Penulis: admin 1

TANAH BUMBU – Pelaksanaan Sosialisasi Perudang-undangan Nomor 5 Tahun 2011 terkait Pajak Daerah Provinsi Kalsel kali ini mendapat tanggapan positif dari warga Desa Persiapan Hidayah Makmur, Simpang Empat, Tanah Bumbu.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, sosialisasi yang masuk dalam peraturan perundangan-undangan tersebut diketahui mengilustrasikan tiga potensi besar terhadap pendapatan daerah di provinsi ini.

“Yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama atau BBN-KB dan Pajak Air Permukaan. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat tahu apa saja potensi pendapatan kita di Kalsel,” ujarnya usai melaksanakan Sosialisasi Perundang-undangan terkait Pajak Daerah bersama aparat dan warga Desa Persiapan Hidayah Makmur, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Senin (11/10) siang.

Meski dianggap serapan pendapatan di provinsi itu tergolong eksklusif. Namun, anggota yang merupakan kader dari fraksi Partai Golkar Kalimantan Selatan itu menegaskan, bahwa masyarakat tentu wajib mengetahui agar transparansi kas daerah tidak terkesan ditutup-tutupi.

“Seperti kita ketahui bahwa Perda itu dibuat tidak hanya satu atau dua bulan saja bahkan lebih dari setahun. Maka dari itu, produk perundangan harus diketahui dan wajib disosialisasikan kepada masyarakat,” tegas Yani Helmi.

Orang yang duduk di kursi DPRD Kalsel dan akrab disapa paman Yani itu pun menyampaikan, pentingnya sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) kepada khalayak umum. Hal ini bertujuan, selain bermanfaat serta berguna untuk pembangunan banua. Penerimaan tersebut tentunya sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Tentu isi dan aturan di dalam Perda yang disampaikan kepada masyarakat itu selebih pasti bisa dipahami oleh mereka. Bahkan, setiap kami mengunjungi satu desa itu biasa disisihkan satu bab untuk bisa diketahui,” bebernya.

Selain menegaskan keberadaan peraturan yang digunakan sebagai acuan penerimaan, Yani Helmi menjelaskan, jenis pemberlakuan tarif dari masing-masing potensi pajak daerah di Kalsel sudah ditetapkan melalui koordinasi dan kesepakatan bersama dengan legislatif (DPRD) maupun eksekutifnya (Pemprov).

“Karena ini merupakan tanggung jawab kami selaku di DPRD Kalsel yang membuat aturan tersebut sepantasnya harus diinformasi kepada khalayak masyarakat agar teredukasi sekaligus mengetahui lebih dalam terkait perpajakan daerah. Untuk manfaatnya, pemerintah desa bisa menyampaikan dengan mudah kepada warga,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Persiapan Hidayah Makmur, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Rudi Hartono turut mendukung penuh terkait keberadaan potensi pajak daerah di Kalsel yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011 tersebut. Bahkan, akan mensosialisasikan hal ini kepada warganya di bumi bersujud.

“Terkait kedatangan paman Yani ke sini kami sangat berterima kasih dan memberikan mengapresiasi yang cukup tinggi tentang sosialisasi ini. Terlebih, warga Hidayah Makmur sangat teredukasi dan tentu ini dapat menambah ilmu yang baru apalagi masalah perpajakan daerah beserta potensinya,” tuturnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Keringat deras mengucur diterpa terik matahari dan tubuh menggigil kedinginan setelah  menerobos guyuran hujan, tak menyurutkan tekad  Gubernur Kalimantan Selatan,  Sahbirin Noor,  mengendarai motor menuju pelosok desa untuk memberikan semangat kepada masyarakat mengikuti kegiatan vaksinasi bergerak.

Rasa lelah  luar biasa itu seketika sirna, setelah melihat sambutan hangat masyarakat kepada  sang gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu tiba di lokasi  vaksinasi bergerak.

Kerja keras itu berbuah maksimal. Hasil capaian vaksinasi bergerak inisiasi Gubernur Paman Birin  ke Kabupaten/Kota se Kalsel dari 6 – 9 Oktober 2021,  melebihi dari yang ditargetkan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penerima vaksin berhasil melampaui target, tembus diangka 67.510 orang dari  target awal minimal 10.000.

