Banjarbaru – Laman 22 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

2025, BLK Kalsel Buka 17 Program Pelatihan Berbasis Kompetensi

Banjarbaru – Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menjalankan program pelatihan berbasis kompetensi di tahun 2025. Sebanyak 17 paket program pelatihan dibuka untuk masyarakat guna meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di daerah.

Kepala BLK Provinsi Kalimantan Selatan, Sayyid M. Yusfiansyah Al Azhmatkhan mengungkapkan, bahwa program tersebut terdiri dari 11 paket pelatihan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 serta 6 paket lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Tahun ini, kami membuka empat tahapan pelatihan untuk masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebelum mereka terjun ke dunia kerja,” katanya, saat ditemui Abdi Persada FM pada Selasa (11/2).

*Kepala BLK Kalsel, Sayyid M. Yusfiansyah Al Azhmatkhan*

Ia juga mengungkapkan, bahwa pihaknya menyediakan berbagai jenis pelatihan yang mencakup keterampilan administratif, teknik, hingga kewirausahaan. Semua peserta akan mendapatkan pembelajaran dari tingkat dasar sehingga tidak perlu khawatir dalam menyesuaikan diri dengan materi yang diajarkan.

Adapun pelatihan yang tersedia antara lain yakni, Pengelola Administrasi Perkantoran, Computer Operator Assistant, Desainer Grafis Muda, Instalasi Listrik, Operator Track Excavator (Alat Berat), Plate Welder SMAW 3G-UP PF, Service Sepeda Motor Injeksi, Tata Rias Kecantikan, Menjahit Pakaian Sesuai Style, Menjahit Pakaian Wanita.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, bahwa tahun ini BLK Kalsel juga menghadirkan beberapa jurusan baru seperti pelatihan Barista, Barber, serta Pembuatan Roti dan Kue.

“Pelatihan baru ini hadir sebagai respons terhadap tingginya minat masyarakat. Harapannya, keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk bekerja maupun membuka usaha sendiri,” jelasnya.

Dengan adanya program pelatihan ini, diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang kompeten serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan keterampilan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Diklat, Muhammad Zainal Abidin menegaskan, bahwa seluruh program pelatihan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat Kalimantan Selatan.

“Peserta cukup mendaftar melalui informasi yang kami sediakan di media sosial atau datang langsung ke kantor BLK. Proses seleksi meliputi tes tertulis dan wawancara. Jika lolos, peserta bisa langsung mengikuti pelatihan dengan durasi antara 18 hingga 43 hari, tergantung program yang dipilih,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Jelang Bulan Ramadhan, Inflasi di Kalsel Masih Terkendali

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi secara virtual, yang dilaksanakan serentak se – Indonesia, Senin (10/2). Pada rakor tersebut, meskipun Kalsel mengalami deflasi, namun Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Sutikno, menyampaikan bahwa kondisi Inflasi di Kalsel masih terkendali menjelang Ramadhan atau bulan puasa.

Sutikno menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalsel telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Harga beberapa komoditas sudah mulai mengalami kenaikan di atas Indeks Harga yang diterima (IT) atau indeks harga produsen (IHP), baik untuk harga acuan penjualan maupun harga acuan tertinggi.

“Mengawali tahun 2025 ini inflasi di Kalimantan Selatan tetap cukup terkendali, dimana harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya masih dalam batas normal meskipun mengalami kenaikan,” ungkap Sutikno, di Command Center Setdaprov Kalsel.

Pada Januari lalu, meurutnya kondisi ekonomi Kalsel cukup baik, dengan hampir semua daerah mengalami deflasi. Selama ini, Kalsel selalu berada di posisi tertinggi dalam hal deflasi. Untuk year-on-year, Kalsel berada di angka -0,76 persen. Namun, jika melihat month-to-month, deflasi kita mencapai -0,76 persen.

“Kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri adalah sesuatu yang wajar,” tutup Sutikno. (MRF/RDM/APR)

Gubernur Muhidin Resmi Kukuhkan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Pemprov Kalsel

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin secara resmi mengukuhkan 259 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (10/2).

Pada kesempatan tersebut, pengukuhan juga disaksikan dan dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin dan Kepala SKPD di lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan bagian dari penataan kelembagaan perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dan mendukung kepentingan dinas.

*Gubernur Kalsel, Muhidin saat memberikan sambutan*

“Dengan adanya penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian demi tertib administrasi dan kepentingan dinas. Pemenuhan kedudukan kelembagaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) ini dilakukan melalui proses formal, yakni pengukuhan,” ujarnya

Muhidin juga mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dikukuhkan, serta memberikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja mereka selama ini. Menurutnya, penguatan organisasi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang menjadi prioritas utama Pemprov Kalsel.

“Penyusunan dan penguatan organisasi pemerintahan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita berharap ini mampu memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Muhidin pun berpesan kepada seluruh pejabat yang baru dikukuhkan untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja. Mengingat tantangan yang semakin kompleks, kolaborasi yang kuat sangat diperlukan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

“Semoga amanah yang saudara-saudara emban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Mari kita wujudkan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Dinansyah, menjelaskan bahwa pengukuhan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.

“Sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta diterbitkannya beberapa peraturan gubernur tahun 2024 tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja UPTD, maka dalam rangka tertib administrasi dan kepentingan dinas perlu dilakukan pengukuhan,” jelasnya.

*Foto bersama usai pengukuhan Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkup Pemprov Kalsel*

Dinansyah juga menyebutkan pada pengukuhan ini, tercatat sebanyak 18 pejabat Administrator dan 241 pejabat Pengawas yang dikukuhkan, dengan total keseluruhan sebanyak 259 pejabat.

“Diharapkan, dengan penyesuaian ini, kinerja pemerintah daerah semakin optimal dalam melayani masyarakat dan mendorong pembangunan di Kalimantan Selatan,” pukasnya.

Untuk diketahui, adapun beberapa penyesuaian kelembagaan yang dilakukan antara lain Perubahan SKPD Induk yakni, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) yang sebelumnya berada di bawah Badan Keuangan Daerah, kini berada di bawah Badan Pendapatan Daerah, UPTD Kebun Raya Banua yang sebelumnya di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, kini berada di bawah Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kemudian UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang sebelumnya di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kini menjadi bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

Dan juga Seluruh UPTD di bawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang sebelumnya berada di bawah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Serta perubahan nama UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula berubah menjadi UPTD Pengelolaan TPA Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) Banjarbakula, kemudian UPTD Terminal Tipe B berubah nama menjadi UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan.

Serta Jabatan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah kini berubah menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah. (BDR/RDM/APR)

Tingkatkan Kualitas Adminduk, Disdukcapil Kalsel Gelar Forum Perangkat Daerah

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menginginkan adanya keselarasan antara Pemprov Kalsel dan Pemkab/Pemko dalam penyusunan rencana strategis (renstra) khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).

Keinginan tersebut menyusul penetapan Kepala Daerah secara serentak di Indonesia tahun 2025 pada akhir Februari nanti, yang mengharuskan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terutama bidang dukcapil harus segera terlaksana.

“Turunan dari RPJMD itu adalah renstra dari masing-masing daerah sesuai dengan bidang kewenangannya untuk 2025-2029,” ujar Plt Kepala Disdukcapil Kalsel, Galuh Tantri Narindra, di sela Forum Perangkat Daerah di ruang Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (10/2).

Forum tersebut melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari perangkat daerah, Disdukcapil se-Kalsel, LSM, akademisi, sektor swasta hingga media massa.

*Plt Kepala Disdukcapil Kalsel Galuh Tantri Narindra (kiri) saat membuka forum*

Tujuannya untuk mendiskusikan, mencari akar permasalahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Terutama mengenai peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan (adminduk) seperti perekaman KTP, akta perceraian, akta kematian, KIA dan sebagainya.

