Admin 4 – Laman 5 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Kunker ke Banjarbaru, Komite II DPD RI Dalami Pelaksanaan UU Kehutanan di Kalsel

Banjarbaru – Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja koordinasi mitra strategis sekaligus pendalaman informasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rapat Haji Maksid Lantai III, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (14/9).

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Komite II DPD RI, memperoleh informasi langsung dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kebijakan kehutanan, termasuk berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi daerah dalam pengelolaan kawasan hutan.

Mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor mengatakan, Pemprov Kalsel menyambut baik kunjungan Komite II DPD RI tersebut.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum untuk menyampaikan kondisi serta berbagai masukan dari daerah terkait pelaksanaan kebijakan kehutanan.

“Koordinasi seperti ini penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” ujar Ariadi.

Ia menilai pengelolaan kawasan hutan memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek pembangunan daerah, mulai dari perlindungan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, hingga kepentingan masyarakat.

“Kebijakan kehutanan perlu dilaksanakan secara seimbang dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kebutuhan pembangunan daerah,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota Komite II DPD RI, Henock Puraro mengatakan, kunjungan kerja dilakukan untuk memperdalam informasi mengenai implementasi Undang – Undang Kehutanan di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, DPD RI memiliki kepentingan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi di daerah.

“Masukan dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan diperlukan sebagai bahan dalam melihat sejauh mana regulasi kehutanan telah berjalan serta berbagai kendala yang masih dihadapi,” ucapnya.

Henock mengatakan, pengelolaan kehutanan tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan serta pembangunan daerah.

Karena itu, pelaksanaan kebijakan kehutanan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami ingin mendapatkan informasi yang utuh dari daerah, sehingga berbagai persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang Kehutanan dapat menjadi perhatian dalam pembahasan di tingkat pusat,” tutup Henock. (MRF/RIW/APR)

Wali Kota Banjarmasin Turun Langsung Kawal Evaluasi KM Virgo 8

Banjarmasin – Wali Kota, Muhammad Yamin HR turun langsung ke Pelabuhan Trisakti, Minggu (13/9), untuk memastikan kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung penanganan penumpang dan awak KM Virgo 8 yang tiba di Banjarmasin.

Di Pelabuhan Trisakti, Yamin berkoordinasi dengan unsur terkait untuk memastikan seluruh kebutuhan penanganan di darat telah dipersiapkan, termasuk kesiapan personel, pelayanan kesehatan, hingga fasilitas rumah sakit.

“Kita pastikan setiap penumpang dan awak kapal yang tiba di Banjarmasin mendapat penanganan cepat dan sebaik-baiknya. BPBD kita siagakan, Dinkes kita gerakkan, dan seluruh rumah sakit kita koordinasikan untuk memastikan kebutuhan medis terpenuhi,” ujar Yamin.

*Wali Kota Banjarmasin saat melakukan koordinasi penanganan kesehatan korban*

Yamin mengarahkan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin untuk menyiapkan pelayanan medis bagi penumpang dan awak kapal yang membutuhkan penanganan setelah tiba di darat.

Dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit di wilayah Kota Banjarmasin untuk memastikan kesiapan fasilitas dan kebutuhan tindakan medis bagi para korban.

“Jangan sampai ketika mereka tiba di Banjarmasin, kebutuhan medis belum siap. Karena itu, semuanya kita koordinasikan dari sekarang,” katanya.

Selain itu, Yamin meminta BPBD Kota Banjarmasin tetap menyiagakan personel dan peralatan di Pelabuhan Trisakti serta berkoordinasi dengan TNI, Polri, Basarnas, dan unsur terkait untuk mendukung penanganan di darat.

“BPBD tetap standby dan koordinasikan dengan seluruh unsur terkait. Ketika penumpang tiba, kita harus sudah siap memberikan penanganan,” tegasnya.

Kesiapan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan korban di darat, termasuk pelayanan kesehatan dan kebutuhan evakuasi lanjutan, berlangsung cepat dan terkoordinasi. Sementara proses pencarian dan pertolongan di laut tetap menjadi kewenangan Tim SAR Gabungan.

