Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyambangi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (7/10).

Rombongan Wakil Rakyat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kotim, Rinie diikuti Unsur Pimpinan Anggota Komisi III DPRD Kotim yang didampingi oleh perwakilan Dispersip Kabupaten Kotim antara lain Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi beserta beberapa staf lainnya.

Mereka diterima langsung oleh Sekretaris Dispersip Kalsel, M. Ramadhan mewakili Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani didampingi beberapa pejabat dan staf lainnya, baik di bidang perpustakaan maupun bidang kearsipan.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang aula Dispersip Kalsel tersebut, ada beberapa pertanyaan dari mereka.

“Bagaimana strategi penganggaran, baik untuk kegiatan perpustakaan maupun kearsipan dan hal-hal teknis lainnya, khususnya mengenai kebijakan/peraturan di bidang kearsipan, ” tanya perwakilan DPRD Kabupaten Kotim.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dispersip Kalsel, M Ramadhan menyampaikan langkah-langkah ataupun strategi yang telah ditempuh oleh Dispersip Kalsel dalam rangka peningkatan kinerja, capaian prestasi yang berhasil didapatkan dan hal-hal lainnya yang bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Kotim, Rinie memberikan apresiasi kepada Dispersip Kalsel dalam upaya meningkatkan minat baca dan literasi di Banua Kalsel.

“Dari apa yang kami lihat dan paparan yang disampaikan Dispersip Kalsel, sungguh luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan disini juga dapat diterapkan di Kabupaten Kotim,” harapnya.

Dalam kesempatan ini, rombongan Wakil Rakyat Kabupaten Kotim juga diajak berkeliling ke seputar lingkungan kantor Dispersip Kalsel dan ke beberapa ruangan untuk melihat secara langsung kegiatan pengelolaan perpustakaan yang nantinya mungkin dapat dijadikan bahan masukan bagi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Kotim.

Untuk diketahui, Perda Provinsi Kalsel Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan dibuat sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu di daerah. Selain itu, guna mewujudkan ketersediaan arsip yang autentik sebagai alat bukti yang sah.
(DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya Kalimantan Selatan, telah menggelar pembuatan lagu Banjar, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di 13 Kabupaten dan Kota.

Kepala UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Suharyanti, kepada Abdi Persada FM baru-baru tadi mengatakan, pembuatan lagu banjar ini dimaksudkan untuk lebih membuat dikenalnya dari kalangan millenial, bahwa lagu banjar sudah semakin berkembang.

“Kita ingin masyarakat Kalsel mengetahui bahwa lagu banjar bisa dinikmati semua kalangan,” jelasnya.

Suharyanti menyampaikan, dari 13 Kabupaten dan Kota yang berpartisipasi pembuatan lagu Banjar ini, hampir semuanya sudah mengumpulkan rekaman, dalam bentuk CD dan flashdisk, untuk

contoh lagunya ada yang bertema “selamat datang ke daerah” dan sebagian bercerita tentang “pencintaan”.

“Dari setiap lagu yang diserahkan kepada kami, sangat bagus semua dan mempunyai ciri khas masing-masing daerah,” ujarnya.

Suharyanti menambahkan, dengan adanya pembuatan lagu banjar ini, maka ke depan diharapkan semakin lestari karya para seniman dan kebudayaan daerah di Kalsel.

“Insya Allah pertengahan bulan Oktober akan semua selesai,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah melakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perhitungan Nilai Pajak Air Permukaan (NPAP).

Kepala Bakeuda Kalsel, Agus Dyan Noor menyampaikan revisi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 001 dan 015 Tentang Pajak Air Permukaan.

“Perubahan Pergub tersebut dilakukan karena memang ada pasal yang belum dilakukan revisi, yang mana dalam peraturan lama nilai PAP bersifat tetap. Misalnya perusahaan air minum itu satu kubiknya Rp.100,- dikalikan tarif 10 persen berarti per kubiknya hanya dapat Rp.10,-,” katanya, baru-baru ini.

