Banjar – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Banjar diminta memastikan kewajiban pajak kendaraan telah dipenuhi sebelum mengajak masyarakat melakukan hal yang sama. Kepatuhan tersebut berlaku terhadap kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea mengatakan ASN memiliki posisi strategis sebagai contoh bagi masyarakat dalam membangun kepatuhan membayar pajak.
“Sebelum meminta masyarakat luas agar patuh dan tertib menunaikan pajak, pastikan terlebih dahulu diri, keluarga, dan institusi tempat kita bernaung telah memenuhi kewajiban tersebut. ASN mutlak wajib menjadi panutan tertib pajak,” tegas Yudi, baru-baru tadi.
Menurutnya, kepatuhan membayar pajak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kemandirian fiskal daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu sumber penerimaan yang terus didorong adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Karena itu, peningkatan kesadaran membayar pajak dinilai perlu dimulai dari lingkungan pemerintahan.
Upaya tersebut diperkuat melalui Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor di lingkungan Pemkab Banjar yang melibatkan Pemprov Kalimantan Selatan, Pemkab Banjar, Kepolisian, Samsat Martapura dan Jasa Raharja.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil turut terlibat dalam pelaksanaan program tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah provinsi mendorong kepatuhan sekaligus mengoptimalkan penerimaan PKB.
Program ini juga diarahkan untuk mendekatkan pelayanan perpajakan kendaraan kepada wajib pajak dengan proses yang lebih mudah, cepat dan transparan.
Yudi meminta pimpinan perangkat daerah memastikan pesan kepatuhan tersebut diteruskan kepada seluruh jajaran di instansi masing – masing.
“Pajak kita bayar, pembangunan kita rasakan. Taat pajak hari ini untuk Kabupaten Banjar yang lebih maju,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)
Tabalong – Upaya memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Selatan tidak hanya dilakukan melalui sektor pertanian, tetapi juga perlu didukung dengan pengembangan peternakan.
Salah satunya melalui pengembangan peternakan sapi yang memiliki peran penting memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi bagi peternak lokal.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jahrian, usai kunjungan kerja ke PT Astra Agro Lestari Tbk, Kabupaten Tabalong, baru-baru tadi, mengatakan pengembangan peternakan sapi perlu mendapat perhatian serius, terutama untuk meningkatkan produksi daging dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah.
Menurutnya, potensi peternakan di Kalimantan Selatan yang cukup besar, perlu dikelola optimal dengan dukungan pemerintah, baik dari sisi pembinaan, penguatan kapasitas peternak maupun pengembangan populasi sapi.
Sumber humas DPRD Kalsel
“Pengembangan peternakan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah sapi, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pengelolaan peternakan,” ucapnya.
Jahrian menyampaikan, pihaknya mendorong pengembangan peternakan melibatkan masyarakat secara lebih luas. Mulai dari ketersediaan pakan, kesehatan hewan, peningkatan kemampuan peternak hingga pemasaran hasil peternakan.
Dengan demikian, sektor peternakan tidak hanya menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.
“Kami mendorong sektor peternakan mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah,” jelasnya.
Jahrian menegaskan pemerintah daerah perlu membangun pola pembinaan yang berkelanjutan. Sehingga peternak tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha peternakan mandiri.
Selain itu, sinergi antara pemerintah, peternak, pelaku usaha serta pihak terkait lainnya dinilai penting untuk membangun ekosistem peternakan yang kuat.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi daging sapi di Kalimantan Selatan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Penguatan produksi pangan asal hewan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka peluang ekonomi baru bagi peternak di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat peran penyebarluasan informasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan seiring penguatan koordinasi lintas sektor yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel, menghadapi karhutla di sejumlah wilayah.
Koordinasi kembali dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung Gubernur Kalsel, Muhidin di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (17/9).
Rapat melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, ASN, serta perangkat daerah terkait
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, rapat tersebut membahas penguatan penanganan karhutla secara terpadu, termasuk pengerahan seluruh unsur untuk mendukung upaya di lapangan.
“Rapat secara langsung dipimpin Pak Gubernur secara teknis dan beliau mengarahkan sampai ke TNI. Jadi mulai dari TNI, kepolisian sampai ASN dikerahkan,” ujar Muslim.
Menurutnya, penanganan difokuskan pada sejumlah lokasi yang menjadi prioritas. Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan di wilayah lainnya untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.
