam kehidupan anak.

“Peran ayah wajib hadir. Kehadiran itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa sehingga penguatan peran kedua orang tua menjadi sangat penting,” ujarnya.

Lisna menambahkan, melalui momentum Harganas, BKKBN juga mengampanyekan gerakan ayah meluangkan waktu sedikitnya 15 menit setiap hari untuk berinteraksi dan membangun kedekatan dengan anak sebagai bagian dari penguatan ketahanan keluarga.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting berupa bantuan pembangunan fasilitas sanitasi dan paket nutrisi.

Menurut Lisna, bantuan tersebut merupakan salah satu strategi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui peningkatan kualitas kesehatan keluarga.

“Kami berharap bantuan ini dapat mendukung keluarga berisiko stunting sehingga anak – anak dapat tumbuh lebih sehat dan angka stunting terus menurun,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, memberikan arahan dan pembinaan kepada seluruh pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Kota Banjarbaru dalam rangka meningkatkan disiplin, integritas, dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 4 RSD Idaman Kota Banjarbaru, Jumat (26/6).

Dalam arahannya, Wali Kota Lisa menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan, hingga jajaran administrasi yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, rumah sakit merupakan wajah pelayanan publik pemerintah daerah di bidang kesehatan sehingga profesionalisme dan dedikasi seluruh pegawai menjadi kunci utama membangun kepercayaan masyarakat.

Wali Kota Lisa menegaskan bahwa status BLUD yang dimiliki RSD Idaman memberikan fleksibilitas pengelolaan rumah sakit, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab, akuntabilitas, dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Ia menekankan empat hal utama yang harus menjadi pedoman seluruh pegawai, yakni integritas dan disiplin, pelayanan yang mengedepankan keramahan (hospitality), kerja sama tim, serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Secara khusus, Wali Kota Lisa mengingatkan bahwa setiap pasien berhak memperoleh pelayanan yang sama tanpa memandang latar belakang maupun kondisi sosial ekonomi.

Ia meminta seluruh jajaran RSD Idaman, melayani setiap pasien dengan ramah, penuh empati, dan tanpa diskriminasi.

“Orang yang datang ke rumah sakit adalah orang yang sedang sakit atau keluarganya yang sedang cemas. Sembuhkan mereka tidak hanya dengan obat, tetapi juga dengan senyuman, tutur kata yang santun, dan empati. Layani masyarakat tanpa memandang status sosial,” tegasnya.

Pemerintah Kota Banjarbaru juga menegaskan komitmennya terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk melalui perhatian terhadap kesejahteraan pegawai BLUD sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (MedCenBJB-RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menerima konsultasi dan koordinasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kotabaru, terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), di Aula Diskominfo Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (25/6).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai mekanisme, tahapan, serta pemenuhan indikator dalam penilaian Indeks SDI yang menjadi salah satu tolok ukur tata kelola data pemerintah.

Melalui konsultasi ini, Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pendampingan mengenai tata cara pembuatan akun INDAH milik Badan Pusat Statistik (BPS), dan akun Satu Data Indonesia sebagai bagian dari penyelenggaraan statistik sektoral.

Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai 27 indikator penilaian Indeks SDI beserta bukti dukung yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar mampu memperoleh nilai optimal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah mengatakan, bahwa penerapan Satu Data Indonesia menjadi fondasi penting mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Melalui konsultasi ini kami ingin memastikan pemerintah daerah memahami setiap tahapan pemenuhan Indeks Satu Data Indonesia sehingga implementasinya dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tidak dapat dilakukan satu instansi saja, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh unsur penyelenggara.

“Sinergi antara Bappeda, Diskominfo, dan BPS di daerah menjadi kunci agar proses pengelolaan data berjalan lebih terintegrasi dan menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Bappeda Kabupaten Kotabaru menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya belum mengikuti penilaian Indeks SDI.

Kondisi itu berdampak pada proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berpengaruh terhadap dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Hidayatullah juga mendorong agar Bappeda Kabupaten Kotabaru melibatkan Diskominfo dan BPS Kotabaru dalam setiap tahapan pemenuhan indikator Indeks SDI sehingga tercipta pemahaman yang sama dan tindak lanjut yang lebih efektif.

“Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan juga membuka ruang konsultasi lanjutan bagi pemerintah kabupaten/kota yang membutuhkan pendampingan penyelenggaraan Satu Data Indonesia, sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola data di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya menekan angka anak tidak sekolah (ATS) melalui dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Gubernur Kalsel, Muhidin untuk memastikan seluruh warga memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim mengatakan, masih terdapat masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan formal karena berbagai faktor, mulai dari keterbatasan ekonomi, putus sekolah, hingga harus bekerja atau membantu keluarga.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga diperlukan langkah jemput bola melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Program Paket A, Paket B, dan Paket C bukan sekadar penyetaraan ijazah, tetapi menjadi instrumen strategis untuk membuka kembali akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka anak tidak sekolah, sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik,” ujarnya di Banjarbaru, belum lama tadi.

Abdul Rahim menjelaskan, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap memberikan dukungan melalui koordinasi kebijakan, sinkronisasi program, penguatan data pendidikan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor agar layanan pendidikan semakin mudah dijangkau masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari banyaknya ijazah yang diterbitkan, melainkan dari semakin banyaknya masyarakat yang memperoleh kesempatan belajar dan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa kembali mendapatkan layanan pendidikan yang berkelanjutan dan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidupnya,” katanya.

Menurut Abdul Rahim, tantangan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan bukan hanya persoalan akses, tetapi juga membangun kembali motivasi masyarakat untuk kembali belajar.

Banyak warga yang enggan melanjutkan pendidikan karena faktor usia, pekerjaan, kondisi keluarga, maupun sudah terlalu lama meninggalkan bangku sekolah.

