BANJARBARU – Dalam rangka meningkatkan layanan informasi dan digitalisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Perangkat Daerah, bertempat di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (12/2).
Suasana Forum Perangkat Daerah Diskominfo Kalsel
Forum ini dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, dan dihadiri Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota serta berbagai stakeholder terkait.
Kepala Diskominfo Kalsel, M. Muslim mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis Diskominfo Kalsel untuk tahun 2025-2029.
“Forum ini bertujuan untuk merumuskan isu strategis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, yang nantinya akan menjadi program sesuai tugas dan tanggung jawab Diskominfo Kalsel,” katanya.
Lebih lanjut, Muslim menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjalankan program yang berorientasi pada pelayanan masyarakat di tahun 2025.
“Sesuai arahan Gubernur Kalsel, Muhidin menginginkan setiap program dapat meningkatkan sumber daya manusia dan pelayanan publik, dimana hal tersebut sangat berkaitan dengan peran Diskominfo Kalsel,” ucapnya.
Muslim juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi kunci utama dalam keberhasilan dalam setiap program yang dijalankan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang kami rancang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, oleh karena itu, melalui forum ini dapat menjadi acuan untuk melaksanakan program selama 5 tahun ke depan,” tutupnya. (BDR/RDM/EYN)
BANJARMASIN – Setelah kurang lebih satu bulan bersandar di pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kapal Wisata Pinisi akhirnya resmi diluncurkan pengoperasiannya pada Rabu (12/2) sore. Pengoperasian Kapal Wisata Pinisi bertajuk Borneo River Cruise ini, dilakukan langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, dan disaksikan unsur Forkopimda Provinsi, Ketua TP PKK Provinsi, serta tamu undangan lainnya.
Gubernur Kalsel saat membeli tiket perdana Kapal Wisata Pinisi.
Peluncuran Kapal Wisata Pinisi ini, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman, antara Direktur Utama PT Ambang Barito Nusa Persada (AMBAPERS), Zulfadli Gazali, dan Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, terkait pembelian tiket kapal wisata.
Selanjutnya, Gubernur, Muhidin menjadi orang pertama yang melakukan transaksi pembelian tiket Kapal Wisata Pinisi, di aplikasi Aksel dari Bank Kalsel. Tak lama berselang, Gubernur juga menarik tali tiang kapal, sebagai pertanda diresmikannya Kapal Wisata Pinisi.
Kepada wartawan, sebelum memulai perjalanan perdana menyusuri sungai Barito menaiki Kapal Wisata Pinisi, Gubernur, Muhidin memastikan, bahwa kapal ini dapat dinikmati masyarakat umum, dengan sejumlah pilihan jarak tempuh. Mulai dari jarak pendek, sekitar 2 jam, jarak panjang hingga 3 jam, dan jarak khusus atas permintaan masyarakat.
“Kapal ini berlayar setiap hari, melayani umum dengan membeli tiket melalui aplikasi Aksel dari Bank Kalsel. Setiap penumpang akan mendapatkan jatah makan selama pelayaran,” ujar Muhidin.
Ke depan, menurut Muhidin, layanan kapal wisata ini akan ditingkatkan, dengan menggandeng lebih banyak investor. Sehingga wisata susur sungai dengan cara baru ini, akan semakin menarik wisatawan datang ke Kalimantan Selatan.
“Saya dulu pernah naik kapal semacam ini di Vietnam. Di sana pelayanan nya bagus, tali sayang perjalanan nya hanya menyusuri sungai saja, tidak ada yang dikunjungi. Sementara di sini, kita memiliki lokasi yang dapat disinggahi kapal wisata. Contohnya Pulau Kembang dan Jembatan Barito,” tutupnya.
Sementara itu, Dirut PT Ambapers, Zulfadli Gazali memastikan, selama Februari ini, pihaknya menawarkan harga tiket promo, untuk Kapal Wisata Pinisi. Yakni sebesar 230 ribu rupiah per penumpang.
“Harga sudah termasuk makan di kapal, dan menikmati sensasi menyusuri sungai Barito, sambil menikmati sunset,” jelasnya.
