Menteri LH dan Bupati Banjar Turun ke Pasar, Aksi Kurvey Percepat Penanganan Sampah

Banjar – Upaya penanganan sampah di Kabupaten Banjar kian diperkuat melalui aksi nyata di lapangan. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, bersama Bupati Banjar Saidi Mansyur, turun langsung melakukan kurvey sekaligus pungut sampah di kawasan Pasar Cahaya Bumi Selamat (CBS) dan Pasar Batuah, Senin (20/4).

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional pengelolaan sampah, sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI agar persoalan lingkungan, khususnya sampah, ditangani secara serius dan terukur menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri LH memimpin apel kurvei di Taman Cahaya Bumi Selamat.(foto : MC Banjar)

Dalam kegiatan tersebut, Menteri LH menilai Kabupaten Banjar telah menunjukkan langkah progresif, terutama dengan penghentian praktik open dumping di TPA sejak awal 2025. Namun, Ia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan.

“Sekitar 27 persen sampah masih perlu penanganan lebih serius. Tapi kami mengapresiasi respon cepat pemerintah daerah yang sudah menghentikan open dumping. Ini langkah penting menuju sistem pengelolaan yang lebih baik,” ujar Hanif.

Ia menegaskan, arah kebijakan ke depan harus berfokus pada pengurangan sampah dari sumber, khususnya sampah organik.

Selain itu, penerapan sistem control landfill juga harus dilakukan secara disiplin. Hanif juga menaruh harapan besar agar Kabupaten Banjar mampu menjadi daerah percontohan nasional dalam pengelolaan sampah.

Bupati Banjar, Saidi Mansyur menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah, memperkuat pengelolaan sampah secara menyeluruh.

“Adipura bukan hal baru bagi Banjar. Kita pernah meraihnya, dan saat ini fokus kami adalah menguatkan komitmen agar pengelolaan sampah semakin optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai langkah konkret telah dilakukan, mulai dari penguatan anggaran, penyediaan sarana-prasarana, hingga pemberdayaan masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM).

“Kami mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kini sampah juga memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat mendorong kemandirian warga,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, yang turut hadir dan terlibat langsung dalam aksi kurvey, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan sampah.

“Penanganan sampah harus dilakukan secara kolaboratif. Pemerintah provinsi siap mendukung Kabupaten Banjar menjadi percontohan pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Saat ini, Kabupaten Banjar memproduksi sekitar 365 ton sampah per hari, dengan 265 ton di antaranya telah dikelola di TPA Kencana menggunakan sistem control landfill. Pemerintah menargetkan pengelolaan sampah dapat mencapai 100 persen pada 2029.

Aksi kurvey ini juga melibatkan Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi, jajaran Forkopimda, SKPD, serta pelajar, sebagai bentuk edukasi dan penguatan budaya bersih di tengah masyarakat. (SYA/RIW/EPS)

Pemprov Kalsel Dukung Pelatihan Nilai-Nilai 45, Perkuat Karakter Kebangsaan Generasi Muda

Banjar – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pelatihan Sosialisator Nilai-Nilai 45 yang diinisiasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), sebagai upaya memperkuat karakter dan semangat kebangsaan di lingkungan pendidikan.

Dukungan tersebut disampaikan melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, saat membuka kegiatan di salah satu hotel di Kabupaten Banjar, Senin (20/4).

Stah Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Adi Santoso

Pelatihan ini diikuti 32 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan guru SMA/SMK di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda secara lebih masif.

Adi Santoso menyampaikan apresiasi Gubernur kepada LVRI, atas inisiatif dalam melestarikan nilai-nilai 45. Ia berharap materi yang diperoleh peserta dapat diimplementasikan secara nyata di lingkungan sekolah.

“Gubernur berharap materi pelatihan ini dapat ditindaklanjuti melalui program pemantapan nilai-nilai 45 bagi para pelajar di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum II DPP LVRI, Marsdya TNI (Purn) Wresniwiro menegaskan, bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang yang harus terus diwariskan kepada generasi muda.

Menurutnya, peran guru sangat penting sebagai penghubung sejarah, tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 kepada peserta didik.

“Kemerdekaan ini diraih dengan pengorbanan besar. Generasi muda harus memahami bahwa apa yang mereka nikmati hari ini bukan sesuatu yang diperoleh secara cuma-cuma,” tegasnya. (SYA/RIW/EPS)

Pemprov Kalsel, OJK dan Satgas PASTI, Perkuat Sinergi Berantas Keuangan Ilegal

Banjar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah strategis, memberantas aktivitas keuangan ilegal yang kian meresahkan masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), melakukan koordinasi mendalam, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tim Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat tindak lanjut, yang berlangsung di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalsel, Kamis (16/4).

