Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan penguatan kompetensi lulusan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan, termasuk melalui pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), perlu terus diperkuat agar lulusan memiliki kompetensi yang semakin relevan dengan kebutuhan industri.
Hal tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat menghadiri pembukaan Rapat Tahunan Asosiasi MIPA LPTK Indonesia (AMLI) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (6/8).
Menaker mengatakan, Presiden Prabowo Subi anto juga menekankan pentingnya memperkuat pendidikan STEM sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjawab kebutuhan industri.
“Masih terdapat mismatch antara kompetensi lulusan dengan tuntutan dunia kerja, termasuk skill gap antara kemampuan yang dimiliki pencari kerja dan kebutuhan industri. Karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan perlu terus diperkuat agar kesenjangan tersebut dapat diatasi,” ujar Menaker.
Menaker mengapresiasi komitmen para dekan yang terus membangun koordinasi dan sinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan langkah positif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Ini merupakan langkah yang sangat positif dan patut didukung. Kolaborasi perguruan tinggi dalam mempersiapkan lulusan yang berkualitas akan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, Menaker menilai lulusan MIPA memiliki peluang yang luas di berbagai sektor karena penguasaan sains merupakan fondasi penting dalam pengembangan STEM.
Oleh karena itu, kurikulum perlu terus dievaluasi agar mampu membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis, kemampuan memecahkan masalah, serta kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
“Kompetensi dasar yang kuat merupakan modal penting bagi tenaga kerja Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan dunia kerja sekaligus meningkatkan daya saing bangsa,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/APR)
Jakarta – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kualitas kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat melalui studi komparasi ke berbagai daerah.
Salah satunya dengan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/8), untuk mempelajari berbagai inovasi dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, dan diterima Tenaga Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Arif Fadillah.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif dengan membahas berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam pemaparannya, Ahmad Arif Fadillah menjelaskan sejumlah program kesejahteraan rakyat yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah
Pembahasan meliputi mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan setiap program berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai program pelayanan publik,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya memperkaya referensi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya pada sektor kesejahteraan rakyat yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi IV. Setiap daerah memiliki kebijakan dan inovasi yang berbeda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin mempelajari berbagai praktik baik yang telah diterapkan di DKI Jakarta agar dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan di Kalimantan Selatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah,” katanya.
Gusti Iskandar menyampaikan, kesejahteraan rakyat merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang harus terus didorong melalui kebijakan yang terukur, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Karena itu, berbagai masukan yang diperoleh selama kunjungan kerja diharapkan mampu memperkuat peran Komisi IV dalam memberikan rekomendasi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Selain membahas kebijakan yang telah berjalan, kedua belah pihak juga saling bertukar pengalaman mengenai tantangan dalam implementasi program kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah. Diskusi berlangsung interaktif dengan mengulas berbagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memperkuat kolaborasi antara lembaga legislatif daerah,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam penyusunan kebijakan yang lebih inovatif, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat di Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkualitas dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjarmasin – Jelang Peringatan HUT ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia suasana berbeda mulai terlihat di kawasan Balai Kota Banjarmasin, dipercantik dengan ornamen merah putih, Jumat (7/8).
Plt Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli mengatakan, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Banjarmasin melakukan pemasangan kain merah putih di tiang-tiang Balai Kota. Sekaligus memperbarui tampilan halaman kantor dan area carport melalui pengecatan ulang.
“Sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin kami lakukan persiapan agar suasana kemerdekaan benar-benar terasa di lingkungan Balai Kota. Mulai dari pemasangan kain merah putih di tiang hingga pengecatan halaman dan carport, semuanya dikerjakan secara bertahap,” ujar Ahmad Zazuli.
Pembenahan tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan. Sekaligus menghadirkan wajah Balai Kota yang lebih rapi dan representatif.