“Dari kondisi yang kita elaboriasi sebelumnya, akan dijadikan sebagai indikator kinerja utama, untuk dirincikan menjadi program prioritas. Sehingga target pemerintah pusat, Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto, RPJMD Kalsel, renstra Disdukcapil Kalsel juga selaras dengan renstra Disdukcapil Kabupaten-Kota,” jelasnya.

Galuh Tantri mengakui sejauh ini masih ada beberapa daerah yang mengalami permasalahan dalam pencapaian perekaman KTP.

Hal itu menurutnya, dikarenakan ketidakhadiran yang bersangkutan saat proses perekaman.

Di sisi lain, kondisi geografis dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data kependudukan, menjadi penyebab sulitnya perekaman KTP.

“Ini yang kita jadi kebingungan apakah sudah pindah, orangnya sudah meninggal atau apa, jadi perlu ada pembaharuan dalam layanan kependudukan di Kalsel,” tuturnya.

Galuh Tantri berujar, Disdukcapil Kalsel selama ini sudah menyiasati permasalahan tersebut melalui inovasi jemput bola.

Di beberapa kabupaten/kota sudah dilaksanakan oleh Disdukcapil setempat, sembari terus di dorong dan di monitor langsung oleh Disdukcapil Kalsel.

“Dan disitulah kita intervensi beberapa inovasi agar target nasional maupun provinsi bisa dicapai,” pungkasnya. (SYA/RDM/APR)

Pelaku UKM di Kalsel Mengaku Terbantu dengan Pameran Hasil Kerajinan Dilaksanakan Pemprov Kalsel

BANJARBARU – Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Kalimantan Selatan mengaku terbantu dengan, adanya pameran hasil kerajinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

PJ Bupati Tabalong Hamida Munawarah menyampaikan, harapan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus dapat membantu Pemerintah Daerah dalam pemasaran produk UKM.

“Untuk produk Kopi khas Kabupaten Tabalong saat ini pemasarannya sudah sampai luar negeri,” ungkapnya, pada saat kunjungan ke Pameran UKM HPN 2025 di Kalsel, dikawasan Perkantoran Setdaprov Kalsel, Minggu (9/2).

Hamida mengatakan, pada pameran ini pihaknya menampilkan produk unggulan, seperti kopi khas Tabalong, yang saat ini untuk pemasaran sudah sampai keluar negeri.

Karena itu, pihaknya terus melakukan pembinaan kepada para pelaku UKM di Kabupaten mereka. Agar dapat terus meningkat.

“Kami berharap, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut membantu dalam pemasaran produk UKM yang ada di Kabupaten Tabalong,” ucap Hamida.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (Perwira) Provinsi Kalimantan Selatan Wahidah Onie mengatakan, pihaknya bersyukur dengan adanya Pameran UKM HPN ini, produk UKM anggotanya dapat diperkenalkan kepada masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasinya, yang telah menfasilitasi keikutsertaan pada Pameran ini,” ungkap Wahidah.

Sehingga, lanjutnya, pengunjung pameran UKM ini dapat lebih mengenal lagi keberadaan produk produk mereka. Yang merupakan hasil kerajinan kuliner lokal.

“Produk lokal yang dihasilkan oleh anggota Perwira Kalsel ini, merupakan kearifan lokal yang ada di Banua,” ucapnya.

Wahidah berharap, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan memperbanyak kegiatan pameran, sebagai upaya pemasaran produk lokal hasil kerajinan UKM yang ada di Banua.

“Tentunya kami berharap kegiatan seperti ini semakin sering dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya. (SRI/RDM/APR)

Menbud RI Akui Museum Lambung Mangkurat Kalsel Miliki Koleksi Benda Sangat Bagus, Museum Standar A

BANJARBARU – Ribuan benda koleksi di Museum Lambung Mangkurat (Muslam) provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat perhatian khusus dari Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon.

