Program Kampung Iklim, Upaya Kalsel Tingkatkan Peran Masyarakat Hadapi Dampak Perubahan Iklim

Banjarbaru – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) yang digelar di Aula DLH Kalsel, Jumat (6/11).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat melaksanakan aksi nyata pengendalian perubahan iklim, baik melalui upaya adaptasi maupun mitigasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo menyampaikan, bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting mendukung keberhasilan Program Kampung Iklim.

Menurutnya, dampak perubahan iklim perlu dihadapi bersama – sama, tidak hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui perubahan perilaku dan kegiatan nyata di tingkat masyarakat.

“Melalui Proklim, masyarakat didorong mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, aksi adaptasi dilakukan melalui upaya menjaga ketersediaan air, mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Sementara itu, aksi mitigasi diwujudkan melalui pengurangan sampah, pengelolaan limbah, penghijauan, penghematan energi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak.

Rahmat berharap, melalui sosialisasi tersebut semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat Proklim dan terdorong untuk berpartisipasi aktif.

“Dengan demikian, upaya pengendalian perubahan iklim dapat menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan,” sahutnya.

Ia juga berharap Proklim di Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah lokasi yang terlibat, tetapi juga kualitas dan kesinambungan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.

Sebanyak 114 lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Provinsi Kalimantan Selatan telah terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN) pada tahun 2026.

Sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) yang digelar di Aula DLH Kalsel, Jumat (6/11/2026)

Dari jumlah tersebut, enam lokasi diusulkan sebagai calon kategori Lestari dan 20 lokasi sebagai calon kategori Utama.

“Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas keterlibatan masyarakat untuk melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Jumlah lokasi yang terdaftar menunjukkan adanya partisipasi masyarakat mendukung program pengendalian perubahan iklim di daerah.

Menurutnya, keberadaan lokasi Proklim di berbagai wilayah menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kemampuan menghadapi dampak perubahan iklim.

“Dari 114 lokasi yang terdaftar, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program,” sahutnya.

Hal ini dilakukan melalui penguatan kegiatan adaptasi dan mitigasi yang disesuaikan dengan kondisi serta potensi lingkungan di masing-masing wilayah.

“Pengusulan enam lokasi sebagai calon kategori Lestari dan 20 lokasi sebagai calon kategori Utama diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kelompok masyarakat lainnya untuk terus mengembangkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan,” katanya.

Dalam pelaksanaan Proklim, masyarakat didorong melakukan berbagai aksi nyata. Di antaranya pengelolaan sampah, penghijauan, penghematan energi, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta upaya menjaga ketersediaan air.

Berbagai kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga membangun kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Partisipasi kelompok masyarakat, dukungan pemerintah desa dan kelurahan, serta pendampingan dari pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program,” tutup Rahmat. (MRF/RIW/APR)

Reses Hari Kedua, Supian HK Perjuangankan Penuntasan Titian Rintisan – Pal Batu, Warga Inginkan Akses Darat Terhubung

Hulu Sungai Utara – Konektivitas antarwilayah masih menjadi harapan besar masyarakat Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Dalam kegiatan reses hari kedua, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menerima aspirasi warga Desa Rintisan dan Desa Pal Batu yang meminta pemerintah menuntaskan pembangunan titian jalan penghubung kedua desa.

Reses yang dilaksanakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat, menyampaikan langsung kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

Setelah sebelumnya menyerap aspirasi warga Desa Bararawa dan Sapala pada hari pertama, Supian HK kembali menyambangi kawasan rawa Paminggir untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Salah satu aspirasi utama yang disampaikan warga adalah kelanjutan pembangunan titian jalan dari Desa Rintisan menuju Pal Batu yang hingga kini belum tersambung.

Warga menyebut, masih terdapat sekitar tiga kilometer jalur yang perlu dituntaskan agar akses darat dapat terhubung secara menyeluruh.

Menurut Supian HK, aspirasi tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat karena penyambungan titian tidak hanya menghubungkan dua desa, tetapi juga membuka akses transportasi yang lebih luas bagi wilayah sekitarnya.