Menurutnya, pembenahan tidak hanya bertujuan mempercantik kawasan kantor pemerintahan. Tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
“Momentum Hari Kemerdekaan harus disambut dengan penuh semangat. Kami ingin Balai Kota tampil lebih bersih, indah, dan memberikan kesan yang baik bagi masyarakat yang datang,” katanya.
Ahmad Zazuli menambahkan, proses penataan dilakukan jajaran Bagian Umum Setdako Banjarmasin dengan mengedepankan kualitas pekerjaan. Tujuannya agar hasilnya dapat dinikmati selama rangkaian peringatan HUT RI berlangsung.
“Kami berharap seluruh persiapan dapat selesai tepat waktu sehingga saat peringatan 17 Agustus nanti, Balai Kota benar-benar siap menjadi pusat kegiatan yang mencerminkan semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap Indonesia,” ucap Ahmad Zazuli. (PEMKOBJM-SRI/RIW/apr)
Banjarmasin – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Upaya tersebut diwujudkan dengan melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa, di Jakarta, Kamis (6/8).
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Achmad Maulana, bersama anggota Komisi III tersebut, membahas sejumlah program prioritas yang dinilai mendesak bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Achmad Maulana
Maulana mengatakan, fokus pembahasan meliputi percepatan revitalisasi sistem perpipaan Air Banjarbakula, penanganan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala, hingga pengembangan jaringan irigasi.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III kembali mengusulkan agar program Revitalisasi Pipa Air Banjarbakula masuk dalam prioritas penganggaran APBN Tahun 2027.
“Program strategis tersebut belum memperoleh alokasi pada Tahun Anggaran 2026, sehingga diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat pada penyusunan anggaran berikutnya,” kata Maulana.
Selain penyediaan air bersih, Komisi III juga menyoroti persoalan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang selama kurang lebih enam tahun belum mendapatkan penanganan optimal.
Kondisi itu dinilai menyebabkan berkurangnya kapasitas aliran sungai dan meningkatkan potensi banjir, terutama di wilayah hilir yang menjadi muara aliran dari Kota Banjarmasin dan daerah sekitarnya.
“Pentingnya penanganan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan wilayah strategis yang berperan sebagai jalur utama aliran air menuju muara. Apabila pendangkalan terus dibiarkan, risiko banjir di Kalimantan Selatan akan semakin meningkat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Maulana menambahkan, pihaknya mengapresiasi keterbukaan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menerima aspirasi yang disampaikan. Hasil konsultasi dan koordinasi berjalan dengan baik serta mendapat respons positif dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Menurutnya, revitalisasi Pipa Air Banjarbakula harus kembali menjadi prioritas penganggaran pada tahun 2027 mengingat program tersebut belum terakomodasi dalam APBN Tahun 2026.
“Kami berharap tidak terjadi perubahan kebijakan anggaran sehingga proyek strategis tersebut dapat segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi menyelenggarakan “Pamor Borneo 2026” pada 7 – 9 Agustus 2026 di Banjarmasin. Kegiatan yang merupakan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan ini, berfokus pada tiga pilar utama.
Yakni penguatan daya saing UMKM dan perluasan akses pembiayaan; peningkatan investasi sektor riil; serta perluasan akseptasi digital dan pengelolaan uang rupiah.
“Pamor Borneo 2026” menjadi wujud nyata kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, akademisi, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan arah transformasi ekonomi Kalimantan menuju pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan.
“Pamor Borneo 2026” mengangkat tema “Unlocking Kalimantan’s Value-Added Growth Potential for Economic Prosperity.” Tema ini menegaskan komitmen bersama, mendorong percepatan transformasi ekonomi Kalimantan dengan harapan dapat mendorong potensi nilai tambah produk yang dihasilkan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara yang maju dan berdaya saing global.
Rangkaian kegiatan “Pamor Borneo 2026” terdiri atas dua bagian. Pertama, Investment Forum yang mencakup seminar dan business matching proyek investasi.
