Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Program Rehabilitasi Sosial Klien Angkatan VII Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik (PRSPDNF) Fajar Harapan Tahun 2026 resmi ditutup di Aula Persada PRSPDNF Fajar Harapan, Kamis (26/6).

Penutupan program tersebut menjadi penanda berakhirnya masa pembinaan bagi para peserta yang selama ini mengikuti pelatihan keterampilan, baik di bidang tata boga maupun komputer, sebagai bekal untuk kembali ke tengah masyarakat secara mandiri.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Farhanie, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Selamat Riadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran panti, instruktur, dan pendamping yang telah menjalankan program rehabilitasi sosial tersebut.

Menurutnya, program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian serta kualitas hidup penyandang disabilitas.

“Program ini adalah wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghadirkan layanan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ujarnya dalam sambutan penutupan.

Pada angkatan tahun ini, sebanyak sembilan penyandang disabilitas fisik dinyatakan lulus program rehabilitasi. Mereka terdiri dari lima peserta pelatihan tata boga dan empat peserta pelatihan komputer.

Selain itu, para peserta juga menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagai modal awal untuk memulai usaha mandiri setelah menyelesaikan pelatihan.

Bantuan tersebut, kata dia, bukan sekadar bentuk seremonial kelulusan, tetapi menjadi dorongan nyata agar para lulusan mampu berwirausaha dan berdaya secara ekonomi.

“Keterampilan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan terus dikembangkan sebagai bekal untuk bekerja, berwirausaha, dan berpartisipasi dalam pembangunan,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berprestasi. Setiap individu, menurutnya, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Sosial juga mendorong pemerintah kabupaten/kota memperkuat dukungan terhadap layanan inklusif bagi penyandang disabilitas, termasuk pendampingan dan penguatan akses ekonomi di daerah masing-masing.

Sementara itu, Kepala PRSPDNF Fajar Harapan Kalsel, Andrie Iswandi menyebut, penutupan program ini menjadi momentum penting bagi para peserta sekaligus evaluasi terhadap layanan rehabilitasi yang telah diberikan.

Ia menjelaskan, saat ini jumlah penerima manfaat di panti tersebut mencapai 70 orang, dengan berbagai latar belakang layanan, mulai dari pendidikan, vokasional, hingga perkuliahan.

Di antaranya terdapat 6 penyandang disabilitas fisik yang masih bersekolah, 23 penyandang disabilitas netra di jenjang pendidikan formal, 25 peserta dalam program bimbingan vokasional, serta 7 orang yang tengah menempuh pendidikan tinggi.

Untuk angkatan VII ini, sebanyak sembilan lulusan disabilitas fisik telah menyelesaikan program, termasuk hasil pelatihan tata boga dan keterampilan lainnya yang telah dipraktikkan melalui kegiatan magang di sejumlah instansi.

Melalui program rehabilitasi ini, pemerintah berharap para lulusan dapat lebih percaya diri dan mampu mengembangkan potensi diri di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat peran penyandang disabilitas sebagai bagian dari pembangunan daerah di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru menggelar Open House Tahun 2026, di Balai BPPKS Banjarbaru, Kamis (25/6). Kegiatan yang mengusung tema “Satu Tahun Merajut Asa, Berbagai Karya” tersebut, menjadi ajang menampilkan hasil pembelajaran, keterampilan, dan capaian peserta didik selama satu tahun terakhir.

Open House ini juga menjadi sarana memperkenalkan program Sekolah Rakyat kepada masyarakat luas sekaligus menunjukkan perkembangan para siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah tersebut.

Kegiatan dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polhukam RI, Kartika Adi Putranta, perwakilan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru, Rifki Hakim mengatakan, kegiatan Open House merupakan tindak lanjut arahan Menteri Sosial agar setiap Sekolah Rakyat membuka ruang bagi peserta didik menunjukkan hasil belajar dan kreativitas yang telah dikembangkan selama setahun.

