Penulis: Admin 2

BANJARBARU – Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas melakukan silaturahmi kepada ratusan unsur tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, pengasuh majelis taklim, serta aktor intelektual kerukunan umat beragama Kalsel.

Berpusat di UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, pada Kamis (31/3), silaturahmi dilaksanakan dalam rangka penguatan moderasi beragama untuk memantapkan keberagamaan dan merawat keberagaman dalam bingkai NKRI.

Didampingi Gubernur Kalsel yang diwakili Sekda Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar, serta Kakanwil Kemenag Kalsel, M Tambrin, Menteri yang akrab disapa Gus Yaqut ini menyayangkan, masih banyak orang yang salah beranggapan tentang arti dari moderasi beragama.

“Saya tegaskan, moderasi beragama itu yang dimoderatkan bukan agama sendiri, tetapi cara pandangnya, cara pandang praktek dan sikap dalam beragama,” tegasnya.

Artinya, lanjut Gus Yaqut, semua pemeluk agama berhak memeluk agama yang dianutnya dan berpandangan bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar dan baik. Namun, disisi lain setiap pemeluk agama juga harus menghargai hak pemeluk agama lain yang juga berpandangan bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar dan baik.

“Tidak boleh beranggapan bahwa orang yang berbeda keyakinan dengan kita adalah musuh. Cara pandang seperti ini, yang kaku, yang ekstrem ini yang harus kita moderasikan,” terangnya.

Dengan terciptanya toleransi dan kerukunan, menurut Gus Yaqut, masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, dan hidup bersama secara damai.

“Sikap dan pemahaman moderat dalam beragama sudah dicontohkan dengan baik oleh para pendiri bangsa kita,” tutur Yaqut

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Sekda Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar menilai, pertemuan ini merupakan langkah nyata dalam menjawab problematika kehidupan yang selalu muncul dan mengusik keberagamaan di negara ini.

“Kita harus melakukan berbagai macam upaya dan cara agar kualitas kehidupan umat beragama kita terus meningkat,” ucapnya.

Pertemuan ini diharapkannya, dapat memperkuat sinergi pemerintah dan tokoh agama dalam menjawab tantangan kedepan.

“Dengan bersinergi, baik itu pemerintah, tokoh agama, dan seluruh komponen masyarakat, akan tercipta lingkungan yang aman, tentram dan bahagia,” terangnya.

Kakanwil Kemanag Kalsel, M Tambrin menyebut, sebagai salah satu provinsi dengan berbagai keragaman baik dari suku, budaya, bahasa maupun agama, namun sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain sangat terasa di banua ini.

“Hal ini sangat luar biasa, hidup berdampingan, saling bantu membantu, dengan mengedepankan sikap toleransi,” ungkapnya.

Diketahui, mayoritas penduduk Kalsel beragama Islam dengan jumlah 3.996.965 jiwa, Agama Kristen, 55.005 jiwa, Agama Katolik 22.523 jiwa, Agama Hindu, 23.823 jiwa, Agama Buddha 12.185 jiwa, Agama Konghucu, 202 jiwa, Aliran Kepercayaan 9.121 jiwa.

Sedangkan jumlah tempat ibadah masjid sebanyak 2.768 , Gereja Kristen 100, Gereja Katolik 14, Pura 268, Vihara 24  dan 3 Kelenteng.(SYA/RDM/APR)

BANJARBARU – Sebanyak 46 perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Patnership Program dan Apresiasi Proper di Banjarbaru, Kamis (31/3), menerima penghargaan terbaik dan tertinggi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan.

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizal Anwar, mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran perusahaan yang berhasil menerima predikat terbaik dalam partisipasinya menjaga lingkungan di Bumi Lambung Mangkurat,  Kalimantan Selatan.

“Dengan adanya penghargaan ini sinerginitas diharapkan mampu terjalin baik dan dapat menjaga komitmen, presepsi, sehingga harmonisasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dapat berjalan lancar dan mampu terealisasi,” ujar Roy dalam sambutannya pada kegiatan Patnership Program dan Apresiasi Proper Kalsel yang digelar di salah satu hotel di Kota Banjarbaru, Kamis (31/3).

Saat ini, lanjut Roy, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat berkonsentrasi terhadap program pengelolaan pelestarian lingkungan hingga penyelesainnya yang tentu menjadi skala prioritas.

“Ini adalah satu misi dalam pembangunan di Kalsel selama lima tahun ke depan,” ucapnya.

Meski persoalan ini diselesaikan pemda, menurutnya, juga menjadi tanggunjawab bersama.

“Maka dari itu, DLH Kalsel menetapkan empat program prioritas agar persoalan ini mampu menjadi solusi dalam perbaikan lingkungan,” papar Roy Rizali Anwar.

Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, menyampaikan, empat program prioritas yang dimaksud adalah Martapura Asri, Program Kampung Iklim (Proklim), Merdeka Sampah hingga Desa Sasangga Banua.

“Ini merupakan upaya dalam percepatan pembangunan Kalsel dengan konsep berwawasan lingkungan hidup. Selamat untuk perusahaan atas penghargaan yang diterima,” ucapnya.