Kedua, Trade and Financing Fair yang menghadirkan showcasing UMKM, financing corner, dan beragam kegiatan edukasi literasi ekonomi – keuangan, termasuk penguatan literasi Ekonomi Syariah, Pembayaran Digital, Pelindungan Konsumen, serta Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyampaikan bahwa “Pamor Borneo 2026” merupakan program kolaborasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wujud penegasan komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan wilayah Kalimantan sebagai daerah yang berdaya saing.
“Kami berharap “Pamor Borneo 2026” dapat berkontribusi nyata dalam memperluas akses pasar dan pembiayaan UMKM, meningkatkan peluang investasi pada sektor riil, serta mendorong perluasan akseptasi digital di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menyampaikan, bahwa Pamor Borneo yang telah terselenggara sejak tahun 2020 ini merupakan langkah konkret untuk memperkenalkan potensi ekonomi Kalimantan Selatan sekaligus mendorong sektor UMKM, investasi, dan digitalisasi pembayaran di Kalimantan Selatan.
Gubernur turut menyoroti komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 8%, yang menjadi peluang besar bagi Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, untuk berperan sebagai gerbang logistik nasional.
“Kami mengharapkan agar semangat sinergi dan kolaborasi dapat terus terjalin untuk visi Kalimantan Selatan makmur, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujar Gubernur, Muhidin.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman dalam keynote speech, menyampaikan, bahwa dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, terdapat tantangan yang tidak mudah, sehingga diperlukan sinergi dan komitmen untuk membangun Kalimantan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, dibutuhkan sinergi yang disertai dengan niat yang mulia serta memastikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara luas. Kami mengapresiasi atas sinergi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk terus bersama-sama melakukan sinergi dan berbagai inisiatif bersama Bank Indonesia untuk mendukung pencapaian tujuan kita bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Aida S. Budiman.
Pada pilar pertama yaitu pilar perdagangan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah terus memperkuat UMKM unggulan Kalimantan Selatan melalui pameran produk fesyen, kriya, dan kuliner yang disinergikan dengan business matching pembiayaan, mencakup edukasi, pendampingan, layanan SLIK bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga one-on-one meeting dengan Lembaga Jasa Keuangan.
Pada “Pamor Borneo 2026”, telah diperoleh komitmen kerja sama perdagangan antara UMKM dengan Usaha Perhotelan di Kalimantan Selatan senilai Rp100 juta dan potensi realisasi fasilitasi akses kredit/pembiayaan kepada UMKM mencapai lebih dari Rp 6,2 miliar untuk mengembangkan skala usaha dan memperluas akses pasar.
Sejalan dengan pilar kedua “Pamor Borneo 2026” yaitu pilar investasi, Investment Forum menawarkan 15 proyek investasi strategis, terdiri atas 7 proyek dari Kalimantan Selatan dan 8 proyek dari provinsi lainnya di wilayah Kalimantan.
Lebih dari 20 calon investor hadir langsung dalam rangkaian kegiatan ini, dengan capaian 12 Letter of Interest untuk 7 proyek investasi dengan total senilai Rp62,69 triliun.
Unit Hubungan Investor Wilayah Intan Kalsel terus mengakselerasi realisasi investasi daerah melalui sekaligus mencari solusi debottlenecking hambatan investasi di Kalimantan.
Pilar ketiga “Pamor Borneo 2026” berfokus pada akseptasi digital sebagai akselerator transformasi ekonomi Kalimantan, baik tunai maupun non-tunai.
Bank Indonesia terus mendorong masyarakat untuk Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah sebagai fondasi ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berdaulat.
Dari sisi pembayaran non-tunai, Bank Indonesia menghadirkan inovasi QRIS Tanpa Pindai (Tap) yang memungkinkan transaksi lebih cepat hanya dengan menempelkan ponsel pada mesin pembayaran, dan kini telah diimplementasikan pada layanan transportasi umum Trans Banjarbakula dan Trans Banjarmasin serta sejumlah sentra dagang di Kalimantan Selatan.
Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan seluruh mitra strategis berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem perdagangan, investasi, sistem pembayaran serta literasi ekonomi dan keuangan di Kalimantan.
Dengan sinergi yang semakin kuat, “Pamor Borneo 2026” diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi Kalimantan dari berbasis sumber daya alam menuju ekonomi yang terdiversifikasi, inklusif, dan berkelanjutan, guna mewujudkan Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara yang berdaya saing global. (BIKalsel-RIW/APR)
Banjarbaru – Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum menggelar Flashmob Kreasi Penggiat Jiwa dan Lomba Senam Bekajutan (Gerakan Dadakan Tak Perlu Disiapkan) dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-19 RSJ Sambang Lihum sekaligus memeriahkan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan yang berlangsung di Halaman Gedung Manajemen RSJ Sambang Lihum, Jumat (7/8), ini diikuti perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi, serta masyarakat, dan turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin.
Direktur RSJ Sambang Lihum, Yuddy Riswandhy Noora mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi rangkaian peringatan hari jadi, tetapi juga menjadi media kampanye pentingnya menjaga kesehatan jiwa melalui aktivitas yang sehat, menyenangkan, dan melibatkan masyarakat secara luas.
Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin
Menurutnya, kesehatan jiwa tidak hanya berkaitan dengan pelayanan medis di rumah sakit, tetapi juga perlu dibangun melalui lingkungan yang positif, kebersamaan, aktivitas fisik, serta interaksi sosial yang baik.
Karena itu, RSJ Sambang Lihum berupaya menghadirkan kegiatan yang mampu mengedukasi masyarakat bahwa menjaga kesehatan mental dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas sederhana yang menyenangkan.
“Kami ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Rumah sakit jiwa bukan hanya tempat pelayanan bagi pasien, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan promosi kesehatan jiwa bagi seluruh masyarakat,” ujar Yuddy.
Ia menambahkan, konsep Senam Bekajutan yang mengandalkan gerakan spontan dipilih agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan santai tanpa harus menghafalkan rangkaian gerakan terlebih dahulu.
“Dengan konsep tersebut, seluruh peserta diharapkan lebih menikmati kegiatan sekaligus mempererat kebersamaan antarinstansi,” sahutnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin, mengapresiasi inisiatif RSJ Sambang Lihum yang menghadirkan kegiatan kreatif dalam mengampanyekan pentingnya kesehatan jiwa kepada masyarakat.
Menurutnya, kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara menyeluruh sehingga perlu menjadi perhatian bersama, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
“Kegiatan seperti ini sangat positif karena mengajak masyarakat bergerak bersama, membangun kebersamaan, sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan jiwa,” ungkap Fathul Jannah.
Ia berharap kegiatan seperti ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
“Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, saling peduli, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis,” tutupnya.
Selain memperingati hari jadi RSJ Sambang Lihum dan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi, serta masyarakat dalam mendukung upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan jiwa.
Melalui kegiatan ini, RSJ Sambang Lihum berharap stigma terhadap isu kesehatan mental semakin berkurang serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan jiwa terus meningkat. (MRF/RIW/APR)
Banjarbaru – Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Bakula Water milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selangkah lagi akan dipasarkan kepada masyarakat. Saat ini, proses pembangunan fasilitas produksi telah rampung sepenuhnya dan hanya tinggal menunggu terbitnya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kepala Balai Pengelola Air Minum (BPAM) Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas mengatakan, seluruh proses pembangunan sarana produksi telah selesai 100 persen. Saat ini, pihaknya tengah melengkapi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin edar dari BPOM.
“Bakula Water merupakan salah satu inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tahap yang sedang kami selesaikan sekarang adalah proses izin edar dari BPOM. Untuk bangunan dan fasilitas produksinya sudah selesai 100 persen, tinggal melengkapi persyaratan administrasi karena alat yang dibutuhkan baru datang,” ujarnya.