“Open House ini merupakan wadah bagi anak-anak untuk menunjukkan hasil karya, keterampilan, dan perkembangan mereka selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Kami juga ingin masyarakat lebih mengenal program ini,” ujarnya.

Menurut Rifki, selama proses pembelajaran pihak sekolah menghadapi berbagai tantangan, terutama karena peserta didik berasal dari latar belakang dan karakter yang beragam.

“Banyak problematika yang kami hadapi karena anak-anak datang dari berbagai kalangan dengan karakter berbeda-beda. Tantangan terbesar kami adalah menyamakan frekuensi dan membangun semangat belajar mereka agar dapat mengikuti pendidikan dengan sungguh – sungguh dan meraih keberhasilan di masa depan,” katanya.

Meski demikian, Ia menilai perkembangan yang ditunjukkan para siswa cukup menggembirakan. Berbagai karya dan kemampuan yang ditampilkan pada Open House menjadi bukti bahwa peserta didik mampu berkembang ketika mendapatkan kesempatan dan pendampingan yang tepat.

Rifki berharap masyarakat memberikan dukungan keberlangsungan program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan.

“Kami berharap masyarakat semakin mengenal Sekolah Rakyat dan bersama – sama mendukung program ini agar semakin banyak anak yang memperoleh kesempatan pendidikan yang layak,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polhukam RI, Kartika Adi Putranta, menyebut Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Program ini memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga mereka memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Menurut Kartika, keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya berperan meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Pendidikan merupakan kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Karena itu, program seperti Sekolah Rakyat perlu terus diperkuat dan mendapat dukungan dari berbagai pihak,” katanya.

Ia berharap program tersebut dapat terus berkembang sehingga manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat di berbagai daerah.

“Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, kami optimistis Sekolah Rakyat akan semakin maju dan mampu mencetak generasi yang unggul di masa mendatang,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, menjalin kerjasama gowes sepeda dengan komunitas pencinta sepeda Banua.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Pebriadin Hapiz melalui Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Muhammad Anugrah mengatakan, baru baru tadi Dispora Kalsel melaksanakan kegiatan olahraga bersepeda, bekerjasama dengan komunitas sepeda.

“Dispora Kalsel baru saja melaksanakan kegiatan Gowes Sepeda bersama komunitas sepeda,” ungkap Anugrah, Rabu (24/6).

Gowes sendiri, lanjutnya, dilaksanakan di kawasan Gunung Pamaton Kabupaten Banjar, dan pelaksanaannya berjalan sukses.

“Dua ribu peserta dari 13 kabupaten kota antusias mengikuti gowes sepeda dengan pemandangan alam di kawasan Kiram tersebut. Termasuk peserta dari Kalteng dan Kaltim,” ujarnya.

Kerjasama dengan komunitas sepeda ini akan terus berlanjut, mengingat gowes merupakan olahraga yang digemari masyarakat Banua.

Selain itu, tambah Anugrah, tahun ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, tetap mempertahankan pembinaan olahraga sepeda masyarakat.

“Dispora Kalsel melihat sampai saat ini masyarakat antusias untuk berolahraga sepeda,” jelasnya lagi.

Selain itu, jumlah goweser di Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan, sehingga kegiatan gowes sepeda dapat tetap dilaksanakan tahun ini.

“Tahun ini kegiatan bersepeda tetap dilaksanakan oleh Dispora Kalsel,” ucapnya.

Anugrah berharap, dengan terus berolahraga sepeda, meningkatkan kebugaran masyarakat Banua.

“Dispora Kalsel menilai olahraga masyarakat sendiri di Provinsi Kalimantan Selatan saat sudah sangat luar biasa perkembangannya, serta membudaya,” ujar Anugrah.