“Warga meminta titian yang masih terputus ini bisa dilanjutkan. Sedikit lagi, kurang lebih tiga kilometer kalau ini tersambung, dampaknya sangat besar,” ungkap Supian HK, saat menyampaikan aspirasi masyarakat, Kamis (5/11).

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK

Disampaikan Supian HK, selama ini, keterbatasan akses darat membuat mobilitas warga belum optimal. Masyarakat masih harus berganti moda transportasi untuk menjangkau sejumlah wilayah.

Dengan tersambungnya titian Rintisan–Pal Batu, akses dari Desa Danau Panggang menuju Pal Batu diharapkan dapat dilalui melalui satu jalur darat yang berkesinambungan.

Supian HK menilai, penyelesaian pembangunan tersebut merupakan langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, sekaligus meningkatkan konektivitas antardesa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

“Ini bukan sekadar titian antar dua desa. Kalau titian Rintisan–Pal Batu ini tersambung, maka seluruh desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada akhirnya dapat dicapai melalui jalur darat. Ini adalah mimpi besar warga HSU yang harus kita wujudkan,” tegasnya.

Supian HK menambahkan, aspirasi pada hari kedua ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat Desa Bararawa dan Sapala yang sebelumnya juga mengharapkan kelanjutan pembangunan akses jalan darat.

Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung distribusi hasil perikanan dan pertanian sebagai sumber penghidupan warga.

Supian HK pun menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat menjadi perhatian dan masuk dalam prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami sudah mendengar langsung di hari pertama di Bararawa dan Sapala, dan hari kedua ini di Rintisan dan Pal Batu. Pesannya sama, masyarakat Paminggir ingin terkoneksi lewat darat. Kita perjuangkan ini agar masuk dalam prioritas pembangunan provinsi, karena dengan jalan darat yang tersambung, perekonomian dan PAD antardesa akan semakin meningkat,” pungkasnya.

Melalui reses ini, masyarakat berharap aspirasi pembangunan titian Rintisan–Pal Batu tidak hanya menjadi usulan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan dan penganggaran pemerintah, sehingga konektivitas wilayah Paminggir semakin baik dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/APR)

Diminta Tingkatkan Kinerja Penurunan Stunting, Kalsel Kuatkan Program Pencegahan di Tingkat Desa

Banjarmasin – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginginkan Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkatkan kinerja dalam upaya menurunkan angka stunting.

Penguatan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting, khususnya di tingkat desa, menjadi salah satu langkah penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria menyampaikan, penurunan stunting merupakan salah satu perhatian pemerintah pusat yang membutuhkan komitmen serta kerja nyata dari seluruh tingkatan pemerintahan.

“Pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya, usai menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Kalimantan Selatan, di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (5/11).

Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran penting mendukung percepatan penurunan stunting.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria.

Hal ini karena desa menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk program peningkatan kualitas kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

“Keterlibatan pemerintah desa juga diperlukan untuk memastikan program pencegahan stunting dapat menjangkau masyarakat secara langsung,” lanjutnya.

Dengan demikian, berbagai upaya yang dilaksanakan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.

Selain itu, penanganan stunting membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Tidak hanya melalui sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan perangkat daerah dan pemerintah desa dalam mendukung pemenuhan gizi, peningkatan kualitas lingkungan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat.

“Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi menjadi salah satu sarana untuk melihat perkembangan pelaksanaan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting di desa-desa wilayah Kalimantan Selatan,” sebutnya.

Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga pemerintah desa.

Melalui evaluasi berkelanjutan, berbagai kendala pelaksanaan program di lapangan diharapkan dapat diidentifikasi sehingga menjadi bahan perbaikan menentukan langkah selanjutnya.

“Dengan penguatan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu meningkatkan kinerja penurunan stunting. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing di masa mendatang,” tutup Riza Patria. (MRF/RIW/EYN)

Pokdarwis Jadi Ujung Tombak Pariwisata Banua, Kalsel Dorong Penguatan SDM dan Kelembagaan

Banjarmasin – Pengembangan sektor pariwisata Kalimantan Selatan tidak hanya bergantung pada keindahan destinasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan peran aktif masyarakat dalam mengelolanya.