Wahyu optimis izin edar dapat diterbitkan pada akhir Agustus 2026 sehingga produk tersebut segera dipasarkan secara resmi kepada masyarakat.
“Insyaallah sampai akhir Agustus izin edarnya sudah terbit. Setelah itu baru Bakula Water bisa dipasarkan secara bebas kepada masyarakat,” katanya.
Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas
Ia menjelaskan, harga jual Bakula Water telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda), sehingga tidak akan ada perubahan saat produk mulai dipasarkan.
Untuk kemasan botol berukuran 330 mililiter, harga ditetapkan sebesar Rp31.500 per pak, sedangkan untuk kemasan galon dibanderol sekitar Rp51 ribu per galon.
“Harga sudah diatur dalam Perda. Jadi setelah izin edar keluar, produk bisa langsung kami distribusikan sesuai tarif yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Pada tahap awal, distribusi Bakula Water akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan.
Menurut Wahyu, pihaknya telah melakukan pendataan kebutuhan air minum di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dasar penyusunan distribusi awal.
“Kami sudah melakukan survei ke seluruh SKPD untuk mengetahui kebutuhan mereka setiap bulan. Prioritas pertama adalah memenuhi kebutuhan di lingkungan Pemerintah Provinsi terlebih dahulu. Setelah itu terpenuhi, distribusi akan dilakukan secara bertahap kepada masyarakat,” ungkapnya.
Wahyu berharap, Bakula Water menjadi salah satu produk unggulan daerah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan air minum berkualitas bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (SYA/RIW/APR)
Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan terhadap 91 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Pelantikan berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Selasa (4/8).
Sebanyak 91 pejabat yang dilantik terdiri atas 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 17 pejabat administrator, dan 67 pejabat pengawas. Prosesi pelantikan turut dihadiri jajaran Forkopimda Kota Banjarbaru serta kepala perangkat daerah.
Wali Kota, Erna Lisa Halaby menegaskan, bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar mengisi jabatan yang kosong, melainkan bagian dari langkah strategis memperkuat kinerja organisasi pemerintahan.
“Pelantikan yang kita laksanakan hari ini bukanlah sekadar untuk mengisi jabatan yang kosong, melainkan langkah strategis untuk memastikan roda organisasi berjalan secara optimal melalui penempatan aparatur yang tepat pada posisi yang tepat,” ujarnya.
Wali Kota Erna Lisa Halaby saat melantik pejabat Pemkot Banjarbaru
Menurutnya, seluruh proses pengisian jabatan telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, profesionalisme, serta mengacu pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui penerapan merit system dan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menjelaskan, penerapan sistem tersebut bertujuan menciptakan birokrasi yang adaptif, profesional, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
“Langkah ini penting agar sistem yang telah dibangun benar-benar mampu menciptakan birokrasi yang adaptif, profesional, dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah. Saudara-saudara merupakan bagian dari talenta terbaik yang telah melalui proses sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, kepercayaan ini hendaknya dijawab dengan dedikasi, integritas, kompetensi, serta kinerja terbaik,” lanjutnya.
Di akhir arahannya, Wali Kota mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing.
Ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang produktif, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Erna Lisa berharap amanah jabatan yang diemban dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk berkarya, menghadirkan solusi atas berbagai persoalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Banjarbaru.
Adapun 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik, yakni Sri Lailana sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Marhain Rahman sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kemas Akhmad Rudi Indrajaya sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik, dan Abdussamad sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
Selanjutnya Muhammad Mirhansyah sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Keuangan, Kanafi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Bambang Supriyatno sebagai Asisten Administrasi Umum Kota Banjarbaru. (BDR/RIW/APR)
Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin terus bergerak mendorong penguatan ekonomi berbasis keluarga. Langkah ini kembali difasilitasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota UP2K PKK, yang digelar selama dua hari di Aula Rumah Kemasan.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan kader UP2K PKK dari 5 kecamatan dan 52 kelurahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar usai membuka kegiatan secara resmi, menekankan pentingnya kehati-hatian, efektivitas serta kualitas olahan produk yang dihasilkan ibu-ibu kader PKK agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Tidak sekadar teori, menurut Tezar, pelatihan kali ini dirancang lebih interaktif dengan menggaet narasumber dari berbagai sektor strategis di antaranya perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banjarmasin, Wetland Square, serta Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin.