Sementara, dalam peraturan yang direvisi, ada beberapa komponen yang digunakan sebagai dasar menghitung NPAP yaitu harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai permukaan dan faktor kelompok pengguna air.

“Kalau dulu konsep ini belum ada. Sedangkan untuk tarif bersifat tetap yaitu 10 persen. Yang berubah hanya NPAP, ” jelasnya.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan berdasarkan sumber air, berkaitan dengan perizinan air permukaan terbagi menjadi dua yaitu kewenangan provinsi dan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Sungai.

“Jadi Balai Sungai yang akan mengeluarkan rekomendasi, akan tetapi kewenangan pengenaan pajaknya tetap di Provinsi. Kami sudah berkoordinasi dengan Balai Sungai berkenaan dengan hal tersebut,” ucapnya.

Agus menambahkan pihaknya sudah melakukan sosialisasi Pergub terbaru tentang Perhitungan Nilai PAP ke pihak-pihak terkait seperti Dinas Perkebunan dan Peternakan, Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel dan UPPD-UPPD Samsat di 13 Kabupaten/Kota.  Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, ke depan pendapatan daerah dari PAP bisa lebih meningkat.

Diketahui, Komisi II DPRD Kalsel melaksanakan rapat kerja bersama Bakeuda Kalsel dan 13 UPPD Samsat di Kalsel, Rabu (7/10). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo dalam rangka optimalisasi pendapatan PAP. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi, keberadaan jembatan Sei Alalak menjadi ikon baru dalam destinasi pariwisata.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin kepada Abdi Persada FM baru baru tadi, sejak mulai dibuka untuk umum pada Minggu (26/9) tadi, wacana jembatan Sei Alalak atau yang sebelumnya dikenal warga dengan nama jembatan Basit, banyak mengusulkan sebagai ikon baru destinasi wisata. Dirinya menyambut baik, apalagi menjadi jembatan penghubung, antar wilayah Ibukota Provinsi Kalsel yaitu Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala.

“Kita dukung penuh kalau itu dijadikan salah satu ikon baru pariwisata di Kalsel, untuk nama jembatannya masih dalam tahap diskusi,” ucapnya.

Syarifuddin meminta, kepada semua lapisan yang mengunjungi jembatan Sei Alalak, baik siang maupun di malam hari, hendaklah tetap disiplin protokol kesehatan, dari memakai masker, menjaga jarak dan di dalam tas selalu tersedia hand sanitizer, agar tidak ada klaster baru, akibat mengunjungi jembatan tersebut.

“Biasanya warga selalu menyempatkan berswafoto sejenak, sembari menunggu tenggelamnya matahari dikala senja,” katanya.

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, selain mentaati prokes, warga juga diimbau untuk memperhatikan keselamatan dalam berlalu lintas, yaitu tidak parkir diatas bahu jembatan, karena akan menyebabkan kemacetan panjang. Apalagi yang mengunjungi tidak hanya penduduk Banjarmasin dan Barito Kuala, namun sudah didatangi yang bermukim di Banjarbaru.

“Kami minta warga untuk membudayakan hidup bersih dan sehat, jangan sampai membuang sampah sembarangan,” tutupnya.

Untuk diketahui, konstruksi jembatan Sei Alalak ini, dinilai sebagai jembatan dengan konstruksi lengkung pertama di Indonesia, ditambah lagi pada malam hari gemerlap lampu bergonti-ganti warna, tentunya merupakan kebanggaan warga banua di Kalsel. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta Pemerintah Kota Banjarmasin memperhatikan tiga hal, pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, serta kualitas udara  dalam pelaksanaan pembangunan di kota berjuluk Seribu Sungai tersebut. Demikian disampaikan Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Rahmiyanti.

“Untuk ketiga aspek tersebut, Kota Banjarmasin masih kurang,” ungkap Rahmi, kepada Abdi Persada, di Banjarmasin, Kamis (7/10).

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu meningkatkan keberhasilan dari ketiga aspek tersebut.

Rahmi mengatakan, turunnya pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin tersebut, dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19.

