Penulis: Admin 4

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyatakan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung program Komponen Cadangan (Komcad) sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan negara.

Gubernur Muhidin menegaskan, program Komcad merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat yang sejalan dengan arahan Presiden, dimana pemerintah daerah didorong untuk berperan aktif dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki semangat bela negara.

Menurutnya, salah satu bentuk konkret dukungan daerah adalah dengan mengirimkan peserta untuk mengikuti pelatihan di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) selama dua bulan.

“Presiden mengharapkan setiap daerah dapat berkontribusi dengan mengirimkan sekitar 50 peserta untuk mengikuti pelatihan di Rindam. Program ini bertujuan membentuk karakter bela negara sekaligus meningkatkan kompetensi dasar kedisiplinan dan kesiapsiagaan,” ujar Muhidin, belum lama ini.

Ia menjelaskan, secara prinsip Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah siap mendukung pelaksanaan program tersebut, termasuk dalam hal kesiapan calon peserta.

Namun, saat ini terdapat kendala pada aspek pembiayaan yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pada dasarnya kami sangat siap mendukung, baik dari sisi komitmen maupun kesiapan peserta. Hanya saja, untuk saat ini kami masih menghadapi keterbatasan anggaran yang belum tersedia dalam APBD,” ungkapnya.

Meski demikian, Muhidin memastikan pihaknya tidak akan berhenti pada kendala tersebut. Ia menegaskan akan mencari berbagai alternatif solusi agar program Komcad tetap dapat dilaksanakan di Kalimantan Selatan.

“Kami akan berupaya mencari skema pembiayaan yang memungkinkan, sehingga program ini tetap berjalan. Kami ingin program Komcad ini benar-benar memberikan manfaat bagi daerah sekaligus memperkuat pertahanan negara,” tambahnya.

Muhidin berharap, melalui program Komcad dapat lahir generasi muda yang tangguh, disiplin, serta memiliki semangat nasionalisme dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

“Melalui program ini, kami berharap terbentuk generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan dasar pertahanan, tetapi juga jiwa nasionalisme yang kuat serta kesiapan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memaparkan sejumlah program prioritas dan proyek strategis daerah, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RKPD Kalsel Tahun 2027, yang digelar di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (7/4).

Dalam kesempatan tersebut, Muhidin menegaskan, bahwa pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah provinsi untuk mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu proyek yang kembali ditegaskan adalah pembangunan Jembatan Pulau Laut yang saat ini masih dalam tahap pemantapan. Proyek tersebut telah berjalan sejak 2025 dan ditargetkan rampung pada 2028.

“Jembatan Pulau Laut masih kita mantapkan. Pekerjaan sudah berjalan sejak 2025 dan kita targetkan selesai pada 2028,” ujarnya.

Selain itu, pembangunan stadion juga masuk dalam prioritas. Pada tahun ini, pemerintah fokus pada proses pembebasan lahan yang diperkirakan berlangsung hingga akhir 2026, sebelum dilanjutkan pembangunan fisik secara multiyears hingga 2028.

Di sektor konektivitas darat, Pemprov Kalsel juga merencanakan pembangunan Jalan Tengah yang menghubungkan Mataraman menuju Binuang. Jalur ini diharapkan mampu mengurai kepadatan arus lalu lintas di ruas Jalan A. Yani, khususnya jalur Martapura menuju wilayah Hulu Sungai.

“Pembebasan lahannya kita lakukan tahun ini, dan pelaksanaan pembangunan jalannya direncanakan mulai 2027,” jelasnya.

Tak hanya infrastruktur, Muhidin juga menyoroti penanganan banjir yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sejumlah langkah telah disiapkan, diantaranya pembangunan sudetan sungai di kawasan Tanjung menuju Hulu Sungai Utara untuk mengalirkan air ke Sungai Barito.

Selain itu, normalisasi sungai juga akan dilakukan di beberapa wilayah, seperti pengerukan di kawasan Alalak, Banjarmasin, serta penanganan pendangkalan sungai di Hulu Sungai Selatan.