Hal tersebut menjadi perhatian Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Daya Tarik Wisata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang diselenggarakan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kamis (5/11).

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady mengatakan, Pokdarwis merupakan ujung tombak pengembangan destinasi wisata.

Sebab, kelompok inilah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjadi penggerak berbagai aktivitas di kawasan wisata.

Menurutnya, penguatan Pokdarwis harus dilakukan menyeluruh, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun kapasitas kelembagaan.

Ia berharap, setiap Pokdarwis tidak hanya bertumpu pada peran ketua, tetapi mampu mengoptimalkan seluruh struktur organisasi agar setiap anggota terlibat aktif dalam pengembangan destinasi.

“Penguatan kelembagaan dinilai penting agar program dan kegiatan pariwisata dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya.

Iwan menyampaikan, Pokdarwis didorong membangun pendekatan dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar destinasi.

Dengan keterlibatan masyarakat, pengembangan pariwisata diharapkan tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap potensi wisata daerah.

Narasumber Ketua Kelompok Sadar Wisata Kampoeng Heritage Kajwoetangan Malang, Jawa Timur

Untuk memperkaya wawasan peserta, kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni pengelola Kampung Wisata Heritage
Kajwoetangan Malang, Kota Malang, Ketua Sahabat Bekantan Indonesia, serta perwakilan Dinas Pariwisata.

“Berbagai pengalaman dan praktik pengelolaan destinasi tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Pokdarwis di Kalimantan Selatan dalam mengembangkan potensi wisata lokal dengan mengedepankan kreativitas, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat,” harapnya.

Lebih lanjut Iwan berharap, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pokdarwis semakin profesional, solid, dan inovatif mengelola daya tarik wisata.

Kegiatan ini melibatkan perwakilan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Forum tersebut menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan kapasitas para penggerak pariwisata di daerah.

“Dengan demikian, destinasi wisata Banua tidak hanya semakin dikenal, tetapi juga mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)

DKP3 Banjarmasin Awasi Perdagangan Ikan Dilindungi

Banjarmasin – Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin, bersama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), melaksanakan pengawasan peredaran dan perdagangan jenis ikan dilindungi, serta jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan di wilayah Kota Banjarmasin.

Kabid Perikanan DKP3 Banjarmasin, Hidayatul Fikri mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian peredaran jenis ikan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan, keseimbangan ekosistem perairan, serta keanekaragaman hayati.

“Berdasarkan arahan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, dan Plt Kepala DKP3 Ignasius Rizki Perdana Salan, agar pelestarian ikan dilakukan,” ungkap Fikri.

Pelaksanaan kegiatan, lanjutnya, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, termasuk Kota Banjarmasin.

“Dalam Pasal 3 peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membudidayakan, memelihara, dan/atau mengedarkan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, maupun kesehatan manusia,” jelas Fikri lebih lanjut.

Pada pelaksanaan pengawasan tersebut, tim menemukan ikan jenis Alligator Gar (ikan aligator) sebanyak 17 ekor di salah satu toko ikan hias.

“Ikan Alligator Gar termasuk jenis ikan predator yang dilarang untuk dipelihara dan diperjualbelikan karena memiliki potensi memangsa ikan spesies lain sehingga mengancam populasi ikan lokal dan merusak keseimbangan ekosistem perairan apabila terlepas ke perairan umum,” tutur Fikri.

Atas temuan tersebut, lanjutnya, dilakukan tindakan penanganan berupa pemusnahan 17 ekor ikan aligator dengan koordinasi bersama petugas PSDKP sesuai prosedur berlaku.

“Selain itu, kegiatan ini juga merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha ikan hias serta masyarakat agar tidak memperjualbelikan maupun memelihara jenis ikan yang dilarang dan berbahaya,” ucap Fikri.

Melalui pengawasan terpadu dan berkelanjutan, diharapkan kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem perairan di Kota Banjarmasin dapat terus terjaga.