Mewakili Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar, hadir langsung untuk membahas langkah penanganan terhadap entitas yang terindikasi melanggar aturan.

Rapat penting ini juga melibatkan beberapa instansi yang tergabung dalam Tim Satgas Penanganan Entitas, antara lain Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah (Polda) dan Badan Intelijen Daerah (BINDA) Kalimantan Selatan.

Kehadiran tim khusus ini, bertujuan mempercepat proses identifikasi dan eksekusi lapangan terhadap praktik keuangan ilegal di wilayah Kalsel.

“Kegiatan ini merupakan rapat lanjutan untuk melakukan pendalaman sekaligus pembahasan langkah-langkah konkret dalam menangani entitas yang terindikasi melakukan aktivitas keuangan ilegal,” jelas Sucilianita.

Fokus utama pertemuan ini adalah memetakan modus operandi entitas “nakal” dan menyusun skema pencegahan agar masyarakat lebih waspada dan tidak tergiur janji keuntungan yang tidak masuk akal.

“Diskominfo sendiri berperan memberikan dukungan dari sisi keamanan informasi, guna memastikan ruang digital di Kalimantan Selatan tetap aman dari gangguan penipuan keuangan berbasis teknologi,” tambahnya.

Dengan sinergi antara Pemprov Kalsel, OJK, dan Tim Satgas, diharapkan masyarakat semakin terlindungi dan ekosistem keuangan di Kalimantan Selatan tetap sehat serta kondusif. (BDR/RIW/EPS)

Perkuat Sinergi, Lapas Narkotika Karang Intan Gelar Coffee Morning Bersama Media

Banjar – Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan menggelar kegiatan Coffee Morning dan Media Gathering bersama insan pers Kalimantan Selatan, Rabu (15/4).

Kegiatan ini menjadi ajang mempererat sinergi, sekaligus membuka ruang publikasi terhadap berbagai program pembinaan yang dijalankan di dalam lapas.

Suasana Coffee Morning dan Media Gathering Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan

Kepala Lapas Narkotika Karang Intan, Yugo Indra Wicaksi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai aktivitas positif warga binaan kepada masyarakat luas.

“Tujuannya untuk mempublikasikan kegiatan positif yang ada di Lapas Narkotika Karang Intan, sekaligus kami memohon dukungan dari rekan – rekan media dalam membantu pembinaan warga binaan,” ujarnya.

Menurut Yugo, peran media sangat penting dalam membangun citra positif serta memberikan motivasi bagi warga binaan agar terus berkembang selama menjalani masa pembinaan.

Ia menambahkan, kegiatan serupa direncanakan menjadi agenda rutin, baik setiap bulan maupun dua bulan sekali, sebagai bentuk penguatan hubungan antara lapas dan media.

Melalui kegiatan ini, Yugo berharap sinergi antara Lapas Narkotika Karang Intan dan media dapat terus terjalin, sekaligus mendorong transparansi serta penyebarluasan informasi positif kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, hubungan kekeluargaan dengan teman-teman media di Kalimantan Selatan sangat luar biasa,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

671 Jemaah Siap Berangkat, Pemkab Banjar Matangkan Persiapan Haji 2026

Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Banjar, mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Hal ini terungkap dalam audiensi yang digelar di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Jumat (10/4).

Pertemuan tersebut membahas laporan kesiapan jemaah, sekaligus memastikan seluruh tahapan keberangkatan berjalan optimal.

Foto bersama Bupati Banjar dengan Kemenhaj Banjar.(foto : MC Banjar)

Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Banjar, Erfan Maulana mengungkapkan, jumlah jemaah haji tahun ini mencapai 671 orang yang tersebar di seluruh kecamatan. Ia menegaskan seluruh proses persiapan terus dimatangkan, baik dari sisi administrasi, kesehatan, hingga kesiapan petugas.

“Seluruh tahapan persiapan terus kami optimalkan, mulai dari administrasi, kesehatan, hingga kesiapan petugas kloter,” ujarnya.

Secara teknis, jemaah Kabupaten Banjar akan diberangkatkan dalam lima kelompok terbang (kloter) secara bertahap, mulai akhir April hingga pertengahan Mei 2026.

Untuk mendukung kelancaran ibadah, telah ditetapkan petugas kloter, termasuk ketua kloter dan pembimbing ibadah, serta tim medis yang akan mendampingi jemaah selama di Tanah Suci.

