Penulis: Admin 2

Banjarbaru – Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Tingkat Nasional (MTQMN) XVIII Tahun 2025 resmi dibuka, di Auditorium Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, pada Senin (6/10).

Kegiatan berskala nasional ini akan berlangsung hingga 9 Oktober 2025, diikuti 1.506 kafilah dari 194 perguruan tinggi se-Indonesia yang memperebutkan 138 piala dari 15 cabang musabaqah.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada ULM yang telah dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ Mahasiswa Nasional tahun ini.

“Terselenggaranya kegiatan ini merupakan kehormatan bagi Banua kita, sekaligus bukti bahwa Kalimantan Selatan senantiasa berkomitmen meneguhkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan secara harmonis,” ujarnya.

Ia menambahkan, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam dan kemajuan teknologi, tetapi kualitas manusia yang beriman dan berilmu. Karena itu, kegiatan seperti MTQ Mahasiswa Nasional dianggap berperan penting, membangun karakter insan kampus berlandaskan nilai-nilai Qur’ani.

“Melalui ajang ini, saya berharap tumbuh semangat ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan kebangsaan di kalangan mahasiswa dari seluruh Indonesia,” harapnya.

Sementara itu, Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih, atas kepercayaan yang diberikan kepada ULM sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQMN XVIII.

“Kami menyampaikan selamat datang kepada seluruh kafilah di bumi Lambung Mangkurat. MTQMN bukan sekadar ajang perlombaan membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an, melainkan strategi untuk mewujudkan masyarakat Qur’ani Indonesia, khususnya bagi generasi muda penerus bangsa,” ucapnya.

Ahmad berharap melalui kegiatan ini akan lahir generasi Qur’ani yang menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam memimpin dan membangun bangsa.

“Kita berharap akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang menjadikan Al-Qur’an sebagai petunjuk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai generasi Qur’ani yang membangun bangsa dan negara,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diwakili Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Khairul Munadi, juga menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ULM serta Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang telah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Kehadiran para kafilah dari Sabang sampai Merauke menunjukkan semangat ukhuwah dan kecintaan mahasiswa Indonesia kepada Al-Qur’an,” katanya.

Khairul menegaskan bahwa MTQMN merupakan ruang pembelajaran batin bagi sivitas akademika untuk menyatukan ilmu dan iman, akal dan akhlak.

“Dengan semangat Qur’ani dan persaudaraan antarperguruan tinggi, MTQMN XVIII diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wahana memperkuat karakter, spiritualitas, dan intelektualitas mahasiswa Indonesia di era modern,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, menyelenggarakan Rapat Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Air Pasang Tinggi dan Gelombang Pasang (rob) Kalimantan Selatan Tahun 2025, bertempat di Aula Kantor BPBD Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/10). Kegiatan dibuka secara resmi Plt Kepala BPBD Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, yang diwakili Sekretaris BPBD, Iswantoro.

Dalam sambutannya, Iswantoro menyampaikan bahwa penyusunan dokumen rencana kontinjensi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait menghadapi potensi bencana rob di wilayah pesisir Kalimantan Selatan.

“Upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh pihak melalui pendekatan berbagai pihak, agar upaya penanganan bencana berjalan terpadu dan menyeluruh,” ungkap Iswantoro.

Melalui kegiatan penyusunan dokumen rencana kontinjensi ini, Iswantoro berharap seluruh peserta dapat memberikan kontribusi nyata dalam memetakan potensi, sumber daya, dan sarana prasarana yang bisa dimobilisasi dalam penanganan darurat bencana di Kalimantan Selatan.

“Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, dengan enam jenis bencana utama, yaitu banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta gelombang pasang (ROB),” tambah Iswantoro.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, menempatkan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta dunia usaha. Karena itu, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk perguruan tinggi dan forum peduli bencana di Banua.

“Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman operasional bagi seluruh pihak dalam menentukan langkah-langkah strategis penanggulangan darurat bencana di daerah kita,” tutup Iswantoro. (BPBD.KALSEL/MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Kalimantan Selatan, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/10), disambut langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Kepala BPBD Kalsel, BAZNAS Kalsel, Badan Wakaf Indonesia, serta perwakilan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BNPB, BPKH, dan BPJPH.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program – program nasional di bidang sosial, keagamaan, kebencanaan, serta pemberdayaan masyarakat berjalan efektif di daerah.