Tentu, dia menegaskan, peran serta kontribusi dari seluruh pelaku usaha di Kalimantan Selatan hingga saat ini sangat dibutuhkan.

“Kami berharap pada kegiatan ini kita juga bisa melakukan penjaringan komitmen terhadap pelaku usaha, tak hanya pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, tetapi, perusahaan lainnya seperti BUMN dan BUMD, perbankan, perhotelan dan perdagangan,” harapnya.

Saat dikonfirmasi dilokasi, Government Relation Suptend PT Antang Gunung Meratus, Achmad Syahdeni, mengaku, sepenuhnya berkomitmen siap membantu keberlangsungan program dari Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi persoalan ini.

“Kami (AGM) akan selalu berkontribusi pada saat penyampaian dari Kadis LH Kalsel tentu peduli terhadap lingkungan apalagi penghargaan yang diterima masih rapor hijau skala Properda di Kalsel,” bebernya.

Ditambahkannya lagi, langkah tersebut juga merupakan upaya positif dalam perbaikan lingkungan ke arah yang lebih baik dan positif.

“Yang pasti kami konsen terhadap pengelolaan lingkungan. Alhamdulillah,  tadi juga sudah komunikasi dengan pimpinan di Jakarta yang jelas atasan siap support terhadap program dan tawaran dari Pemprov Kalsel,” tutup Syahdeni. (RHS/RDM/APR)

Banjarbaru – Konsesi Pengelolaan Alur Pelayaran Ambang Sungai Barito akan memberikan pendapatan yang lebih besar untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Pendapatan ini akan di atas Rp50 miliar per tahun, yang diterima selama ini.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, ketika Coffee Talk dengan anggota DPR RI periode 2019-2024, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, di Library Cafe BPKP Kalimantan Selatan, baru – baru ini dikantornya di Banjarbaru.

Rifqi, nama panggilan anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan itu, memberikan perhatian khusus kepada konsesi Pengelolaan Alur Pelayaran Ambang Sungai Barito.Itu sebabnya, Rifqi menjawab keraguan atas kemungkinan kehilangan PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Rp50 miliar per tahun, yang selama ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 tahun 2006.

Rudy menambahkan, hilangnya PAD Rp50 miliar per tahun tersebut akan terkompensasi dengan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Belum lagi multiplier effect pertumbuhan perekonomian dari penambahan investasi yang diwajibkan dalam konsesi, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kinerja PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers) sebagai perusahaan daerah,” kata Rudy.

Menurut Rudy, yang perlu didorong kemudian adalah peningkatan kepemilikan saham PT Bangun Banua Kalimantan Selatan di PT Ambapers.

“Ini akan meningkatkan kapasitas perusahaan dan bagi hasil deviden untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan karena proporsi kepemilikan sahamnya meningkat,” ungkapnya.

Ditambahkan oleh Rifqi, terkait finalisasi konsesi, Kementerian Perhubungan segera menerbitkan keputusannya. Ia akan mengawal percepatan penandatanganan kontrak konsesi serta mengawasi pemanfaatan status konsesi ini di PT Ambapers.

“Ini untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.

Rifqi juga berharap BPKP dapat mengambil peran untuk membantu PT Ambapers mengembangkan bisnis yang prospektif dan akuntabel.

“Perusahaan daerah lainnya dan proyek – proyek infrastruktur di Kalimantan Selatan harus dibantu oleh BPKP,” pinta Rifqi.

Alur Sungai Barito sejak tahun 2003 dikelola oleh PT Ambapers, anak Perusahaan Daerah PT Bangun Banua Kalimantan Selatan, bersama PT Pelindo III, dengan kepemilikan 60 – 40 persen.

Pengelolaan oleh PT Ambapers tersebut berdasarkan penugasan Menteri Perhubungan melalui Surat Menteri Perhubungan Nomor AL.604/I/4 PHB-03 tanggal 28 Februari 2003 hal Persetujuan Otoritas Konsesi pada Alur Baru Sungai Barito. Hanya saja, sejak terbitnya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015, pengelolaan kepelabuhanan, termasuk alur sungai, harus berdasarkan perjanjian konsesi.

“Pengelolaan kepelabuhanan, termasuk alur sungai, memang kewenangan Pemerintah Pusat, sesuai dengan undang-undang,” jelas Rifqi.

Atas hal tersebut, PT Ambapers sejak tahun 2018 telah mengajukan konsesi Pengelolaan Alur Pelayaran Ambang Sungai Barito kepada Kementerian Perhubungan.

Rudy juga mengungkapkan, BPKP Kalimantan Selatan pada tahun 2021 menerima penugasan reviu terhadap usulan PT Ambapers untuk konsesi Pengelolaan Alur Pelayaran Ambang Sungai Barito.

“Pada November 2021, kami telah menyelesaikan penugasan tersebut,” tegasnya.