Gubernur Kalsel  Sahbirin Noor bersyukur saat diminta tanggapan atas capaian tersebut.

“Alhamdulillah, kita akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi rakyat dari virus COVID-19,” ucap Paman Birin, Minggu (10/10) petang.

Menurut Paman Birin, dari tanggal 6 hingga 9 Oktober 2021 dirinya berkeliling ke seluruh kabupaten kota untuk menggerakan vaksinasi.

“Kita ingin memastikan program vaksinasi dapat mencapai masyarakat hingga ke pelosok,” sebutnya.

Menurut Paman Birin, percepatan vaksinasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Terlebih vaksinasi harus diberikan kepada 75 persen masyarakat Kalimantan Selatan atau sebanyak 3,1 juta orang.

Paman Birin juga meminta kepada Bupati Wali Kota untuk segera mengehabiskan stok vaksin.

“Kalau habis minta lagi, saya sudah perintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk segera mendistribusikan, karena ini adalah perintah dari Bapak Presiden Joko Widodo,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan H Muslim melalui Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Syahriani Noor mengatakan, dengan adanya vaksinasi bergerak kabupaten kota lebih termotivasi.

“Alhamdulillah kabupaten kota lebih termotivasi, kita lampaui target,” katanya saat dihubungi.

Menurutnya, total capaian Vaksinasi Bergerak tanggal  6 hingga 9 Oktober 2021 sebanyak 67.510.

Dirinya menyampaikan, untuk Kota Banjarmasin 27.886, Banjarbaru 2.035, Banjar 4123, Tala 4.411, Tanbu 6.968 Kotabaru 4.525, HST 1.567, dan Balangan 1.950.

Kemudian Tabalong  3.302, HSU 2.615, HSS 1.515, Tapin 1.838 dan Batola 4.775. (BIROADPIM/RDM/RH)

BANJARMASIN – Masyarakat Peduli Pemukiman dan Perumahan Indonesia (MP3I) Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan renovasi 500 unit rumah tidak layak huni pada tahun 2022 mendatang.

Ketua MP3I Kalsel, Suripno Sumas mengatakan pihaknya sudah menyebarkan rencana renovasi tersebut ke lima kabupaten/kota di Kalsel agar segera melakukan pendataan terhadap warga yang berhak mendapatkan program bedah rumah tersebut.

“Program ini akan dilaksanakan di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara, masing-masing diberikan jatah 100 unit rumah,” katanya kepada wartawan, setelah melakukan sosialisasi Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Minggu (10/10).

Dijelaskan Suripno, persyaratan untuk mendapatkan bantuan renovasi rumah tersebut diantaranya warga tidak mampu dan keterangan kepemilikan rumah dari Lurah/Kepala Desa setempat. Selain itu, belum pernah mendapatkan bantuan bedah rumah dari Dinas Sosial maupun Dinas PUPR untuk menghindari tumpang tindih program.

“Rumah yang dibedah benar-benar tidak layak. Ditunjukkan dengan foto depan, samping dan belakang rumah, pemilik rumah menyerahkan fotocopy KTP dan KK setempat, surat keterangan tidak mampu dan surat kepemilikan atas rumah tersebut diberikan oleh Lurah/Kepala Desa,” paparnya.

Apabila persyaratan ini sudah dipenuhi, lanjut Suripno, pihaknya akan segera mengusulkan daftar rumah yang akan direnovasi pada akhir Oktober 2021 ini ke MP3I Pusat di Jakarta untuk diseleksi dan diverifikasi.

“Mudah-mudahan pada tahun 2022, program ini bisa terealisasi,” harapnya.

Suripno menambahkan dana bedah rumah oleh MP3I ini bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), namun pendanaannya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi dari dana Corporate Social Responsbility (CSR) yang penyalurannya melalui Kementerian PUPR. (NRH/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Buntut panjang terkait peliknya layanan khusus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru kembali disorot anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi.

Pasalnya, selama ini kesulitan masyarakat dalam menyelesaikan pembayaran tunggakan pajak diakui masih terhalang akibat akses dan alur pelayanan baik ditingkat kepolisian dan unit pelaksana pendapatan milik Badan Keuangan Daerah.