“Fokus-fokus titik yang prioritas itu diharap menjadi fokus, tetapi tetap di wilayah – wilayah yang lain tetap menjaga,” katanya.
Muslim menjelaskan, Diskominfo Kalsel turut berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai langkah pemerintah dalam menangani karhutla.
Informasi yang disampaikan kepada publik, menurutnya, harus berdasarkan fakta dan kondisi penanganan di lapangan. Hal ini penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai upaya pemerintah dalam menghadapi karhutla.
“Kita mendukung dengan menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat bagaimana upaya – upaya yang sudah dilakukan. Jadi ini adalah fakta yang memang sebagai informasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyampaian informasi tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi karhutla dan langkah-langkah penanganan yang terus dilakukan hingga situasi dapat dikendalikan.
“Jadi fakta-fakta itu yang kita sampaikan, bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bersama seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Informasi itu yang kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa penanganan terus dilakukan dan semua unsur bergerak sesuai dengan tugasnya masing-masing,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)
Banjarmasin – Kader Posyandu Kota Banjarmasin didorong agar tidak berhenti pada keaktifan dalam kegiatan, tetapi terus meningkatkan keterampilan dan kapasitas, agar mampu memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.
Pesan itu disampaikan Ketua Tim Penggerak Posyandu Kota Banjarmasin, Neli Listriani, saat Jambore Kader Posyandu tingkat Kota Banjarmasin, di Aula Sekretariat Bersama Khatib Dayyan, Kamis (17/9).
Menurut Neli, penguatan kapasitas kader menjadi langkah penting di tengah semakin luasnya peran Posyandu melayani masyarakat.
Kader dituntut memiliki keterampilan yang memadai, kemampuan komunikasi yang baik, serta terbuka terhadap inovasi dalam pelayanan kesehatan.
“Yang perlu kita lakukan adalah terus mengasah kemampuan, keterampilan klinik, komunikasi, serta mengadopsi inovasi dalam seluruh pelayanan kesehatan,” ujar Neli.
Ketua TP PKK Banjarmasin Neli Listriani
Oleh karena itu, Jambore Kader Posyandu tidak hanya diarahkan sebagai ajang perlombaan, tetapi dirancang untuk mengasah kemampuan kader melalui penguatan 25 keterampilan dasar Posyandu yang menjadi bekal dalam menjalankan pelayanan di lapangan.
Neli mengatakan peningkatan kapasitas ini turut berjalan beriringan dengan pemberian apresiasi terhadap kader.
Penghargaan diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja keras kader yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Upaya memperkuat kapasitas kader tersebut sejalan dengan capaian yang telah ditorehkan tim dan kader Posyandu kota Banjarmasin di tingkat provinsi.
Posyandu Antasan Indah 2, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, meraih Juara VI kategori Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kalimantan Selatan.
Pada ajang yang sama di kategori individu, Khairunnisa, kader Posyandu (Antasan Indah 2) berhasil meraih Juara I.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuardiansyah, menyoroti capaian Posyandu Kota Banjarmasin yang mengalami penurunan peringkat pada penilaian tingkat provinsi.
“Sebelumnya kita di posisi ketiga, penilaian terakhir kita berada pada peringkat keenam,” ungkap Yanuar.
Terkait apa yang menjadi hasil evaluasi penilaian, ujarnya, kendala terdapat pada aspek sarana dan prasarana, meskipun kemampuan individual kader dinilai sudah sangat baik.
“Dari segi bina kemampuan, para kader kita ini luar biasa. Namun, kelemahan kita ada pada sarana dan prasarana. Posyandu kita kebanyakan belum memiliki tempat yang definitif, masih berpindah-pindah, kadang di rumah warga atau mushola,” jelasnya lagi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Yanuar menegaskan komitmennya agar ke depan lokasi posyandu diupayakan tidak lagi berpindah-pindah.
Jambore Posyandu kali ini diikuti kelompok dari kader-kader terbaik perwakilan dari tingkat kecamatan hingga kelurahan se- kota Banjarmasin.
Kegiatan diisi dengan peningkatan pengetahuan, salah satunya melalui lomba cerdas cermat yang menguji 25 keterampilan dasar posyandu.