“Pertemuan ini penting karena kami ingin memastikan kebijakan nasional dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Kami juga ingin mendengarkan aspirasi dan masukan dari para mitra di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Selain membahas isu sosial dan kebencanaan, Komisi VIII DPR-RI juga menyoroti pengembangan kawasan industri halal di Kalimantan. Hingga kini, kawasan ekonomi khusus halal belum ada di wilayah Kalimantan, padahal potensinya sangat besar karena mayoritas penduduk beragama Islam.

“Kalimantan Selatan sebagai provinsi tertua dan terdepan di Kalimantan seharusnya bisa menjadi pionir dalam pengembangan kawasan ekonomi halal,” tegas Abidin.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil Kalsel, Sudian Noor, menambahkan, bahwa dukungan Pemprov Kalsel menjadi kunci agar gagasan tersebut dapat terwujud. Menurutnya, kawasan ekonomi khusus yang ada di Kalsel, terutama di Tanah Bumbu, dapat menjadi basis pengembangan industri halal berskala besar.

“Dengan dukungan dari Provinsi Kalsel, mudah-mudahan di Kalsel bisa hadir kawasan industri halal. Di daerah lain memang sudah ada, tapi tidak sebesar potensi yang kita miliki. Harapan kita, Kalsel bisa menjadi role model industri halal, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga Asia Tenggara,” ungkap Sudian Noor.

Sudian Noor menegaskan, salah satu langkah strategis dalam mendukung kawasan industri halal adalah melalui program satu desa dua Juru Sembelih Halal (Juleha) yang digagas bersama BPJPH. Dengan program ini, setiap desa akan memiliki tenaga juru sembelih tersertifikasi untuk menjamin standar halal pada produk hewan maupun unggas.

“Nanti kita minta ke Pemprov Kalsel agar rumah potong hewan dan unggas bisa terintegrasi. Dengan begitu, prosesnya lebih terjamin sesuai standar halal nasional maupun internasional,” jelasnya.

Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai pengembangan kawasan industri halal dan program sertifikasi Juleha akan memberi dampak signifikan bagi perekonomian daerah.

“Dengan sertifikasi dan label halal, produk yang dihasilkan akan lebih berkualitas, memiliki jaminan kehalalan, dan meningkatkan daya saing di pasar. Ini sejalan dengan visi Kalsel sebagai pintu gerbang ekonomi yang berdaya saing,” ujarnya.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti pentingnya infrastruktur religi. Salah satunya terkait usulan penyediaan toilet portabel untuk mendukung pelaksanaan Haul Guru Sekumpul yang setiap tahun dihadiri jutaan jamaah.

“Tadi Komisi VIII DPR RI sudah meminta BNPB untuk memberikan bantuan berupa toilet portabel untuk jamaah. Mudahan-mudahan bisa terealisasi,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) tengah melaksanakan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKSS) di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung sejak 8 hingga 10 Juli di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Banjarbaru.

Penilaian ini merupakan langkah strategis dalam mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan ketahanan siber nasional, khususnya di lingkup pemerintah daerah.

Pj. Sekretaris Diskominfo Kalsel yang juga sebagai Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung proses penilaian.

Menurutnya, penilaian ini sangat penting untuk memastikan sistem digital pemerintahan terlindungi dari berbagai potensi ancaman siber.

“Penilaian ini juga menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap kesiapan dan implementasi keamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel,” ujar Suci, Selasa (8/7).

Ia menambahkan, bahwa seluruh dokumen yang dibutuhkan telah disiapkan sejak beberapa bulan lalu. Tahun ini, penilaian menggunakan versi terbaru, yaitu Indeks KAMI 5.0, yang menghadirkan sejumlah penambahan aspek penilaian seperti perlindungan data pribadi dan pemanfaatan layanan cloud.

“Dengan adanya penambahan poin penilaian, tentunya akan ada selisih, namun kita tetap berharap nilai indeks kita bisa meningkat dari tahun sebelumnya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Tim Asesor BSSN RI, Raden Muhammad Ival Tirtakusumah, menjelaskan, bahwa tim akan memverifikasi dua instrumen utama. Yakni Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dan instrumen keamanan siber yang bersifat lebih komprehensif.

