Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2024 pada Selasa (18/3) di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian Gedung DPRD Provinsi Kalsel.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Alpiya Rahman dan Desy Oktavia Sari dengan turut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan unsur-unsur Forkopimda.

Dalam laporannya, Gubernur Kalsel, Muhidin memaparkan capaian pembangunan daerah selama tahun 2024. Laporan ini mengusung visi “Kalsel Maju: Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan sebagai Gerbang Ibu Kota Negara.” Ia menerangkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalsel terus menunjukkan tren positif.

“Data dari BPS tahun 2024 mencatat adanya pertumbuhan yang mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Selain itu, Muhidin mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalsel pada tahun 2024 tercatat mencapai 5,05 persen. Angka ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang stabil setelah menghadapi dampak pandemi COVID-19.

“Angka kemiskinan di Kalsel mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis. Juga, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 berada di angka 4,20 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 4,91 persen,” ungkapnya.

Muhidin menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama. Pemerintah terus berupaya membangun Kalsel yang lebih maju dengan fokus pada pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyatakan bahwa laporan ini akan dibahas lebih lanjut oleh empat panitia khusus (Pansus). Pembahasan tersebut akan menghasilkan rekomendasi yang menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

“Empat Pansus LKPj itu adalah Pansus I Pembahasan bidang Hukum dan Pemerintahan, Pansus II Pembahasan bidang Ekonomi dan Keuangan, Pansus III Pembahasan bidang pembangunan dan infrastruktur, serta Pansus IV Pembahasan bidang Kesejahteraan Rakyat,” katanya.

Dengan adanya LKPj ini, diharapkan program pembangunan yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan. Pemerintah dan DPRD Kalsel berkomitmen untuk terus mewujudkan daerah yang lebih maju dan sejahtera. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Muhidin mendampingi Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Akselerasi Kegiatan Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat menuju Indonesia Swasembada Pangan, pada Selasa (18/3) siang, di aula Idham Khalid Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.

Dalam arahannya, Mentan, Andi Amran Sulaiman meminta kesanggupan para bupati di Kalsel, untuk menerima dana dan peralatan untuk program Oplah dan Cetak Sawah di wilayah masing – masing.

“Kalau bapak tidak sanggup dengan uang yang dikasih termasuk peralatan, aku serahkan ke yang lain,” ujarnya.

Mentan pun memberikan prioritas bagi kabupaten yang dihadiri langsung kepala daerahnya pada rakor di Banjarbaru tersebut. Yakni Kabupaten Batola dan Tanah Laut.

Mentan Amran menetapkan target cetak sawah di Provinsi Kalsel tahun ini seluas 500 ribu hektar dengan anggaran sekitar 1 trilyun.

“Pokoknya tergantung pak gubernur, mudah mudahan bisa diselesaikan cepat, kalau tidak, kita akan pindahkan ke daerah lain. Tapi tadi pak gubernur katakan sanggup,” ujar Amran kepada wartawan.

Sementara itu, Gubernur, Muhidin mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan bupati di Kalsel, terkait kesanggupan melakukan program Oplah dan Cetak Sawah ini.

“Saya harapkan bupati yang tidak hadir hari ini, menemui saya, nanti saya buat laporan kepada pak menteri, apakah mereka siap atau tidak,” ujar Muhidin kepada wartawan usai acara.

Di awal rakor, Gubernur, Muhidin menyampaikan harapannya, bahwa kehadiran Mentan Amran di Kalsel, memberikan semangat bagi masyarakat untuk mencapai swasembada pangan.

Disebutkan Gubernur, data tahun 2023 mencatat, sektor pangan di Kalsel berkontribusi 11,37 persen terhadap PDRB nasional.

Adapun komoditas unggulan di Kalsel berupa, padi, jagung, jeruk, karet, kelapa sawit, ayam, sapi, itik, dan kerbau rawa.

Disampaikan lagi, lahan di Kalsel banyak yang menganggur atau tidak digarap maksimal. Gubernur, Muhidin berwacana, jika ada lahan yang ditelantarkan dalam kurun waktu tertentu, akan diambil alih pemerintah.

Hadir dalam rakor di Banjarbaru ini, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, anggota DPD RI asal Kalsel, Habib Hamid Abdullah, Satgas Pangan Polri, Djoko Prihadi, Komandan Korem 101/Antasari, Kolonel Inf Ilham Yunus, Kabinda Kalsel, Brigjen Pol Nurullah, Kepala Kejati Kalsel, Rina Virawati, dan unsur Forkopimda lainnya.

Turut bersama rombongan Mentan, Andi Amran Sulaiman dalam rakor ini, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dr Idha Widi Arsanti dan Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Husnain.

Rakor juga dihadiri 1.079 penyuluh se Kalsel, para Kapolres, Babinsa, dan unsur terkait lainnya

Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam mendukung dan mengawasi kegiatan Oplah dan Cetak Sawah Rakyat di Kalimantan Selatan oleh Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Kasatgas Pangan, Kajati, Danrem 101/Antasari, Kapolda Kalsel, Kepala BIN, Kepala Balai Wilayah Sungai III, Kepala Dinas Ketahanan Pangan tingkat kabupaten/kota, Kepala Dinas Pertanian, dan pihak pelaksana kegiatan.

