Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Berdasarkan surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-173/D.03/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, Hanawijaya, Selaku Calon Direktur Utama Membawahi Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, serta hasil RUPS Luar Biasa sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 25 Tanggal 30 November 2021, menyetujui dan mengesahkan pengangkatan Hanawijaya sebagai Direktur Utama, Membawahi Unit Usaha Syariah Bank Kalsel terhitung sejak 1 Desember 2021 sampai 1 Desember 2026. Atas hal tersebut, maka I Gusti Ketut Prasetya selaku Direktur Kepatuhan Bank Kalsel dengan ini dibebaskan atas tugas sebagai Plt. Direktur Utama Bank Kalsel.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dengan disaksikan seluruh Pemegang Saham Bank Kalsel, Pejabat dan Tamu Undangan, serta seluruh Pejabat Eksekutif dan Karyawan/ti Bank Kalsel, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Sabtu (4/12).

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin tersebut berpesan kepada Pejabat yang dilantik, agar dapat mengemban jabatan sebagai Direktur Utama dengan sebaik-baiknya, secara profesional dan bertanggungjawab.

“Selamat dan sukses kepada Hanawijaya, selaku Direktur Utama Bank Kalsel. Semoga amanah dan jabatan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bekerja secara profesional serta menjunjung tinggi tanggungjawab dalam menunaikan tugas dan kewenangan yang diamanahkan dalam jabatan ini,” pesan Gubernur.

Pada kesempatan yang sama, Paman Birin juga berharap agar Bank Kalsel tidak ketinggalan dalam beradaptasi dengan memanfaatkan sistem digital.

“Bank Kalsel agar terus berinovasi dalam upaya digitalisasi pelayanan perbankan. Maksimalkan potensi syariah dan produk jasa Bank Kalsel dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Semoga layanan terbaik Bank Kalsel hadir dari kepemimpinan Hanawijaya sebagai Dirut Bank Kalsel,” harapnya.

Selanjutnya, Hanawijaya yang telah resmi menjabat sebagai Direktur Utama Bank Kalsel menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh Pemegang Saham yang telah mempercayakan dirinya untuk didapuk sebagai pimpinan di bank kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan tersebut.

“Terima kasih sebesar-besarnya kepada Seluruh Pemegang Saham yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Bank Kalsel. Ini merupakan amanah yang akan saya jawab dengan komitmen memberikan yang terbaik bagi kemajuan bank yang kita banggakan. Tentunya saya tidak bisa sendiri, perlu kerjasama dengan seluruh pihak agar visi kita menjadi bank yang kuat, kompetitif dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dapat tercapai,” ujar Hana.

Bank Kalsel berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, sebagaimana tagline Setia Melayani, Melaju Bersama. Dengan kepemimpinan baru, Bank Kalsel optimis akan semakin tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pembangunan bendungan kusat yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.Saat ini persiapan tengah dilakukan terutama penyiapan lahan untuk proyek tersebut

Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar mengatakan, disetujuinya pembangunan Bendungan Kusan diketahui setelah mereka berdiskusi dengan Bappenas dan Direktur Bendungan pada Kementerian PUPR.

“Dalam diskusi itu, rencana pembangunan Bendungan sangat direspons oleh pemerintah pusat,” katanya, saat mengikuti giat di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel belum lama ini.

Zairullah berujar, dalam pembangunan ini, Pemkab Tanah Bumbu mempunyai tanggungjawab terkait pembebasan lahannya.

“Ketika lahan siap, maka pembangunan bendungan langsung menjadi program prioritas nasional,” ujarnya.

Saat ini ungkapnya, pembebasan lahan sedang dilakukan. Luasnya mencapai 22 ribu hektare untuk menampung 2,3 juta kubik air.

“Jadi nanti lahan yang dibebaskan digenangi air, seperti Waduk Riam Kanan,” terangnya.

Dia menuturkan, lokasi rencana waduk berada di Kecamatan Teluk Kepayang. Ada enam desa yang terdampak dengan pembangunan.

“Sedangkan rumahnya, ada 122 KK yang kena dampak. Itu sudah disiapkan rumah pengganti untuk relokasi,” tuturnya.

Dirinya berharap, pembebasan lahan berjalan lancar. Sehingga pembangunan waduk dapat segera dilaksanakan.

“Kalau waduk selesai dibangun, maka pengairan untuk pertanian dan perikanan akan lebih baik,” ujarnya.

Di samping itu, Zairullah menyebut, di waduk nantinya akan dibangun tenaga listrik berkapasitas 42 MW yang bisa menyuplai kelistrikan di ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kaltim.

