Admin 2 – Laman 40 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Syarifah Rugayah Ajak Masyarakat Implementasikan Nilai-nilai Pancasila di Tengah Bencana

Banjar – Bencana banjir yang melanda di beberapa wilayah di provinsi Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya, Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Syarifah Rugayah.

Selain turun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir, Syarifah Rugayah juga berupaya menguatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

“Oleh karena itu sudah seharusnya bila nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam perilaku termasuk ketika terjadi bencana,” katanya kepada wartawan, Senin (20/3).

Lebih lanjut, Syarifah menjelaskan beberapa contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kondisi di terjadi bencana. Yakni sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung makna bahwa setiap orang harus meyakini bahwa adanya keberadaan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.

*Suasana Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila*

“Kita berdoa dan berserah diri kepada Allah SWT untuk keselamatan agar bencana ini segera berakhir,” terangnya.

Penerapan sila ke 2, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, kata Syarifah Rugayah, misalnya memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika, sehingga muncul rasa memanusiakan manusia.

“Kemudian implementasi sila ke 3, Persatuan Indonesia, contohnya bersama-sama tolong menolong dalam menghadapi dan mengatasi bencana ini dengan memberikan bantuan materiil dan non materi serta doa untuk saudara-saudara kita,” tuturnya.

Sedangkan penerapan Sila Ke-4, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, misalnya peran masyarakat menjadi unsur yang penting tidak hanya pemerintah saja dalam mengatasi dan menghadapi dampak dari bencana.

“Serta implementasi Sila Ke-5, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, contohnya dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerja sama antara masyarakat dan masyarakat serta kerja sama antara masyarakat dan pemerintah serta bersikap adil,” tuturnya.

Ditambahkan Syarifah Rugayah, intinya Pancasila hadir sebagai ruh kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwa semua pihak tetap harus bekerja sama serta bersatu dalam menanggulangi bencana.

Untuk diketahui, sosialisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menghadirkan narasumber yaitu Widyaiswara BPSDM Provinsi Kalsel, Ratna Rosana dan diikuti dengan antusias puluhan warga Desa Panggalaman Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Sabtu (18/3) lalu. (NRH/RDM/APR)

Puluhan perusahaan di Kalsel mendapatkan PROPER dari KLHK

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalumantan Selatan, menggelar Rapat Kerja Teknis (Rekernis) Bidang Lingkungan Hidup se-Kalimantan Selatan tahun 2022 disalah satu Hotel Berbintang di Kota Banjarbaru pada Senin (20/3). Rakernis dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar.

Pada rakernis tersebut juga dilaksanakan penyerahan sertifikat Program Penilaian peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Sebanyak puluhan perusahaan mendapatkan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdapat 77 perusahan yang mendapatkan PROPER dari KLHK, dan 16 perusahan yang mendapat PROPER Daerah.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, disampaikan Bahwa Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengaperesiasi adanya program penilaian tingkat perusahaan, dalam rangka mendorong perkembangan lingkungan di Kalimantan Selatan. PROPER ditujukan untuj mendorong setiap aktivitas industri, untuk taat terhadap lingkungan hidup dari dunia usaha.

“Dengan banyaknya peraih Propernas di Kalsel, kedepan bisa terjadi peningkatan pengelolaan lingkungan di lingkup perusahaan,” ujar gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan ada beberapa perusahan yang mendapat Properda yang menjadi prospek untuk mendapatkan Propernas. Dari 77 perusahan yang mendapat Propernas terbagi 1 Proper Emas, 10 Proper Hijau dan 63 Proper Biru serta 3 Proper Merah. Kemudian untuk Properda, 1 perusahaan mendapat Proper Hijau dan 15 perusahaan mendapat Proper Biru.

“Semua perusahan yang mendapatkan Propernas langsung dinilai oleh KLHK didampingi dari Pemprov Kalsel,” ungkap Hanifah.

Hanifah menambahkan, Kedepan. Untuk perusahan-peruhaan di Kalsel, pihaknya berharap semakin banyak yang mengikuti Properda guna mendorong perusahaan dalam pemenuhan lingkungan hidup.

“Dengan banyaknya yang ikut, menjadi alat ukur pelaku usaha telah melakukan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidupnya, diharapkan juga bisa melakukan hal-hal lebih dari yang diwajibkan dalam dokumen lingkungan hidup maulun regulasinya,” tutupnya.