Pelanggaran Hukum
Perbuatan yang Dilanggar (Larangan) :

  • Melakukan kegiatan memasukkan, membuat, mengadakan, mengedarkan, atau menebarkan jenis ikan yang merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI), sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagameimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Ancaman Sanksi Hukum :

  • Atas perbuatan tersebut, pelaku diancam dengan sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dengan ketentuan:
    Pidana Penjara: Paling lama 6 (enam) tahun; dan
    Denda: Paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (PEMKOBJM-SRI/RIW/EYN)

Kementerian Kebudayaan Angkat Keteladanan Syekh Yusuf Al-Makassari di Kalimantan Selatan

Banjarbaru – Kementerian Kebudayaan berupaya memperluas pengenalan nilai-nilai keteladanan Syekh Yusuf Al-Makassari kepada masyarakat melalui kegiatan Temu Narasi 400 Tahun Syekh Yusuf Al-Makassari di Museum Lambung Mangkurat, Kamis (5/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari yang telah ditetapkan UNESCO.

Sosok pahlawan nasional tersebut dikenal tidak hanya melalui perjuangannya di Indonesia, tetapi juga kiprah dan pengaruhnya hingga ke tingkat global, termasuk di Cape Town, Afrika Selatan.

Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Promosi dan Pemberdayaan Kementerian Kebudayaan, Ishak Octovianus Manafe mengatakan, temu narasi bertujuan memperkenalkan sekaligus mengembangkan nilai-nilai ketokohan Syekh Yusuf agar terus dikenal dan menjadi sumber pembelajaran masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin nilai-nilai ketokohan beliau terus dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi basis informasi dan teladan dalam kehidupan, baik untuk mengawal ajaran keislaman maupun membangun kehidupan sosial,” ujarnya.

Menurut Ishak, salah satu nilai penting yang dapat diteladani dari Syekh Yusuf adalah semangat persatuan di tengah keberagaman.

Nilai tersebut relevan dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk membangun kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Pertama, tentu kebinekaan melalui persatuan. Perjuangan apa pun, baik pada masa sebelum maupun setelah kemerdekaan, membutuhkan rasa bersatu untuk mencapai tujuan bersama,” katanya.

Selain persatuan, Ishak menyoroti pentingnya semangat membangun dan menjaga sumber daya alam.

Menurutnya, perjuangan tokoh terdahulu menghadapi kolonialisme perlu dilanjutkan generasi sekarang melalui upaya menjaga serta melestarikan kekayaan bangsa.

Ia juga menekankan pentingnya mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda agar keteladanan tokoh sejarah tidak berhenti sebagai catatan masa lalu, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilihan Kalimantan Selatan sebagai lokasi kegiatan juga berkaitan dengan jejak penyebaran ajaran dan pengaruh Syekh Yusuf yang meluas hingga ke berbagai daerah.

Ishak menyebut hubungan tersebut turut terhubung dengan tokoh-tokoh keagamaan di Banua, termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Ishak menjelaskan, kegiatan temu narasi tahun ini dilaksanakan di dua daerah, yakni Jawa Timur pada September lalu dan Kalimantan Selatan sebagai lokasi kedua.

“Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan juga melakukan survei di sejumlah wilayah di Indonesia untuk menentukan lokasi kegiatan berikutnya,” bebernya.

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, temu narasi menjadi ruang penting memperkenalkan tokoh-tokoh ulama dan sejarah Islam kepada masyarakat, sekaligus memperkuat perhatian terhadap kekayaan sejarah daerah.

Ia secara khusus menyoroti sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulama besar asal Kalimantan Selatan itu dinilai memiliki kontribusi penting dalam perkembangan keislaman, salah satunya melalui karya-karya kitab yang diwariskan hingga saat ini.

Foto bersama Temu Narasi 400 Tahun Syekh Yusuf Al Makassari

Zainal berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap upaya pengusulan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai pahlawan nasional.

Ia juga menilai kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi wartawan untuk mengangkat sejarah dan kearifan lokal agar semakin dikenal masyarakat.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu wartawan mengangkat kekayaan sejarah dan kearifan lokal agar lebih dikenal masyarakat,” ucapnya. (SYA/RIW/EYN)

Wartono Mundur Dari Jabatan Wakil Wali Kota Banjarbaru

Banjarbaru – Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya untuk periode 2025-2030 dengan alasan kondisi kesehatan. Permohonan tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (3/11).

Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial menyampaikan, bahwa permohonan pemberhentian merupakan keinginan pribadi Wartono, sebagaimana tertuang dalam surat nomor 000/0103/UMUM/2026 tertanggal 13 Agustus 2026.

“Pengumuman permohonan pengunduran diri Wakil Wali Kota Banjarbaru berdasarkan permintaan pribadi karena kondisi kesehatan,” ujarnya.

Syahrial menjelaskan, DPRD Kota Banjarbaru telah menerima surat dari Wali Kota Banjarbaru nomor 000/1150/Walikota/2026 tertanggal 14 Oktober 2026.

Surat tersebut berisi penyampaian permohonan pemberhentian Wartono yang dilengkapi dokumen pendukung.

Ia menegaskan, pengunduran diri tersebut masih harus melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Pengumuman dalam rapat paripurna merupakan salah satu tahapan administratif sebelum proses pemberhentian ditetapkan secara resmi.

Selanjutnya, pimpinan DPRD Kota Banjarbaru akan mengusulkan pemberhentian Wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan untuk mendapatkan keputusan resmi.

“Dengan diumumkannya permohonan tersebut, DPRD Kota Banjarbaru telah menjalankan salah satu tahapan dalam proses administratif pemberhentian Wakil Wali Kota,” tutup Syahrial. (BDR/RIW/APR)

Gedung Induk Direvitalisasi Awal November, Museum Lambung Mangkurat Tetap Buka Kunjungan

Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, tetap membuka layanan bagi masyarakat meski gedung induknya akan ditutup sementara untuk menjalani revitalisasi mulai awal November 2026.

Revitalisasi yang didanai Kementerian Kebudayaan dengan anggaran sekitar Rp1,8 miliar itu difokuskan pada pembenahan vitrin atau tempat penyajian koleksi.

Pekerjaan diperkirakan berlangsung selama dua bulan, dengan target gedung induk kembali dibuka pada Januari 2027.

Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, anggaran tersebut diperoleh setelah pihak museum melakukan koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan. Pembenahan dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata pamer koleksi museum.

“Kalau melihat nilai Rp1,8 miliar, kami bisa yakin ini hanya untuk vitrin atau tempat tata pamer,” ujarnya, Kamis (29/10).

Museum Lambung Mangkurat Kalsel menyediakan ruang pamer temporer untuk pengunjung selama ruang induk direvitalisasi

Selama proses revitalisasi, masyarakat tetap dapat mengunjungi museum melalui pameran temporer dan koleksi lain yang berada di luar gedung induk. Ady memastikan museum tetap memberikan layanan kepada pengunjung.

“Saya bisa meyakinkan kepada masyarakat, Museum Lambung Mangkurat akan tetap buka dan tetap memberikan koleksi – koleksi terbaik untuk masyarakat. Kami memiliki banyak sekali koleksi yang tidak kalah dengan yang dipajang atau dipamerkan di gedung induk nantinya,” katanya.

Ady menambahkan, revitalisasi kali ini belum mencakup digitalisasi koleksi. Pihak museum akan kembali mengupayakan dukungan anggaran melalui APBD 2027 agar pengembangan museum digital dapat direalisasikan.

“Untuk digitalisasi, kami usahakan lagi. Mudah-mudahan pada 2027 APBD bisa memfasilitasi, karena keinginan kami untuk menjadi museum digital sangat tinggi,” ungkapnya. (SYA/RIW/EYN)

Serap Aspirasi Atlet Muda, Komisi IV Soroti Sarana, Pembinaan hingga Sinkronisasi Pendidikan

Banjarmasin – Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, M. Syaripuddin atau Bang Dhin, menyerap aspirasi atlet muda Banjarmasin dalam Diskusi Olahraga bertema Pemuda Patriot Olahraga, Kamis (29/10)

Sarana latihan, benturan jadwal latihan dengan sekolah, dan jalur prestasi menjadi sorotan, yang akan dibawa sebagai bahan penyusunan peta jalan pembangunan olahraga daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin.