Pembangunan bendungan baru sendiri menjadi prioritas Pemprov Kalsel untuk penanganan banjir di Kalsel.

Ditambahkan Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira, selain Bendungan Kusan, juga ada bendungan Riam Kiwa yang kini dalam proses pembebasan lahan dan telah disetujui pusat untuk dilakukan pengerjaan fisik pada 2022.

Untuk Bendungan Kusan lanjutnya, pihaknya bersama Bupati Tanah Bumbu telah mengajukan pengusulan ke pemerintah pusat agar bisa menjadi program prioritas nasional.

“Sekarang masih dalam tahap pembebasan lahan dan kita di Pemprov Kalsel juga akan bantu pembebasan itu,” katanya.

Selain bendungan Kusan, Bendungan Pancur Hanau di HST terang Fajar juga akan dikawal hingga dapat dibangun oleh pemerintah pusat seperti bendungan Tapin sebelumnya.

Bendungan Pancur Hanau yang direncanakan dibangun pemerintah berada di empat desa yaitu Desa Alat, Datar Ajab, Hinas Kanan dan Murung B.

Dengan pembangunan dua bendungan tersebut maka pengurangan dampak banjir di Tanah Bumbu dan HST diharapkan dapat terwujud. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung dengan upaya pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Yang mana menurut UU 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Dalam UU tersebut hak-hak penyandang disabilitas yang terkait literasi antara lain hak di bidang pendidikan, aksesibilitas (literasi Braille, pendengaran, dan sebagainya), pelayanan publik, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Kalsel Syarifah Norhani menyebut, dalam pemberian informasi terutama pembangunan di Banua, pihaknya telah bekerjasama dengan sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Banjar.

“Kita sudah berkoordinasi dengan SMK SLB 3 Banjar untuk menyampaikan bahasa isyarat dalam kegiatan,” ujarnya Jumat (3/12).

Syarifah juga mengungkapkan, pada tahun ini Diskominfo Kalsel melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah berhasil meraih predikat cukup informatif, yang mana salah satu faktornya adalah melalui penyebarluasan informasi kepada kaum berkebutuhan khusus.

“Dalam acara itu kita ada penayangan tentang keterbukaan informasi. Kita juga menggunakan bahasa isyarat agar informasi dapat tersampaikan kepada penyandang disabilitas ini,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada 3 Desember merupakan peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) atau International Day of Persons with Disability (IDPD). Hari Disabilitas Internasional diperingati untuk menghilangkan stigma, memberi dukungan atas hak-hak untuk meningkatkan martabat, dan kesejahteraan yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

Pada tahun ini Hari Disabilitas Internasional 2021 memiliki tema “Kepemimpinan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Menuju Tatanan Dunia yang Inklusif, Aksesibel dan Berkelanjutan Pasca COVID-19″. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Bencana banjir masih menggenang dibeberapa Kabupaten di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel pertanggal 2 Desember, bencana banjir telah merendam lima kabupaten.

“Yang masih terendam HSS, HSU, HST, Tabalong dan Balangan,” ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalsel Abriansyah Alam, Jum’at (3/12).

Dari 5 kabupaten ini, lanjut Alam, ada 35 kecamatan yang terdampak banjir dengan 137 desa/kelurahan.

Dari data ini juga disampaikan Alam, jumlah KK yang terdampak sebanyak 10.685 KK dengan 31.193 jiwa.

“Jumlah rumah terdampak ada 9.495 rumah, terdapat 3.133 orang telah memilih untuk mengungsi. Korban jiwa hingga saat ini belum ada laporan,” katanya.

Terkait dampak banjir yang kian meluas ini, Pemprov Kalsel juga telah mengambil langkah-langkah strategis, terutama di Kabupaten HST yang telah menetapkan status tanggap darurat.

“Kita sudah melakukan beberapa upaya, yakni pembangunan posko induk, evakuasi, assessment, membangun tenda pengungsian serta dapur umum,” paparnya.

Ia menyebut, saat ini kembali mengirimkan personil BPBD Kalsel untuk membantu kabupaten terdampak yang dilengkapi dengan beberapa peralatan berupa mobil, perahu karet, perahu bermesin serta keperluan lainnya.

“Yang baru dikirim adalah tim kedua menggantikan tim pertama. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebugaran personil,” ujarnya.

Alam juga menambahkan, jika diakumulasikan, banjir di Kalsel sepanjang tahun 2021 ini tercatat 12 Kabupaten Kota telah merasakan bencana banjir yang merendam 172.902 rumah ini.

