Admin 4 – Laman 8 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Menaker: Pengawasan Ketenagakerjaan Harus Berbasis Risiko dan Preventif

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan transformasi pengawasan ketenagakerjaan diarahkan pada pengawasan berbasis risiko yang mengedepankan upaya preventif.

Melalui pendekatan tersebut, pengawasan diharapkan semakin efektif dalam melindungi pekerja sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Menaker Yassierli pada peluncuran dan sosialisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Pengawasan Ketenagakerjaan Indonesia di Jakarta, Senin (27/7).

Menaker mengatakan, pengawasan ketenagakerjaan ke depan tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga memperkuat pencegahan melalui pemanfaatan data, teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Transformasi tersebut diawali dengan memperluas jangkauan pengawasan sekaligus memperkuat kapasitasnya. Upaya itu dilakukan dengan mengoptimalkan peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai mitra dalam deteksi dini dan pencegahan potensi persoalan ketenagakerjaan.

Selain itu, Kemnaker juga memanfaatkan digitalisasi, surveillance, dan mekanisme self-assessment perusahaan sebagai instrumen pendukung pengawasan.

“Pencegahan harus menjadi bagian utama dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan. Karena itu, kita perlu memperkuat instrumen pengawasan yang mampu membaca potensi risiko sejak awal,” kata Menaker.

Menurut Menaker, pendekatan berbasis risiko menjadi kunci menentukan prioritas pengawasan.

“Ini kata kuncinya adalah berbasis risiko. Kesadaran ini sudah menjadi bagian penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan pengawasan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Untuk mendukung pendekatan tersebut, Kemnaker mengintegrasikan data keselamatan dan kesehatan kerja (K3), norma kerja, pengaduan, serta data BPJS Ketenagakerjaan untuk memetakan risiko berdasarkan sektor dan wilayah.

“Kita integrasikan data K3, norma kerja, pengaduan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memetakan risiko. Kita juga akan mendorong Balai K3 di dinas provinsi menjadi garda terdepan promotif dan preventif,” ujar Menaker.

Ia menjelaskan, Balai K3 akan diperkuat agar mampu memetakan risiko di wilayahnya, termasuk isu norma kerja dan norma K3.

Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengawasan sekaligus mengarahkan intervensi pada sektor dan wilayah yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

Menaker menambahkan, pengawasan berbasis risiko juga akan diperkuat melalui kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Balai K3 dalam memberikan edukasi serta pendampingan kepada perusahaan.

“Balai K3 harus menjadi ujung tombak Kemnaker dalam promotif dan preventif K3,” tegas Menaker.

Lebih lanjut, Menaker menyampaikan penguatan pengawasan ketenagakerjaan juga membutuhkan sumber daya manusia pengawasan yang profesional dan berintegritas.

“Regulasi sudah kita siapkan. Kita ingin pengawasan ketenagakerjaan semakin profesional, memiliki integritas, dan mampu memberikan dampak bagi terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

HUT ke-79 Kemnaker, Momentum Perkuat Vokasi dan Transformasi Green Office

Jakarta — Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi momentum memperkuat transformasi sektor ketenagakerjaan melalui penguatan vokasi dan penerapan Green Office sebagai fondasi birokrasi yang produktif, modern, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat membuka Pekan Olahraga dalam rangka HUT ke-79 Kemnaker di Jakarta, Senin (27/7).

Menurut Menaker, penguatan vokasi terus dilakukan melalui berbagai program strategis yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.

Salah satunya melalui Program Magang Nasional (MagangHub) yang pada 2026 ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta.

“Program ini dirancang untuk mendekatkan pencari kerja dengan industri sehingga dapat meminimalkan ketidaksesuaian kompetensi (mismatch). Peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja dan sertifikat kompetensi, tetapi juga mendapatkan uang saku selama mengikuti program,” ujar Menaker.

Ia mengatakan, MagangHub telah memperoleh perhatian dari berbagai mitra internasional sebagai salah satu praktik baik dalam pengembangan sumber daya manusia yang menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja.

Selain memperluas akses pemagangan, Kemnaker juga menargetkan 270 ribu peserta mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) sepanjang 2026.