Sekedar diketahui ada beberapa kriteria yang dilakukan dalam penilaian proper lingkungan oleh Kementerian LHK. Mulai dari pengendalian pencemaran air, pemeliharaan sumber air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan non B3, sampai pengendalian kerusakan lahan. (MRF/RDM/APR)

Kominfo Kalsel Gelar Sosialisasi Pergub 078 Tahun 2022

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) 078 tahun 2022 terkait Pedoman manajemen keamanan informasi (PKMI SPBE) literasi digital kesadaran keamanan informasi, di ruang rapat H Maksid Setdaprov Kalsel pada Senin (20/3). Sosialisasi dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel Muhammad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Tanwiriah, dan dihadiri Stakeholder lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Tanwiriah menyampaikan, dengan adanya sosialisasi manajemen keamanan informasi, pihaknya mengharapkan kedepannya data dapat terfokus untuk keamanan data disetiap SKPD Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Diharapkan pula pada sosialisasi tersebut, adanya dukungan dari berbagai SKPD lingkup Kabupaten-Kota untuk manajemen keamanan data. Yakni melalui Diskominfo Provinsi Kalsel, namun hal ini tentu harus difokuskan pada Fasilitas, Infrastruktur, dan SDM yang dimiliki Diskominfo Kalsel.

“Kedepannya data dapat terfokus, dantentu saja dengan sokongan SKPD berbagai pihak Pemerintah Daerah, baik fasilitas infrasturktur maupun SDM nya,” ungkapnya.

Tanwiriyah menambahkan, Sosialisasi yang berhubungan dengan keamanan informasi, akan terus pihaknya lakukan disetiap kegiatan. dengan harapan berkesinambungan sehingga akan dapat terfokuskan melalui Diskominfo Provinsi Kalsel. Dengan adanya sosialisasi lanjutan terkait keamanan informasi, maka sistem manajemen SKPD Lingkup Provinsi Kalsel akan lebih maksimal.

“Harapannya kalau bisa difokuskan ke Kominfo Kalsel, dan kita sudah harus memenuhi persyaratan, seperti jaringan internet yang kuat, kita berharap sistem manajemen yang lebih kuat,” tutupnya. (MRF/RDM/APR)

Catat Tanggalnya! Ini Jadwal Layanan Tukar Uang Rupiah BI Kalsel Selama Ramadan

Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (BI Kalsel) akan menyelenggarakan layanan penukaran uang Rupiah selama Ramadan. Kegiatan itu dirangkum dalam tajuk SERAMBI 2023, singkatan dari “Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri 2023”.

Pembukaan (launching) SERAMBI 2023 akan dilaksanakan Selasa (21/3).
Dalam keterangan yang dirilis Humas BI Kalsel, Direktur BI Kalsel, Budi Widihartanto mengatakan, sebelumnya pihaknya telah melaksanakan rangkaian uji coba inovasi layanan penukaran uang Rupiah, yaitu kas keliling susur sungai Martapura pada 14 Maret 2023, dan layanan tukar uang tanpa turun kendaraan (drive-through) di kantor BI Kalsel pada 16 Maret 2023.

*Layanan penukaran uang di kas keliling susur sungai*

Dari hasil uji coba tersebut, Budi mengatakan, animo masyarakat cukup tinggi. Sehingga demi memenuhi kebutuhan uang kartal bagi masyarakat dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan kualitas yang layak edar (clean money policy), maka BI Kalsel akan melanjutkan layanan penukaran uang tunai selama bulan Ramadan.

“Ada tiga jenis inovasi layanan penukaran yang akan kami lakukan selama Ramadan. Yaitu kas keliling susur sungai Martapura menggunakan perahu bermotor (kelotok), layanan tukar uang tanpa turun kendaraan (drive-through), dan kas keliling di Pasar Wadai Ramadan menggunakan mobil kas,” tutur Budi.

Untuk itu, lanjut Budi, pihaknya telah menyusun jadwal layanan penukaran uang untuk masing – masing kegiatan. Pertama, kas keliling susur sungai Martapura, akan diselenggarakan selama dua kali, yaitu 17 April 2023 dan 19 April 2023.
Kedua, layanan tukar uang tanpa turun kendaraan di kantor BI Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, akan dilakukan sebanyak sembilan kali. Yaitu pada pembukaan kegiatan SERAMBI 2023, pada 21 Maret 2023, kemudian tanggal 3 sampai 6 April 2023, dan tanggal 10 sampai 13 April 2023.
Terakhir, layanan kas keliling di Pasar Wadai Ramadan, akan diselenggarakan secara bergantian di Taman Siring nol kilometer Banjarmasin, dan Menara Pandang Siring Banjarmasin. Totalnya sebanyak empat kali, dimulai sejak 10 – 13 April 2023.