Yamin menegaskan, Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan penanganan korban KM Virgo di darat berjalan cepat dan terkoordinasi, terutama untuk kebutuhan kesehatan.

Yamin mengatakan, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin telah mengoordinasikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah sakit, sementara BPBD menyiagakan personel serta berkoordinasi dengan TNI, Polri, Basarnas dan unsur terkait di Pelabuhan Trisakti.

“Begitu korban tiba, penanganan harus langsung berjalan. Tidak boleh ada jeda. Kita siapkan personel, layanan kesehatan, rumah sakit, dan seluruh kebutuhan pendukung agar korban mendapatkan penanganan sebaik – baiknya,” ungkap Yamin.

Hingga perkembangan terbaru, 114 orang telah dievakuasi dari KM Virgo 8, terdiri atas 108 orang selamat dan enam orang meninggal dunia. Dari total 243 orang yang berada di kapal, 129 orang masih dalam pencarian.

Dengan tibanya 69 korban selamat menggunakan MV Hai Da, penanganan korban di Pelabuhan Trisakti terus dilakukan oleh unsur terkait, sementara operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban yang belum ditemukan masih berlangsung.

Data bersifat sementara dan dapat berubah sesuai perkembangan operasi SAR dan proses pendataan di lapangan.

Seperti diketahui, KM Virgo 8 sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan total 243 orang di atas kapal. Kapal dilaporkan mengalami kondisi darurat setelah menghadapi cuaca buruk dan kehilangan komunikasi. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

Pelindo Berikan Layanan Kapal Evakuasi Korban KM Virgo

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan memberikan prioritas pelayanan terhadap kapal yang membawa korban KM Virgo Transport 8, sebagai bagian dari dukungan terhadap proses evakuasi.

Prioritas pelayanan tersebut tetap dilaksanakan dengan memastikan kegiatan operasional dan pelayanan kapal lainnya di Pelabuhan Trisakti tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu.

Berdasarkan perkembangan terbaru, sebanyak 69 orang dalam kondisi selamat telah dievakuasi menggunakan KM Hai Da dan tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.

KM Hai Da melakukan first line pada pukul 18.13 WITA di Kade Meter 250 Pelabuhan Trisakti, untuk selanjutnya dilakukan proses penanganan oleh instansi dan para pemangku kepentingan terkait.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap proses penanganan tersebut, Pelindo juga telah menyiapkan ruang khusus bagi korban KM Virgo Transport 8 untuk mendapatkan pemeriksaan dan layanan medis setelah tiba di Pelabuhan Trisakti.

Ruangan tersebut dilengkapi dengan fasilitas pendukung, termasuk velbed, untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan di lapangan.

General Manager Pelabuhan Trisakti, Ari Sudarono menyampaikan, bahwa Pelindo siap memberikan dukungan penuh terhadap proses evakuasi dan penanganan yang dilakukan oleh instansi terkait.

“Pelindo memberikan prioritas pelayanan terhadap kapal yang membawa korban KM Virgo Transport 8 dan memastikan proses evakuasi dapat berjalan dengan baik, tanpa mengganggu operasional pelayanan di Pelabuhan Trisakti. Kami juga telah menyiapkan ruang khusus untuk mendukung pemeriksaan dan pelayanan medis bagi korban yang berhasil dievakuasi,” ujar Ari.

Pelindo sebelumnya juga telah membantu menyiapkan posko pencarian sebagai sarana pendukung koordinasi antarinstansi, dengan sejumlah fasilitas berupa meja, kursi, televisi, kipas angin, papan informasi, serta perangkat dan instalasi komputer.

Seluruh fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu kelancaran koordinasi dan penanganan selama proses pencarian dan evakuasi berlangsung.

Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan akan terus membantu instansi terkait serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Perkembangan lebih lanjut mengenai proses pencarian, jumlah penumpang, maupun penanganan KM Virgo Transport 8 akan tetap mengacu pada informasi resmi yang disampaikan oleh instansi yang berwenang. (Pelindo-RIW/APR)

Pemprov Kalsel Dukung BUMDesa Perkuat Usaha Pertanian hingga Pascapanen

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian

Dukungan tersebut tidak hanya diarahkan untuk kegiatan produksi dan panen, tetapi juga mencakup penguatan sektor pascapanen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto mengatakan, bantuan sarana dan prasarana diberikan kepada BUMDesa yang dinilai mampu mengelola usaha sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Menurut Iwan, kemampuan BUMDesa mengembangkan usaha berbasis potensi lokal menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pengelolaan badan usaha milik desa.

“Dukungan pemerintah diberikan untuk membantu BUMDesa meningkatkan produktivitas sekaligus mengembangkan usaha secara berkelanjutan,” ungkapnya, baru – baru ini.

*Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Iwan Ristianto*

Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pertanian, mengingat sektor tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan di tingkat desa.

Iwan menjelaskan, penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya dilakukan pada tahap produksi hingga panen. Penanganan pascapanen juga menjadi bagian penting agar hasil pertanian memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan nilai tambah bagi BUMDesa maupun masyarakat.

“Penguatan sektor pascapanen penting dilakukan, karena hasil pertanian tidak hanya membutuhkan proses produksi dan panen, tetapi juga penanganan yang baik sebelum dipasarkan,” ujar Iwan.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah diberikan kepada BUMDesa di Kabupaten Tapin. BUMDesa tersebut mendapatkan peralatan yang digunakan untuk menunjang proses pengeringan dan pengemasan hasil pertanian.

“Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu BUMDesa meningkatkan kualitas hasil produksi sebelum dipasarkan kepada konsumen,” lanjut Iwan.

Dengan adanya fasilitas pengeringan, hasil pertanian dapat ditangani secara lebih baik setelah proses panen. Sementara dukungan peralatan pengemasan diharapkan dapat membuat produk lebih siap dipasarkan dan memiliki nilai tambah.

“Pengembangan usaha BUMDesa harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan potensi desa, proses produksi, panen, hingga pascapanen dan pemasaran,” tutup Iwan. (MRF/RIW/APR)

Kejurprov NPC Kalsel Resmi Digelar

Banjarmasin – Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) resmi digelar, setelah dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz didampingi Ketua NPC Kalsel Sumansyah, di Kantor Sekretariat NPCI Kalsel, Banjarbaru, Jumat (4/9).

Pebriadin menyampaikan apresiasi, atas dilaksanakan Kejurprov NPC Kalsel ini, mengingat, kejurprov tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan sekaligus mengevaluasi perkembangan atlet disabilitas di Kalsel, khususnya pada cabang olahraga yang dinilai memiliki potensi besar untuk berprestasi di tingkat nasional.

Pelaksanaan Kejurprov menjadi momentum penting untuk melihat sejauh ini bagaimana pembinaan atlet yang selama ini dilakukan memberikan hasil.

“Hari ini kita membuka kegiatan Kejurprov untuk teman-teman yang berada dalam ekosistem atlet disabilitas. Kita berharap melalui kegiatan ini bisa mengevaluasi pembinaan yang selama ini berjalan,” ungkap Pebriadin.

Menurutnya, pelaksanaan kejuaraan juga dirancang secara efisien dengan tetap mempertimbangkan efektivitas pertandingan, termasuk kondisi cuaca yang menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga.

Pebriadin menjelaskan, para atletik dan para panahan dipilih karena menjadi salah satu cabang olahraga unggulan atau lumbung medali bagi Kalsel.

Fokus tersebut bukan berarti mengesampingkan cabang olahraga lainnya, tetapi sebagai strategi untuk memaksimalkan pembinaan pada nomor-nomor yang memiliki peluang prestasi lebih besar.

“Kita mencoba untuk memaksimalkan pembinaan pada nomor-nomor unggulan untuk kemudian dievaluasi. Harapannya, ketika berada di level nasional, kita bisa kembali memetik hasil dari pembinaan yang selama ini dilakukan,” katanya.

Ia menambahkan, persaingan olahraga disabilitas di daerah lain juga semakin berkembang. Karena itu, Kalsel perlu melakukan intensifikasi pembinaan sekaligus mempertahankan capaian yang telah diraih.