Pelaksanaannya dilakukan secara transparan, inklusif, serta memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Seiring penguatan vokasi, Kemnaker juga terus mendorong transformasi birokrasi melalui penerapan Gr een Office. Langkah ini dilakukan melalui pengelolaan lingkungan kantor secara mandiri, termasuk efisiensi energi dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Selain itu, Kemnaker secara bertahap melakukan transisi menuju pemanfaatan energi terbarukan melalui pemasangan panel surya di lingkungan Kemnaker.

Penerapan standar Green Office juga didukung penyusunan Sustainability Report sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel.

“Transformasi ketenagakerjaan harus berjalan seiring dengan transformasi birokrasi. Karena itu, kami ingin membangun ekosistem kerja yang tidak hanya produktif dan adaptif terhadap perubahan, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Menaker.

Menaker berharap momentum HUT ke-79 Kemnaker semakin memperkuat semangat seluruh insan Kemnaker untuk terus menghadirkan kebijakan dan pelayanan ketenagakerjaan yang berdampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju, produktif, dan berkelanjutan. (KemenakerRI-RIW/APR)

Wamenaker: PVN Siapkan SDM Sesuai Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri

Padang — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan, Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) menjadi salah satu upaya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja, produktif, dan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Menurutnya, perubahan pasar kerja yang berlangsung semakin cepat menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan industri.

Penegasan tersebut disampaikan Afriansyah saat membuka Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 Tahun 2026 di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Sumatera Barat, Jumat (24/7).

Pelaksanaan program tersebut diikuti 982 peserta yang tersebar di BPVP Padang, Satuan Pelayanan (Satpel) Jambi dan Sawahlunto, serta sejumlah UPTD binaan di wilayah Sumatera Barat dan Jambi.

“Pelatihan vokasi bukan sekadar memberikan keterampilan, tetapi menjadi investasi untuk menyiapkan SDM yang siap bekerja, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri,” ujar Afriansyah.

Ia menjelaskan, pada 2026 Kemnaker menargetkan 300.000 peserta mengikuti berbagai program Pelatihan Vokasi Nasional di seluruh Indonesia.

Target tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi sekaligus meningkatkan kesiapan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Selain memperluas akses pelatihan, Kemnaker juga memberikan perhatian kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta masyarakat yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Melalui program resk illing dan upskilling, peserta dibekali keterampilan baru agar memiliki peluang lebih besar untuk kembali bekerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

“Kami ingin memastikan masyarakat yang terdampak perubahan ekonomi tetap memiliki kesempatan meningkatkan kompetensinya. Dengan keterampilan baru, mereka memiliki peluang untuk kembali bekerja atau membangun usaha sendiri,” kata Afriansyah.

Afriansyah menambahkan, penyelenggaraan pelatihan vokasi perlu disesuaikan dengan potensi unggulan setiap daerah agar kompetensi yang diperoleh peserta benar-benar selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

Di Sumatera Barat, pengembangan kompetensi diarahkan pada sektor jasa, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.

Untuk mendukung upaya tersebut, BPVP perlu terus mengoptimalkan jejaring kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan UMKM untuk meningkatkan penyerapan lulusan pelatihan sekaligus produktivitasnya.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan lulusan pelatihan di dunia kerja sekaligus membuka peluang lahirnya wirausaha baru yang dapat menggerakkan perekonomian daerah.

Di BPVP Padang, sebanyak 85 peserta mengikuti pelatihan pada enam program, yakni barista, pengolahan makanan komersial, housekeeping, penggambaran modern 3D CAD, pengelasan Fillet Welder FCAW (Flux-Cored Arc Welding), dan tata rias pengantin.

Selanjutnya, pada 27 Juli 2026 akan dimulai lima program pelatihan lainnya, yaitu pembuatan pakaian, petugas K3 konstruksi 1, petugas K3 konstruksi 2, perawatan dan perbaikan AC rumah tangga, serta juru ukur.

Menutup sambutannya, Afriansyah mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap dunia kerja. Menurutnya, peluang berkarier tidak hanya terbatas menjadi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga terbuka luas di sektor swasta maupun melalui kewirausahaan.

“Jangan terpaku hanya pada satu pilihan karier. Yang terpenting adalah memiliki keterampilan sehingga peluang bekerja maupun berwirausaha semakin terbuka,” tuturnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Indonesia – Turki Sepakati Joint Action Plan 2026–2027: Wujudkan Pasar Kerja Inklusif hingga Berbagi Model Factory

Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Turki resmi memperkuat kolaborasi bidang ketenagakerjaan melalui kesepakatan Joint Action Plan 2026–2027.