“Urusan Balik Nama Kendaraan itu diharapkan warga disini setidaknya bisa balik lagi ke kabupaten tentu ini akan memudahkan mereka untuk membayar pajak sehingga tidak menunggak lagi, ternyata setelah berdiskusi tadi sampai hari ini permasalahannya adalah akses dan rumitnya pelayanan,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, usai melaksanakan Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan bersama warga dan aparat Desa Persiapan Hidayah Makmur, Senin (11/10).

Terlebih, ia mengungkapkan, hingga kini selaku legislatif. Dirinya masih memegang janji dari Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalimantan Selatan untuk mengatasi permasalahan yang selama ini masih saja terjadi.

“Kalau pun urusannya dari Banjarmasin atau Banjarbaru dan Martapura tidak jadi persoalan tetapi kembali pada waktu mereka. Maka dari itu, saya mengharapkan agar Kepala Bakeuda untuk segera berkomunikasi hal ini dengan Dirlantas Polda Kalsel terkait permasalahan ini,” ucapnya.

Lantas, sebagai lintas sektoral pengawasannya. Anggota komisi dari fraksi partai Golkar Kalsel itu menyebutkan, selaku perwakilan rakyat khusus daerah pemilihan Kotabaru dan Tanah Bumbu melihat miris dan menganggap masalah tersebut masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

“Semenjak dilantiknya Kepala Bakeuda Kalsel dari tahun 2020 hingga 2021, PR utamanya ya ini. Bahkan, saya tantang untuk bisa segera merealisasi kemudahan mengurus hal tersebut dengan Dirlantas Polda Kalsel agar bisa mengarahkan kembali urusannya ditingkat Polres di kabupaten atau kota. Seperti kita ketahui, selama ini masyarakat mengeluhkan mengingat baik jarak tempuh bahkan belum lagi ongkosnya, itu harus dipikirkan juga, apalagi masa pandemi COVID-19,” cetus anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang akbar disapa paman Yani itu.

Parahnya lagi, ia mengutarakan, sebagai dapil enam di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, Yani Helmi ternyata juga sering mendapat keluhan dari sejumlah warga terkait rumitnya alur pelayanan untuk penyelesaian proses bea balik nama.

“Karena di daerah ini yang paling cukup menderita, jauh. Bayangkan saja, dari Pulau Sembilan Kotabaru ke Banjarmasin sana berapa hari waktu yang mereka tempuh menuju Polda setelah itu menginap lagi belum biayanya. Tentu jadi beban, bahkan, di Tanah Bumbu kasusnya juga sama,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Persiapan Hidayah Makmur, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Rudi Hartono mengatakan, kesulitan atau kendala yang selama ini dirasakan warganya dalam mendukung pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Provinsi Kalsel adalah alur pelayanannya.

“Harapan kami ya seperti itu. Sistemnya dipermudah mohon dipermudah, hal ini bertujuan agar dapat mengurangi beban warga juga terkait aspirasi kami kepada DPRD Kalsel,” harapnya.

Ia meminta, penyelesaian soal layanan di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalsel bisa dipindahkan kewenangannya ditingkat Polres kabupaten/kota di provinsi ini.

“Terkait balik nama tadi sekali lagi kami berharap dan mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh Direktur Lalu Lintas yang tentunya melalui hasil dari negosiasi bersama Pemprov dan paman Yani dari anggota Komisi II di DPRD Kalsel,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

TAPIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian di daerah.

Hal ini dikemukakan Paman Birin sapaan akrab gubernur Kalsel Sahbirin Noor, saat panen cabai hiyung di desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Sabtu (9/10) siang.

Di acara tersebut Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyerahkan bantuan peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Tapin  senilai Rp1,2 miliar.

Menurut Paman Birin, dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu, untuk meningkatkan produktivitas pertanian Tapin.

“Potensi sektor pertanian Tapin sangat luar biasa untuk lebih dikembangkan. Tapin menjadi salah satu penyumbang ketahanan pangan,”ujarnya.

Tapin juga mempunyai cabai hiyung yang mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan cabai varietas lain. Cabai hiyung memiliki tingkat kepedasan 17 kali dibandingkan cabai pada umumnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman, bantuan Gubernur Kalimantan Selatan berupa benih padi sebanyak 1.594 hektar senilai Rp391 juta.