Kapal Wisata Pinisi ini, merupakan terobosan PT Ambapers untuk memajukan dunia pariwisata, terutama di perairan Barito. Pengoperasian kapal ini juga untuk mendukung Geopark Meratus, dimana perairan sungai Barito termasuk didalamnya. (RIW/RDM/EYN)
BANJARMASIN – Dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional, Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Bakti Sosial.
Kepada wartawan, Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalsel Noorlianisyah, disela kegiatan Rabu (12/2) menyampaikan, Bulan K3 Nasional adalah peringatan yang diadakan setiap tahun pada tanggal 12 Januari – 12 Februari. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan prinsip K3. Dengan demikian, pihaknya menggelar Bakti Sosial ini dalam bentuk pemeriksaan kesehatan kerja secara gratis bagi pekerja.
“Alhamdulillah sasaran Baksos kita sebanyak 150 orang lebih, telah tercapai,” ucapnya
Disampaikan Noorlianisyah, dalam Bakti Sosial ini dari berbagai sektor diantaranya Industri, Hospitality serta Wirausahawan yang berada di Kota Banjarmasin. Terkait
Parameternya seperti Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu, Hemoglobin Darah, Tekanan Darah, Indeks Masa Tubuh (IMT), Golongan Darah dan Kelelahan Kerja.
“Ini perdana kami laksanakan, insya Allah tahun depan akan ditambah parameternya sepertinkolesterol dan asam urat,” jelas Lily
Sekretaris Disnakertrans Kalsel, didampingi Kepala Lab K3 Kalsel, saat diwancara.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Disnakertrans Kalsel Hasnan Ash Shiddieqy menilai, gelaran pertama kalinya dilaksanakan oleh Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalsel sangatlah diapresiasi, karena secara langsung mengenalkan Lab K3 Kalsel. Dimana, fungsi utamanya memeriksakan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan – perusahaan. Sehingga, ini tentu harus berkelanjutan ke depan, agar para pekerja mengetahui sejak dini kesehatan masing-masing.
“Kita mendorong bakti sosial ini dapat menjadi agenda rutin tahunan di Lab K3 Kalsel,” pintanya
Lebih lanjut Hasnan menambahkan, melalui Baksos ini, para pekerja yang telah mengetahui hasilnya ada gejala penyakit sejak dini, dapat segera mendatangi pusat layanan kesehatan terdekat dan juga memperbaiki pola hidup untuk lebih sehat.
Sekretaris Disnakertrans Kalsel, saat diberikan pemeriksaan tekanan darah
“Edukasi kepada para pekerja untuk menciptakan kesehatan dan produktif dalam bekerja,” tutup Hasnan.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalsel, menggelar Bakti Sosial dalam rangka memperingati bulan K3 Nasional tahun 2025, dibuka secara resmi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti, melalui Sekretaris Disnakertrans Kalsel Hasnan Ash Shiddieqy, didampingi Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalsel, Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi Kesehatan Kerja, Kepala Seksi Ergonomi dan seluruh jajaran Lab K3 Kalsel, gelaran dipusatkan di Aula Lab K3 Kalsel Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin. (NHF/RDM/EYN)
BANJARBARU – Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian bangsa, terutama dalam mewujudkan ketersedian pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Para petani telah bekerja keras menghasilkan gabah dan beras sebagai komoditas utama yang harus terus dijaga keberlanjutannya.
Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, melalu Kementerian Pertanian, dimana Kementerian Pertanian berkomitmen dengan melakukan kerjasama atau MoU bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerah gabah hasil panen petani, dengan target yaitu 3 juta ton gabah setara beras hingga bulan April tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional, dan kesejahteraan petani. Sehingga dari MoU tersebut menghasilkan kesempakatan menyerap beras hingga April 2025 sebanyak 3 juta ton beras se – Indonesia.
Kabid Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Rahmawati.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Kabid Tanaman Pangan, Rahmawati, menyampaikan bahwa untuk daerah Kalsel, mendapat target untuk menyerap gabah petani setara beras dengan jumlah sebesar 6.350 ton sampai dengan April 2025.
“Ini juga salah satu upaya untuk menyukseskan program swasembada pangan karena swasembada pangan ini tidak hanya untuk meningkatkan produksi pertanian saja tetapi juga mensejahterakan petani,” ungkap Rahmawati, Rabu (12/2).