Sebelum rakor, Mentan lz Andi Amran Sulaiman juga melakukan kunjungan ke Desa Maluka, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Kamis (13/3) lalu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam kegiatan pasar murah yang digelar di Kantor Polda Kalsel. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan serupa akan kembali digelar pada 20 Maret mendatang, dengan rencana pasar murah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Dinas PKP Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman, mengungkapkan bahwa dibulan ramadhan, pihaknya bersama SKPD lain akan terus bersinergi dalam meraih kebaikan, terutama dalam kegiatan pasar murah.

“Kita akan terus bersinergi untuk meraih kebaikan, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kami berharap pasar murah ini dapat membantu seluruh masyarakat,” ucap Syamsir.

Dilanjutkan Syamsir, pada kegiatan pasar murah, berbagai kebutuhan pokok akan dijual dengan harga murah. Sebagai contoh, beras jenis SHP yang biasa dijual dengan harga Rp60.500 per 5 kilogram, di pasar murah ini dijual dengan harga hanya Rp50.000, dengan subsidi sebesar Rp10.000 per 5 kg.

“Paket sembako yang seharusnya dijual dengan harga Rp70.000,00, di stand Dinas Pertanian Kalsel dijual dengan harga Rp50.000,00, bahkan lebih terjangkau lagi dengan harga Rp30.000,00 per paket,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)

KOTABARU – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, bersama sang istri, drg. Ellyana Trisya, menghadiri rangkaian Safari Ramadhan 1446 H/ 2025 M di Masjid Kapal Pesiar Sayyidina Ja’far Siring Laut Kabupaten Kotabaru pada Senin (17/3) petang.

Kedatangan Wakil Gubernur Kalsel dan rombongan itu disambut meriah dengan kesenian tradisional Sinoman Hadrah, yang merupakan bagian dari budaya khas Banjar.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut, Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, beserta jajaran Forkopimda Kabupaten, Pj. Sekda Kabupaten Kotabaru, para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan dengan penyerahan paket secara simbolis dari Bank Kalsel Cabang Kotabaru, yang diserahkan langsung Wakil Gubernur Kalsel didampingi Wakil Bupati Kotabaru.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya Safari Ramadhan sebagai ajang untuk memperkuat silaturahmi serta mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung.

“Dengan adanya Safari Ramadhan ini, bukan hanya ikatan silaturahmi yang semakin kuat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat demi perbaikan ke depan. Tentunya, kita juga membangun kebersamaan untuk menata kehidupan agar menjadi lebih baik,” ujarnya.

Wagub juga menegaskan bahwa pembangunan yang lebih baik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.

“Membangun kehidupan yang lebih baik bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, kami selalu mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam membangun daerah ini, terutama dalam menjaga kondisi agar tetap aman, damai, tenang, dan tenteram,” tambahnya.

Menurutnya, berkat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, Kabupaten Kotabaru telah mengalami perkembangan yang pesat. Ke depan, diharapkan daerah ini terus tumbuh dan semakin maju, terutama dengan adanya perhatian serius dari pemerintah pusat dan provinsi dalam pembangunan di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Kotabaru.

Sementara itu, Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas kunjungan ini. Ia berharap momentum Safari Ramadhan dapat semakin mempererat Ukhuwah Islamiyah antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kotabaru mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur. Kunjungan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk saling berbagi dan memperkuat Ukhuwah Islamiyah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syairi juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Kabupaten Kotabaru dalam berbagai sektor pembangunan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah sangat penting untuk memastikan pembangunan yang merata hingga ke pelosok.

“Pemprov Kalsel selalu memberikan perhatian kepada masyarakat Kotabaru di berbagai sektor. Kita terus bekerja sama untuk membangun daerah secara merata hingga ke pelosok serta mendukung program pembangunan dalam visi dan misi Gubernur Kalsel,” tutupnya.

Menjelang waktu berbuka puasa, acara diisi dengan tausiyah dan doa bersama yang dipimpin oleh habib Rifky Al Idrus.

Setelah berbuka puasa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan salat Magrib berjamaah.

Safari Ramadhan kali ini merupakan agenda ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat, sekaligus memperkokoh nilai-nilai keislaman di Banua. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin, mengikuti Rapat Koordinasi secara daring, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertahanan, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan informasi geospasial, serta pemeriksaan kesehatan gratis dan implementasi pembangunan tiga juta rumah.

Turut hadir kepala SKPD terkait di lingkup Pemprov Kalsel yang mengikuti rakor dari kediaman pribadi Gubernur, Muhidin pada, Senin (17/3) ini, diantaranya Kepala Inspektorat Akhmad Fydayeen, Plt Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Muslim, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Mursyidah Aminy dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov, Berkatullah.

Pj Sekdaprov Kalsel mengatakan, beberapa yang penting dalam rakor, akan diimplementasikan di daerah, seperti pelaksanaan pengobatan gratis, dukungan terhadap program 3 juta rumah, hingga program transmigrasi.

