Inflasi Terjaga, Belanja Pemerintah Jadi Stimulus Perekonomian Kalsel

BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mengumumkan, bahwa kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang sangat positif dan stabil hingga akhir Oktober 2025. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata – rata nasional, pengelolaan anggaran yang efektif, dan dukungan kuat terhadap sektor-sektor kunci seperti UMKM, Kalsel berhasil menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan lokal dan global.

Hal ini disampaikan Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, saat Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan realisasi hingga 31 Oktober 2025, dikantornya pada Selasa (25/11).

Hadir pula Abien Prastowidodo, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Sugiyarto, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Antonius Arie Wibowo, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, serta tamu undangan lainnya.

Catur memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kalsel mencapai 5,19% (yoy) pada Triwulan III 2025, didukung sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan.

Pengelolaan fiskal berjalan optimal, dengan belanja APBN mencapai 78,45 persen dari pagu dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang dominan sebesar Rp25,71 triliun.

“Kinerja APBD juga menunjukkan surplus yang tinggi, menandakan potensi besar untuk percepatan pembangunan,” jelas Catur.

Dukungan terhadap UMKM berjalan efektif, dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,17 triliun dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp56,52 miliar, yang menjadi bukti komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, bagi Kalimantan Selatan.

Catur menambahkan, hingga Oktober 2025, Neraca Perdagangan Kalsel mencatatkan surplus sebesar US$775,67 juta. Meski masih mencetak surplus, angka ini mengalami kontraksi sebesar 29,67% dibandingkan bulan sebelumnya.

Kinerja ini dipengaruhi nilai Ekspor Oktober yang tercatat sebesar US$877,65 juta (turun 31,0% secara year-on-year) dan nilai Impor sebesar US$101,98 juta (turun 39,4% secara year-on-year).

Dari sisi harga, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan pada Oktober 2025 tercatat sebesar 3,11% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,42. Angka ini berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,86% (yoy).

Secara bulanan (month-to-month), Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,36%, berbeda dengan kondisi nasional yang mencatatkan inflasi lebih rendah (0,28%).

“Tekanan inflasi bulan ini terutama didorong kenaikan harga pada kelompok pengeluaran tertentu. Komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah emas perhiasan, ikan gabus, dan telur ayam ras,” ujarnya.

Di sisi lain, beberapa komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, dan terong justru memberikan andil deflasi, membantu menahan laju inflasi lebih lanjut.

Sementara itu, realisasi Belanja Negara mencapai Rp32,29 triliun (78,45% dari pagu). Berbeda dengan bulan sebelumnya, pertumbuhan belanja negara kini mengalami kontraksi tipis sebesar 1,14% (yoy). Kontraksi ini dipengaruhi penurunan pada Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 10,14% dan melambatnya pertumbuhan Transfer ke Daerah (TKD) yang kini hanya tumbuh 1,47% (yoy).

Meski demikian, TKD masih mendominasi struktur belanja dengan porsi 79,63% (Rp25,71 triliun). Di sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp11,31 triliun atau 51,29% dari target penerimaan tahunan. Capaian ini mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 27,35% (yoy), yang utamanya disebabkan penurunan penerimaan perpajakan (Pajak Dalam Negeri) dan PNBP.

Namun, terdapat catatan positif pada penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh impresif 192,50% (yoy). Ketimpangan antara realisasi pendapatan dan belanja ini, mengakibatkan defisit anggaran melebar menjadi Rp20,98 triliun.

Di sisi lain, kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga Oktober 2025 masih mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp9,27 triliun, dengan nilai SiLPA mencapai Rp16,39 triliun.

Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp36,04 triliun (85,91% dari target), meskipun secara total pendapatan ini turun 6,01% (yoy).

“Kabar baiknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 1,09 persen, didorong kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pajak daerah,” tambahnya

Sementara itu, realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp26,77 triliun atau baru mencapai 52,61% dari pagu. Penyerapan belanja ini masih mengalami kontraksi sebesar 9,36% (yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kontraksi terdalam masih terjadi pada komponen Belanja Modal yang terkoreksi signifikan sebesar 28,67% (yoy), mengindikasikan perlunya akselerasi fisik di sisa tahun anggaran. (DJPbKalsel-RIW/EYN)