Saat ini, masyarakat di Kalsel sudah gemar berolahraga, dan ini menjadi salah satu target dari Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel, untuk membudayakan olahraga ditengah masyarakat. (SRI/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menutup Program Rehabilitasi Sosial Penerima Manfaat Anak, Klien, dan Remaja Angkatan IX di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria, Banjarbaru, Kamis (25/6).

Sebanyak 77 penerima manfaat dinyatakan menyelesaikan program rehabilitasi sosial yang telah dijalankan selama enam bulan. Rinciannya, 67 klien remaja dan 10 klien anak yang masih berstatus sekolah.

Sekretaris Dinas Sosial Kalsel, Wildan Akhyar mengatakan, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membekali anak dan remaja agar memiliki keterampilan serta kesiapan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

“Programnya berlangsung enam bulan. Harapannya setelah kembali ke masyarakat, mereka bisa memanfaatkan pelatihan yang diperoleh untuk menambah kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan, serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan program rehabilitasi sosial tidak hanya berfokus pada pembinaan di dalam panti, tetapi juga pada proses reintegrasi sosial agar para penerima manfaat dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri.

Sementara itu, Kepala PPRSAR Mulia Satria Kalsel, Sacik Kartikowati berharap, ilmu yang diperoleh para klien selama mengikuti program, menjadi bekal utama saat kembali ke daerah asal masing – masing.

“Harapannya apa yang sudah kami ajarkan di sini bisa menjadi modal mereka untuk kembali ke kampung halaman, supaya mereka bisa mandiri dan menerapkan ilmu keterampilan, sosial, maupun agama yang sudah diberikan selama enam bulan,” katanya.

Ia menjelaskan, pendampingan tidak berhenti setelah masa rehabilitasi berakhir. Pihak panti tetap melakukan pembinaan lanjutan dengan memantau perkembangan para alumni di daerah asal mereka.

“Tidak kami lepas begitu saja. Kami tetap melakukan pembinaan lanjut ke kabupaten/kota asal mereka untuk melihat perkembangan dan membantu jika ada kendala dalam penerapan keterampilan yang sudah diperoleh,” jelasnya.

Selain itu, seluruh lulusan juga menerima bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) sebagai modal awal untuk memulai kemandirian ekonomi. Bantuan tersebut disesuaikan dengan keterampilan masing-masing penerima manfaat.

“Jika mereka mengambil keterampilan komputer, maka dibantu laptop dan printer. Kalau menjahit, ada mesin jahit dan mesin obras. Semuanya disesuaikan dengan jurusan pelatihan yang diambil,” tambahnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menyalurkan ribuan paket sembako kepada masyarakat dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Bakti sosial ini dilepas di Lapangan Gedung SDC Ditlantas Polda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (25/6), bersama jajaran Forkopimda Kalsel.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, total sebanyak 2.244 paket sembako didistribusikan ke sejumlah wilayah, meliputi Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Penyaluran juga dilakukan serentak polres jajaran di seluruh Kalimantan Selatan.

“Bantuan sembako ini kita distribusikan ke masyarakat di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Selain itu, polres jajaran juga bergerak serentak membagikan bantuan ke masyarakat,” ujarnya.

Kapolda menjelaskan, sasaran penerima bantuan difokuskan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga kurang mampu, mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kelompok yang terdampak kondisi ekonomi saat ini.

Ia juga menyebut distribusi bantuan tidak hanya dilakukan di kawasan perkotaan, tetapi menjangkau hingga daerah terpencil dan pedalaman.

Sejumlah personel bahkan dikerahkan menggunakan kendaraan roda dua jenis trail untuk memastikan bantuan sampai ke wilayah yang sulit diakses.

“Ini menjangkau sampai pelosok dan pedalaman, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan juga bisa merasakan manfaatnya,” katanya.

Selain penyaluran bantuan, Kapolda menegaskan bahwa bakti sosial ini juga menjadi sarana bagi personel Polri untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Melalui dialog di lapangan, anggota diharapkan dapat menyerap berbagai persoalan yang dihadapi warga.