Saat berkunjung ke Museum Lambung Mangkurat Kalsel, bersama rombongan dari Kementerian Kebudayaan, Fadli Zon menilai museum di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel itu mempunyai koleksi yang sangat bagus dan menceritakan berbagai perjalanan peradaban Kalsel.

Hanya saja, menurutnya harus ada sedikit sentuhan agar lebih menarik pengunjung.

“Saya melihat potensi untuk menjadi tempat yang menjadi daya tarik sangat besar. Tinggal mungkin ada revitalisasi terkait dengan tata pamer, dan juga perbaikan di dalam desain untuk pameran, story line (alur cerita),” katanya, Sabtu (8/2).

Sebagaimana museum di daerah lainnya, Menbud berharap kedepannya Muslam Kalsel menjadi pusat budaya sekaligus pusat untuk mengenali sejarah perjalanan peradaban.

Melalui dukungan dari Pemprov, Kepala Dinas dan seluruh jajaran, Fadli Zon menginginkan agar museum, taman budaya dan ruang seni (art space) bisa diaktivasi, sehingga menjadi sentra berkumpulnya para seniman dan budayawan.

“Juga dikunjungi oleh siswa lebih banyak lagi,” tuturnya.

Kepala Muslam Kalsel Muhammad Taufik Akbar (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan

Di samping itu, Fadli Zon menyarankan adanya sentuhan teknologi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi.

Misalnya penggunaan barcode dan Artificial Intellegence (AI) atau kecerdasan buatan sebagai alat untuk menampilkan tulisan, arsip, dan sejarah lisan. Sehingga akan menyedot minat generasi milenial, gen Z dan gen Alpha untuk datang ke museum.

“Jadi museum ini bukan hanya tempat penyimpanan artefak lama, tetapi justru menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini dan masa depan,” jelasnya.

Lewat seluruh upaya tersebut, menurutnya akan menjadikan museum sebagai tujuan pertama wisatawan saat berkunjung ke Kalsel, sebelum mengeksplorasi berbagai tempat sejarah dan wisata.

“Saya kira penting. Karena kalau di berbagai negara yang memiliki peradaban sudah maju, yang menjadi etalase terdepan mereka adalah museum, perpustakaan dan taman budaya,” pungkasnya.

Koleksi Muslam Kalsel mencapai 12.149 jenis benda

Sementara itu, Kepala Muslam Kalsel Muhammad Taufik Akbar mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat pengunjung.

Setiap tahunnya, Muslam Kalsel diakuinya memiliki berbagai program yang bernilai sejarah dan budaya. Termasuk mendatangi langsung ke sekolah-sekolah untuk mengajak kerjasama, sekaligus mendatangkan benda koleksi museum sebagai bahan materi pembelajaran sejarah dan budaya di sekolah.

“Kita juga sudah menggunakan sistem kode barkode untuk registrasi pengunjung,” ungkapnya.

Muslam Kalsel sendiri sudah memiliki standar A dari Kementerian Kebudayaan RI.

Sejak diresmikan pada tahun 1979, Muslam Kalsel hingga saat ini memiliki 12.149 benda koleksi berupa geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, koleksi seni rupa, filologima, hingga keramologika. (SYA/RDM/APR)

Inilah Pesan Presiden Prabowo untuk Peserta HPN 2025 di Kalimantan Selatan

Banjarbaru – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberi pesan penting bagi insan pers nasional dalam memperingati Hari Pers Nasional 2025 yang digelar di Provinsi Kalimantan Selatan, Minggu (9/2). Presiden Prabowo mengingatkan agar pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa.
Prabowo juga meminta pers nasional harus waspada terhadap usaha untuk mengendalikan pemikiran dan memengaruhi opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar.