Penugasan tersebut merupakan bagian dari assurance assignment, untuk memberikan keyakinan bagi para pihak mengenai kewajarannya, yang meliputi kewajaran analisis kelayakan finansial serta rencana pendapatan, biaya, dan investasi.Dalam laporan hasil reviewnya, BPKP menyatakan kewajaran masa konsesi yang dapat diberikan kepada PT Ambapers adalah 20 tahun dengan fee konsesi sebesar 8 persen dari pendapatan, yaitu berupa PNBP.

Sementara itu, pada komponen investasi, PT Ambapers harus menambah investasi sekitar Rp10 miliar untuk pengadaan kapal patroli, kendaraan, mesin dan peralatan, serta perlengkapan kantor. (BPKP.KALSEL-RIW/RDM/APR)

BANJARBARU – Menyambut bulan suci Ramadhan 1443 H, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor meninjau langsung ketersediaan dan harga bahan pokok di Pasar Bauntung, Banjarbaru, pada Kamis (31/3) pagi.

“Kalau tanya-tanya harga tadi hampir semuanya sudah boleh dikatakan stabil, normal. Bulan puasa sampai hari raya, kita tetap berusaha untuk mempertahankan harga pasar yang stabil yang bisa dijangkau oleh masyarakat,” ucap Paman Birin sapaan akrabnya.

Didampingi Sekda Kota Banjarbaru, Said Abdullah, beserta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) provinsi Kalsel dan Pemko Banjarbaru, Paman Birin mengapresiasi kebersihan pasar milik Pemko Banjarbaru ini.

“Yang pertama saya lihat itu kondisi pasarnya, kondisi pasarnya memang bagus lah kita lihat bersih dan kering enak,” ungkap Paman Birin.

Sementara itu Sekda Kota Banjarbaru, Said Abdullah membeberkan, Pemko Banjarbaru melalui Dinas Perdagangan akan bekerjasama dengan pihak terkait untuk mempercepat pengelolaan minyak goreng di pasar ini.

“Dinas Perdagangan mulai melaksanakan kerja sama untuk melemparkan minyak goreng curah kesini, sebentar lagi akan kita lakukan,” katanya.

Dengan status level PPKM Kota Banjarbaru yang turun ke level 2, Said menilai perekonomian kota ini juga sudah mulai membaik.

“Dilihat dari parkir saja kiri kanan penuh, ini menunjukkan keadaan sudah membaik, dan hari ini level kita sudah turun di level 2, jadi insyaAllah perekonomian berjalan normal,” tutupnya. (SYA/RDM/APR)

BANJARBARU – Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, untuk mencegah stunting maka perlu pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim ini bertujuan dan bekerja mengedukasi dan memberi pemahaman tentang bahaya stunting, yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) didampingi BKKBN Kalsel melaksanakan monitoring evaluasi (monev) TPK di Sekretariat PD IBI Kalsel, Rabu (30/3).

Sekjen PP IBI, Ade Jubaedah mengatakan, dalam kepengurusan TPK, bidan yang berperan sebagai koordinator TPK dan juga Kader KB melaksanakan pendampingan dan pengawalan kepada calon pengantin mulai dari 3 bulan pertama pernikahan hingga pasca persalinan kelahiran.

“Untuk pendampingan pasca persalinan, itu kita pastikan agar si ibu dapat menggunakan alat kontrasepsi agar mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan,” jelas Ade.

Selain itu lanjut Ade, pihaknya juga akan memastikan ketika bayi yang baru dilahirkan mendapat asi eksklusif melalui inisiasi menyusu dini, mendapatkan asuhan berupa Asah, Asih, Asuh dan memantau tumbuh kembang anak hingga usia 2 tahun.

“Jadi bagaimana mencegah stunting ini melalui program seribu hari kehidupan. Sehingga (ini merupakan upaya) bagaimana menciptakan program generasi emas ini melalui pengawalan pada calon pengantin,” terang Ade.

Ade pun mengapresiasi upaya TPK Kabupaten Tanah Laut yang telah menciptakan program Mari Dukung Asi Eksklusif (Madu Asli) dan Siapkan Calon Pengantin Untuk Mengawal Generasi Emas (Si Cantik Gemas).

“Ini sangat relevan sekali dengan program penurunan stunting TPK,” ucap Ade.

Di tempat sama, Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan mengakui saat ini angka stunting Kalsel masih sangat tinggi, yaitu sebesar 30 persen. Bahkan masuk dalam 10 besar angka stunting tertinggi di Indonesia.

“Tentunya kita harus bekerja keras agar bagaimana kasus stunting kita dapat menyentuh angka 14 persen hingga tahun 2024,” ucap Ramlan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu dengan pembentukan TPK Kalsel yang sudah memiliki anggota sebanyak 3.075 orang.

Selain itu, lanjut Ramlan, Pemprov Kalsel juga telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dari tingkat provinsi hingga desa.

“Kami harap seluruh stakeholder dapat berkontribusi dalam rangka percepatan penurunan stunting,” harap Ramlan.

Bahkan, BKKBN Kalsel beber Ramlan, telah berkoordinasi dengan Dinas PMD Kalsel, untuk dapat mengucurkan dana untuk program penurunan stunting di desa.

“Semoga dana desa nanti juga bisa dikucurkan untuk stunting. Sudah kami koordinasikan,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)