“Diharapkan masyarakat mendapatkan hunian yang layak,” ujar Pj. Sekdaprov Syarifuddin.

Kegiatan seperti pengobatan gratis, akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota se Kalsel. Sedangkan terkait dukungan terhadap program transmigrasi oleh pemerintah pusat, akan diperhitungkan dulu lahan yang tersedia.

Dalam rakor, juga dilakukan penguatan sinergi lima kementerian melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

Dengan adanya kerja sama kolaborasi ini, baik dari ATR/BPN, Kemendagri, maupun pemerintah daerah, begitu juga dengan Kementerian Transmigrasi, ditambah lagi, dikuatkan dengan BIG, maka insyaallah masalah satu-satu akan bisa kita uraikan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam rapat.

Penandatanganan ini dilakukan langsung Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala BIG, Muh Aris Marfai, serta Kementerian Kehutanan yang kali ini diwakili Plt. Sekjen Kementerian Kehutanan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan membagikan ikan segar di Pasar Murah Ramadan Kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kadislutkan Kalsel Rusdi Hartono mengatakan, pada Pasar Wadai Ramadhan 1446 Hijriah ini, berdasarkan arahan dari Gubernur Kalsel Muhidin, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan turut meramaikan dengan membagikan paket ikan segar kepada pengunjung.

“Saat ini kami membagikan ikan segar gratis kepada pengunjung Pasar Wadai Ramadan,” ungkap Rusdi, belum lama tadi.

Dengan membagikan ikan segar tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memasyarakatkan gemar makan ikan untuk pengunjung Pasar Wadai Ramadan di Kota Banjarmasin.

“Berdasarkan arahan Gubernur Kalsel Muhidin, maka kami mensosialisasikan gemar makan ikan di Pasar Ramadan ini,” ujarnya.

Rusdi berharap, masyarakat di Kota Banjarmasin akan semakin gemar makan ikan.

“Makan ikan untuk mencukupi kebutuhan gizi masyarakat, serta dapat mencegah stunting pada anak balita,” ucap Rusdi.

Seperti diketahui, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan membuka stand di Pasar Murah Ramadan Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarmasin di kawasan Siring Nol Kilometer.

Pada Pasar Murah Ramadan tersebut, Dislutkan Kalsel menyediakan produk hasil ikan, serta lainnya. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Banua (KRB) secara resmi menutup ajang Mascot Design Competition, Lomba ini mengangkat tema buah kasturi atau pohon kasturi, tanaman khas Kalimantan Selatan yang memiliki nilai budaya serta ekologi tinggi.

Plt. Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah menyampaikan bahwa lomba ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat, baik dari dalam maupun luar Kalimantan Selatan.

“Kami sangat senang dengan antusiasme yang tinggi dari peserta. Total ada 425 desain maskot yang masuk dan telah kami himpun,” ucapnya, Senin (17/3).

Lomba yang dibuka sejak 1 hingga 22 Februari 2025 dengan tujuan untuk menciptakan maskot baru bagi Kebun Raya Banua ini memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi, dengan proses pendaftaran melalui media sosial Instagram dan pengunggahan karya via Google Drive. Total hadiah yang diperebutkan mencapai Rp8,5 juta untuk tiga pemenang terbaik.

“Proses pemilihan maskot ini diharapkan menghasilkan desain yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu merepresentasikan identitas Kebun Raya Banua sebagai pusat konservasi dan edukasi lingkungan di Kalimantan Selatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kebun Raya Banua, Herlina Sari, menambahkan bahwa saat ini proses penjurian tengah berlangsung. Para juri yang ahli di bidangnya akan memilih 20 desain terbaik pada 27 Maret 2025.

“Nantinya, masyarakat akan ikut menentukan maskot yang akan digunakan KRB dengan memilih dari 20 besar desain terbaik. Ini kami lakukan agar masyarakat merasa memiliki keterlibatan langsung dalam identitas Kebun Raya Banua ke depannya,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengimbau kepada perusahaan di Kalimantan Selatan agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagaaman bagi pekerja paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti mengungkapkan hal itu sesuai dengan edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 500.15.14.1/684/Disnakertrans Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin mengenai THR keagamaan tahun 2025 sudah kami informasikan ke seluruh perusahaan di Kalimantan Selatan agar dapat membayar THR secepatnya,” ucapnya, Senin (17/3).

Irfan mengungkapkan, THR adalah hak pekerja harus dibayar perusahaan, lebih cepat lebih baik karena bisa bermanfaat untuk pekerja dan keluarganya menyambut hari raya.

“Pemberian THR kepada pekerja tidak boleh dicicil, yang mana besaran THR pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih adalah sebesar 1 bulan upah, sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional,” jelasnya.

Sementara itu, Plh Kepala Bidang Hubungan Industrial, Bambang menambahkan apabila perusahaan tidak memberikan THR kepada pekerja, maka nantinya akan mendapat sanksi.

Berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan atau pengusaha yang tidak patuh dalam pembayaran THR dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

“Akan tetapi, pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja itu sendiri,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)