Dengan adanya penyerapan gabah petani ini, Rahmawati mengharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini tentu saja dapat dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan, baik Kementerian Pertanian maupun lembaga disektor pangan, dapat bergerak cepat dan bersama-sama mencapai target.
“Sebagai upaya mempercepat penyerapan gabah para petani, Pemerintah juga telah menyetujui penyesuaian derajat sosok beras dari 100 persen menjadi 95 persen, sehingga mempermudah proses pengolahan dan distribusi,” lanjut Rahmawati.
Ditahun 2025 ini Bulog diberi amanah besar untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional, dengan menyerap gabah petani. Maka penyerahan gabah dan beras dalam Negeri tentunya saja mengacu pada kebijakan Badan Pangan Nasional dan peraturan Menteri Pertanian, yang mengatur mekanisme penyerapan gabah, sehingga dapat mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras pada musim panen pertama ini.
“Tekad pemerintah untuk melindungi petani sebagai elemen penting dalam rangka percepatan swasembada pangan, tentu saja tanpak kebijakan yang telah diterapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen atau GKP ditingkat petani sebesar Rp6.500 kg,” lanjut Rahmawati.
Pemerintah Provinsi Kalsel, melalui dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, menghimbau dan menyebar luaskan kepada Balai Penyuluh Pertanian (BPP), penyuluh lapangan, dan Dinas Pertanian Kabupaten – Kota, untuk menyebar luaskan target serapan gabah dan beras Kalsel ini ke masing-masing wilayah, khususnya menyebarluaskan ke para petani, bahwa Bulog akan membeli gabah petani seharga 6.500 per kg.
“Ini tentu saja sangat memberikan kemudahan kepada petani dan petani juga mendapatkan harga tinggi dari Bulog yang akan membeli harga gabah tersebut,” tutup Rahmawati. (MRF/RDM/EYN)
BANJARMASIN – Tujuh orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan penghargaan dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalsel bertajuk “BK Award” pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (12/2).
Ketujuh orang anggota DPRD Provinsi Kalsel tersebut yakni Athaillah Hasbi dan Rahimullah dari Fraksi Golkar, Ilham Nor dari Fraksi Gerindra, Rais Ruhayat dan Adrizal dari Fraksi PAN, Taufik Rahman dari Fraksi PKS dan Suripno Sumas dari Fraksi PKB.
Dalam sambutannya, Ketua BK DPRD Provinsi Kalsel, M. Rosehan Noor Bahri mengatakan bahwa BK Award ini merupakan upaya bersama untuk menghadirkan akuntabilitas politik dalam kerangka pencapaian demokrasi substantif di DPRD Provinsi Kalsel.
“BK Award boleh jadi hanya sesuatu yang sederhana, tapi kami berharap dari hal kecil ini kita bisa menumbuhkan semangat yang berkali-kali lipat dalam menjalankan tugas konstitusional kita sebagai anggota DPRD Provinsi Kalsel,” ujar Rosehan.
Atas nama pimpinan dan seluruh Anggota BK, Rosehan mengucapkan selamat kepada seluruh penerima anugerah BK Award. Ia berharal penghargaan ini menjadi manfaat untuk seluruh anggota wakil rakyat “Rumah Banjar” untuk terus meningkatkan kedisiplinan. (NRH/RDM/EYN)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang merupakan inisiatif dari Komisi I DPRD Kalsel menjadi raperda inisiatif DPRD Provinsi Kalsel.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna Internal pada Rabu (12/2) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel melalui perwakilannya, Rahimullah, memberikan penjelasan atas usulan raperda tersebut di hadapan para peserta rapat. Ia menyatakan bahwa raperda ini penting untuk dihadirkan dalam pemerintahan di Banua.
“Raperda ini mampu memberikan pedoman yang baku dan standar untuk mengikat semua pihak, baik DPRD, pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya agar tertib administrasi, terpadu, dan terkoordinasi,” ujarnya.