Sekdako Banjarmasin Ichrom Muftezar didampingi Kadisperdagin Ignasius Rizki Perdana
“Kader UP2K PKK adalah ujung tombak ekonomi berbasis rumah tangga. Makanya pelatihan ini tidak hanya soal memenuhi kewajiban administrasi kesiapan lomba UP2K, tetapi juga untuk memperkuat branding produk dan daya tarik promosi mereka,” tekan Ichrom, Selasa (4/8).
Dijelaskannya lagi, konsep pemasaran suatu produk saat ini tidak lagi bergantung dari apa yang ditawarkan, melainkan bagaimana para produsen dapat jemput bola dan mengeksplor apa yang menjadi kebutuhan pasar.
“Produk bukan lagi soal apa yang kita inginkan tapi apa yang dibutuhkan pasar. Ini harus jadi perhatian kita bersama,” bebernya dihadapan seluruh kader UP2K.
Dirinya juga berharap, anggota UP2K se – Kota Banjarmasin dapat belajar dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dari pelatihan ini.
“Artinya bukan sekedar ikut pelatihan. Tetapi setelah dari sini ada pemahaman dan hasil yang dapat langsung diaplikasikan untuk menunjang kesejahteraan dan pendapatan keluarga serta kelompok kerja (Pokja) anggota,” tutupnya.
Senada, Kepala Disperdagin Banjarmasin, Ignasius Rizki Perdana menyebut, tujuan dari program peningkatan kapasitas anggota UP2K ini, di samping untuk memberi pemahaman mendalam soal tertib administrasi, juga untuk membuka akses pasar lebih luas bagi produk unggulan UP2K.
“Pemasaran masa kini sudah berubah polanya dari yang konvensional menjadi digital, makanya kita mendorong mereka untuk dapat mengasah keterampilan dengan materi-materi fresh seperti pemanfaatan Artificial Intelligence (Ai), kemudian kemampuan praktik foto produk hingga konten video promosi menggunakan gawai,” tukasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)
Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Sosialisasi Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI), dan Peningkatan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), sebagai upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat.
Sosialisasi dilaksanakan di Ruang Rapat H. Maksid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Selasa (4/8) dan diikuti perwakilan perangkat daerah, organisasi masyarakat, serta relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah mengatakan pengembangan Ruang Bersama Indonesia menjadi salah satu langkah strategis, menghadirkan ruang yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan serta anak di berbagai wilayah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Khatimah
Menurutnya, keberadaan Relawan SAPA juga memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah mengedukasi, pendampingan, serta memperkuat upaya pencegahan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh peserta dapat memahami konsep pengembangan Ruang Bersama Indonesia sekaligus meningkatkan kapasitas para relawan SAPA agar mampu menjalankan perannya secara optimal di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Selain memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan serta anak di Kalimantan Selatan.
“Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan tidak dapat tercapai tanpa memperhatikan peran serta perempuan dan perlindungan terhadap anak,” lanjutnya.
Desa/Kelurahan sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi perempuan dan anak.
Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) merupakan sebuah pendekatan pembangunan berbasis gender dan hak anak yang bertujuan menciptakan ruang hidup setara, bebas dari kekerasan, serta mendukung tumbuh kembang dan partisipasi anak dan perempuan secara optimal.
“Adapun pihak-pihak yang terlibat tidak hanya pemerintah tetapi juga tenaga pendidik dan Kesehatan, dunia usaha, forum anak, pendamping dan relawan SAPA, Lembaga swadaya Masyarakat, organisasi Perempuan, tokoh agama, adat dan Masyarakat desa serta media,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)