“Kita berupaya mengurangi dampak banjir dengan mengatur aliran air melalui sudetan dan pengerukan sungai,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rawan terjadi saat musim kemarau. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan kanal dan resapan air di wilayah Liang Anggang.

“Kita instruksikan pembuatan kanal resapan air agar kondisi lahan tetap basah, sehingga bisa meminimalisir risiko kebakaran,” ungkapnya. (SYA/RIW/EYN)

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Pemuda, kembali menggelar Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tahun 2026, di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Selasa (7/4). Pelatihan dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz, diwakili Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Rika Ayu Zaenab.

“Tujuan dari pelatihan ini bukan sekadar pembekalan sesaat, melainkan bagian dari proses panjang pembentukan pemimpin muda yang kompeten dan siap terjun ke masyarakat,” ungkap Rika, kepada sejumlah wartawan.

Sehingga, lanjutnya, para peserta diharapkan terus aktif mengikuti pelatihan dan kegiatan organisasi lainnya, agar bekal yang diperoleh benar benar terasah secara nyata kedepannya.

“Pelatihan kali ini merupakan zona kedua dari rangkaian pelatihan yang dirancang menjangkau seluruh 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan secara merata,” ujar Rika.

Dengan jumlah peserta sebanyak 45 peserta, masing masing 15 orang dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Barito Kuala.

“Peserta pelatihan kami batasi pada usia 16 hingga 30 tahun dan dipersyaratkan berasal dari organisasi kepemudaan, yang telah memiliki nomor anggota resmi,” ucap Rika.

Rika juga mengungkapkan, bahwa antusiasme pemuda Kalsel terhadap program ini sangat tinggi, hingga melampaui kuota yang tersedia.

“Kita bahkan overload. Setiap kabupaten kota hanya bisa mengirim 15 orang, tapi pendaftar jauh melebihi itu. Akhirnya kita kualifikasi kembali berdasarkan usia dan keanggotaan organisasi kepemudaan,” tuturnya.

Materi pelatihan dirancang variatif, dengan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari praktisi wetland, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk sesi dinamika kelompok, hingga praktisi media.

Pembekalan komprehensif ini bertujuan memberikan wawasan kepemimpinan yang luas kepada para peserta muda.

“Harapannya generasi muda bisa meneruskan tongkat kepemimpinan yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Karena pemuda adalah cikal bakal pemimpin untuk generasi ini. Kami hanya memberikan pembekalan agar mereka lebih kompeten, namun seiring waktu mereka harus terus aktif di organisasi masyarakat maupun mahasiswa agar benar – benar siap tampil sebagai pemimpin,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan mengajak para pemuda untuk bersama tingkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

“Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah, karena itu kami terus mengajak pemuda di 13 kabupaten kota untuk bersama sama meningkatkan angka IPP,” ucapnya.

Dijelaskan Rika, untuk angka IPP Provinsi Kalimantan Selatan masih ada beberapa indikator yang belum tercapai, seperti pemuda berwirausaha serta kepemimpinan pemuda.

“Karena itu, kedua indikator ini terus ditingkatkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melalui sejumlah pelatihan. Termasuk pelatihan kepemimpinan pemuda,” tutup Rika. (SRI/RIW/EYN)

Banjarbaru – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan perannya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, dengan mendorong 1.774 usulan pokok – pokok pikiran (pokir) menjadi arah konkret pembangunan daerah tahun 2027.

Komitmen ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD 2027, di Gedung Auditorium K.H. Idham Chalid, Selasa (7/4).

Ketua DPRD Kalsel Supian HK, secara langsung membacakan seluruh usulan pokir yang merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat di berbagai daerah.

Supian HK menegaskan, pokir DPRD bukan sekadar daftar administratif, melainkan cerminan kebutuhan riil masyarakat yang harus menjadi pijakan utama dalam perencanaan pembangunan.

DPRD Kalsel berharap, seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi secara optimal dalam dokumen RKPD 2027, sehingga program yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pokir ini adalah suara masyarakat. Karena itu, harus benar-benar menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.

Supian HK menekankan, pentingnya Musrenbang sebagai ruang strategis untuk melahirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat perekonomian daerah, serta menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan.