Selanjutnya, masing-masing fraksi di DPRD Provinsi Kalsel menyampaikan pandangan umum terhadap usulan raperda tersebut. Secara keseluruhan, fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kalsel menyepakati pentingnya raperda ini sebagai pedoman untuk menciptakan keselarasan administrasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Tahapan berikutnya, Panitia Khusus (Pansus) yang akan segera dibentuk diharapkan mulai bekerja dengan merumuskan draf raperda secara lebih rinci. Pansus juga diharapkan melakukan konsultasi publik dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan bahwa raperda ini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (ADV-NRH/RDM/EYN)
BANJARMASIN – Pengelolaan sampah di Kecamatan Banjarmasin Tengah masuk dalam Perencanaan Pembangunan di Tahun 2026, hal tersebut dibahas pada Musrenbang Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah dilaksanakan, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Rabu (12/2). Dibuka Wakil Walikota Banjarmasin Ariffin Noor, didampingi Camat Banjarmasin Tengah, Maslun.
Wakil Walikota Banjarmasin, Ariffin Noor, didampingi Camat Banjarmasin Tengah, Maslun.
“Pada saat membuat rencana pembangunan tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur, diharapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat,” ungkap Ariffin, kepada sejumlah wartawan.
Selain itu, lanjutnya, rencana pengelolaan sampah di Kecamatan Banjarmasin Tengah, dimasukkan ke dalam rencana pembangunan tahun 2026 mendatang.
“Pemerintah Kota Banjarmasin berharap, pada musrenbang tingkat kecamatan Banjarmasin Tengah ini, dapat menghasilkan rencana pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat setempat,” ucap Ariffin.
Sementara itu, Camat Banjarmasin Tengah Maslun menyampaikan, bahwa di Kecamatan Banjarmasin Tengah sudah menerapkan sistem pengolahan pemilihan sampah.
“Sebelum adanya edaran dari Walikota Banjarmasin mengenai permintaan pengelolaan pemilihan sampah di kelurahan, di Kecamatan Banjarmasin Tengah telah melakukan hal tersebut,” ungkapnya.
Bahkan, lanjut Maslun, di Kecamatan Banjarmasin Tengah memiliki program pemilihan sampah Silangsing atau sistem pemilihan sampah yang dilakukan di kelurahan yang melibatkan masyarakat setempat.
“Untuk program pemilihan sampah di Kecamatan Banjarmasin Tengah sudah berjalan,” ucapnya.
Namun, tambah Maslun, Kecamatan Banjarmasin Tengah saat ini terus melakukan peningkatan terhadap peran serta kelurahan dan masyarakat dalam pengolahan pemilihan sampah tersebut. (SRI/RDM/EYN)
BANJARMASIN – Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, Bank Kalsel bekerjasama dengan Agen BUMDES di Kabupaten/Kota se Kalsel, memberikan layanan Laku Pandai, yang dikenal dengan nama Layanan ADINK Bank Kalsel.
Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menciptakan akses keuangan yang lebih luas, tanpa perlu keberadaan kantor fisik.
Dengan memanfaatkan layanan ini, Bank Kalsel berupaya menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah, memastikan setiap individu memiliki kesempatan untuk menikmati layanan perbankan secara mudah dan praktis.
Kali ini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bank Kalsel Secara simbolis membuka Layanan ADINK (Agen Digital Inklusi Keuangan) di Foodcourt Desa Banua Budi, Kecamatan Barabai, pada Kamis (16/1) pagi.
Turut berhadir, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) HST, Eddy Rahmawan, dan Kepala Bank Kalsel Cabang Barabai, Muhaini Achyar serta masyarakat sekitar, yang sekaligus mencoba layanan ADINK Bank Kalsel tersebut.
Kegiatan ini ditandai dengan serah terima penunjukkan Agen Digital Inklusif Keuangan (ADINK) Bank Kalsel kepada perwakilan BUMDes Budi Makmur. Langkah ini bertujuan memperluas Ketersediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum mengenal atau mendapatkan layanan perbankan.
Kepala Bank Kalsel Cabang Barabai, Muhaini Achyar menjelaskan, bahwa layanan ini merupakan kolaborasi antara Bank Kalsel dan masyarakat, yang mendaftar menjadi Agen Digital Inklusif Keuangan (ADINK) sebagai perpanjangan tangan Bank Kalsel dalam memberikan layanan perbankan saat ini.