Berikut daftar pemenang Penilaian Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin 2026
Peringkat I : Eka Sri Lestari (Pos Pelayanan Terpadu Kartini 3 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan)
Peringkat II : Munawwaroh (Pos Pelayanan Terpadu Mutiara Ceria Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara)
Peringkat III : Siti Nurlia (Pos Pelayanan Terpadu Antasan Indah 1 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah)
Peringkat IV : Rahimah (Pos Pelayanan Terpadu Mekar Raya Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur)
Peringkat V : Neneng Christina (Pos Pelayanan Terpadu Nusa Indah 3 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat)
Daftar pemenang Penilaian Kinerja Posyandu Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin 2026
Peringkat I : Pos Pelayanan Terpadu Kartini 3 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan
Peringkat II : Pos Pelayanan Terpadu Mekar Raya Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur
Peringkat III : Pos Pelayanan Terpadu Mutiara Ceria Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara
Peringkat IV : Pos Pelayanan Terpadu Antasan Indah 1 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah
Peringkat V : Pos Pelayanan Terpadu Nusa Indah 3 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)
Banjarmasin – Bunda PAUD Kota Banjarmasin Neli Listriani menegaskan, anak tidak seharusnya dibebani kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) sebagai syarat memasuki Sekolah Dasar (SD).
Masa transisi dari PAUD ke SD harus berlangsung menyenangkan, sesuai tahapan tumbuh kembang, serta membuat anak merasa aman dan nyaman di sekolah.
Pesan tersebut disampaikan Neli dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan di Banjarmasin, Kamis (17/9).
Dalam kegiatan itu, Neli mendorong kesamaan persepsi agar kebijakan transisi PAUD-SD benar-benar diterapkan di ruang kelas, bukan berhenti sebagai program.
“Anak-anak memiliki masa yang berbeda – beda untuk cepat menangkap pelajaran akademik. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan yang membebani anak – anak,” kata Neli.
Bunda PAUD Banjarmasin Neli Listriani
Menurutnya, pengalaman anak saat pertama memasuki SD penting untuk membangun fondasi pendidikan selanjutnya.
Anak perlu datang ke sekolah dengan rasa gembira, bukan takut karena merasa belum mampu membaca, menulis atau berhitung.
“Perkembangan tiap anak itu berbeda-beda, jangan sampai hanya karena ada tes calistung, anak-anak kita tidak memiliki niat atau ketertarikan untuk masuk sekolah,” ucapnya.
Neli berharap, seluruh satuan PAUD dan SD menjalankan pendekatan tersebut secara konsisten agar anak tidak lagi melihat masuk SD sebagai sesuatu yang menakutkan.
“Harapannya seluruh guru satuan PAUD maupun SD bisa menjalankan program ini, sehingga anak-anak untuk masuk sekolah itu tidak takut,” ujarnya.
Bagi anak, masuk SD bukan tentang seberapa cepat Ia dapat membaca atau berhitung, tetapi tentang bagaimana pertama kali belajar mencintai sekolah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ryan Utama menegaskan, penerimaan murid baru SD tidak melalui tes calistung.
Setelah diterima, kemampuan membaca, menulis dan berhitung tetap dikembangkan melalui pembelajaran yang menyenangkan, termasuk pendekatan bermain dan aktivitas yang membantu anak memahami konsep berhitung, bukan sekadar menghafal.
Untuk mendukung implementasinya, Disdik bersama Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD Kota Banjarmasin memperkuat kapasitas guru PAUD dan guru SD, menyiapkan alat peraga transisi secara bertahap, menyesuaikan lingkungan belajar kelas I SD, serta mendorong kolaborasi guru PAUD dengan guru SD.
Bimtek tersebut sekaligus menjadi momentum peluncuran “Asyiknya Batik SD”, program yang menegaskan komitmen menghadirkan masa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan tanpa tes calistung. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)
Banjarbaru – Digitalisasi layanan kepegawaian terus dikembangkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan melalui penerapan platform Silaju-KK.
Platform ini dirancang mempermudah sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi kepegawaian antara Provinsi dengan badan kepegawaian kabupaten/kota.
Silaju-KK digunakan untuk mendukung berbagai proses administrasi terkait jabatan, mulai dari pengusulan Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hingga penyampaian hasil seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda).
Kepala BKD Provinsi Kalsel, Noryadi, melalui Kasubbid Promosi, Ahmad Nur Ardi mengatakan, sebelum penerapan Silaju-KK, proses pengajuan masih dilakukan secara konvensional, baik melalui penyampaian dokumen secara langsung maupun menggunakan aplikasi pesan WhatsApp.
