Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran hasil efisiensi dengan transparan. Anggaran tersebut diharapkan dapat diarahkan ke sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, saat memimpin rapat dengar pendapat lintas Komisi DPRD Kalsel bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Selasa (18/3).

Rapat ini membahas pemotongan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

“Dalam rangka mendukung Inpres mengenai efisiensi ini, sejumlah pos anggaran anggota DPRD Provinsi Kalsel juga mengalami pemotongan. Kami berharap anggaran hasil pemotongan ini benar-benar tepat sasaran,” ujar Yani Helmi, yang akrab disapa Paman Yani.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, menjelaskan bahwa hasil efisiensi anggaran akan dialihkan dan difokuskan pada bidang-bidang prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur/sanitasi, pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, serta penyediaan cadangan pangan. Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk program-program lain yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui pengalihan anggaran ini, kami berharap efisiensi yang dilakukan tidak hanya sekadar penghematan, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Banua,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman melaksanakan sahur bersama dengan Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Syafrudin Noor di Pendopo Kabupaten HSS, Kandangan, pada Kamis (20/3) dini hari.

Pukul 03.25 WITA, Wagub Hasnuryadi didampingi Habib Rifky Alaydrus tiba di lokasi kegiatan. Beserta rombongan memasuki pendopo, sejumlah pejabat HSS menyalami Wagub yang sekaligus CEO Barito Putera tersebut.

Tak lama, Bupati Syafrudin Noor didampingi Sekda HSS, Muhammad Noor tiba menyusul di pendopo. Di meja makan jelang sahur tampak hadir Kapolres HSS, AKBP Yakin Rusdi, para ulama dan jajaran SKPD lainnya.

Sebelumnya, kegiatan Safari Ramadhan 1446 Hijriah telah digelar sejak Rabu (19/3) sore. Kehadiran Wagub Hasnuryadi diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan. Sehingga, sahur bareng ini digelar untuk menyalin silahturahmi antara pemerintah provinsi ke daerah dan rangkaian ini diisi ceramah oleh Habib Rifky Alaydrus.

“Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul dalam sahur bersama. Ulun hormati para habaib dan ulama yang hadir, mohon doa kepada pemimpin kita di Indonesia maupun daerah,” sampai Wagub Hasnuryadi di atas podium.

Dalam hal itu, Wagub Hasnuryadi menyebut wabil khusus yaitu Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming. Kemudian Gubernur Kalsel, Muhidin dan Bupati HSS, Syafrudin Noor yang berikhtiar dalam membangun daerah tercinta.

Di momentum sahur bersama ini, Wagub Hasnuryadi mengaku dapat arahan Gubernur, Muhidin dalam menyerap aspirasi di daerah, sebagaimana untuk mendorong program pembangunan di Banua.

“Kami sudah mendengar aspirasi dari Bapak Bupati Syafrudin Noor terkait persoalan insfratruktur di HSS. Nanti segera saya sampaikan ke Bapak Gubernur, Muhidin dalam hal ini untuk kemajuan masyarakat,” ungkap Hasnuryadi tersenyum.

Sementara itu, Bupati HSS Syafrudin melaporkan bahwa daerahnya telah meraih penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award tahun 2024 atas predikat A (Memuaskan), dengan peningkatan nilai dari 82,08 menjadi 84,07. Namun hal itu, dia mengakui masih rendah dana fiskalnya di Pemkab HSS karena menyelesaikan tunjangan PPPK ini.

“Dan belanja pegawai sekitar 45% dan sementara, 798 orang dinyatakan lulus seleksi PPPK 2024 di Kabupaten HSS. Dan ini cukup terbanyak se-Kalsel,” beber Bupati Syafrudin.

Selain itu, Bupati Sjafruddin ingin ada pembangunan infrastruktur jalan di Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat ke Desa Sawaja, Candi Laras Utara, Tapin.

Sehingga, menurut Bupati Syafrudin, masyarakat HSS dapat mudah beraktivitas dalam menunjang perekonomian warga maupun aspek lainnya.