Kesepakatan strategis ini dicapai dalam pertemuan The First Joint Working Commission (JWC) yang dihadiri langsung Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, dan Menteri Perburuhan dan Jaminan Sosial Republik Turki, Vedat Işıkhan, di Jakarta, Jumat (24/7).

Penyelenggaraan JWC pertama ini ditandai penandatanganan Protocol of the First Joint Working Commission. Dokumen ini menjadi akselerator dan bentuk konkret im plementasi dari Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in the Field of Labour yang sebelumnya telah ditandatangani kedua negara pada 22 November 2023 di Baku, Azerbaijan.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli menegaskan, bahwa momentum ini sangat krusial untuk menerjemahkan komitmen diplomasinya menjadi program kerja nyata dan berkelanjutan.

“Saya meyakini bahwa kolaborasi yang semakin erat antara Indonesia dan Turki tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua negara, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan ketenagakerjaan global, demi membangun pasar kerja yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Yassierli.

Adapun ruang lingkup Joint Action Plan 2026–2027 ini mencakup berbagai agenda strategis, seperti pengembangan kebijakan pasar kerja, digitalisasi layanan ketenagakerjaan, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga pengembangan proyek kerja sama intern asional.

“Keberhasilan implementasi setiap kegiatan akan menjadi indikator nyata dari keberhasilan kerja sama bilateral kita, sekaligus memberikan dampak konkret bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta kesejahteraan pekerja di kedua negara,” ujar Menaker.

Salah satu poin sorotan utama (highlight) dalam pertemuan bilateral ini adalah Indonesia berkeinginan untuk mempelajari Model Factory dari Turki sebagai strategi transformasi Balai Pelatihan Vokasi di tanah air.

Rencana ini berawal dari rasa impresif Menaker Yassierli terhadap keberhasilan Pemerintah Turki saat dipaparkan pada Konferensi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tahun 2025 lalu.

Di Turki, Model Factory tidak sekadar menjadi tempat pelatihan kerja biasa, melainkan bertransformasi menjadi pusat konsultasi modern bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menerapkan prinsip keunggulan operasional (lean production).

Melalui JWC ini, Indonesia mengusulkan skema kerja sama yan g lebih intensif, termasuk program berbagi pengetahuan dan pemfungsian balai pelatihan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri modern.

“Indonesia melihat pengalaman sukses Turki dalam pengembangan Model Factory sebagai peluang emas untuk mengakselerasi transformasi balai pelatihan vokasi yang kita miliki. Kami ingin memperluas ruang lingkup kerja sama ini, khususnya dalam mentransfer prinsip dan metode Model Factory agar balai pelatihan kita dapat berperan ganda: mencetak SDM unggul sekaligus mendampingi UKM lokal tumbuh lebih efisien,” pungkas Yassierli. (KemenakerRI-RIW/APR)

Dorong UMKM masuk Pasar Global, Banjarbaru Gelar Lomba Desain Sasirangan Pewarna Alam

Banjarbaru – Pemko Banjarbaru gelar Lomba Desain Produk Unggulan Sasirangan Pewarna Alam se-Kota Banjarbaru Tahun 2026 untuk Semarakkan pelestarian budaya lokal berpadu dengan inovasi ramah lingkungan di MESS L Kota Banjarbaru pada Selasa (28/7).

Mewakili Wali Kota Banjarbaru, Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik, Marhain Rahman buka secara langsung ajang ini yang diharapkan menjadi ruang kreasi sekaligus pembuktian bagi para pelaku industri kreatif di Kota Idaman.

Penyelenggaraan lomba ini menjadi bukti konkret bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru tidak main – main membina sektor riil.

Pemkot memberikan dukungan penuh terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan fokus dan perhatian khusus pada pengembangan ekosistem industri kain Sasirangan.

Fasilitasi, pelatihan, hingga panggung kompetisi seperti ini terus didorong oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Banjarbaru agar para perajin lokal tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas dan mendominasi pasar yang lebih luas.

Dalam sambutannya, Pemkot Banjarbaru apresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Dengan mengusung tema Sasirangan Kontemporer, lomba ini dinilai sangat relevan dengan tantangan industri fashion saat ini.