Kasubbid Promosi BKD Kalsel, Ahmad Nur Ardi saat di wawancara
Menurut Ardi, mekanisme manual tersebut memiliki sejumlah kendala. Selain berpotensi menyebabkan dokumen terselip, khususnya ketika pengajuan dilakukan pada hari libur, proses tersebut juga belum memiliki fitur pelacakan dokumen.
Waktu penyelesaian setiap usulan pun tidak seragam dan dapat berlangsung hingga satu hingga dua minggu atau lebih.
“Cara manual memiliki banyak kelemahan, mulai dari potensi usulan yang terselip saat hari libur, tidak adanya fitur tracking (pelacakan) dokumen, hingga ketidakseragaman waktu pemrosesan yang bisa memakan waktu satu hingga dua minggu lebih,” ujar Ardi, Selasa (15/9).
Melalui Silaju-KK, proses pengusulan kini dapat dilakukan secara daring kapan saja dan dari mana saja.
Platform berbasis situs web tersebut dapat diakses menggunakan gawai maupun komputer.
Tidak hanya memudahkan pengajuan, Silaju-KK juga dilengkapi fitur tracking yang memungkinkan pengguna memantau perkembangan dokumen.
Platform tersebut juga menyediakan kolom deskripsi singkat untuk mendukung komunikasi antara admin atau ajudan dengan pimpinan, termasuk Sekretaris Daerah dan Gubernur Kalsel.
“Silaju-KK ini merupakan sebuah platform digital untuk memudahkan, terutama administrasi terkait jabatan yang biasanya diusulkan badan kepegawaian kabupaten/kota. Selama ini kita menggunakan cara manual, artinya badan kepegawaian kabupaten/kota pada saat pengusulan itu hadir secara langsung maupun mengirimkannya lewat WhatsApp,” jelasnya.
Ardi menilai, penerapan mekanisme digital membuat pelayanan administrasi kepegawaian menjadi lebih tertata dan profesional.
Digitalisasi juga membantu mengurangi beban pekerjaan administratif di lingkungan BKD, sehingga pegawai dapat lebih fokus pada tugas utama.
Dari sisi waktu, penerapan Silaju-KK turut memberikan efisiensi dalam proses pengusulan hingga penerbitan surat Gubernur.
Jika sebelumnya proses tersebut dapat memakan waktu berminggu-minggu, kini penyelesaiannya dapat dilakukan dalam hitungan hari.
“Sejauh ini kita lihat tidak ada yang lebih dari tiga hari prosesnya. Bahkan, kemarin ada yang satu hari saja sudah selesai. Dengan cara manual, kita di BKD juga terbebani, sedangkan pekerjaan inti kita banyak,” tegas Ardi.
Dengan adanya Silaju-KK, BKD Kalsel berharap proses administrasi kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan jabatan, dapat berlangsung lebih cepat, tertata, mudah dipantau, serta mendukung pelayanan pemerintahan yang semakin efektif. (BDR/RIW/APR)
Denpasar – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9). Kegiatan ini dalam rangka penguatan tugas dan fungsi sekaligus sharing terkait pelaksanaan tugas Badan Kehormatan DPRD.
Kunjungan tersebut diikuti Anggota BK DPRD Kalsel, Nor Fajri dan Habib Umar Hasan Alie Bahasyim. Rombongan diterima Kepala Bagian Umum DPRD Provinsi Bali, I Kadek Putra Suantara.
Anggota BK DPRD Kalsel, Nor Fajri dan Habib Umar Hasan Alie Bahasyim
Kegiatan ini menjadi ruang bertukar informasi dan pengalaman mengenai pelaksanaan tugas Badan Kehormatan, khususnya dalam menjaga kehormatan, kedisiplinan, serta kepatuhan anggota DPRD terhadap tata tertib dan kode etik.
Anggota BK DPRD Kalsel, Nor Fajri mengatakan, sharing yang dilakukan memberikan sejumlah masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas BK di Kalsel.
“Banyak hal positif yang kami dapat dari diskusi ini. Pengalaman dan mekanisme yang sudah berjalan di sini bisa menjadi bahan untuk kita terapkan dan sesuaikan dengan kebutuhan di DPRD Kalsel, terutama dalam pembahasan kembali tata tertib DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim menyampaikan, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah penerapan penggunaan pakaian adat dalam lingkungan DPRD.