Dari sisi kesehatan, mayoritas jemaah dinyatakan memenuhi syarat istitha’ah. Tercatat 205 orang dalam kondisi sehat, sementara 457 orang memerlukan pendampingan, dan hanya satu orang yang belum memenuhi syarat kesehatan. Adapun jemaah cadangan, 11 orang dinyatakan sehat dan 63 orang memerlukan pendampingan.

Erfan juga menyoroti tantangan utama tahun ini, yakni dominasi jemaah berusia 41 hingga 70 tahun. Untuk itu, pihaknya menyiapkan langkah antisipatif melalui pemantauan kesehatan mandiri, pendampingan jemaah risiko tinggi, serta penguatan koordinasi antarpetugas.

Di sisi administrasi, seluruh dokumen jemaah telah dinyatakan lengkap. Pengumpulan paspor mencapai 100 persen, proses bio-visa telah rampung, serta kepesertaan BPJS kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi aktif.

Audiensi ini juga mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah jemaah dibanding tahun sebelumnya, dari 462 orang pada 2025 menjadi 671 orang di 2026 atau meningkat sekitar 45 persen.

Sementara itu, jumlah pendaftar haji di Kabupaten Banjar mencapai 18.017 orang dengan estimasi masa tunggu sekitar 30 tahun.

Bupati Banjar mengapresiasi kesiapan yang telah dilakukan jajaran Kemenhaj dan seluruh pihak terkait. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan maksimal.

“Dengan jumlah jemaah yang meningkat, pelayanan juga harus semakin optimal. Saya berharap seluruh petugas menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi,” ujarnya. (MC Banjar-SYA/RIW/EPS)

Ribuan Kendaraan Dinas Pemkab Banjar Menunggak Pajak, Data Masih Ditelusuri

Banjar – Permasalahan tunggakan pajak kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Banjar mulai menemukan titik terang. Dari data awal yang mencapai 1.780 unit, sebanyak 1.212 kendaraan kini telah teridentifikasi sebagai aset milik Pemkab Banjar.

Kepala UPPD Samsat Martapura, Pengayom Bayu Aji, mengatakan pihaknya bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar, telah melakukan rekonsiliasi dan pencocokan data guna memastikan kejelasan status kendaraan tersebut.

“Dari data awal sekitar 1.700-an kendaraan yang menunggak, saat ini sudah terdata 1.212 unit yang diakui sebagai milik Pemerintah Kabupaten Banjar. Ini akan kita pilah lagi berdasarkan kondisi, mana yang masih bisa digunakan dan mana yang rusak,” ujarnya, belum lama tadi.

Menurut Bayu, proses lanjutan akan dimulai dari tingkat kecamatan sebelum ditarik ke masing-masing SKPD. Hal ini karena sebagian besar kendaraan berada di wilayah desa yang tersebar di berbagai kecamatan.

Kepala UPPD Samsat Martapura, Pengayom Bayu Aji

Pihaknya menargetkan pengumpulan data dari kecamatan rampung pada 24 April 2026. Setelah itu, akan dilakukan pemetaan kondisi kendaraan sebagai dasar langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan penghapusan aset bagi kendaraan yang rusak berat.

“Setelah data terkumpul, kita akan tahu mana kendaraan yang masih operasional dan mana yang sudah rusak berat. Untuk yang tidak bisa digunakan lagi, akan kita usulkan untuk penghapusan,” jelasnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Pengelolaan BPKAD Kabupaten Banjar, Sukamto mengungkapkan, bahwa dari total 1.780 data tunggakan, sebanyak 568 unit ternyata bukan milik Pemkab Banjar, melainkan milik instansi kementerian.

“Dari hasil padu padan data, 1.212 kendaraan memang terindikasi milik Pemkab Banjar, sementara sisanya merupakan milik kementerian. Namun, data ini masih perlu divalidasi lebih lanjut, terutama yang berada di desa,” katanya.

Ia menjelaskan, kendala utama dalam proses pendataan adalah banyaknya data lama yang sulit ditelusuri. Beberapa kendaraan bahkan tercatat sejak tahun 2000-an, dengan kondisi administrasi yang sudah mengalami banyak perubahan.

“Data lama ini cukup sulit ditelusuri karena kepemilikan dan pengelolaannya sudah beberapa kali berpindah, baik di tingkat SKPD maupun desa. Ini yang membuat proses tracing memerlukan waktu,” ungkapnya.

Berdasarkan data sementara, sebagian besar kendaraan yang menunggak tersebut dalam kondisi rusak berat. Namun demikian, penghapusan aset tidak bisa dilakukan tanpa proses verifikasi lapangan yang sah.