“Sasirangan harus tetap mempertahankan nilai tradisi, namun tetap harus mampu mengikuti selera pasar modern. Kegiatan ini jadi ruang bagi para pelaku industri kreatif untuk melahirkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, sekaligus memperkuat identitas budaya Banjar,” ujarnya.

Penggunaan pewarna alam jadi sorotan utama dalam kompetisi ini. Sentuhan desain yang kreatif berbasis pewarna organik, para perajin tidak hanya dituntut menghasilkan produk bernilai estetika tinggi, tapi juga berkontribusi langsung pada upaya pelestarian lingkungan.

Marhain menambahkan, bahwa tren dunia saat ini sedang bergerak menuju konsep keberlanjutan. Indonesia terus mengampanyekan penggunaan produk fashion yang lebih ramah lingkungan.

“Sejalan dengan komitmen berbagai negara, Sasirangan berbahan pewarna alam memiliki nilai tambah serta peluang yang semakin besar untuk bersaing keras di pasar nasional maupun internasional,” ungkapnya.

Karya-karya yang lahir dari ajang di MESS L ini diharapkan mampu menjadi lokomotif pengembangan Sasirangan Banjarbaru agar semakin dikenal luas, membanggakan daerah, dan membawa dampak kesejahteraan nyata bagi masyarakat. (MedCenBJB-RIW/APR)

Bahas KUPA-PPAS Perubahan 2026, DPRD Perkuat Sinergi Wujudkan “Kalsel Bekerja”

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun 2026 dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Selasa (28/7).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, dan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, unsur Forkopimda, kepala SKPD, serta anggota DPRD.

Dalam pidatonya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa perubahan KUPA dan PPAS menjadi langkah penting menjaga arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan Kalimantan Selatan.

“Rancangan perubahan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 menjadi landasan dalam penyusunan perubahan RKA-SKPD, sekaligus memastikan target RPJMD Kalimantan Selatan 2025–2029 dengan visi Kalsel Bekerja menuju Gerbang Logistik Kalimantan dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Muhidin.

Ia menjelaskan, perubahan APBD dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran hingga Triwulan II Tahun 2026, sekaligus mengakomodasi sejumlah program strategis nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Dalam pemaparannya, Gubernur juga menyampaikan proyeksi pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp7,733 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp10,504 triliun.

“Pemerintah daerah tetap memprioritaskan anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Kalimantan Selatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menegaskan pihaknya akan menjalankan fungsi penganggaran secara maksimal melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan ini menjadi bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.

“Melalui pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap dinamika pembangunan, sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Banua melalui pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)

Empat E-RTG Resmi Perkuat Operasional TPK Banjarmasin, Tingkatkan Produktivitas Bongkar Muat dan Dukung Green Port

Banjarmasin – PT Pelindo Terminal Petikemas melalui Terminal Petikemas Banjarmasin (TPK Banjarmasin) resmi memperkuat kapasitas operasionalnya dengan menghadirkan empat unit Electric Rubber Tyred Gantry Crane (E-RTG).

Penambahan peralatan bongkar muat berbasis listrik tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan produktivitas pelayanan peti kemas, memperkuat kehandalan operasional, sekaligus mendukung transformasi pelabuhan yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.

Investasi tersebut dilakukan seiring dengan kinerja operasional Terminal Petikemas Banjarmasin yang terus menunjukkan tren positif.

Hingga akhir Semester I Tahun 2026, TPK Banjarmasin berhasil melayani arus peti
kemas sebanyak 236.990 box atau setara dengan 282.265 TEUs.

Capaian tersebut mencerminkan tingginya aktivitas bongkar muat di terminal sekaligus menjadi dasar perusahaan untuk terus meningkatkan kapasitas fasilitas dan peralatan operasional untuk menjaga kelancaran pelayanan kepada pengguna jasa.

Sebelum dioperasikan, ke-empat unit E-RTG menjalani serangkaian pengujian sesuai standar teknis yang dipersyaratkan, meliputi pemeriksaan visual, pengukuran dimensi, Non-Destructive Testing (NDT) dengan metode Magnetic Particle Testing, Function and Performance Test, Load Test, Commissioning Test, hingga Endurance Test selama 1×24 jam.

Seluruh tahapan tersebut bertujuan memastikan aspek keselamatan, fungsi, serta keandalan peralatan sebelum digunakan dalam kegiatan operasional terminal.