Selain melalui tiga kegiatan penukaran yang dilakukan BI Kalsel tadi, Budi juga mengingatkan dan mengimbau bahwa masyarakat juga bisa menukarkan uang Rupiah melalui kantor cabang bank umum dan BPR di Kalimantan Selatan.

“Tepatnya ada 207 kantor cabang bank umum dan BPR yang berpartisipasi dalam kegiatan SERAMBI 2023 ini,” jelas Budi.

Masyarakat yang ingin menukarkan uangnya dapat terlebih dahulu mempelajari syarat penukaran uang Rupiah melalui kas keliling yang dapat diakses pada tautan https://pintar.bi.go.id/Order/SyaratPenukaranKasKeliling maupun syarat penukaran uang rusak/uang cacat pada tautan https://pintar.bi.go.id/Order/SyaratPenukaran.

“Ke depan, BI Kalsel akan terus berkomitmen memberikan layanan kas yang prima agar masyarakat semakin mudah untuk memperoleh uang Rupiah layak edar, dalam jumlah yang cukup, dan pecahan yang sesuai,” tutup Budi. (BIKalsel-RIW/RDM/APR)

Bank Kalsel Cabang Batulicin Salurkan KUR 70 M Untuk Pertanian dan Perkebunan

TANAH BUMBU – Bank Kalsel Cabang Batulicin, Tanah Bumbu, akan menyalurkan 75 persen Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2023 di sektor perdagangan dan perkebunan. Alokasi yang ditargetkan sebesar Rp70 miliar.

Koordinator UMK Bank Kalsel Cabang Batulicin, Herman, menuturkan, saat ini alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang siap disalurkan tercatat ada sekitar Rp3 miliar lebih dan program ini dimulai Februari 2023.

“Berhubung awal Januari lalu belum bisa direalisasikan karena kemarin masih menunggu aturan dari Kemenkeu RI, makanya, kami akan mengejar bulan ini bahkan anggarannya sudah siap realisasikan,” ungkapnya, kepada awak media, Jumat (17/2) siang.

Dia menuturkan, cakupan skala prioritas utama yang saat ini tengah didorong pihaknya adalah sektor perkebunan dan perdagangan.

“Yakni perkebunan sawit, karet hingga kelontongan (kios) ketiga ini yang unggul di daerah Tanah Bumbu,” ucapnya.

Namun demikian, sektor pendukung lainnya juga tengah digarap pihaknya supaya KUR yang dijalankan mampu maksimal.

“Ada juga pertanian dan jasa penyewaan rumah (real estate) artinya seluruh sektor sudah masuk,” paparnya.

Sebagai optimalisasi, total penyaluran dari seluruh unit yang ada di Tanah Bumbu mencapai Rp21 miliar.

“Kalau dari target per unit sekitar Rp4 miliar dan itu rata kami bagi. Namun, seperti daerah pelosok yang kebanyakan adalah KUR mikro di bawah Rp100 juta itu sebesar Rp3,7 miliar bedanya disana. Nah, jadi satu triwulan target keseluruhan adalah Rp21 miliar,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengharapkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diprogramkan Bank Kalsel Cabang Batulicin mampu mendorong dan penumbuhkan perekonomian masyarakat. Termasuk pertanian yang saat ini menjadi fokus pihaknya dalam melakukan pengendalian inflasi.

“KUR saat ini memang sangat dibutuhkan baik masyarakat atau pun UMKM. Sehingga, kami mengharapkan agar Bank Kalsel dapat mempermudah hal ini. Karena apabila tidak dibantu, maka, perekonomian bakal stagnan, meski kita ketahui ada regulasi yang mengatur tetapi setidaknya dipermudah,” harap politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Dari hasil pembicaraan, tutur dia, masyarakat yang belum pernah meminjam hanya dikenakan beban angsuran sebesar 6 persen. Sebaliknya, apabila pernah meminjam akan dikenakan angsuran sebanyak 8 persen.

“Sebagai bank milik pemda yang dipercaya oleh pemerintah pusat untuk menyalurkan KUR ini dapat dimudahkan. Tentu saja tujuannya adalah lebih mempermudah ekonomi masyarakat lebih menggeliat lagi,” imbuhnya.

Dilokasi yang sama, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Burhanuddin, mengungkapkan, dengan adanya program KUR yang dijalankan Bank Kalsel Cabang Batulicin bisa menjadi satu-satunya konvensional dalam peminjaman kredit bagi masyarakat setempat.