“Hasil dari instrumen keamanan siber ini nantinya digunakan Presiden sebagai referensi dalam melihat tingkat kematangan keamanan siber nasional,” terang Ival.

Ia juga menegaskan, bahwa seluruh jawaban dari pihak Diskominfo Kalsel dalam penilaian melalui sesi wawancara dan diskusi harus dibuktikan dengan dokumen atau bukti fisik yang valid.

Dengan penambahan kontrol dalam Indeks KAMI 5.0 seperti threat intelligence, cloud service, dan lainnya, Raden memprediksi adanya kemungkinan penurunan nilai indeks.

“Namun, harapan kami hal tersebut tidak signifikan dan pihak Diskominfo Kalsel dapat segera melengkapi kekurangan yang ada,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah provinsi terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan daerah, menghadapi langkanya gas elpiji bersubsidi di Kalimantan Selatan saat ini. Langkah ini ditegaskan Kabid Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Didin Maulidinsyah.

Kepada Abdi Persada FM pada Selasa (8/7), Didin Maulidinsyah mengakui, pihaknya telah menerima laporan adanya penurunan pasokan gas elpiji 3 kilogram, di Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Kami sudah menerima laporan adanya kelangkaan tersebut,” ungkapnya, saat menjadi narasumber pada program Topik Kita Hari Ini.

Penurunan pasokan ini, lanjutnya, berdampak pada melonjaknya harga elpiji, hingga kisaran 35 sampai 50 ribu rupiah per tabung di tingkat pengecer.

“Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, agar terus melakukan pengawasan,” ucapnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah, untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji tabung 3 kilogram ini, dengan melaksanakan operasi pasar.

Sementara itu, Hiswana Migas Kalsel mengklaim, kelangkaan gas elpiji bersubsidi di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan saat ini, akibat banyaknya hari libur pada Juni lalu. Seperti yang disampaikan Ketua Hiswana Migas Kalsel Muliana Yuniar.

“Berdasarkan aturan yang telah berlaku sejak dua tahun lalu, bahwa setiap tanggal merah tidak ada penyaluran elpiji oleh Pertamina,” jelasnya.

Karena pada Juni lalu terdapat banyak tanggal merah dan hari libur, maka berimbas pada berkurangnya pasokan sampai awal Juli ini.

Namun begitu, Muliana memastikan, stok gas elpiji tabung 3 kilogram, saat ini mencukupi hingga 7 hari ke depan.

“Kami menyarankan agar masyarakat membeli gas elpiji bersubsidi di pangkalan resmi untuk mendapatkan harga sesuai dengan HET yang berlaku, yakni 18 ribu 500 rupiah per tabung,” ucap Muliana. (SRI/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Internal bersama tenaga ahli, para asisten, dan seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel, bertempat di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (7/7).

Rakor ini dipimpin langsung Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifudin, dan membahas sejumlah agenda penting. Diantaranya adalah persiapan peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, serta evaluasi dan perencanaan program kerja SKPD untuk tahun anggaran 2026.

Pj. Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menegaskan pentingnya sinergi dan penyelarasan seluruh program kerja SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta janji politik kepala daerah.

Hal ini dimaksudkan agar seluruh kegiatan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan dampak yang konkret bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program masing – masing SKPD benar – benar mengacu pada kualitas, selaras dengan RPJMD, dan tentunya sejalan dengan janji politik kepala daerah,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program. Dengan dinamika fiskal yang terus bergerak, setiap SKPD diminta melakukan penyesuaian dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan serta situasi yang ada di lapangan.

“Anggaran terus bergerak secara dinamis, jadi kita perlu adaptif. Setiap SKPD diinstruksikan untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi masing-masing,” tegasnya.

Rakor yang turut dihadiri pejabat Eselon III se-Kalsel ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi internal, meningkatkan efektivitas perencanaan, dan memastikan program strategis daerah tetap berada di jalur prioritas pembangunan.

“Harapan kita, rakor ini bisa memperkuat sinergi lintas SKPD agar langkah kita ke depan semakin solid dan terarah,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)