Selain itu, benih jagung sebanyak 1.090 hektar senilai Rp609 juta, 3 unit power threser senilai Rp32 juta, penangkaran bawang merah sebanyak 2 HA senilai Rp106 juta, 1 rumah higienis senilai Rp135 juta. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

HULU SUNGAI UTARA – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyerahkan hibah bidang keagamaan sebesar Rp1 miliar kepada Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai, HSU.

Penyerahan bantuan hibah diserahkan disela peninjauan vaksinasi bergerak pada Jum’at (8/10) malam.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan, bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana ibadah dan keagamaan sehingga pelaksanaan keagamaan di Ponpes Rakha dapat semakin baik.

Selain itu, menurut Paman Birin hibah ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemprov Kalsel terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Ponpes.

Perwakilan Ponpes Rakha H Barkatullah, mengatakan, dana hibah akan digunakan untuk pembangunan masjid khusus santri putra.

“Dana hibah akan digunakan untuk pembangunan masjid khusus untuk putra,
masjid yang terdahulu akan diberikan kepada santri putri,” sebutnya.

Dirinya berharap, pembangunan masjid bisa rampung pada tahun 2022 pada saat HUT Rakha yang ke-100 atau satu abad. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BATOLA – Setelah berkeliling mengunjungi sejumlah kabupaten/kota, rombongan turdes Gubernur Kalsel Sahbirin Noor akhirnya tiba di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Sabtu (9/10).

Sebagaimana di kabupaten/kota lainnya, kehadiran rombongan berkonvoi mengendarai trail ini di Batola, juga dalam rangka kegiatan vaksinasi terhadap siswa siswi berusia 12 tahun ke atas, di MTsN 2 Barito Kuala, Jalan Veteran Marabahan. Dalam kegiatan ini siswa siswi yang terdata mendapatkan vaksin jenis Sinovac ini, sebanyak 400 orang.

Kegiatan Turdes Vaksinasi Bergerak yang dipimpin langsung Gubernur Kalsel ini, juga membawakan bantuan 200 paket sembako, bantuan hibah Rp150 juta untuk Masjid Ulil Albab di Jalan Gubernur Syarkawi Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak, bantuan dana hibah Rp50 juta untuk langgar Al-Hidayah Desa Tatah Masjid RT 10 Alalak, serta pemberian makanan tambahan (PTM) secara simbolis kepada 2 ibu hamil (bumil) dan 2 balita, ditambah bingkisan dari Bupati Batola.

Kabupaten Batola menjadi lokasi ke-12 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel yang didatangi rombongan Turdes Vaksinasi Bergerak. Setelah Batola rombongan bergerak menuju Kota Banjarbaru, sebagai daerah terakhir yang menjadi kunjungan Turdes Vaksinai Bergerak tahap 1 ini.

“Hari ini kami sangat bahagia karena bisa hadir dan bertatap muka serta bersilaturahmi sekaligus melaksanakan kegiatan vaksinasi ini,” ucap

Gubernur Sahbirin Noor Gubernur yang akrap disapa Paman Birin ini mengutarakan, saat ini dunia tengah dilanda wabah COVID-19, namun sudah lebih dari setahun pandemi tak kunjung berhenti.
Untuk itu, terangnya, perlu dilakukan langkah tepat yaitu dengan cara penerapan vaksin. Mengingat melalui implementasi vaksin akan berpengaruh meningkatkan kekebalan tubuh seperti yang telah dicontohkan Presiden Joko Widodo, dan dirinya sendiri untuk tingkat provinsi.

Dalam kaitan itu, Ia mengajak masyarakat agar berbondong – bondong mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan di tempat-tempat yang telah ditentukan maupun di puskesmas-puskesmas di seluruh kecamatan yang ada di Batola.

Sementara itu, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS mengatakan, saat ini Batola memiliki 21 ribu stok dosis vaksin masing-masing seribu dari DPR RI, dan 20 ribu dari Kemenkes RI yang berasal dari permohonan sendiri, dan baru diserahkan Dinkes Kalsel.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini menerangkan, semua stok vaksin yang tersimpan di gudang farmasi ini akan didistribusikan ke-19 puskesmas yang ada di Batola, pada Senin (11/10).