Karena itu, Disdikbud Kalsel terus memperkuat pendataan anak tidak sekolah secara akurat serta mendorong strategi jemput bola agar sasaran program lebih tepat dan efektif.

Selain itu, Ia menilai lulusan Paket A, B, dan C perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

“Ijazah pendidikan kesetaraan diakui dan dapat digunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena itu perlu sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan sektor ketenagakerjaan agar lulusan pendidikan kesetaraan benar-benar mendapatkan manfaat nyata,” jelasnya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan formal.

“Pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan daerah. Jangan sampai ada warga Kalimantan Selatan kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi sosial. Semua warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggencarkan sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran lahan hortikultura sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.

Kegiatan ini melibatkan para penyuluh pertanian di sejumlah wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran lahan.

Kepala BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni mengatakan, sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman para petani mengenai pentingnya upaya pencegahan kebakaran sejak dini.

Menurutnya, kebakaran lahan hortikultura tidak hanya menyebabkan kerugian bagi petani, tetapi juga berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian serta mengganggu upaya menjaga ketahanan pangan daerah.

Lestari menjelaskan, memasuki musim kemarau risiko terjadinya kebakaran lahan cenderung meningkat.

“Oleh karena itu, BPTPH Kalsel terus mengintensifkan kegiatan edukasi kepada petani melalui penyuluh pertanian agar masyarakat semakin memahami langkah – langkah pencegahan yang dapat dilakukan di lapangan,” ucap nya, baru – baru ini.

Ia menegaskan, bahwa pencegahan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif seluruh pihak, terutama petani sebagai pengelola lahan.

“Kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran menjadi faktor penting menekan kejadian kebakaran lahan hortikultura di Kalimantan Selatan,” lanjutnya.

Selain edukasi mengenai langkah pencegahan, selama sosialisasi peserta juga dibekali pengetahuan mengenai penanganan awal apabila terjadi kebakaran lahan.

“Petani diharapkan memahami prosedur penanggulangan awal serta pentingnya segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar kebakaran dapat dikendalikan secepat mungkin dan tidak meluas ke lahan lainnya,” sahutnya.

Menurut Lestari, penerapan budidaya pertanian tanpa pembakaran lahan juga terus didorong sebagai salah satu solusi menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi tanaman hortikultura dari ancaman kebakaran.

Langkah tersebut dinilai mampu mendukung keberlanjutan sektor pertanian serta menjaga produktivitas hasil pertanian di Kalimantan Selatan.

“Melalui sosialisasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, diharapkan kesadaran petani terhadap pentingnya pencegahan kebakaran semakin meningkat. Dengan demikian, risiko kebakaran lahan hortikultura dapat ditekan sehingga aktivitas pertanian tetap berjalan optimal, produktivitas tanaman terjaga, dan ketahanan pangan daerah dapat terus diperkuat,” tutup Lestari. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi bekerjasama dengan Forum Sepak Bola Generasi Indonesia (FORSGI) Kalsel, menggelar Festival Sepakbola Usia Dini 10 dan 12 tahun, di Lapangan Mini Soccer Mabrur, Banjarbaru, Jumat (26/6).

Festival dibuka Kepala Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz, didampingi Kabid Pembudayaan Olahraga Muhammad Anugrah, serta Ketua FORSGI Kalsel Budiono.

Pebriadin menyampaikan, Dispora Kalsel mengapresiasi FORSGI yang berinisiatif melaksanakan festival ini, yang merupakan kegiatan pembinaan atlet usia dini sepakbola di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami mengapresiasi kegiatan ini, yang dilaksanakan pada waktu libur sekolah anak anak,” ungkap Pebriadin.

Sehingga, lanjutnya, festival ini diharapkan dapat mengisi waktu libur dengan aktivitas fisik berolahraga.

“Dengan adanya kegiatan ini dapat mengurangi aktivitas anak anak bermain gadget,” ujarnya lagi.

Pihaknya memandang kegiatan yang dilaksanakan ini, adalah sebagian dari pembinaan sepakbola usia dini.

“Kami sampaikan tadi, bahwa festival ini tidak mengejar siapa yang menjadi pemenang, sehingga anak anak dapat menunjukkan karakter mereka bermain bola, serta progres hasil mereka latihan selama ini, ” ucapnya.

Selain itu, festival ini juga menunjukkan bahwa kegiatan pada bidang pembudayaan olahraga Dispora Kalsel tidak hanya pada pengiriman atlet-atlet saja, tetapi turut melakukan pembinaan.

Sementara itu, Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Muhammad Anugrah mengatakan, festival diikuti 12 tim untuk Kelompok Usia 10, serta 12 tim untuk Kelompok Usia 12 tahun.

Sehingga total peserta 24 tim, dari perwakilan 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Festival berlangsung dari 25 hingga 27 Juni 2026.

“Kami berharap, melalui kegiatan ini Provinsi Kalimantan Selatan dapat mencetak atlet – atlet sepakbola usia dini, yang nantinya menjadi atlet senior sepakbola Banua,” ucap Anugrah.

Sedangkan, Ketua FORSGI Kalsel Budiono mengatakan, peserta pada ajang festival ini, sebagian akan diseleksi mengikuti kejuaraan sepak bola usia dini piala Bela Negara, yang akan dilaksanakan Juli 2026 di Jakarta.

“Diharapkan para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaiknya, agar terpilih mewakili Provinsi Kalimantan Selatan pada kejuaraan nasional tersebut,” ungkap Budiono.

Dari hasil seleksi festival ini akan diambil 14 pemain untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Piala Bela Negara pada kategori Usia 12 tahun. (SRI/RIW/EPS)