“Hanya Kabupaten Kotabaru yang tidak mengalami banjir pada 2021 ini,” terangnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalsel menyambut baik Surat Edaran Gubernur Kalsel Sahbirin Noor terkait penetapan PPKM level 3 mulai berlaku sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi kepada wartawan, belum lama tadi.

“Penerapan PPKM Level 3 di Kalsel sesuai kebijakan pemerintah menjelang natal dan tahun baru (Nataru) 2022,” katanya.

Firman Yusi mengaku sependapat dengan kebijakan tersebut mengingat tujuan dari kebijakan tersebut untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Dimana pasca Idul Fitri lalu, Kalsel kembali mengalami peningkatan jumlah kasus COVID-19 dan hunian rumah sakit jadi tinggi karena adanya kegiatan yang dilakukan sebelum dan setelah Idul Fitri. 

Maka dari itu, kata Firman pemberlakuan PPKM Level 3 ini akan mencegah terulangnya peningkatan kasus COVID-19.

“Dengan diberlakukannya PPKM Level 3 dapat meminimalkan mobilisasi orang sehingga penyebaran COVID-19 bisa kita tekan,” jelasnya.

Apalagi, kata Politisi PKS itu, vaksinasi Kalsel juga belum memenuhi capaian yang masih di bawah target 70 persen hingga akhir tahun 2021.

“Sampai dengan hari ini capaian vaksinasi kita belum tercapai,” ungkapnya.

Firman menilai dengan pemberlakukan PPKM tersebut masyarakat dapat menerima dalam tengang waktu yang ditentukan pemerintah agar tidak terulang lonjakan COVID-19 karena yang dicegah merupakan pergerakan seluruh orang di Indonesia.

Meskipun seperti Kota Banjarmasin telah berada di Level II namun kata Firman pemberlakuan PPKM Level 3 ini dapat meningkatkan prokes khususnya bagi orang yang masuk keluar Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Isian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022. Alokasi anggaran  sebesar Rp25,07 triliun diserahkan kepada pejabat berwenang Kementerian/Lembaga dan Bupati/Wali kota, Jumat (3/12) di Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2022 tersebut terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp8,18 triliun dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp16,8 triliun.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam sambutannya mengingatkan, dalam penggunaan APBN melalui DIPA dan TKDD 2022 tersebut agar sejalan dengan program pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah pusat sesuai arahan Presiden RI Jokowi.

“Saya berharap seluruh dana dapat segera berjalan dan tepat sasaran, serta dapat terserap secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing”, sebutnya.

Dengan demikian tujuan dari pelaksanaan APBN dan APBD dapat dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat dapat tercapai.

Paman Birin, berpesan kepada Bupati/Wali Kota dan Pimpinan satuan kerja SKPD, segera lakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan  anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana yang telah disusun.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah mengatakan, alokasi dana APBN untuk provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 berjumlah sebesar Rp25.07 tnliun dengan rincian untuk belanja pemenntah pusat sebesar Rp8,18 triliun dan belanja TKDD sebesar Rp16,89 triliun.

Sulaimansyah, mengungkapkan, dukungan pemerintah pusat kepada Kalsel stabil walau di masa pandemi.

“DIPA yang diserahkan hari ini berjumlah 541 DIPA dengan nilai Rp8,18 triliun,” kata Sulaimansyah.

Untuk belanja TKDD di Kalsel tahun 2022, terdapat 10 Pemerintah Daerah yang mengalami kenaikan alokasi sementara 4 daerah mengalami penurunan. Totalnya sebesar Rp16,89 trilyun dengan rincian alokasi untuk dana bagi hasil Rp4,3 triliun, DAU sebesar Rp7,49 triliun, DAK Fisik sebesar Rp1,28 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp2,30 triliun, dana insentif daerah Rp91,21 miliar dan dana desa sebesar Rp1,43 triliun.

Adapun pokok-pokok APBN tahun 2022 adalah ekspansif untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga keseimbangan antara countercyclical dengan pengendalian risiko dan sustainabilitas.

Reformasi struktural untuk perbaikan fondasi ekonomi melalui pembangunan SDM dengan mengakselerasi reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial dan pendidikan untuk menciptakan daya saing dan produktivitas.