“Kami juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalsel terkait ruas jalan provinsi yang menghubungkan Desa Bajayau (Nagara) ke Desa Sawaja (Tapin). Lewat akses jalan itu nanti mudah dan cepat ke Banjarmasin,” tandasnya.

Diakhir kegiatan, Wagub Hasnuryadi Sulaiman bersama Bupati HSS, Syafrudin Noor dengan jajarannya, melaksanakan shalat subuh selepas bersahur. Dan terdapat juga proses penyerahan kaos Jersey Barito Putera, buku biografi hingga plakat. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Sekdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan, menghadiri rangkaian Safari Ramadan 1446 H/ 2025 Masehi di Pendopo Kabupaten HSS, Rabu (19/3) petang.

Memasuki hari ke-19 Ramadan, kegiatan Safari Ramadan ini merupakan kunjungan kelima setelah sebelumnya berlangsung di Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, dan sekarang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Didampingi sejumlah Kepala SKPD lingkup Kalsel, Safari Ramadhan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mempererat silaturahmi, memperkokoh persatuan, dan membangun harmonisasi dengan pemerintah Kabupaten HSS dan masyarakat setempat selama bulan suci Ramadhan.

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Ahmad Bagiawan, Gubernur, Muhidin mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan, meningkatkan kepedulian, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.

“Bulan penuh berkah ini kita manfaatkan untuk menjaga kebersamaan, meningkatkan kepedulian, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,” sampainya.

Lebih lanjut, Muhidin mengajak kepada masyarakat Kabupaten HSS dengan semangat bekerja bersama merangkul semua, untuk mendukung pembangunan di HSS dengan segala potensi yang dimilikinya.

Mari kita dukung pembangunan di HSS dengan segala potensi yang dimilikinya,” ajaknya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Noor, turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada rombongan Pemprov Kalsel atas kehadiran, juga kepercayaan kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam terselenggaranya acara Safari Ramadhan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan kepercayaannya kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan kali ini,” ucap Syafruddin dalam sambutannya.

Selain itu, Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemprov Kalsel dalam pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam pembangunan di Hulu Sungai Selatan selama ini yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan kami juga mohon bantuan dan dukungan untuk melanjutkan pembangunan di masa mendatang,” ujar Syafruddin.

Safari Ramadhan ini turut dihadiri para habaib, alim ulama, guru-guru agama, jajaran Forkopimda, serta tokoh masyarakat Kabupaten HSS. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Kalsel untuk memastikan kesiapan pasokan dan kualitas energi menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Dalam kunjungan ini, ia didampingi oleh Direktur Utama Pertamina, Komisaris Utama Pertamina, Direktur Utama PLN, Kepala BPH Migas, Dirjen Migas, serta Kepala Dinas ESDM Kalsel.

“Kami melakukan kunjungan kerja di Banjarmasin, Kalsel, dalam rangka memastikan persiapan menghadapi hari raya, khususnya di sektor BBM, LPG, serta listrik, termasuk BBM untuk nelayan,” ujarnya, Rabu (19/3).

Dari hasil pantauan di lapangan, ketersediaan BBM dalam kondisi aman dengan stok yang cukup untuk 18 – 21 hari. Selain itu, kualitas BBM juga telah diuji langsung, mencakup RON 90, RON 92, dan RON 98, dan hasilnya tidak ditemukan masalah.

“Saya langsung mengecek dengan teman-teman BPH Migas, kualitasnya baik dan sesuai standar,” katanya.

Sementara itu, untuk ketersediaan LPG, pasokan di Kalsel cukup untuk 5-6 hari, dan distribusi dari Pulau Jawa memakan waktu sekitar dua hari.

Harga yang berlaku juga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Namun, ia mengakui bahwa kapasitas penyimpanan LPG di Kalsel masih terbatas, sekitar 600 ton.

“Ke depan, kita akan menambah kapasitas penyimpanan agar distribusi semakin lancar dan pasokan semakin aman,” ungkapnya.