“Turunnya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini, tidak hanya terjadi di Kota Banjarmasin saja, tetapi banyak daerah lainnya di Indonesia,” ujarnya.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin ini, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung dan mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Banjarmasin.

“Untuk meningkatkan laju pertumbuhan di Kota Banjarmasin, yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini, salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu turut serta dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor industri kerajinan dan UMKM,” tutur Rahmi lebih lanjut.

Menurut Rahmi, pemberdayaan masyarakat di bidang usaha kecil menengah ini, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Kota Banjarmasin.

“Saat ini kami telah melihat upaya upaya dari Pemerintah Kota Banjarmasin, dalam memberdayakan masyarakat untuk pertumbuhan perekonomian setempat, sudah cukup baik,” ucap Rahmi. (SRI/RDM/RH)

KOTABARU – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor meresmikan pengoperasian rumah sakit apung (RSA) Nusa Waluya II, di Pelabuhan Perikanan Kotabaru, Kamis (7/10).

Peresmian yang dihadiri oleh Anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Direktur RSA Nusa Waluya II Ivan Reynaldo Lubis serta berbagai pejabat penting di lingkup Kalsel dan lingkup Kotabaru ini, menandai dimulainya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara gratis oleh rumah sakit yang berada dibawah yayasan DoctorShare ini.

“Kita sangat bersyukur, rumah sakit apung hadir di Kabupaten Kotabaru. Ini tentu akan membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kotabaru,” ujar Paman Birin -sapaan akrab Gubernur Kalsel- dalam sambutannya.

Adanya RSA ini lanjutnya, akan sangat membantu program Kalsel sehat yang digaungkan oleh Pemprov Kalsel.

“Selama tiga bulan ini, misi Kalsel sehat akan sangat terdukung dengan adanya RSA ini,” sebutnya.

Terlebih dimasa Pandemi COVID-19 menurut Paman Birin, kebutuhan masyarakat akan rumah sakit menjadi sangat meningkat dalam rangka pelayanan kesehatan.
Selain itu, Daya jangkau RSA ini diharapkan akan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Khusunya masyarakat kurang mampu.

“Apalagi Kotabaru yang terdiri dari pulau-pulau sangat cocok dengan konsep RSA ini,” ucapnya.

Terkait kondisi COVID-19 di Banua, Paman Birin juga menyebut upaya yang sedang dilakukan oleh Pemprov Kalsel, yakni dengan menggalakkan Vaksinasi Bergerak.

“Kami melakukan kunjungan kerja ke berbagai desa untuk mengendalikan COVID-19 melalui vaksinasi. Termasuk pada hari ini di Kabupaten Kotabaru,” sebutnya.

Paman Birin juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Kotabaru atas capaian yang diraih, yakni mampu menurunkan level PPKM dari level empat ke level dua.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi berpesan, agar masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan dari RSA Nusa Waluya II ini, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini.

“Tentu tujuan yang baik dari RSA Nusa Waluya II ini harus dimanfaatkan juga dengan baik. Mengingat tenaga medis disini mempunyai pengalaman yang banyak dan tentu saja pelayanan ini tidak dipungut biaya,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur RSA Nusa Waluya II Ivan Reynaldo Lubis, sangat berterimakasih kepada Pemkab Kotabaru dan Pemprov Kalsel atas dukungan yang telah diberikan kepada RSA Nusa Waluya II ini. Serta berharap masyarakat serta Pemkab Kotabaru dapat menjalin bersinergi dengan RSA.

“Kita berharap masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik adanya RSA Nusa Waluya II di Kabupaten Kotabaru ini,” katanya.

Diketahui, RSA memberikan pelayanan Operasi Katarak, Pelayanan Umum, Pelayanan IGD, Pelayanan Radiologi, Pelayanan LAB, Pelayanan Dokter Spesialis, Operasi Besar, Operasi Kecil, dan Memberikan Edukasi masalah COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya di tempat-tempat ibadah juga daerah-daerah. (ASC/RDM/RH)