“Nomor-nomor lain tetap kita lakukan pembinaan. Namun, untuk saat ini kita fokus pada nomor – nomor unggulan. Ke depan, nomor-nomor potensial juga akan kita kompetisikan sehingga menambah semangat atlet untuk lebih giat berlatih,” jelasnya.

Selain peningkatan intensitas latihan dan kompetisi, Dispora Kalsel juga mendorong agar pembinaan atlet disabilitas ke depan mulai diperkuat dengan pendekatan sport science, sehingga proses latihan dan peningkatan performa atlet dapat dilakukan secara lebih terukur.

Sementara itu, Ketua Umum NPCI Kalsel, Sumansyah, menyampaikan Kejurprov kali ini mempertandingkan para atletik dan para panahan dengan sejumlah nomor pertandingan.

“Untuk para atletik, ada nomor tolak lempar dan untuk para panahan. Total atlet yang mengikuti sekitar 100 lebih dari kabupaten/kota,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, khusus nomor tolak lempar terdapat 14 nomor pertandingan, sedangkan para panahan mempertandingkan empat nomor.

Kejurprov ini juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap atlet yang telah menjalani program pembinaan.

Menurut Sumansyah, performa atlet dalam kejuaraan akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan keberlanjutan pembinaan dan komposisi atlet pada program tahun berikutnya.

“Bisa saja atlet yang sudah dibina dan dilatih selama sembilan bulan ternyata tidak mengalami kemajuan. Kemudian ada atlet dari kabupaten atau kota yang mampu melebihi limitnya, sehingga berpotensi menggantikan atlet yang sebelumnya masuk program pembinaan pada 2027,” jelasnya.

Karena itu, ia meminta seluruh pengurus NPCI kabupaten/kota terus memberikan dukungan terhadap atlet, terutama melalui latihan rutin dan pembinaan berkelanjutan di daerah masing-masing.

“Kami mengimbau kepada seluruh ketua NPCI kabupaten/kota untuk memberikan yang terbaik kepada anggota maupun atletnya, memberikan latihan di masing – masing kabupaten/kota dan tetap menjaga solidaritas dalam NPCI,” ucap Sumansyah. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/APR)

Izin BPOM Terbit, Bakula Water Siap Masuk Pasar Umum

Banjarbaru – Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Bakula Water segera dipasarkan kepada masyarakat setelah mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 31 Agustus 2026.

Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Muhammad Yasin Toyib mengatakan, terbitnya izin tersebut menjadi tahap penting setelah fasilitas produksi dan berbagai kebutuhan pendukung disiapkan.

“Alhamdulillah per tanggal 31 Agustus sudah keluar surat izin edar dari BPOM, sehingga otomatis Bakula Water sudah bisa diedarkan untuk masyarakat umum,” ujar Yasin di BPAM Banjarbakula, Kamis (3/9).

Menurutnya, investasi untuk pengembangan Bakula Water mencapai sekitar Rp5,6 miliar, mencakup mesin pengolahan, bangunan hingga sarana pendukung distribusi.

Dengan mulai beroperasinya AMDK tersebut, BPAM Banjarbakula diharapkan memiliki tambahan sumber pendapatan bagi daerah.

Terlebih, kinerja pendapatan BPAM tahun ini telah melampaui target, yakni dari target Rp25 miliar menjadi sekitar Rp30 miliar hingga awal September.

“Saya mengucapkan apresiasi setinggi – tingginya kepada teman-teman BPAM Banjarbakula atas kerja keras mereka selama ini, termasuk dalam menjaga mutu dan pengelolaan layanan,” katanya.

*Kepala Dinas PUPR (kuning) didampingi Kepala BPAM Banjarbakula saat memberikan keterangan kepada wartawan*

Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, memastikan kesiapan produksi tidak terkendala dari sisi sumber air baku. Saat ini pihaknya tinggal menuntaskan kebutuhan kemasan dan label sebelum pemasaran dimulai.