Bang Dhin mengatakan, pembinaan olahraga di Kalimantan Selatan tidak cukup hanya mengejar prestasi atlet. Ketersediaan sarana prasarana, sistem pembinaan yang berkelanjutan, serta keselarasan jadwal latihan dengan pendidikan, juga harus diperhatikan.

Diskusi yang diikuti sejumlah atlet muda Kota Banjarmasin tersebut menghadirkan Sekretaris KONI Banjarmasin Arif Rahman Hakim. Digelar bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, forum ini dimanfaatkan untuk menyerap langsung aspirasi generasi muda yang menjadi tulang punggung regenerasi olahraga daerah.

Dalam forum itu, para atlet menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari keterbatasan fasilitas dan jadwal latihan yang berbenturan kegiatan sekolah, hingga akses jalur prestasi yang dinilai belum optimal bagi atlet berbagai cabang olahraga.

Bang Dhin mengatakan forum ini sengaja dibuka untuk mendengar kebutuhan dan kendala atlet muda secara langsung.

Menurutnya, aspirasi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar pembinaan olahraga di Kalsel lebih terarah dan memberi ruang berkembang bagi atlet.

“Ini bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda dan refleksi 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028. Saya ingin mendengar aspirasi teman-teman atlet muda di Kalimantan Selatan. Tadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian, terutama sarana prasarana, jadwal latihan yang berbenturan dengan sekolah, serta jalur prestasi,” ungkapnya.

Ia menegaskan, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk disinkronkan melalui kebijakan dan perencanaan keolahragaan.

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang membidangi pendidikan, kepemudaan, olahraga, dan kesehatan, Ia berencana membawa aspirasi itu kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan olahraga.

Menurut Bang Dhin, pembinaan atlet dan pendidikan harus berjalan beriringan. Atlet berprestasi semestinya mendapat kesempatan pendidikan melalui jalur prestasi, sementara lembaga pendidikan perlu memahami kebutuhan dan jadwal latihan atlet agar keduanya tidak saling menghambat.

“Olahraga juga bisa menunjang pendidikan mereka melalui jalur prestasi. Karena itu, dinas terkait, baik kabupaten/kota maupun provinsi, perlu membuka ruang bagi atlet yang memiliki prestasi. Jadwal pendidikan dan latihan harus disinkronkan sehingga ada keseimbangan,” jelasnya.

Ia menambahkan, gagasan membuka ruang diskusi ini berawal dari keresahan yang ditemuinya saat berdialog dengan kalangan pemuda di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tanah Bumbu.

Ia berharap forum serupa bisa digelar rutin dan melibatkan lebih banyak pelaku olahraga, termasuk pengurus cabang olahraga dan KONI.

Irham, atlet pickleball, menyambut positif diskusi tersebut. Menurutnya, forum terbuka seperti ini memberi kesempatan atlet menyampaikan aspirasi langsung, tidak hanya lewat pelatih atau pengurus cabang olahraga.

“Selama ini ruang kami untuk menyampaikan aspirasi cukup terbatas. Dengan adanya forum ini, atlet dari berbagai cabang olahraga bisa menyampaikan pendapat dan persoalan masing – masing. Harapannya, diskusi seperti ini bisa berjalan rutin,” ujarnya.

Irham mengungkapkan, salah satu persoalan pickleball di Banjarmasin adalah keterbatasan fasilitas. Sebagai cabang olahraga yang relatif baru berkembang di Kalsel, ketersediaan lapangan dan dukungan pembinaan masih perlu ditingkatkan.

Saat ini atlet pickleball masih mengandalkan lapangan di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengajukan izin penggunaan fasilitas.

“Kondisi tersebut membuat ketersediaan sarana latihan menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah bersama KONI dan pihak terkait memberi dukungan fasilitas, khususnya bagi cabang olahraga yang masih tahap pengembangan, agar atlet semakin termotivasi meningkatkan intensitas latihan dan mengejar prestasi.

