Penulis: Admin 2

BANJARBARU – Kalimantan Selatan memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi pendukung Ibu Kota Negara (IKN) baru, hal ini terlihat dari capaian – capaian yang diraih Kalsel. Seperti selalu surflusnya kebutuhan pangan di banua ini, beserta fasilitas – fasilitas pembangunan yang sudah berjalan untuk mendukung perpindahan IKN baru di Kalimantan Timur.

Belum lama tadi,  Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan, banyak potensi yang dimiliki Kalsel untuk menjadi pendukung IKN baru di Kaltim, sebagian potensi yang dimiliki Kalsel yakni mempunyai pelabuhan dimekar putih dengan kedalaman mencapai 25 meter, area pertanian yang selalu berhasil surflus mencapai 1,1 juta hektar setiap tahunnya, serta sektor Perindustrian yang selalu berkembang disetiap tahunnya.

“Kita sudah berstatemen bahwa Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Negera baru, jadi kita punya potensi cukup besar untuk menyokong Ibu Kota Negara baru di Kaltim, banyak potensi yang ada seperti pelabuhan kita punya potensi laut dalam dimekar putih lautnya sampai 25 M, potensi area pertanian dimana 1,1 juta hektar produksi pertahun dan kebutuhan kita hanya 400 ton pertahun,” ungkap Roy.

Roy menambahkan, pihaknya mengharapkan mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat untuk menjadi pendukung Ibu Kota Negara Baru sehingga perkembangan di Provinsi Kaltim, juga akan menular di Provinsi Kalsel.

“Dukungan dari pemerintah pusat juga diharapkan agar bisa meningkatkan infrasturktur pendukung untuk menjadi jalur transportasi yang nantinya langsung ke Ibu Kota Negara baru,” ungkap Roy.

Dilanjutkan Roy, untuk menjadi pendukung Ibu Kota Negara Baru, Pemerintah Provinsi Kalsel akan mengusulkan peningkatan pendidikan Vokasi di Banua ini. Tujuan peningkatan pendidikan Vokasi di Kalsel yakni untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dibidangnya masing-masing, pihaknya telah mengusulkan sejumlah Politeknik kepada Kementerian untuk mendapatkan jurusan baru, beserta pengusulan mata jurusan baru di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin.

“Dengan adanya peningkatan sejumlah pendidikan vokasi, maka generasi muda kalsel tidak hanya akan menjadi penonton saja pada saat ibu kota berpindah ke Kaltim, namun juga akan berperan untuk pembangunan,” tutup Roy. (MRF/RDM/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah mengalokasikan dana anggaran sebesar 21,07 persen untuk urusan pendidikan.

Sesuai dengan amanah UUD 1945 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebesar 20 persen dapat dipenuhi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel M Yusuf Effendi mengatakan, telah dialokasikan anggaran untuk urusan pendidikan pada Disdikbud Kalsel sebesar Rp1.315.613.899.788.

“Itu jumlah keseluruhan yang di kelola oleh Disdikbud Kalsel, UPT dan Satuan Pendidikan SMA, SMK, maupun SLB,” jelas Yusuf, Kamis (17/2).

Sementara itu jika besaran alokasi anggaran berorientasi pada fungsi pendidikan dan terkait dengan SKPD lain, papar Yusuf, maka alokasi anggarannya menjadi Rp1.336.831.924.488 atau sebesar 21, 41 persen.

“Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan di Kalsel sudah melebihi amanah dari indang – undang,” jelas Yusuf lagi.

Yusuf menginginkan agar peningkatan mutu pendidikan di provinsi ini tidak hanya dibebankan kepada Disdikbud saja, melainkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Guru Tenaga Pendidik (GTK) dan masyarakat.

“Mari kita bersama-sama dan bekerjasama agar mutu pendidikan di provinsi kita menjadi lebih meningkat, sehingga dapat menciptakan SDM yang berkualitas dan bermanfaat untuk banua kita,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Gubernur Sahbirin Noor memaparkan implementasi SAKIP pada jajaran KemenPANRB secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Kamis (17/2).

Dalam paparannya, Sahbirin menyampaikan, guna mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang searah dan selaras, Pemprov Kalsel terus melakukan pembenahan dan memperbaiki agar sistem kerja di tiap SKPD mampu menerapkan akuntabilitas yang seideal mungkin.