“Secara produksi kami tidak ada masalah untuk sumber air baku. Tinggal menunggu form dan labelnya. Insyaallah dalam waktu dekat siap untuk dipasarkan,” ujar Wahyu.

Fasilitas Bakula Water memiliki kapasitas produksi sekitar 4.000 botol per jam. Produk disiapkan dalam beberapa ukuran, yakni 220 mililiter, 330 mililiter, 600 mililiter, 1.200 mililiter, serta galon.

Pada tahap awal, pemasaran akan diarahkan ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel sebelum diperluas secara bertahap kepada masyarakat umum.

“Sebarannya sementara ini untuk kalangan Pemprov dulu, nanti akan disebarluaskan ke masyarakat umum secara bertahap,” jelasnya.

Untuk harga, kemasan 330 mililiter dipatok Rp31.500 per pak, sedangkan galon Rp50.500, sesuai tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

BPAM Banjarbakula juga menyiapkan rencana pengembangan varian baru dengan tingkat pH lebih tinggi. Namun, langkah tersebut akan dilakukan setelah melihat respons pasar terhadap produk Bakula Water yang lebih dahulu dipasarkan.

“Ke depan kemungkinan kami akan menambah varian jenis baru untuk pH yang lebih tinggi. Tetapi bertahap, kita lihat dulu respons pasar untuk versi biasa ini,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

DPRD Kalsel Dorong Desa Jadi Garda Terdepan Kesehatan, Warga Diminta Aktif Manfaatkan Layanan Dasar

Hulu Sungai Utara – Upaya memperkuat pelayanan kesehatan hingga ke pelosok desa terus menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mendorong masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan kesehatan, tetapi juga ikut berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan.

Pesan tersebut disampaikan Supian HK saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Desa Rantau Bujur Hulu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kamis (3/9).

Kegiatan yang diikuti perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat ini menjadi ruang untuk memperkenalkan lebih jauh hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, sekaligus memperkuat pemahaman bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.

Menurut Supian HK, keberadaan Perda Penyelenggaraan Kesehatan menjadi salah satu landasan untuk memastikan masyarakat di wilayah perdesaan memperoleh akses kesehatan yang layak, merata, dan terjangkau.

Ia menilai penguatan layanan kesehatan di desa tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kesehatan. Pencegahan penyakit dan peningkatan kesadaran masyarakat juga harus menjadi prioritas.

“Perda ini hadir untuk memastikan setiap warga Banua, termasuk di desa, mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak, merata, dan terjangkau. Pemerintah desa dan masyarakat harus bersinergi mewujudkannya,” katanya.

Disampaikan Supian HK, sejumlah aspek dalam Perda turut disosialisasikan, mulai dari penguatan layanan dasar kesehatan di desa, optimalisasi peran kader kesehatan, pencegahan stunting, jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, hingga pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.

“Kami mendorong pemerintah desa untuk melihat dana desa sebagai salah satu instrumen, yang dapat mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” harapnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, dengan anggaran tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat kegiatan Posyandu, sanitasi lingkungan, serta berbagai program promotif dan preventif. DPRD Kalsel akan terus mengawal agar anggaran kesehatan di provinsi dan kabupaten benar-benar menyentuh masyarakat bawah.

“Pemerintah desa punya peran strategis. Dana desa bisa dioptimalkan untuk mendukung Posyandu, sanitasi, dan promotif preventif,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarmasin Juara Umum Kejurprov Anggar 2026

Banjarmasin – Kontingen Anggar Banjarmasin berhasil sebagai juara umum pada Kejuraan Provinsi (Kejurprov) Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Kalsel yang berakhir, Kamis (3/9) di GOR Hasanuddin HM Banjarmasin.

Dalam Kejurprov anggar kali ini Kontingen Banjarmasin mengumpulkan total 40 medali yang terdiri dari 15 emas, 10 perak, dan 15 perunggu.

Perolehan tersebut menempatkan Banjarmasin jauh di atas dari daerah lain. Posisi kedua ditempati Kabupaten Tapin dengan 13 medali, meliputi 6 emas, 2 perak, dan 5 perunggu.