“Untuk menyatakan kendaraan itu rusak berat, harus ada validasi di lapangan dan berita acara resmi. Tidak bisa hanya berdasarkan klaim,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Bidik Predikat WBBM Tahun 2027, RSJ Sambang Lihum Perkuat Transparansi

Banjar – Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum terus memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik, sekaligus membidik pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2027.

Direktur RSJ Sambang Lihum, dr. Yuddy Riswandhy Noora melalui Kepala Seksi Humas dan Informasi, Budi Harmanto menyampaikan, bahwa berbagai langkah strategis telah disiapkan untuk mewujudkan target tersebut.

Kepala Seksi Humas dan Informasi, Budi Harmanto

Menurut Budi, salah satu fokus utama pada tahun 2026 adalah mendorong peningkatan kualitas tata kelola birokrasi, sebagai tindak lanjut dari predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang sebelumnya telah diraih.

“Program prioritas kami di tahun 2026 adalah mendorong pencapaian WBBM. Ini merupakan kelanjutan dari capaian WBK, dan kami menargetkan bisa terealisasi secara maksimal pada tahun 2027,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Rabu (1/4).

Ia menegaskan, peran pimpinan menjadi faktor kunci, untuk mendorong keberhasilan program tersebut. Direktur RSJ Sambang Lihum secara aktif terlibat dalam memberikan pemahaman serta sosialisasi kepada seluruh jajaran pegawai terkait pentingnya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

“Komitmen pimpinan sangat kuat. Pak Direktur turun langsung menyosialisasikan pentingnya WBBM kepada seluruh pegawai, sehingga semangat reformasi birokrasi dapat terbangun secara menyeluruh,” jelasnya.

Di sisi lain, RSJ Sambang Lihum juga menunjukkan kinerja yang positif dalam aspek keterbukaan informasi publik.

Pada tahun 2024, instansi ini berhasil meraih peringkat pertama dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP), dan pada tahun 2025 tetap mampu bertahan di posisi empat besar.

Pintu Masuk Menuju RSJ Sambang Lihum

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat,” tambah Budi.

Untuk memperkuat keterbukaan informasi publik, RSJ Sambang Lihum juga akan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dijadwalkan pada 23 April 2026. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Pihaknya berharap, kegiatan tersebut dapat dihadiri pimpinan daerah, seperti Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Sekretaris Daerah, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

“Forum ini penting sebagai sarana sinergi antara pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, RSJ Sambang Lihum juga berhasil meraih peringkat kedua dalam kategori keterbukaan informasi publik tingkat SKPD se-Kalimantan Selatan.

Prestasi tersebut menjadi dorongan untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan informasi yang cepat, terbuka, dan terpercaya.

Sejalan dengan visi Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, RSJ Sambang Lihum menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

Dengan berbagai upaya tersebut, RSJ Sambang Lihum optimis, mampu mempertahankan prestasi yang telah diraih sekaligus mencapai target predikat WBBM pada 2027 sebagai wujud nyata reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/EPS)

BAZNAS Kalsel Salurkan Bantuan Sembako Lewat Abdi Persada FM, Warga Tanjung Rema Terbantu

Banjar – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu. Kali ini, bantuan disalurkan melalui LPPL Abdi Persada FM kepada warga Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Selasa (31/3).

Sebanyak 20 warga menerima bantuan yang merupakan perwakilan dari masing-masing RT. Penyaluran dilakukan di dua lokasi, yakni secara terpusat di Balai Desa Tanjung Rema, serta dilanjutkan dengan penyerahan langsung ke rumah dua warga lanjut usia (lansia) yang tidak memungkinkan hadir.

Langkah mendatangi langsung rumah lansia ini menjadi bentuk kepedulian, agar bantuan benar-benar diterima mereka yang paling membutuhkan, tanpa terkendala kondisi fisik.

Direktur LPPL Abdi Persada FM (kiri) mennyerahkan bantuan paket sembako dari BAZNAS Kalsel kepasa warga Tanjung Rema

Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang kembali diberikan BAZNAS Kalsel kepada pihaknya sebagai penyalur bantuan.

“Melihat langsung kebahagiaan warga saat menerima bantuan itu sangat menyentuh. Ini yang membuat kami merasa apa yang dilakukan benar-benar berarti,” ujarnya.

Ia menegaskan, Abdi Persada FM siap terus berperan aktif dalam kegiatan sosial serupa, khususnya dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah.

“Kalau kembali diberi amanah, kami siap turun lagi ke lapangan. Masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan seperti ini,” tambahnya.

Kebahagiaan warga Tanjung Rema terpancar saat mendapat bantuan dari BAZNAS Kalsel

Kepala Desa Tanjung Rema, Madraji, turut mengapresiasi bantuan yang diberikan. Ia menilai kegiatan tersebut sangat membantu warganya, terutama bagi kelompok rentan.