Apresiasi turut disampaikan kepada Bappeda Kalimantan Selatan, atas perannya dalam menyusun perencanaan yang partisipatif dan inklusif.

“DPRD menilai, kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menghadirkan program pembangunan yang inovatif, efektif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Supian HK menambahkan, aspek mitigasi bencana juga menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, untuk memastikan Kalsel lebih tangguh menghadapi berbagai risiko.

Pihaknya mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi demi mewujudkan pembangunan Kalimantan Selatan yang merata dan berkelanjutan.

“Musrenbang sudah dilaksanakan, saatnya kita wujudkan Kalsel yang bekerja untuk semua,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Kalsel Muhidin, jajaran anggota DPRD, Sekretaris DPRD Muhammad Jaini, serta para pemangku kepentingan lainnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Tanah Bumbu – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), menggelar rapat koordinasi Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) sekaligus kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan se-wilayah Laboratorium PTPH Mudalang, Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, pada Kamis (2/4).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni, bersama jajaran, diantaranya Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura, serta Kasubbag Tata Usaha.

Rapat ini membahas berbagai agenda penting, mulai dari penyampaian arahan pimpinan hingga laporan para petugas POPT terkait kondisi terkini Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di wilayah kerja masing-masing.

Informasi tersebut menjadi dasar, menyusun langkah antisipasi terhadap potensi serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) menjelang musim tanam 2026/2027.

Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni, menekankan pentingnya deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi serangan hama dan penyakit tanaman. Menurutnya, peran petugas POPT di lapangan sangat strategis dalam menjaga stabilitas produksi pertanian di daerah.

Ia menjelaskan, melalui koordinasi yang intensif dan pelaporan yang akurat, langkah pengendalian dapat dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, sinergi antara petugas lapangan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menghadapi ancaman OPT yang dapat berdampak pada produktivitas pertanian.

“Upaya perlindungan tanaman harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan, pencegahan, hingga pengendalian. Ini penting agar produksi pertanian tetap terjaga, terutama dalam menghadapi musim tanam mendatang,” ujar Sri Lestari, saat ditemui dikantornya, Senin (6/7) siang.

Sementara itu, kunjungan kerja yang juga dihadiri langsung Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi ekonomi dan keuangan, dipimpin Muhammad Yani Helmi bersama anggota Burhanuddin, dimana kehadiran legislatif ini dalam rangka melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengamanan produksi pertanian dari serangan OPT dan dampak perubahan iklim, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, bahwa sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian daerah, sehingga perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam hal perlindungan tanaman dari ancaman hama dan penyakit.

Menurutnya, penguatan peran petugas POPT serta dukungan sarana dan prasarana menjadi hal yang penting agar upaya pengendalian OPT dapat berjalan maksimal.

Ia juga mendorong adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan petugas di lapangan, sehingga setiap potensi gangguan dapat segera ditangani.

“Kami ingin memastikan bahwa upaya pengamanan produksi pertanian berjalan dengan baik. Jika produksi terganggu akibat serangan OPT, tentu akan berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat,” tegas Yani Helmi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, petugas teknis, dan legislatif dalam menjaga produktivitas pertanian di Kalimantan Selatan.

Selain itu, langkah – langkah antisipatif terhadap serangan OPT dan dampak perubahan iklim dapat semakin diperkuat, sehingga musim tanam 2026/2027 dapat berjalan optimal. (MRF/RIW/EYN)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perindustrian, menggelar sosialisasi verifikasi dan validasi emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai langkah strategis mendukung pengendalian perubahan iklim, sekaligus mendorong transformasi menuju industri hijau di daerah.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Miftahul Chair, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Selasa (7/4).

Dalam sambutannya, Miftahul Chair menegaskan, bahwa isu perubahan iklim saat ini telah menjadi perhatian global yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk sektor industri.

Menurutnya, peningkatan emisi gas rumah kaca memberikan dampak nyata terhadap lingkungan, ekonomi, serta keberlanjutan industri itu sendiri.