“Nanti anggota juga berdialog dengan masyarakat penerima bantuan untuk mengetahui kendala atau kesulitan yang mereka hadapi, kemudian dilaporkan dan dibahas bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, yang mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut.

Ia mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik inisiatif Polda Kalsel yang dinilai turut membantu meringankan beban masyarakat melalui aksi sosial tersebut.

Adi juga berharap kegiatan serupa dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan terima kasih kepada Polda Kalsel dan jajaran yang telah peduli terhadap kesulitan masyarakat melalui bantuan sembako ini,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan menggelar sarasehan bersama awak media dan organisasi pers, di Auditorium Polda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (23/6). Kegiatan bertema “Bersama Mewujudkan Kamtibmas di Kalimantan Selatan Melalui Pemberitaan yang Menyejukkan” ini, menjadi momentum memperkuat sinergi antara kepolisian dan insan pers dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Banua.

Sarasehan dihadiri langsung Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Risyanto Yudha Hermawan, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol. Noviar, para pejabat utama Polda Kalsel, serta perwakilan media massa dan organisasi pers di Kalimantan Selatan.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Risyanto Yudha Hermawan menyampaikan apresiasi atas peran media, yang selama ini menjadi mitra strategis kepolisian menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Hubungan antara Polda Kalimantan Selatan dan insan pers selama ini terjalin dengan sangat baik. Kami mengapresiasi peran media yang senantiasa menyajikan informasi secara berimbang, edukatif, dan menyejukkan bagi masyarakat,” ujar Kapolda.

Menurutnya, kontribusi media sangat terlihat saat menghadapi berbagai dinamika sosial yang terjadi di Kalimantan Selatan, termasuk saat berlangsungnya sejumlah aksi unjuk rasa pada tahun lalu. Melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar sehingga situasi keamanan tetap terjaga.

“Ketika terjadi berbagai dinamika di masyarakat, media hadir memberikan informasi yang objektif dan tidak memperkeruh keadaan. Hal itu sangat membantu kami menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif,” katanya.

Kapolda menjelaskan, pada masa tersebut Polda Kalsel bersama media juga memaksimalkan penyebaran informasi yang berisi ajakan dan imbauan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat, untuk menjaga ketertiban serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu keamanan.

“Peran media sangat membantu dalam menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan kepada masyarakat. Berkat kolaborasi yang baik, situasi tetap aman dan kondusif,” ungkapnya.

Selain awak media, kegiatan ini juga dihadiri para pegiat media sosial dan kreator konten. Kehadiran mereka dinilai penting sebagai bagian dari ekosistem penyebaran informasi yang kini berkembang pesat di tengah masyarakat.

Kapolda berharap seluruh pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi dapat terus mengedepankan prinsip akurasi, edukasi, dan tanggung jawab dalam setiap konten yang dipublikasikan.

“Kami berharap media, pegiat media sosial, dan kreator konten dapat terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang menenangkan, mencerdaskan, dan memperkuat persatuan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Melalui sarasehan tersebut, diharapkan terbangun kesamaan persepsi antara aparat kepolisian, media massa, pegiat media sosial, dan kreator konten dalam menyajikan informasi yang edukatif serta mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi masyarakat desa.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola organisasi sekaligus pengembangan unit-unit usaha yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari mengatakan, tata kelola organisasi yang baik menjadi faktor penting menentukan keberhasilan BUMDesa.

Menurutnya, pengelolaan kelembagaan yang tertib, transparan, dan profesional akan mendukung keberlangsungan usaha yang dijalankan BUMDesa serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi desa tersebut.

“BUMDesa tidak hanya dituntut mampu menjalankan usaha yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus memiliki tata kelola organisasi yang baik agar seluruh kegiatan usaha dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujarnya baru-baru ini.