Setelah seluruh tahapan pengujian dinyatakan memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan, 4 (empat) unit E-RTG secara resmi dilakukan Serah Terima Operasi dari PT Pelindo Terminal Petikemas pada 17 Juli 2026.

Serah Terima Operasi tersebut menjadi tonggak dimulainya pemanfaatan E-RTG dalam mendukung pelayanan bongkar muat di Terminal Petikemas Banjarmasin.

Terminal Head Terminal Petikemas Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, penambahan empat unit E-RTG merupakan bagian dari komitmen perusahaan memperkuat kapasitas operasional untuk menjawab pertumbuhan arus peti kemas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan.

“Kinerja operasional Terminal Petikemas Banjarmasin yang terus menunjukkan pertumbuhan menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kapasitas pelayanan,” ujar Sirin Purnomo.

Hingga Semester I Tahun 2026 TPK Banjarmasin telah melayani 236.990 box atau setara 282.265 TEUs.

“Seiring meningkatnya aktivitas bongkar muat, kehadiran empat unit E-RTG menjadi investasi strategis untuk menjaga produktivitas terminal, mempercepat pelayanan kapal dan peti kemas, serta memastikan layanan kepada pengguna jasa tetap optimal,” tambahnya.

Dengan beroperasinya empat unit E-RTG tersebut, jumlah Rubber Tyred Gantry Crane (RTG) di Terminal Petikemas Banjarmasin meningkat dari 12 unit menjadi 16 unit, atau bertambah sekitar 33 persen.

Penambahan tersebut memperkuat kapasitas pelayanan terminal dalam mengakomodasi peningkatan arus peti kemas sekaligus mendukung percepatan proses bongkar muat.

Tambahan unit RTG memungkinkan distribusi peralatan pada setiap blok container yard menjadi lebih optimal sehingga proses receiving, delivery, loading, dan unloading peti kemas dapat berlangsung lebih cepat melalui pengurangan potensi waiting time peralatan.

Selain itu, ketersediaan unit tambahan meningkatkan keandalan operasional karena tersedia cadangan alat saat dilakukan preventive maintenance, sehingga kontinuitas pelayanan kepada pengguna jasa tetap terjaga.

Penggunaan E-RTG berbasis tenaga listrik juga menjadi bagian dari implementasi konsep Green Port yang terus dikembangkan PT Pelindo Terminal Petikemas.

Dibandingkan RTG konvensional berbahan bakar diesel, E-RTG menawarkan efisiensi energi yang lebih baik, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, serta berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon dalam mendukung operasional pelabuhan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

PT Perfecta Sarana Engineering sebagai konsultan Pengawas Pekerjaan Pengadaan 4 (empat) unit E-RTG di Terminal Petikemas Banjarmasin. Consultant Inspector PT Perfecta Sarana Engineering, Oliver Frids, mengatakan seluruh tahapan pengujian menunjukkan bahwa 4 (empat) unit E-RTG telah memenuhi parameter teknis yang dipersyaratkan untuk mendukung operasional terminal peti kemas.

Berdasarkan hasil inspeksi dan rangkaian pengujian yang telah dilaksanakan, mulai dari Commissioning Test, Load Test hingga Endurance Test, seluruh unit E-RTG menunjukkan performa yang stabil dan memenuhi kriteria penerimaan sesuai spesifikasi teknis.

“Sistem mekanikal, elektrikal, kontrol, serta fitur keselamatan berfungsi dengan baik, sehingga alat siap mendukung kegiatan operasional secara andal dan berkesinambungan,” kata Oliver Frids.

Menurut Oliver, keberhasilan seluruh rangkaian pengujian menunjukkan bahwa E-RTG memiliki tingkat keandalan tinggi untuk mendukung operasional terminal secara berkelanjutan, sekaligus menjadi bagian dari penerapan teknologi bongkar muat yang lebih modern dan efisien.

Sementara itu, Sirin Purnomo menegaskan bahwa proses serah terima empat unit E-RTG merupakan tonggak penting dalam transformasi operasional Terminal Petikemas Banjarmasin.

Handover empat unit E-RTG bukan sekadar penambahan peralatan, tetapi merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan infrastruktur yang semakin modern untuk menjawab kebutuhan pengguna jasa.

Dengan kapasitas yang semakin besar, produktivitas bongkar muat akan meningkat, waktu pelayanan kapal dan peti kemas menjadi lebih cepat, serta keandalan operasional terminal semakin terjaga.