“Bank Kalsel bekerja sama dengan masyarakat atau nasabah untuk didaftarkan menjadi Agen Digital Inklusif Keuangan (ADINK) Bank Kalsel sebagai perpanjangan tangan Bank Kalsel. Kami berharap, dengan adanya layanan ini, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” ucap Muhaini.
Selain itu, Muhaini menambahkan bahwa manfaat bagi agen atau ADINK Bank Kalsel di antaranya adalah menambah penghasilan melalui sharing fee dari transaksi serta meningkatkan potensi jumlah pelanggan.
“Sedangkan manfaat bagi masyarakat yang menjadi nasabah Tabungan Banuaku Pandai di antaranya adalah memperoleh layanan perbankan, khususnya menabung dan transaksi lainnya dengan lebih aman, praktis, serta efisien melalui ADINK terdekat,” ungkap Muhaini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) HST, Eddy Rahmawan menyampaikan apresiasi atas inovasi Bank Kalsel dalam menghadirkan layanan ini.
Dengan adanya ADINK, masyarakat desa akan lebih mudah mendapatkan layanan keuangan yang aman dan praktis, sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi lokal.
“Melalui program seperti ini, kami berharap masyarakat desa dapat lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki akses yang setara terhadap layanan perbankan. Saya juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah desa dan komunitas lokal, untuk mendukung penuh keberadaan Layanan ADINK dengan berkolaborasi bersama Bank Kalsel. Dengan kerja sama yang baik, layanan keuangan ini dapat berkembang lebih luas dan membawa manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat desa,” pungkas Edy.
Sebagai informasi, Layanan keuangan melalui ADINK mencakup berbagai kemudahan, seperti pembukaan rekening tabungan BSA (Banuaku Pandai), setor dan tarik tunai tabungan Banuaku Pandai, termasuk pembayaran PBB dan tagihan PDAM.
Peluncuran ini merupakan tonggak penting bagi Bank Kalsel dalam memperkuat layanan perbankan digital dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sehingga, Bank Kalsel terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/EYN)
BARITO KUALA – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rais Ruhayat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalsel Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika, pada Selasa (21/01).
Dalam sosialisasi tersebut, Rais Ruhayat, yang juga merupakan politikus muda dari Partai Amanat Nasional (PAN), menegaskan pentingnya langkah bersama untuk mengatasi masalah narkotika yang masih menjadi ancaman serius di Kalsel.
Suasana Sosper oleh Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat.
“Kami ingin masyarakat semakin sadar akan bahaya narkoba, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sekitar,” jelasnya.
Rais juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan wilayah yang bebas dari peredaran narkoba.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat sangat dibutuhkan untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika.
“Fokus utama kami adalah pencegahan dan langkah antisipasi dini. Salah satunya adalah melalui penyuluhan atau sosialisasi seperti yang sedang kami lakukan ini,” tambahnya.
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam mendukung upaya penanggulangan narkotika, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. (NRH/RIW/EYN)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi di ruang Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (22/1).
Rapat dipimpin Plh Sekretaris Daerah Kalsel, Syarifuddin, dan dihadiri seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.
Ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut. Salah satunya mengenai jadwal pelantikan Bupati dan Wali Kota yang akan dilaksanakan di Banjarbaru.
“Sementara jadwal yang telah ditentukan untuk Gubernur tanggal 7 Februari, sedangkan Bupati dan Wali Kota tanggal 10 Februari,” kata Plh Sekda.
Suasana rakor di lingkungan Pemprov Kalsel
Pembahasan lain yang tak kalah penting yakni mengenai respon Pemprov Kalsel terhadap musibah banjir yang terjadi di sebagian besar wilayah Kalsel.
“Rencananya akan kita bangun 5 posko di wilayah terdampak,” ungkapnya.
Posko akan melibatkan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Yang mana setiap posko akan disiapkan berbagai bantuan seperti sembako dan obat-obatan.
“Sementara ini memang bantuan sudah kita salurkan melalui BPBD dan Dinas Sosial,” ungkapnya. (SYA/RIW/EYN)