Bahlil Lahadalia juga meninjau langsung ketersediaan BBM bagi nelayan dengan mengunjungi kampung nelayan di Banjarmasin dan berdialog dengan masyarakat setempat.

“Mereka rata-rata tidak pernah mengeluhkan ketersediaan BBM. Harganya tetap Rp6.800 per liter dengan kandungan B40, dan stoknya selalu terjaga,” tuturnya.

Dengan kondisi ini, ia memastikan para nelayan tetap bisa melaut hingga hari raya tanpa kendala.

Di sektor ketenagalistrikan, kesiapan PLN juga mendapat perhatian khusus. Dari hasil paparan Dirut PLN, Bahlil mengungkapkan kapasitas terpasang di Kalsel memiliki cadangan 38 persen.

“Ketersediaan bahan bakar untuk PLN juga sudah kita pastikan mencukupi,” jelasnya.

Menteri ESDM juga menyoroti pertumbuhan pemakaian kendaraan listrik di Kalimantan, yang mengalami peningkatan hingga 6,5 kali lipat dibanding tahun lalu.

“PLN telah membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan jarak antarstasiun sekitar 40 kilometer untuk memastikan pengguna kendaraan listrik tidak mengalami kesulitan saat mengisi daya,” ungkapnya.

Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawasi ketersediaan energi nasional agar masyarakat dapat menjalani ibadah dan merayakan Idulfitri dengan tenang.

“Presiden menginstruksikan agar rakyat menghadapi hari raya dengan kepastian, khususnya dalam hal pasokan energi. Kami di Kementerian ESDM memastikan semuanya dalam kondisi aman,” pungkasnya.(SYA/RDM/RH)

KOTABARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Diskominfo Kabupaten Kotabaru dalam rangka evaluasi program strategis dan penguatan sinergi antar pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam pertemuan ini, berbagai aspek program dibahas secara mendalam, termasuk optimalisasi layanan informasi publik, percepatan transformasi digital, serta pengelolaan sistem data dan informasi yang lebih terintegrasi.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan bahwa selain menjalin silaturahmi, kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program yang telah berjalan serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas layanan.

“Jadi tujuan kita yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua kita tentu mensinergikan dengan teman-teman Diskominfo Kabupaten Kotabaru terkait program, kegiatan yang bisa kita optimalkan bersama, karena bagaimanapun antara Provinsi dan Kabupaten/Kota itu harus betul-betul bisa kita sinergikan dan koordinasikan,” ujar Muslim dalam pertemuan yang digelar di Kotabaru, Selasa (18/3).

Lebih lanjut, Muslim mengungkapkan bahwa ada beberapa aspek penting yang perlu diperkuat, seperti pembangunan infrastruktur komunikasi, percepatan transformasi digital, dan peningkatan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Hari ini kita membawa semua bidang yang ada di Diskominfo Provinsi untuk hadir di Kabupaten Kotabaru. Ini menunjukkan perhatian kita dengan Kotabaru. Karena daerah ini sangat luas, kemudian juga dengan berbagai keunikan, permasalahan transformasi digitalnya, nah itu yang akan kita optimalkan bersama,” tambahnya.

Ia mengungkapkan Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi serta informatika di daerah.

“Diharapkan, hasil dari diskusi ini dapat memberikan dampak positif dalam mendukung pembangunan digital di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Kotabaru,” tutupnya. (Diskominfokalsel-BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel telah bersiap untuk menghadapi musim kemarau. Prediksi BMKG kemarau terjadi mulai April, sedangkan puncak musim panas pada Mei 2025.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa penanganan karhutla tahun ini masih seperti tahun 2024 lalu, sebab dinilai cukup berhasil.

“Pola penanganan untuk karhutla tahun 2025 ini, masih seperti tahun 2024, karena banyak yang mengakui berhasil,” ucap Bambang, baru – baru tadi.

Bambang menambahkan, penanganan yang akan dilakukan diantaranya, pembasahan lahan gambut lebih awal, mengusulkan Heli Water Boombing, dan modifikasi cuaca. Selain itu juga mengingatkan para pemilik lahan yang rawan terbakar untuk melakukan pembersihan.