Ia menjelaskan, penguatan tata kelola organisasi perlu dilakukan mulai dari aspek administrasi, manajemen usaha, pengelolaan keuangan, hingga pembinaan terhadap unit-unit usaha yang berada di bawah naungan BUMDesa.

“Dengan sistem kelembagaan yang kuat, BUMDesa lebih siap menghadapi tantangan usaha sekaligus memperluas kontribusinya terhadap pembangunan desa,” lanjutnya.

Selain memperkuat tata kelola, Dinas PMD Kalsel juga mendorong BUMDesa mengembangkan usaha yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting agar keberadaan BUMDesa tidak hanya menjadi lembaga bisnis desa, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan warga.

“Pengembangan usaha yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat akan memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan pendapatan BUMDesa sekaligus membantu memenuhi kebutuhan warga secara lebih mudah dan terjangkau,” sahutnya.

Salah satu contoh usaha yang dinilai memiliki prospek baik adalah penyaluran atau penyediaan gas elpiji tiga kilogram. Komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang digunakan masyarakat setiap hari sehingga memiliki peluang usaha yang cukup menjanjikan bagi BUMDesa.

“Usaha yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat akan lebih mudah dirasakan manfaatnya. Salah satunya penyediaan gas elpiji tiga kilogram yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari,” katanya.

Menurut Indah, keterlibatan BUMDesa dalam penyaluran gas elpiji tiga kilogram dapat membantu masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan energi rumah tangga.

Selain itu, keberadaan BUMDesa sebagai penyuplai juga dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan di tingkat desa.

Di sisi lain, pengembangan usaha tersebut berpotensi memberikan tambahan pendapatan bagi BUMDesa yang selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ia berharap seluruh BUMDesa di Kalimantan Selatan, terus berinovasi mengembangkan usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Dengan didukung tata kelola organisasi yang baik, BUMDesa diharapkan mampu tumbuh menjadi lembaga ekonomi desa mandiri, profesional, dan berdaya saing.

“BUMDesa memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi desa. Karena itu, penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha harus berjalan beriringan agar manfaatnya benar – benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui penguatan tata kelola dan pengembangan usaha yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis BUMDesa semakin berkontribusi meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pembina Posyandu dalam Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan tingkat kota tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Banjarbaru, pada Selasa (23/6).

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, dr. Ani Rusmila, dalam sambutannya menegaskan, bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis memperkuat garda terdepan layanan kesehatan masyarakat.

“Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tim pembina posyandu mengenai kebijakan regulasi dalam melakukan pembinaan dan pendampingan. Kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor yang lebih solid untuk mendukung penyelenggaraan posyandu yang berkualitas, terutama dalam mendukung pelaksanaan Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP) bagi seluruh siklus hidup,” ujar dr. Ani.

Ia menambahkan, transformasi Posyandu ke arah integrasi layanan primer menjadi fokus utama pemerintah agar jangkauan pelayanan kesehatan dapat menyentuh seluruh lapisan usia, mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, usia dewasa, hingga lansia.

Untuk membekali para peserta dengan wawasan komprehensif, panitia menghadirkan narasumber ahli di bidangnya, yaitu:

Prof. Dr. Husaini, M.Kes (TAP2D Bidang Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan).
Indah Trisnaniyanti, SKM.MPH (Tim Pembina Posyandu Kota Banjarbaru).
Hendra Fitriadi, SKM (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan).

Melalui bimtek ini, diharapkan Tim Pembina Posyandu di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk melakukan pendampingan yang lebih efektif di wilayah kerja masing-masing.

Penguatan kapasitas ini diharapkan mampu mewujudkan layanan kesehatan yang lebih terintegrasi, responsif, dan mudah diakses seluruh warga Kota Banjarbaru.

Bimtek diikuti 125 peserta yang merupakan perwakilan dari Tim Pembina Posyandu tingkat Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Banjarbaru. (MedCenBJB-RIW/EPS)