“Walau kita menjunjung tinggi kebebesan pers, tapi kita harus selalu waspada dengan penyebaran informasi yang tak benar, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara dan upaya memecah belah bangsa. Ini harus selalu kita waspadai,” ucap Presiden Prabowo dalam pidatonya yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (9/2) 2025.

Prabowo juga menyampaikan keyakinannya bahwa pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setiap pada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Ia meminta insan pers untuk menjadi pers Pancasila, yaitu pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa. “Pers harus komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pesan Prabowo.

Pesan penting dari Presiden Prabowo ini sejalan dengan amanatnya yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Minggu (9/2).

Fadli Zon mengatakan, pers berperan sangat penting dalam kehidupan bangsa, karena pers penjaga memori kolektif bangsa. Ia menyebutkan pers yang baik adalah pers yang mengajar dan mendidik, bukan hanya mengabarkan.
Menteri Fadli Zon juga mengajak insan pers merenungkan kembali peran pers dalam menjaga kedaulatan bangsa dan penjaga ketahanan sosial. “Pers punya peran strategis dalam menjaga kedaulatan pangan. Bukan hanya mengabarkan, tapi mengawal kebijakan, dan mengawasi transparansi dalam sektor vital dan pangan. Tanpa jurnalisme berbasis data, masyarakat bisa terjebak dalam disinformasi,” ujar Fadli Zon.

Setelah memberi sambutan, Menteri Fadli Zon menerima buku Bumi Lambung Mangkurat yang diserahkan oleh Plh Sekdaprov Kalsel. Menteri Fadli Zon pun memberikan buku tentang Pewayangan kepada tuan rumah HPN 2025.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengatakan, PWI ingin kembali ke jati diri untuk aktif menjaga kedaulatan bangsa. “PWI merah putih dan NKRI harga mati. Pers harus menjaga kedaulatan bangsa merupakan warisan yang diturunkan para pendahulu berdasarkan keputusan Kongres PWI Pertama, 9 Februari 1946 di Solo,” kata Hendry dalam sambutannya dalam acara puncak HPN 2025.
Salah satunya adalah mendukung Program Ketahanan Pangan yang menjadi visi utama Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini, lanjut Hendry Ch Bangun bukan berarti mengekor. “Kita tidak mengekor, tapi melayangkan kritik dengan memberi solusi untuk mencari kebaikan,” ujar Hendry Ch Bangun.

Hendry juga mengatakan jurnalis lahir bukan hanya bicara jurnalistik di atas meja. Akan tetapi menjaga kedaulatan bangsa yang ujungnya kemandirian, khususnya dari impor pangan. “Kami juga terus memperbaiki internal dengan meningkatkan kualitas wartawan, salah satunya uji kompetensi,” ujarnya.

Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin dalam sambutan tertulis yang dibacakan Plh Sekda Muhammad Syarifuddin mengatakan, Pemprov Kalimantan Selatan berkomitmen mendukung pers bertanggung jawab dan kegiatan seperti HPN dan Porwarnas. Provinsi Kalsel telah menjadi tuan rumah HPN dan Porwanas masing-masing dua kali. “Kami siap kerja bersama dan merangkul semua,” ujar Muhammad Syarifuddin.
Hadir dalam acara tersebut Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha; Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan; Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizal Anwar, Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat, Anton Charlian, Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie. Selain itu, hadir juga Ketua PWI Provinsi, Kabupaten/Kota dari ujung barat Aceh sampai Papua Selatan. (ADV/RDM/APR)

Refleksi HPN 2025: Ikhtiar Bersama Mengawal Kemerdekaan Pers

Oleh: Zainal Helmie, Ketua PWI Kalimantan Selatan

Pers dan kepemimpinan bangsa adalah dua aspek yang tak bisa dipisahkan dalam perjalanan demokrasi bangsa. Sejarah juga membuktikan bahwa pers menjadi bagian dalam perjuangan anak bangsa untuk meraih kemerdekaan.