“Peningkatan emisi gas rumah kaca memberikan dampak nyata terhadap lingkungan, ekonomi, dan keberlanjutan industri. Oleh karena itu, sektor industri tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan emisi,” ujar Miftahul Chair.

Ia menambahkan, pelaksanaan verifikasi dan validasi emisi GRK merupakan langkah penting, untuk memastikan pelaporan emisi dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel.

Hal ini juga sejalan dengan komitmen nasional Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement serta Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon.

Menurut Miftahul, Kalimantan Selatan sebagai daerah dengan aktivitas industri yang cukup signifikan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional.

Dengan ribuan unit industri kecil dan menengah serta ratusan industri besar dan sedang yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar, namun di sisi lain potensi emisinya juga perlu dikelola dengan baik.

Melalui kegiatan ini, Dinas Perindustrian Kalsel mendorong pemetaan profil emisi sektor industri secara lebih komprehensif. Selain itu, upaya efisiensi energi dan pemanfaatan teknologi rendah karbon juga terus didorong sebagai bagian dari transformasi industri berkelanjutan.

“Verifikasi dan validasi emisi bukan sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing produk industri Banua di pasar nasional maupun global,” lanjut Miftahul.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Perindustrian, juga terus mendorong penguatan kawasan industri serta hilirisasi produk unggulan daerah. Dalam konteks tersebut, transparansi data emisi dan kepatuhan terhadap standar lingkungan menjadi nilai tambah yang penting bagi pelaku industri.

Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada pelaku industri, termasuk dalam penerapan efisiensi energi dan produksi bersih.

“Kami mengajak seluruh pelaku industri di Kalimantan Selatan untuk menjadikan pelaporan dan verifikasi emisi sebagai bagian dari transformasi menuju industri hijau yang berkelanjutan,” tutup Miftahul Chair. (MRF/RIW/EYN)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota, resmi menyerahkan 14 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan, pada Selasa (31/3)

Penyerahan ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah, untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi dasar bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan.

Kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan, serta jajaran pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerah dan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

Gubernur, Muhidin menegaskan, bahwa seluruh laporan yang telah diserahkan akan melalui proses pemeriksaan dalam kurun waktu sekitar dua bulan.

“Kita telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kurang lebih selama 60 hari atau sekitar dua bulan. Harapannya, seluruh laporan yang disampaikan sudah tertata dengan baik dan minim kekurangan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa masih terdapat beberapa daerah yang perlu menuntaskan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya.

Menurutnya, momentum pemeriksaan ini harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai kekurangan yang ada.

“Jika masih ada hal yang belum lengkap, kami berharap dalam proses pemeriksaan ini dapat segera diperbaiki dan diselesaikan, termasuk temuan-temuan sebelumnya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Andriyanto menyampaikan, bahwa pihaknya telah menerima sebanyak 14 LKPD unaudited dari pemerintah daerah di Kalsel.

“Hari ini kami telah menerima 14 LKPD unaudited. Sesuai amanat undang-undang keuangan negara, BPK diberikan waktu 60 hari sejak laporan diterima untuk menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan tersebut dijadwalkan akan disampaikan pada 26 Mei 2026 kepada DPRD dan kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban BPK selaku auditor eksternal.

Lebih lanjut, Andriyanto mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sejumlah indikasi permasalahan yang masih bersifat sementara dan belum menjadi temuan final, yang akan didalami dalam pemeriksaan lanjutan.

“Indikasi yang kami sampaikan masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan lanjutan akan dilaksanakan selama 20 hari, mulai 5 April hingga 2 Mei,” ungkapnya.

Ia pun mengimbau seluruh pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti indikasi tersebut agar tidak berdampak pada opini BPK terhadap kewajaran laporan keuangan.

“Jika tidak segera ditindaklanjuti, hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian opini, terlebih masih dalam tahun anggaran yang sama, yaitu 2025,” tegasnya.

Andriyanto juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik.

Dengan penyerahan LKPD ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mempertahankan opini terbaik dari BPK.

“Kami berharap seluruh pemerintah daerah dapat terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga kualitas laporan keuangan semakin baik dari tahun ke tahun,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)