“Terbukti tahun 2024, jumlah lahan yang terbakar sangat berkurang,” tutup Bambang. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi upaya dan kerja keras Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel dalam memberantas peredaran narkoba di Banua. Polda Kalsel kembali memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 38.283,46 gram atau lebih kurang 38 kilogram sabu-sabu yang diungkap selama tiga bulan terakhir periode Januari – Maret 2025.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, Polda Kalsel berkomitmen untuk terus berupaya memberantas dan mengantisipasi peredaran narkoba di Banua.

“Ada juga 1.015 butir ekstasi dan 331 gram serbuk ekstasi yang turut dimusnahkan hari ini,” ungkap Irjen Pol Rosyanto Yudha, saat menggelar press conference, pemusnahan barang bukti narkoba, Rabu (19/3).

Dengan barang bukti yang gagal beredar ke masyarakat itu, Polda Kalsel telah berhasil menyelamatkan 193.297 orang dari penyalahgunaannya.

“Perang terhadap peredaran narkoba tak boleh kendor dan pihaknya terus meningkatkan upaya pengungkapan dengan memperkuat sumber daya yang ada,” tutup Yudha.

Sementara itu, mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, menyampaikan bahwa pihaknya mengajak untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mulai dari para orang tua, guru, dosen, asn, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para alim ulama.

“Hal ini juga menandakan, bahwa banua kita, menjadi salah satu tujuan, bagi para pelaku kejahatan narkoba, bahkan menjadi bagian dari jaringan internasional,” ucap Adi.

Dilanjutkan Adi, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini, kita ketahui bersama sangat berbahaya. Karena dapat merusak kesehatan dan kehidupan kita, serta dapat mengancam keberlangsungan generasi penerus bangsa.

“Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, untuk terus mengingatkan anak-anak kita, anggota keluarga kita, orang-orang terdekat kita, peserta didik kita, mahasiswa kita, pemuda kita, dan masyarakat kita, tentang bahaya maupun dampak buruk dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” tutup Adi. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Pusat memberikan kepastian pengangkatan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi tahun 2024 yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).

Sebelumnya diumumkan bahwa CPNS akan diangkat pada Oktober 2025, sementara CPPPK pada Maret 2026. Namun dalam pengumuman terbaru pada Senin (17/3), diputuskan percepatan pengangkatan CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan untuk CPPPK paling lambat Oktober 2025.

Hal ini tentunya merupakan bentuk komitmen kuat dari Pemerintah untuk menuntaskan permasalahan dalam pengangkatan CASN dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan hak-hak ASN tetap terlindungi.

Terkait dengan keputusan percepatan pengangkatan CASN tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman menyampaikan pesan agar Instansi Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalsel memberi atensi dan segera menindaklanjuti secara proaktif.

“Pemda perlu memastikan kesiapannya, terutama dalam hal proses teknis administratif, anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kinerja CASN nantinya. Ombudsman Kalsel akan terus mengawal proses ini supaya ada kepastian bahwa tidak ditunda lagi di kemudian hari,” katanya, Rabu (19/03).

Hadi menambahkan berbagai Instansi Pemda di Kalsel wajib mematuhi norma yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Instansi-Instansi tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.

Apalagi juga sudah ada penegasan dari Pemerintah Pusat bahwa proses penerimaan PPPK 2024 adalah kebijakan afirmasi terakhir yang diambil dimana kedepannya pengangkatan ASN akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku.

Hadi menyampaikan harapan agar dengan pengangkatan CASN dimaksud dapat berkontribusi bagi seluruh Pemda di Kalsel untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, berkualitas prima dan terhindar dari maladministrasi.

“Rekrutmen ini harus diarahkan dalam konteks optimalisasi pelayanan publik, sehingga harapannya orang-orang yang direkrut bisa menampilkan kinerja pelayanan yang memuaskan serta mampu menjaga dan menerapkan nilai-nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari,” pungkasnya. (OMBUDSMAN.KALSEL-NRH/RDM/RH)