Melekatnya pers dengan nilai-nilai perjuangan membuktikan bahwa insan pers adalah pejuang tangguh yang setia mengawal visi besar bangsa. Dalam setiap lintasan sejarah bangsa, dari zaman perjuangan, kemerdekaan awal, hingga kuasa Orde Baru sampai Reformasi, pers memberi warna yang tak pernah lepas dengan kepemimpinan bangsa.
Saya sangat bersyukur, sebagai insan pers yang saat ini memimpin Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan, hubungan pers daerah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat harmonis. Siapa pun kepala daerah atau gubernur yang memimpin Kalsel, selalu terjalin hubungan kemitraan yang sejajar dan setara.

Sebagai organisasi profesi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia, PWI Kalsel selalu menjadi mitra strategis bagi Pemprov Kalsel dalam mengawal visi dan misi kepala daerah. Hubungan dan relasi yang harmonis ini membuktikan bahwa kemerdekaan pers sesungguhnya adalah hak rakyat, bukan hanya hak sekelompok orang atau institusi.

Pers memiliki peran vital dalam memberikan informasi yang jujur dan objektif, menjadi pengawas jalannya pemerintahan, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Pada Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang baru saja kami rayakan di Kalimantan Selatan, kita dapat melihat betapa kemerdekaan pers di daerah ini telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan HPN di Kalimantan Selatan berjalan lancar dan sukses berkat kolaborasi yang solid antara berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah, pers, hingga masyarakat.

Acara ini bukan hanya menjadi ajang untuk merayakan kebebasan pers, tetapi juga untuk menegaskan komitmen kita terhadap kemerdekaan media sebagai bagian dari pilar demokrasi. Tahun ini, kita patut berbangga, karena Kalimantan Selatan berhasil meraih nilai tertinggi dalam Indeks Kemerdekaan Pers.

Pencapaian ini tentu bukan kebetulan, melainkan bukti dari hubungan yang harmonis antara pers dan pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendukung kebebasan pers dengan memberikan ruang bagi media untuk melaksanakan tugasnya secara independen.

Tidak hanya itu, adanya saling pengertian antara pemerintah dan pers membuat proses penyampaian informasi kepada publik berjalan efektif dan tidak terhambat oleh tekanan-tekanan politik atau ekonomi.
Kemerdekaan pers yang terjamin ini juga tercermin dalam keberhasilan media di Kalimantan Selatan dalam memberikan informasi yang berimbang dan berkualitas kepada masyarakat. Pers yang bebas dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang kuat, memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, serta memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

Dalam situasi ini, pers bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sebagai pendorong perubahan positif bagi pembangunan daerah. Tentu saja, kemerdekaan pers tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana media dapat mengekspresikan diri mereka, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah memberikan kebebasan itu tanpa takut diintervensi.

Hal ini menjadikan Kalimantan Selatan sebagai contoh nyata bahwa ketika pers dan pemerintah bekerja bersama dalam suasana saling percaya dan mendukung, kemerdekaan pers yang sejati dapat tercapai dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat.
Dengan nilai tertinggi dalam Indeks Kemerdekaan Pers, kita menyadari bahwa kebebasan yang kita nikmati sekarang ini adalah hasil dari kerja keras bersama. Oleh karena itu, mari kita jaga dan teruskan hubungan harmonis ini.

Kemerdekaan pers adalah milik rakyat, dan ini adalah tanggung jawab kita semua untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut terus terjaga, agar media dapat terus menjalankan fungsinya untuk kepentingan rakyat, mendorong kemajuan daerah, dan mendukung demokrasi yang sehat.