Menurutnya, gagasan tersebut dapat menjadi bagian dari usulan dalam tata tertib DPRD Kalsel, sekaligus menjadi upaya mendukung pelestarian budaya daerah dan menggerakkan sektor UMKM lokal.
“Salah satu hasil diskusi yang kami dapat adalah terkait penerapan pakaian adat. Ini bisa kita usulkan dalam tata tertib DPRD Kalimantan Selatan. Selain menjaga identitas dan budaya daerah, penggunaan sasirangan juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi UMKM sasirangan di Banjarmasin,” jelasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas BK DPRD Kalsel serta menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyempurnaan tata tertib DPRD ke depan. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar syukuran panen padi di lahan Kelompok Tani Sri Tunggal, Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Selasa (15/9).
Syukuran dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, serta para kelompok tani yang berada di wilayah setempat.
Syamsir Rahman mengatakan, syukuran panen menjadi momentum untuk melihat langsung hasil produksi pertanian, sekaligus memberikan apresiasi kepada para petani yang terus berupaya menjaga produktivitas padi.
Menurut Syamsir, sektor pertanian memiliki peran penting menjaga ketersediaan pangan di Kalimantan Selatan.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong petani agar mampu mempertahankan dan meningkatkan produksi, terutama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian.
“Panen ini menjadi bukti bahwa dengan pengelolaan yang baik dan kerja sama antara pemerintah dengan petani, produksi pangan tetap dapat dijaga,” kata Syamsir.
Ia menambahkan, pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel akan terus memberikan dukungan kepada petani, baik melalui pendampingan maupun berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan ketahanan pangan.
Syamsir juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.
“Peran kelompok tani penting menjaga keberlangsungan produksi sekaligus menjadi penggerak pembangunan pertanian di tingkat desa,” lanjut Syamsir.
Pelaksanaan syukuran panen di lahan Kelompok Tani Sri Tunggal diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Banjar.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong sinergi dengan pemerintah kabupaten serta kelompok tani agar upaya menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan secara berkelanjutan,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/APR)
Banjarbaru – Penanganan karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, kini diperluas menyusul munculnya titik api baru di luar area utama yang selama ini ditangani. Tim gabungan memperkuat pemadaman sekaligus membuat blok pembasahan untuk menahan api agar tidak merambat ke lahan yang masih hijau.
Plt Kepala Dinas ESDM Kalimantan Selatan, Endarto mengatakan, area sekitar 121,6 hektare yang menjadi fokus penanganan Guntung Damar relatif telah terkendali. Kebakaran besar tidak lagi ditemukan, meski masih terdapat sedikit asap.
“Wilayah 121 hektare ini relatif sudah bisa kita amankan. Walaupun masih ada sedikit asap, tapi untuk kebakaran hebatnya sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
Namun, titik api baru muncul di luar area tersebut dan meluas hingga mendekati jalan aspal serta kawasan sekitar SPBU. Kondisi itu membuat personel harus kembali dibagi untuk mengejar kebakaran yang berkembang.
“Karena titik api baru semakin meluas, tentu kita membagi personel. Dibantu dengan helikopter water bombing, pasukan darat dan pasukan udara,” katanya.
Endarto mengatakan strategi saat ini tidak hanya memadamkan lahan yang sudah terbakar. Tim juga memprioritaskan perlindungan terhadap area yang masih hijau melalui pembasahan dan perendaman.
Salah satu kawasan yang dijaga ketat berada di sekitar perumahan. Titik api sempat muncul di sana, tetapi langsung ditangani petugas.
“Jangan sampai ada titik api baru. Karena kalau yang masih hijau itu terbakar, luas sekali,” tegasnya.
Plt Kepala ESDM Kalsel, Endarto
Sementara pada area kebakaran baru, pembasahan dilakukan dengan sistem blok. Air diarahkan untuk membasahi dan merendam lahan di sekitar titik api sehingga penjalarannya dapat ditekan.
Operasi tersebut telah berjalan lebih dari 15 hari dengan melibatkan ESDM, Satpol PP dan Damkar, PUPR, DLH, perusahaan pertambangan, BPBD, Lanud Syamsudin Noor serta unsur TNI-Polri.
Ketersediaan dan distribusi air menjadi tantangan utama. Air bersumber dari embung yang juga digunakan untuk memasok pembasahan ke wilayah lain serta menjadi titik pengambilan helikopter water bombing.
Perbedaan elevasi lahan membuat aliran harus diatur agar air tidak seluruhnya kembali menuju embung yang berada pada posisi lebih rendah.