“Sejalan dengan transformasi Pelindo, kami terus menghadirkan terminal yang Clean, Green, Safe, dan Smart guna mendukung kelancaran arus logistik nasional dan meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia,” ujar Sirin Purnomo.

Melalui modernisasi peralatan, penguatan infrastruktur, serta penerapan teknologi berbasis listrik yang ramah lingkungan, PT Pelindo Terminal Petikemas terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan kepelabuhanan yang andal, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan perdagangan dan perekonomian di Kalimantan Selatan maupun Indonesia. (Pelindo-RIW/APR)

Efisiensi Tanpa Kurangi Kemeriahan, Hari Jadi ke-76 Kalsel Siapkan Expo dan Hiburan untuk Masyarakat

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan persiapan pelaksanaan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan yang akan mengusung konsep lebih sederhana tanpa mengurangi kemeriahan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, usai rapat koordinasi bersama jajaran SKPD dan tenaga ahli gubernur di Banjarbaru, Senin (27/7).

Syarifuddin mengatakan, rapat membahas sejumlah agenda penting, salah satunya persiapan puncak peringatan Hari Jadi Kalsel yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2026.

Perayaan dimajukan sehari karena tanggal 14 Agustus tahun ini bertepatan dengan hari Jumat.

“Pelaksanaan puncaknya direncanakan tanggal 13 Agustus di kawasan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sementara Kalsel Expo tetap digelar seperti biasa di kawasan depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan akan melibatkan berbagai SKPD, instansi vertikal, pelaku usaha, serta mitra lainnya guna menyukseskan peringatan Hari Jadi sekaligus Kalsel Expo 2026.

Salah satu perubahan pada pelaksanaan tahun ini adalah penerapan konsep efisiensi, termasuk dalam penyampaian ucapan selamat Hari Jadi.

Syarifuddin menjelaskan, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengarahkan agar ucapan selamat tidak lagi dipasang secara berlebihan.

*Sekda Kalsel memimpin rakor SKPD yang membahas berbagai hal penting termasuk Harjad Kalsel ke-76*

Masing-masing kelompok, seperti SKPD, Forkopimda, DPRD, bupati/wali kota, BUMN, dan BUMD cukup diwakili satu ucapan.

“Hal ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran. Namun kami berharap langkah tersebut tidak mengurangi semangat maupun kemeriahan Hari Jadi Kalimantan Selatan,” katanya.

Meski mengedepankan efisiensi, Pemprov Kalsel memastikan berbagai kegiatan hiburan tetap disiapkan untuk masyarakat.

Untuk memudahkan akses pengunjung menuju lokasi kegiatan, Dinas Perhubungan akan menyediakan layanan bus gratis yang melayani perjalanan ke kawasan Kalsel Expo.

Selain itu, penyelenggaraan expo juga dirancang agar tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, sebagaimana pelaksanaan tahun sebelumnya.

“Tetap ada hiburan untuk masyarakat. Bus gratis juga disiapkan agar masyarakat lebih mudah datang ke lokasi expo, dan pelaksanaannya diupayakan tidak mengganggu arus lalu lintas,” jelasnya.

Pemprov Kalsel juga tengah mematangkan sejumlah agenda pendukung lainnya, termasuk kemungkinan kembali menghadirkan makan bersama masyarakat yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait.

Tak hanya itu, berbagai perlombaan olahraga dan kegiatan masyarakat juga akan kembali memeriahkan Hari Jadi ke-76 Kalimantan Selatan, di antaranya jalan sehat, lari, gowes, hingga pertandingan tinju yang terbuka bagi berbagai kalangan. (SYA/RIW/APR)

Hoax Babinsa Memburu Data Pajak, Ini Penegasan DJP

Banjarmasin – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan informasi yang beredar di berbagai platform mengenai adanya pelibatan Babinsa dalam kegiatan “memburu data pajak” hingga ke desa – desa.

DJP menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Perlu dipahami bahwa aparat kewilayahan, termasuk Babinsa, Bhabinkamtibmas, maupun perangkat desa, bukan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pengumpulan data perpajakan.

Keterlibatan unsur kewilayahan hanya bersifat mendukung koordinasi agar pelaksanaan tugas petugas pajak di lapangan berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Moch. Luqman Hakim menjelaskan, bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 bukan merupakan kebijakan baru yang memperluas kewenangan aparat kewilayahan dalam kegiatan perpajakan.