Pada Hari Pers Nasional 2025 ini, mari kita rayakan bukan hanya sebagai peringatan, tetapi sebagai momentum untuk terus memperkuat kemerdekaan pers di Kalimantan Selatan dan di seluruh Indonesia. Pers adalah kekuatan rakyat, dan kemerdekaan pers adalah pilar utama dalam menjaga kebebasan, keadilan, dan demokrasi kita. (ADV/RDM/APR)

Kapolres Banjarbaru Gelar Coffe Morning dengan Awak Media

BANJARBARU – Polres Banjarbaru menggelar silaturahmi dan coffee morning bersama awak media, yang bertempat di Aula Joglo Polres Banjarbaru, Jum’at (17/1).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Febry Aceng Loda, didampingi para PJU dan Kapolsek jajaran, serta para awak media di Kota Banjarbaru.

“Setelah seminggu resmi menjabat, Alhamdulillah Kapolres Banjarbaru mengajak kami beramah tamah. Kami awak media sangat senang dengan silaturahmi ini, semoga kerjasama dan koordinasi antar awak media dan Polres Banjarbaru dapat berlangsung baik,” ucap salah satu awak media yang kerap disapa Rini.

“Harapan kami semoga kedepannnya Kapolres Banjarbaru dapat merespon cepat terkait informasi yang diinginkan awak media. Baik terkait kamtibmas serta hal-hal lain yang merupakan kewenangan Kepolisian di kota ini,” ujar wartawan LPPL Abdi Persada FM ini.

Sementara itu, Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Febry Aceng Loda, menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh awak media yang dapat berhadir pada undangan kami dalam rangka silaturahmi dan tatap muka hari ini.

“Tentunya dalam momentum ini kita dapat saling kenal sehingga ke depannya kita dapat mudah menjalin komunikasi untuk bertukar informasi, dan mudah – mudahan kegiatan silaturahmi ini ke depan dapat dilakukan secara kontinyu, baik secara formal maupun informal,” tutupnya.

Diharapkan melalui kegiatan ini kemitraan yang dalam hal ini Polres Banjarbaru dan para awak media di Kota Banjarbaru dapat terjalin dengan baik dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. (POLRES.BJB/RDM/RH)

Laka Beruntun di Jalan Jurusan Pelaihari, Pasangan Suami Istri Meninggal di TKP

BANJARBARU – Unit Laka Lantas Polres Banjarbaru melakukan olah TKP dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru pada hari Senin (13/1) sekira pukul 16.30 WITA.

Kecelakaan lalu lintas ini melibatkan 1 (satu) unit truck (dalam penyelidikan), 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan Nopol DA 1442 LL dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 dengan Nopol DA 6205 AHY.

Kronologis berawal saat 1 ( Satu ) Unit Truck melintas di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari yang datang dari arah Bati-bati menuju ke arah Simpang 4 LIK, kemudian berusaha hendak mendahului atau menyalip namun tertabrak 1 ( Satu ) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam yang terdorong kedepan sehingga dan hilang kendali kemudian tertabrak 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai oleh pasangan suami istri yang posisinya satu arah menuju ke arah Simpang 4 LIK Banjarbaru.

Akibat dorongan tersebut dua orang yang berada di sepeda motor jatuh terseret hingga tercebur ke aliran sungai dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara untuk pengemudi mobil avanza tidak mengalami luka – luka namun untuk truk yang menyenggol mobil avanza sebelumnya langsung kabur.

Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Febry Aceng Loda, melalui Kasi Humas Polres Banjarbaru Ipda Kardi Gunadi menuturkan bahwa pemilik mobil avanza dan honda beat merupakan korban dari truk yang kabur usai menabrak terlebih dahulu.

“Untuk identitas kendaraan bermotor dan pengemudi truk tersebut saat ini masih dalam penyelidikan dan pengejaran Unit Laka Lantas Polres Banjarbaru,” jelas Ipda Kardi.

“Untuk korban laki – laki berinisial YU dan perempuan berinisial JA kemudian dibawa ke RSD Idaman Banjarbaru yang mana kedua korban telah dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi memar di bagian dada dan luka pada bagian kaki akibat benturan dan diperkirakan pingsan saat hingga tidak bisa bernafas saat berada di dalam aliran sungai”, tambahnya. (POLRES.BJB/RDM/RH)