“Alhamdulillah bantuan ini sangat bermanfaat. Apalagi tadi ada perhatian khusus untuk warga lansia yang didatangi langsung ke rumah,” katanya.

Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga di masa mendatang.

Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Siti Masfiah, mengaku terharu atas perhatian yang diberikan. Ia menyebut bantuan tersebut sangat membantu kebutuhan keluarganya sehari-hari.

“Alhamdulillah sangat membantu kami. Semoga yang memberi bantuan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkah,” tuturnya. (SYA/RIW/APR)

Hadiri Haul ke-220 Datu Kalampayan, Wagub Kalsel Ajak Teladani Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari

Banjar – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, mengajak masyarakat untuk meneladani ajaran dan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Haul ke-220 Datu Kalampayan di Desa Dalam Pagar Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kamis (26/3).

Hasnuryadi mengatakan, Kalimantan Selatan merupakan daerah yang dianugerahi banyak alim ulama dan habaib yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam, baik di dalam negeri maupun hingga ke mancanegara.

“Kita dianugerahi banyak alim ulama dan habaib di Kalimantan Selatan yang lahir di sini dan menyebarkan agama Islam hingga ke seluruh penjuru dunia. Dan pemimpin dari itu semua adalah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari,” ujarnya.

Ia menuturkan, sosok Syekh Arsyad Al-Banjari memiliki kontribusi besar dalam perkembangan keilmuan Islam, salah satunya melalui karya monumental Kitab Sabilal Muhtadin yang hingga kini masih menjadi rujukan umat Islam, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara.

“Karya beliau Sabilal Muhtadin sangat dihormati dan menjadi rujukan Islam di mancanegara,” katanya.

Menurut Hasnuryadi, momentum haul ini tidak hanya menjadi ajang mengenang, tetapi juga sebagai pengingat untuk mengamalkan ajaran para ulama dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini adalah anugerah luar biasa yang harus kita syukuri bersama. Mudah – mudahan kita tidak hanya bersyukur, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjalankan ibadah dan kehidupan dengan baik,” ucapnya.

Dalam peringatan yang bertepatan dengan bulan Syawal tersebut, Hasnuryadi juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin,” tuturnya.

Ia berharap nilai-nilai ibadah yang dijalankan selama Ramadan, dapat terus dipertahankan dalam kehidupan sehari – hari.

“Mudah-mudahan apa yang kita jalani selama Ramadan tidak hanya dilakukan saat Ramadan saja, tetapi bisa kita jalankan secara istiqamah sepanjang hidup kita,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Tuntaskan Pasar Murah Ramadan di 20 Kecamatan, Pemkab Banjar Salurkan 4.800 Paket Sembako

Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar menutup rangkaian Pasar Murah Ramadan 1447 Hijriah yang telah digelar di seluruh kecamatan. Kegiatan penutupan dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Banjar, Martapura, Rabu (11/3).

Program yang digagas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar ini, ditutup Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsy.

Said Idrus Al Habsyi mengatakan, pasar murah merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk merespon kenaikan harga bahan pokok yang biasanya terjadi menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

“Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam merespon kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan menjelang Ramadan. Pemerintah hadir dengan memberikan subsidi agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, program pasar murah tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat dengan melibatkan berbagai pelaku usaha lokal.

Warga antusias membeli ikan yang dijual harga miring di Pasar Murah Martapura.(foto : MC Kab Banjar)

“Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga membuka ruang perputaran ekonomi bagi pelaku UMKM, distributor hingga agen lokal, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” jelasnya.

Sepanjang Ramadan, pasar murah telah digelar di 19 kecamatan dengan total 3.800 paket sembako yang telah disalurkan kepada masyarakat.

Pada kegiatan puncak di Martapura, pemerintah daerah kembali menyediakan 1.000 paket sembako tambahan.

Plt Kepala DKUMPP Kabupaten Banjar, Linda Yuniati menjelaskan, bahwa pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp20.000 untuk setiap paket sembako yang dijual kepada masyarakat.

Paket tersebut berisi minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, dan susu, yang dijual dengan harga Rp38.000 per paket, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang hari raya.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar juga menyediakan beras lokal bersubsidi, serta menjual ikan patin seharga Rp22 ribu per kilogram dan ikan nila Rp32 ribu per kilogram.

Kegiatan pasar murah ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenant UMKM, pelaku usaha, distributor, hingga agen, sehingga mampu mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi lokal di daerah. (SYA/RIW/APR)

Exit mobile version