“SE-8/PJ/2026 diterbitkan untuk menyempurnakan tata cara kerja sama yang telah berjalan selama ini agar lebih seragam, efektif, dan terdokumentasi dengan baik. Tidak ada penugasan kepada Babinsa atau aparat kewilayahan untuk melakukan pemeriksaan ataupun memburu data pajak masyarakat,” jelas Luqman.

Surat edaran tersebut juga tidak memberikan kewenangan baru berupa akses terhadap data pribadi masyarakat maupun pelaksanaan tindakan pemeriksaan oleh aparat kewilayahan.

Seluruh kegiatan administrasi perpajakan tetap dilaksanakan pegawai DJP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DJP memastikan bahwa pengelolaan data dan informasi perpajakan tetap dilakukan pegawai DJP sesuai kewenangan, dengan menjunjung prinsip kerahasiaan jabatan dan perlindungan data wajib pajak.

Sejalan dengan transformasi administrasi perpajakan, DJP saat ini semakin mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi, analisis data digital, dan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dalam kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan.

Melalui pendekatan tersebut, pengawasan dilakukan secara lebih akurat, objektif, dan efisien berdasarkan data yang dimiliki, sehingga tidak dilakukan secara masif kepada seluruh wajib pajak. Langkah ini juga tidak menambah kewajiban baru bagi masyarakat.

“DJP terus berkomitmen menghadirkan administrasi perpajakan modern, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi. Fokus kami adalah meningkatkan kualitas data dan kepatuhan sukarela wajib pajak, bukan memperluas pemeriksaan,” tambah Luqman.

DJP mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Informasi resmi mengenai kebijakan dan layanan perpajakan dapat diperoleh melalui laman www.pajak.go.id, akun media sosial resmi DJP, kantor pajak terdekat, atau layanan Kring Pajak 1500200. (DJPKalselteng-RIW/APR)

Musda PPJI Kalsel Cetak Kepemimpinan Baru, Fokus Perbanyak Sertifikasi dan Dukung Makan Bergizi Gratis

Banjarmasin – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Tahun 2026 di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Jumat (24/7).

Musda ini menjadi momentum penting memperkuat organisasi sekaligus menetapkan arah baru untuk meningkatkan profesionalisme pelaku usaha jasa boga di Banua.

Dalam forum tersebut, Muhammad Akbar Utomo Setiawan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD PPJI Kalimantan Selatan periode 2026 – 2031.

*Ketua DPD PPJI Kalimantan Selatan periode 2026 – 2031, Muhammad Akbar Utomo Setiawan*

Kepengurusan baru diharapkan mampu melanjutkan program – program organisasi sekaligus menyelesaikan berbagai agenda strategis yang masih menjadi prioritas.

Muhammad Akbar Utomo Setiawan mengatakan, fokus utama kepengurusan mendatang adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi.

Program yang akan diperkuat meliputi sertifikasi kompetensi, sertifikasi halal, hingga sertifikasi lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha jasa boga.

*Pembukaan Musda DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Kalimantan Selatan*

Selain peningkatan kompetensi, PPJI Kalsel juga menargetkan perluasan jumlah anggota. Saat ini organisasi memiliki sekitar 128 anggota dan akan terus mengoptimalkan rekrutmen setiap tahun agar semakin banyak pelaku usaha jasa boga bergabung dalam wadah organisasi.

“Melalui kepengurusan baru ini, kami ingin membangun organisasi yang semakin profesional, memperkuat kompetensi anggota, sekaligus memperluas jejaring kemitraan demi kemajuan industri jasa boga di Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinansyah berharap, PPJI menjadi mitra strategis mendukung berbagai program pembangunan, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, PPJI memiliki peran penting karena menghimpun para pelaku usaha jasa boga yang memiliki kompetensi menyediakan makanan sehat, aman, dan berkualitas.

Seluruh anggota PPJI juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah di Kalimantan Selatan.

Sinergi antara pemerintah daerah dan PPJI diyakini tidak hanya mendukung peningkatan gizi masyarakat melalui Program MBG, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan bagi sektor usaha jasa boga di Banua.

“Melalui Musda 2026 ini, DPD PPJI Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas anggota, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah melalui layanan jasa boga yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing,” pungkasnya. (NHF/RIW/APR)