Reformasi perpajakan, dan reformasi penganggaran, dengan mendorong belanja menjadi lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus program prioritas berbasis hasil, serta antisipatif terhadap ketidakpastian. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BARITO KUALA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin terus berupaya mengembangkan potensi pemuda di Kalimantan Selatan untuk berperan aktif dalam lingkungan masyarakat serta berkontribusi dalam setiap perkembangan kemajuan bangsa dan negara. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2019 tetang Kepemudaan bertempat di salah satu Rumah Makan di kawasan Handil Bakti, Kamis (2/12).

Menurut Wakil Rakyat yang akrab disapa Bang Dhin ini, dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi aktivitas kepemudaan. Sehingga pemuda-pemuda di Kalimantan Selatan bisa memperbanyak sinergi dalam setiap inovasi dan kreasi.

“Generasi muda wajib bersemangat, bersatu dan bergotong-royong. Menjaga kredibilitas, profesional, dan dewasa dalam berpolitik.” ucapnya.

Dijelaskan Bang Dhin, bahwa peran pemuda sangatlah penting dalam melakukan terobosan-terobosan kreativitas dan inovasi sehingga diharapkan dapat membangkitkan sektor-sektor yang terdampak pandemi saat ini.

Turut berhadir dalam kegiatan tersebut sebagai nara sumber yaitu Akademisi Muhammad Faisal Akbar dan Muhammad Abdan Syakura yang juga memberikan paparannya terkait Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Sosper kali ini diikuti oleh para peserta yang berasal dari IKM (Ikatan Keluarga Mahasiswa) Batola dan IKMABAN (Ikatan Mahasiswa Banjarmasin). (NRH/RDM/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, disambut Tilah Bambu  pada momen perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Hulu Sungai Selatan (HSS), Jumat (3/12), di Lapangan Lambung Mangkurat Kandangan.

Lanting yang dimaksud bukan mengarungi sungai, melainkan diarak di tengah lapangan oleh para penari.

Rakit bambu tersebut merupakan bagian dari pertunjukan Tari Tilah Paring, atraksi kesenian yang sempat meraih juara di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Wakil Gubernur Muhidin dan Bupati HSS Achmad Fikry dipersilakan menaiki lanting, sebagai bentuk penghormatan puncak perayaan HUT ke-71 HSS.

Untuk diketahui, lanting atau rakit bambu identik dengan destinasi wisata Loksado di HSS. Populer dengan bamboo rafting-nya, Loksado kerap menjadi incaran para wisatawan.

Wakil Gubernur Muhidin menghadiri Hari Jadi HSS bersama istri, Fathul Jannah Muhidin. Turut mengiringi, Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan serta alim ulama.

Muhidin dalam sambutannya membeberkan, kebetulan pekan lalu Ia meluncurkan Kalender Pariwisata Kalimantan Selatan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satu yang dipromosikan adalah objek wisata Loksado.

“Ulun memperkenalkan wisata Loksado, yaitu belanting. Ini luar biasa. Banyak wisata arung jeram, tetapi tidak ada yang dengan uniknya menggunakan paring (bambu),” ujarnya.

Adapun peringatan Hari Jadi HSS kali ini digelar di tempat terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan, serta berlangsung secara virtual.

“Kesederhanaan tidak mengurangi makna peringatan. Justru kesederhanaan mencerminkan kedewasaan kita dalam merespons setiap keadaan yang terjadi di banua,” kata Muhidin, membacakan sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

“Dalam perjalanan ini, kiranya Hulu Sungai Selatan makin tangguh dalam menghadapi persoalan daerah sekaligus mampu memanfaatkan potensi dan peluang daerah baik di sektor ekonomi, pendidikan, dan pembangunan lainnya,” ujarnya.

Secara terpisah, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor memberikan ucapan selamat melalui video berdurasi singkat.

“Mari kita kembali bangkit dan tangguh meski pandemi belum usai. Dengan semangat dan disiplin protokol kesehatan, pemerintah bersama rakyat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif,” tutur Sahbirin Noor.

Sementara itu, Bupati HSS Achmad Fikry memaparkan beberapa pencapaian daerah yang dipimpinnya selama beberapa tahun belakangan.

“Di antaranya penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka yang mengecil, Opini WBK yang delapan kali kita terima Wajar Tanpa Pengecualian, nilai SAKIP kita juga semakin baik,” terangnya.

Ia juga menyebutkan Visi RPJMD Hulu Sungai Selatan, yakni cerdas, inovatif, teknologis, dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia akhirat.

“Tagline Banua Rakat Banua Babarkah mengandung makna bahwa keberhasilan pembangunan di Hulu Sungai Selatan adalah berkat pelaksanaan program yang terintegrasi pada semua sektor, dan didukung oleh semua pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” terangnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)