Selain menyampaikan ketersediaan stok vaksin, Bupati wanita satu-satunya di Kalsel ini, juga melaporkan tentang pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah diterapkan sejak Batola masih berada di level 4 PPKM.

Ia menerangkan, Batola memberlakukan PTM karena melihat perkembangan yang tidak mengkhawatirkan. Bahkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy memberi apresiasi atas keberanian Batola menerapkan PTM dalam situasi PPKM level 4.

Terkait pelaksanaan Turdes Vaksinasi Bergerak, Noormiliyani berharap jangan hanya sampai di sini. Mengingat saat ini cakupan vaksinasi di Batola baru sekitar 20 persen, sehingga masih membutuhkan banyak vaksin demi memenuhi cakupan 70 persen dari jumlah penduduk.

“Kami berharap kolaborasi seperti ini terus berlanjut agar upaya memenuhi prosentasi kekebalan 70 persen vaksin bisa terealisasi,” ucap Noormiliyani. (HUMASBATOLA-RIW/RDM/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – Bupati HSS Achmad Fikry bersama Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad beserta Forkopimda sambut kedatangan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor di Pondok Pesantren Minhajul Abidin Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya.

Kedatangan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor di Pondok Pesantren Minhajul Abidin ini dalam rangka peninjauan kegiatan Vaksinasi Bergerak Bersama Gubernur Kalimantan Selatan, Sabtu (9/10).

Kegiatan Vaksinasi ini diberikan kepada 800 orang santri Ponpes Minhajul Abidin. Selain vaksinasi pada kesempatan ini Gubernur Kalsel Sahbirin Noor juga menyerahkan bantuan berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati HSS menyampaikan bahwa antusias masyarakat Kabupaten HSS untuk menerima vaksinasi sudah sangat tinggi.

“Di HSS penerima vaksin sudah sebanyak 179.527 orang, untuk penerima dosis pertama sebanyak 53.623 orang, dosis kedua sebanyak 29.169 orang dan yang menerima sampai dosis ketiga sudah sebanyak 1.222 orang,” tutur Bupati HSS.

Lebih lanjut Bupati HSS mengatakan pihaknya sangat berharap dengan tingginya antusias masyarakat untuk menerima vaksin serta guna memenuhi target nasional diakhir tahun distribusi vaksin ke HSS bisa lebih didorong serta ditingkatkan lagi.

Gubernur Kalsel mengungkapkan rasa senang dan bangganya, terhadap Bupati HSS karena Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai saat ini sudah berstatus PPKM level 2.

Lebih lanjut, menanggapi antusias masyarakat HSS yang sangat tinggi dalam pelaksanaan vaksinasi, Paman Birin (sapaan akrab gubernur) langsung menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel yang pada saat itu juga turut mendampinginya, agar sesegeranya kembali mendrop vaksin ke HSS.

“Kita sangat bersyukur melihat antusias masyarakat HSS sangat tinggi dalam vaksinasi, tentu ini memberi semangat kepada kita untuk terus hadir berkolaborasi bersama masyarakat sehingga kita dapat menghadapi/menanggulangi dampak COVID-19 ini dengan baik,” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ruandha Agung Sugardiman Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Muhammad Noor serta kepala SKPD lingkup Pemkab HSS. (HUMAS.HSS-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebagai upaya mengakselerasi implementasi program pemerintah yaitu “KEJAR – Satu Rekening
Satu Pelajar” yang merupakan bagian dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif, OJK Regional 9 Kalimantan menyelenggarakan Kompetisi Banua Menabung.

Bank Kalsel sebagai salah satu bank yang ditunjuk untuk membuka rekening bagi pelajar di
Kalimantan Selatan, gesit melakukan sosialisasi maupun pembukaan rekening “SIMPEL-Simpanan Pelajar” kepada pelajar diberbagai kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh masing –
masing kantor cabang Bank Kalsel. Hal ini sebagai dukungan Bank Kalsel terhadap program OJK tersebut, agar target inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2024 dapat tercapai.

Bagi pelajar mulai dari bangku sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) maupun
sekolah menengah atas (SMA) di seluruh kabupaten/kota di Kalsel yang ingin membuka tabungan pelajar (SIMPEL dan Tabunganku) silakan melalui www.banuamenabung.com dan pilih melalui
Bank Kalsel. (ADV-RIW/RDM/RH)