“Kalau posisinya menurun, muka air yang di sana akan ke sini semua secara cepat. Sehingga kita dibantu dengan pemompaan,” jelas Endarto.
Dinas PUPR turut melakukan penyekatan pada aliran tertentu agar air dapat diarahkan menuju lokasi yang membutuhkan pembasahan. Sejumlah ekskavator juga dikerahkan untuk membersihkan dan menormalisasi kanal.
“Normalisasi terus kita lakukan untuk memperlancar aliran air di kanal-kanal yang kita perlukan airnya,” katanya.
Selain persoalan air, petugas menghadapi titik api yang berada jauh di tengah lahan sehingga sulit dijangkau selang pemadam. Angin kencang juga memperbesar risiko penjalaran api.
Karena itu, ketika titik api belum dapat dijangkau langsung, tim lebih dahulu membasahi kawasan sekelilingnya untuk menahan penyebaran sembari melanjutkan pemadaman.
“Angin yang cukup kencang menambah pemicu pergerakan api, sehingga potensi meluasnya titik api semakin besar,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)
Banjarbaru – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memperpanjang operasional dapur umum untuk mendukung kebutuhan permakanan para relawan dan petugas yang masih terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.
Perpanjangan dukungan tersebut dilakukan karena aktivitas penanganan karhutla di lapangan masih berlangsung, sehingga kebutuhan konsumsi bagi petugas dan relawan di posko juga masih diperlukan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie mengatakan, keputusan memperpanjang operasional dapur umum merupakan tindak lanjut dari hasil rapat bersama pimpinan terkait perkembangan kondisi karhutla di Kalsel.
Sebelumnya, Dinsos Kalsel telah mengoperasikan dapur umum pada 26 Agustus hingga 8 September 2026. Namun, karena posko penanganan karhutla masih terus beraktivitas, dukungan permakanan kembali dilanjutkan.
“Alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan tugas pada periode 26 Agustus sampai dengan 8 September. Kemarin kami rapat dua kali secara maraton atas arahan pimpinan, dengan kondisi karhutla seperti ini berarti masih diperpanjang,” ujar Farhanie.
Menurut Farhanie, dapur umum Dinsos Kalsel difokuskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi relawan dan petugas di sejumlah posko penanganan karhutla, termasuk kawasan Guntung Damar dan Hutan Lindung.
Jumlah makanan yang disiapkan juga mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Jika sebelumnya lebih dari 400 bungkus disiapkan untuk setiap kali makan, pada periode lanjutan jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 500 porsi setiap kali makan.
“Ini sekitar 500 porsi per hari, per makan. Jadi karena tiga kali makan, pagi, siang dan malam, sekali makan itu 500 porsi,” jelasnya.
Farhanie menyebutkan, untuk tahap awal, perpanjangan operasional dapur umum direncanakan berlangsung hingga 18 September 2026. Selanjutnya, pelaksanaan akan dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan perkembangan karhutla di lapangan.
Selain kondisi karhutla, masa siaga darurat juga menjadi pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan dukungan.
Berdasarkan arahan dalam rapat, penugasan akan disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalsel mengenai status siaga darurat karhutla yang berpotensi berlangsung hingga 31 Oktober 2026.
“Untuk dapur permakanan kami diminta siaga untuk support sampai 18 September. Nanti kita lihat lagi bagaimana kondisi cuaca,” katanya.
Lebih lanjut, Farhanie menjelaskan, dapur umum Dinsos Kalsel untuk sementara masih terpusat di satu titik. Sementara pemenuhan kebutuhan permakanan di lokasi lainnya dilakukan berdasarkan pembagian tugas dan koordinasi antarposko.
Pada periode sebelumnya, Dinsos Kalsel memberikan dukungan permakanan untuk posko Hutan Lindung. Sementara kebutuhan di kawasan Guntung Damar dan Pengayuan didukung melalui dapur umum Polda Kalsel.
Untuk periode lanjutan, berdasarkan arahan pimpinan, dukungan Dinsos Kalsel diperluas dengan turut membantu kebutuhan permakanan bagi petugas dan relawan di kawasan Guntung Damar.
“Kalau periode pertama kami hanya diminta support di posko Hutan Lindung. Kemarin dapur umum Polda support untuk Guntung Damar dan Pengayuan. Sekarang arahan pimpinan kami ditambah untuk support Guntung Damar,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)