Diskusi ini diharapkan menjadi ruang komunikasi berkelanjutan antara pemerintah, KONI, dan atlet dalam merumuskan kebutuhan pembinaan.

Penyerapan aspirasi secara langsung menjadi salah satu langkah memastikan kebijakan keolahragaan daerah tidak hanya berorientasi pada target medali, tetapi juga memperhatikan kebutuhan atlet, pemerataan fasilitas, dan keberlangsungan pendidikan generasi muda Kalsel. (Rls-SRI/RIW/

Tingkatkan Destinasi Wisata, Banjarmasin Revitalisasi Ruang Publik

Banjarmasin – Upaya mewujudkan Banjarmasin sebagai kota pariwisata terus dilakukan pemerintah kota. Salah satunya melalui penataan dan revitalisasi sejumlah kawasan ruang publik yang menjadi destinasi wisata dan tempat berkumpul masyarakat, di antaranya Siring Menara Pandang dan Alun-Alun Taman Kamboja.

Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib, nyaman, dan menarik bagi pengunjung. Selain memperkuat daya tarik wisata kota, pembenahan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil mengatakan, salah satu fokus pembenahan di kawasan Siring Menara Pandang adalah penataan aktivitas pedagang kaki lima (PKL), khususnya yang menggunakan area pedestrian.

Menurutnya, keberadaan lapak pedagang di sejumlah titik sebelumnya dikeluhkan masyarakat lantaran mempersempit akses pejalan kaki dan mengurangi kenyamanan pengunjung.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Disbudporapar melakukan penataan dengan mengatur kembali lokasi aktivitas perdagangan agar tidak lagi memanfaatkan jalur pedestrian.

Sumber : net

“Penataan ini kami lakukan agar fungsi pedestrian tetap terjaga dan masyarakat bisa berjalan dengan nyaman,” ujar Ibnu Sabil, Jumat (30/10) pagi.

Ke depan, pemko juga berencana membangun food court yang lebih representatif di samping Menara Pandang, lengkap dengan atap dan fasilitas pendukung lainnya.

Dengan begitu, aktivitas kuliner lebih terpusat, kawasan menjadi lebih tertata, sekaligus berpotensi menjadi salah satu sumber PAD.

Selain penataan PKL, optimalisasi fasilitas yang telah tersedia juga menjadi perhatian. Salah satunya Rumah Anno yang akan tetap dipertahankan fungsinya sebagai aula untuk berbagai kegiatan masyarakat.

Namun, pemanfaatannya akan dikembangkan dengan menyiapkan fasilitas pendukung berupa area pelayanan minuman dan kopi atau barista, sehingga menunjang berbagai kegiatan maupun acara yang diselenggarakan.

“Rumah Anno tetap kami fungsikan sebagai aula. Selama ini sudah cukup banyak kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di sana. Kami juga akan menyiapkan fasilitas pendukung seperti pelayanan kopi dan minuman agar pemanfaatannya semakin optimal,” jelasnya.

Sabil menambahkan, revitalisasi kawasan Siring Menara Pandang akan terus dilakukan secara bertahap. Ke depan, pembenahan juga mencakup rencana pembangunan pagar dengan konsep yang lebih tertata untuk memperindah kawasan sekaligus mendukung pengelolaan ruang publik.

Tidak hanya Siring Menara Pandang, perhatian pemerintah juga diarahkan pada pengembangan Alun-Alun Taman Kamboja.

Kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat, khususnya untuk kegiatan rekreasi, hiburan, dan olahraga.

Ia berharap, penataan dan revitalisasi kedua kawasan akan terus dilakukan berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi ruang publik, kebutuhan masyarakat, serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.

“Kami berharap Siring Menara Pandang dan Alun-Alun Taman Kamboja dapat semakin representatif sebagai destinasi wisata perkotaan sekaligus ruang publik yang nyaman bagi masyarakat,” harapnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat sektor pariwisata, mengembangkan potensi ekonomi kreatif, serta mewujudkan Banjarmasin sebagai kota pariwisata yang memiliki ruang publik tertata, produktif, dan berdaya saing. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EYN)

Exit mobile version