Sementara itu, Kota Banjarbaru berada di peringkat ketiga dengan raihan 21 medali, terdiri dari 4 emas, 7 perak, dan 10 perunggu.

Kabupaten HSS mengikuti di posisi keempat dengan 6 medali: 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Disusul HSU di posisi kelima dengan 3 medali: 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu.

Beberapa daerah lain juga mencatatkan perolehan medali. Kabupaten Balangan meraih 11 medali tanpa emas, Tanah Bumbu 9 medali, Tanah Laut 5 medali, Barito Kuala 3 medali, dan Kabupaten Banjar 1 medali perak.

Dari data tersebut, hanya 5 daerah yang berhasil meraih medali emas, yaitu Banjarmasin, Tapin, Banjarbaru, HSS, dan HSU. Sementara 5 daerah lainnya belum mampu meraih emas pada ajang tahun ini.

Ketua IKASI Kalsel Herita Warni, didampingi Sekretaris IKASI Kalsel Muhammad Ramadhani mengatakan, keberhasilan Banjarmasin menjadi juara umum menunjukkan perkembangan pembinaan anggar di daerah semakin baik.

“Beberapa tahun yang lalu Tapin selalu juara umum. Kali ini Banjarmasin yang mengambilnya. Banjarmasin kembali mendominasi karena sekarang banyak anak-anak yang berlatih, terutama di klub-klub,” ujar Herita.

Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi indikator bahwa pembinaan anggar di Kalsel mulai merata. Hampir seluruh kabupaten dan kota kini telah memiliki kepengurusan maupun atlet yang mengikuti kejuaraan.

“Pembinaan anggar ini hampir merata. Semua kabupaten sudah ada pengurus. Hasil kejuaraan juga menunjukkan seluruh daerah sudah mendapatkan medali, jadi tidak hanya didominasi Banjarmasin atau Tapin,” jelasnya.

Kejurprov Anggar Kalsel tahun ini mempertandingkan 28 kategori, mulai kelompok usia di bawah 10 tahun (U-10), prakadet, kadet, junior hingga senior, baik putra maupun putri. Pertandingan menggunakan tiga jenis senjata, yakni sabre, degen dan florete.

IKASI Kalsel sengaja memberikan porsi besar kepada kelompok usia muda sebagai bagian dari program pembinaan jangka panjang.

“Kami menyasar yang kecil-kecil, termasuk U-10, karena ini untuk pembinaan ke depan. Alhamdulillah, antusias masyarakat sudah sangat baik,” katanya.

Kejurprov kali ini diikuti sekitar 268 atlet untuk nomor individu, sementara jumlah peserta yang ambil bagian dalam seluruh nomor pertandingan mencapai lebih dari 300 peserta.

Terkait persiapan menghadapi Pra-PON, Herita menyebut hasil Kejurprov menjadi salah satu bahan IKASI Kalsel dalam memantau atlet potensial. Namun, pihaknya masih menunggu kepastian jadwal dari Pengurus Besar (PB) IKASI.

“Kalau hasil yang ini kami sudah memantau beberapa atlet. Tinggal pembinaan mereka seperti apa ke depan yang bisa kami bina,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembentukan atlet berprestasi tidak dapat dilakukan secara instan. Anggar membutuhkan proses pembinaan yang matang, terencana dan sistematis dalam waktu panjang.

“Tidak bisa setelah sebulan atau dua bulan bisa menjadi juara. Anggar perlu bertahun-tahun. Jadi perlu pembinaan yang matang, terencana dan tersistem,” tegas Herita.

Ia berharap prestasi anggar Kalsel ke depan semakin meningkat. Apalagi, cabang olahraga tersebut mulai menunjukkan perkembangan di tingkat nasional.

Dalam sejarah keikutsertaan di PON, anggar Kalsel sebelumnya belum pernah menyumbangkan medali. Namun pada PON terakhir, Kalsel akhirnya berhasil meraih satu medali perunggu.