“KUR dalam rangka membantu masyarakat kecil, pemberian modal. Terpenting, jaga kepercayaan pihak bank. Jangan disalah gunakan, apabila dijalan yang benar maka mereka siap selalu membantu. Perlu diketahui Bank Kalsel Cabang Batulicin ini telah mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia (BI),” tuturnya.

Pada Kunjungan Kerja (Kunker) kali ini, hadir pula Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, didampingi Kepala Kantor Bank Kalsel Cabang Batulicin, Aziz Nurhakim beserta jajarannya. (RHS/RDM/APR)

32 TIM BOLA VOLI DI KALSEL RAMAIKAN FESTIVAL BOLA VOLI PIALA PAMAN BIRIN

BANJARMASIN – Festival Bola Voli Piala Paman Birin Tahun 2023 digelar di Gedung Bola Voli Mulawarman Kota Banjarmasin. Digelar untuk mencari bibit muda prestasi.

Kabid Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Budiono mengatakan, Festival Bola Voli Piala Paman Birin ini, diikuti perwakilan tim bola voli Se Kalimantan Selatan.

“Tujuan digelarnya Festival Bola Voli Piala Paman Birin ini, dalam rangka mencari bibit atlet bola voli berusia muda, yang dapat memberikan prestasi bagi Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Budiono, kepada sejumlah wartawan, Jumat (17/2).

*Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono*

Festival Bola Voli Piala Paman Birin ini digelar selama 4 hari, dari tanggal 17 sampai 20 Februari 2023. Dan diikuti sebanyak 32 Tim Bola Voli dari 13 Kabupaten dan kota di Kalsel.

“Festival Bola Voli Piala Paman Birin ini, merupakan kegiatan dari Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel, yang sudah dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Budiono, Festival Bola Voli ini dijadikan agenda tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pihaknya.

Budiono berharap, dengan adanya Festival Olahraga Bola Voli Piala Paman Birin ini, semakin meningkat olahraga tersebut, di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami berharap olahraga Bola Voli semakin maju dan meningkatkan di Kalsel,” ucap Budiono. (SRI/RDM/APR)

DPRD BANJARMASIN DUKUNG GERAKAN “BABARASIH SERIBU KOLONG RUMAH”

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin mendukung penuh, gerakan membersihkan seribu kolong rumah atau dikenal “Babarasih”.

Hal itu disampaikan, Sekretaris Komisi IV DPRD Banjarmasin, Mathari, kepada wartawan, pada Jumat (17/2).

Mathari menjelaskan, kegiatan dari lima Kecamatan, melalui gerakan masyarakat membersihkan Seribu Kolong Rumah, sangat tetap dilaksanakan, karena cuaca saat ini masih mengalami musim penghujan dan mencegah bersarangnya nyamuk aides aigepty.

“Gerakan ini hendaklah dilaksanakan secara kontinue,” katanya.

Disampaikan Mathari, dengan kegiatan ini
semua elemen masyarakat turut terlibat, untuk saling bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar, yaitu berbagai tumpukan sampah. Dengan demikian mulai sekarang bersama-sama, melakukan penanganan sampah secara masif dan terarah.

“Kami ingin kolong rumah warga bersih dari sampah,” pintanya

Lebih lanjut Mathari menyarankan, selain
gerakan masyarakat membersihkan Seribu Kolong Rumah, nantinya juga ke anak sungai, karena banyak anak-anak sungai yang tidak berfungsi lagi diakibatkan banyak tumpukan sampah.

“Pemukiman warga dan sungai bersih, mari bersama-sama kita wujudkan,” tutupnya.
(NHF/RDM/APR)

BPIH 2023 Disepakati 90 Juta Rupiah, Jemaah Hanya Perlu Melunasi 49,8 Juta Rupiah

Banjarmasin – Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 Hijriyah atau 2023 Masehi dengan rata-rata 90 juta Rupiah per jemaah haji reguler. Terdiri atas dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dengan rata-rata 49,8 juta (55,3 persen) dan penggunaan nilai manfaat per jemaah sebesar 40,2 juta (44,7 persen). Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar 8 juta rupiah.

Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel, Muhammad Tambrin mengatakan, bahwa angka ini turun dibandingkan dengan usulan sebelumnya, pada 19 Januari 2023. Dimana pemerintah mengajukan usulan BPIH dengan rata-rata sebesar 98,8 juta dengan komposisi Bipih sebesar 69 juta (70 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar 29,7 juta Rupiah (30 persen).