“Kini kami melangkah lebih maju dalam penerapan SAKIP ini, dimana pohon kinerja Pemprov Kalsel sudah didasari pada Logical Frame Work hingga ke tingkat rendah,” paparnya.

Gubernur akrab disapa Paman Birin ini menyebutkan angka-angka pembangunan yang tercapai dari RPJMD 2016-2021 sebagai bukti peningkatan pembangunan di daerah.

“Pada aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kalsel mampu menyentuh angka 71,28 persen pada tahun 2021, yang sebelumnya hanya 69,05 persen pada tahun 2016,” terangnya.

Sementara itu ekonomi Kalsel, lanjutnya, mampu tumbuh sebesar 3,48 persen pada tahun 2021, dimana pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga minus 1,81 persen, sehingga jika ditotal, pertumbuhan ekonomi Kalsel di masa pandemi naik sebesar 5,29 persen.

“Hal ini terlihat dari menggeliatnya roda ekonomi di pasar dan di tempat lainnya, serta antusias masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan,” jelasnya.

Proses penerapan akuntabilitas membutuhkan pengawalan dan kerja sama dari semua lingkup SKPD.

“Untuk mengawal akuntabilitas ini, kita menggunakan aplikasi e-SAKIP sebagai instrumen evaluasi,” lanjutnya.

Paman Birin menambahkan, hasil dari meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birkorasi telah membuahkan perubahan mendasar dalam beberapa aspek. Diantaranya refocusing program dan kegiatan, dari 138 program di tahun 2020 menjadi 130 program di tahun 2021.

“Refocusing anggaran lebih dari 1,4 triliun rupiah dan berhasil dilakukan efisiensi anggaran lebih dari Rp 174 miliar rupiah,” ungkapnya.

Pemaparan dilanjutkan oleh sejumlah Kepala SKPD terkait capaian kinerja di lingkupnya masing-masing. Turut hadir Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira, Kepala Dinas ESDM Kalsel Isharwanto, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel Hanifah Dwi Nirwana, Kepala Disdikbud Kalsel M Yusuf Effendi.(SYA/RDM/APR)

BANJARBARU – Al-Qur’an dengan terjemahan Bahasa Banjar akan menjadi salah satu souvenir pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional tahun 2022 mendatang. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalsel juga akan menyematkan Kitab Sabilal Muhtadin sebagai souvenir, yang rencananya akan dibagikan kepada tamu-tamu undangan VIP pada perhelatan MTQ nanti.

Demikian disampaikan Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalimantan Selatan Mustajab kepada Abdi Persada FM belum lama tadi.  Mustajab menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menyiapkan souvernir- souvenir Khas banua untuk para peserta dan pendamping MTQ Nasional tahun 2022 mendatang.

“Rencananya Al-Qur’an dengan terjemahan bahasa banjar dan Kitab Sabilal Muhtadin akan dibagikan kepada para tamu VIP,” ungkap Mustajab.

Mustajab menambahkan, souvenir-souvenir yang merupakan khas di banua ini dan sudah sangat langka beredar di pasaran. Sehingga sangat dianjurkan dijadikan sebagai cinderamata. Pada pelaksanaan MTQ Nasional tahun 2022 nantinya, pihaknya juga akan mengupayakan souvenir yang dibagikan kepada seluruh tamu undangan merupakan produk khas UMKM Banua.

“Selain tas purun khas Kota Banjarbaru, salah satu souvenir khas banua yang direncanakan, yakni makanan rabuk haruan yang dibagikan kepada seluruh para tamu undangan,” ungkap Mustajab.

Mustajab melanjutkan, selain souvenir – souvenir khas Banua yang masih dalam tahap perencanaan, pihaknya akan menetukan logo MTQ Nasional tahun 2022 mendatang. Pemilihan logo akan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dari para juara 1, 2, dan 3 dari sayembara pembuatan logo MTQ Nasional tahun 2022.

“Dari sayembara tersebut, kami akan segera menentukan juara 1, 2, dan 3 sayembara logo untuk diserahkan kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, agar beliau dapat memilih dan menentukan logo mana yang akan dipakai pada ajang MTQ Nasional 2022 mendatang,” tutup Mustajab. (MRF/RDM/APR)