“Selama sekian puluh tahun belum pernah menyumbangkan medali di PON. Baru pada PON Medan-Aceh kami mendapatkan satu perunggu. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi,” ucapnya. (IKASIKALSEL-SRI/RIW/APR)

Banjarmasin Borong Dua Penghargaan Terbaik I Pemda Berprestasi 2026, Raih Rp2 Miliar dan 300 Bedah Rumah

Balikpapan – Pemerintah Kota Banjarmasin memborong dua penghargaan Terbaik I tingkat kota dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan di Hotel Platinum, Balikpapan, Kamis (3/9).

Dua capaian tersebut diraih pada Kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan dan Kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Pada kategori pendidikan, Banjarmasin meraih Terbaik I sekaligus memperoleh insentif Rp2 miliar. Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto dan diterima langsung Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR.

Sementara pada kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah, Banjarmasin kembali meraih Terbaik I tingkat kota dengan dukungan 300 unit bedah rumah bagi masyarakat.

Dua penghargaan tersebut menempatkan Banjarmasin sebagai daerah yang dinilai berhasil memperkuat dua kebutuhan dasar masyarakat: akses pendidikan dan hunian layak.

Bagi Pemko Banjarmasin, capaian ini bukan sekadar penghargaan. Rp2 miliar dan 300 unit bedah rumah merupakan amanah yang harus dikawal agar manfaatnya benar – benar dirasakan masyarakat.

Wali Kota Banjarmasin Yamin mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Setiap capaian pemerintah bukanlah keberhasilan Wali Kota seorang diri. Ini adalah hasil kerja kita bersama,” ucapnya.

Yamin juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri. Penghargaan, menurutnya, harus menjadi pemacu untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki kekurangan, menjaga integritas, serta memastikan setiap program pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat.

“Penghargaan ini harus menjadi penyemangat untuk terus bekerja, memperbaiki kekurangan, menjaga integritas dan disiplin, serta memastikan setiap program pemerintah benar – benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Dua Terbaik I tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan berhenti pada penghargaan, melainkan pada sejauh mana capaian itu diterjemahkan menjadi pendidikan yang semakin mudah diakses dan hunian yang semakin layak bagi warga Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

Kemarau Panjang, Polda Kalsel Gelar Salat Istisqa dan Doa Bersama

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan bersama jajaran Forkopimda, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat menggelar Salat Istisqa serta doa bersama, di Lapangan Mako Brimob Polda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (19/8).

Kegiatan tersebut menjadi ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan, di tengah kondisi kemarau panjang dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, pelaksanaan Salat Istisqa dilakukan sebagai bentuk ikhtiar bersama menghadapi kondisi kemarau yang telah berlangsung lebih dari satu bulan.

“Tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini, sebagaimana kita ketahui, sudah satu bulan lebih kita di Kalimantan Selatan ini tidak turun hujan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi kemarau juga mulai memicu munculnya sejumlah titik api yang berdampak pada kualitas udara dan aktivitas masyarakat.

“Kita juga sudah mulai merasakan ada beberapa titik api, yang asapnya mulai mengganggu masyarakat dan kegiatan-kegiatan masyarakat,” katanya.

Selain berdampak terhadap lingkungan, kemarau panjang turut memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama pertanian, peternakan, hingga aktivitas perekonomian.

“Dampak dari kemarau yang panjang ini juga berpengaruh kepada peternakan, pertanian, dan roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat petani,” ungkap Kapolda.

Melalui Salat Istisqa dan doa bersama, Kapolda berharap permohonan hujan sekaligus ampunan yang dipanjatkan dapat dikabulkan Allah SWT.

“Kita memohon hujan, kita memohon kepada Allah ampunan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan pagi hari ini semua dikabulkan Allah SWT,” tuturnya.

Kapolda juga meminta seluruh jajaran Polres di Kalimantan Selatan turut mengagendakan dan melaksanakan Salat Istisqa sebagai bentuk ikhtiar bersama menghadapi kemarau.

Di sisi lain, Polda Kalsel mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran di lingkungan sekitar.

“Pencegahan karhutla membutuhkan kepedulian dan peran aktif seluruh masyarakat, terlebih kondisi kemarau membuat lahan dan vegetasi lebih mudah terbakar,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)