“Penurunan itu ada di beberapa komponen, seperti pada harga akomodasi di Mekah, uang saku jemaah karena adanya penurunan kurs Dollar, kemudian penurunan biaya sewat pesawat dan lainnya,” katanya.

Selanjutnya Tambrin mengatakan, proses berikutnya akan dikeluarkan Keputusan Presiden tentang biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) per embarkasi.

“Termasuk untuk penetapan kuota secara resmi kita masih menunggu Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang penetapan kuota dan KMA tentang rincian Bipih serta jadwal pelunasan. Mekanisme penetapan besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi ini, biasanya sudah ditetapkan sepekan setelah kesepakatan ini”, ujar Tambrin saat ditemui wartawan di ruang kerjanya.

Tahun 2022, rata-rata Bipih yang dibayar jemaah haji reguler adalah sebesar 39, 8 juta Rupiah. Selanjutnya berdasarkan Keppres untuk jemaah haji embarkasi Banjarmasin sebesar 41,2 juta Rupiah. (RIW/RDM/APR)

Raperda Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi Diharapkan Mampu Tingkatkan IPM

Banjarmasin – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diharapkan mampu meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Anggota DPRD Kalsel, Gusti Rosyadi Elmi mengatakan keperpustakaan dan pemudayaan literasi sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan dan penunjang pembelajaran sepanjang hayat di daerah, yang merupakan wahana pemenuhan kebutuhan pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian khazanah budaya lokal.

“Tentu literasi tidak hanya sekedar membaca, menulis dan berhitung, tetapi penalaran dan pemahaman itu penting bagi anak didik generasi mendatang,” jelasnya kepada wartawan, belum lama tadi.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel ini mengapresiasi sasaran dari pelaksanaan Raperda Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan.

“Sedangkan tujuan pembangunan perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca dan wahana belajar sepanjang hayat,” ungkapnya.

Ditambahkan Rosyadi, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, pada tahun 2022, angka IPM Kalsel mencapai 71,84. Angka itu meningkat 0,79 persen dibandingkan capaian tahun 2021 di angka 71,28.

“Tentu keperpustakaan dan pembudayaan literasi ini terus dimasifkan di seluruh pelosok kota sampai desa di penjuru Kalsel sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan formal dan informal, serta penunjang pembelajaran sepanjang hayat warga Banua,” jelasnya. (NRH/RDM/APR)

Tingkatkan Jumlah Perpustakaan Terakreditasi, Dispersip Kalsel Terus Gencarkan Sosialisasi

Banjarmasin – Setiap jenis perpustakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Pasal 11 harus memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SPN). Untuk dapat memenuhi standar tersebut, setiap jenis perpustakaan harus melewati proses akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Nurliani Dardie melalui Sekretaris Dispersip Kalsel, Endang Camsudin mengatakan dari tahun 2011 sampai 2022, perpustakaan di Kalsel berjumlah 183 buah yang sudah diakreditasi oleh Perpusnas RI.

“Dengan rincian perpustakaan yang terakreditasi dua tahun terakhir ini, hanya berjumlah 98 buah, yang terdiri dari 66 perpustakaan sekolah, 5 perpustakaan perguruan tinggi, 24 perpustakaan umum dan dua perpustakaan khusus,” jelas Endang kepada wartawan, Rabu (15/2).

Sedangkan peringkat pertama kabupaten/kota yang telah banyak melaksanakan akreditasi perpustakaan yaitu Kabupaten Kotabaru, disusul peringkat kedua Kota Banjarmasin dan peringkat ketiga Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Endang mengungkapkan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam hal akreditasi perpustakaan ini, antara lain terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) perpustakaan yang memenuhi standar kompetensi dan profesional, anggaran perpustakaan yang terbatas yang berimplikasi terhadap pengarahan koleksi.

“Selain itu, sarana dan prasarana perpustakaan, termasuk masih rendahnya pemahaman arti dan manfaat terhadap penerapan SPN dan akreditasi perpustakaan oleh pimpinan induk perpustakaan,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Endang, setiap tahun Dispersip Kalsel terus berupaya agar semua jenis perpustakaan di Kalsel lebih banyak lagi mengikuti akreditasi sehingga dalam pengelolaannya dapat memenuhi SPN dan kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Kalsel bisa lebih baik lagi di masa mendatang.

Untuk diketahui, Dispersip Kalsel melaksanakan sosialisasi akreditasi perpustakaan di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (15/2). Selain menghadirkan pembicara dari Dispersip Kalsel, kegiatan ini juga mengundang perwakilan Perpustakaan Nasional RI sebagai narasumber. (NRH/RDM/APR)